Bab 2.docx

BAB II PEMBAHASAN 2.1 Landasan Teoritis 2.1.1 Pengertian Negara Menurut blog Fisip Unsil, pengertian negara dapat dikelompokkan : a. Pengertian negara ditinjau dari Organisasi Kekuasaan. Pengertian ini dikemukakan oleh Logemann dan Harold J. Laski. Logemann menyatakan bahwa negara adalah organisasi kekuasaan yang bertujuan mengatur masyarakatnya dengan kekuasaannya itu. Negara sebagai organisasi kekuasaan pada hakekatnya merupakan suatu tata kerja sama untuk membuat suatu kelompok manusia berbuat atau bersikap sesuai dengan kehendak negara itu. b. Pengertian negara ditinjau dari organisasi Politik. Dari sudut organisasi politik, negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik atau merupakan organisasi pokok dari kekuasaan politik. Sebagai organisasi politik, negara berfungsi sebagai alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan antar manusia dan sekaligus menertibkan serta mengendalikan gejala–gejala kekuasaan yang muncul dalam masyarakat. Pandangan tersebut nampak dalam pendapat Robert M. Mac Iver menyatakan : “Negara ialah persekutuan manusia (asosiasi) yang menyelenggarakan penertiban suatu masyarakat dalam suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh

pemerintah

yang

dilengkapi

kekuasaan

memaksa”.

Negara sebagai organisasi politik mempunyai 2 (dua) tugas : 1. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial agar tidak menjadi antagonisme yang membahayakan. 2. Mengorganisir

dan

golongan–golongan

mengintegrasikan kearah

kegiatan

tercapainya

tujuan

manusia

dan

masyarakat

seluruhnya. Dengan demikian negara sebagai organisasi politik mempunyai pengertian bahwa negara melalui kekuasaan dan wewenang yang dimilki hendak mewujudkan suatu tujuan demi kepentingan umum.

4

5

c. Pengertian negara ditinjau dari Organisasi Kesusilaan. Menurut Friedrich Hegel, “Negara adalah suatu organisasi kesusilaan yang timbul sebagai sintesa antara kemerdekaan universal dengan kemerdekaan individu”. Dengan memperhatikan pendapat Hegel tersebut, maka ditinjau dari organisasi kesusilaan, negara dipandang sebagai organisasi yang berhak mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sementara manusia sebagai penghuninya tidak dapat berbuat semaunya sendiri. d. Pengertian negara ditinjau dari Integritas antara Pemerintah dan Rakyat. Menurut Prof. Soepomo, ada 3 teori tentang pengertian negara : 1. Teori Perseorangan (Individualistik). Negara adalah merupakan sauatu masyarakat hukum yang disusun berdasarkan perjanjian antar individu yang menjadi anggota masyarakat. Kegiatan negara diarahkan untuk mewujudkan kepentingan dan kebebasan pribadi. Penganjur teori ini antara lain : Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques Rousseau, Herbert Spencer, Harold J Laski. 2. Teori Golongan (Kelas). Negara adalah merupakan alat dari suatu golongan (kelas) yang mempunyai kedudukan ekonomi yang paling kuat untuk menindas golongan

lain

yang

kedudukan

ekonominya

lebih

lemah.

Teori golongan diajarkan oleh : Karl Marx, Frederich Engels, Lenin 3. Teori Intergralistik (Persatuan). Negara adalah susunan masyarakat yang integral, yang erat antara semua golongan, semua bagian dari seluruh anggota masyarakat merupakan persatuan masyarakat yang organis. Negara integralistik merupakan negara yang hendak mengatasi paham perseorangan dan paham golongan dan negara mengutamakan kepentingan umum sebagai satu kesatuan.

6

2.1.2 Pengertian Konstitusi Menurut Zakapedia (KC Wheare), mengemukakan bahwa ‘konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara’. Peraturan disini merupakan gabungan antara ketentuan-ketentuan yang memiliki sifat hukum (legal) dan yang tidak memiliki sifat hukum (non legal). Menurut Zakapedia (C.F. Strong), ‘konstitusi memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuannya dalam bentuk Negara’. Sementara Menurut Zakapedia (James Bryce), ‘konstitusi adalah suatu kerangka masyarakat politik (Negara) yang diorganisir dengan dan melalui hukum’. Dengan kata lain, hukum menetapkan adanya lembaga-lembaga permanen dengan fungsi yang telah diakui dan hak-hak yang telah ditetapkan. Menurut Zakapedia (Lasalle), ‘konstitusi adalah hubungan antara kekuasaaan yang terdapat di dalam masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata di dalam masyarakat misalnya kepala negara angkatan perang, partai politik’. 2.2 Pembahasan 2.2.1 Negara dan konstitusi Negara merupakan asosiasi manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan terakhir dari setiap negara adalah menciptakan kebahagiaan rakyatnya. Menurut Fathoni, Unsur-unsur negara adalah bagian yang penting untuk membentuk suatu negara, sehingga negara memiliki pengertian yang utuh. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tidak sempurnalah negara itu. Negara dapat memiliki status yang kokoh jika didukung oleh minimal tiga unsur utama, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah berdaulat. Selain itu, ada satu unsur tambahan, yaitu pengakuan dari negara lain.

7

1. Rakyat Suatu negara harus memiliki rakyat yang tetap. Rakyat merupakan unsur terpenting dari terbentuknya negara. Rakyat menjadi pendukung utama keberadaan sebuah negara. Hal ini karena rakyatlah yang merencanakan, mengendalikan, dan menyelenggarakan sebuah negara. Dalam hal ini rakyat adalah semua orang yang berada di wilayah suatu negara serta tunduk pada kekuasaan negara tersebut. 2. Wilayah Adanya wilayah merupakan suatu keharusan bagi negara. Wilayah adalah tempat bangsa atau rakyat suatu negara tinggal dan menetap. Wilayah yang dimaksud dalam hal ini meliputi daratan, lautan, udara, ekstrateritorial, dan batas wilayah negara. Wilayah merupakan unsur kedua setelah rakyat. Dengan adanya wilayah yang didiami oleh manusia, negara akan terbentuk. Jika wilayah tersebut tidak ditempati secara permanen oleh manusia, mustahil untuk membentuk suatu negara. Wilayah memiliki batas wilayah tempat kekuasaan negara itu berlaku. Wilayah suatu negara sebagai berikut. 

Wilayah daratan, meliputi seluruh wilayah daratan dengan batasbatas tertentu dengan negara lain.



Wilayah lautan, meliputi seluruh perairan wilayah laut dengan batas-batas yang ditentukan menurut hukum internasional.



Wilayah udara atau dirgantara, meliputi wilayah di atas daratan dan lautan negara yang bersangkutan.

3. Pemerintahan yang Berdaulat Kedaulatan sangat diperlukan bagi sebuah negara. Tanpa kedaulatan, sebuah negara tidak akan berdiri tegak. Negara tidak memiliki kekuasaan untuk mengatur rakyatnya sendiri, terlebih mempertahankan diri dari negara lain. Oleh karena itu, kedaulatan merupakan unsur penting berdirinya negara. Jadi, pemerintah yang berdaulat berarti pemerintah yang mempunyai kekuasaan penuh untuk memerintah baik ke dalam maupun ke luar.

8

Kedaulatan suatu negara mempunyai empat sifat sebagai berikut : 

Permanen. Artinya, kedaulatan itu tetap ada pada negara selama negara itu tetap ada (berdiri) sekalipun mungkin negara itu mengalami perubahan organisasinya.



Asli. Artinya, kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi, tetapi asli dari negara itu sendiri.



Bulat/tidak terbagi-bagi. Artinya, kedaulatan itu merupakan satusatunya kekuasaan yang tertinggi dalam negara dan tidak dapat dibagi-bagi. Jadi, dalam negara hanya ada satu kedaulatan.



Tidak terbatas/absolut. Artinya, kedaulatan itu tidak dibatasi oleh siapa pun sebab apabila bisa dibatasi berarti ciri kedaulatan yang merupakan kekuasaan tertinggi akan hilang.

4. Pengakuan dari Negara Lain Pengakuan dari negara lain diperlukan sebagai suatu pernyataan dalam hubungan internasional. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya ancaman dari dalam (kudeta) atau campur tangan negara lain. Selain itu, pengakuan dari negara lain diperlukan untuk menjalin hubungan terutama dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Macam-macam bentuk pengakuan ialah sebagai berikut. 

Pengakuan de facto, artinya pengakuan menurut kenyataan. Suatu negara diakui karena memang secara nyata telah memenuhi unsurunsurnya sebagai negara.



Pengakuan de jure, artinya pengakuan berdasarkan hukum. Dalam hal ini, suatu negara diakui secara formal memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum internasional untuk dapat berpartisipasi aktif dalam tata pergaulan internasional. Menurut Fathoni (Miriam Budiardjo), menyatakan bahwa setiap

negara mempunyai sifat-sifat berikut: 1. Memaksa Sifat memaksa artinya negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa kekerasan

fisik

secara

sah.

Tujuannya

ialah

agar

peraturan

9

perundangundangan ditaati, ketertiban dalam masyarakat tercapai, serta anarki (kekacauan) alam masyarakat dapat dicegah. Alat pemaksanya bermacam-macam, seperti polisi, tentara, dan berbagai persenjataan lainnya. Contohnya, setiap warga negara harus membayar pajak. Orang yang menghindari kewajiban ini dapat dikenakan denda atau harta miliknya disita, bahkan dapat dikenakan hukuman kurungan. 2. Monopoli Sifat monopoli yaitu hak negara guna melaksanakan sesuatu sesuai dengan tujuan bersama dari masyarakat. Contohnya, menjatuhkan hukuman kepada setiap warga negara yang melanggar peraturan, menjatuhkan hukuman mati, mewajibkan warga negaranya untuk mengangkat senjata jika negaranya diserang musuh, memungut pajak, menentukan mata uang yang berlaku dalam wilayahnya, serta melarang aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu yang dinilai bertentangan dengan tujuan masyarakat. 3. Mencakup semua Sifat mencakup semua berarti semua peraturan perundang-undangan (misalnya keharusan membayar pajak) barlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Hal ini memang diperlukan karena kalau sesorang dibiarkan berada di luar ruang lingkup aktivitas negara, maka usaha negara kearah tercapainya cita-cita negara. Menurut Wikipedia, “Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat negara”. Istilah konstitusi berasal dari bahasa inggris yaitu “Constitution” dan berasal

dari

bahasa

belanda

“constitue”

dalam

bahasa

latin

(contitutio,constituere) dalam bahasa prancis yaitu “constiture” dalam bahasa jerman “vertassung” dalam ketatanegaraan RI diartikan sama dengan Undang – undang dasar. Konstitusi / UUD dapat diartikan peraturan dasar dan yang memuat ketentuan – ketentuan pokok dan menjadi satu sumber perundang- undangan.

10

Tujuan konstitusi yaitu: 1. Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang – wenang

maksudnya

tanpa

membatasi

kekuasaan

penguasa,

konstitusi tidak akan berjalan dengan baik dan bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela Dan bisa merugikan rakyat banyak. 2. Melindungi HAM maksudnya setiap penguasa berhak menghormati HAM orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya. 3. Pedoman penyelenggaraan negara maksudnya tanpa adanya pedoman konstitusi negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh. Nilai-nilai konstitusi yaitu: 1. Nilai normatif adalah suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum (legal), tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat dalam arti berlaku efektif dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. 2. Nilai nominal adalah suatu konstitusi yang menurut hukum berlaku, tetapi tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu disebabkan pasal – pasal tertentu tidak berlaku / tidak seluruh pasal – pasal yang terdapat dalam UUD itu berlaku bagi seluruh wilayah negara. 3. Nilai semantik adalah suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja. Dalam memobilisasi kekuasaan, penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik. Menurut Wikipedia (CF. Strong), konstitusi terdiri dari: 1.

Konstitusi tertulis (documentary constitution / written constitution) adalah aturan – aturan pokok dasar negara , bangunan negara dan tata negara, demikian juga aturan dasar lainnya yang mengatur perikehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara.

2.

Konstitusi tidak tertulis / konvensi (non-documentary constitution) adalah berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul.

11

Secara teoretis konstitusi dibedakan menjadi: 1.

Konstitusi politik adalah berisi tentang norma- norma dalam penyelenggaraan negara, hubungan rakyat dengan pemerintah, hubungan antar lembaga negara.

2.

Konstitusi sosial adalah konstitusi yang mengandung cita – cita sosial bangsa, rumusan filosofis negara, sistem sosial, sistem ekonomi, dan sistem politik yang ingin dikembangkan bangsa itu. Berdasarkan sifat dari konstitusi yaitu:

1. Fleksibel / luwes apabila konstitusi / undang undang dasar memungkinkan untuk berubah sesuai dengan perkembangan. 2. Rigid / kaku apabila konstitusi / undang undang dasar jika sulit untuk diubah. Kedudukan konstitusi/UUD yaitu: 1. Dengan adanya UUD baik penguasa dapat mengetahui aturan atau ketentuan pokok mendasar mengenai ketatanegaraan. 2. Sebagai hukum dasar. 3. Sebagai hukum yang tertinggi.

2.2.2 Hubungan antara negara dengan konstitusi Berhubungan sangat erat, konstitusi lahir merupakan usaha untuk melaksanakan dasar negara. Dasar negara memuat norma-norma ideal, yang penjabarannya dirumuskan dalam pasal-pasal oleh UUD (Konstitusi) Merupakan satu kesatuan utuh, dimana dalam Pembukaan UUD 45 tercantum dasar negara Pancasila, melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara. 2.2.3 Negara Kesatuan Republik Indonesia Bangsa Indonesia dalam panggung sejarah berdirinya negara di dunia memiliki suatu ciri khas yaitu dengan mengangkat nilai-nilai yang telah dimilikinya sebelum membentuk suatu negara modern. Nilai-nilai tersebut adalah berupa nila-nilai adat istiadat kebudayaan, serta nilai religius yang beraneka ragam sebagai suatu unsur negara. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, kelompok, adat istiadat, kebudayaan serta agama.

12

Indonesia juga tersusun atas unsur-unsur wilayah negara yang terdiri atas beribu-ribu pulau, sehingga dalam membentuk negara, Bangsa Indonesia menentukan untuk mempersatukan berbagai unsur yang beraneka ragam tersebut dalam suatu negara. Dalam upayanya untuk membentuk suatu persekutuan

hidup

yang disebut

negara,

maka bangsa

Indonesia

mendasarkan pada suatu pandangan hidup yang telah dimilikinya yaitu Pancasila. Berdasarkan ciri khas proses dalam rangka membentuk suatu negara, maka bangsa Indonesia memiliki suatu karakteristik, ciri khas tertentu yang karena ditentukan oleh keanekaragaman, sifat dan karakternya, maka bangsa ini mendirikan suatu negara berdasarkan filsafat Pancasila, yaitu suatu Negara Persatuan, suatu Negara Kebangsaan serta suatu Negara yang Bersifat Integralistik. Dasar nilai filosofis negara dalam hubungannya dengan bentuk negara, sebagaimana terkandung dalam Pasal (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Sebagai suatu kajian hermeneutis, pandangan tentang paham bentuk negara yang dikemukakan tatkala bangsa Indonesia mendirikan negara, yaitu dalam Sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945. Sebagaimana dijelaskan di atas Soepomo mengemukakan pandangannya dengan membahas tiga teori bentuk negara besar di dunia, yaitu : (1) Aliran negara yang menyatakan bahwa negara terdiri atas dasar teori perseorangan (Individualisme), sebagaimana diajarkan oleh Thomas Hobbes, John Locke, J.J.Rousseau, Herbert Spencer, dan Harold J. Laski. (2) Aliran lain adalah teori ‘golongan’ dari neagara (class theory) sebagaimana diajarkan oleh Marx, Engels, dan Lenin. (3) Aliran negara integralistik yang diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller, dan Hegel. Berdasarkan

tiga

teori

tersebut,

nampaknya

Soepomo

merekomendasikan untuk dikembangkan paham integralistik di negara Indonesia. Menurut Soepomo hal ini didasarkan pada riwayat hukum

13

(rechts-geschecte) dan lembaga sosial (socialee structur) dari negara itu. Oleh karena itu dalam hubungan dengan bentuk negara, Soepomo menolak paham individualism maupun negara kelas karena tidak sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Pendapat Soepomo tersebut nampaknya senada dengan pandangan Soekarno, M.Hatta dan Yamin, yang menekankan pentingnya integrasi baik individu maupun masyarakat. Negara bukan berdiri hanya di atas kepentingan individu saja, atau negara juga bukan hanya berdiri di atas kepentingan golongan tertentu saja meskipun golongan itu yang paling besar, melainkan negara mengatasi baik kepentingan individu maupun kepentingan golongan. Para pendiri Republik ini meyakini dan menyadari bahwa filsafat individualisme-liberalisme tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Esensiasi negara kesatuan adalah terletak pada pandangan ontologism tentang hakikat manusia sebagai subjek pendukung negara. Hakikat negara persatuan bahwa negara adalah masyarakat itu sendiri. Dalam hubungan ini negara tidak memandang masyarakat sebagai suatu objek yang berada diluar negara, melainkan sebagai sumber genetic dari dirinya. Masyarakat sebagai suatu unsur dalam negara yang tumbuh bersama dari berbagai golongan yang ada dalam masyarakat untuk terselenggaranya kesatuan hidup dalam suatu interaksi saling memberi dan saling menerima antar warganya. Negara kesatuan bukan dimaksudkan merupakan suatu kesatuan dari negara bagian (federasi), melainkan kesatuan dalam arti keseluruhan unsurunsur negara yang bersifat fundamental. Demikian juga negara kesatuan bukanlah suatu kesatuan individu-individu sebagaimana diajarkan paham individualisme-liberalisme, sebab menurut paham negara kesatuan bahwa manusia adalah individu sekaligus juga makhluk sosial. Oleh karena itu sifat kodrat manusia individu-makhluk sosial sebagai basis ontologism negara kesatuan itu adalah merupakan kodrat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.