Bab 1,2.docx

1

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH UPTD TAMAN REKREASI KABUPATEN MESUJI

BAB I PENDAHULUAN a. Latar Belakang Alasan Pembentukan UPTD 1. Penyusunan rencana, program pelaksanaan dan pengembangan kegiatan operasional teknis dibidang usaha hiburan dan rekreasi; 2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan terkait dengan instansi dan organisasi lain dibidang usaha hiburan dan rekreasi, dan pengembangan kerjasama dalam rangka meningkatkan usaha hiburan dan rekreasi yang lebih maju dan berkembang; 3. Pemantauan, evaluasi terhadap pelaksanaan usaha hiburan dan rekreasi; 4. Menghimpun, mendokumentasikan dan menyajikan data kegiatan usaha hiburan dan rekreasi; 5. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, organisasi dan ketatalaksanaan Taman Rekreasi; dan 6. Pelaksana tugas–tugas lainnya yang diberikan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang fungsinya dalam pengelolaan Taman Kehati Dasar Pembentukan UPTD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

2

15. 16. 17. 18.

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Taman Rekreasi; Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata; Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; Keputusan Menteri Pendayagunaan Apatur Sipil Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mesuji; Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Operasional Prosedur Penyelengaraan Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji; Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji; Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Pariwisata; Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;

b. Tujuan 1. Untuk melaksanakan kegiatan teknis opersional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dibidang usaha hiburan dan rekreasi, kerjasama dibidang kepariwisataan. 2. Menghimpun dan mengdokumentasikan, serta pendataan usaha hiburan dan rekreasi. 3. Pelaporan dan Pemantauan pelaksanaan kegiatan usaha hiburan dan rekreasi. 4. Peningkatan, penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat didaerah, salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah adalah dengan mendayagunaan kekayaan daerah untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh pihak ketiga dengan pembayaran retribusi dan atau sewa, 5. Pengembangan pembinaan melalui bimbingan teknis, sosialisasi, dan peningkatan kapasitas pengelolaan.

3

BAB II. KRETERIA PEMBENTUKAN UPTD

a. Kegiatan Teknis Opersional teertentu (untuk UPTD) atau Kegiatan Teknis Penunjang Tertentu. 1. Penyusunan dokumen perencanaan dan Program usaha hiburan dan rekreasi, 2. Pelaksanaan pengembangan usaha hiburan dan rekreasi, 3. Pelaksanaan pemeliharaan Taman Rekreasi, 4. Pengembangan dokumentasi dan pendataan dan informasi usaha hiburan dan rekreasi, 5. Pelaksanaan pemantauan dan pelaporan Taman Rekreasi, 6. Pelaksanaan peningkatan, penerimaan daerah Taman Rekresi melalui pengelolaan dan kemitraan. 7. Pelaksanaan bimbingan teknis, sosialisasi, dan peningkatan kapasitas pengelolaan. b. Bentuk/jenis barang atau jasa yang disediakan bagi masyarakat atau Perangkat daerah lain dan Frekwensi Penerimaan barang/jasa. 1. Waterbomm, 2. Panggung hiburan, 3. Taman ekowisata, 4. Taman satwa, 5. Penginapan Guest House, 6. Ruang terbuka hijau, 7. Kolam renang, 8. Penyediaan Sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat, c. Kontribusi dan manfaat langsung dan nyata kepada masyarakat dan/atau dalam penyelenggaraan pemerintah. 1. Arena wisata dan permainan anak-anak, 2. Wisata Kuliner, dan ruang kreatif, 3. Sebagai pusat Sarana pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan ekowisata,bagi masyarakat, 4. Sebagai salah satu destinasi wisata hiburan umum dan rekreasi dan olahraga bagi masyarakat. 5. Sebagai sumber peningkatan pendapatan daerah. d. Sumber daya pegawai, pembiayaan, sarana dan prasarana. 1. Sumber daya manusia yang dibutuhkan, meliputi: a. 1. Pimpinan, b. 1 Kasubag Tata Usaha, c. 2. Staf d. 34 petugas lapangan, yang meliputi ,5 Satpam, 3 teknisi listrik, 2 penjaga Gues House, 2 penjaga kandang burung, 7 penjaga Waterbomm, 4 orang tenaga parkir, 4 orang pemasak makanan di dapur umum, 3 orang pemelihara taman, 2 orang pengelola persampahan, 2 orang penjaga toilet. 2. Pembangunan Taman Rekreasi didanai oleh pemerintah daerah melalui APBD Kabupaten Mesuji, dari perusahaan swasta melalui program tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan (corporate social responsibility), dan donatur yang tidak mmengikat. 3. Pembangunan sarana dan prasarana, meliputi ; a. Sarana berupa tanah dengan luas Tanah Taman Rekreasi merupakan hibah desa seluas ± 10,46 Ha, dengan pembagian 4,91 Ha berupa bangunan pendukung dan luasan RTH Taman Hiburan Dan Rekreasi, dan taman kehati 5,55 Ha

4

b. Prasana meliputi ; 1. Pagar keliling Taman Kehati, 2. Waterbomm 3. Sarana Olahraga, 4. Musolla, 5. Kolam ikan, 6. Tempat duduk, 7. Panggung hiburan, 8. Lampu taman kehati, 9. Area sangkar burung, 10. Tempat lesehan, 11. Kandang Binatang, 12. Gues House, 13. Kolam renang, 14. Dapur umum, 15. Mes karyawan, 16. Gazebo, 17. Vegtasi tanaman, 18. Tempat duduk, 19. Tempat bilas, retining wall, 20. Toilet, 21. Gedung Serbaguna 22. Area bermain sepatu roda, 23. Tower tangki, sumur bor. 24. Kantor, 25. Pintu Gerbang,