Bab 1 Kel 10 Pkn.docx

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang UUD 1945 yang selama ini disakralkan, dan tidak boleh diubah kini telah mengalami beberapa perubahan. Tuntutan perubahan terhadap UUD 1945 itu pada hakekatnya merupakan tuntutan bagi adanya penataan ulang terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Atau dengan kata lain sebagai upaya memulai “kontrak sosial” baru antara warga negara dengan negara menuju apa yang dicita-citakan bersama yang dituangkan dalam sebuah peraturan dasar (konstitusi). Perubahan konstitusi ini menginginkan pula adanya perubahan sistem dan kondisi negara yang otoritarian menuju kearah sistem yang demokratis dengan relasi lembaga negara yang seimbang. Dengan demikian perubahan konstititusi menjadi suatu agenda yang tidak bisa diabaikan. Hal ini menjadi suatu keharusan dan amat menentukan bagi jalannya demokratisasi suatu bangsa. Bagaimana cara mewujudkan komitmen itu dan siapa yang berwenang melakukannya serta dalam situasi seperti apa perubahan itu terjadi, menjadikan suatu bagian yang menarik dan terpenting dari proses perubahan konstitusi itu. Karena dari sini akan dapat terlihat apakah hasil dicapai telah merepresentasikan kehendak warga masyarakat, dan apakah telah menentukan bagi pembentukan wajah Indonesia kedepan. Wajah Indonesia yang demokratis dan pluralistis, sesuai dengan nilai keadilan sosial, kesejahteraan rakyat dan kemanusiaan. Dengan melihat kembali dari hasil-hasil perubahan itu, kita akan dapat dinilai apakah rumusanrumusan perubahan yang dihasilkan memang dapat dikatakan lebih baik dan sempurna. B. Rumusan Masalah 1. Apa pengertian konstitusi? 2.

Apa tujuan konstitusi?

3. Bagaimana arti pentingnya konstitusi dalam negara? 4. Apa itu konstitusi demokratis? 5.

Bagaimana sejarah lahirnya konstitusi di Indonesia?

6. Bagaimana perubahan dan amandemen konstitusi? 7. Bagaimana perubahan dan amandemen konstitusi di berbagai negara? 8. Bagaimana perubahan dan amandemen konstitusi di berbagai negara C. Tujuan Penulisan 1. Untuk mengetahui pengertian konstitusi.

1

2. Untuk mengetahui tujuan konstitusi. 3. Untuk mengetahui arti pentingnya konstitusi dalam negara. 4. Untuk mengetahui sejarah lahirnya konstitusi di Indonesia. 5. Untuk mengetahui perubahan dan amandemen konstitusi. 6. Untuk mengetahui perubahan dan amandemen konstitusi. 7. Untuk mengetahui perubahan dan amandemen konstitusi di berbagai negara. 8. Untuk mengetahui perubahan dan amandemen konstitusi di Indonesia.

2

BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Konstitusi Secara etimologi Konstitusi berasal dari bahasa Perancis, Constituir sama dengan membentuk. Dapat diartikan pula sebagai pembentukan suatu Negara, menyusun atau mencetak suatu Negara. Konstitusi juga bisa berarti peraturan dasar mengenai pembentukan negara. Konstitusi berasal dari kata Belanda yaitu Groundwet yang berarti Undang-undang Dasar. Dan dari bahasa Jerman yaitu Grundgesetz yang berarti Undang-undang Dasar pula. Secara terminologi konstitusi adalah sejumlah aturan-aturan dasar dan ketentuanketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan termasuk dasar hubungan kerjasama antara Negara dan masyarakat dalam kontek kehidupan berbangsa dan bernegara.1 Konstitusi atau Undang-undang Dasar (bahasa Latin: constitutio) dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara— biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip identitas politik dan hukum, istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya, Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara. Dalam bentukan organisasi konstitusi menjelaskan bentuk, struktur, aktivitas, karakter, dan aturan dasar organisasi tersebut.2 Pengertian konstitusi menurut definisi menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1

Asep Sulaiman. 2011.Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Civic Education). Bandung. Asman Press. Hlm 117. 2 https://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusi

3

a. Choirul Anwar : Pengertian konstitusi menurut definisi Choirul anwar yang mengatakan bahwa pengertian konstitusi adalah fundamental law tentang pemerintahan suatu negara dan nilai-nilai fundamentalnya. b. Bolingbroke : Pengertian konstitusi menurut definisi Bolong broke yang mengatakan bahwa konstitusi adalah kumpulan hukum, lembaga, dan kebiasaan yang berasal dari prinsip-prinsip tertentu yang menyusun sistem umum dan masyarakat setuju untuk diperintah menurut sistem itu. c. Paul B. Barthollomew : Konstitusi menurut definisi Paul B. Barthollomew yang mengatakan bahwa konstitusi adalah seperangkat hukum-hukum fundamental dan prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana sebuah pemerintah politis dijalankan. d. Sri Soemantri : Menurut pendapat sri soemantri bahwa pengertian konstitusi adalah suatu naskah yang memuat suatu bangunan negara dan sendi-sendi sistem pemerintahan negara. e. Herman Finer : Pengertian konstitusi menurut Herman finer dalam buku Theory and Pratice of Modern Government, menamakan Undang-Undang Dasar sebagai "riwayat hidup suatu hubungan kekuasaan". f. E.C.S. Wade : Menurut E.C.S, bahwa pengertian konstitusi adalah suatu naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. g. Prof. G.J. Wolholf : Konstitusi adalah undang-undang yang tertinggi dalam negara, yang memuat dasar-dasar seluruh sistem hukum dalam negara itu. h. K.C. Wheare F.B.E. : Istilah konstitusi pada umumnya dipergunakan untuk menunjuk pada seluruh peraturan mengenai ketatanegaraan suatu negara yang secara keseluruhan akan menggambarkan sistem ketatanegaraan. i. Prof. Miriam Budiarjo : Menurut Prof. Miriam Budiarjo dalam pendapatnya tentang pengertian konstitusi yang mengatakan bahwa pengertian konstitusi adalah keseluruhan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat.3 B. Tujuan Konstitusi 1. Memberikan Pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik 2. Melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri

3

http://www.artikelsiana.com/2015/02/pengertian-konstitusi-definisi-para-ahli.html

4

3. Memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya.4 C. Arti Penting Konstitusi Konstitusi sangatlah penting bagi suatu negara karena berfungsi untuk membatasi kekuasaan yang dimiliki para penguasa agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam menjalankan kekuasaan. Bagi negara yang mendasarkan kedaulatan atas demokrasi harus memiliki konstitusi yang kuat, agar dapat mengatur dan membatasi kekuasaan para penguasa. Konstitusi sangat penting sebab mempunyai fungsi yang sangat penting, fungsi utamanya ada dua yaitu 1. Membagi kekuasaan dalam negara 2. Membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam negara

Ada tiga hal yang diatur dalam sebuah konstitusi, yaitu sebagai berikut: a.

Jaminan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara dan penduduk

b.

Sistem ketatanegaraan yang mendasar

c.

Kedudukan, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga negara5

D. Konstitusi Demokratis Secara Umum, konstitusi yang dapat dikatakan demokratis mengandung prinsipprinsip dasar demokratis dalam kehidupan bernegara,yaitu: 1.

Menetapkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan

2.

Mayoritas berkuasa dan terjaminnya hak minoritas

3.

Pembatasan pemerintahan

4.

Pembatasan dan pemisahan kekuasaan negara yang meliputi: a. Pemisahan wewenang kekuasaan berdasarkan trias politika b. Kontrol dan kesimbangan lembaga-lembaga pemerintah c. Proses hukum d. Adanya pemilihan umum sebagai mekanisme peralihan pemerintah6

4

Asep Sulaiman. 2011.Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Civic Education). Bandung. Asman Press. Hlm 117. 5 6

http://www.kitapunya.net/2016/01/pengertian-konstitusi-dan-pentingnya.html http://jadibocah.blogspot.co.id/2012/11/konstitusi-demokratis.html

5

Konstitusi demokratis yang mengandung prinsip-prinsip dasar demokratis yang meliputi: a.

Hak-hak dasar (basic right)

b.

Kebebasan mengeluarkan pendapat

c.

Hak-hak individu

d.

Keadilan

e.

Persamaan

f.

Keterbukaan7

E. Sejarah Lahirnya Konstitusi di Indonesia Sebagai Negara yang berdasarkan hukum, tentu saja Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan undang-undang dasar 1945. Eksistensi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengalami sejarah yang sangaat panjang hingga akhirnya diterima sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia. Dalam sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 dirancing sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau dalam bahasa jepang dikenal dengan dokuritsu zyunbi tyoosakai yang beranggotakan 21 orang, diketuai Ir. Soekarno dan Drs. Moh, Hatta sebagai wakil ketua dengan 19 orang anggota yang terdiri dari 11 orang wakil dari Jawa, 3 orang dari Sumatra dan masing-masing 1 wakil dari Kalimantan, Maluku, dan Sunda kecil. Badan tersebut (BPUPKI) ditetapkan berdasarkan maklumat gunseikan nomor 23 bersamaan dengan ulang tahun Tenno Heika pada 29 April 1945.8 Badan ini kemudian menetapkan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia merdeka yang kemudian dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945 (UUD’45). Para tokoh perumus itu adalah antara lain Dr. Radjiman Widiodiningrat, Ki Bagus Hadikoesoemo, Oto Iskandardinata, Pangeran Purboyo, Pangeran Soerjohamidjojo, Soetarjo Kartohamidjojo, Prop. Dr. Mr. Soepomo, Abdul Kadir, Drs. Yap Tjwan Bing, Dr. Mohammad Amir (Sumatra), Mr. Abdul Abbas (Sumatra), Dr. Ratulangi, Andi Pangerang

7

Asep Sulaiman. 2011.Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Civic Education). Bandung. Asman Press. Hlm 118. 8

Malian, 2001:59

6

(keduanya dari Sulawesi), Mr. Latuharhary, Mr. Pudja (Bali), AH. Hamidan (Kalimantan), R.P. Soeroso, Abdul Wachid hasyim dan Mr. Mohammad Hasan (Sumatra). Latar belakang terbentuknya konstitusi (UUD’45) bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dikemudian hari. Janji tersebut antara lain berisi “sejak dari dahulu, sebelum pecahnya peperangan asia timur raya, Dai Nippon sudah mulai berusaha membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan pemerintah hindia belanda. Tentara Dai Nippon serentak menggerakkan angkatan perangnya, baik di darat, laut, maupun udara, untuk mengakhiri kekuasaan penjajahan Belanda”.9 Sejak saat itu Dai Nippon Teikoku memandang bangsa Indonesia sebagai saudara muda serta membimbing bangsa Indonesia dengan giat dan tulus ikhlas di semua bidang, sehingga diharapkan kelak bangsa Indonesia siap untuk berdiri sendiri sebagai bangsa Asia Timur Raya. Namun janji hanyalah janji, penjajah tetaplah penjajah yang selalu ingin lebih lama menindas dan menguras kekayaan bangsa Indonesia. Setelah Jepang dipukul mundur oleh sekutu, Jepang tak lagi ingat akan janjinya. Setelah menyerah tanpa syarat kepada sekutu, rakyat Indonesia lebih bebas dan leluasa untuk berbuat dan tidak bergantung pada Jepang sampai saat kemerdekaan tiba. Setelah kemerdekaan diraih, kebutuhan akan sebuah konstitusi resmi nampaknya tidak bisa ditawar-tawar lagi, dan segera harus dirumuskan. Sehingga lengkaplah Indonesia menjadi sebuah Negara yang berdaulat. Pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah ikrar kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidangnya yang pertama kali dan menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut; Menetapkan dan mengesahkan pembukaan UUD 1945 yang bahannya diambil dari rancangan undang-undang yang disusun oleh panitia perumus pada tanggal 22 Juni 1945; Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945 yang bahannya hampir seluruhnya diambil dari RUU yang disusun oleh panitia perancang UUD tanggal 16 Juni 1945; Memilih ketua persiapan kemerdekaan Indonesia Ir. Soekarno sebagai presiden dan wakil ketua Drs. Muhammad Hatta sebagai wakil presiden; Pekerjaan presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang kemudian menjadi komite Nasional;

9

http://jabloy.blogspot.co.id/2009/05/sejarah-lahirnya-konstitusi-di.html

7

Dengan terpilihnya presiden dan wakilnya atas dasar Undang-Undang Dasar 1945 itu, maka secara formal Indonesia sempurna sebagai sebuah Negara, sebab syarat yang lazim diperlukan oleh setiap Negara telah ada yaitu adanya: 1. Rakyat, yaitu bangsa Indonesia; 2. Wilayah, yaitu tanah air Indonesia yang terbentang dari sabang hingga ke merauke yang terdiri dari 13.500 buah pulau besar dan kecil; 3. Kedaulatan yaitu sejak mengucap proklamasi kemerdekaan Indonesia; Pemerintah yaitu sejak terpilihnya presiden dan wakilnya sebagai pucuk pimpinan pemerintahan Negara; 4. Pemerintah yaitu sejak terpilihnya presiden dan wakilnya sebagai pucuk pimpinan pemerintahan Negara; 5. Tujuan Negara yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila; 6. Bentuk Negara yaitu Negara kesatuan. F. Perubahan dan Amandemen Konstitusi Pada umumnya, konstitusi diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Menurut klasifikasi ini, UUD 1945 termasuk dalam kategori sebagai konstitusi tertulis. Dalam kategori konstitusi tertulis, maka perubahan konstitusi konstitusi akan memiliki 3 pengertian: (1) menjadikan lain rumusan teks yang terdapat dalam konstitusi; (2) menambah sesuatu yang tidak (belum) terdapat dalam konstitusi; dan (3) adanya perbedaan antara apa yang tercantum dalam teks konstitusi dengan apa yang ada dalam praktek ketatanegaraan. Perubahan konstitusi pada umumnya memiliki dua model, yaitu “perubahan” (amandemen), dan “pembaharuan” atau “penggantian” (renewal). Amandemen biasanya berupa perubahan konsep dalam konstitusi yang ditandai dengan perubahan teks konstitusi. Model amandemen biasanya masih mempertahankan teks konstitusi yang lama, namun ia sudah tidak memiliki kekuatan hukum lagi, melainkan sekedar menjadi dokumen historis, dan hasil perubahan teks konstitusi yang memiliki kekuatan hukum ditempatkan sebagai “lampiran” (adendum) dari konstitusi yang sudah diubah tersebut. Model renewal biasanya

8

ditandai dengan digantinya suatu konstitusi dalam suatu negara dengan konstitusi yang lain, seperti UUD 1945 diganti dengan UUDS 1950.10 Konstitusi biasanya juga diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu konstitusi yang “rigid” dan “fleksibel”. Ukuran yang digunakan untuk menentukan “rigid” dan fleksibelnya sebuah konstitusi adalah: (1) berdasarkan mudah atau sulitnya konstitusi untuk dapat diubah; (2) berdasarkan mudah atau sulitnya konstitusi untuk menyesuaikan dengan dinamika perubahan masyarakat. Konstitusi disebut “rigid” bila ia sulit untuk diubah dan sulit menyesuaikan dengan perubahan masyarakat. Sebaliknya, konstitusi disebut “fleksibel” manakala ia mudah untuk diubah dan mudah menyesuaikan dengan perubahan masyarakat. Dalam praktek ketatanegaraan, mekanisme perubahan konstitusi di Indonesia pernah mengalami masa “rigid”, di mana konstitusi sulit untuk diubah. Mekanisme yang rigid ini ditempuh melalui dua tingkat. Tingkat pertama dilaksanakan dalam lembaga MPR sebagaimana pasal 37 UUD 1945, dan selanjutnya di tingkat rakyat dilaksanakan dengan mekanisme referendum sebagaimana diatur dalam TAP MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum. Berdasarkan dua peraturan tersebut, referendum dimaksudkan untuk menentukan pendapat rakyat tentang kehendak melakukan perubahan konstitusi . syarat yang berat ditentukan dalam dua peraturan tersebut, yaitu 90% warga negara yang berhak harus menggunakan hak pilhnya, dan 90% dari 90% warga negara yang berhak harus menyatakan setuju. Kini mekanisme perubahan konstitusi mengalami perubahan tepatnya mengalami penyederhanaan, yaitu hanya satu tingkat melalui persetujuan pada tingkat MPR, tanpa melalui persetujuan rakyat langsung. Hal ini ditandai dengan keluarnya TAP MPR No. VIII/MPR/1998 hasil Sidang Istimewa MPR yang mencabut berlakunya TAP MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum. Dalam konteks perubahan konstitusidapat dilakukan dengan beberapa cara atau prosedur. C. F. Strong menyebutkan empat cara mengubah konstitusi. Pertama, perubahan konstitusi oleh lembaga legislatif/parlemen dengan pembatasan tertentu. Dalam hal ini biasanya ditentukan syarat pengusulan, kuorum, dan jumlah pengambil keputusan. Kedua, perubahan konstitusi oleh rakyat melalui Referendum, yaitu parlemen mengajukan

10

Anas Salahudin dan Heri Hidayat.2010. Pendidikan Kewarganegaraan. h. 71

9

rancangan amandemen untuk diputuskan oleh rakyat melalui Referendum. Ketiga, perubahan konstitusi diubah oleh negara-negara bagian dalam negara serikat, yaitu usulan dapat berasal dari parlemen federal atau sejumlah negara bagian. Keempat, perubahan konstitusi oleh konvensi konstitusi atau konstituante, yaitu keanggotaan parlemen ditambah dengan pemilihan anggota baru untuk membentuk konvensi konstitusi atau konstituante, atau dapat pula parlemen dibubarkan terlebih dahulu kemudian dilaksanakan pemilihan umum anggota konstituante. G. Perubahan dan Amandemen Konstitusi di berbagai negara Memikirkan sejarah masa lalu tentang konstitusi di berbagai negara di dunia, sama pentingnya dengan membuat konstitusi baru, karena hal itu merupakan gambaran apa yang telah ada dan akan terjadi dengan adanya konstitusi itu. Menurut C. F. Strong, bahwa bentuk tertua konstitusi ditemukan pada zaman Yunani Purba. Karena itu negara yang memiliki konstitusi paling pertama adalah negara Yunani Rurba dan Romawi Kuno. Sementara konstitusi modern yang berkembang dewasa ini berasal dari nasionalisme dan demokrasi yang berkembang di negara tersebut. Saat muncul di Eropa pada abad ke-15, nasionalisme sebagai program politik praktis sudah berkembang dalam wadah negara. Sistem negara modern di Eropa dimulai dari era perubahan besar-besaran yang disebut Renaisans. Signifikansi serangkaian revolusi dalam bidang kesusastraan, seni, ilmu pengetahuan, kegiatan maritim dan politik dapat dipahami paling mempengaruhi munculnya semangat nasionalisme, yang pada ujungnya mempengaruhi konstitusi sebuah negara. Perubahan konstitusi merupakan hal yang harus dilakukan dalam sistem ketatanegaraan disuatu Negara, karena bagaimanapun konstitusi haruslah sesuai dengan realita kondisi bangsa dan warga negaranya. Adapaun beberapa contoh amandemen di beberapa Negara, yaitu: 1. Konstitusi Yunani Kuno Bangsa Yunani yang dulu hanya mengenal negara-kota, sebuah wilayah yang umumnya tidak lebih luas daripada sebuah country (semacam kabupaten) dengan penduduk kurang dari jumlah populasi sebuah kota besar di Inggris, maka konsep konstitusinya berpijak pada prinsip otonomi, atau penjaminan kebebasan golongan. Bangsa Yunani Kuno

10

bebas menjadi warga negara yang aktif sebab sarana kehidupan secara umum dikerjakan oleh para budak yang berada di luar batas kewarganegaraan. Warisan konstitusi lama seperti otonomi dan penghargaan terhadap golongan inilah tampak menjadi panutan semua negara-negara demokrasi di negara modern dewasa ini di dunia. 2. Konstitusi Romawi Pada awalnya, Romawi juga merupakan negara-kota, tetapi sejak tahun-tahun pertama keberadaannya telah dikelilingi dan terancan oleh negara-negara yang memusuhinya. Inilah yang mendorong munculnya politik ekspansi yang tidak pernah lenyap sampai kekaisaran Romawi terkalahkan oleh dunia beradab. Pentingnya Romawi dalam sejarah konstitusionalisme terletak pada fakta bahwa peranan konstitusinya dalam Dunia Kuno dapat dapat diperbandingkan dengan peranan konstitusi Inggris dalam dunia modern. Awalnya, konstitusi Romawi merupakan sebuah instrumen pemerintahan yang sangat mantap, walaupun tidak ditemukan dalam bentuk tertulis seperti konstitusi Inggris. Konstitusi Romawi terdiri dari sekumpulan Presiden yang dibawa dalam ingatan seseorang atau tercatat secara tertulis, kumpulan keputusan pengacara atau negarawan, kumpulan adat-istiadat, kebiasaan, pengertian, dan keyakinan yang berhubungandengan metode pemerintahan, disatukan sejumlah tertentu undang-undang. Mula-mula Romawi adalah sebuah monarki, tetapi kemudian raja-rajanya diturunkan dengan paksa. Sekitar 500 SM., republik mulai muncul disusul dengan perebutan kekuasaan antar golongan (Patricianbangsawan dan Plebeisans-buruh petani) yang berlangsung lama dan berakhir sekitar tahun 300 SM., dengan ditetapkannya persamaan hak rakyat jelata yang dilindungi oleh para pejabat yang dipilih khusus untuk itu yang disebut Tribunes. Dalam konstitusi republik ini. Ada tiga elemen pemerintahan yang diharapkan dapat saling memeriksa dan mengimbangi (balance and check) satu sama lain. Yang pertama adalah elemen monarki (diserahkan dari tangan raja) yang memanifestasikan dirinya dalam bentuk jabatan penasihat. Jabatan penasihat ini ada dua dan dipilih setiap tahun, masing-masing memiliki hak untuk memveto satu sama lain. Elemen kedua adalah elemen aristokratis yang diwujudkan dalam bentuk Senat, sebuah majelis yang pada suatu masa memiliki kekuasaan legislatif yang sangat besar. Elemen ketiga adalah elemen demokratis yang perupa pertemuan-pertemuan rakyat

11

dalam tiga jenis konvensi yang dibagi berdasarkan tanah atau rakyat (cury, centry, atau suku bangsa). Dari

konstitusi

Romawi

Kuno

terlihat

konstitusi

modern

dewasa

ini

melestarikannya, misalnya dipertahankannya kekuasaan legislatif seperti di negara-negara modern dewsa ini. 3. Amerika Serikat Amerika Serikat merupakan Negara yang saat ini dikenal sebagai Negara kampium demokrasi. Warga negaranya mayoritas berasal dari Inggris dan Eropa Kontinental (Belanda, Perancis, Jerman, Irlandia, Skotlandia, dan Swedia). Sebagai Negara besar yang didirikan pada tahun 1774 serta merdeka dari jajahan Inggris tahun 1776 melalui pernyataan yang terkenal yaitu Declaration of Independence. Pada tahun1777, Negara ini menyusun suatu landasan kerjasama bagi ketiga belas daerah jajahannya dalam bentuk Articles of Confederation. Menurut aturan ini sistem pemerintahan dilakukan oleh suatu badan yang disebut congress yang diberi kekuasaan untuk bertindak atas nama konfederasi. Namun demikian bukan berarti keputsan sepenuhnya ditangan kongres, akan tetapi keputusan itu baru bisa dilaksanakan jia disetujui oleh sekurang-kurangnya 9 dari 13 Negara. Untuk maksud membuat perubahan mereka membentuk suatu badan yang diberi nama constittional convertion yang bertugas menyiapkan konstitusi bagi negara yang hendak melakukan kerjasama lebih erat. Badan ini beranggota 55 orang mewakili 13 Negara yang bergabung. Dalam melakukan perubahan Amerika telah banyak melakukan perubahan (amandemen) dengan memunculkan beberapa syarat: a. 2/3 dari badan perwakilan rakyat negara-negara bagian dapat mengajukan usul agar dijadikan perubahan terhadap perubahan konstitusi Amerika Seriakt b. Untuk keperluan perubahan konstitusi tersebut dewan perwakilan rakyat federal harus memanggil sidang konvensi

12

c. Konvensi isilah yang melaksanakan wewenang merubah konstitusi.11

4. Unisoviet Pada pasal 146 konstitusi Stalin menyatakan, yang isinya: pertama, wewenang untuk mengubah konstitusi RSUS berada ditangan Soviet tertinggi RSUS, kedua, keputusan yang berisi perubahan konstitusi adalah sah apabila disetujui oleh sekurangkurangnya dua pertiga dari masing-masing kamar Soviet tertinggi RSUS. Prosedur yang lebih lengkap adalah: a. Apabila ada rencana untuk mengubah konstitusi, maka harus dibentuk panitia konstitusi oleh Soviet tertinggi. b. Panitia tertinggi ini harus selalu diketuai oleh tokoh serta orang terkuat Partai Komunis Unisoviet c. Rancangan perubahan baru yang disusun oleh panitia konstitusi itu dilaporkan kepada presidium Soviet tertinggi untuk menyetujui (diterima/ditolak) d. Apabila rancangan itu teah diterima, maka kemudian diumumkan kepada rakyat Soviet untuk didiskusikan e. Setelah didiskusikan, rakyat melalui organisasi masyarakat dapat mengajukan usul-usul perubahan. f. Usul perubahan selanjutnya disampaikan kepada panitia konstitusi, yang kemudian disempurnakan rancangan tersebut g. Rancangan tersebut dilaporkan kepada Soviet tertinggi untuk ditetapkan sebagai bagian dari konstitusi RSUS.12 5. Belanda Perubahan konstitusi kerajaan Belanda terjadi beberapa kali yaitu pada tahun 1814, 1848, dan 1972. Masalah perubahan konstitusi kerajaan ini diatur dalam Bab (Hoofdstuk) XIII da terdiri dari 6 pasal yaitu pasal 193 sampai pasal 198. Cara yang dilakukan dalam

11 12

Ibid. Hlm 127. Ibid. Hlm 128.

13

rangka perubahan itu adalah memperbesar jumlah anggota staten general parlemen sebanyak dua kali lipat. Keputusan tentang perubahan atau penembahan tersebut adalah sah apabila disetujui oleh sejumlah suara yang sama dengan dua pertiga dari yang hadir, akan tetapi dalam Grondwet (undang-undang dasar) Belanda tahun 1815 prosedur diatas diperberat, yaitu memenuhi kuorum yang sekurang-kurangnya setengah dari anggota sidang staten general ditambah satu (UU 1814 pasal 144). Dengan demikian perubahan undang-undang dasar adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah jumlah anggota sidang staten general.13 H. Perubahan dan Amandemen Konstitusi di Indonesia 1. Masa Orde Lama (5 Juli 1959-1966) Karena situasi politik pada sidang konstituante 1959 banyak tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar, menggantikan UUDS 1950 yang berlaku pada saat itu.14 Sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959, negara Indonesia berdasarkan UUD 1945. Masa ini disebut masa Orde Lama, banyak pula terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan. Sistem penmntahan dijalankan tidak sesuai dengan UUD 1945. Penyimpangan-penyimpangan itu ialah diantaranya: a. Presiden mengangkat ketua dan wakil ketua DPR, MPR, dan MA serta wakil ketua DPA menjadi Menteri Negara. b. MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. c. Presiden mengeluarkan produk hukum yang setingkat undang-undang tanpa persetujuan DPR. d. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu karena berselisih dengan pemerintah mengenai RAPBN untuk tahun 1961. Dan pada saat itu, DPR menolak mengesahkan RAPBN tersebut. Kemudian Presiden membentuk DPRGR (DPR Gotong Royong) melalui penpres no.4 tahun 1960 sebagai ganti dari DPR yang dibubarkan sejak 5 Maret 13 14

Ibid. Hlm 129. http://bagusesupono.blogspot.co.id/2013/11/perubahan-konstitusi-indonesia.html

14

1960. Komposisi keanggotaan DPRGR tidak didasarkan atas pertimbangan kekuatan partai yang dihasilkan pemilu tetapi diatur sedemikian rupa oleh presiden. Masa orde lama berakhir dengan adanya pemberontakan G30SPKI dan rakyat menuntut perbaikan-perbaikan dalam penyelenggaraan negara yang otoriter karena pada masa ini dipaksakan doktrin seolah-olah negara dalam keadaan revolusi dan presiden sebagai kepala negara otomati menjadi pimpinan besar revolusi, sehingga dengan hal-hal diatas lahirlah TRITURA (Tiga Tuntutan Rakyat). Dalam keadaan kacau itu presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau Supersemar kepada Letjen Soeharton berdasarkan surat perintah itu Letjen Soeharto atas nama Presiden/ Panglima Tertinggi ABRI/ Mandataris MPRS menandatangi Keputusan Presiden No, 113/ 1966 tertanggal 12 Maret 1966 yang menyatakan pembubaran PKI. Untuk mengakhiri kemelut politik tersebut, pada tanggal 7-12 Maret 1967 diselenggarakan

sidang

istimewa

MPRS

dengan

tema

utama

mengenai

pertanggungjawaban presiden selaku mandataris MPRS. Dalam sidang itu MPRS menilai presiden Soekarno tidak dapat memenuhi pertanggungjawaban konstitusionalnya selaku mandataris MPRS, khusunya yang menyangkut kebijakan menghadapi G30S. Oleh karena itu, MPRS mengeluarkan ketetapan No. XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintah negara dari Presiden Soekarno dan mengangkat Jendral Soeharto sebagai pejabat presiden hingga dipilihnya presiden oleh MPRS hasil pemilu. Selanjutnya, dalam sidang umum V MPRS tanggal 21 Maret 1968, Soeharto diangkat menjadi presiden RI untuk masa 5 tahun (1968-1973) 2. Masa Orde Baru (11 Maret 1966-21 Mei 1998) Setelah orde lama runtuh, pemerintah baru terbentuk yang diberi nama Orde Baru. Pada masa ini pemeritah menyatakan dan bertekad akan menjalankan UUD 1945 Dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Dalam upaya untuk mewujudkan hal itu pemerintah Soeharto mengadakan pemilihan umum pada tahun 1Badan Permusyawaratan / Perwakilan rakyat. Pemerintah yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 ini menghasilkan lembagalembaga negara dan pemerintah yang tidak sementara lagi.MPR kemudian menetapkan GBHN, memilih presiden dan wakil presiden dan memberi mandat kepada presiden terpilih untuk melaksanakan GBHN. Sejak itu mekanisme 5 tahunan berjalan dengan teratur dan stabil, sebab sepertiga anggota MPR dikontrol dengan pengangkatan. 15

Setelah meninjau sejarah pertikaian antara kaum komunis dan kaum islam dalam spektrum politik pemerintah ORBA berupaya meredakan konflik tersebut dengan membangun konsep “Demokrasi Pancasila” yang sebenarnya otoriter dengan angkatan bersenjata menjadi intinya. Pada masa Orde Baru, selain kekuasaan eksekutif,kekuasaan legislatif dan yudikatif juga berada di bawah presiden. Pembangunan di segala bidang dengan prioritas pertumbuhan ekonomi malah menghasilkan ketidak merataan pendapatan. Ada segelintir orang yang menguasai dua per tiga GNP Indonesia sehingga semakin dalam jurang pemisah antara si miskin dan si kaya.Sementara itu pihak lain yaitu pemerintah dan penguasa menjalin kerjasama yang menguntungkan pribadi dan keluarga pejabat. Apabila menengok kembali tekad awal dari pemerintahan orde baru yang akan menjalankan UUD 1945 secara murni dan konsekuen agaknya masalah diatas sangat bertentangan dengan hal itu. Yang terjadi justru dalam pelaksanaannya malah menyimpang dari pancasila dan UUD 1945 yang murni. Dalam masalah diatas tadi terjadi pelanggaran pasal 23 mengenai hal keuangan. Kareena hhutang para komlomerat atau private debt dijadikan beban rakyat Indonesia atau publik debt. Selain terjadi pelanggaran pasal 23,pasal 33 mengenai kesejahteraan sosial khususnya pada pasal 33 ayat 3 “ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat” akan tetapi pemerintah malah memberi kekuasaan pada pihak swasta untuk menghancurkan hutan dan sumber alam kita. Pada sisi yang berbeda dalam hal kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang telah diatur pada pasal 28 juga dilanggar, hal ini dapat kita lihat dengan adanya pembedelan massa serta pembunuhan yang dilakukan kepada orangorang yang kritis terhadaap kebijakan-kebijakan pemerintah. Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat “sakral”, diantara melalui melalui sejumlah peraturan: Ketetapan MPR No: I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa PMR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya. Ketetapan MPR No : IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus meminta pendapat rakyat melalui referendum. Undangundang No 5 tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakan pelaksanaan TAP MPR No.IV/MPR/1983. 16

Krisis moneter tahun 1997 berdampak pula terhadap kehidupan sosial dan politik sehingga terjadi krisis kepercayaan dan krisis politik. Pada awal tahun 1998 keadaan negara semakin tidak menentu dan krisis ekonomi tidak ditemui titik terang penyelesaiaannya. Akibatnya aksi mahasiswapun menjadi semakin marak menuntut pengunduran diri presiden Soeharto hingga terjadilah peristiwa trisakti. Dan pada 21 Mei 1998 pukul 09.00 WIB di gedung istanta merdeka, presiden soehaarto menyatakan mengundurkan diri dari jabatan presiden. Dengan demikian berakhirlah masa kekuasaan Orde Baru selama tiga puluh dua tahun. 3. Masa Reformasi Setelah Soeharto turun, BJ Habibie naik menjadi presiden. Karena dianggap hanya sebagai tokoh transisi, ia dapat berusaha mengurusi transisi itu sebagai tugas yang istimewa sehingga perannya dikatakan berhasil. Prakarsa awalnya, adalah mewujudkan reformasi politik. Setelah berunding bersama MPR dan DPR saat itu hasilnya adalah Sidang Istimewa MPR pada Desember 1998. Sidang itu antara lain menghasilkan keputusan memberi mandat pada presiden untuk menyelenggarakan Pemilu pada tahun 1999. Partai-partai baru mulai bermunculan untuk memperebutkan kursi DPR dalam pemilu 1999 tersebut yang diikuti oleh 48 parati. Pemilu 1999 adalah pemilu paling demokratis bila di bandinngkan pemilu-pemilu jaman ORBA. Sidang MPR pasca pemilu 1999 pemilih presiden KH. Abdurrahman Wahid dan wakil presiden megawati Soekarno Putri. Pada era reformasi ini gagasan untuk melakukan amandemen atas UUD 1945 semakin menguat karena adanya tuntutan dari mahasiswa untuk mengamandemen UUD 1945,bahkan beberapa partai politik mencantumkan ”amandemen” di dalam program perjuangan dan platform politiknya. Tidak sedikit pula pakar hukum tata negara, dan politik yang menimpakan kesalahan kepada UUD 1945 berkenaan dengan krisis nasional yang kini sedang menimpa bangsa Indonesia. Di antara mereka bahkan ada yang mengusulkan dilakukannnya perbaikan total atas konstitusi dengan mengubah UUD 1945 dan bukan hanya dengan amandemen yang sifatnya tambal sulam saja. Alasan pada masa reformasi menuntut dilakukannya amandemen atau perubahan terhadap UUD 1945 antara lain : Fundamen ketatanegaraan yang dibangun dalam UUD 1945 bukanlah bangunan yang demokratis.

17

Pada masa ORBA, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu “luwes” (sehingga dapat menimbulkan multitafsir) serta kenyataan perumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Tujuan perubahan UUD waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum. Hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Keberadaan UUD 1945 yang selama ini disakralkan, dan tidak boleh diubah kini telah mengalami beberapa perubahan. Tuntutan perubahan terhadap UUD 1945 itu pada hakekatnya merupakan tuntutan bagi adanya penetapan ulang terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Atau dengan kata lain sebagai upaya memulai ”kontrak sosial” baru antara warga negara dengan negara menuju apa yang dicita-citakan bersama yang dituangkan dalam sebuah peraturan dasar yaitu sebuah konstitusi. Terkait dengan pelaksanaan UUD 1945, ada hal yang sangat penting dalam sidang MPR 1999 tersebut. Kesepakatam politik seluruh anggota MPR untuk mengamandemen secara bertahap pasal-pasal di dalam UUD 1945 agar lebih klengkap, lebih jelas ( tidak multi interpretable)dan sesuai dengan dinamika masyarakat serta perkembangan jaman. Sedangkan pembukaan UUD 1945 dan konsep negara kesatuan sebagaimana termaktub di dalam pasal 1 ayat 1 tidak akan diubah. Sistem dan Bentuk Perubahan Konstitusi periode diberlakukannya UUD’45 sampai Amandemen Perubahan, tambahan dan penyempurnaan UUD 1945 dapat dilaksanakan melalui pasal 37 UUD 1945 yaitu oleh MPR berdsarkan ketentuan tersebut itu pula, maka yang dapat dilakukan oleh MPR berdasarkan haknya sebagaimana ditentukan dalam pasal 37 UUD 1945 adalah merubah, menambah, atau menyempurnakan UUD 1945. Sejak berlakunya lagi UUD 1945 berdasarkan dekrit presiden 5 Juli 1959, ternyatalah bahwa UUD’45 tersebut tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen sehingga banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan, antara lain banyak lembaga-lembaga negara sebagaimana di kehendaki UUD’45 masih bersifat sementara, juga lembaga-lembaga tersebut belum atau tidak berfungsi sebagaimana di tentukan dalam UUD.

18

4. Sistem dan Bentuk Perubahan Konstitusi Dari Diberlakukannya Kembali UUD 1945 Sampai Amandemen UUD 1945 I,II,III, dan IV. Sistem perubahan konstitusi di Indonesia menganut sistem constitutional amandement yaitu perubahan tidak dilakukan langsung terhadap UUD lama, UUD lama masih tetap berlaku, sementara bagian perubahan atas konstitusi tersebut merupakan adendum/ sisipan dari konstitusi yang asli (lama). Oleh karena itu, yang diamandemen merupakan / menjadi bagian dari konstitusi yang asli. Hal ini terdapat pada konstitusi kita, bahwa selama periode diberlakukannya kembali UUD ’45 sampai dengan amandemen UUD ‘45 I,II,III, IV, banyak pasal yang diamandemen. Dalam mengamandemen UUD ’45, konstitusi lama masih berlaku sedangkan hasil dari perubahan disisipkan menjadi bagian dari konstitusi yang asli. Perubahan tentang UUD ’45 sudah bisa diramal oleh para penyusunnya. Para penyusun UUD ’45 menyadari bahwa UUD ’45 disusun dalam waktu yang singkat kurang lebih 49 hari. Jadi dimungkinkan tata cara perubahan untuk penyempurnaan, bahkan kehendak untuk dikemudian hari untuk membuat suatu UUD baru. Soekarno mengutarakan bahwa UUD ’45 merupakan UUD kilat. Dengan adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka konstitusi Negara Indonesia kembali memberlakukan UUD 1945. Walaupun diberlakukan kembali UUD ’45, ternyata UUD ’45 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Sehingga banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan, maka tuntutan untuk merubah konstitusipun mulai banyak. Kondisi politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain yang senantiasa berubah, juga mewajibkan untuk menyesuaikan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga konstitusi perlu diubah jika tidak sesuai dengan kemauan masyarakat. Dorongan untuk mengubah dan memperbaharui UUD 1945 juga dikarenakan UUD 1945 sebagai subsistem tatanan konstitusi dalam pelaksanaannya, tidak berjalan sesuai dengan “staatsidee” mewujudkan Negara berdasarkan konstitusi seperti tegaknya tatanan demokrasi, Negara berdasarkan atas hukum yang menjamin hal-hal seperti hak asasi manusia, kekuasaan kehakiman yang merdeka, serta keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Justru yang terjadi adalah etatisme dan otoriterisme yang menggunakan UUD ’45 sebagai sandaran. Amandemen terhadap UUD ’45 tidak terutama ditentukan oleh ketentuan hukum yang mengatur tata cara perubahan, tetapi lebih ditentukan oleh berbagai kekuatan politik dan social yang dominan pada saat-saat tertentu.

19

UUD ’45 menampilkan keunikan yang tidak lazim dijumpai pada sistem UUD di Negara-negara lain. Keunikan itu antara lain mengenai Penjelasan dan aturan Tambahan. Belum pernah dijumpai ada UUD yang mempunyai penjelasan seperti UUD ’45. Bahkan penjelasan itu dimuat dan diumumkan dalam Berita Republik (1946) dan Lembaran Negara (1959) bersama-sama pasal-pasal dalam UUD. Penjelasan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara. Keunikan-keunikan ini terjadi akibat dari sifat UUD yang kilat, sehingga baik isi maupun penyusunannya kurang memperhatikan syarat, unsur, dan asas-asas pembuatan suatu undang-undang yang baik. Pada saat ini tidak semua aturan peralihan dalam UUD ’45 masih berlaku, dikarenakan baik objek, kewenangan atau sasaran yang hendak dicapai tidak ada lagi/ waktunya sudah lampau. Demikian pula aturan tambahan, sebagai aturan temporer, aturan tambahan hanya berlaku sesuai dengan ketentuan dalam UUD ’45. Cara perubahan konstitusi di Indonesia menganut formal amandemen yaitu perubahan konstitusi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam konstitusi yang bersangkutan. Di Indonesia, tentang tata cara perubahan konstitusi tercantum dalam UUD ’45 pasal 37 dimana ada badan yang berwenang menetapkan dan merubah UUD yaitu MPR. Berdasarkan pasal 37 UUD 1945, tata cara perubahan UU di Indonesia sebagai berikut: a. Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. b. Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. c. Untuk mengubah pasal-pasal UUD, siding MPR dihadiri oelh sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. d. Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya limapuluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR.

20

BAB III PENUTUP A. Kesimpulan 

Konstitusi adalah sejumlah aturan-aturan dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan termasuk dasar hubungan kerjasama antara Negara dan masyarakat dalam kontek kehidupan berbangsa dan bernegara.



Konstitusi sangatlah penting bagi suatu negara karena berfungsi untuk membatasi kekuasaan yang dimiliki para penguasa agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam menjalankan kekuasaan.



Secara Umum, konstitusi yang dapat dikatakan demokratis mengandung prinsipprinsip dasar demokratis dalam kehidupan bernegara.



Latar belakang terbentuknya konstitusi (UUD’45) bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dikemudian hari,



Perubahan konstitusi pada umumnya memiliki dua model, yaitu “perubahan” (amandemen), dan “pembaharuan” atau “penggantian” (renewal).

B. Saran Makalah ini tentunya belum sempurna. Kami menyadari masih ada kekurangan baik dari segi redaksi maupun penyampaian materi karena kami hanya manusia yang tak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, kami menerima kritik disertai saran yang membangun demi pembelajaran dan perbaikan makalah kami di waktu yang akan datang. Terima kasih.

21