Australia Goverment Print.docx

PERKEMBANGAN MENUJU RESPONSIBLE GOVERNMENT (Tugas sebagai syarat mengikuti mata kuliah Sejarah Australia dan Oceania) Dosen Pengampu: 1. Yustina Sri Ekwandari, S.Pd.,M.Pd. 2. Valensy Rachmedita,S.Pd.,M.Pd.

Oleh Kelompok 4 1. Ririn Novita Sari

1713033003

2. Resti Apriyana

1713033011

3. Ulfa Diana

1713033033

4. Bagus Anggoro

1753033003

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG 2019

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur penyusun panjatkan atas kehadirat Allah Swt, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kelompok 2 dapat menyelesaikan tugas makalah dalam mata kuliah Sejarah Australia dan Oceania yang berjudul “Perkembangan Menuju Responsible Government”. Atas dukungan moral dan materil, kami banyak mengucapkan terimakasih kepada pihak pihak yang telah membantu yang diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Orang tua, saudara serta keluarga yang telah memberikan dukungan serta do’a. 2. Ibu

Yustina

Sri

Ekwandari,

S.Pd.,M.Pd..

dan

Ibu

Valensy

Rachmedita,S.Pd.,M.Pd. . selaku dosen pada mata kuliah Sejarah Australia dan

Oceania,

yang

telah

membimbing

dan

membantu

dalam

menyelesaikan makalah ini. 3. Serta teman-teman dari program studi Pendidikan Sejarah yang telah memberikan dukungan serta semangat selama proses pembuatan makalah ini. Penyusun menyadari bahwa makalah ini

jauh dari kata sempurna. Sehingga

penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun, agar kami kelompok 4 dapat memperbaikinya. Dan apabila ada salah dalam penulisan kata maupun gelar, penulis memohon maaf yang sebesar besarnya.Akhir kata penulis ucapkan terimakasih dan semoga makalah ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi setiap pembaca. Bandarlampung, Maret 2019 Kelompok 4 ii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...................................................................................... ……. KATA PENGANTAR ................................................................................... …….i DAFTAR ISI .......................................................................................... …………ii BAB I PENDAHULUAN ..............................................................................…….1 1.1 Latar Belakang ...........................................................................................……1 1.2 Rumusan Masalah ..............................................................................................2 1.3 Tujuan ...............................................................................................................2 BAB II ISI .......................................................................................................……3 2.1.Pembentukan Legislative Council……………………………………………..3 2.2. Responsible Government di Australia………………………………………..5 2.3.The Era of Responsible Government Bagan. ………………………………....8 2.4. Kehidupan politik dalam Australia………………………………………...…9 2.5. Konstitusi Australia………………………………………………………….10 2.6. Konstitusi dan Referendum………………………………………………….12 2.7. Lembaga Eksekutif dan Parlemen………………………………………..….14

BAB III PENUTUP…………………………………………………………….15 3.1.Kesimpulan…………………………………………………………………..15 DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………….16

iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Australia, atau lebih tepatnya Persemakmuran Australia adalah sebuah Negara dibelahan selatan yang terdiri dari daratan utama yaitu benua Australia, Pulau Tasmania, dan berbagai pulau kecil di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Benua yang bertetanggaan dengan Indonesia, Timor Leste, dan Papua Nugini, di sebelah utara bertetanggaan dengan kepulauan Solomon, Vanuatu, di timur laut dengan Kaledonia Baru, dan di tenggara dengan Selandia Baru. Awalnya, pada tahun 1606 untuk pertama kalinya seorang bangsa Belanda yang bernama Willem Janszoon atau lebih dikenal dengan Willem Jansz berhasil menemukan garis pantai di benua Australia dan berhasil singgah di kawasan Teluk Carpentaria, untuk yang pertama kalinya. Kemudia dilanjutkan dengan seorang bangsa Belanda yang bernama Abel Tasman pada tahun 1644 yang berhasil menemukan pulau Tasman dan Selandia Baru, dan yang terakhir James Cook pada 1770, seorang bangsa Inggris yang berhasil menemukan Pantai Timur Australia yang lebih subur dan Selandia Baru yang terdiri dari dua pulau utara dan pulau selatan. Pada tahun 1606, benua Australia sudah mulai dihuni oleh para Imigran yang berasal dari benua Eropa ( Belanda ), namun di akhir abad ke-18, Inggris mulai menduduki benua ini dan menjadikannya sebagai tempat pembuangan para pelaku kriminal. Pada pertengahan abad ke-19, ditemukan tambang emas di Australia sehingga benua itu pun semakin ramai di datangi para Imigran, sejak itu pula para Imigran tersebut mulai memperjuangkan kemerdekaan untuk mengatur sendiri Australia, terlepas dari kontrol Inggris. Sehingga sekarang ini, Australia tergabung dalam Negara Persemakmuran Inggris. Pada 1 Januari 1901, keenam koloni Australia berubah menjadi Federasi dan didirikannlah Persemakmuran Australia.

1

Sejak zaman federasi, Australia telah menggunakan system politik Demokrasi Liberal yang stabil dan menjadi bagian dari dunia persemakmuran. 1.2.Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pembentukan Legislative Council pada Australia? 2. Bagaimana era responsible government pada Australia? 3. Apakah kehidupan konstitusi dan referendum di Australia dapat berjalan?

1.3.Tujuan Penulisan Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat diketahui penyusun memiliki tujuan sebagai berikut: 1. Mengetahui pembentukan Legislative Council pada Australia 2. Menambah pengetahuan mengenai era responsible government pada Australia 3. Mengetahui kehidupan konstitusi dan referendum di Australia dapat berjalan atau tidak.

2

BAB II PEMBAHASAN 2.1. Pembentukan legislative Council Sejalan dengan perkembangan koloni New South Wales, seperti disinggung di atas, semakin banyak juga orang-orang lnggris yang tidak berstatus tahanan berimigrasi kesana. Pada mulanya mereka ini dirangsang oleh pemerintah Inggris dengan memberikan tanah dan pekerja. Akan tetapi lama kelamaan, orang-orang Inggris pemilik modal banyak juga yang dengan sengaja pindah kesana bersama modalnya; untuk mengadu nasib di daerah koloni itu, mereka ini dikenal dalam sejarah Australia sebagai “Free Settlers”. Jumlah mereka ini semakin lama semakin bertambah, sehingga lama kelamaan sifat koloni itu berubah, tidak lagi semata-mata sebagai tempat pembuangan ( penal settlement). (Iskandar 2011:67)

Dilihat dari sifat pemerintahannya, Lachian Macquarie merupakan “tyrant" (orang-orang yang memegang kekuasaan ditangannya sendiri) terakhir di New South Wales. Selama masa pemerintahannya, dia mengalami banyak tantangan dari para free settlers, yang menghendaki adanya campur tangah mereka dalam pemerintahan. Terhadap tantangan ini

Marquarie dengan tegas mengatakan

bahwa daerah itu adalah "Convist Settlement”, dan dia tidak menghendaki suatu dewan apapun yang mendampingi gubernur dalam pemerintahan. Selain itu, pertentangan

menjalankan roda

Marquarie dengan para free settlers

semakin meruncing karena sikap gubernur itu yang lebih mengutamakan kepentingan para "emancipists" (orang-orang tahanan yang telah dibebaskan dan dipersamakan haknya dengan free settlers) daripada kepentingan free settlers. Betapapun banyaknya pengaduan-pengaduan yang dikirimkan beberapa free settlers itu ke Inggris tentang ketidakpuasaan mereka terhadap pemerintahan Marquarie, namun sampai pada akhir masa jabatan Marquarie, mereka tidak berhasil untuk mendapatkan bagian dalam pemerintahan. Marquarie meletakkan

3

jabatannya pada tahun 1821, dan dia digantikan oleh Brisbane. Sementara itu, tuntutan penduduk koloni itu agar mereka mendapat bagian dalam pemerintahan sesuai dengan kehidupan demokrasi di Inggris sendiri, semakin santer. Perjuangan mereka ini nampaknya bukanlah peljuangan yang sia-sia, dan bukan pula perjuangan yang tanpa dasar. (Iskandar 2011:69)

Pada tahun 1823. pemerintah Inggris megeluarkan suatu undang-undang yang menetapkan pembentukan “Legislative Counchil” untuk daerah koloni itu. Di dalam undang~undang itu ditetapkan bahwa jumlah anggota counchil itu minimum lima orang dan maksimum tujuh orang, keanggotaannya adalah berdasarkan penunjukan gubemur. Selain pembentukan legislative tersebut, di dalam undang-undang itu juga ditetapkan pembentukan “Suprema Court” dan sistem pengadilan “jury" untuk menggantikan sistim pengadilan di mana kekuasaan dan keputusan berada di tangan hakim atau pendiri militer. Dalam praktek sehati-hari, Legislative Counchil ini belum mempunyai pengaruh besar, masih merupakan “Dewan Penasehat”. Dalam tahun 1828, pemerintah lnggris mengeluarkan lagi suatu undang-undang yang berisi penambahan jumlah anggota Legislative Counchil menjadi 15 orang Keanggotaannya masih berdasarkan penunjukan gubernur, namun dewan ini telah mempunyai hak veto. Dalam tahun 1842, dikeluarkan kembali undang-undang yang berisi penambahan jumlah counchil itu menjadi 36 orang. qui jumlah sebanyak 36 orang itu, hanya l2 orang yang ditunjuk gubernur, sedangkan yang 24 orang lagi dipilih. oleh rakyat Sementara itu koloni baru Iahir dan memisahkan diri secara administrative dari Iilew South Wales. Koioni-koloni baru itu (Tasmania, South of Australia) juga memiliki Legislative Counchil seperti yang ada di New South Wales. Dewan yang berjumlah 36 orang ini mempunyai hak membendung kekuasaan gubernur. Dalam tahun 1850 suatu undang-undang baru dikeluarkan lagi yang berlaku bagi koloni-koloni di Australia. Undang‘ undang itu disebut “Australian Colonies Govemment Act” yang menetapkan antara lain:

4

1. Victoria dilepaskan dari New South Wales, dan kepada setiap koloni di Australia itu diberikan hak membentuk Lagislative Counchil seperti di New South Wales, kecuali koloni Western Australia 2. kepada setiap koloni diberikan hak untuk menetapkan sendiri bentuk pemerintahan yang dikehendakinya. Kemudian meneruskannya kepada Parlemenn Inggris untuk diundangkan. (Iskandar 2011:71)

2.2.Responsible Government di Australia Secara umum dapat dibedakan tiga sistem pemerintahan demokrasi, yakni sistem presidensial (presidential systems), sistem parlementer (parliamentary systems), dan sistem semi-presidensial (semipresidential systems) . Sistem presidensial berlaku di Amerika Serikat, sebagian besar negara-negara Amerika Latin, dan juga Filipina di Asia Tenggara serta Korea Selatan di Asia Timur. Sistem parlementer berlaku di Inggeris dan pada umumnya negara-negara jajahan Inggris seperti Australia dan India. Dikutip dari jurnal.penelitian.politik com (Nina Andriana 2014:103).. Sistem pemerintahan Australia adalah demokrasi parlementer. Hal ini berarti semua warga Australia terlibat dalam cara negara diperintah. Kekuasaan pemerintah datang dari rakyat Australia karena warga negara Australia secara berkala memberikan suara bagi orang-orang untuk mewakili mereka di parlemen. Dalam demokrasi parlementer, para wakil di parlemen harus memberikan pertanggungjawaban keputusan-keputusan yang mereka buat kepada rakyat lewat pemilihan. Sistem parlementer demokrasi Australia didasarkan sistem Inggris, yang telah dikembangkan selama berabad-abad. parlemen Australia diatur dalam Section 1 konstitusi Australian yang menyatakan bahwa parlemen Australia terdiri dari 3 komponen utama, yakni dikutip dari (Andi Sitti Rohadatul Aisy 2016:1-2): 1. Ratu Inggris, dalam hal ini direpresentasikan oleh Gubernur Jenderal; 2. Senat; dan 3. House of Representative (HoR)

5

Keterangan: a. Konstitusi Konstitusi Australia menetapkan peraturan dan tanggung jawab pemerintah serta menjabarkan wewenang dari ketiga cabang pemerintahan - legistalif, eksekutif dan yudikatif. Badan legislatif berisi parlemen - yakni badan yang mempunyai wewenang

legislatif

untuk

membuat

undang-undang.

Badan

Eksekutif

melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif, sementara badan yudikatif memastikan berfungsinya pengadilan, dan pengangkatan serta pemberhentian hakim. Fungsi pengadilan ialah menafsirkan semua hukum, termasuk di antaranya Konstitusi Australia, dan menegakkan supremasi hukum. Konstitusi hanya boleh diubah melalui jajak pendapat (Www. Australia Portal Chart.com)

6

b.Monarki Konstitusional Australia Australia dikenal sebagai negara Monarki Konstitusional. Ini berarti Australia adalah negara yang mempunyai raja atau ratu sebagai kepala negara yang wewenangnya dibatasi oleh Konstitusi/UUD. Kepala negara Australia ialah Ratu Elizabeth II. Meskipun ia juga adalah Ratu Inggris, jabatan ini sedikit terpisah, baik dalam hukum maupun praktek pemerintahan/konstitusional. Dalam kenyataannya, Ratu tidak mempunyai peranan apapun dalam sistem politik Australia dan hanya berfungsi sebagai simbol/tokoh. Di Australia, Ratu secara resmi diwakili oleh seorang Gubernur Jenderal yang diangkat oleh Ratu atas usulan Perdana Menteri Australia. Ratu tidak mempunyai peranan apapun dalam tugas keseharian Gubernur Jenderal. c.Gubernur Jenderal dan Gubernur/ Kepala Negara Bagian Meski diakui Gubernur Jenderal adalah wakil Ratu Inggris di Australia, posisinya tidak harus mengikuti arahan, pengawasan ataupun hak veto dari Ratu dan Pemerintah Inggris. Dalam UUD/Konstitusi, wewenang dan tugas Gubernur Jenderal termasuk memanggil,

menghentikan

sidang

badan

pembuat

undang-undang,

dan

membubarkan parlemen, menyetujui rancangan peraturan, mengangkat menteri, menetapkan departemen-departemen dalam pemerintahan, serta mengangkat hakim. Namun, berdasarkan konvensi, Gubernur Jenderal hanya bertindak atas permintaan para Menteri dalam hampir semua permasalahan. Figur yang diangkat untuk posisi Gubernur Jenderal dipilih berdasarkan pertimbangan Pemerintah. Keenam Gubernur negara bagian melaksanakan peran yang sama di daerah mereka masing-masing. (Www. Australia Portal Chart.com) d.Pemerintahan Persemakmuran/ Federasi atau Pemerintah Pusat Parlemen tingkat pusat bersifat bikameral, yakni mempunyai dua kamar: House of Representatives atau Majelis Rendah/DPR dan Senat atau Majelis Tinggi. Keduanya bertanggung jawab menetapkan UU berskala nasional seperti:

7

perdagangan, perpajakan, imigrasi, kewarganegaraan, jaminan sosial, kerjasama industri dan hubungan luar negeri. Rancangan UU/Peraturan Pemerintah harus disahkan oleh kedua majelis sebelum sebelum menjadi UU/Peraturan Pemerintah. DPR (House of Representatives), mengusulkan sebagian besar rancangan UU/Peraturan Pemerintah. Majelis ini beranggotakan 148 anggota yang dipilih melalui pemilu, di mana setiap anggota mewakili sekitar 80.000 suara. Partai politik yang mempunyai kursi terbanyak di majelis rendah berhak membentuk pemerintahan. e.Pemerintah Negara Bagian dan Teritori Hal-hal yang tidak diatur oleh Pemerintah Federasi merupakan tanggung jawab Pemerintah Negara Bagian dan Teritori. Setiap negara bagian dan teritori mempunyai parlemen dan peraturan perundangan-undangan (akta parlemen) sendiri (yang dapat diamandemen parlemen setempat) tetapi mereka juga tetap terikat konstitusi negara. Bilamana suatu UU/Peraturan Negara Bagian masih berada di bawah wewenang konstitusional Federasi, maka UU/Peraturan Pemerintah Federasi berlaku di atas wewenang UU/Peraturan negara bagian. Semua Parlemen negara bagian kecuali Queensland, bersifat bikameral yakni mempunyai majelis rendah dan majelis tinggi. Sementara parlemen dari dua teritori (Northern Territory dan Australian Capital Territory) hanya memiliki satu majelis. (Www. Australia Portal Chart.com)

2.3.The Era of Responsible Government Bagan. Berdasarkan Australian Colonies Government Art 1850 ini, Iahirlah koloni-koloni yang bersifat otonom di Australia yang satu dengan yang lain saling terpisahpisah. 1. New South Wales -----1788 ------1855 2. Victoria -----1835 ------1856 3. Tasmania -----1 804 ----' «1856

8

4. South of Australia -----1836 ------1856 5. Queennsland -----1 842 ------1859 6. Western Australia ------1829 ------1890 Pada saat Iahimya .koloni-koloni yang bersifat dan berpemerintahan otonom di Australia itu, rupanya mereka belum memikrkan kerugian-kerugian serta kesulitan-kesulitan yang mungkin akan timbul sebagai konsekuensi pemisahan diri satu dengan yang lain itu. Walaupun pada waktu itu mungkin mereka mendengar adanya pendapat-pendapat yang mcnganjurkan pembentukan suatu dewan atau pemerintahan atau perwakilan yang memperhatikan kepentingan seluruh koloni, namun pada kenyataannya pada pertengahan abad ke19 itu mereka bentuk yang terpisah-pisah. Terhadap pemikiran-pemikiran untuk membentuk pemerintahan yang mencakup seluruh koloni, rupanya mereka belum matang. Semakin jauh masing-masing koloni itu berkémbang sendiri- sendiri, semakin banyak juga masalah-masalah yang timbul sebagai terpisahnya yang satu dengan yang lain. sebagai akan mendorong mereka untuk kembali Semuanya ini memikirkan perlunya federasi. (Iskandar 2011:72)

2.4.Kehidupan politik dalam Australia Sistem politik Australia dapat digolongkan sebagai politik Barat, parlementer, dan demokratis. Tujuh pemerintahan, yaitu satu federal dan enam negara bagian kecuali satu, mempunyai parlemen bicameral yang dipilih oleh rakyat secara berkala atas dasar hak pilih universal. kehidupan politik Australia telah menghasilka ciri-ciri khusus, yang didasarkan sebagian atas percampuran antara lembaga-lembaga dan tradisi Inggris (dimana pemerintahan bertanggung jawab kepada parlemen) dengan struktur federal yang diilhami oleh Amerika Serikat, dimana negara-negara bagian tetap memiliki otonomi secara konstitusional dan pada tingkat federal diwakili oleh sebuah majelis tinggi secara langsung (senat). Melalui dua warisan politik ini, muncullah dua sistem pengaturan konstitusional. Australia, seperti Amerka Serikat, mempunyai kontitusi tertulis yang antara lain menentukan pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah 9

negara bagian dan fungsi-fungsi serta kekuasaan beberapa lembaga penting. Seperti Inggris, praktik-praktik politik Australia sangat dipengaruhi oleh konvensi yang walaupun tidak merupakan bagian dari konstitusional, diterima oleh para politisi. ( Richard Chauvel 1992:1)

2.5.Konstitusi Australia Persemakmuran Australia adalah sebuah undang-undang yang disahkan oleh parlemen Inggris pada tahun 1900. Konstitusi tersebut dihasilkan melalui serangkaian perundingan dan konverensi yang berkepenjangan anatara enam daerah koloni di Australia dan pemerintah Inggris selama 1 dasawarsa sebelumnya. Enam pemerintahan kolonial, yang pada waktu itu menjalankan pemerintahan sendiri sampai setengah abad, mencapai persetujuan untuk membentuk pemerintahan federal kepada siapa mereka menyerahkan kekuasaankekuasaan tertentu. Keenam pemerintah colonial tersebut tetap menikmati kedaulatan kontitusional disamping kekuasaan-kekuasaan lain yang tidak diserahkan kepada pemerintah federal. Walaupun telah banyak ditulis tentang hakikat federalism di Australia cukuplah kiranya keperluan uraian ini bila dicatat adalah adanya tiga ciri hubungan antara pemerintah federal degan pemerintah negara bagian.“Terdapat beberapa tingkatan pemerintah dalam sebuah negara: yang satu memiliki kekuasaan atas keseluruhan wilayah geografis, yang lain memiliki kekuasaan atas bagian tertentu, dan membagi diantara mereka kekuasaan untuk memerintah: hubungan antara pemerintah dengan tingkatan yang beberapa adalah sedemikian rupa sehingga masing-masing pemerintah mempunyai derajat ekonomi tertentu dibidang yang menjadi kekuasaannya; adanya ketidakmampuan pemerintah dari satu tingkatan untuk mengurangi otonomi pemerintah dari tingkatan yang lain.” ( Richard Chauvel 1992:3)

Kekuasaan bersama yang dapat dijalankan oleh pemerintah federal maupun oleh pemerintah negara bagian. Bila terjadi konflik antara undang-undang negara bagian dan undang-undang federal, yang menang adalah yang terakhir. Contoh kekuasaan bersama adalah pajak dan bank.

Kekuasaan sisa adalah semua

kekuasaan yang tidak tercantum dalam konstitusional dan dijalankan oleh 10

pemerintahan negara bagian. Yang paling penting dari kekuasaan ini antara lain adalah pendidikan, kesenian, perumahan, dan polisi.” Usulan bagi perubahan konstitusi harus mendapat persetujuan dari kedua majelis di dalam parlemen untuk kemudian diserahkan kepada para pemilih dalam sebuah refendum. Semenjak terbentuknya Australia (1901), telah diadakan 43 kali referendum dan hanya 8 yang berhasil. Dalam praktik, usul perubahan konstitusi yang bisa berhasil adalah usul yang didukung oleh pemerintah maupun pihak oposisi serta mayoritas pemerintah negara-negara bagian. Pengalaman dalam bentuk kegagalan untuk mengubah konstitusi telah menyadarkan banyak pengamat bahwa orangorang Australia pada hakikatnya adalah konservatif dan enggan, lebih dari segalagalanya, untuk memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada pemerintah. Seperti hanlnya di Amerika Serikat ,Mahkamah Agung Australia dibentuk antara lain untuk menentukan apakah undang-undang yang disahkan oleh pemerintah federal atau negara bagian masih tetap berada dalam kewenangannya masingmasing sebagaimana telah ditetapkan oleh konstitusi. Secara garis besar, semenjak terbentuknya Federasi Australia, penafsiran tentang konstitusi yang dibuat oleh Mahkamah Agung telah memperbesar kekuasaan pemerintah federal dengan kerugian negara-negara bagian. Keputusan-keputusan Mahkamah Agung ternyata merupakan sarana yang lebih efektif untuk mengubah konstitusi dibandingkan dengan sarana yang lebih efektif untuk mengubah konstitusi dibandingkan dengan referendum. Dalam melakukan peninjauan perundang-undangan (judicial review), tujuh hakim dalam Mahlamah Agung membuat penilaian-penilaian yang membawa akibat luas terhadap kekuasaan pemerintah, dan penunjukkan mereka oleh pemerintah yang berkuasa adalah politis sifatnya yang dibuat atas alas-alasan politis pula. Dua hakim yang ada terakhir ini, mantan ketua Mahkamah Agung, Sir Garfield Barwick, dan mendiang Hakim Lional Murphy, masing-masing adalah menteri dalam pemerintahan Liberal Party dan pemerintahan Labor Party sebelum pengangkatan mereka. ( Richard Chauvel 1992:4)

Sejak tahun 1930, dari 21 orang hakim yang diangkat, hanya tujuh orang di antara mereka yang diangkat oleh pemerintahan Hawke mempunyai kesempatan untuk mengangkat dua hakim baru. Perimbangan kekuasaan antara tingkat federal dan

11

negara bagian dipengaruhi oleh factor ketiga yaitu hubungan keuangan antara pemerintah federal dan pemerintah bagian. Sebagaimana disebutkan di atas, pemerintah federal, semenjak tahun 1942, merupakan satu-satunya pemunngut pajak penghasilan yang merupakan sumber utama pemasukan pemerintah di Australia. Pemerintahan federal ternyata berhasil mengumpulkan pemasukan yang lebih banyak dari yang dibutuhkannya dan setiap tahun membagikannya lebih kurang 30% kepada negara-negara bagian.

2.6.Konstitusi dan Referendum Konstitusi merupakan seperangkat aturan untuk menjalankan sebuah negara. Artinya, konstitusi merupakan landasan dalam sebuah negara dimana negara harus mengacu pada konstitusi untuk menjalankan pemerintahannya. Setiap negara memiliki konstitusinya masingmasing, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Begitu pula halnya dengan Australia yang memiliki sebuah konstitusi tertulis. Konstitusi Australia merupakan dokumen legal yang mana Persemakmuran Australia dibuat dalam bentuk negara federasi pada 1901. Konstitusi Australia telah dirancang dalam serangkaian konvensi konstitusi oleh enam negara bagian Australia (sebelumnya disebut koloni) yang dilaksanakan sejak 1980-an. 4 Akhirnya, konstitusi Australia disahkan oleh Parlemen Inggris dalam sebuah Act yang dikenal dengan Commonwealth of Australia Constitution Act 1900 dan diberlakukan pada 1 Januari 1901. Konstitusi Australia merupakan seperangkat aturan yang mana seluruh hal mengenai Australia diatur di dalamnya dan konstitusi hanya dapat diubah melalui referendum.5 Di dalam konstitusi Australia terdiri atas komposisi dari Parlemen Australia, dan menjelaskan bagaimana Parlemen berjalan, apa saja kekuasaan yang dimiliki, bagaimana Parlemen Federal dan Negara Bagian saling menjalankan kekuasaa, dan peran dari pemerintahan Eksekutif dan Pengadilan Tinggi (High Court). Bahkan di dalam Konstitusi nasional Australia, masing-masing negara bagian Australia memiliki konstitusinya sendiri.6 Selain itu terdapat pula kelebihan (kekuatan) dan kekurangan (kelemahan) dari konstitusi Australia. Kelebihan konstitusi Australia di antaranya, yaitu prinsip utama dan ketentuan konstitusional yang tetap dan tidak dapat diubah oleh pemerintah tanpa persetujuan dari masyarakat Australia dalam sebuah

12

referendum, Commonwealth tidak berkuasa secara penuh dan tidak bisa pula membuat kekuasaan untuk dirinya, dan hakim non-politik mampu menafsirkan dan melaksankan konstitusi untuk memastikan ketetapan-ketetapan dalam konstitusi dijalankan dengan sesuai.7 Sementara itu kelemahan yang dimiliki oleh konstitusi Australia ialah konstitusi sangat sulit diubah dan oleh karenanya kurang responsif terhadap perubahan situasi, dan kelemahan selanjutnya ialah konstitusi yang terletak pada hakim non-terpilih bukan politisi yang bertanggung jawab secara demokratis. 8 Meskipun konstitusi Australia tergolong dalam konstitusi yang sangat sulit untuk diubah, namun bukan tidak mungkin konstitusi Australia tersebut tidak dapat diubah sama sekali. Sejak diberlakukannya Commonwealth of Australia Constitution Act 1900 sejak 1901 hingga sekarang, sudah ada hingga 44 referendum yang diajukan oleh pemerintah Australia Namun, hanya ada 8 referendum yang diterima, yakni referendum 1906, 1909, 1928, 1946, 1967, dan 1977 sebanyak tiga referendum. Referendum merupakan satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk mengubah konstitusi Australia. Masyarakat Australia bebas untuk mem-vote terhadap referendum yang diajukan apakah menerima atau menolak pengubahan terhadap konstitusi. Namun, sebelum masyarakat Australia melakukan voting, masih terdapat beberapa langkah yang harus dilalui dalam pengajuan sebuah referendum. Sebelum sebuah referendum dilaksanakan, sebuah outline untuk mengubah konstitusi Australia yang disebut dengan bill harus disetujui terlebih dahulu oleh kedua house of parliament Australia, yakni Parlemen Federal dan House of Representative (HoR) atau Senat. Dalam empat minggu setelah bill dinyatakan lolos oleh parlemen, maka member dan senator yang mendukung referendum harus mempersiapkan alasan kenapa referendum harus “yes”, begitu pula sebaliknya. Hal ini dilakukan untuk lebih meyakinkan dan memberikan informasi kepada masyarakat Australia mengenai referendum yang harus mereka voting. Sementara itu, Komisi Pemilihan Australia mendistribusikan surat suara beserta sebuah leaflet informasi mengenai referendum yang harus mereka voting tersebut.11 Pada akhirnya, referendum dinyatakan berhasil apabila mayoritas memilih kepada “yes” untuk melakukan referendum terhadap konstitusi Australia yang diajukan. Syarat keberhasilan voting sebuah referendum ialah apabila seluruh masyarakat Australia memilih

13

“yes” untuk dilakukan referendum; dan kedua bila hasil voting merupakan mayoritas dari sebuah negara mayoritas, atau artinya empat dari enam negara.12 Salah satu contoh referendum dengan hasil voting suara mayoritas hampir seluruh warga Australia ialah Referendum 1967, yakni referendum yang membahas mengenai masalah status masyarakat pribumi Aborigin. Referendum ini diajukan dan diterima untuk menghapus reference diskriminasi tertentu terhadap masyarakat Aborigin dari konstitusi. dikutip dari (Anna Yulia Hartati dan Aileyas Kabo 2014:6-8):

2.7.Lembaga Eksekutif dan Parlemen Menurut konstitusi, Australia diperintah oleh monarki Inggris dan wakilnya, gubernur jendral,

yang mempunyai

kekuasaan untuk

mengangkat

dan

memberhentikan menteri-menteri sesuai dengan kehendaknya. Rakyat Australia berpendapat bahwa mereka mempunyai pemerintah yang bertanggung jawab kepada parlemen. Parlemen adalah badan perwakilan dan legisatif yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Perdana menteri dan anggota-anggota kabinet harus merupakan anggota-anggota parlemen. Partai politik atau koalisi partai-partai politik yang merupakan mayoritas dalam majelis rendah parlemen mempunyai hak untuk membentuk cabinet

14

BAB III PENUTUP 3.1.Kesimpulan 1. Pada tahun 1823. pemerintah Inggris megeluarkan suatu undang-undang yang menetapkan pembentukan “Legislative Counchil” untuk daerah koloni itu. Di dalam undang~undang itu ditetapkan bahwa jumlah anggota counchil itu minimum lima orang dan maksimum tujuh orang, keanggotaannya adalah berdasarkan penunjukan gubemur. 2. Sistem pemerintahan Australia adalah demokrasi parlementer. Hal ini berarti semua warga Australia terlibat dalam cara negara diperintah. Kekuasaan pemerintah datang dari rakyat Australia karena warga negara Australia secara berkala memberikan suara bagi orang-orang untuk mewakili mereka di parlemen. Dalam demokrasi parlementer, para wakil di parlemen harus memberikan pertanggungjawaban keputusan-keputusan yang mereka buat kepada rakyat lewat pemilihan. Sistem parlementer demokrasi Australia didasarkan sistem Inggris, yang telah dikembangkan selama berabad-abad. 3. Meskipun konstitusi Australia tergolong dalam konstitusi yang sangat sulit untuk diubah, namun bukan tidak mungkin konstitusi Australia tersebut tidak dapat diubah sama sekali. Sejak diberlakukannya Commonwealth of Australia Constitution Act 1900 sejak 1901 hingga sekarang, sudah ada hingga 44 referendum yang diajukan oleh pemerintah Australia

15

DAFTAR PUSTAKA Buku Syah, Iskandar dan Ekwandari ,Sri Yustina.2011. Australia dan Oceania dalam Persepektif Sejarah .Universitas Lampung Press: Bandar Lampung Chauvel, R. 1995. Politics Down Under: Kehidupan Politik dalam Negeri Australia. In S. Harlinah, & Ismu, Budaya dan Politik Australia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Jurnal Anna Yulia Hartati dan Aileyas Kabo.2014. Pengakuan Indegeous People Australia. Thailand. Staf Pengajar Prodi Hubungan Internasional dan Mahasiswa Prodi Hubungan Internasional . Diunduh Jumat 8 Maret 2019 pukul 14.00 WIB, diakses pada google scholar.com Andriana.Nina,2014.Pemilu dan Relasi Eksekutif dan Legislatif Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.Volume II (Desember 2014)101-128 Andi Sitti Rohadatul Aisy.2016. Perbedaan Sistem Pemerintahan dan Parlemen Negara Australia dan Negara Indonesia. Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia 1-8 Website Www. Australia Portal Chart.com. diperoleh Sabtu,9 Maret 2019 Federasi Australia Otonomi Indonesia. dari file:///E:/aus_pol_chart.pdf

16

17