Bab 1 Rencan Dokumen Rit.docx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pentingnya peran pelabuhan dalam system transportasi menghruskan setiap pelabuhan memiliki suatu kerangka dasar rencana pengembangan dan pembangunan pelabuhan. Kerangka dasar tersebut tertuang dalam suatu rencana pengembangan keruangan yang kemudian dijabarkan dalam suatu tahapan pelaksanaan pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Hal ini diperlukan untuk menjamin kepastian usahan dan pelaksanaan pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dan untuk menjamin kepastian usaha dan pelaksanaan pembangunan pelabuhan yang terencana, terpadu, efesien dan berkesinambungan .

B. Maksud dan Tujuan Kegiatan pembangunanpelabuhan/terminal khusus CPO PT. Graha Inti Jaya akan memberikan keuntungan-keuntungan baik di bidang ekonomi, sosial, budaya maupun alih teknologi. Maksud dan tujuan dari pelaksanaan rencana kegiatan ini adalah : (1)

Mendukung pembangunan perekonomian daerah dan nasional serta meningkatkan pemasukan devisa negara.

(2)

Menambah pendapatan asli daerah dari nilai pajak.

(3)

Memberikan kontribusi kepada peningkatan penggunaan produk kelapa sawit.

(4)

Meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya yang bertempat tinggal di sekitar lokasi proyek, baik secara langsung sebagai tenaga kerja, maupun

1|Pendahuluan

secara tidak langsung melalui sektor informal seperti memenuhi kebutuhan perusahaan. (5)

Mendukung pengembangan sarana dan prasarana umum khususnya di sekitar lokasi proyek.

(6)

Pemrakarsa akan memperoleh keuntungan hasil usaha, berperan serta dalam pembangunan di bidang kelapa sawit.

C. Ruang Lingkup dan Metode Studi Pekerjaan

penyusunan

kelengkapan

studi

kelayakan

pembangunan

pelabuhan/terminal khusus CPO di daerah penyelidikan meliputi pekerjaan, sebagai berikut :

BAB I

Pendahuluan

BAB II

Tinjauan Kebijakan

BAB III

Keadaan Umum

BAB IV

Pengolahan CPO

BAB V

Pengangkutan

BAB VI

Kingkungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

BAB VII

Pertimbangan Dibangunnya Pelabuhan/Terminal Khusus CPO

BAB VIII

Aspek Kelayakan Teknis Lokasi Pelabuhan/Terminal Khusus CPO

BAB IX

Aspek Keselamatan dan Keamanan Pelayaran

BAB X

Investasi dan Analisis Kelayakan Ekonomi

BAB XI

Penutup

Metode studi yang melakukan kajian kelayakan ekonomi yang bertujuan untuk menghitung jenis kebutuhan investasi (capital cost), menghitung biaya operasi

2|Pendahuluan

(operating cost), dan biaya lainnya (corporate tax, royaltyand others) serta menilai kelayakan pembangunan pelabuhan/terminal khusus CPO secara ekonomis untuk berbagi alternatif pola kerja yang telah ditentukan antara lain dengan analisis finansial yang meliputi sumber pembiayaan proyek dengan menggunakan dana sendiri

dan

atau

pinjam

bank,

perhitungan

analisis

ekonomi

dengan

menggunakan konsep aliran kas diskonto (discounted cash flow analysis), untuk alternatif pekerjaan operasional pelabuhan/terminal khusus dikerjakan sendiri yang mencakup, perhitungan jenis, jadwal dan kebutuhan investasi (capital cost) perhitungan biaya operasi (operating cost), perhitungan biaya lain lain (other

cost), perhitungan aliran kas diskonto sebelum dan sesudah pajak.

D. Landasan Hukum Adapun landasan hukum penyusunan laporan studi kelayakan ini adalah:

Undang-Undang Republik Indonesia : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (kegiatan pembangunan pelabuhan/terminal

khusus CPO menggunakan lahan relatif luas, salah satu kegiatan yang ditelaah adalah pengadaan dan pembebasan lahan). 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (kegiatan ini menyerap tenaga kerja cukup banyak,

keselamatan tenaga kerja perlu dilindungi antara lain dengan mengacu pada undang-undang ini). 3. Undang-Undang

Republik

Indonesia Nomor

5

tahun

1984 tentang

Perindustrian (kegiatan pabrik kelapa sawit merupakan salah satu kegiatan

bidang industri, sehingga perlu dipayungi dengan undang-undang ini). 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (kegiatanperkebunan

dan PKS ini melakukan perubahan penutupan lahan dari vegetasi alamiah

3|Pendahuluan

menjadi vegetasi budidaya yang sejenis yaitu kelapa sawit, sehingga perlu mengacu kepada undang-undang ini) . 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) (tenaga kerja perlu dilindungi antara lain

dengan mengacu kepada undang-undang ini). 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (di dalam proyek ini terdapat kegiatan

mobilisasi peralatan dan material dan pengangkutan TBS dan CPO, sehingga undang-undang ini sangat relevan). 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (dalam proyek ini, aspek kesehatan perlu mendapat perhatian

selayaknya, tidak hanya kesehatan tenaga kerja juga kesehatan masyarakat sekitar, sehingga undang-undang ini perlu pula diacu). 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Keanekaragaman Hayati (karena menggunakan sumberdaya lahan, tentu proyek ini berkaitan dengan

aspek keanekaragaman hayati, sehingga undang-undang ini perlu pula diacu). 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (tentu undang-undang ini

sangat relevan dengan proyek). 10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (mengingat proyek ini berkaitan dengan pembangunan bangunan sarana

prasarana penunjang maka Undang-undang ini perlu dipakai sebagai acuan) 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (kegiatan ini menyerap tenaga kerja cukup banyak, karena

itu masalah ketenagakerjaan perlu mengacu kepada undang-undang ini).

4|Pendahuluan

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (proyek ini dalam kegiatannya antara lain menggunakan sumber

daya air, sehingga sangat terkait dengan undang-undang ini) 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (undang-undang ini sangat relevan dengan proyek). 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (undang-undang ini relevan karena tapak proyek dan sekitarnya

merupakan lahan basah yang memiliki sumber daya perikanan). 15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (di dalam pelaksanaan proyek, tentunya sangat

berkaitan dengan pemerintah daerah setempat, sehingga undang-undang ini menjadi relevan untuk diacu). 16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (di

dalam proyek ini terdapat kegiatan mobilisasi peralatan dan material dan pengangkutan TBS dan CPO, sehingga undang-undang ini menjadi relevan). 17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007

tentang

Penanaman Modal (proyek perkebunan dan PKS ini merupakan salah satu

bentuk penanaman modal). 18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (kegiatan proyek ini sangat terkait dengan aspek tata ruang).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (peraturanini menjadi relevan jika di dalam tapak proyek dan sekitarnya

terdapat kawasan hutan). 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (proyek ini dalam kegiatannya menggunakan sumber daya air,

sehingga sangat terkait dengan peraturan ini).

5|Pendahuluan

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (di dalam proyek ini terdapat kegiatan mobilisasi peralatan dan material

dan pengangkutan TBS dan CPO, sehingga peraturan ini menjadi relevan). 4. Peraturan

Pemerintah

Nomor

17

tahun

1986

tentang

Kewenangan

Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (kegiatan pabrik kelapa

sawit merupakan salah satu kegiatan industri, sehingga perlu dipayungi dengan peraturan ini). 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1990 Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Dati I dan Dati II (di dalam proyek ini terdapat kegiatan mobilisasi

peralatan dan material dan pengangkutan TBS dan CPO, sehingga peraturan ini sangat relevan). 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Wilayah studi

merupakan lahan basah (ekosistem rawa), sehingga PP ini sangat relevan untuk diacu). 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (proyek ini dalam kegiatannya menggunakan sumber daya air/sungai,

sehingga sangat terkait dengan peraturan ini). 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (di dalam proyek ini terdapat kegiatan

mobilisasi peralatan dan material dan pengangkutan TBS dan CPO, sehingga peraturan ini sangat relevan). 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Liar (dalam proyekini terjadi perubahan penutupan lahan dari vegetasi alamiah

menjadi vegetasi budidaya yang sejenis yaitu kelapa sawit, sehingga ikut mempengaruhi kehidupan satwa liar).

6|Pendahuluan

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (peraturan ini relevan sekali dengan kegiatan proyek

yang merupakan perkebunan (budidaya) kelapa sawit). 11. Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (kegiatan pabrik kelapa sawit merupakan salah satu kegiatan industri,

sehingga perlu dipayungi dengan peraturan ini). 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (kegiatan proyek ini sangat terkait dengan

aspek tata ruang, termasuk partisipasi masyarakat). 13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (kegiatan proyek ini sangat terkait dengan

aspek tata ruang, terutama jika di tapak proyek dan sekitarnya terdapat kawasan lindung). 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang Disempurnakan dengan Nomor 85 tahun 1999 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (peraturan

ini menjadi relevan jika dalam proyek ini dipergunakan B3). 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (jelas peraturan ini sangat relevan dengan proyek ini yang

memayungi terhadap aspek lingkungan). 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (dalam proyek ini terdapat potensi dampak

penurunan kualitas udara, antara lain dari kegiatan mobilisasi peralatan dan material, pengangkutan TBS dan CPO, juga dari kegiatan pengolahan kelapa sawit di PKS, sehingga peraturan ini menjadi relevan untuk diacu). 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom

7|Pendahuluan

(Pelaksanaan proyek ini, tentu sangat berkaitan dengan pemerintah daerah /

provinsi setempat sebagai daerah otonom, sehingga peraturan ini perlu diacu). 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (kriteria kerusakan

tanah yang terdapat dalam peraturan ini dapat dijadikan acuan sebagai kriteria/tolok ukur dalam pengelolaan lingkungan, khususnya pengelolaan tanah dan lahan). 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (di dalam pelaksanaan

proyek terdapat kegiatan pembukaan lahan, sehingga peraturan ini dapat diacu). 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air ( salah satu

potensi dampak dari proyek ini adalah penurunan kualitas air, sehingga peraturan ini relevan untuk diacu). 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (peraturanini menjadi relevan jika di dalam

tapak proyek dan sekitarnya terdapat kawasan hutan). 22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (kegiatan proyek ini sangat terkait dengan aspek tata

ruang, termasuk mengenai penatagunaan tanah). 23. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Peraturan Pemerintah ini diacu karena merupakan pelaksanaan Undang-

undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung)

8|Pendahuluan

24. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (proyek ini merupakan

salah satu bentuk penanaman modal). 25. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (proyek ini merupakan salah satu bentuk penanaman

modal). Keputusan/ Peraturan Presiden Republik Indonesia: 1. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengesahan Convention on Wetlands of International Importance Especially As Waterfowl Habitat (Keppres ini perlu diacu mengingat wilayah studi merupakan areal lahan/

ekosistem lahan basah) 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul karena Hubungan Kerja (dalam proyek ini, aspek

kesehatan perlu mendapat perhatian selayaknya, terutama berkaitan dengan penyakit yang timbul karena hubungan kerja, sehingga Keppres ini perlu pula diacu). 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Keppresini menjadi relevan jika di dalam

tapak proyek dan sekitarnya terdapat kawasan hutan). 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 1999 jo Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal (proyek ini merupakan

salah satu bentuk penanaman modal). 5. Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal (proyek ini merupakan salah satu bentuk penanaman modal).

9|Pendahuluan

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap (proyek ini merupakan salah satu bentuk penanaman modal). 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum(proyek ini terkait dengan proses pengadaan dan pembebasan lahan,

sehingga Perpres ini relevan untuk dijadikan acuan). Keputusan / Peraturan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup / Menteri Negara Lingkungan Hidup : 1.

Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor Kep-03/MENKLH/6/1987

tentang

Prosedur

Penanggulangan

Kasus

Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (berbagai kemungkinan

penurunan kualitas lingkungan akibat kegiatan proyek perlu diantisipasi dan ditanggulangi, antara lain dengan mengacu kepada KepmenKLH ini). 2.

Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor Kep-02/MENKLH/I/1988

tentang

Pedoman

Penetapan

Baku

Mutu

Lingkungan (baku mutu lingkungan diperlukan sebagai standard untuk

mengetahui apakah telah terjadi penurunan kualitas lingkungan atau tidak). 3.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-13/MENKLH/3/ 1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak (proyek ini

berpotensi menimbulkan dampak penurunan kualitas udara, terutama dari kegiatan operasional pelabuhan/terminal khusus CPO sebagai sumber polutan udara tidak bergerak, sehingga KepmenLH ini menjadi relevan untuk diacu sebagai baku mutu). 4.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-51/MENLH/10/ 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair untuk Kegiatan Industri (proyek ini

berpotensi menimbulkan dampak penurunan kualitas air, terutama dari

10 | P e n d a h u l u a n

kegiatan operasional pelabuhan/terminal khusus CPO, sehingga KepmenLH ini menjadi relevan untuk diacu sebagai baku mutu). 5.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-48/MENKLH/II/ 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan (proyek ini berpotensi menimbulkan

dampak peningkatan kebisingan, terutama dari kegiatan mobilisasi peralatan dan material, pengangkutan TBS dan CPO, juga dari kegiatan pengolahan kelapa sawit di PKS, sehingga KepmenLH ini menjadi relevan untuk diacu sebagai baku mutu). 6.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Indutri Minyak Sawit pada Tanah Perkebunan Kelapa Sawit (salah satu potensi

dampak dari proyek ini adalah penurunan kualitas air, sehingga KepmenLH ini relevan untuk diacu terutama untuk mengelola / memanfaatkan air limbahnya). 7.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2003 tentang Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit (salah satu potensi

dampak dari proyek ini adalah penurunan kualitas air, sehingga KepmenLH ini relevan untuk diacu terutama untuk mengelola / memanfaatkan air limbahnya). 8.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 37 Tahun 2003 tentang Metode Analisis Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan (berkaitan denganpotensi dampak penurunan kualitas air

dari proyek ini, maka KepmenLH ini relevan untuk diacu terutama untuk pelaksanaan sampling dan analisis parameter kualitas air). Keputusan / Peraturan Menteri Pertanian : 1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 66/Kpts/Um/1979 tentang Kriteria Satwa yang Dilindungi Menurut Ordonansi Perlindungan Binatang Liar yang

11 | P e n d a h u l u a n

Dilindungi (karena menggunakan sumberdaya lahan, tentu proyek ini

berkaitan dengan aspek keanekaragaman hayati, termasuk dampak terhadap satwa liar, sehingga Kepmen ini perlu pula diacu). 2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 837/Kpts/Um/11/1980 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung (kegiatan proyek ini sangat terkait

dengan aspek tata ruang, sehingga kriteria dan tata cara penetapan hutan lindung juga perlu diacu). 3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 421/1970, 327/1972, 66/1973, 35/1975, 90/1977, 537/1977, 327/1978, 742/1978, 247/1979, 757/1979, 576/1980, 716/1980, 12/1987 tentang Jenis Satwa yang Dilindungi oleh Undang Undang (karena menggunakan sumberdaya lahan, tentu proyek ini berkaitan dengan

aspek keanekaragaman hayati, termasuk dampak terhadap satwa liar, sehingga Kepmen-kepmen ini perlu pula diacu, terutama sebagai kriteria untuk keperluan analisis dampak lingkungan dalam studi ini). 4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor KB.310/452/MENTAN/XII/95 tentang Standardisasi Pengolahan Limbah PKS dan Aplikasi untuk Lahan (Land

Application) sebagai Sumber Air dan Pupuk (salah satu potensi dampak dari proyek ini adalah penurunan kualitas lingkungan (air, tanah, udara), sehingga KepmenLH ini relevan untuk diacu sebagai standardisasi pengelolaan / pemanfaatan limbahnya). 5. Keputusan

Menteri

Pertanian

Nomor

57/Kpts/OT.210/2/97

tentang

Perubahan Keputusan Menteri Pertanian No. 25/Kpts/OT.210/1/95 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Rencana Usaha atau Kegiatan Lingkup Pertanian (studi AMDAL ini adalah

AMDAL sektor perkebunan yang sangat dekat dengan sektor pertanian, sehingga Kepmen ini relevan juga untuk dijadikan sebagai salah satu acuan). 6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 818 tahun 1998 tentang Laporan Pemantauan Limbah Cair Kegiatan/Usaha dan atau Industri Pertanian (salah

12 | P e n d a h u l u a n

satu potensi dampak dari proyek ini adalah penurunan kualitas air, sehingga KepmenLH ini relevan untuk diacu). 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Pengembangan

Perkebunan

Melalui

Program

Revitalisasi

Perkebunan

(Permentan ini sangatrelevan dengan proyek yang dilaksanakan). 8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida (di dalam pelaksanaan proyek, terjadi penggunaan

pestisida / herbisida, sehingga peraturan ini menjadi relevan). 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Permentan ini sangatrelevan dengan

proyek yang dilaksanakan). Keputusan / Peraturan Menteri Kehutanan dan Perkebunan 1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 54/Kpts/Um/2/1982 tentang Jenisjenis Pohon dalam Kawasan Hutan yang Dilindungi (Kepmenini merupakan

acuan/kriteria jenis-jenis pohon yang dilindungi, terutama jika di tapak proyek dan sekitarnya terdapat kawasan hutan). 2. Keputusan

Menteri

Penambahan

Kehutanan

Lampiran

Nomor

Keputusan

261/Kpts-VI/1990

Menteri

Pertanian

tentang Nomor

54/Kpts/Um/2/1982 tentang Jenis-jenis Pohon Dalam Kawasan Hutan yang Dilindungi (Kepmenini merupakan acuan/kriteria jenis-jenis pohon yang

dilindungi, terutama jika di tapak proyek dan sekitarnya terdapat kawasan hutan). 3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 301/Kpts-II/1991 tentang Inventarisasi Satwa yang Dilindungi Undang-Undang dan/atau Bagian-bagiannya yang dipelihara oleh Perorangan (terkait dengan upaya pelestarian satwa,

Kepmenhut ini tentu sangat relevan) 4. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 58/Kpts-II/1996 tentang Perubahan SK Menteri Pertanian No. 54/Kpts-Um/2/1972 jo. SK

13 | P e n d a h u l u a n

Menhut No. 261/Kpts-IV/1990 tentang Jenis-jenis Pohon yang Dilindungi di dalam Kawasan Hutan yang Dilindungi (Kepmenini merupakan acuan /

kriteria jenis-jenis pohon yang dilindungi, terutama jika di tapak proyek dan sekitarnya terdapat kawasan hutan). 5. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 464/Kpts-II/1995 tentang Hutan Lindung (proyek ini sangat terkait dengan aspek tata ruang, termasuk

mengenai kawasan hutan lindung, sehingga Kepmen ini menjadi relevan untuk diacu). 6. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 107/Kpts-II/1999 jo Nomor 645/ Kpts-II/1999 tentang Perizinan Usaha Perkebunan (Kepmenini

relevan dengan proyek). 7. Peraturan

Menteri

Kehutanan

Nomor

P.55/Menhut-II/2006

tentang

Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara (pemanfaatan

kayu yang berada di areal eks kawasan hutan harus jelas (IPK). Perizinannya terkait dengan pungutan PSDH-DR. Hal ini sesuai dengan Permenhut ini). Keputusan Menteri Perhubungan: 1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan (di dalam proyek ini terdapat kegiatan penggunaan jalan / transportasi

yaitu mobilisasi peralatan dan material dan pengangkutan TBS dan CPO, sehingga Kepmen ini relevan). 2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.61 Tahun 1993 tentang Ramburambu Lalu Lintas di Jalan (di dalam proyek ini terdapat kegiatan penggunaan

jalan/transportasi yaitu mobilisasi peralatan dan material dan pengangkutan TBS dan CPO, sehingga Kepmen ini relevan). 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (di dalam proyek ini terdapat kegiatan

penggunaan jalan/transportasi yaitu mobilisasi peralatan dan material dan pengangkutan TBS dan CPO, sehingga Kepmen ini relevan).

14 | P e n d a h u l u a n

Peraturan dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum : 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 Tahun 1990 tentang Pengendalian Mutu Air pada

Sumber Air (PermenPU ini relevan dengan

kondisi tapak proyek yang merupakan lahan basah yang dialiri oleh berbagai sungai sebagai sumber air). 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Atas Air dan atau Sumber Air pada Wilayah Sungai (PermenPU ini

relevan dengan kondisi tapak proyek yang merupakan lahan basah yang dialiri oleh berbagai sungai sebagai sumber air). 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49 Tahun 1990 tentang Tata Cara dan Persyaratan Izin Penggunaan Air dan atau Sumber Air (PermenPU ini

relevan dengan kondisi tapak proyek yang merupakan lahan basah yang dialiri oleh berbagai sungai sebagai sumber air). 4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai dan Daerah Penguasaan Sungai (proyek ini dalam kegiatannya menggunakan sumber daya air yang terdapat

di dalam tapak proyek dan sekitarnya, sehingga sangat terkait dengan peraturan ini). 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 64 Tahun 1993 tentang Reklamasi Rawa (Wilayah studi merupakan lahan basah (ekosistem rawa), sehingga

Permen-PU ini sangat relevan untuk diacu). 6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 441/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung (Keputusan ini sangat relevan untuk

dipedomani dalam rangka pembangunan gedung di lokasi proyek). Keputusan Menteri Kesehatan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air (Kepmen ini merupakan salah satu

15 | P e n d a h u l u a n

baku mutu dalam penelaahan/analisis kualitas air, khususnya untuk air minum). 2. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 472 tahun 1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya bagi Kesehatan (dalam proyek ini, aspek kesehatan perlu

mendapat perhatian selayaknya, tidak hanya kesehatan tenaga kerja juga kesehatan masyarakat, sehingga Kepmen ini perlu pula diacu). 3. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 261/MENKES/SK/II/1998 tentang Persyaratan

Kesehatan

Lingkungan

Kerja

(Kepmen

ini

merupakan

acuan/kriteria dalam penelaahan/analisis kesehatan lingkungan kerja). 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829 Tahun 1999 tentang Persyaratan Kesehatan

Perumahan

(Kepmen

ini merupakan acuan/kriteria dalam

penelaahan/analisis kesehatan lingkungan pemukiman tenaga kerja) 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/MMenkes/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan (Kepmen ini

merupakan acuan dalam analisis kesehatan lingkungan). Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi / Kepala BKPM : 1. Keputusan Kepala BKPM Nomor 57/SK/2004 jo no. 70/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal Dalam Rangka PMA dan PMDN (proyek perkebunan dan PKS ini merupakan salah satu bentuk penanaman

modal). 2. Keputusan Kepala BKPM Nomor 61/SK/2004 jo no. 71/SK/2004 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (proyek perkebunan dan PKS

ini merupakan salah satu bentuk penanaman modal). 3. Keputusan Kepala BKPM Nomor 174/SK/2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala BKPM Nomor 76/SK/2004 tentang Penerbitan Izin Usaha/Izin Usaha Tetap bagi Perusahaan yang Didirikan dalam rangka PMDN dan PMA yang Telah Beroperasi/Berproduksi (proyek perkebunan dan PKS ini

merupakan salah satu bentuk penanaman modal).

16 | P e n d a h u l u a n

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional : 1. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan dalam rangka Penanaman Modal, jo Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi (kegiatan pelabuhan/terminal khusus CPO menggunakan

lahan relatif luas, salah satu kegiatan yang ditelaah adalah pengadaan dan pembebasan lahan). Peraturan Menteri Keuangan : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.06/2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (Permenkeu ini

relevan dengan kegiatan proyek yang bergerak di bidangperkebunan). Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan: 1. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 38/KB.110/SK/DJ.BUN /05.95 tentang

Pembukaan Lahan Tanpa Pembakaran untuk Pengembangan

Perkebunan (Keputusan ini merupakan acuan/kriteria dalam kegiatan

pembukaan lahan tanpa pembakaran dalam proyek ini).

E. Sistematika Laporan Studi Kelayakan Pelaksana Studi Penyusunan laporan studi kelayakan pembangunan terminal khusus CPO PT. Graha Inti Jaya dilaksanakan oleh Tim Pemrakarsa. Nama Perusahaan

: PT. Graha Inti Jaya

Direktur

: Johannes Simorangkir

Kantor Pusat

: KemayoranTower Jl. Landasan Pacu Barat Blok.BB10 Kav.2, 5th Floor Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat–10610

Telp

17 | P e n d a h u l u a n

: (021) 6570 3998

Fax

: (021) 6570 2777

Kantor Perwakilan

: Jl. Pilau Raya No. 03, RT 15/RW 04, Kuala Kapuas, Kecamatan Selat, Kalimantan Tengah 73514

Lokasi

: Desa Manusup, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah

Total waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan penyusunan studi kelayakan pelabuhan/terminal khusus crude palm oil ini adalah selama 2 (dua) bulan, yaitu pada Bulan Desember 2018 - Januari 2019.

18 | P e n d a h u l u a n