Bab I.docx

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Negara hukum merupakan terjemahan dari konsep rechtstaat atau rule of law yang bersumber dari pengalaman demokrasi konstitusional di Eropa abad ke-19 dan ke-20. Oleh karena itu, negara demokrasi pada dasarnya supremasi hukum. Perwujudan hukum tersebut terdapat dalam UUD 1945, serta peraturan perundang-undangan di bawahnya. Negara bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,serta turut memajukan kesejahteraan umum dan kecerdasa rakyat. Negara hukum Indonesia menganut konsep negara hukum materiil atau negara kesejateraan (welfare state). Negara hukum berkaitan dengan hak asasi manusia. Sebab salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya jaminan atas hak asasi manusia. Oleh karena itu, negara hukum bertanggung jawab atas perlindungan dan penegakan hak asasi para warganya.

1.2. Rumusan Masalah. 1. Mengetahui konsep dan ciri negara hukum? 2. Mengetahui negara hukum indonesia? 3. Mengetahui hakikat hak asasi manusia? 4. Mengetahui sejarah perkembangan hak asasi manusia? 5. Mengatahui hak asasi manusia di indonesia? 1.3. Tujuan. 1. Mengetahui konsep dan cirri negara hokum. 2.

Mengetahui negara hukum Indonesia.

3.

Mengetahui hakikat hak asasi manusia.

4.

Mengetahui sejarah perkembangan hak asasi manusia.

5.

Mengatahui hak asasi manusia di Indonesia.

1

BAB II PEMBAHASAN

2.1. KONSEP DAN CIRI NEGARA HUKUM 1.

Pengertian Negara Hukum Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah rechtstaat atau rule of law. Istilah rechstaat diberikan oleh ahli hukum continental,sedang istilah rule of law diberikan oleh ahli hukum Anglo-saxon. Rechstaat atau rule of law itu sendiri dapat dikatakan sebagai bentuk perumusan yuridis dari gagasan konstitusionalisme.

Negara

yang

menganut

gagasan

ini

dinamakan constitutional

state

atau

rechstaat (Miriam budiarjo,2008). Negara Hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apa pun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. 2.

Negara Hukum Formil dan Negara Hukum Materiil Negara hukum formil adalah negara hukum dalam arti sempit,yaitu negara yang membatasi ruang geraknya dan bersifat pasif terhadap kepentingan rakyat negara. Negara tidak campur tangan secara benyak terhadap urusan dan kepentingan warga negara. Urusan ekonomi diserahkan pada warga negara dengan dalil “laissez faire,laissez aller”. Yang berarti jika warga dibiarkan mengurus kepentingan ekonominya sendiri maka dengan sendirinya perekonomian negara akan sehat. Negara hukum materiil atau dapat disebut Welfare State adalah Negara yang pemerintahannya memiliki keleluasaan untuk turut campur tangan dalam urusan warga dengan dasar bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Negara bersifat aktif dan mandiri dalam upaya membangun kesejahteraan rakyat. Jadi, negara hukum materiil (negara hukum modern) atau dapat disebut welfare state adalah negara yang mana pemerintah negara memiliki keleluasaan untuk turut campur tangan dalam urusan warga dengan dasar bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Negara bersifat aktif dan mandiri dalam upaya membangun kesejahteraan rakyat.

3.

Ciri Negara Hukum

Friedrich Julius stahl dari kalangan ahli hukum eropa continental memberikan cirri-ciri rechstaat sebagai berikut :

2

Hak asasi manusia  Peradilan administrasi dalam perselisihan  Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan  Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia yang biasa dikenal sebagai trias politika

Sedangkan A.V dicey dari kalangan ahli hukum anglo-saxon memberi cirri-ciri rule of law sebagai berikut.  Supremasi hukum,dalam arti tidak boleh ada kesewenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.  Kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat.  Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.

Sebuah komisi yang terdiri dari 106 hakim dari 16 negara di wilayah asia tenggara dan pasifik yang tergabung dalam “international commission of julists” pada konferensinya di Bangkok tanggal 15-19 februari memutuskan ciri-ciri pemerintahan yang demokratis dibawah rule of law yang dinamis. Ciri-ciri tersebut adalah : a. Perlindungan kostitusional dalam arti bahwa konstitusi selain dari pada menjamin hak-hak individu harus menentukan pula cara procedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin. b.

Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.

c.

Kebebasan untuk menyampaikan pendapat.

d.

Pemilihan umun yang bebas.

e.

Kebebasan untuk berorganisasi dan beroposis.

f.

Pendidikan civic (kewarganegaraan).

3

2.2. NEGARA HUKUM INDONESIA. 1)

Landasan Yuridis Negara Hukum Indonesia Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sekarang ini tertuang dengan jelas pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945 perubahan ketiga yang berbunyi “negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan dimasukkannya landasan ini ke dalam bagian pasal UUD 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara bahwa negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum. Sebelumnya,landasan negara hukum Indonesia kita temukan dalam begian penjelasan umum UUD 1945 tentang system pemerintahan negara sebagai berikut.

a.

Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum,tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka.

b.

System konstitusional. Pemerintah berdasarkan system konstitusi (hukum dasar),tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum,untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Negara hukum akan terlihat dengan cirri-ciri adanya :

c.

Jaminan perlindungan hak asasi manusia.

d.

Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka

e.

Legalitas dalam arti hukum,yaitu baik penyelenggaraan negara maupun warga negara dalam bertindak berdasarkan atas dan melalui hukum (mpr,2012). Konsepsi negara hukum Indonesia dapat kita masukkan dalam konsep negara hukum materiil atau welfare state. Hal ini dapat kita ketahui dari perumusan mengenai tujuan bernegara sebagaimana dalam pembukaaan UUD 1945 alenia IV. Negara juga memiliki dasar dan sekaligus tujuan,yaitu mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

2)

Perwujudan Negara Hukum di Indonesia Operasionalisasi dari konsep negara hukum Indonesia dituangkan dalam konstitusi negara,yaitu UUD 1945. UUD 1945 merupakan hukum negara yang menempati posisi sebagai hukum dasar dan tertinggi dalam tatanan hukum (legal order) Indonesia. Dibawah UUD 1945 terdapat berbagai aturan hukum/peraturan perundang-undangan yang bersumber dan berdasarkan pada UUD 1945. Legal order merupakan satu kesatuan sistem hukum yang tersusun secara hirerakis. System hukum terdiri atas berbagai peraturan hokum, sebagian komponen-komponennya dan saling berinteraksi satu sama lain guna mencapai tujuan hukum itu. System hukum Indonesia tersusun berdasarkan hukum tertinggi negara, yaitu UUD negara republik Indonesia 1945 kemudian dijabarkan ke dalam peraturan hukum yang lebih rendah sehingga 4

bersifat hirerarkis pyramidal. System hukum Indonesia itu sekarang ini sebagaimana tergambar dalam undang-undang No.12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini menggantikan UU NO.10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jenis dan hirerarki peraturan perundangna,menurut pasal 7 undang-undang no.12 tahun 2011 sebagai berikut.

a.

Uud 1945

b.

Ketetapan MPR

c.

UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

d. Peraturan Pemerintah e.

Peraturan Presiden

f.

Peraturan Daerah Provinsi

g.

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Negara hukum Indonesia menurut UUD 1945 mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut :  Sistemnya,yaitu system konstitusional.  Kedaulatan rakyat atau prinsip demokrasi.  (pasal 27 ayat 1 UUD 1945).  Adanya organ pembentuk undang-undang (DPR).  System pemerintahannya adalah presidensial.  Kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari kekuasaan lain (eksektuif).  Norma hukumnya bersumber pada pancasila sebagai dasar negara dan adanya hirerarki jenjang norma.  Hukum bertujuan untuk melindungi segenap bengsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,memajukan

kesejahteraan

umum,mencerdaskan

kehidupan

bangsa,dan

ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaa,perdamaian abadi dan keadilan sosial.  Adanya jaminan akan hak asasi dan kewajiban dasar manusia (pasal 28 A-J UUD 1945).

Ada 4 kaidah penuntut hukum yang mengalir dari dasar negara pancasila. Pertama,hukum Indonesia yang dibuat haruslah bertujuan membangun dan menjamin integrasi negara dan bangsa Indonesia. Kedua, hukum Indonesia yang dibuat haruslah berdasarkan demokrasi dan nomokrasi. Ketiga,hukum Indonesia yang

dibuat

haruslah

ditujukan

untuk

membangun

keadilan

social

bagi

seluruh

rakyat

5

Indonesia. Empat,hukum Indonesia yang dibuat haruslah didasarkan pada toleransi beragama yang berkeadaban (mahfud md,2007).

3)

Hubungan Negara Hukum dengan Demokrasi Hubungan antara negara hukum dengan demokrasi adalah dapat dinyatakan bahwa negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum ciri negara demokrasi tersebut adalah :  Negara hukum  Pemilihan umum yang bebas  Prinsip mayoritas  Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis  Pemerintaha di bawah kontrol nyata masyarakat

4)

Hubungan Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia Negara Hukum haruslah memiliki ciri atau syarat mutlak bahwa negara itu melindungi dan menjamin Hak Asasi Manusia setiap warganya. Dengan demikian jelas sudah keterkaitan antara Negara hukum dan Hak Asasi Manusia, dimana Negara Hukum wajib menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusia setiap warganya. Perumusan ciri-ciri Negara Hukum yang dilakukan oleh F.J. Stahl, yang kemudian ditinjau ulang oleh International Commision of Jurist pada Konferensi yang diselenggarakan di Bangkok tahun 1965, yang memberikan ciri-ciri sebagai berikut:

Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu konstitusi harus pula menentukan cara procedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin;  Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak;  Pemilihan Umum yang bebas;  Kebebasan menyatakan pendapat;  Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi;  Pendidikan Kewarganegaraan.

6

2.3. HAKIKAT HAK ASASI MANUSIA 1.

Pengertian Hak Asasi Manusia Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Mustafa pasha (2002) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa sejak lahir yang melekat pada esensinya sebagai anugerah Allah SWT. Dan Pengakuan terhadap ham itu memiliki dua landasan,yaitu :

a.

Landasan yang langsung dan pertama, yakni kodrat manusia, bahwa kodrat manusia adalah sama sederajat tanpa membedakan ras, agama, suku, bahasa, dan sebagainya

b.

Landasan yang kedua dan yang lebih dalam, yakni tuhan menciptakan manusia. Bahwa semua manusia adalah mahkluk dari pencipta yang sama, yaitu tuhan yang maha esa. Karena itu di hadapan tuhan manusia adalah sama kecuali nanti pada amalnya. Selama manusia belum mengakui adanya persamaan harkat dan martabat manusi maka hak asasu manusia belum bisa ditegakan. Hak dasar seseorang atau kelompok tidak diakui dan dihargai selama mereka dianggap tidak memiliki harkat dan derajat yang sama sebagai manusia. Jika hak asasi manusia belum dapat ditegakkan maka akan terus terjadi pelanggaran dan penindasan atas hak asasi manusia, baik oleh masyarakat, bangsa, dan pemerintah suatu negara. Hak asasi manusia wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2.

Macam Hak Asasi Manusia Berdasarkan pada pengertian hak asasi manusia, maka ciri pokok dan hakikat hak asasi manusia adalah (tim ICE UIN,2003) :

1)

Hak asasi manusia tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. Hak asasi manusia adalah bagian dari manusia secara otomatis.

2)

Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, asal usul, ras, agama, etnik, dan pandangan politik.

3)

Hak asasi manusia tidak boleh dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Setiap orang tetap memiliki hak asasi manusia meskipun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi bahkan melanggar hak asasi manusia. Hak asasi manusia meliputi berbagai bidang sebagai berikut :

a)

Hak asasi pribadi (personal rights), misalnya hak kemerdekaan,hak menyatakan pendapat, hak memeluk agama.

7

b)

Hak asasi politik (political rights), yaitu hak untuk diakui sebagai warga negara. Misalnya, memilih dan dipilih, hak berserikat, hak berkumpul.

c)

Hak asasi ekonomi (property rights), misalnya hak memiliki sesuatu, hak mengadakan perjanjian, hak bekerja, hak mendapat hidup layak.

d)

Hak asasi social dan kebudayaan (social and cultural rights), misalnya mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan santunan, hak pension, hak mengembangkan kebudayaan, hak berekspresi.

e)

Hak untuk mendapatkan perlahukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (rights of legal equality).

f)

Hak untuk mandpatkan perlakuan sama dalam tata cara peradilan dan perlindungan (procedural rights).

2.4. SEJARAH PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA 1)

Sejarah Pengakuan Hak Asasi Manusia Pada hakikatnya muncul karena inisiatif manusia terhadap harga diri dan martabatnya, sebagi akibat tindakan sewenang-wenang dari penguasa, penjajahan, perbudakan, ketidakadilan, dan kezaliman. Perkembangan pengakuan hak asasi manusia ini berjalan secara perlahan dan beraneka ragam. Perkembangan nya sebagai berikut :

2)

Perkembangan hak asasi manusia pada masa sejarah

1.

Perjuangan nabi Musa dalam membebaskan umat Yahudi dari perbudakan (tahun 6000 sebelum Masehi)

2.

Hukum Hammurabi di Babylonia yang member jaminan keadilan bagi warga negara (tahun 2000 sebelum Masehi)

3.

Socrates (469-399 sm), Plato (429-347), dan Aristoteles (384-322 sm) sebagai filosof Yunani peletak dasar diakuinya hak asasi manusia. Mereka mengajarkan untuk mengkritik pemerintah yang tidak berdasarkan keadilan,cita-cita,dan kebijaksanaan.

4.

Perjuangan nabi Muhammas SAW untuk membebaskan para bayi wanita dari penindasan bangsa Quraisy (tahun 600 Masehi).

3)

Perkembangan Hak Asasi Manusia di Inggris Perjuangan untuk HAM di Inggris tampak dari beberapa dokumen berikut ini :

1.

Tahun 1215 munculnya piagam “Magna Charta” atau Piagam Agung.

2.

Tahun 1628 keluarnya piagam “Petition of right”

3.

Tahun 1679 munculnya “Habeas corpus act”

4.

Tahun 1689 keluar “Bill of rights”

8

4)

Perkembangan Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat Didasari pemikiran John Locke tentang hak-hak alam, seperti hak hidup (live), hak kebebasan (liberty), dan hak milik (property). Dasar inilah yang kemudian dijadikan landasan bagi pengakuan hak-hak asasi manusia. Di amerika serikat perjuangan hak-hak asasi manusia disebabkan oleh rakyat amerika serikat yang berasal dari Eropa sebagai emigran yang merasa tertindas oleh pemerintahan Inggris, yang pada waktu itu merupakan jajahan Inggris. Dalam sejarah perjuangan hak asasi manusia ,negara Amerika Serikat dapat dikatakan sebagai negara pertama yang menetapkan dan melindungi hak asasi manusia dalam konstitusinya.

5)

Perkembangan Hak Asasi Manusia di Perancis Dirumuskan dalam suatu, naskah pada awal revolusi Perancis pada tahun 1789, sebagai pernyataan tidak puas dari kaum Borjuis dan rakyat terhadap kesewenang-wenangan raja Louis XVI. Naskah tersebut dikenal dengan declaration des droits de L’homme et du citoyen (pernyataan mengenai hak-hak asasi manusia dan warga negara).

6)

Atlantic Charter tahun 1941 Muncul pada saat terjadinya perang dunia II yang dipelopori oleh franklin d. Roosevelt yang menyebutkan the four freedoms (4 kebebasan), yakni :

1.

Kebebasan untuk beragama (freedom of religion).

2.

Kebebasan untuk berbicara dan berpendapat (freedom of speech).

3.

Kebebasan dari ketakutan (freedom from fear).

4.

Kebebasan dari kemiskinan (freedom from want).

7)

Pengakuan Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan bangsa-bangsa Pada tanggal 10 desember 1948, PBB berhasil merumuskan naskah yang dikenal sebagai universal declaration of human rights,yaitu pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia. Atas peristiwa tersebut tanggal 10 desember diperingati sebagai hak asasi manusia. Isi pokok deklarasi itu tertuang dalam pasal 1 yang menyatakan : “sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi dan kehendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan”.

8)

Hasil Sidang Majelis Umum PBB tahun 1966 Dalam sidang majelis umum PBB tahun 1966,”international covenhants on human rights” telah diakui dalam hukum Internasonal dan diratifikasi oleh negara-negara anggota pbb. Konvensi tersebut antara lain : 9

1.

The international covenant on civil political rights, yaitu tentang hak sipil dan hak politik (konvensi tentang hak sipil dan politik 1966)

2.

The international covenant on economic,social,and cultural rights,yaitu berisi syarat-syarat dan nilai-nilai bagi system demokrasi ekonomi,social,dan budaya (konvensi tentang hak ekonomi,social,dan budaya 1966)

3.

Optional protocol,adanya kemungkinan seorang warga negara yang mengadukan planggaran hak asasi manusia kepada komisi hak asasi manusia PBB setelah melalui upaya pengadilan di negara nya. Berdasarkan sejarah perkembangannya, ada 3 generasi hak asasi manusia,yaitu :

a)

Generasi pertama adalah hak sipil dan politik yang bermula di dunia barat (Eropa),contohnya hak atas hidup,hak atas kebebasan dan keamanan,hak atas kesamaan di muka peradilan,hak kebebasan berpikir dan berpendapat,hak beragama,hak berkumpul,dan hak untuk berserikat.

b)

Generasi kedua adalah hak ekonomi,social,dan budaya yang diperjuangkan oleh negara sosialis di eropa timur,misalnya hak atas pekerjaan,hak atas penghasilan yang layak,hak membentuk serikat pekerja ,hak atas pangan,hak atas kesehatan,hak atas perumahan,hak atas pendidikan,dan hak atas atas jaminan social.

c)

Generasi ketiga adalah hak perdamaian dan pembangunan yang diperjuangkan oleh negara-negara berkembang (Asia-Afrika), misalnya hak bebas dari ancaman msuh,hak setiap bangsa untuk merdeka,hak sederajat dengan bangsa lain,dan hak mendapatkan kedamaian.

2.5. HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA 1.

Pengakuan Bangsa Indonesia akan Hak Asasi Manusia Pengakuan hak asasi manusia di Indonesia telah tercantum dalam UUD 1945 yang sebenarnya lebih dahulu ada dibandingkan dengan deklarasi Universal PBB yang lahir pada 10 desember 1948. Berikut ini pengakuan akan hak asasi manusia dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

a.

Pembukaan UUD 1945 alenia pertama.

b.

Pembukaan UUD1945 alenia keempat.

c.

Batang tubuh UUD1945.

d.

Peraturan perundang-undangan.

2.

Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap HAM, disamping dibentuk aturan-aturan hukum,juga dibentuk kelembagaan yang menangani masalah yang berkaitan dengan penegakan HAM,antara lain:

a.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) 10

Komnas HAM adalah lembaga yang mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. b. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan undang-undang No.26 tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum dan berkedudukan di daerah Kabupaten atau Kota. c.

Pengadilan HAM Ad Hoc dibentuk atas usul dari DPR berdasarkan peristiwa tertentu denagn keputusan presiden untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya. Undang-undang No.26 tahun tentang pengadilan hak asasi manusia.

d.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Undang-undang No.26 tahun 2000 memberikan alternatif bahwa penyelesaian pelanggaran HAM berat dapat dilakukan di luar pengadilan HAM,yaitu melalui komisi kebenaran dan rekonsiliasi yang dibentuk berdasarkan undang-undang,yakni undang-undang No.27 tahun 2004 tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Namun perkembangannya,undang-undang ini dicabut dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).dengan demikian KKR sudah ditiadakan. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan oleh dua pihak ,yaitu :

a.

Pihak negara dalam hal ini aparat negara atau pemerintah (state actors)

b.

Pihak masyarakat atau warga negara (non-state actors)

BAB III PENUTUP

2.1. KESIMPULAN Negara

hukum merupakan

terjemahan

dari

istilah rechtstaat

atau

rule

of

law.

Istilah rechstaat diberikan oleh ahli hukum continental,sedang istilah rule of law diberikan oleh ahli hukum Anglo-saxon. Rechstaat atau rule of law itu sendiri dapat dikatakan sebagai bentuk perumusan yuridis dari gagasan konstitusionalisme. Negara yang menganut gagasan ini dinamakan constitutional state atau rechstaat (Miriam budiarjo,2008). Negara Hukum Adalah Negara yang didalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang memang bersifat abstrak yaitu memaksa, dan mempunyai sanksi yang tegas.Gagasan Negara hukum masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara lebih ekplisit pada abad ke-19,yaitu dengan munculnya konsep rechtsstaat dari Freidrich Julius Stahl. 11

2.2. SARAN Pengawalan penegakan HAM kian berat. Tak semudah membalik telapak tangan. Buktinya dibangsa ini belum bisa sepenuhnya menancapkannya. Walau masih bangsa muda dibandingkan dengan bangsabangsa barat, namun waktu seperti itu bukanlah sempit bagi pemerintah kita untuk mewujudkannya. Namun kembali lagi pada kenyataanya. Bangsa indonesia belum menjamin HAM pada warganya. Dibutuhkan keseriusan pemerintah untuk mempelopori penegakan HAM di indonesia. Tentu saja itu tidak cukup hanya pemerintah, namun partisipasi dan kerja sama antara warga negara masih sangat dibutuhkan. Kita sebagai generasi penerus bangsa dan sebagai mahasiswa sudah semestinya membantu pemerintah untuk terus menegakkan HAM di indonesia. Penguasa negara harusnya bisa memproyeksikan dan men-real-kan ( menjadi kenyataan ) sebuah tujuan negara yang terkandung dalam alinea IV UUD NRI 1945. Dengan tidak bertindak sewenangwenang. Rakyat juga harus membantu mewujudkannya dengan mematuhi segala peraturan perundanguandangan yang ada dalam negara indonesia, serta membantu pemerintah dalam mewujudkan negara aman, dan makmur.

Daftar Pustaka

Winarno.2013.paradigma baru pendidikan kewarganegaraan,Jakarta:PT.Bumi Aksara. http://suraya-atika.blogspot.com/2014/08/negara-hukum-dan-ham-hak-asasi-manusia.html. http://tugaskuliah-ilham.blogspot.com/2011/03/negara-hukum-dan-hak-asasi-manusia.html. http://henawan.blogspot.com/2014/01/makalah-lengkap-negara-hukum-dan-ham.html.

12