Bab Ii Auditing.docx

NAMA : FITRI LESTARI NINGSIH NIM

: 2015110141

RESUME AUDITING I BAB II STANDAR PROFESIONAL AKUNTAN PUBLIK DAN KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK

2.1 PERKEMBANGAN STANDAR PROFESIONAL AKUNTAN PUBLIK Dalam tahun 1972, untuk pertama kalinya Ikatan Akuntan Indonesia berhasil menerbitkan Norma Pemeriksaan Akuntan, yang disahkan dalan Kongres ke III Ikatan Akuntan Indonesia. Dalam Kongres ke IV Ikatan Akuntan Indonesia tanggal 25-26 Oktober 1982, Komisi Norma Pemeriksaan Akuntan mengusulkan agar segera dilakukan penyempurnaan atas buku Norma Pemeriksaan Akuntan yang lama, dan melengkapinya dengan serangkaian suplemen yang merupakan penjabaran lebih lanjut norma tersebut. Pada tanggal 19 April 1986, Norma Pemeriksaan Akuntan yang telah diteliti dan disempurnakan oleh Tim Pengesahan, disahkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Akuntan Indonesia sebagai norma pemeriksaan yang berlaku efektif selambat-lambatnya untuk penugasan pemeriksaan atas laporan keuangan yang diterima setelah tanggal 31 Desember 1986. Dalam tahun 1992, Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan Norma Pemeriksaan Akuntan, Edisi revisi yang memasukkan suplemen no. 1 sampai dengan no. 12 dan interpretasi no. 1 sampai no. 2. Dalam Kongres ke VII Ikatan Akuntan Indonesia tahun 1994, disahkan Standar Profesional Akuntan Publik yang secara garis besar berisi: 1. 2. 3. 4.

Uraian mengenai standar profesional akuntan publik Berbagai pernyataan standar auditing yang telah diklasifikasikan Berbagai pernyataan standar atestasi yang telah diklasifikasikan Pernyataan jasa akuntansi dan review

Pertengahan tahun 1999 Ikatan Akuntan Indonesia mengubah nama Komite Norma Pemeriksaan Akuntan menjadi Dewan Standar Profesional Akuntan Publik. Selama tahun 1999 Dewan melakukan perubahan besar atas Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Agustus 1994 dan menerbitkannya dalam buku yang diberi judul Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001.

Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001 terdiri atas 5 (lima) standar,b yaitu: 1. Pernyataan Standar Auditing (PSA) yang dilengkapi dengan Interpretasi Pernyataan Standar Auditing (IPSA) 2. Pernyataan Atandar Atestasi (PSAT) yang dilengkapi dengan Interpretasi Pernyataan Standar Atestasi (IPSAT) 3. Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan Review (PSAR) yang dilengkapi dengan Interpretasi Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan Review (IPSAR) 4. Pernyataan Standar Jasa Konsultasi (PSJK) yang dilengkapi dengan Interpretasi Pernyataan Standar Jasa Konsultasi (IPSJK) 5. Pernyataan Standar Pengendalian Mutu (PSPM) yang dilengkapi dengan Interpretasi Pernyataan Standar Pengendalian Mutu (IPSPM) Pada Gambar 2.1 diperlihatkan kodifikasi dari Standar Profesional Akuntan Publik per 31 Maret 2011. Gambar 2.1 Kerangka Kodifikasi Berbagai Standar Profesi

Perikatan Non Atestasi

Perikatan Atestasi

Standar Auditing

Standar Atestasi

Standar Jasa Akuntansi & Review

Standar Jasa Konsultasi

Standar Pengendalian Mutu

PSA

PSAT

PSAR

PSJK

PSPM

IPSA

IPSAT

IPSAR

IPSJK

IPSPM

Buku Standar Profesional Akuntan Publik

2.2 SEPULUH STANDAR AUDITING Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (2011:150.1-150.2) terdiri atas sepuluh standar yang dikelompok menjadi tiga kelompok besar, yaitu: a. Standar Umum 1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor 2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor 3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama b. Standar Pekerjaan Lapangan 1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya 2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan 3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapatan atas laporan keuangan c. Standar Pelaporan 1. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia 2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan standar akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya 3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor 4. Laporan auditir harus memuat suatu pernyataan pendapatan mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan.

2.3 KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK Kode Etik Profesi Akuntan Publik adalah pedoman bagi para anggota Institut Akuntan Publik Indonesia untuk bertugas secara bertanggung jawab dan objektif. Rumusan Kode Etik sebelum 1 Januari 2011 sebagian besar merupakan rumusan kode etik yang dihasilkan dalam kongres ke-6 Ikatan Akuntan Indonesia dan ditambah dengan masukan-masukan yang diperoleh dari Seminar Sehari Pemutakhiran Kode Etik Akuntan

Indonesia tanggal 15 Juni 1994 di Hotel Daichi Jakarta serta hasil pembahasan Sidang Komite Kode Etik Akuntan Indonesia tahun 1994 di Bandung. Pernyataan Etika Profesi Saat itu Kode Etik Akuntan Indonesia terdiri atas delapan (8) bab (11 pasal) dan enam (6) pernyataan etika profesi. Pernyataan tersebut adalah: 1. Pernyataan etika profesi Nomor 1 tentang INTEGRITAS, OBJEKTIVITAS, DAN INDEPENDENSI 2. Pernyataan etika profesi Nomor 2 tentang KECAKAPAN PROFESIONAL 3. Pernyataan etika profesi Nomor 3 tentang PENGUNGKAPAN INFORMASI RAHASIA KLIEN 4. Pernyataan etika profesi Nomor 4 tentang IKLAN BAGI KANTOR AKUNTAN PUBLIK 5. Pernyataan etika profesi Nomor 5 tentang KOMUNIKASI ANTAR AKUNTAN PUBLIK 6. Pernyataan etika profesi Nomor 6 tentang PERPINDAHAN STAF/PARTNER DARI SATU KANTOR AKUNTAN KE KANTOR AKUNTAN LAIN Dalam Kongres ke-7 Institut Akuntan Publik Indonesia yabg diadakan di Jakrta bulan September 1998 diadakan beberapa perubahan mengenai Kode Etik, antara lain sebagai berikut:  

Komite Kode Etik tidak ada lagi struktur organisasi IAPI Rerangka Kode Etik IAPI menjadi:  Prinsip Etika  Aturan Etika  Interpretasi Aturan Etika  Tanya dan Jawab Sejak 1 Januari 2011, IAPI memberlakukan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang

terdiri:  Bagian A Prinsip Dasar Etika dan Bagian B Aturan Etika Profesi  Kode Etik Profesi Akuntan Publik selengkapnya bisa dilihat di SPAP 2011 atau buku yang diterbitkan IAPI  Kode etik ini mengacu pada kode etik dari International Federation of Accountant (IFAC)  Kode etik IAPI yang baru disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut : (IAPI 2008) Bagian A Berisi Prinsip Dasar Etika Profesi yang terdiri atas:  Seksi 100 Prinsip-Prinsip Dasar Etika Profesi

    

Seksi 110 Prinsip Integritas Seksi 120 Prinsip Objektivitas Seksi 130 Prinsip Kompetensi serta Sikap Kecermatan dan Kehati-hatian Profesional Seksi 140 Prinsip Kerahasiaan Seksi 150 Prinsip Perilaku Profesional

Bagian B Berisi Etika Profesi yang terdiri atas:          

Seksi 200 Ancaman dan Pencegahan Seksi 210 Penunjukan Praktisi, KAP, atau jaringan KAP Seksi 220 Benturan Kepentingan Seksi 230 Pendapat Kedua Seksi 240 Imbalan Jasa Profesional dan Bentuk Remunerasi Lainnya Seksi 250 Pemasaran Jasa Profesional Seksi 260 Penerimaan Hadial atau Bentuk Keramah-tamahan Lainnya Seksi 270 Penyimpanan Aset Milik Klien Seksi 280 Objektivitas Semua Jasa Profesional Seksi 290 Independensi dalam Perikatan Assurance

2.4 STANDAR AUDIT BERBASIS ISA Pada tahun 2013 Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) telah mengeluarkan Standar Profesional Akuntan Publik dalam bentuk Standar Audit (SA), yang berlaku untuk audit atas laporan keuangan tahun 2013 (untuk emiten) tahun buku 2014 (untuk non-emiten). Standar audit tersebut merupakan adopsi dari ISA karena Indonesia merupakan anggota IFAC. Dibawah ini adalah Struktur Baru Kode Etik Profesi Akuntan Publik dan Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia: Kode Etik Profesi Akuntan Publik (Kode Etik) Standar Pengendalian Mutu 1 (SPM 1)

Kerangka untuk Perikatan Asurans

Standar Audit (SA)

Standar Perikatan Review (SPR)

Standar Pemeriksaan Asurans (SPA)

Standar Jasa Terkait (SJT)

Struktur Baru Standar Audit yang Ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia STANDAR AUDIT

Prinsip Umum dan Tanggung Jawab

Penilaian Risiko dan Respons terhadap Risiko Yang Dinilai

SA 200 SA 300

Buku Audit

SA 500 SA501

SA 210

SA 315 SA 505

SA 220 SA 320

SA 510

SA 230 SA 330

SA 240

Kesimpulan Audit dan Pelaporan

SA 800

SA610

SA 705

SA 805

SA 620

SA 706

SA 810

SA 600

SA 710 SA 720

SA 402

SA 530

Sa 450

SA 540

SA 260 SA 550 SA 560 SA 570 Sa 580

Area Khusus

SA 700

SA 520

SA 250

SA 265

Penggunaan Hasil Pekerjaan Pihak Lain

Daftar SPAP-ISA No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Standar Audit SA 200, “Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan Suatu Audit Berdasarkan Standar Audit” SA 210, “Persetujuan atas Syarat-Syarat Perikatan Audit” SA 220, “Pengendalian Mutu untuk Audit atas Laporan Keuangan” SA 230, “Dokumentasi Audit” SA 240, “Tanggung Jawab Auditor Terkait dengan Kecurangan dalam Suatu Audit atas Laporan Keuangan” SA 250, “Pertimbangan Atas Peraturan Perundang-undangan dalam Audit Laporan Keuangan” SA 260, “Komunikasi dengan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola” SA 265, “Pengomunikasian Defisiensi dalam Pengendalian Internal kepada Pihak yang Bertanggung Jawab Atas Tata Kelola dan Manajemen” SA 300, “Perencanaan Suatu Audit atas Laporan Keuangan” SA 315, “Pengidentifikasian dan Penilaian Risiko Salah Saji Material Melalui Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya” SA 320, “Materialitas dalam Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan Audit” SA 330, “Respons Auditor terhadap Risiko yang Diniai” SA 402, “Pertimbangan Audit terkait dengan Entitas yang Menggunakan Suatu Organisasi Jasa” SA 450, “Pengevaluasian atas Kesalahan Penyajian yang Diidentifikasi Selama Audit” SA 500, “Bukti Audit” SA 501, “Bukti Audit-Pertimbangan Spesifik atas Unsur Pilihan” SA 505, “Konfirmasi Internal” SA 510, “Perikatan Audit Tahun Pertama-Saldo Awal” SA 520, “Prosedur Analitis” SA 530, “Sampling Audit” SA 540, “Audit atas Estimasi Akuntansi, Termasuk Estimasi Akuntansi Nilai Wajar, dan Pengungkapan yang Bersangkutan” SA 550, “Pihak Berelasi” SA 560, “Peristiwa Kemudian” SA 570, “Kelangsungan Usaha” SA 580, “Representasi Tertulis” SA 600, “Pertimbangan Khusus-Audit atas Laporan Keuangan Grup (Termasuk Pekerjaan Auditor Komponen)” SA 610, “Penggunaan Pekerjaan Auditor Internal” SA 620, “Penggunaan Pekerjaan Seorang Pakar Auditor” SA 700, “Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan” SA 705, “Modofikasi terhadap Opini dalam Laporan Audit Independen” SA 706, “Paragraf Penekanan Suatu Hal dan Paragraf Hal Lain dalam Laporan Audit Independen” SA 720, “Tanggung Jawab Auditor atas Informasi Lain dalam Dokumen yang Berisi Laporan Keuangan Auditan” SA 800, “Pertimbangan Khusus-Audit atas Laporan Keuangan yang Disusun Sesuai

dengan Kerangka Bertujuan Khusus” SA 805, “Pertimbangan Khusus-Audit atas Laporan Keuangan Tunggal dan Unsur, Akun, atau Pos Spesifik dalam Suatu Laporan Keuangan” SA 810, “Perikatan untuk Melaporkan Ikhtiar Laporan Keuangan”

34 35

Standar Auditing (SA) Struktur SA: 1. 2. 3. 4. 5.

Pendahuluan Tujuan Definisi Ketentuan Materi Penerapan dan Penjelasan Lain

 SA mengharuskan auditor untuk menggunakan pertimbangan profesional dan memelihara skeptisisme profesional dalam merencanakan dan melaksanakan audit atas laporan keuangan.  SA mengharuskan auditor untuk mematuhi ketentuan etika yang relevan, termasuk ketentuan independensi, yang berkaitan dengan perikatan audit atas laporan keuangan.  SA mengharuskan auditor memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menurunkan risiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima, dan oleh karena itu, memungkinkan auditor untuk menarik kesimpulan wajar yang mendasari opini auditor.  Auditor harus mematuhi seluruh SA yang relevan dengan audit.  Auditor harus memiliki suatu pemahaman tentang keseluruhan isi suatu SA, termasuk materi penerapan dan penjelasan lain.  Auditor tidak diperkenankan untuk menyatakan kepatuhannya terhadap SA dalam laporan auditor kecuali auditor telah mematuhi ketentuan SA 200 dan SA lain yang relevan.