Bab I.pptx

SISTEM KOMUNIKASI INDONESIA

NAMA : MUHAMMAD AHZAR RASYID ABURAERA STAMBUK : C1D1 18 110

BAB I KAJIAN DAN ANALISIS-SISTEM KOMUNIKASI INDONESIA

WAWASAN KEINDONESIAAN Sistem komunikasi indonesia mulai diajarkan dan di telaah sebagai sebuah kajian ilmiah di beberapa perguruan tinggi diindonesia pada pertengahan tahun 1980-an. Hal itu di kembangkan dalam format kurikulum jurusan ilmu komunikasi fisip. Dalam rangkaian kata “sistem komunikasi indonesia” kata indonesia bermakana sistem komunikasi yang berkaitan dengan filsafat, hidup, dan ideoogi dan konstitusi.Secara substansial kata tersebut (indonesia) bermakna tempat terjadinya proses komunikasi

Sistem Komunikasi Indonesia Menjadi Mata Kuliah Wajib Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 0223/UU/1995 Tentang Kurikulum Nasional

1. KAJIAN PENGINDONESIAAN

Pengindonesiaan biasa juga disebut sebagai pribumisasi ilmu-ilmu sosial biasa disebu pengindonesiaan itu sendiri biasa disebut dengan indonesia sentris. Sistem komunikasi indonesia bisa juga disebut sebagai penerepan wawasan keindonesiaan dalam komunikasi, wawasan keindonesiaan merupakan cara pandang dan kemampuan dalm menganalisis kemamuan sosial politik berdasarkan filsafat hidup, gagasan vital,dan kondisi objektif masyarakat indonesia sendiri.

Wawasan Keindonesiaan Bersumber Dari Pemahaman Bahwa Ilmu-ilmu Sosial Bersifat “Tidak Bebas Nilai” Atau Biasa Disebut Aliran Kultural Dalam Ilmu-ilmu Sosial. Selain Itu Ada Juga Aliran UNIVERSAL Yang Memandang Ilmu-ilmu Sosial Bersifat “Bebas Nilai”

Dengan gunakan wawasan keindonesiaan seseorang akan terhindar dari sifat taklid terhadap wawasan yang berasal dari bangsa asing tetapi sebaliknya akan bersifat kritis terhadap wawasan yang berasal dari asing.

 

2. Pendekatan Multi Disipliner Pendekatan multi disipliner atau pendekatan terpadu bersifat holistik yang kini semakin berkembang.Banyak pengkaji yang telah jenuh menelaah komunikasi sebagai proses yang berpusat pada komunikator,komunikan, media dan efek

Dalam Mengkaji Sistem Komunikasi Indonesia Hampir Semua Disiplin Ilmu-ilmu Sosial Tersentuh.

Oleh karenanya ilmu sosial tidak lagi harus dibelah sebagai sebuah disiplin ilmu

Tetapi Dapat Juga Dibelah Melalui Pendekatan Multidisipliner

3.KEMERDEKAAN INFORMASI PUBLIK Secara formal komunikasi indonesia diemukan sistemnya dalam sistem kenegaraan indonesia melalui UUD 1945, dalam pasal 28 disebutkan “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. aspek yang berkaitan dengan komunikasi ialah aspek kebebasan berkomunikasi atau mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan.

Kemerdekaan atau kebebasan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dikenal juga dengan sebutan kebebasan berekspresi (freedom of expretion) yang kemudian berkembang menjadi kebebasan informasi (freedom of information). Informasi yang di maksud disini terutama informasi berita, atau pesan yang berisi pikiran,ide atau gagasan yang terbuka yang ditujukan kepada umum,masyarakat dan informasi publik. Informai publik merupakan titik sentral dalam kajian komunikasi massa atau komunikasi publik hal itu erupakan salah satu aktifitas penting manusia indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

B. ASAS,DEFINISI,DAN LINGKUP KAJIAN Kajian tentang sistem komunikasi indonesia dengan titik sentral kajiannya pada informasi publik, akan terkait dan terwujud dalam bentuk organisasi atau lembaga dengan batas-batas yang jelas. Indonesia sebagai lembaga atau organisasi dengan sendirinya memiliki sistem atau komponen yang saling berkaitan satu sama lain. Salah satu komponen dalam sistem kenegaraan indonesia ialah komunikasi indonesia yang memiliki sistem komuikasi indonesia yang terdiri atas beberapa komponen pula.

Asas tentang kebebasan dan tanggung jawab yang seimbang dalam konsep kebebasan informasi merupakan salah satu komponen penting sebagai ciri khas komunikasi indonesia 2. Definisi dan batasan kajian Sistem Komunikasi indonesia adalah subsistem dari sistem kenegaraan indonesia dalam bentuk tatanan hubungan manusia indonesia melalui informasi publik yang mencakup kebebasan dan tanggung jawab yang seimbang. Kajian tentang sistem komunikasi inddonesia akan lebih banyak fokus pada dimensi fungsi kenegaraan atau sosial politik komunikasi sebagai perekat hidup bersama dalam masyarakat,berbangsa, dan bernegara.

C. ANALISIS KELEMBAGAAN Dalam sistem komunikasi indonesia dengan menggunakan pendekatan sistem dapat diketahui bahwa setiap sistem selalu mengandung hubungan truktural dan hubungan fungsional sehingga ttercipta hubungan antar lembaga. Komunikasi publik dan informasi publik itu terlembagakan terutama dalam bentuk asosiasi pers perfileman dan lembaga penyiaran. Dengan demikian diperlukan analisis klembagaan

1.PELEMBAGAAN INFORMASI a. Pikiran yang sudah dinyatakan secara terbuka kepada publik atau opini, b. pada dasarnya telah memasuki proses komunikasi publik dan memasuki ruang publik. Individu dan atau perserikatan,organisasi, c. badan yang membuat dan menyiarkan informasi publik akan banyak ragam dan jumlahnya.

2. LEMBAGA SOSIAL Dalam kajian sosiologi komunikasi, dijelaskan bahwa komuikasi masa yang terwujud dalam media massa itu. Informasi publik itu terlembagakan sehingga disebut sebagai lembaga sosial yang memiliki fungsi sosial dan fungsi politik yang berbeda pada setiap negara sesuai degan ideologinya masing-masing.

FUNGSI MEDIA MASA SECARA UMUM Pengawasan lingkungan,kolerasi antar bagian masyarakat dalam menanggapi lingkungan, transmisi dapat juga disbut sebagai fungsi pendidikan,hiburan yaitu tindakan,tindakan komunikatif yang menghibur. Dinegara liberal dan kapitalis fungsi komuikasi masa hanya sebagai penghubung (linkage), hiburan (enterteiment), dan koonrol sosial ( social control ). Sedangkan dinegara komunis berfungsi penghubung (linkage),meghibur (enterteiment),mendidik (educated), dan informasi (information).

Analisis fungsional (functional analysis) komunikasi masa berkaitan juga dengan analisis struktural (structural analysis) karena didalam sebuah sistte selain terdapat fungsi juga terdapat system. Sejumlah pakar komuikasi mengkaji fungsi dan peranan komunikasi masa dalam politik dan hubungan pemerintah dan mdia masa dengan masyarakat

3.OPINI PUBLIK Salah satu konsekuensi dari adanya kemerdekaan menyatakan pikiran dengan lisan dan tulisan dari berbagai sumber terutama yang melalui media masa atau media publik adalah adanya perbedaan pendapat atau opini. Berdasarkan hal tersebut opini publik merupakan pelembagaan dari konseuensi atau efek penting informasi yang terbuka terutama yang melalui media publik atau media masa. Eksistensi opini publik merupakan suatu kekuatan yang penting karena bagaimanapun juga indonesia termasuk negara yang menganut deemokrasi politik sekaligus demokrasi ekonomi sebagaimana di konsepsikan dalam kedaulatan rakyat

BAB II Persfektif sistem komunikasi indonesia

A. PERSPEKTIF SISTEM Kajian tentang Sistem Komunikasi Indonesia berkembang dari sistem komunikasi dengan mengaitkan teori sistem yang dikenal dengan sebutan perspektif sistem umum (general system perspective) atau teori sistem umum (general sistem theory).

1. Makna Sistem Umum Teori sistem umum dikembangkan oleh Lodwing von Bertalanffy (1968) yang sering disebut sebagai “Bapak Teori Sistem”. Teori sistem umum itu bersifat multidisipliner dari asumsi, konsep, dan prinsip-prinsip yang dapat menjadi kerangka umum bagi kajian berbagai jenis fenomena alam, fisika, dan biologi serta sosial, politik, ekonomi dan komunikasi.

Secara umum dapat dijelaskan bahwa teori atau perspektif sistem adalah seperangkat prinsip yang terorganisasikan secara longgar dan bersifat amat abstrak, yang berfungsi mengarahkan jalan pikiran, namun dapat ditafsirkan secara berbeda-beda.

2.

Dasar-Dasar Teori Sistem

Dalam teori sistem dijelaskan bahwa dalam sebuah sistem terdapat struktur, fungsi, dan evolusi, sebagai berikut : - Hubungan struktural dapat terjadi dari segi ruang, dan segi status - Hubungan fungsional berkaitan dengan tindakan atau perilaku - Hubungan evolusioner menunjuk kepada riwayat dalam waktu tertentu tentang hubungan struktural dan fungsional serta perubahan dan perkembangan secara bertahap. Hubungan struktural menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia diatur hubungan antara pemerintah, pers dan masyarakat. Hubungan fungsional dalam proses kebebasan informasi diatur dimana pemerintah diberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memiliki atau mendirikan surat kabar, sekaligus kebebasan memberikan layanan informsi kepada masyarakat dan melakukan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.

Prinsip keterbukaan, dalam teori sistem merupakan klasifikasi atas besar kecilnya keterbukaan itu, yaitu sistem yang relatif terbuka dan sistem yang relatif tertutup. Pada umumnya kedua sistem tersebut dijabarkan sebagai berikut : - Sistem yang relatif terbuka adalah sistem sosial, dengan tingkat keterbukaan yang berbeda antara satu sistem dengan sistem sosial yang lain, sehingga ada perilaku sistem yang kurang terbuka dan ada perilaku sistem yang sangat terbuka. - Sistem yang relatif tertutup terdapat juga tingkat ketertutupan yang berbeda-beda sehingga ada perilaku misalnya pada sistem fisik yang satu dengan sistem fisik yang lainnya. Dalam teori sistem disebutkan bahwa selain sub sistem juga terdapat supra sistem sehingga secara sistematik terdapat tiga level yaitu supra sistem, sistem, dan sub sitem ( sistem sosial, sistem komunikasi, sistem media masa)yang ketiganya memiliki hubungan yang hierarkis. Dengan memahami ketiga level yaitu supra sistem, sistem, dan sub sistem tersebut, dalam melakukan konseptualisasi komunikasi manusia sebagai sebuah sistem maka dapat mengkaji dan menetapkan unit analisis dalam komunikasi baik secara individu, lembaga, massa, perilaku, interaksi, informasi atau kebebasan informsi.

3. Esensi Sistem Sosial Esensi sistem sosial adalah pola hubungan manusia yang mencakup perilaku individu dalam kelompok, organisasi, dan masyarakat. Sistem sosial itu meliputi beberapa aspek seperti ekonomi, budaya, politik, pemerintah, dan komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu sub sistem dari sistem sosial yang juga memiliki sistemnya sendiri. Dengan demikian sistem komunikasi adalah salah satu elemen atau unsur dalam keseluruhan sistem sosial. Sistem sosial adalah sistem yang relatif terbuka atau sistem yang tidak pernah tertutup dengan tingkat keterbukaan yang sangat berbeda baik segi waktu maupun tempat. Karena keterbukaan yang dimiliki maka sulit menghindari adanya tumpang tindih batas-batas sistem sosial itu, sehingga beberapa komponen sistem sosial dapat juga menjadi komponen dari beberapa sistem yang lain. Hal itu berarti bahwa setiap individu sebagai komponen sebuah sistem sosial dapat merangkap menjadi komponen beberapa sistem sosial yang lain. Eksistensi sebuah sistem sosial sangat bergantung pada waktu dan tempat tertentu.

B. HAKIKAT SISTEM KOMUNIKASI Perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam sistem sosial sebagai supra sistem dari sistem komunikasi dapat menimbulkan perubahan dan perkembangan dalam sistem komunikasi sebagai sistem yang terbuka. Perubahan itu dapat terjadi pada sub sistem komunikasi, terutama yang berkaitan dengan media publik.

1.Makna Sistem Komunikasi Secara umum, sistem komunikasi dapat bermakna sebagai tatanan, cara, metode, pola, atau mekanisme kerja dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang membantu suatu totalitas dalam interaksi manusia. Selain itu, sistem komunikasi dapat berguna sebagai penerapan ideologi, teori, wawasan, dan asas dalam komunikasi, seperti penerapan ideologi, teori atau asas libertalian, otoritarian, komunis atau pancasila. Dengan demikian sistem komunikasi dan sistem sosial terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan sehingga tidak boleh dipandang berdiri sendiri-sendiri. Sidtem komunikasi manusia di bedakan menjadi dua bentuk yaitu : a. Sistem komunikasi antarpersona b. Sistem komunikasi publik

Sistem komunikasi lebih bnyak memberi perhatian pada komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih, seperti komuniksi antarpersona, komunikasi kelompok, atau komunikasi organisasi serta komunikasi publik. Dengan demikian komunikasi dalam konteks psikologi, seperti komunikasi intrapersona tidak mendapat banyak perhatian. Makna informasi dalam definisi diatas bersifat ganda,yaitu : a. Informasi sebagai pesan sebagaimana yang dipahami dalam teori umum komunikasi b. Informasi sebagai tindakan atau perilaku yang terpola sebagaimana dipahami dalam teori informasi. Dalam sisem komunikasi publik, informasi dikaji sebgai unti analisis adalah informasi yang terbuka kepada publik, baik yang atas nama lembaga (media massa) maupun atas nama pribadi (public speaking). Hal itu sangat berkaitan dengan dimensi sosial politik yaitu ada tidaknya kebebasan bersuara (freedom of spech), kebebasan pers (freedom of pers), dan kebebasan berekspresi (freedom of expression), yang kemudian dikembangkan menjadi kebebasan informasi (freedom of information).

2. Komunikasi Antarpersona Komunikasi antat persona pada hakikatnya adalah sistem sosial yang terdiri dari individu sebagai subsistemnya. Informasi dalam komunikasi antarpersona berdasarkan perspektif mekanistis hanya diartikan sebagai pesan dan bukan tindakan atau perilaku.

Komunikasi antarpersona dalam perspektifmekanistis, yang titik sentral kajiannya adalah pesan yang erupakan informasi memiliki sumber, penerima, efek, dan mungkin juga media (media individual atau media interaktif). Unsur-unsur yang ada dalam komunikasi antarpersona yang bersifat mekanistis, paling kurang terdiri atas : - Sumber (komunikator) - Informasi (pesan) - Penerima (komunikan) - Efek (umpan balik), yang saling bergantung dan kait mengait menjadi satu keseluruhan (komunikasi).

3. Komunikasi Publik dan Media Publik Pada hakikatnya penerapan teori sistem komunikasi dalam komunikasi publik, tidak bersifat mikro sebagaimana yang terjadi dalam sistem komunikasi antarpersona, tetapi bersifat makro. Komunikasi publik yang menjadi subsistem dri sistem sosial, memiliki sistem sendiri yang disebut komunikasi publik yang bersifat makro dengan informasi publik sebagai unit analisisnya. komunikasi publik dalam kajian ini, mencakup komunikasi massa yang menggunakan media massa dan komunikasi sosial yang menggunakan media sosial yang bersifat terbuka, seperti public speaking atau pidato dihadapan publik (masyarakat) yangdilakukan secara langsung oleh seorang orator yang terlembaga, yaitu orator yang mewakili sebuah lembaga politik seperti partai politik atau organisasi kemasyarakatan . Dalam definisi komunikasi publik, bukan saja mencakup komunikasi masssa yang menggunaka media massa, melainkan juga mencaku komunikasi interaktif (internet) mealui media sosial dan pidato kepada publik (public speaking).

BAB III IDEOLOGI DAN SISTEM KOMUNIKASI PANCASILA DAN ANEKA IDEOLOGI

Manusia indonesia adalah mahluk individu, mahluk social, dan warga Negara indonesi, sehingga pandangan hidup yang dimiliki harus selaras dengan pandangan hidup masyarakat dan pandangan hidup bangsa (wai of life of nation) Indonesia. Ko unikasi manusia Indonesia sama sekali tidak bebas nilai, tetapi sangat terikat oleh nilai-nilai yang hidup dan dianut oleh masyarakat Indonesia sebagai sebuah bangsa. Pandangan hidup bangsa (way of ife of nation) itu pada umumnya dilembagakan dalam konstitusi yang kemudian membentuk suatu system yaitu system kenegaraan. Pandangan hidup bangsa itu pada umumnya memiliki akar budaya yang hidup dalm masyarakat yang dikenal sebagai budaya bangsa yang kemudian dikembangkan menjadi ideology yang sangat memengaruhi terbentuknya system kenegaraan yang mencangkup juga komunikasi.

1. PENGERTIAN DAN MAKNA IDEOLOGI Pada hakikatnya ideologi (ideology) dipandang dengan filsafat dasar (filosofische groudslag) dan pandangan hidup (wai of life) suatu bangsa dalam suatu Negara, yaitu asas yang kebenarannya diyakini. Pandangan hidup sering juga diartikan lebih spesifik yaitu keyakinan dan asumsi-asumsi dasar. Fisafat adalah hasil penalaran dan konteplasi yang mendalam tentang segala fenomena. Ideology adaah ilmu yang mempelajari tentang ide, gagasan atau konsep manusia yang harus diwujudkan dalam kehidupan nyata. Istilah ideology pertama kali diperkenalkan oleh Destittde tracy, yang mengartikan ideology sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari eksistensi ide. Ideology dapat disebut juga ilmu pengetahuan tentang ide. Dengan singkat dikatan bahwa ideology adalah nilai (value) atau pandangan atau gagasan vital manusia dalam bidang tertentu se[prti bidang politik, ekonomi, agama, atau komunikasi manusia.

2. JENIS IDEOLOGY DAN RAGAM SISTEM KOMUNIKASI Sejarah menunjukan bahwa adahnya kebebasan berpikir yang dimiliki oleh manusia telah menimbulkan ragam dan jenis ideology di dunia ini. Secara garis besar terapat dua jenis ideology dasar yang berada pada dua kutub yang berbeda dan saling bertentangan satu dengan lainnya yaitu ideology otoritarium (otoritarialisme) dan ideology libertarian (liberalisme). Diantara kedua kutub yang berbeda itu terdapat banyak varian yang berkembang, sesuai dengan konteks historis, kultural,sosia, politik dan ekonomi setiap bangsa. Salah satu varian ideology yang berada diluar otoritarian dan libertarian itu, ialah ideoogi pancasila (pancasilaisme)sebagaimana telah dijelaskan dimuka. Sebelum lahirnya ideology pancasila, pada permuaan abad ke-20 dieropa timur telah berkembang juga suatu farina ideology yaitu ideology komunis (komunisme) yang sangat berpengaruh pada perang dunia II.

Otoritarisme yang berkembang pesat hingga awal abad 19 itu, bukan saja melahirkan sistem politik, melainkan juga melahirkan sistem komunikasi yang dikenal sebagai sistem komunikasi otoritan, terutama dalam penerbitan pers atau surat kabar. Dalam sistem komunikasi otoritan tidak dikenal adanya kebebasan bagi rakyat dalam menyatakan pendapat dan menyebarkan informasi publik (freedom of information), tidak dikenal juga adanya kebebasan pers (freedom of the press) karena pers harus memiliki izin dan disensor oleh penguasa. Liberalisme yang mulai tumbuh pada abad ke-17 dan betul-betul hadir pada abad ke-18 serta berkembang pesat hingga awal abad ke19 itu, bukan saja melahirkan sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalis, melainkan juga melahirkan sistem komunikasi yang dikenal sebagai sistem komunikasi liberalian, terutama dalam penerbitan pers atau surat kabar. Dalam sistem komunikasi liberalian, pendapat individu dapat dinyatakan dengan bebas. Demikian juga terdapat kebebasan informasi publik (freedom of information) bagi rakyat dan kebebasan pers (freedom of the press) karena pers tidak memerlukan izin dan tidak boleh disensor oleh penguasa.

Komunisme yang tumbuh dan berkembang pada permulaan abad ke-20 dengan paham sosialis dan komunis dalam bidang ekonomi itu, tidak saja melahirkan sistem politik demokrasi rakyat yang memenuhi fungsi diktator proletariat, tetapi juga melahirkan sistem komunikasi komunikasi, yang dikenal sebagai sistem komunikasi komunis-Soviet yang mencakup terutama penerbitan pers atau surat kabar, film, penyiaran radio, dan televisi. Dalam sistem komunikasi komunis-Soviet, kebebasan pers, film, radio, dan televisi dipahami sebagai bebas dari kontrol kapitalis, sehingga alat komunikasi massa (pers, film, radio, dan televisi) dimiliki oleh rakyat (negara) melalui partai komunis yang berkuasa. Dalam sistem komunikasi Indonesia sebagai Sistem Komunikasi Pancasila, diakui adanya kemerdekaan menyatakan pikiran dengan lisan dan tulisan bagi setiap individu. Namun, sebagai mahkluk sosial setiap individu juga harus memiliki tanggung jawab sosial dalam suatu kolektivitas. Dengan demikian terdapat kebebasan informasi publik (freedom of information) yang harus seimbang dengan tanggung jawab kepada (a) Tuhan YME; (b) kepentingan rakyat; (c) moral dan tatasusila; dan (d) kepribadian bangsa.

3. KOMPETISI DAN KONTROVESI IDEOLOGI Adanya beberapa jenis ideologi dasar dengan variannya masingmasing membuktikan bahwa dalam sejarah manusia terdapat kompetisi dan dan kontroversi antar ideoloogi, baik antar ideologi yang mengutamakan kebendaan (materi) maupun antar ideologi dan agama. Persaingan kontroversi itu terjadi sejak abad ke-19 dan hingga saat ini masih sangat tersasa. Setiap penganut filsafat dasar atau ideologi tertentu senantiasa berusaha memperkuat diri dan memandang bahwa hanya ideologinyalah yang paling benar, sehingga ideologi yang lain harus dibendung dan dikalahkan. Adanya kontroversi, kompetisi, dan konflik antar ideologi itu; ternyata disarankan mengancam perdamaian dunia. Dapat dipahami jika presiden Soekarno dalam suatu pidato di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 30 september 1960 yang berjudul, “ To Build the World Anew”, menawarkan Pancasila sebagai falsafah universal yang pantas menjadi dasar bagi semua negara di dunia ini, terutama untuk menciptakan dan memelihara perdamaian dunia yang abadi.

B. IDEOLOGI DAN SISTEM MEDIA MASSA Ragam ideology bersifat kontroversi dan berkompensi itu berkaitan dengan media massa. Hal ini telah melahirkan system media massa atau system media yang mencangkup pers dalam kegiatan jurnalistik melalui film, radio, dan televise yang kemudian di kembangkan oleh para ilmuan menjadi teori media. Teori pers yang berarti semua media massa dan media sosial yang melaksanakan kegiatan jurnalistik itu melipiti empat system pers, yaitu : (a) system pers otoritaria; (b) system pers libertarial; (c) system pers tanggung jawab sosial; dan (d) sitem pers komunis soviet. Kemudian McQuaril (1987, 1996) memperkenalkan dua system media yang di kembangkan menjadi teori, yaitu system media pembangunan dan system media demokratik partisipan. Demikian juga Anwar Arifin (1992) mengembangkan terdapat sekurang kurangnya tujuh sitem pers atau system media yang berkembang dari empat filsafat atau ideology yang ada di dunia.

1. SITEM PERS OTORITARIAN Pada hakikatnya sitem pers otoritarian mengandung beberapa prinsip dasar yaitu; (a) pers harus tunduk kepada penguasa; (b) pers tidak boleh merusak wewenang penguasa; (c) pers seyogianya menghindari perbuatan yang menetang nilai-nilai moral dan politik atau dominannya mayoritas; (d) perlu ada izin terbit dan penyonsoran oleh Negara; dan (e) wartawan tidak memiliki kebebasan dalam organisasi persnya (McQuail) (196:112)

2. System Pers Libertarian Pada hakikatnya system pers Libertarian memiliki beberapa prinsip dasar, antara lain yaitu : (a) publikasi bebas seyogianya bebas dari setiap pernyonsoran pendahulu pihak lain; (b) penerbitan dan pendistribusian seyogiannya terbuka bagi setiap orang atau kelompok tanpa memerlukan izin atau lisensi; (c) kecaman terhadap pemerintah, pejabat, atau partai politik seyogiannya tidak dipidana, (d) seyogiannya tidak ada kewajiban mempublikasikan segala hal; (f) seyogianya tidak ada batasan yang diberlakukan dalam impor atau ekspor atau pengiriman pesan di seluruh pelosok negeri; dan (h) wartawan seyogianya mampu menuntut,otonomi proprofesional yang sangat tinggi dalam organisasi tersebut.

3. SISTEM PERS KOMUNIS SOVIET yaitu: a. b. c.

d. e. f. g.

Pada dasarnya sistem pers komunis soviet mengandung beberapa prinsip media seyogianya melayani kepentingan dan berada di bawah pengendalian kelas pekerja; media seyogiyanya tidak dimiliki secara pribadi; media harus melakukan fungsi positif bagi masyarakat dengan :sosialisasi terhadap norma yang diinginkan, pendidikan, informasi,motifasi dan mobilisasi; media seyoginya tanggap terhadap keinginan khalayaknya; media perlu menyediakan pandangan yang purna (complete) dan objektif tentang masyarakat dan dunia, dalam batas-batas prinsip marxismeleninisme; media hendaknya mendukung gerakan progresif didalam dan diluar negri; artaan adalah ahlli yang bertanggung jawab yang tujuan dan cita-citanya seyoginya serupa dengan kepentingan terbaik masyarakat (ibid 119).

C. MODIFIKASI SISTEM ALTERNATIF 1.

Sistem pers tanggung jawab sosial Pada hakikatnya teori dan sistem perstanggung jawab sosial tetap berada dalam kerangka libertarian, karena meskipun pers diberi tanggung jawab sosial, titik beratnya tetap kepada kebebasan tetapi dalam rangka menjalankan kebebasan itu, pers harus memiliki tanggug jawab kepada masyarakat. Teori itu juga menjalar keberbagai negara meskipun dengan berbagai varian. Di indonesia, teori itu dikembangkan dalam kerangka sisitem pers pancasia yaitumenempatkan kebebasan dan tanggung jawab secara seimbang, yang titik beratnya pada kebebasan dan tanggung jawab sekaligus. Namun sistem dan teori itu mengawinkan tiga prinsip yang berbeda: (a) prinsip kebebasan dan pilihan individu; (b) prinsip kebebasan media dan (c) prisip kewajiban media terhadap masyarakat.

2. SISTEM MEDIA DEMOKRATIK PARTISIPAN sistem media demokratik partisipan menekankan bahwa organisasi dan isi media hendaknya tidak tunduk pada pengendaian politik atau pengendalian ekonomi. Warga negara secara individu dan kelompok monoritas memiliki hal untik memanfaatkan media dan hak untuk dilayani oleh media sesuai dengan kebutuhan. Untuk media yang berskala kecil interaktif dan partisipatif lebih baik dari pada media berskala besar, satu arah dan diprofesionalkan. Oleh karena itu kelompok, organisasi, dan masyarakat lokal seharusnya memiliki media sendiri.

3. SISTEM MEDIA PEMBANGUNAN Teori dan sistem media pembangunan bertolak dari filsafat atau ideologi pembangunan yang juga dikenal dengan istilan pembangunanisme yang memberi pembenaran adanya intervensi negara dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang pers atau media massa. Pada hakikatnya sistem media pembangunan menganut prinsipkebebasan yang terbatas. Pemilikan media massa boleh di tangan swasta namun media massa seyogiayanya menerima dan melaksanakan tugas pembangunan positif sejalan dengan kebijakan yang di tetapkan oleh negara secara nasional. Oleh sebab itu kebebasan media hendaknya dibatasi sesuai dengan prioritas ekonomi dan kebutuhan pembangunan masyarakat. Untuk kepentingan tujuan pembangunan, negara memiliki hak untuk mengatur,membina, dan membangun media massa. Dengan demikian dapat tercipta hubungan mitra yang harmonis, antara media massa atau pers dengan pemerintah dan msyarakat.

4. SISTEM PERS PANCASILA Pada saat teori dan sistem Pers Pancasila di rumuskan, pers di tempatkan tidak jauh dari rakyat dan juga tidak jauh dari penguasa, dalam kerangka konsep interaktif positif antara pemerintah,pers, dan masyarakat. Pada prinsipnya Sistem Pers Pancasila menghendaki kebebasan dan tanggung jawab pers yang berada pada posisi yang seimbang sesuai dengan ideologi pancasila, yang mengacu pada nilainilai dasar; (a) Ketuhanan Yang Maha Esa; (b) kemanusiaan yang adil dan beradab; (c) persatuan Indonesia; (d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; dan (e)Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Perlu juga dipahami bahwa Sistem Pers Pancasila menggabungkan beberapa paham yaitu Individualisme dan Kolektivisme (kekeluargaan) serta teoisme dan humanisme. Sistem Pers Pancasila juga berusaha mengawinkan antara beberapa prinsip yang saling bertentangan yaitu: a. Kebebasan dan tanggung jawan nasional b. Tanggung jawab sosial dan tanggung jawab kepada Tuhan c. Kemitraan dan interaksi positif pers, d. Idealisme dan komersialisme

BAB IV ASAS UTAMA KOMUNIKASI INDONESIA

A. FILSAFAT PANCASILA Pancasila merupakan ideology (ideology) atau pandangan hidup (way of life) dan filsafat dasar (filosofische groudslag) bangsa Indonesia yang berbeda dengan Negara penganut Individulisme dan Liberalisme (Amerika Serikat, Inggris, dll.), berbeda juga dengan penganut komunisme yang mengutamakan kolektivisme (Rusia, China, Cekoslowakia, dll.) yang memenuhi fungsi diktator protaliat. Sistem Komunikasi Indonesia mencerminkan ideologi nasional bangsa Indonesia yaitu Pancasila, terutama yang berkaitan dengan kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan yang dikembangkan menjadi kebebasan informasi sebagai salah satu bentuk hak asasi manusia. Hal itu menentukan hubungan antara negara dengan lembaga-lembaga komunikasi seperti penerbitan pers atau persuratkabaran perfilman, dan penyiaran.

Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup

bangsa

Indonesia

yang

tercantum

dalam

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan asas utama Sistem Komunikasi Indonesia yang mencakup kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.

1. NILAI-NILAI DASAR Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila berakar dari nilai-nilai budaya dan tradisi serta nilai-nilai kontemporer atau modern yang berkembang di dunia. Para perumus Pancasila berhasil menyerap dan merangkum secara tepat dan tajam nilai-nilai dasar budaya masyarakat serta nilai-nilai modern dan kontemporer, menjadi keseluruhan nilai ideologis yang utuh dan terpadu yang diformalkan dalam konstitusi Indonesia.

Kepercayaan kepada Tuhan YME (tauhid) itu mereflesikan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebaliknya kemanusiaan yan adil dan beradab merupakan manifestasi kecintaan manusia kepada-Nya sebagai sumber dan tujuan kebenaran serta nilai-nilai (values). Manusia yang adil adalah manusia yang selalu menjalin komunikasi dengan Tuhannya dan komunikasi sesama manusia dengan membawa kebaikan, kebenaran, keindahan dalam memajukan kebudayaan dan peradaban.

Kebangsaan Indonesia itu tercakup dalam sila “Persatuan Indonesia” yang mewadahi adanya perbedaan-perbedaan dalam merefleksikan kebebasan berserikat serta memeluk agama sebagai hak asasi manusia yang ditampung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila Persatuan Indonesia juga merupakan nilai dasar untuk mewadahi masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk (plural societies), dari segi ras, suku, agama, dan aliran politik. Masyarakat Indonesia yang majemuk terdiri atas 397 suku bangsa yang menggunakan sekitar 215 bahasa dan beberapa agama yang mendiami wilayah nusantara yang terdiri dari 13.667 pulau dari Sabang sampai Merauke yang luasnya mencapai 1.904.569 kilometer persegi. Hal in disebut juga dengan semboyan “Bhineka Tunggal Ika” (Berbeda-beda tetapi tetap satu).

Nilai dasar “Kerakyatan yang diipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” bermakna bahwa yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia adlah kesepakatan bersama. Nilai dasar yang sangat penting dalam permusyawaratan itu ialah dialog, karena dalam dialog itu terjadi komunikasi yang setara, horizontal, dan manusiawi berdasarkan kekuatan penalaran dan argumentasi yang rasional.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bermakna bahwa kekayaan dan kemiskinan tidak boleh terjadi dalam kualitas dan proporsi yang tidak wajar agar tidak terAjadi kezaliman orang kaya terhadap orang miskin dalam masyarakat. Secara subtansial sila keadilan sosial dipahami sebagai kesejahteraan sosial atau tidak boleh ada orang miskin dalam Negara merdeka.

Perpaduan berbagai nilai universal dan nilai kultural merupakan cara berpikir sinkritis, sintetis, integrative dan sublimatif (memadukan, utuh, meningkatkan) yang melihat manusia seutuhnya dan seluruh rakyat Indonesia. Hal ini terlihat dalam rumusan hakikat pembangunan nasional Indonesia yaitu manusia seutuhnya dan seluruh rakyat Indonesia.

2. IDE DAN ASUMSI DASAR Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila merupakan kebenaran hakiki yang kodrati dan bersifat universal, meskipun dirakit dari sejarah dan budaya Indonesia. Mohammad Hatta (2004:19-20) menyatakan bahwa dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar memimpin cita-cita kenegaraan Indonesia untuk menyelenggarakan segala yang baik bagi rakyat dan masyarakat.

Negara melindungi segenap bangsa Indonesiadengan berdasarkan atas persatuan Indinesia, Negara juga mengatasi segala macam golongna, mengatasi segala macam paham perseorangan dan menghendaki persatuan yang meliputi seluruh rakyat Indonesia.

Kolektivisme megajarkan bahwa yang sentral dalam hubungan sosial adalah kolektivitas, orang banyak atau masyarakat, sehingga segala kegiatan harus mengutamakan kepentingan bersama. Sebaliknya individualisme mengajarkan bahwa individu sangat penting dalam hubungan sosial dan segala interaksi masyarakat harus dilakukan demi keuntungan dan kepentingan individu.

Para pendiri Republik Indonesia ternyata tertarik pada konsep demokrasi yang mengajarkan kesetaraan dalam politik (political equality) meskipun menolak model demokrasi barat yang bersumber pada individualisme dan liberalisme, juga para pendiri Republik Indonesia tertarik pada gagasan sosialisme yang mengajar-kan keadilan sosial, meskipun menolak model sosialisme yang diterapkan oleh negara komunis.

Para pemimpim pergerakan nasional sepakat bahwa ideologi demokrasi Indonesia sebaiknya dibangun diatas filsafat sosial kolektivisme dan filasafat ekonomi keadilan sosial atau sosialisme, dengan nama kedaulatan rakyat yang diintegrasikan dengan ide Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradab, serta kebangsaan dan Persatuan Indonesia.

3. LAHIRNYA PANCASILA Pancasila sebagai dasar negaraatau filsafat dasar negara Republik Indonesia biasa juga disebut sebagai filsafat politik (political filosofische) Indonesia, ideologi nasional dan pandangan hidup nasional (national weltanschauung) bangsa Indonesia. Pancasila juga sering disebut sebagai pandangan hidup bangsa (way of life of nation), kepribadian bangsa (personality of nation), dan jati diri bangsa (innerself of nation) serta dasar pemersatu bangsa (basic of unifier of nation).

Istilah Pancasila yang berasal dari Bahasa Sansakerta yang berarti lima dasar itu pertama kali diperkenalkan oleh Ir. Soekarno dalam pidato resmi yang disampaikan sebagai salah satu materi rapat besar BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Istilah itu merupakan jawaban atas pertanyaan, “Indonesia merdeka, apa dasarnya?” yang diajukan oleh Ketua BPUPKI, KRT. Radjiman Wediodiningrat dalam rapat Besar BPUPKI tanggal 29 Mei 1945.

Corak teoisme dan kolektivisme yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia, diwarnai oleh budaya dari suku Jawa yang mayoritas dan 90% penganut muslim di Indonesia dari sekitar 70 juta penduduk. Islam bersifat tauhid dan egaliter (persamaan) menuntut ditegakkannya kebenaran dan keadilan illahi dalam masyarakat serta persaudaraan antara manusia (kemanusiaan) sebagai mahluk tuhan.

Filsafat dasar bangsa Indonesia adalah keyakinan, perhatian, tujuan moral, dan cita-cita bangsa Indonesia dalam bernegara dan bermasyarakat, yang berkaitan dengan aspek-aspek budaya, yang mencakup nilai-nilai dasar, gagasan vital dan aplikasinya. Secara umum filsafat dasar merupakan kajian normatif yang mencakup nilai-nilai dasar, tujuan moral, dan cita-cita yang menjadi pegangan dalam kehidupan manusia.

B. KERAKYATAN DAN KESEJAHTERAAN Diantara semua sila dalam Pancasila nilai-nilai kerakyatan dan kesejahteraan sangat komplek penerapannya dewasa ini, karena menyangkut kehidupan politik dan ekonomi yang juga berkaitan dengan Sistem Komunikasi Indonesia. Kedua sila tersebut berhadapan langsung dengan liberalisme dan kapitalisme global yang sejak masa penjajahan telah menjadi musuh para pemimpin pergerakan nasional.

1. KEDAULATAN RAKYAT DAN DEMOKRASI Filasafat dasar kerakyatan terkait dengan Pasal 1 UUD 45 yang berbunyi: “Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik” yang merupakan landasan utama sistem komunikasi Indonesia, karena kalimat tersebut menunjukkan sistem atau cara dan wadah atau lokasi dari sekitar 237 juta penduduk Indonesia yang hidup dan berkomunikasi.

Istilah republik bermakna bahwa Indonesia berada pada jajaran Negara yang menganut demokrasi, yaitu demokrasi perwakilan dan bukan demokrasi langsung. Hal ini berarti manusia Indonesia harus berkomunikasi secara demokratis dan menolak sistem komunikasi otoritarian. Dalam kepustakaan ilmu komunikasi dari Barat yang membanjiri Indonesia, sukar sekali menemukan istilah kedaulatan rakyat, apalagi istilah kerakyatan dalam kaitannya dengan komunikasi. Tidak ada istilah komunikasi yang kerakyatan, yang dikenal justru istilah komunikasi yang demokratis.

Demokrasi juga mengandung masalah karena berkaitan erat dengan kapitalisme yang melahirkan imperalisme dan kolonialisme yang tidak sesuai dengan nasionalisme, perikemanusiaan dan perikeadilan. Kapitalisme telah mengajarkan kebebasan individu dalam mengumpulkan kekayaan melalui “Pasar Bebas” yang menimbulkan ketidakadilan sosial dalam pembagian rezeki dalam masyarakat. Demokrasi harus dibatasi dengan cara disintegrasikan dengan sosialisme yang berakar dari kolektivisme dan mengandung ajaran tentang keadilan sosial yang disebut demokrasi ekonomi. Filasafat atau ideologi demokrasi Indonesia seyogyanya dibangun diatas filsafat sosial kolektivisme dan filasafat ekonomi keadilan sosial atau sosialisme dengan nama kedaulatan rakyat (popular sovereignty).

Istilah kedaulatan rakyar secara resmi tertulis dalam pembukaan UUD 45 “… Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaandalampermusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Inonesia”. Jadi konsep kedaulatan rakyat bukan hanya kedaulatan politik tetapi juga kedaulatan ekonomi. Gagasan kedaulatan rakyat bersifat campuran atau kombinasi antara berbagai pemikiran yang telah berkembang sebelumnya (Asshiddiqie, 1994, 4).

Adanya konsep manusia menunjukkan perbedaan yang mendasar dengan konsep manusia menurut paham liberal yang menekankan individu dan kebebasan atau menurut paham komunis yang ateis dan lebih mengutamakan kolektivitas dan tanggung jawab sosial. Perbedaan itu pada gilirannya melahirkan pula perbedaan dalam sistem sosial, sistem politik, sistem ekonomi, dan sistem komunikasi. Hal itu dapat juga dipahami dengan mengkaji latar belakang pemikiran yang melahirkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. DEMOKRASI POLITIK DAN EKONOMI

Konsep kedaulatan rakyat yang dikembangkan oleh para pendiri republik terutama oleh Hatta (2004), adallah demokrasi politik dan sekaligus demokrasi ekonomi.

Paham itu muncul dan berkembang dalam suasana perjuangan kemerdekaan yang antiimprialisme dan anti kolonialisme serta antiindividualisme, antiliberalisme, dan antikapitalisme, namun bersimpati pada konsep demokrasi yang mengajarkan kesetaraan dalam politik (political equity), kebebasan berserikat, dan kebebasan pengeluaran pikiran.

Istilah rakyat berasal dari bahasa arab “ra’iyatun” atau “ra’aaya” yang berkembang menjadi “ ar ra’iyyatun” yang berarti “ ternak yang merumput” atau “gembalaan” yang harus diurus, dilindungi dan diberi makan oleh penggembalanya. Istilah rakyat yang dipakai oleh tokoh-tokoh Indonesia sejak masa perjuangan hingga kini dapat diartikan sebagai warga yang harus diurus, dilindungi, dan diberi sandang pangan dan papan secara adil oleh negara, yang bersifat massal (tidak elitis) sehingga berbeda dengan istilah “demos” (Yunani) yang bersifat elitis.

Sosialisme menurut Hatta (2004: 29) merupakan salah satu sumber dari tiga sumber lahirnya gagasan tentang kedaulatan rakyat yang diesut demokrasi sosial, karena membela perikemanusiaan sebagai tujuannya. Sumber lainnya adalah ajaran islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antara manusia sebagai mahluk Tuhan, sesuai dengan sifat Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, Selain itu juga bersumber dari pengetahuan bahwa masyarakat Indonesia berwatak kolektivisme. Jadi kedaulatan rakyat adalah khas dan asli Indonesia sebagai temuan “local genius” yang mampu memadukan nilainilai asli Indonesia.

Dalam UUD 1945 yang berwatak kekeluargaan dijelaskan bahwa Indonesia tidak menganut trias politica karena Indonesia menolak individualisme. Namun, Indonesia juga menolak paham otoriter atau komunisme yang menganut diktator proletariat (dictator van het proletariat) yang kemudian dibeberapa negara seasas menamakan diri sebagai demokrasi rakyat (demokrasi populaire). Indonesia lebih menyukai kolektivitas yang dipadukan dengan individualitas, sehingga kedaulatan yang dikembangkan adalah kedaulatan rakyat dan bukan kedaulatan individu. Itulah sebabnya dalam seluruh naskah UUD 1945, kata demokrasi tidak ditemukan, karena demokrasi lebih dipahami oleh para penyusun UUD sebagai kedaulatan individu saja dan hanya berlaku dalam bidang politik.

Dalam masa Demokrasi Pancasila (1966-1998) kolektivitas sedikit melemah dan individualitas sedikit menguat sehingga dapat diperoleh keseimbangan relatif yang dinamis sesuai dengan situasi nasional dan internasional. Akhirnya keseimbangan itu berubah lagi pada masa reformasi dewasa ini, dengan semakin melemahnya kolektivitas dan semakin menguatnya individualitas, sehingga terjadi liberalisasi dalam berbagai aspek kehidupan politik dan ekonomi

3. NEGARA KESEJAHTERAAN Sebagai Negara kesejahteraan (istilah Yamin), Indonesia tidak menganut “ekonomi pasar yang bebas” dan “bursa ide yang bebas” sebagai upaya melindungi rakyat dari “penjajahan ekonomi” dan “dominasi informasi” yang mungkin dilakukan oleh segelintir pemilik modal (kapitalis), agar rakyat banyak memiliki kedaulatan di bidang ekonomi dan bidang informasi.

Konsep negara kesejahteraan sangat terpaut dengan komunikasi politik, terutama yang berkaitan dengan kepemilikan dan kontrol terhadap media massa, serta peranan Negara dan budaya komunikasi politik di Indonesia.

Dalam Negara kesejahteraan, Negara dituntut memperluas peranan dan tanggung jawabnya pada masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam konsep “Negara jaga malam” berkembang paham “laizzes faires” yang mengajarkan bahwa Negara harus membebaskan setiap warganya melakukan aktivitas ekonomi termasuk dalam bidang komunikasi agar Negara menjadi sehat, hal ini mendorong berkembangnya kapitalisme dalam bidang ekonomi dan industri media massa yang mengakibatkan ketimpangan sosial, ekonomi, dan informasi yang menguntungkan segelintir pemilik modal damn merugikan banyak orang miskin dan lemah. Dalam Negara jaga malam fungsi dan peranan Negara dalam politik dan ekonomi dengan dalil: “the least government is the best government” atau prinsip pemerintah yang baik adalah pemerintah yang sedikit memerintah (Asshiddiqie, 1994, 222).

Krisis multi dimensi 1998, memberi petunjuk bahwa telah terjadi perubahan dari paradigma kolektivisme kearah individualisme, kapitalisme, dan liberalisme baru.Konsep Negara kesejahteraan (welfare state) berubah menjadi workfare dimana peranan dan tanggung jawab negara dikurangi dalam bidang sosial sehingga tanggung jawab lebih lebih besar diberikan kepada rakyatnya sendiri dan fungsi Negara dapat berubah menjadi private state.

BAB V Kebebasan dan Tanggung Jawab

A. Gagasan Vital Indonesia 1. Kemerdekaan Mengeluarkan Pikiran Berdasarkan hasil diskusi dan perdebatan panjang dari anggota BPUPKI dan disahkan oleh panitia PPKI pada tanggal 18 agustus 1945 menghasilkan suatu rumusan yaitu "Kemerdekaan berseriakat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulsan dan sebagaimana di tetapkan UU”. Hal ini tercantum dalam pasal 28 UUD 1945. Dengan demikian kebebasan di Indonesia harus diimbangi dengan tanggung jawab.

2. Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Sosial Seperti dalam pasal 28 dan 28F jelas tergambar komunikasi manusia mencakup informasi dan kebebasan atau kemerdekaan menyatakan pikiran dengan lisan dan tulisan. Bagi Indonesia, kebebasan itu filsafat dasar bangsa Indonesia yang juga merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. 3. Budaya Komunikasi Salah satu prinsip yg sangat diutamakan budaya komunikasi Indonesia ialah prinsip seimbang, serasi dan selaras. Dalam kultur lama, kritik tetap dibolehkan dgn mekanisme tertentu, yaitu cara penyampaianya lebih penting daripd isinya, menyampaikan secara jujur dan tdk menghendaki kekuasaan.

B. PERS BEBAS DAN BERTANGGUNG JAWAB Kebebasan pers sebagai bagian dari kebebasan informasi pd umumnya dijadikan ukuran untuk menentukan tipologi sistem politik suatu negara. 1. Makna dan Batas Kebebasan Kebebasan yg dpt dibenarkan dalam suatu kehidupan demokratis adalah kebebasan yg terbatas, karena harus ada penghargaan yg wajar atas hak setiap orang. Dengan kata lain kemerdekaan itu harus disertai dengan tanggung jawab terhadap masyarakat. Dalam hubungan kebebasan pers, tdk akan dijumpai adanya kemerdekaan yg mutlak dan kemerdekaan yang tdk terbatas.

2. Konflik Gagasan dan Dinamika Dalam masa darurat perang yg dikenal SOB (Staat van Oorlog en Beleg), peperda Jakarta Raya (1957) mewajibkan penerbitan pers dlm wilayah Jakarta utk memiliki izin terbit dari pemerintah. Hal tersebut merupakan pukulan balik bagi pers nasional yg terlalu bebas dan berkonflik antarpers karena masing2 memiliki kepentingan ideologi dan politik. 3. Kompromi dan Konsensus Dalam UU Pers ditegaskan bahwa kebebasan pers sesuai dgn ham dijamin (UU Pers, 1966 : Pasal 5 ayat 1). Kebebasan pers didasarkan atas tanggung jawab nasional dan pelaksanaan kewajiban pers dan hak2 kritik, kontrol dan koreksinya. Akan tetap kebebasan bukanlah seperti negara kapitalis, melainkan kebebasan utk menyatakn dan menegaskan kebenaran dan keadilan.

BAB VI

SISTEM PERS INDONESIA

APA ITU PERS? Pers mengandung 2 arti, arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, pers hanya menunjuk kepada media cetak berkala (surat kabar, tabloid, majalah). Sedangkan dalam arti luas, pers bukan hanya menunjuk kepada media cetak berkala, melainkan juga mencakup media elektronik (audio dan audiovisual) sepeti radio, televisi, film dan media online internet.

KARAKTERISTIK PERS Setiap informasi yang di sampaikan harus memenuhi kriteria dasar : aktual,akurat,faktual,menarik atau penting,benar,lengkap-utuh,jelas-jernih,jujur adil,berimbang,relevan,bermanfaat,etis. Apapun informasi yang di sebar luaskan pers hendaknya dalam kerangka mendidik (to educated). Inilah antara lain yang membedakan pers sebagai lembaga kemasyarakatan dengan lembaga kemasyarakatan yang lainnya. Pers adalah pilar demokrasi ke empat setelah legislatif,eksekutif,dan yudikatif. Dalam

kerangka ini, pers dimaksudkan untuk mengawasi dan mengontrol kekuasaan legislatif,eksekutif,dan yudikatif agas kekuasaan mereka tidak korup dan absolut. Dalam negara-negara yang menganut paham demokrasi pers mengemban fungsi sebagai pengawas pemerintah dan masyarakat. Pers akan senantiasa menyalak ketika melihat berbagai penyimpangan dan ketidak adilan dalam suatu masyarakat atau negara. Dengan fungsi kontrol social yang di milikinya itu,

KARAKTERISTIK PERS Mediasi artinya penghubung. Bisa juga di sebut sebagai fasilitator atau mediator. Dengan fungsi mediasi,pers mampu menghubungkan tempat yang satu ke tempat yang lain,peristiwa yang satu ke peristiwa yang lainatau orang yang

satu ke orang yang lain pada saat yang sama. 3 Makna Pers : 1. Pers Sebagai Lembaga Sosial 2. Pers sebagai Media Komunikasi Massa 3. Pers sebagai kegiatan Jurnalistik

1. PERS SEBAGAI LEMBAGA SOSIAL dalam SPI (Sistem Pers Indonesia) pers adalah lembaga kemasyarakatan atau lembaga sossail yang memiliki sifat kelembagaan, karena menyelenggarakan dan melayani informasi dengan cepat dan teratur secara melembaga. Pers sebagai industri membantu dalam Bisnis, pendidikan, pemeritah dan sebagainya

2. Pers sebagai Media Komunikasi Massa Pers berkembang menjadi semua alat-alat komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan Jurnalistik dalam 3. Pers sebagai Kegiatan Jurnalistik Pers merupakan media komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia

Sistem Pers Merdeka Pada dasarnya sistem ini mencerminkan suatu sistem pers yang dianut oleh beberapa negara Barat yang bertumpu kepada paham Liberal (Liberalisme), yang disana disebut sebagai sistem pers Libertarian. Dalam sistem pers yang berpola Liberal itu, surat kabar pada umumnya dimiliki oleh swasta termasuk partai politik / golongan sosial, dan sama sekali bebas dari pengawasan pemerintah. Sistem pers ini ikut menjalankan fungsi politik terutama sebagai alat demokrasi dengan jalan mengecek / mengontrol kebijakan pemerintah serta menyalurkan pendapat umum dengan bebas. Sistem Pers Terpimpin

Dalam Sistem Pers Terpimpin, pers betul – betul diharuskan tunduk di bawah kekuasaan dan betul – betul menjadi alat dari kekuasaan. Pers harus melayani kepentingan politik penguasa demi persatuan nasional. Pers yang tidak bersedia mengikuti pola tersebut, dengan sendirinya tidak akan memiliki izin terbit. SISTEM PERS PANCASILA Kebebasan Pers Di Indonesia Dibatasi Oleh Tanggungjawab, Terutama Dalam Melaksanakan Tugas, Fungsi Dan Kewajiban Yang Digariskan Baik Dalam Garis – Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Maupun Dalam UU Pers.

RASIONALITAS DAN JATI DIRI PERS PANCASILA

Bebas dan Bertanggung Jawab

Interaksi Positif Tri Komponen

BAB VII SISTEM PERFILMAN INDONESIA

A. KARAKTERISTIK FILM 







Film indonesia sebagai karya seni budaya yang merupakan wahana sosial dan sebagai media komunikasi massa (media massa) yang bersifat audio visual (pandang dengar), menemukan sistemnya secara mantap melalui undang-undang no. 1 pnps tahun 1964. Tentang pembinaan perfilman (uu perfilman 1964) Kemudian UU perfilman 1964 itu diganti dengan Undang-Undang N0. 2 tahun 1992 tentang perfilman (UU Perfilman 1992) tanggal 30 Maret 1992, yang meletakan film sebagai subjek dan objek pembangunan nasional.

Film yang di maksudkan dalam Undang-Undang tersebut adalah film cerita dan film noncerita . Dalam Undang-Undang perfilman 2009 disebutkan bahwa film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukan (pasal 1

1. FILM SEBAGAI KARYA SENI BUDAYA

Film merupakan karya seni budaya yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi, yang berbentuk gambar yang bergerak bersuara atau tidak bersuara (bisu), sehingga disebut juga sebagai gambar hidup (gambar ideop) yang dapat bersifat audio visual (pandang dengar). Film dipandang sebagai fenomena seni budaya dan merupakan kelanjutan dan tradisi sandiwara atau teater yang dikenal juga dengan nama seni panggung. Di indonesia, terutama di pulau Jawa, karya seni budaya yang menarik banyak penonton ditampilkan oleh media tradisonal seperti wayang, lenong, lawak, dan semacamnya yang dapat di golongkan sebagai seni panggung, yang memiliki fungsi hiburan, edukasi (pendidikan) dan sedkit informasi. Seni panggung juga di kenal sebagai tontonan panggung, yang mempunyai fungsi ekonomi dan sumber rezeki. Sejarah pertunjukan film dimulai dengan film bisu yang masih sangat pendek (18951903), dan pada umumnya dipertunjukan dipanggung leater sebagai pelengkap petunjuk sandiwara.





Kini film telah berkembang dengan dukungan teknologi yang semakin canggih, termasuk teknologi digital. Dalam masa permulaan film terdapat sejumlah orang yang sangat berjasa, antara lain Nieope (1922),dan Deuguerre (1839) dari prancis; Voigtlander (1844) dari Jerman, Eastman (1888), Edison dan Dickson (1895) dari Amerika Serikat. Sejarah pertunjukan film di Hindia Belanda (kini indonesia) dimulai tanggal 5 Desember 1900 dengan film dokumenter tentang perjalanan Ratu Olanda dan Raja Hartog Hendrik di kota Den Haag, Nederland. Lima puluh tahun kemudian barulah lahir film nasional pertama buatan orang indonesia di Jakarta, yaitu karya sutradara Usmar Ismail berjudul “Darah dan Doa”/ “Long March”.

2. FILM SEBAGAI PRANATA SOSIAL 





Film memiliki karakter (kepribadian) yaitu, seperangkat nilai atau gagasan vital, visi, Misi, yang memancar dalam bentuk pesan (massage) . Hal itu menentukan mutu, kelayakan dan karakteristiknya sebagai hasil karya sineas yang cerdas, teramoil dan kompeten dengan dukungan organisasi, manajemen, dan teknologi serta sumber daya dan fasiiitas yang memadai. Sebagai pranata sosial atau lembaga sosial, film di produksikan dan di distribusikan serta di pertunjukan atau kerjasama banyak orang dalam organisasi dan manajemen yang rasional. Fillm juga mendistribusikan gagasan, visi, dan misinya dengan teratur secara melembaga. Berdasarkan teori sistem atau teori fungsional struktural hubungan antara film sebagai institusi dengan pemerintah dan masyarakat selalu berada dalam keadaan saling ketergantungan. Hal itu berarti bahwa dalam keseluruhan sistem soaial dari masyarakt, film dan media publik lainnya (pers, radio, dan televisi) adalah subkulturnya. Demikian juga dalam keseluruhan sistem politik suatu negara, film dan media publik lainnya (pers, radio dan televisi) adalah subsistemnya (parson, 1951:29-57).

>> DALAM NEGARA DEMOKRASI LIBERAL, FILM DAN MEDIA MASSA LAINNYA MENGEMBANGKAN FUNGSI YANG BERBEDA DENGAN FILM DI NEGARA-NEGARA OTORITER, YAITU : 

  



Fungsi pokok komunikasi massa (Laswell) ; (a) fungsi pengawasan lingkungan (surveilane) ; (b) fungsi hubungan (correlation) ; (c) fungsi transmisi warisan sosial (social Heritage) dari satu generasi kegenarasi berikutnya; Fungsi komunikasi massa ( wright- 1985:8) : (a) fungsi hiburan (entertainment); Fungsi media massa (Lazarsfeld dan Merton) : (a) fungsi memberi status (stattus conferal) . Fungsi sosial media massa : (a) fungsi informasi; (b) fungsi mendidik; (c) fungsi hiburan; (d) fungsi menhubungkan; (e) fungsi kontrol sosial; dan (f) fungsi memebntuk opini politik. Fungsi Ekonomi film (Anwar Aifin, 2003:96) : (a) fungsi sebagai inudustri yang melayani konsumen yang membutuhkan informasi; (b) fungsi pendidikan; (c) fungsi hiburan.

SELAIN SEBAGAI KARYA SENI DAN PRANATA SOSIAL, FILM JUGA MERUPAKAN MEDIA KOMUNIKASI MASSA ATAU MEDIA MASSA, TERUTAMA JIKA FILM DI PERTUNJUKAN DENGAN ATAU TANPA SUARA DAN MENGANDUNG GAGASAN VITAL YANG MARUPAKAN PESAN YANG DITERIMA OLEH PENONTON YANG DISEBUT MASSA. DI DALAM MASSA ADA PUBLIK, HINGGA FILMJUGA BISA DISEBUT MEDIA PUBLIK. 





Film sebagai media publik yang bersifat audio visual, memiliki kekuatan yang besar dalam mempengaruhi khalayak atau publik. Khalayak lebih muda untuk menerima dan mengerti isi film dari pada membaca surat kabar dan majalah. Film memiliki keunggulan terutama karena film dapat dinikmati oleh semua kalangan dari khalayak yang berpendidikan tinggi sampai kepada yang buta huruf. Dalam konteks visualisasi film dapat disebut sebagai media panas (Hot media). Mcluhan (19111980) mengartikan media panas sebagai media yang memerlukan partisipasi tinggi dan konsentrasi penuh, tanpa kegiatan lain untuk memahami isi dan makna pesan yang disampaikan oleh film. Contohnya membaca buku sebagai media cetak yang memerlukan keterlibatan dan kosentrasi penuh (Mcluhan).

B. DINAMIKA PERFILMAN NASIONAL 



Sejak indonesia merdeka hingga saat ini, sistem perfilman indonesia mengalami empat periode sistem politik dan sistem ekonomi yang berebda satu dengan yang lain, yaitu; Periode Revolusi (1945-1950); Demokrasi Liberal (1950-1959); Demokrasi Terpimpin (1959-1965); Demokrasi Pancasila (1966-1999); dan Periode Reformasi yang menjurus kepada leberalisasi dalam bidang politik dan ekonomi (1999 hingga saat ini). Dalam perubahan tersebut, sistem prfilman indonesia sebagai bagian dari Sistem Komunikasi Indonesia yang bertumpu pada asas utama ideologi negara pancasila, secara substansial relatif tidak mengalami banyak perubahan, terutama mengenai izin dan sensor fiilm yang tetap berlaku untuk melindungi masyarakat, bangsa dan negara dari pengaruh negatif film, dalam bidang kebudayaan dan ketahanan budaya bangsa.

FILM DAN MEDIA PUBLIK ATAU MEDIA MASSA LAINNYA (PERS DAN RADIO) DIPOSISIKAN SEBAGAI ALAT REVOLUSI. 



Pada tahun 1992 sistem perfilman indonesia mengalami perubahan dan perkembangan dengan lahirnya Undang-Undang No.2 Tahun 1992 Tentang Perfilman (UU Perfilman 1992) tanggal 30 maret 199, yang disahkan pada masa Sistem Demokrasi Pancasila yang dikenal juga dengan Orde Baru, dengan paradigma revolusi sudah selesai dan karena itu harus diganti dengan paradigma pembangunan, yang berfokus pada terwujudnya stavilitas politik, pembangunan ekonomi, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Selanjutnya UU Perfilman 1992 itu diganti lagi dengan Undang-Undang No.33 Tahun 2009 Tentang Perfilman (UU Perfilman 2009) tanggal 8 Oktober 2009 pada masa reformasi, yang ditandai oleh liberalisasi politik dan ekonomi dengan memperluas partisipasi masyarakat dan melonggarkan pengawasan pemerintah.

1. NASIONALISME DAN PERANAN SENIMAN 







Undang-Undang Perfilman pertama kali lahir tahun 1964. pada masa awal revolusi dalam mempertahankan kemrdekaan nasioanal (1945-1950) . Pada awal revolusi dalam mempertahankan kemerdekaan nasional(1945-1950), film nasional(produksi bangsa indonesia) belum banyak bisa di catat Pada umumnya film indonesia dikembangkan oleh para seniman yang memiliki nasionalisme, sesuai dengan eksitensi dan karakteristik film yang secara tradisional di pandang sebagai pengembangan dari panggung sandiwara atau teater yang memiliki fungsi mengutamakan hiburan dan komersial. BFI telah banyak berjasadalam merekam peristiwa-peristiwa perjuangan kemerdekaan (19451949) yang kemudian dapat meyakinkan pihak luar negeri, bahwa yang terjadi di indonesia bukan akal teroris.

SISTEM PERFILMAN TERPIMPIN

Perfilamn indonesia pertama kali menemukan sistemnya yang mantap melalui Undang-Undang Perfilman 1964, yang lahir masa berlakunya sistem demokrasi terpimpin dengan paradigma revolusi belum selesai.  Berkembangnya sistem Perfilman terpimpin itu dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika politik indonesia pada masa pemerintahan presiden Soekarno, yang meletakkan prioritas utama negara yaitu menjaga, membina, dan memperkuat persatuan indonesia atau integrasi nasional yang tercantum sebagai sila 3 pancasila. 

SISTEM PERFILMAN INDONESIA







Pada masa Orde Baru yang menganut sistem Demokrasi pancasila, terjadi perubahan sistem Perfilaman Indonesia, terutama dengan disahkannya UndangUndang No. 2 Tahun 1992, yang merumuskan dengan tegas bahwa penyelenggaraan Perfilaman dilaksanakan berdasarkan ideologi pancasila dan UUD 1945. Fungsi dan tujuan film nasional dalam sistem Perfilman idonesia digariskan oleh Negara (Presiden dan DPR) dalam undang-undang perfilman 1992. Tujuan perfilman itu adalah terpeliharanya dan berkembangnya budaya bangsa, untuk mencapai tujuan pembangunan nasional Sejak produksi pertama film Indonesia (30 maret 1950) oleh perusahaan Film nasional indoesia (Perfini) hingga kini, perfilman memang dikontrol atau diawasi oleh pemeritahan melalui pemilikan atau izin dan sensor

PERAN NEGARA DAN MASYARAKAT







Dalam sistem Perflaman Indonesia senantiasa diperlukan adanya pengawasan dan pembinaa pemerintah, terutama dalam bentuk sensor dan izin. Hal itu mencakup sensor terhadap isi film, iklan film, dan pertunjukkan film. Selain itu perfilman juga berakaitan erat dengan masyarakat, baik sebagai pelaku usaha Perfilman dan pelaku usaha perfilman maupun sebagai khalayak Film (penonton) Sistem perfilman Indonesia yang dikembangkan sesuai dengan undang-undang Perfilman 2009.

KEBEBASAN BERKREASI DAN TANGGUNG JAWAB 







Kebebasan Berkreasi dan Tanggung Jawab Eksitensi film sebagai karya seni budaya, lembaga social, dan media komunikasi massa yang di buat berdasarkan kaidah sinematografi menempatkan film dalam sistem perfilman 1992 berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945 Bergesernya film dari rumpun politik ke rumpun kebudayaan di dorong juga pembubaran dapartemen penerangan oleh Presiden Abdurrahman Wahid tahun 1999, sebagai buah dari reformasi. Sebagai media komunikasimassa, film memiliki dampak,efek, dan pengaruh yang besar kepada khalayak.

LEMBAGA SENSOR FILM

  

 

Lembaga sensor film Sensor film (PSF) dibentuk oleh pemerintah tahun 1959 itu memiliki anggota sebanyak 35 orang. Upaya mencegah terjadinya pengrusakan etika dan moral masyarakat, teater atau sandiwara itu harus mempunyai izin main dan semua drama atau sandiwara harus disensor, sebagaimana yang berlaku sepanjang beberapa generasi. Pandangan itu diwujudkan dengan membentuk badan sensor film (1915) Film yang harus memiliki surat kukus sensor dari lembaga sensor film (LSF) adalah film cerita (fiksi) dan film non cerita (fakta) yang mengandung unsure naratif (tema atau cerita) dan unsure sinematik (teknis, sinematografi).

DEWAN FILM DAN BADAN PERTIMBANGAN 





Dewan film Indonesia merupakan instan pemerintah yangbersifat antardapartemen . Dewan film Indonesia (DFI) yang dientuk oleh pemerintah itu memiliki tugas yang sangat luas antara lain merumuskan kebijaksanaan pemerintah dalam menghadapi berbagai masalah Perfilman pada mumnya hal itu mencakup izin, fasilitas, dan bantuan pemerintah dan tentang pembuatan film, pengedaran film,pertujukkn dan ekspor film.

1. Badan Perfilman Indonesia dan insane Perfilman  Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman memperluas peran serta atau partisifasi masyarakat sehingga kelembagannya mengalamipembaruan atau reformasi (penataan kembali)

BAB VIII Sistem Penyiaran Indonesia

A. KARAKTERISTIK RADIO DAN TELEVISI

Sebelum membicarakan dinamika perkembangan Sistem Penyiaran Indonesia, perlu dipahami terlebih dahulu tentang karakteristik penyiaran radio dan televisi sebagai media massa dan sebagai lembaga sosial.

1. RADIO SEBAGAI MEDIA SIARAN AUDITIF Radio bisa disebut sebagai media dengar atau media auditif. Sebagai media penyiaran, radio serumpun dengan televisi. Dalam Sistem Penyiaran Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penyiaran 2002, disebutkan bahwa penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. Radio merupakan media publik yang bersifat auditif karena hanya bisa didengar. Radio juga biasa disebut sebagai media elektronik karena hanya dapat berfungsi dengan bantuan tenaga listrik. Radio sebagai media penyiaran merupakan jenis media massa ketiga yang lahir di dunia, setelah pers dan film. Kelebihan lain dari radio adalah dapat menjangkau khalayaknya lebih luas dibandingkan dengan surat kabar.

2. TELEVISI SEBAGAI MEDIA SIARAN AUDIO VISUAL Televisi adalah media siaran yang serumpun dengan radio. Jika radio hanya mampu menyalurkan suara, televisi mampu menyalurkan suara dan gambar. Televisi berasal dari perkataan Inggris television, yang artinya tampak dari jauh (tele= jauh dan visio = tampak). Televisi berkembang sebagai media massa, karena suara dan gambar yang disiarkan itu menyentuh khalayak yang banyak (massa) serta bersifat terbuka. Dalam Sistem Penyiaran Nasional, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Penyiaran 2002, disebutkan bahwa penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. Televisi telah berperan sebagai media massa yang menawarkan rangkaian citra dan bentukbentuk baru yang dipengaruhi dan mempengaruhi kehidupan manusia. Televisi telah mampu menampilkan keunggulan dan karakteristiknya yang khas, terutama dalam hal kedekatannya dengan kehidupan sehari-hari. Keunggulan televisi sebagai media audio visual terletak pada daya persuasinya yang sangat tinggi, karena khalayak yang dapat melihat gambar hidup dan suara.

3. LEMBAGA PENYIARAN RADIO DAN TELEVISI Radio dan televisi juga merupakan lembaga sosial yang disebut lembaga penyiaran, karena menyelenggarakan dan melayani informasi dengan cepat dan teratur secara melembaga. Radio dan televisi sebagai lembaga sosial yang disebut lembaga penyiaran, memiliki sifat-sifat kelembagaan yang membentuk kepribadiannya sebagai lembaga penyiaran. Dalam menyelenggarakan kegiatan komunikasi publik, lembaga penyiaran radio dan televisi senantiasa memiliki seuntai nilai yang menjadi dasar dalam membangun visi dan misinya. Berdasarkan teori sistem dan teori fungsionalisme struktural, meskipun lembaga penyiaran (radio dan televisi) itu bersifat otonom, lembaga penyiaran itu selalu berada dalam keadaan saling ketergantungan dengan masyarakat dan negara (pemerintah) dimana radio dan televisi itu bekerja. Lembaga penyiaran (radio dan televisi) memiliki kekuatan dalam mendorong perubahan sistem sosial, sistem politik, dan sistem ekonomi sebagaimana terjadi di Indonesia pada perubahan sistem sosial dan politik yang kurang demokratis menjadi sistem yang lebih demokratis. Keikutsertaan radio dan televisi serta media massa lainnya dalam mempengaruhi, bahkan mengubah sistem suatu negara, terjadi melalui pembentukan dan penyaluran opini publik yang efektif.

B. DINAMIKA PENYIARAN NASIONAL Dalam sistem penyiaran nasional, negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran. Penguasaan negara wajib dilakukan karena spektrum frekuensi radio yang merupakan gelombang elektromagnetik itu adalah ranah publik. Sistem penyiaran indonesia yang mencakup hubungan struktural dan hubungan fungsional antara pemerintah, dengan lembaga penyiaran dan masyarakat. Hal itu akan mengungkapkan hubungan evolusioner dalam sistem penyiaran. Hubungan struktural, hubungan fungsional dan hubungan evolusioner tersebut akan mengungkapkan karakteristik ada tidaknya kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan oleh rakyat yang dikenal juga dengan sebutan informasi publik yang bebas.

1. SISTEM PENYIARAN MERDEKA Penyiaran indonesia merdeka yang ditandai oleh proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno-Hatta, tanggal 17 agustus 1945, merupakan kelanjutan dari radio amatir kalangan bumi putra tahun 1937, yang terhimpun dalam PPRK(perikatan perkumpulan radio ketimuran). Pada tanggal 11 September 1945 didirikan Radio Republik Indonesia (RRI) dan menetapkan Dokter Abdurahman Saleh (Pak Karbol) sebagai pimpinan umum RRI yang pertama. Tanggal 11 September itu kemudian ditetapkan oleh pemerintah sebagai hari radio. Dalam bulan april 1946, RRI ditempatkan di bawah Kementrian Penerangan RRI. RRI berkembang menjadi stasiun radio milik pemerintah yang kemudian disebut Lembaga Penyiaran Pemerintah. Pada awal revolusi (1945-1949) terdapat kebebasan berbicara bagi rakyat Indonesia. Pada awal revolusi ini Indonesia menganut Sistem Penyiaran Merdeka. Kebebasan berbicara melalui radio itu kemudian berakhir, ketika pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) di bawah Perdana menteri Muhammad Hatta melarang sementara semua kegiatan penyiaran radio amatir pada awal tahun 1950 karena diduga banyak yang terkait dengan partai politik yang saling berkompetisi dan berkonflik. Pada akhir tahun 1950 penyiaran radio amatir diizinkan kembali oleh perdana menteri Mohammad Natsir dan terbentuk lagi PARI (Persatuan Amatir Radio Indonesia). Pada tahun 1952 perdana menteri Soekiman Wijosanjojo membekukan kembali. Pembekuan itu berlaku selama Pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menganut Sistem Demokrasi Liberal (17 Agustus 1950-5 Juli 1959).

2. SISTEM PENYIARAN TERPIMPIN Pelarangan penyiaran radio amatir (nonpemerintah) dalam Sistem Demokrasi Liberal yang berdasarkan UUDS tidak lagi mewujudkan adanya kebebasan berbicara bagi rakyat melalui penyiaran radio. Semua radio nonpemerintah dilarang mengudara, bagi stasiun yang melanggar ketentuan itu akan dikenakan sanksi. Kebijakan tentang pelarangan bagi radio amatir dilanjutkan lagi oleh Presiden Soekarno yang memimpin pemerintahan berdasarkan UUD 1945 yang dinyatakan berlaku kembali melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Soekarno menganut dan menerapkan Sistem Demokrasi Terpimpin menggantikan Sistem Demokrasi Liberal yang berdasarkan UUDS 1950 tidak berlaku lagi. Posisi, fungsi, dan peranan radio sebagai bagian dari Sistem Penyiaran Indonesia dalam perubahan sistem politik senantiasa diatur dan ditetapkan dalam rangka kehidupan kenegaraan Indonesia karena penyiaran Indonesia merupakan bagian penting dari Sistem Kenegaraan Indonesia. Dalam tahun 1962 RRI sebagai lembaga penyiaran pemerintah diperkuat dengan kehadiran TVRI tanggal 24 Agustus 1962 dalam rangka pelaksanaan Asian Games IV di Jakarta. RRI dan TVRI diposisikan pemerintah sebagai alat revolusi benar-benar memonopoli informasi publik di Indonesia. Radio yang bisa mengudara selama masa berlakunya Sistem Demokrasi Liberal (1950-1959) dan Sistem Demokrasi Terpimpin (1959-1965) hanyalah RRI. Demikian juga dengan siaran televisi, hanya dapat dilakukan oleh TVRI saja (1962-1988). Dengan demikian terjadi monopoli penyiaran oleh RRI dan TVRI, sehingga kebebasan berbicara bagi rakyat melalui radio dan televisi benarbenar tidak terwujud sesuai konstitusi. Adanya monopoli pemerintah dalam penyiaran, jelas menunjukkan bahwa dalam Sistem Penyiaran Indonesia terdapat model hubungan pemerintah dengan lembaga penyiaran bersifat pemilikan dan penguasaan. Sebaliknya hubungan lembaga penyiaran radio dengan masyarakat (organisasi sosial, politik, ekonomi) berbentuk hungan bebas. Masyarakat sama sekali tidak dapat berpartisipasi sebagai pengelola media penyiaran radio dalam Sistem Penyiaran Indonesia. Dengan demikian hubungan yang terjadi antara pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat tidak bersifat interaksional, tetapi bersifat satu arah saja, sehingga boleh dikatakan penyiaran pada masa itu mengikuti model penyiaran atau sistem penyiaran di negara komunis yang menutup sama sekali adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lembaga penyiaran.

3. SISTEM PENYIARAN PANCASILA Dalam Sistem Penyiaran Indonesia pada masa Orde Baru, dikenal prinsip bebas berbicara, tetapi bertanggung jawab. Radio dan televisi boleh berada di tangan swasta ataupun pemerintah, namun harus menerima dan melaksanakan tugas pembangunan nasional sesuai dengan Trilogi Pembangunan Nasional, yaitu stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Perkembangan pesat pada tahun 1980/1990 semakin mendorong lahirnya UndangUndang No.24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran ( Undang-Undang Penyiaran 1997) tanggal 29 September 1997, pada masa menjelang akhir Orde Baru yang menganut Demikrasi Pancasila dan paradigma pembangunan. Sistem Penyiaran Indonesia sebagai bagian dari Sistem Komunikasi Indonesia yang menempatkan Sistem Kenegaraaan Indonesia sebagai suprasistemnya. Sistem penyiaran Indonesia dapat juga disebut sebagai Sistem Penyiaran Pancasila yaitu Sistem Penyiaran yang berdasarkan ideologi Pancasila. Hal itu diperlukan sebagai jati diri bangsa, untuk membedakan dengan Sistem Penyiaran Otoritarian dan Sistem Penyiaran Libertarian, serta Sistem Penyiaran Komunis. Ideologi Pancasila itu mengandung suatu model perpaduan antara kolektivitisme dengan individualisme sehingga demokrasi dikembangkan untuk mencapai keadilan sosial yang berwatak sosialisme. Konsep dasar yang dianut dalam Pancasila ialah kerakyatan dan kedaulatan rakyat yang mengandung pengertian demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Kebebasan yang dikembangkan di Indonesia sebagai pengamalan Pancasila ialah kebebasan positif yaitu bebas untuk kemaslahatan masyarakat yang jauh berbeda dengan kebebasan negatif yaitu bebas dari kendala eksternal (pemerintah).

4. SISTEM PENYIARAN NASIONAL Sistem Penyiaran Pancasila yang berdasarkan Undang-Undang Perfilman 1997 juga mengatur bahwa penyiaran diselenggarakan dalam suatu Sistem Penyiaran Nasional (Pasal 8), yaitu tatanan penyelenggaraan penyiran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menuju tercapainya dasar, asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional (pasal 1:14). Disebutkan juga (Pasal 7) bahwa penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah dengan didampingi oleh BP3N( Badan Pertimbangan dan Pengendalian Penyiaran Nasional). BP3N adalah lembaga non struktural yang merupakan wujud interaksi positif antara penyelenggara penyiaran, pemerintah, dan masyarakat dalam membina pertumbuhan dan perkembangan penyiaran nasional(Pasal 1:16). Hubungan antara pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat di Indonesia sama seperti pada negara berkembang biasanya. Hubungan struktural dan fungsional terbentuk melalui undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Sedangkan hubungan evalusioner terlihat jelas dalam Sistem Penyiaran Indonesia dari waktu ke waktu dalam jangka panjang, selama Orde Baru(1966-1999). Hal yang penting dalam perkembangan itu ialah semakin besarnya intervensi dan peranan swasta dalam penyiaran, yang mengembangkan penyiaran sebagai industri yang mengejar laba. Model hubungan antara pemerintah dengan lembaga penyiaran bersifat pengawasan dan pembinaan. Hubungan antara lembaga penyiaran swasta dengan masyarakat bersifat kepemilikan. Hubungan pemerintah dengan masyarakat bersifat bebas. Jadi, hubungan yang terjadi antara pemerintah, lembaga penyiaran swasta dan masyarakat telah bersifat interaksional dan dialogis terbatas. Kebebasan yang dimiliki oleh lembaga penyiaran dibatasi oleh tanggung jawab nasional dan tanggung jawab sosial.

C. DEMOKRATISASI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT Kebebasan berbicara dan berekspresi bagi rakyat melalui lembaga penyiaran semakin berkembang sejalan dengan berakhirnya pemerintahan Orde Baru (1998) ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri, dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J Habibie sebagai Presiden RI ketiga (21 Mei 1999). Dengan begitu, berakhir pada Sistem Demokrasi Pancasila yang bersifat sentralis. Hal itu diwujudkan dalam Sistem Penyiaran Nasional yang baru berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan dan tanggung jawab. Penyiaran Indonesia diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integritas nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bartakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.  Berdasarkan dasar, tujuan, dan fungsi penyiaran tersebut, penyiaran antara lain diarahkan untuk:  Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945  Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa.  Menjaga dan memperkuat persatuan bangsa.  Menyalurkan pendapat umum.  Mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran.  Memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab.  Memajukan kebudayaan nasional.

1.

LEMBAGA PENYIARAN DAN POLA JARINGAN

Berdasarkan Undang-Undang penyiaran 2002, RRI dan TVRI mengalami reformasi menjadi Lembaga Penyiaran Publik(LPP), yaitu lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, non komersial, dan berfungsi memberikan layanan kepada masyarakat. Hal ini didorong oleh dibubarkannya Departemen Penerangan oleh Presiden Abdurahman Wahid akhir tahun 1999. Sebaliknya, penyiaran televisi swasta justru semakin berjaya sebagai Lembaga Penyiaran Swata(LPS) yang bersifat komersial, berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran. Terdapat juga Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) yang bersifat nonkomersial dan independen untuk melayani komunitas yang mendirikannya. Ada juga Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) yang melayani langanan melalui satelit kabel, dan terrestrial, dengan terlebih dahulu melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran. Lembaga Penyiaran Asing dilarang di Indonesia, tetapi boleh melakukan kegiatan jurnalistik baik yang disiarkan langsung maupun rekaman dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Lembaga Penyiaran Swasta dalam Sistem Penyiaran Indonesia dewasa ini, dapat menyelenggarakan penyiaran melalui sistem stasiun jaringan dengan jangkauan yang terbatas. Sebaliknya, RRI dan TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dapat menyelenggarakan siaran dengan sistem stasiun jaringan yang menjangkau seluruh wilayah RI. Stasiun penyiaran lokal dapat didirikan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik. Jadi, dalam Sistem Penyiaran Nasional yang berlaku sejak tahun 2002 itu, terdapat pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan oleh stasiun jaringan dan stasiun lokal sehingga lembaga penyiaran yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan televisi terdiri dari stasiun penyiaran jaringan dan atau stasiun penyiaran lokal. Hal tersebut menunjukkan bahwa sentralisasi penyiaran dalam Sistem Penyiaran Indonesia tidak boleh terjadi lagi. Harus dikembangkan desentralisasi dalam penyiaran, dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat mendirikan stasiun penyiaan lokal. Dengan demikian, kecuali TVRI dan RRI, lembaga penyiaran lainnya tidak boleh melakukan penyiaran secara nasional kecuali dengan melakukan kerjasama dengan stasiun lokal dalam sebuah jaringan. Namun, yang paling penting dalam Sistem Penyiaran Indonesia sebagai bagian dari Sistem Komunikasi Indonesia, adalah terjadinya tatanan informasi publik secara nasional yang asli, merata, dan seimbang terutama yang berkaitan dengan arus informasi publik dalam penyiaran antara pusat dan daerah, antara wilayah di Indonesia dengan dunia internasional. Dewasa ini terdapat 259 lembaga penyiaran televisi.

2. KOMISI PENYIARAN INDONESIA Berkembangnya peran serta masyarakat dalam Sistem Penyiaran Nasional mencerminkan melemahnya peranan pemerintah dalam penyelenggaraan, pengawasan, dan regulasi penyiaran. Hal ini terbukti dengan didirikannya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KPI bersifat independen dan berada di pusat dan di daerah itu memiliki kewenangan mengatur hal-hal mengenai penyiaran, atas pengawasan DPR di pusat dan DPRD di daerah. KPI berfungsi mewadahi aspirasi masyarakat serta mewakili kepentingan masyarakat atas penyiaran. Dalam menjalankan fungsinya, KPI berwenang menetapkan standar program siaran dan perilaku penyiaran, serta mengawasi pelaksanaannya, memberikan sanksi atas pelanggaran yang terjadi dan melakukan koordinasi atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat. KPI juga bertugas dan berkewajiban menjamin agar masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan HAM, ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran dan ikut membangun iklim yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri yang terkait. Selain itu, juga berfungsi untuk memelihara tatanan informasi yang tertib, teratur, dan harmonis terutama mengenai arus informasi dalam penyiaran anatara pusat dan daerah, antara wilayah di Indonesia, serta Indonesia dan dunia internasional. Dalam Sistem Penyiaran Nasional, negara menggariskan secara tajam bahwa isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikian, hiburan dan manfaat, untuk pembentukan intelektual, watak, moral, kemajuan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia. Isi siaran dilarang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, bohong, menonjolkan unsur kekerasan, percabulan, perjudian, penyalahgunaan narkotika, dan obat terlarang. Juga dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan, dan mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional. Meskipun demikian, isi siaran tidak disensor, melainkan hanya diwasi oleh KPI agar tidak menyimpang dari pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan oleh KPI. Isi siaran yang berbentuk iklan dan film wajib memperoleh tanda lolos sensor dari Lembaga Sensor Film.

3. WAWASAN KEINDONESIAAN Sistem Penyiaran Nasional mengembangkan model hubungan antara pemerintah dengan lembaga penyiaran dan masyarakat, dengan mereformasi secara sangat kreatif model media pembangunan yang berlaku sebelumnya, serta memadukannya dengan model media demokratik partisipan dan model klasik tanggung jawab sosial. Namun sudah jauh dari model otoritarian dan model komunis yang sentralik dengan kuatnya dominasi negara. Berdasarkan itu, Sistem Penyiaran Nasional dalam era reformasi dewasa ini, masih tetap dapat disebut sebagai Sistem Penyiaran Pancasila, karena selain berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, juga tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Demikian juga dalam Undang-Undang Penyiaran 2002, dengan tegas disebutkan adanya kebebasan dan tanggung jawab yang seimbang.  Ada tiga prinsip yang berbeda yang berhasil digabungkan dalam Sistem Penyiaran Nasional, yaitu :  Prinsip kebebasan individu,  Prinsip kebebasan media,  Prinsip kewajiban dan tanggung jawab media kepada negara dan masyarakat. Terdapat juga beberapa unsur, yaitu perhatian yang sentral terhadap kebutuhan, kepentingan dan aspirasi publik terutama yang berkaitan dengan hak atas informasi yang relevan, hak untuk menjawab kembali, hak untuk menggunakan media, untuk berinteraksi dalam masyarakat berskala kecil, dan kelompok kepentingan daerah dan lokal. Demikain juga perhatian yang kuat terhadap kepentingan negara bangsa, integrasi nasional, dan jati diri bangsa sebagai tujuan utamanya. Dengan demikian, kebebasan dibatasi oleh tanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat sebagai prioritas. Model hubungan antara pemerintah dengan lembaga penyiaran publik bersifat independen, kontributif dan pengembangan. Sedang hubungan antara lembaga penyiaran publik dan masyarakat bersifat peran serta. Hubungan pemerintah dengan masyarakat bersifat bebas. Selain itu model hubungan antara pemerintah dengan lembaga penyiaran swasta, komunitas dan berlangganan, bersifat bebas. Sebaliknya hubungan antara masyarakat dengan lembaga penyiaran swasta dan berlangganan bersifat penguasa dan pemilikan. Kebebasan yang dimiliki oleh lembaga penyiaran hanya dibatasi oleh tanggung jawab nasional dan tanggung jawab sosial berdasarkan pengendalian diri sendiri serta pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran ditetapkan oleh KPI.

KARAKTERISTIK SISTEM KOMUNIKASI INDONESIA SISTEM KOMUNIKASI PANCASILA

NILAI-NILAI KETUHANAN YANG MAHA ESA

NILAI NILAI KEMANUSIAAN DAN PERSATUAN INDONESIA

NILAI NILAI KERAKYATAN DAN KEADILAN SOSIAL

NILAI-NILAI KETUHANAN YANG MAHA ESA

Wibowo, (2005)

Etika kebijaksanaan sebagai pandangan hidup dilandasi oleh prinsip kerukunan dan prinsip hormat.

Hatta, (1989)

Pancasila pada sila pertama, KETUHANAN YANG MAHA ESA tidak hanya bermakna sebagai dasar hormat menghormati agama masing-masing, tetapi juga menjadi dasar memimpin ke jalan kebenaran, keadilan dan mengajak manusia melaksankan harmoni dialam, dan persaudaraan antar manusi dan bangsa.

Rumusan UndangUndang penyiaran 2002 (pasal 5)

berisikan tentang mengenai Sila Pertama dan Sila Kedua pada Pancasila.

Undang-Undang Penyiaran 2002 (butir e) untuk menjadi anggota KPI (Komisi Penyiaran Indonesia)

syarat

warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (pasal10)

Media cetak Kegiatan Jurnalistik

Media elektronik Saluran lainya

NILAI-NILAI KEMANUSIAAN DAN PERSATUAN INDONESIA

Nilai-nilai dasar yang tercangkup dalam sila Kemanusiaan yang adil dan beradab

kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dan tujuan kebenaran serta nilai-nilai (value). HA M

MAKHLUK MONODUALI S

MAKHLUK SOSIAL

KEBEBASA N

PERANAN PERS NASIONAL MENDORONG TERWUJUDNYA HAK ASASI MANUSIA SERTA MENGHORMATI KEBHINEKAAN.

Kebebasan diimbangi dengan tanggung jawab

pers dilarang membuat iklan yang merendahkan martabat suatubagama

menggangg u kerukunan hidup umat beragama

bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat.

APLIKASI AKTUALISASI NILAI-NILAI KEMANUSIAAN YANGA DIL DAN BERADAB ITU JUGA TERJADI DALAM PERFILMAN. Meningkatkan harkat dan martabat bangsa

UU perfilman 2002 yang membentuk Sistem Perfilman Indonesia

Berkembangnya dan lestarinya budaya bangsa

Pedoman Perilaku Televisi Indonesia ATVSI (Asosiasi Televisi Swasta) anggota ATVSI mendukung dan membantu memperkukuh integrasi bangsa Anggota ATVSI harus menghindari penayangan yang dapat memicu pertentangan suku, agama, ras, dan antara golongan (SARA)

siaran berita kaya jurnalistik, siaran film atau karya seni budaya, dan siaran lainnya.

NILAI-NILAI KERAKYATAN DAN KEADILAN SOSIAL

kedaulatan berada ditangan rakyat, yang diimplementasikan dengan sistem pewakilan untuk mengambil keputusan dengan cara bermusyawarah untuk mencapai mufakat.

demokrasi politik

demokrasi ekonomi

PERS INDONESIA

kebebasan pers Indonesia sebagai pers pancasila dalam sistem komunikasi pancasila, mengandung makna kebebasan positif (positive freedom).

kebebasannya untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

stasiun lokal dan pola jaringan

Upaya Negara untuk menghindari monopoli

pembagian rezeki melalui kue iklan dapat terbagi kedaerah-daerah yang memiliki stasiun yang memiliki lokal penyiaran radio dan televisi.

bentuk aplikasi nilainilai keadilan sosial, juga mewujudkan dalam Sistem Perfilman Indonesia Sebagai Sistem Perfilman Pancasila melaluimUndangUndang Perfilman 2009.

aplikasi dan aktualisai nilai-nilai kerakyatan atau nila-nilai demokrasi yang semakin luas itu diwujudkan melalui kesempatan yang luas sebagai pelaku kegiatan perfilman (nonkomersial) dan pelaku usaha perfilman 9komersial) serta peran serta dalam keanggotaan dalam LSF (Lembaga Sensor Film).

Peran serta masyarakat

diwadahi juga oleh Undang-Undang Perfilman 2009 dalam bentuk badan perfilman Indonesia yang dibentuk sendiri oleh masyarakat perfilamn yang dapat difasilitasi oleh Pmerintah dan merupakan lembaga swasta (nonpemerintah) yang dikukuhkan oleh presiden.

Budaya bisnis dalam Pers Pancasila

pers tidak boleh mematikan pers lainnya, dan tidak boleh menghalalkan semua cara untuk mencapai tujuan

sifat adil

dalam upaya melayani pembaca, pers tetap terikat oleh moralitas dengan menghindari pemberitaan yang bersifat sensasi, kekerasan, pornografi dan semacamnya.

Pengelolaan perusahaan pers

kekeluargaan

perusahaan pers dapat memberikan kesempatan kepada wartawan dan kariawan pers untuk memperoleh saham sekurang-kurangnya 20% dari modal perusahaan

memberikan keuntungan kepada wartawan dan kariawannya sesuai yang ditentkan oleh perusahaan, dalam rangka peningkatan kesejahteraan bersama.

PERS BISINIS

menimbulkan dorongan untuk lebih memperkuat kesetiakawanan dan kebersamaan, dengan berusaha saling membantu dan saling menghidupkan sesama penerbitan per yang ada.

PERUSAHAAN FILM, RADIO DAN TELEVISI

Undang-Undang perfilman 2009, terdapat kegiatan perfilman yang bersifat nonkomersial dan usaha perfilman yang bersifat komersial. Usaha perfilman itu meliputi: (a) pembuatan film, (b) jasa teknik film, (c) pengedaran film, (d) petunjuk film, (e) penjualan film dan atau penyewaan film, (f) pengarsipan film, (g) ekspor film dan (h) impor film.

USAHA PERFILMAN

hanya dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum Indonesiayang bergerak di bidang perfilman.

insan perfilman, alam, dan atau produk , jasa, peralatan dan kekayaan budaya di Indonesia

usaha impor film

wajib mengutamakan film Indonesia dan menggunakan sumber daya dalam negeri secara optimal

Undang-Undang perfilman 2009

ASAS KEADILAN perfilman harus menjamin adanya kesamaan kesempatan dan perlakuan, dalam penyelenggaraan perfilman bagi setiap warga Negara Indonesia.

ASAS KEBERSAMAAN perfilman itu diselenggarakan dengan semangat maju bersama.

Sistem Penyiaran Pancasila

ideologi Pancasila

penyiaran memiliki tujuan agar industri penyiaran itu tumbuh sesuai dari fungsi ekonomi dari penyiaran Indonesia

USAHA BERSAMA DAN KEKELUARGAN

1. konsep kedaulatan rakyat yang bermakna demokrasi politik sekaligus demokrasi ekonomi. 2.konsep Negara kekeluargaan dan Negara kesejahteraan yang berbeda dengan Negara jaga malam (Amerika Serikat) dan Negara kekuasaan (soviet komunis, china dll).

PERUSAHAAN PERS, IDEALISME,DAN KOMERSIALISME

Pada awalnya terdapat surat kabar nasional yang dimiliki dan dikendalikan atau diawasi oleh partai poitik sebagai alat perjuangan nasional.kemudian secara berangsur-angsur bergeser ketangan pemilik modal (Anwar Arifin,2010).pers diterbitkan dan dikelola oleh sebuah perusahaan pers yang awalnya harus seluruhnya modal nasional, namun saat ini diperbolehkan melakukan penambahan modal asing melalui pasar modal secara terbatas, supaya tidak mencapai saham mayoritas(pasal 11) Pada perinsipnya sistem pers pancasila dapat menerima kehadiran pengusaha besar yang ingin menanamakan modalnya dalam perusahaan pers, untuk mendorong perkembangan pers yang sehat. Namun diperlukan satu komitmen ,bahwa setiap perusahan yang terjun kedunia pers tidak boleh mengorbankan idealismenya dalam pembangunan bangsa demi kepentingan bisnis

Vitalisasi dan Aktualisasi Negara Kesejahtera

Pada penghujung abad ke20 dan memasuki abad ke21 pers mengalami reformasi. Pengendalian negara terhadap perusahaan pers kemudian hilang dalam UU Pers 1999• Terjadilah liberalisasi, kapitalinn dan komersialisasi dalam kehidupan pers nasional.

Namun setelah berlangsung selama satu dekade, liberalisasi, kapitalisasi, dan komersialisasi dalam persmenimbulkan sejumlah implikasi sosial, budaya, ekonomi, politik, dan (ctahanan nasional yang mengancam demokrasi politik dan demokrasi

KESEJAHTERAAN NEGARA Kritik itu antara lain Negara kesejahteraan semakin penting karena peranan negara dalam menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial dan keadilan ekonomi, semakin diakui urgensinya dalam kehidupan pers.

Sejak awal abad ke 20, kritik terhadap perusahaan pers yang mencakup film, radio, don televisi tidak terkontrol oleh negara, yang telah dipraktikkan oleh newiro kapitalis liberal dalam bentuk kebebasan negatif (negative freedom) memang sangat gencar.

a) Pers telah menggunakan ke bebasannya untuk kepentingannya sendiri. b) Pers telah menjadi alat pemuas bisnis raksasa. c) Pers menolak adanya perubahan dalam masyarakat. d) Pers menganut sensasisme. e) Pers berbahaya bagi moral masyarakat. f) Pers melanggar melanggar batasbatas kehidupan pribadi tanpa alasan yang tepat. g) Pers dimonopoli dan di control oleh kehidupan ekonomi tertentu dan pada saat yang bersamaan mengancam demokrasi.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH