Bab I.docx

ANALISIS PERATURAN TENTANG KEBIDANAN |1

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Bidan adalah Seseorang yang telah menyelesaikan program Pendidikan Bidan yang diakui oleh negara serta memperoleh kualifikasi dan diberi izin untuk menjalankan praktik kebidanan di negeri itu. Dia harus mampu memberikan supervisi, asuhan dan memberikan nasehat yang dibutuhkan kepada wanita selama masa hamil, persalinan dan masa pasca persalinan ( post partum period ), memimpin persalinan atas tanggung jawabnya sendiri serta asuhan pada bayi baru lahir dan anak. Asuhan ini termasuk tindakan preventif, pendeteksian kondisi abnormal pada ibu dan bayi, dan mengupayakan bantuan medis serta melakukan tindakan pertolongan gawat darurat pada saat tidak hadirnya tenaga medik lainnya. Bidan Indonesia (IBI) menetapkan bahwa bidan Indonesia adalah: seorang perempuan yang lulus dari pendidikan Bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah Negara Republik Indonesia serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk diregister, sertifikasi dan atau secara sah mendapat lisensi unttk menjalankan praktik kebidanan Dalam menjalankan praktik kebidanan, bidan juga terikat dan berpatokan pada beberapa peraturan hukum yang berlaku. Baik undang-undang maupun peraturan kementrian kesehatan dan juga peraturan lainnya yang ada di tempatnya praktik. Dengan peraturan itu juga menjadi batasan bidan dalam melakukan asuhan dan juga terdapat sanksi-sanksi yang mengikatnya jika melakukakan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan tersebut. 1.2 RUMUSAN MASALAH 1. Apa saja peraturan hukum yang berkaitan dengan bidan? 2. Mengapa peraturan hukum itu penting untuk bidan?

1.3 TUJUAN 1. Untuk mengetahui peraturan hukum yang berkaitan dengan bidan? 2. Untuk mengetahui peraturan hukum itu penting untuk bidan?

ANALISIS PERATURAN TENTANG KEBIDANAN |2

BAB II PEMBAHASAN 2.1 ASPEK LEGAL DAN HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN KEBIDANAN DALAM KONTEKS NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1. RI : UU Kesehatan No 36/2009 2. UU no 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3. PP Tenaga Kerja 4. PP/UU tentang Aborsi dan Bayi Tabung 5. UU tentang Perlindungan Anak 6. UU Penghapusan KDRT 7. Kepmenkes No. 1464/2010 tentang Registrasi dan Praktik Kebidanan 8. PP tentang ASI Ekslusif 9. Kemenkes No. 369/2007 tentang Standar Profesi Bidan 10.Kemenkes No 938/2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan 11.Kepmenkes tentang Sunat Perempuan 12.Peranturan Tentang Adopsi dan Pengangkatan Anak, Pencatatn kelahiran dan kematian

2.2 ANALIS PERATURAN 1. RI : UU Kesehatan No 36/2009  PASAL 1 (AYAT 11) : Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.  HASIL ANALISIS : Meningkatkan dan memelihara kesehatan masyarakat merupakan salah satu tanggungan seorang bidan sebagai tenaga kesehatan. Oleh

ANALISIS PERATURAN TENTANG KEBIDANAN |3

karena itu, menjaga dan memelihara kesehatan masyarakat ssangat lah penting untuk kita segai seorang bidan. 2. UU no 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan  PASAL 21 (AYAT 1) : Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional.  HASIL ANALISI : Itu sangat penting. Karena dengan Uji Kompetensi Nasional tersebut menjadi tolak ukur kita apakah kita sudah siap turun ke lapangan untuk melayani masyarakat atau belum. 3. PP Tenaga Kerja (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003)  PASAL 20 (AYAT 1) Untuk mendukung peningkatan pelatihan kerja dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, dikembang kan satu sistem pelatihan kerja nasional yang merupakan acuan pelaksanaan pelatihan kerja di semua bidang dan/atau sektor.  HASIL ANALISIS Sebagai seorang bidan, ilmu kita harus di update dengan ilmu yang terbaru, oleh karena itu seorang bidang harus mengikui pelatihanpelatihan yang bertujuan utnuk meningkatkan pelayanannya untuk masyarakat.

ANALISIS PERATURAN TENTANG KEBIDANAN |4

4. UU tentang Perlindungan Anak (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002)  PASAL 1 (AYAT 15) : Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.  HASIL ANALISI : Sebagai bidan sudah seharusnya kita memberi perlindungan dan juga sebagai konselor untuk anak-ank ddi saat kondisi darurat ataupun mereka yang terkena msalah. Dengan adanya pendekatan tersebut kita sebagai bidan dapat menjalankan adanya pencegahan akan hal-hal tersebut 5. UU Penghapusan KDRT (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA)  PASAL 10 Korban berhak mendapatkan: a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada

ANALISIS PERATURAN TENTANG KEBIDANAN |5

setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. pelayanan bimbingan rohani.  HASIL ANALISIS Sebagai seorang bidan, sudah kewajiban kita untuk melindungi korban KDRT, mengadvokasinya dan juga memberi konseling agar korban tersebut tidak larut dan teringat engan kesedihannya

6. Kepmenkes No. 1464/2010 tentang Registrasi dan Praktik Kebidanan  PASAL 12 : Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c berwenang untuk  Memberikan penyuluhan dan konseling; kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana  Memberikan alat kontrasepsi oral dan kondom

 HASIL ANALSIS : Karena, menurut saya sebagai seorang bidan sudah semestinya terjun ke masyarakat untuk melakukan penyuluhan maupun konseling, sebagaimana yang kita ketahui bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Memberikan penyuluhan ataupun konseling mengenai KB kepada perempuan yang sudah menikah akan membangun persepsi yang baik terkait KB tersebut. Dan dengan memberikan alat kontrasepsi oral maupun kondom berarti kita ikut mendukung program pemerintah yang berkaitan dengan KB dan juga dengan menggunakkan salah satu alat kontrasepsi seperti kondom itu bisa mengurangi kemungkinan tertularnya IMS

ANALISIS PERATURAN TENTANG KEBIDANAN |6

7. PP tentang ASI Ekslusif (PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2012)  PASAL 3 (POINT C) : Memberikan pelatihan mengenai program pemberian ASI Eksklusif dan penyediaan tenaga konselor menyusui di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan tempat sarana umum lainnya  HASIL ANALISI : Karena, menurut saya sebagai seorang bidan, mengedukasi ibu tentang ASI ekslusif itu penting. Karena sebagai mana yang kita tahu, ASI ekslusif itu mengandung sumber zat gizi utama bayi yang belum dapat mencerna makanan padat. Ita juga berperan sebagai konselor untuk para ibu tentang bagaimana cara menyusui dengan baik dan mengapa ASI itu penting untuk bayinya.

8. Kemenkes No. 369/2007 tentang Standar Profesi Bidan  Pelayanan Kebidanan

Pelayanan kebidanan adalah bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan yang telah terdaftar (teregister) yang dapat dilakukan secara mandiri, kolaborasi atau rujukan.  HASIL ANALSIS

Seorang bidan yang bekerja dibidang manapun baik pelayanan maupun istitusi haruslah terregistrasi. Karena, dengan sudahnya terregistrasi seorang bidan, maka itu menjadi bukti bahwa bidan

ANALISIS PERATURAN TENTANG KEBIDANAN |7

tersebut

bener-benar

seorang

bidan

yang

bisa

mempertanggungjawabkan asuhannya

9. Kemenkes No 938/2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan  PENYATAAN STANDAR Bisan melakukan pencatatan secara lengkap, akurat, singkat, dan jelas mengenai keadaan atau kejadian yang ditemukan dalam pemberian asuhan kebidanan.  HASIL ANALISIS Pendokumentasian dalam setiap asuhan sangatlah penting, karena itu merupakan bukti otentik asuhan kita. karena jika sewaktu-waktu terjadi kesalah atau pun hal-hal yang tidak diingakan kita mempunyai bukti tersebut. Dan dengan adanya pendokumentasian atau pencatatan lengkap, maka asuhan yang bidan berikan juga lebih terorganisir 10.Kepmenkes tentang Sunat Perempuan (Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 1636/2010 tentang Sunat Perempuan dicabut pada 6 Februari 2014, melalui Permenkes No 6/2014. Salah satu pertimbangannya adalah bahwa sunat perempuan lebih didasari oleh pertimbangan adat dan agama, bukan merupakan tindakan medis, sehingga tidak perlu diatur)

11.Peranturan Tentang Adopsi dan Pengangkatan Anak, Pencatatn kelahiran dan kematian (BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK)  PASAL 1 Perlindungan terhadap anak di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat

ANALISIS PERATURAN TENTANG KEBIDANAN |8

hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai harkat dan martabatnya serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.  HASIL ANALSIS Melindungi anak-anak merupkan salah satu tugas bidan, sebagai seornag bidan sudah semestinya kita melakukan pendekatan dengan anak-anak sekitar, agar kita dapat menjaga dan juga mengetahui masalah-masalah yang terjadi di sekelilingnya baik tindak kekerasan fisik maupun seksual. Karena sebagaimana yang kita tahu, anak adalah tombak generasi penerus bangsa. Jika anaknya baik, maka baik pula masa depan suatu bangsa

ANALISIS PERATURAN TENTANG KEBIDANAN |9

BAB III PENUTUP 3.1 KESIMPULAN Dengan banyaknya peraturan tentang kesehatan maupun tenaga kesehata ada beberapa peraturan yang terkiat dengan praktik kebidanan. Dan dalam menjalankan praktik kebidanan, bidan juga terikat dan berpatokan pada beberapa peraturan hukum yang berlaku. Baik undang-undang maupun peraturan kementrian kesehatan dan juga peraturan lainnya yang ada di tempatnya praktik. Dengan peraturan itu juga menjadi batasan bidan dalam melakukan asuhan dan juga terdapat sanksi-sanksi yang mengikatnya jika melakukakan halhal yang bertentangan dengan peraturan tersebut.

3.2 SARAN Dalam mengerjakan makalh ini kita harus benyak menganalisis suatu pasal dalam undang-undang dan mengkaitkannya dengan praktik kebidanan. Oleh karena itu, kita harus lebih banyak membaca dan mengingat tentang hal-hal yang berhubungan dengan kebidanan tersebut.