Bab Ii Ppf.docx

BAB II PEMBAHASAN

A. Definisi Standar Nasional Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005, Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa sistem pendidikan Indonesia diarahkan pada tercapainya cita-cita pendidikan yang ideal dalam rangka mewujudkan peradaban bangsa Indonesia yang bermartabat. Sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 20/2003 tentang Sisdiknas pasal 4 ayat 1 yang menyebutkan : “Pendidikan nasional bertujuan membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak dan berbudi mulia, sehat, berilmu, cakap, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air.”

B. Fungsi dan Tujuan Standar Nasional Pendidikan 

Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.



Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehiduan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat.



Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

C. Lingkup Standar Pendidikan Nasional Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 pasal 2 ayat (1), Standar Pendidikan Nasional terdiri dari 8 lingkup, yaitu: 1.

Standar Isi Standar Isi berisi kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran.

2.

Standar Proses Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Secara garis besar standar proses pembelajaran dapat dideskripsikan sebagai berikut : a. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenagkan, menantang, memotivasi peserta didik, untuk berartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik dan psikologis peserta didik. b. Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

3.

Standar Kompetensi Lulusan Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan

keterampilan. Secara garis besar standar kompetensi lulusan dapat dideskripsikan sebagai berikut : a. Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. b. Standar Kompetensi Lulusan meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau mata kuliah. c. Standar Kompetensi Lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 4.

Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik, yaitu tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu sebagai pendidik harus memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Pendidik meliputi pendidik pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SDLB/SMPLB/SMALB, SMK/MAK, satuan pendidikan paket A, paket B, dan paket C serta pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan. Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah/madrasah, pengawas satuan pendidikan,

tenaga

administrasi,

tenaga

perpustakaan,

tenaga

laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan. 5.

Standar Sarana dan Prasarana Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium,

tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain yang diperlukan guna menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi, dan komunikasi. Setiap lembaga pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang telah ditentukan. Adaun sarana tersebut meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkaan lain yang diperlukan guna menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Sedangkan prasarana meliputi ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa. 6.

Standar Pengelolaan Standar Pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan

kemandirian,

kemitraan,

partisipasi,

keterbukaan,

dan

akuntabilitas. Sedangkan pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi. 7.

Standar Pembiayaan Pendidikan

Standar Pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Ada dua macam biaya dalam standar ini, yaitu : a. Biaya investasi satuan pendidikan, yaitu biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. b. Biaya personal sebagaimana adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi : 1) Gaji dan tunjangan pendidik dan tenaga kependidikan 2) Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan 3) biaya operasi pendidikan tak langsung seperti air, pemeliharaan sarana dan prasarana, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

8.

Standar Penilaian Pendidikan Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar peserta didik didasarkan pada prinsip penilaian yaitu : sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel (Lampiran Permendiknas No.20 Tahun 2007 Bagian B). Sedangkan penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik penilaian berupa tes, observasi, penugasan perorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik (Lampiran Permendiknas No.20 Tahun 2007 Bagian C.1). Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester dan ulangan kenaikan kelas (PP No.19 Tahun 2005 Pasal 64 ayat 1).

C. Strategi Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) Satuan pendidikan pada tahap awal harus mampu menyusun dan melaksanakan program pemenuhan standar nasional pendidikan yang realistis dan sesuai kondisi nyata (berdasarkan hasil analisi konteks), dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang tersedia baik di dalam maupun di luar sekolah melalui barbagai strategi, antara lain : a. Pemenuhan standar isi dapat dilaksanakan

melalui pengembangan dan

pemberlakuan KTSP sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku,; mensosialisasikan KKTSP baik internal maupun eksternal; mengevaluasi dan memvalidasi dokumen KTSP secara periodik. b. Pemenuhan standar proses dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kelengkapan perangkat pembelajaran (RPP dan bahan ajar); optimalisasi sarana prasarana dan lingkungan yang tersedia baik di dalam maupun di luar sekolah; peningkatan pengawasan/pengendalian dan melaksanakan perbaikan pelaksanaan pembelajaran secara periodik. c. Pemenuhan standar kompetensi lulusan dapat dilaksanakan melalui pengkajian/pemetaan SKL satuan pendidikan, kelompok mapel dan mata pelajaran (keterkaitannya dengan SK dan KD dalam SI); memanfaatkan hasil UN dan US dalam penyusunan program perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil UN dan US untuk meningkatkan mutu lulusan. d. Pemenuhan standar ketenagaan dapat dilaksanakan melalui optimalisasi tenaga yang ada, pelatihan peningkatan kompetensi dan profesional, pemanfaatan sumber daya manusia yang ada di luar sekolah (kerjasama dengan instansi lain), serta pengusulan mutasi antar kabupaten/kota/provinsi. e. Pemenuhan standar sarana dan prasarana dapat dilaksanakan melalui optimalisasi penggunaan, pemeliharaan dan perawatan sarana yang ada, penghapusan /hibah ke sekolah lain yang memerlukan penambahan sarana baru.

f. Pemenuhan standar pengelolaan dapat dilaksanakan melalui optimalisasi seluruh sumber daya yang ada di sekolah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai kewenangan sekolah dan kepala sekolah; menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS) dalam keseluruhan proses pengelolaan sekolah,

mulai

penyusunan

program

kerja,

pelaksanaan

dan

evaluasi

keterlaksanaan program; melaksanakan validasi/perbaikan program kerja secara periodik; meningkatkan peran serta para pembina mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, pusat, atau masyarakat dilingkungan setempat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk kebijakan, program, ketenagaan, sarana dan prasarana maupun pembiayaan. g. Pemenuhan pembiayaan di setiap satuan pendidikan dapat dilaksanakan melalui optimalisasi seluruh dana yang diterima oleh sekolah baik melalui dana APBD, APBN, maupun dana dari masyarakat. h. Pemeuhan standar penilaian melalui peningkatan kualitas dan kelengkapan perangkat penilaian; melaksanakan dan mengelola hasil penilaian peserta didik secara sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku; melibatkan orang tua dan masyarakat dalam upaya peningkatan hasil belajar siswa.

BAB III PENUTUP

Kesimpulan 1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005, Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. - Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. - Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehiduan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat. 3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 pasal 2 ayat (1), Standar Pendidikan Nasional terdiri dari 8 lingkup, yaitu : standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. 4. Satuan pendidikan pada tahap awal harus mampu menyusun dan melaksanakan program pemenuhan standar nasional pendidikan yang realistis dan sesuai kondisi nyata (berdasarkan hasil analisi konteks) dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang tersedia baik di dalam maupun di luar sekolah melalui barbagai strategi.

LAMPIRAN Daftar Standar Nasional Pendidikan yang telah menjadi Permendiknas : A. Standar Isi : NO

Nomor Permen

Tentang

1

Nomor 22 tahun 2006

Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

2

Nomor 24 tahun 2006

Pelaksanaan

Peraturan

Menteri

Pendidikan

Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang standar Isi

untuk

satuan

pendidikan

Dasar

dan

Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan Dasar dan Menengah 3

Nomor 14 Tahun 2007

Standar Isi Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C

B. Standar Kompetensi Lulusan : NO

Nomor Permen

Tentang

1

Nomor 23 Tahun 2006

Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

2

Nomor 24 tahun 2006

Pelaksanaan

Peraturan

Menteri

Pendidikan

Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang standar Isi

untuk

satuan

pendidikan

Dasar

dan

Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan Dasar dan Menengah C. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan :

NO

Nomor Permen

Tentang

1

Nomor 12 Tahun 2007

Standar pengawas Sekolah/Madrasah

2

Nomor 13 tahun 2007

Standar Kepala Sekolah/Madrasah

3

Nomor 16 Tahun 2007

Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru

4

Nomor 24 Tahun 2008

Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah

5

Nomor 25 Tahun 2008

Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah

6

Nomor 26 Tahun 2008

Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah

7

Nomor 27 Tahun 2008

Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor

8

Nomor 40 Tahun 2009

Standar Penguji Pada Kursus dan Pelatihan

9

Nomor 41 Tahun 2009

Standar Pembimbing Pada Kursus & Pelatihan

10

Nomor 43 Tahun 2009

Standar Tenaga Administrasi Program paket A , Paket B, dan Paket C

11

Nomor 42 Tahun 2009

Standar Pengelola Kursus

12

Nomor 44 Tahun 2009

Standar Pengelola Pendidikan pada Program Paket A, Paket B dan Paket C

13

Nomor 45 Tahun 2009

standar Teknisi Sumber Belajar Pada Kursus dan Pelatihan

D. Standar Pengelolaan : NO

Nomor Permen

Tentang

1

Nomor 19 Tahun 2007

Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

E. Standar Penilaian : NO

Nomor Permen

Tentang

1

Nomor 20 Tahun 2007

Standar Penilaian Pendidikan

F. Standar Sarana Prasaran : NO

Nomor Permen

Tentang

1

Nomor 24 Tahun 2007

Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA

2

Nomor 33 Tahun 2008

Standar Sarana dan Prasarana untuk SDLB, SMPLB, dan SMALB

3

Nomor 40 Tahun 2008

Standar Sarana dan Prasarana untuk SMK/MAK

G. Standar Proses : NO

Nomor Permen

Tentang

1

Nomor 41 Tahun 2007

Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

2

Nomor 1 Tahun 2008

Standar Proses Pendidikan Khusus

3

Nomor 3 Tahun 2008

Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C

H. Standar Biaya : NO

Nomor Permen

Tentang

1

Nomor 69 Tahun 2009

Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah

Menengah

Pertama/Madrasah

Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)

I. Standar Pendidikan Anak Usia Dini : NO

Nomor Permen

Tentang

1

Nomor 58 Tahun 2009

Standar Pendidikan Anak Usia Dini

DAFTAR PUSTAKA http://bsnp-indonesia.org/standar-nasional-pendidikan/