Audit Pd Panca Karya Ambon

DAFTAR ISI Halaman Daftar Isi Resume Hasil Pemeriksaan Bab I

1

Gambaran Umum 1.

Tujuan Pemeriksaan ……………………………………………………

3

2.

Lingkup Pemeriksaan ………………………………………………….

3

3.

Metode Pemeriksaan …………………………………………………...

3

4.

Jangka Waktu Pemeriksaan ……………………………………………

3

5.

Obyek Pemeriksaan …………………………………………………….

4

a. Dasar Hukum …………………………………………………………

4

b. Tujuan dan Kegiatan Usaha ………………………………………...

4

c. Realisasi Anggaran Atas Pendapatan dan Belanja PD Panca Karya Tahun Buku 2004 dan 2005 ………………………………….

5

d. Analisa Laporan Keuangan …………………………………………

5

e. Cakupan Pemeriksaan ……………………………………………….

6

Bab II

Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

Bab III

Temuan Pemeriksaan 1.

Pemborosan

dalam

kegiatan

usaha

8 cold

storage

sebesar

Rp308.488.700,00......................................................................................... 2.

Pemberian

Jasa

Produksi

Tahun

Buku

2004

sebesar

Rp80.000.000,00 tidak sesuai Ketentuan. ............................................. 3.

15

Pemberian Gaji Ke-13 Tahun 2005 Sebesar Rp77.877.085,00 membebani keuangan perusahaan ......................................................

5.

13

Penyetoran Bagian Laba Sebesar Rp600.000.000,00 tidak sesuai Ketentuan. .................................................................................................

4.

12

17

Pembayaran Pesangon Sebesar Rp95.000.000,00 tidak sesuai Ketentuan. .................................................................................................

Lampiran – Lampiran

18

RESUME HASIL PEMERIKSAAN TUJUAN TERTENTU PADA PERUSAHAAN DAERAH PANCA KARYA TAHUN BUKU 2005 DI AMBON

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 E Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) telah melakukan pemeriksaan tujuan tertentu pada Perusahaan Daerah Panca Karya Tahun Buku 2005 di Ambon. Pelaksanaan pemeriksaan tersebut berpedoman pada Standar Audit Pemerintah (SAP) yang ditetapkan oleh BPK-RI pada tahun 1995 dan Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP) BPK-RI Tahun 2002. Tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Perusahaan Daerah Panca Karya, dari hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada Perusahaan Daerah Panca Karya belum memadai karena masih adanya kelemahan dalam unsur organisasi, kebijakan, prosedur, pembukuan, pelaporan, dan pengawasan. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern tersebut telah mengakibatkan terjadinya masalah-masalah antara lain sebagai berikut : 1. Pemborosan dalam kegiatan usaha cold storage sebesar Rp308.488.700,00. 2. Pemberian Jasa Produksi Tahun Buku 2004 Sebesar Rp80.000.000,00 tidak sesuai Ketentuan.

1

3. Penyetoran Bagian Laba Sebesar Rp600.000.000,00 tidak sesuai Ketentuan. 4. Pemberian Gaji Ke-13 Tahun 2005 Sebesar Rp77.877.085,00 membebani keuangan perusahaan. 5. Pembayaran Pesangon Sebesar Rp95.000.000,00 tidak sesuai Ketentuan.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN KEPALA PERWAKILAN BPK RI DI JAYAPURA

SUDIN SIAHAAN, SH NIP. 240000751

2

BAB I GAMBARAN UMUM 1. Tujuan Pemeriksaan a. Menilai apakah tujuan/target telah tercapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan; b. Menilai apakah pengelolaan sumber daya telah memperhatikan unsur ekonomis, efektif dan efisien; c. Menilai apakah pengelolaan pendapatan dan biaya operasional telah dilakukan dengan memperhatikan segi ketertiban administrasi, ketaatan terhadap ketentuan/ peraturan serta efektifitas pengurusan umum perusahaan; d. Menilai ketaatan perusahaan terhadap kewajiban kepada Pemerintah Daerah. 2. Lingkup Pemeriksaan Pemeriksaan dilakukan atas pengeluaran belanja kegiatan operasional yang mempunyai jumlah anggaran cukup besar, meliputi : a. Pengelolaan umum perusahaan; b. Pelaksanaan kegiatan unit usaha perdagangan, perikanan dan kehutanan; c. Pengadaan/pembelian barang dan jasa; d. Pengurusan kewajiban kepada Pemerintah Daerah. 3. Metode Pemeriksaan Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan metode uji petik atas dokumen realisasi pengeluaran belanja yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan serta melakukan pengujian secara fisik atas pengadaan barang dan jasa. 4. Jangka Waktu Pemeriksaan Pemeriksaan dilaksanakan selama 20 (dua puluh) hari mulai tanggal 25 Maret sampai dengan 13 April 2006. 5. Obyek Pemeriksaan a. Dasar Hukum Perusahaan Daerah (PD) Panca Karya yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Dr. Setiabudi Nomor 5 Ambon didirikan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5/DPRD-GR/63 tanggal 6 September Tahun 1963 tentang Perusahaan Daerah Panca Karya. Perda ini kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor /59/29-161 tanggal 30 Desember 1963 tentang pendirian

3

Perusahan Daerah Panca Karya. Sampai waktu pemeriksaan berakhir, PD Panca Karya masih menggunakan Perda tersebut karena belum ada peraturan baru yang mengatur tentang PD Panca Karya. Modal awal perusahaan adalah sebesar Rp40.000.000,00 yang seluruhnya merupakan kekayaan daerah. Pada akhir tahun 1965 perusahaan mengalami dampak dari kebijakan pemerintah yaitu kebijakan moneter sanering, yaitu perbandingan Rp1.000,00 menjadi Rp1,00 sehingga modal awal perusahaan dari Rp40.000.000,00 menjadi Rp40.000,00. b. Tujuan dan Kegiatan Usaha Tujuan pendirian PD Panca Karya sesuai Pasal 5 Perda Nomor 5 tahun 1963 adalah turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan pendirian tersebut secara yuridis masih berlaku karena belum terdapat peraturan baru yang menggantikan Perda tersebut. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh PD Panca Karya sesuai Peraturan Daerah tersebut terdiri dari : 1) Perindustrian/Pertambangan; 2) Pertanian/Perkebunan/Perkopraan; 3) Perikanan/Hasil Laut; 4) Kehutanan; 5) Pelayaran.

4

c. Realisasi anggaran atas pendapatan dan belanja PD Panca Karya Tahun Buku 2004 dan 2005. dalam rupiah

Uraian

Anggaran

Realisasi

%

9.860.460.315,00

5.833.985.537,00

59,17

Belanja a. Belanja Usaha 5.002.685.565,00 b. Belanja Kantor 448.740.000,00 c. Belanja Peralatan & Perlengkapan 414.240.000,00 d. Pembagian Laba 1.726.000.000,00 Jumlah Belanja 7.591.665.565,00 cat : data anggaran diambil dari RABP perusahaan

3.530.585.565,00 232.810.000,00 213.140.000,00 3.976.535.565,00

70,57 51,88 51,45 52,38

TA 2005 Pendapatan

d. Analisa Laporan Keuangan 1) Rasio Likuiditas 2005 Aktiva Lancar Hutang Lancar

1.761.374.967,00 328.923.370,00 535,50 %

Tahun 2005 sebesar 5,3 Artinya PD Panca Karya memiliki asset likuid yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dalam rangka membiayai kegiatan operasional maupun pembayaran hutang dan bunga yang jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) Tahun Buku. 2) Rasio Solvabilitas 2005 Total Hutang Total Asset

453.923.363,00 4.742.838.062,00 9,57 %

Tahun 2005 sebesar 9,5 % Artinya PD Panca Karya mempunyai jumlah aktiva yang cukup untuk melunasi kewajiban-kewajibannya.

5

3) Rasio Profitabilitas 2005 Laba Bersih Setelah Pajak Penjualan Bersih

682.180.025,00 3.716.673.549,00 18,35 %

Tahun 2005 sebesar 18,35 % Artinya rata-rata pendapatan pada tahun 2005 sudah cukup baik dibandingkan rata-rata pendapatan tahun 2004.

e. Cakupan Pemeriksaan (Audit Coverage) Cakupan Pemeriksaan atas pelaksanaan operasional Perusahaan Tahun Buku 2005 adalah Realisasi anggaran operasional perusahaan sebesar Rp3.976.535.565,00 yang diperiksa sebesar Rp2.400.855.565,00 (Audit coverage sebesar 60,38%).

Secara terinci Hasil Pemeriksaan disajikan dalam bentuk matriks sebagai berikut :

6

MATRIKS HASIL PEMERIKSAAN TUJUAN TERTENTU PADA PERUSAHAAN DAERAH PANCA KARYA TAHUN BUKU 2005

JUMLAH ANGGARAN BELANJA (Rp)

REALISASI (Rp)

NILAI YANG DIPERIKSA (Rp)

TOTAL PENYIMPANGAN (Rp)

1

2

3

4

7.591.665.565,00

3.976.535.565,00

2.884.462.296,00 (72,54%)

1.161.365.785,00 (48,37%)

JUMLAH

TERDIRI DARI: RINCIAN PENYIMPANGAN

5 1. Pemborosan dalam kegiatan usaha cold storage 2. Pemberian Jasa Produksi Pada PD Panca Karya Tahun Buku 2004 Tidak Sesuai Ketentuan; 3. Penyetoran Bagian Laba PD Panca Karya Tahun Buku 2004 Untuk Propinsi Maluku Tidak Sesuai Ketentuan 4. Pemberian Gaji Ketigabelas Tahun 2005 Membebani Keuangan Perusahaan 5. Pembayaran Pesangon Direksi Tidak Sesuai Ketentuan

KODE CATATAN TEMUAN

INDIKASI KERUGIAN (Rp)

UANG TDK DPT DIPERTANGGUNG JAWABKAN (Rp)

6

7

1

-

PEMBOROSAN (Rp)

EFEKTIVITAS (Rp)

LAIN-LAIN (Rp)

8

9

10

11

-

308.488.700,00

-

-

2

80.000.000,00

-

-

-

-

3

600.000.000,00

-

-

-

-

4

5

77.877.085,00

95.000.000,00 775.000.000,00

-

386.365.785,00

-

7

BAB II HASIL PEMERIKSAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan RABP PD Panca Karya diketahui bahwa Sistem Pengendalian Intern telah dirancang namun dalam pelaksanaannya belum memadai karena masih dijumpai kelemahan-kelemahan sebagai berikut : 1. Organisasi Struktur Organisasi Perusahaan Daerah (PD) Panca Karya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 5 Tahun 2005 tanggal 10 Maret 2005 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Perusahaan Daerah Panca Karya yang menguraikan tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing unsur pada perusahaan daerah tersebut. Struktur Organisasi PD Panca Karya terdiri dari Unsur Pimpinan yang meliputi Dewan Direksi dan Badan Pengawas serta Unsur Staf. Berdasarkan SK Gubernur Nomor 055 Tahun 2004 tangga 5 Februari 2004 mengangkat Drs. Willem Therik sebagai Direktur Utama dan SK Gubernur Nomor 1059 tanggal 8 April 2004 mengangkat Yacob Wenano Christian Huwae, SE sebagai Direktur Produksi/Pemasaran serta Drs. Muchlis Mocktar sebagai Direktur Keuangan. Berdasarkan Surat Perintah Gubernur Maluku Nomor 821.22-114 Tahun 2005 Tanggal 19 September 2005 Jabatan Direktur Utama dirangkap oleh Direktur Produksi dan Pemasaran sebagai Pelaksana tugas (Plt), sedangkan jabatan Direktur Keuangan sejak bulan Juli 2005 belum terisi. Hal tersebut mengakibatkan fungsi Ordonatur dan Comptabel dirangkap oleh Kepala Urusan Keuangan/Bendaharawan. Berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 1293 Tahun 2004 Tanggal 22 Juni 2004 susunan Badan Pengawas PD Panca Karya terdiri dari 1 (satu) ketua, 1 (satu) wakil ketua, 2 (dua) sekretaris dan 5 (lima) anggota yang seluruhnya pejabat eksekutif Pemerintah Propinsi Maluku. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Kepmendagri Nomor 50 Tahun 1999 tanggal 9 Juni 1999 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menetapkan bahwa keanggotaan Badan Pengawas harus berasal dari orang profesional sesuai bidang usaha BUMD yang bersangkutan, menyediakan waktu yang cukup, dan mempunyai pengalaman di bidangnya minimal 5 tahun.

8

2. Kebijaksanaan Pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur yang juga sebagai Ketua Badan Pengawas dan Direksi PD Panca Karya dalam menjalankan kegiatan perusahaan masih mengacu pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Des.9/59/29-161 Tanggal 30 Desember 1963 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Panca Karya dan Peraturan Daerah Tingkat I Maluku No.5/DPRD-GR/63 Tanggal 6 September 1963 tentang Perusahaan Daerah Panca Karya serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tanggal 9 Juni 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah. Dalam rangka pengelolaan Keuangan perusahaan Direksi telah menunjuk dan mengangkat bendaharawan perusahaan dengan Surat Keputusan Dirut PD Panca Karya Nomor 26/PK-DR/KPTS/X/05 Tanggal 27 Oktober 2005, sedangkan dalam pengurusan barang perusahaan Direksi belum menunjukan dan mengangkat Bendaharawan Barang, sehingga inventaris daerah tidak dapat diketahui secara pasti baik jumlah maupun keberadaannya. 3. Perencanaan Badan Pengawas dan Direksi PD Panca Karya belum menyusun Rencana Strategis Perusahaan, Arah Kebijakan Umum dan strategis dan Prioritas Perusahaan, sehingga dalam penyusunan RAPB (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja) Tahun Anggaran 2004 dan 2005 tidak didasarkan pada ketiga dokumen tersebut sehingga tidak ada pedoman yang jelas, terarah dan terukur bagi perusahaan di dalam mengelola perusahaan dalam jangka pendek, menegah dan panjang, yang menyulitkan untuk dilakukannya evaluasi atas pelaksanaan kegiatan

dan pencapaian tujuan/target

berdasarkan perencanaan yang ditetapkan. 4. Prosedur Prosedur perusahaan

pelaksanaan kegiatan operasional dan mekanisme pembukuan

belum

disusun

dan

ditetapkan

berdasarkan

Surat

Keputusan

Gubernur/Badan Pengawas. Hal tersebut dapat diketahui dari prosedur pencairan dana pada bendaharawan/kasir perusahaan dilaksanakan tanpa otorisasi dari pejabat yang berwenang (dhi. Direktur Keuangan) dan dilakukan hanya dengan persetujuan lisan Direktur Utama dan prosedur pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara langsung oleh masing-masing unit kerja atau direksi tanpa mengacu pada ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur/Badan Pengawas/Direksi. 9

5. Pencatatan/Pembukuan a. Bagian Keuangan belum sepenuhnya menyelenggarakan buku-buku pembantu seperti

Buku

Pembantu

Piutang

dan

Buku

Besar

Piutang,

dan

belum

mengadministrasikannya secara tertib sehingga terdapat piutang – piutang yang tidak didukung dengan sumber dokumen yang sah dan lengkap. b. Bagian Umum belum mencatat barang inventaris kantor dengan tertib yaitu Buku Inventaris, Daftar Inventaris dan nomor kode Inventaris belum dikerjakan dengan baik sehingga nilai barang inventaris tidak dapat diketahui. 6. Pelaporan a. Direksi PD Panca Karya tidak membuat/menyampaikan laporan secara berkala setiap triwulan kepada Kepala Daerah/Badan Pengawas mengenai perhitungan hasil usaha dan kegiatan perusahaan. b. Direksi belum menyampaikan Laporan Keuangan 2004 dan 2005 yang terdiri dari Neraca dan perhitungan Laba Rugi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhit tahun buku dan telah di audit oleh Akuntan Publik Kepada Kepala Daerah melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan. 7. Pengawasan a. Satuan Pengawas Intern Satuan Pengawas Internal yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Plt. Direktur Utama PD Panca Karya Nomor 26/PK-DR/KPTS/X/05 tanggal 27 Oktober 2005 yang bertujuan untuk membantu direksi dalam mengadakan penilaian atas Sistem Pengendalian Manajemen dalam pengelolaan perusahaan serta memberikan saransaran

perbaikan

kepada

Direksi,

namun

pada

pelaksanaannya

belum

berjalan/berfungsi secara efektif sebagaimana mestinya karena baru dibentuk. b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Badan Pengawas Daerah (Bawasda) selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah telah melakukan pemeriksaan khusus pada PD Panca Karya berdasarkan Surat Tugas dari Gubernur Maluku Nomor 841.5 – 104 Tahun 2004 tanggal 7 Desember 2004. Pemeriksaan tersebut menghasilkan 8 (delapan) buah Temuan Pemeriksaan, namun sampai jangka waktu pemeriksaan berakhir atas hasil pemeriksaan tersebut belum ditindak lanjuti oleh direksi diantaranya adalah :

10

1) Terdapat variasi struktur gaji diantara para manajer yaitu gaji manajer personalia dan Umum (Pieter Futwembun, BBA dengan gaji Rp3.514.000,00) serta manajer Perdagangan dan Usaha lainnya ( Ir. Nawawi Bandjar dengan gaji Rp3.514.000,00) gajinya ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Utama Panca Karya, sedangkan Manajer Kehutanan dan Industri Hilir Terkait (Ir. Sumar dengan gaji Rp1.994.194,00) dan manajer Hasil Laut dan Industri lainnya (James Pelupessy dengan gaji Rp1.740.553,00) yang ditetapkan berdasarkan gaji PNS tahun 1993. 2) Bahwa perjalanan dinas yang dilakukan Direksi Perusahaan Daerah Panca Karya di

dalam

maupun

keluar

Maluku

tidak

semuanya

dilakukan

dengan

sepengetahuan Kepala Daerah dan Badan Pengawas.

11

BAB III HASIL PEMERIKSAAN 1. Pemborosan dalam kegiatan usaha cold storage sebesar Rp308.488.700,00. Dalam Tahun Buku 2005 di dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) PD Panca Karya menganggarkan pendapatan usaha dari Divisi Kelautan dan Perikanan

sebesar

Rp1.875.000.000,00.

Perolehan

pendapatan

usaha

tersebut

direncanakan dari hasil kegiatan usaha coldstorage sebagai fasilitator dalam kerjasama dengan PT Mina Morela dengan perkiraan target penjualan ikan sebanyak 104 ton/bulan atau 1.250 ton/tahun dengan perhitungan penerimaan fee sebesar Rp500,00/kg sebagai fasilitator dan Rp1.000,00/kg sebagai trader (1.250 ton x Rp1.500,00). Untuk merealisasikan pendapatan usaha tersebut, PD Panca Karya telah menganggarkan

pengeluaran

untuk

Divisi

Perikanan

dan

Kelautan

sebesar

Rp350.000.000,00 yang direncanakan dalam rangka kerjasama dengan investor lokal swasta lainnya dan sebagai fasilitator. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen bukti realisasi pengeluaran untuk usaha cold storage tersebut telah digunakan sebesar Rp308.488.700,00 untuk keperluan membayar sewa gedung, biaya listrik dan air, biaya pembuatan kantor dan mess serta biaya rehabilitasi gedung sebagai tempat cold storage (tempat penyimpanan dan pendinginan ikan). Sedangkan untuk keperluan kerjasama tersebut pihak PT Mina Morela telah menyerahkan cold storage. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik terhadap kegiatan operasi cold storage diketahui bahwa sejak bulan Januari 2006 usaha tersebut telah terhenti/tidak berproduksi dan belum didapat kepastian kelanjutan usaha cold storage. Keadaan tersebut dikarena mesin cold storage tidak dapat berfungsi/bekerja dengan baik (dalam kondisi rusak). Dalam kerjasama bidang perikanan antara PD Panca Karya dan PT Mina Morela tidak diatur/dibuat perjanjian kerjasama secara tertulis mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Kondisi tersebut tidak sesuai ketentuan dalam melakukan kerjasama dimana seharusnya dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama secara tertulis yang mengatur mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Sehingga target pendapatan sebesar

12

Rp1.875.000,00 tidak tercapai dan pengeluaran sebesar Rp308.488.700,00 merupakan pemborosan keuangan PD Panca Karya. Hal tersebut disebabkan mesin cold storage yang diberikan oleh PT Mina Morela tidak dapat di operasikan. Direksi PD Panca Karya pada prinsipnya setuju dengan temuan BPK RI, namun dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Direksi PD Panca Karya telah mengajukan alternatif solusi kepada PT. Mina Karya untuk mengefektifkan kembali PT. Mina Karya, yaitu pengelolaan coldstorage diusulkan akan ditangani sepenuhnya oleh manajemen PD Panca Karya yang telah mengundang beberapa investor untuk melakukan kerjasama operasional. b. Sesungguhnya proses investasi ini telah dilaporkan kepada Badan Pengawas, namun demikian di waktu mendatang kami akan meminta persetujuan secara tertulis. BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Maluku agar : a. Direksi PD Panca Karya untuk mempertanggungjawabkan pemborosan sebesar Rp308.488.700,00 dan agar pada masa yang akan datang apabila membuat kerjasama dengan pihak lain, agar dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian kerjasama secara tertulis. b. Dalam melakukan pengembangan usaha seyogyanya melakukan study kelayakan dan meminta persetujuan dari badan pengawas. 2. Pemberian Jasa Produksi Tahun Buku 2004 sebesar Rp80.000.000,00 tidak sesuai Ketentuan. Dalam Tahun Buku 2004 di dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) PD Panca Karya menganggarkan Jasa Produksi sebesar Rp98.800.000,00 atau 10% dari estimasi keuntungan usaha 2004 sebesar Rp980.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp80.000.000,00. Sedangkan pada Tahun Buku 2005 dianggarkan sebesar Rp181.500.000,00 atau 10% dari estimasi keuntungan usaha tahun 2005 sebesar Rp1.815.000.000,00 dan belum direalisasikan sampai pemeriksaan berakhir. Pemberian Jasa Produksi ini dimaksudkan sebagai kompensasi kepada seluruh direksi dan karyawan atas hasil kinerja perusahaan Tahun 2004. Menurut Laporan Keuangan yang dibuat oleh Direktur Keuangan saat itu (belum diaudit) mengalami keuntungan usaha.

13

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Tahun 2005 yang telah diaudit oleh Auditor Independen diketahui bahwa dalam Tahun 2005 Direksi PD Panca Karya telah mengeluarkan biaya Jasa Produksi Tahun 2004 sebesar Rp80.000.000,00 dan telah diberikan kepada seluruh direksi dan karyawan (tetap dan honorer) dan diakui sebagai pengeluaran tahun 2005 yang dicatat sebagai komponen biaya untuk Tahun Buku 2005 sesuai Bukti Pengeluaran Kas nomor 345/K tanggal 16 Maret 2005. Selanjutnya diketahui bahwa pemberian Jasa Produksi tersebut hanya didasari oleh Laporan Keuangan Internal yang dibuat oleh Direktur Keuangan (saat itu) dan belum diaudit oleh Auditor Independen yang menunjukkan terdapat keuntungan/laba usaha Tahun 2004 sebesar Rp269.719.003,00. Laporan Keuangan tersebut yang menjadi dasar dalam pemberian Jasa Produksi tersebut. Namun setelah Laporan Keuangan tersebut diaudit oleh Auditor Independen A. Kusnanto diketahui bahwa dalam Tahun Buku 2004 PD Panca Karya mengalami kerugian usaha sebesar Rp97.396.234,00 dengan rincian sebagai berikut : Pendapatan Usaha Biaya-Biaya : Keuntungan (Kerugian) Usaha

: : :

Rp 3.807.104.505,00 Rp 3.904.500.739,00 (Rp 97.396.234,00)

Kondisi tersebut diatas menunjukan bahwa meskipun dalam Tahun Buku 2004 perusahaan mengalami kerugian, PD Panca Karya tetap memberikan Jasa Produksi sebesar Rp80.000.000,00 kepada seluruh Direksi dan karyawan yang pemberiannya tidak mendapat persetujuan resmi dan tertulis dari Badan Pengawas serta penetapan besarnya masing-masing jasa produksi yang diberikan tidak diatur dalam SK Direksi. Hal tersebut tidak sejalan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 Pasal 29 yang antara lain menetapkan bahwa : a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa besarnya Jasa Produksi untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai, dan Tenaga Kerja lainnya ditetapkan maksimum 20% dari laba bersih tahun bersangkutan setelah diaudit. b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa besarnya Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai dan Tenaga Kerja lainnya ditetapkan oleh Direksi. Dalam pemberian Jasa Produksi kepada Direksi dan seluruh karyawan pada tahun buku 2004 tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 50 Tahun 14

1999 Pasal 29 ayat (1) dan (2), sehingga PD Panca Karya dirugikan sebesar Rp 80.000.000,(lihat ampiran - 1).

Masalah tersebut disebabkan karena Direksi PD Panca Karya (Direktur Utama) dalam hal pemberian Jasa Produksi tidak berdasarkan pada hasil laporan keuangan yang telah di audit oleh Auditor independen terlebih dahulu. Direksi PD Panca Karya menanggapi bahwa pemberian Jasa Produksi ini hanya didasarkan pada Laporan Keuangan Intern yang disusun oleh Direktur Keuangan Tahun Buku 2004 yang menunjukkan terdapat keuntungan usaha sebesar Rp269.719.003,00, namun setelah diaudit oleh KAP A.Kusnanto pada Tahun 2005 ternyata perusahaan mengalami kerugian usaha sebesar Rp97.396.234,00. BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Maluku agar : a. Menegur secara tertulis Direksi PD Panca Karya agar dalam memberikan Jasa Produksi hendaknya berdasarkan pada Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Auditor Independen. b. Memerintahkan kepada Direktur Utama PD Panca Karya untuk menarik kembali seluruh pemberian Jasa Produksi dalam Tahun 2004 sebesar Rp80.000.000,00 untuk disetor ke Kas PD Panca Karya. 3. Penyetoran Bagian Laba sebesar Rp600.000.000,00 tidak sesuai Ketentuan. Dalam Tahun Buku 2004 PD Panca Karya menganggarkan Bagian Laba untuk Pendapatan Asli Daerah Propinsi Maluku sebesar Rp600.000.000,00 sebagaimana ditetapkan dalam RAPB tahun 2005 dan direalisasikan sebesar Rp600.000.000,00. Penyetoran bagian laba tersebut dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2004 tanggal 6 Maret 2004 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004 ditetapkan sebesar Rp600.000.000,00. Penetapan besarnya jumlah bagian laba yang disetor tersebut tidak didasari oleh perhitungan yang jelas, namun hanya berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara pihak Direksi PD Panca Karya dengan Panitia Anggaran Eksekutif dan Legislatif namun tidak dapat ditunjukan dokumen hasil kesepakatan yang dapat dipertanggungjawabkan pada saat pemeriksaan. Penyetoran bagian laba ini merupakan bentuk kontribusi BUMD kepada Pemerintah Daerah yang penyetorannya kepada Pemda dilakukan pada tanggal 30 Desember 2004 sebesar Rp600.000.000,00. 15

Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2005 yang telah diaudit oleh KAP A.Kusnanto menunjukan bahwa pada tahun 2004 PD Panca Karya mengalami kerugian usaha sebesar Rp97.396.234,00. Dengan demikian, meskipun PD Panca Karya mengalami kerugian usaha tetap melakukan penyetoran Bagian Laba Tahun 2004 sebesar Rp600.000.000,00 yang dicatatkan pada Pos Pembagian Laba ke Daerah dalam Laporan Keuangan Tahun 2005. Penyetoran bagian laba ini dilakukan pada tahun berjalan (Tahun 2004) sebelum Laporan Keuangan Tahun 2004 diaudit oleh Auditor Independen. Dalam Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Maluku Nomor 5/DPRD-GR/63 tanggal 6 September 1963 tentang Perusahaan Daerah Panca Karya Bab XIII Pasal 25 yang menyatakan bahwa penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar ditetapkan : a. Untuk Dana Pembangunan Daerah 30% (tiga puluh persen) b. Untuk Anggaran Belanja Daerah 25% (dua puluh lima persen) Sesuai dengan ketentuan tersebut, berdasarkan Laporan Perhitungan Laba Rugi yang menunjukkan perusahaan mengalami kerugian usaha, seharusnya bagian laba perusahaan tidak dapat/tidak layak diberikan kepada Pemerintah Daerah. Penyetoran Bagian Laba kepada pemerintah daerah tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Tingkat I Provinsi Maluku Nomor 5/DPRD-GR/63 tanggal 6 September 1963 Bab XIII Pasal 25 point (a) dan (b), sehingga penyetoran bagian laba kepada Provinsi Maluku sebesar Rp 600.000.000,00 tersebut membebani keuangan PD Panca Karya. Hal tersebut disebabkan pemberian bagian laba kepada pemerintah daerah yang dilakukan oleh Direksi PD Panca Karya tidak berdasarkan perhitungan laba perusahaan yang di audit oleh Auditor independen. Direksi PD Panca Karya mengakui temuan BPK RI dan selanjutnya akan menjadi perhatian di waktu yang akan datang. BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Maluku menegur Direksi PD Panca Karya agar pemberian bagian laba kepada pemerintah daerah berdasarkan hasil perhitungan laba perusahaan setelah laporan keuangannya di audit oleh Auditor Independen.

16

4. Pemberian Gaji Ke-13 Tahun 2005 sebesar Rp77.877.085,00 tidak sesuai Ketentuan. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja PD Panca Karya Tahun Buku 2005 pada Pos Belanja Personil dianggarkan antara lain Gaji Direksi, Karyawan dan Pegawai Honorer, Honor Badan Pengawas, Tunjangan Hari Raya dan Insentif Kasir dengan total anggaran sebesar Rp1.608.379.326,00 dan telah direalisasikan seluruhnya, namun untuk pos gaji ke-13 tidak dianggarkan di dalam RAPB Tahun 2005. Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap Laporan Keuangan PD Panca Karya Tahun Buku 2005 yang telah diaudit oleh Auditor Independen serta bukti kuitansi pengeluaran diketahui pada bulan Juli 2005 terdapat pengeluaran untuk pembayaran biaya gaji ke-13 kepada para Direksi, Manajer Divisi, Karyawan dan Pegawai Honorer dengan total pengeluaran sebesar Rp77.877.085,00 dengan rincian sebagai berikut : No

No Buku Kas

Tgl Kuitansi

1. 2. 3. 4. 5. 6.

854/K 855/K 856/K 857/K 858/K 858/K

5 Juli 2005 5 Juli 2005 5 Juli 2005 5 Juli 2005 5 Juli 2005 5 Juli 2005

Keterangan

Jumlah

Gaji Ke-13 Direktur Utama Gaji Ke-13 Direktur Produksi & Pemasaran Gaji Ke-13 Manajer Divisi Gaji Ke-13 Direktur Keuangan Gaji Ke-13 Pegawai Panca Karya Gaji Ke-13 Pegawai Honorer TOTAL

15.000.000,00 9.750.000,00 7.028.000,00 9.750.000,00 33.049.085,00 3.300.000,00 77.877.085,00

Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa pembayaran gaji ke-13 kepada seluruh direksi dan karyawan PD Panca Karya hanya didasarkan oleh adanya pemberian gaji ke-13 kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat/Daerah dan tanpa didasari oleh suatu Surat Keputusan Direksi yang telah disetujui oleh Badan Pengawas tentang dasar pemberian, rincian penerima dan masing-masing besarannya. Pembayaran gaji ke-13 ini merupakan

kebijaksanaan

Direksi

dalam

rangka

meningkatkan

kesejahteraan

karyawannya, namun pengeluaran tersebut belum mendapatkan persetujuan secara resmi dan tertulis dari Badan Pengawas PD Panca Karya. Dalam Peraturan Perusahaan Daerah Tingkat I Maluku Nomor 5/DPRD-GR/63 Tanggal 6 September 1963 tentang Perusahaan Daerah Panca Karya BAB XIV Pasal 26 ayat (1) Kedudukan hukum, gadji,pension dan sokongan serta penghasilan lain dari direksi dan pegawai/pekerja Perusahaan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

17

Berdasarkan

ketentuan

tersebut

diatas

pemberian

gaji

ke-13

sebesar

Rp77.877.085,00 merugikan keuangan PD Panca Karya (lihat lampiran - 2). Hal tersebut disebabkan Direksi PD Panca Karya di dalam memberikan penghasilan gaji ke-13 kepada seluruh Direksi dan karyawan tidak mempertimbangkan keadaan keuangan perusahaan Direksi PD Panca Karya mengakui temuan Tim BPK-RI dan selanjutnya akan ditindaklanjuti untuk menjadi perhatian di waktu yang akan datang. BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Maluku menegur secara tertulis Direksi PD Panca Karya agar dalam memberikan gaji ke-13 kepada seluruh Direksi dan karyawan mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan. 5. Pembayaran Pesangon sebesar Rp95.000.000,00 tidak sesuai Ketentuan. Dalam Tahun 2004 PD Panca Karya telah melakukan pergantian Direksi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 055 Tahun 2004 tanggal 5 Februari 2004 yaitu memberhentikan dengan hormat Drs. E. Talaohu Roholessy sebagai Direktur Utama dan Drs. Amin Mukmin sebagai Direktur Keuangan dan Umum serta mengangkat Drs. Willem Therik sebagai Direktur Utama. Pada tanggal 14 September 2005 Drs. Willem Therik mengajukan surat permohonan pengunduran diri atas permintaan sendir sebagai Direktur Utama dengan alasan sakit. Surat permohonan pengunduran diri tersebut disampaikan kepada Gubernur Maluku yang kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Nomor 821.22-114 Tahun 2005 tanggal 19 September 2005 dan mengangkat J.W.C Huwae, SE, MM sebagai Plt. Direktur Utama. Surat permohonan pengunduran diri dengan alasan sakit tidak didukung dengan surat keterangan Dokter yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sakit. Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa Drs. Willem Therik yang mengajukan surat permohonan pengunduran diri tersebut telah mencairkan dana sebesar Rp75.000.000,00 (5 x Rp15.000.000,00) sebagai pesangon untuk dirinya sendiri sesuai dengan bukti pengeluaran kas Nomor 1251/K tanggal 28 September 2005 tanpa persetujuan dari Direksi dan Badan Pengawas. Selanjutnya diketahui pula bahwa selain kepada Drs. Willem Therik, pembayaran pesangon juga dilakukan kepada 2 orang mantan direktur lainnya yaitu sdr. Eci Talaohu 18

(mantan Direktur Utama) dan sdr. Amin Mukmin (mantan Direktur Keuangan) yang diberhentikan tanpa alasan yang jelas dan bukan karena alasan kesehatan. Berdadsarkan keadaan tersebut diatas 2 mantan direksi mengajukan permohonan pembayaran pesangon dengan alasan sakit tanpa didukung dengan surat keterangan dari dokter bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sakit. Terhadap permohonan pesangon tersebut telah disetujui oleh Plt. Direktur Utama dan membayar kepada yang bersangkutan tanpa persetujuan dari Badan Pengawas sebesar Rp20.000.000,00 sesuai dengan bukti kas Nomor 1438/K sebesar Rp10.000.000,00 dan Nomor 1439/K sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 26 Oktober 2005. Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999, a. Pasal 12 huruf (c), yang menyatakan bahwa Direksi dapat diberhentikan salah satunya karena alasan kesehatan (sakit) sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya. b. pasal 15 ayat (4), yang menyatakan bahwa Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf (c) selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya. Sesuai dengan ketentuan tersebut seharusnya pesangon hanya dapat diberikan kepada mantan direksi yang diberhentikan karena alasan kesehatan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan. Pemberian pesangon kepada para mantan direksi tersebut mengakibatkan kerugian keuangan PD Panca Karya sebesar Rp95.000.000,00. Hal tersebut disebabkan : a. adanya itikad tidak baik dari Drs. Willem Therik untuk mendapatkan pesangon b. Plt. Direktur Utama tidak teliti dalam memberikan uang pesangon kepada mantan Direksi PD Panca Karya. Direksi PD Panca Karya mengakui temuan BPK-RI tersebut dan akan berupaya untuk menghubungi para mantan direksi yang menerima pesangon tersebut agar menarik kembali pembayaran pesangon tersebut dan menyetorkannya ke Kas PD Panca Karya. BPK RI Merekomendasikan kepada Gubernur Maluku agar : a. Saudara Drs. Willem Therik mengembalikan uang pesangon sebesar Rp75.000.000,00 ke kas perusahaan. 19

b. Plt. Direktur Utama mempertanggungjawabkan pemberian pesangon kepada 2 orang mantan Direktur PD Panca Karya atau menarik kembali dari kedua mantan direktur dan menyetorkannya ke kas Panca Karya.

Lampiran – 1

Rekapitulasi Daftar Karyawan PD Panca Karya Penerima Jasa Produksi Tahun Anggaran 2004

20

No

Nama Penerima Jasa Produksi

Jabatan

No Buku Kas

Tanggal Kuitansi

Jumlah

Direktur Utama

345/K

16-Mar-05

15.000.000

Direktur Produksi & Pemasaran

345/K

16-Mar-05

9.750.000

Direktur Keuangan

345/K

16-Mar-05

9.750.000

1

Drs. Willem Therik

2

J.W.C. Huwae, SE, MM

3

Drs. Muchlis Muchtar

4

Drs. Amin Mukmin

Ass Direktur

345/K

16-Mar-05

2.500.000

5

Ir. Nawawi Bandjar

Ass Direktur

345/K

16-Mar-05

2.500.000

6

Pieter Futwembun, BBA

Ass Direktur

345/K

16-Mar-05

2.500.000

7

Ir. Sumar

Kepala Bagian Kehutanan

345/K

16-Mar-05

2.500.000

8

James Pelupessy, SE

Kepala Bagian Perikanan

345/K

16-Mar-05

2.500.000

9

N. Malaiholo

Ka Sie Keuangan

345/K

16-Mar-05

2.000.000

10

J. Ririhena

Ka Sie Bagian Kontr

345/K

16-Mar-05

2.000.000

11

A. Tuarita

Ka Sie bag Keuangan

345/K

16-Mar-05

2.000.000

12

Fredy Hehanusa

Ka Sie Bag Kehutanan

345/K

16-Mar-05

2.000.000

13

Kasman Dima

Ka Sie Bagian RT

345/K

16-Mar-05

2.000.000

14

Zadrak Hanoatubun

15

Erna Nahusona

16

Ka Sie Bag Kehutanan

345/K

16-Mar-05

2.000.000

Ka Sie Bag Umum

345/K

16-Mar-05

2.000.000

E. Hehanusa

Ka Sie Bag Kehutanan

345/K

16-Mar-05

2.000.000

17

Frans Toisuta

Ka Sie Bag Kehutanan

345/K

16-Mar-05

2.000.000

18

R.A Ririhena

Staf Bagian Umum

345/K

16-Mar-05

1.500.000

19

Johanis Latuhihin

Staf Bagian Umum

345/K

16-Mar-05

1.500.000

20

Oemar Lisaholet

Staf Bagian Umum

345/K

16-Mar-05

1.500.000

21

Roepdiyanti

Staf Bagian Umum

345/K

16-Mar-05

1.500.000

22

Rustam Kone

Staf Bagian Umum

345/K

16-Mar-05

1.500.000

23

Johan Andries

Staf Bagian Umum

345/K

16-Mar-05

1.500.000

24

Said Kasturian

Staf Bagian Umum

345/K

16-Mar-05

1.500.000

25

Venty Persulessy

Staf

345/K

16-Mar-05

500.000

26

Gina T. Lekahena

Staf

345/K

16-Mar-05

500.000

27

Cornelis Pattinama

Staf

345/K

16-Mar-05

500.000

28

Shandra Bremer

Staf

345/K

16-Mar-05

500.000

29

Erwin Koto

Staf

345/K

16-Mar-05

500.000

30

Juliana Horowura

Staf

345/K

16-Mar-05

500.000

31

E. Tetelepta

Staf

345/K

16-Mar-05

500.000

32

J. Pattipeluhu

Staf

345/K

16-Mar-05

500.000

33

Lain-Lain

345/K

16-Mar-05

500.000

Jumlah Pengeluaran Untuk Jasa Produksi Tahun 2004 Pada PD.Panca Karya

80.000.000

Lampiran – 2

Rekapitulasi Daftar Karyawan PD Panca Karya Penerima Gaji Ke-13

21

No

Nama Penerima Gaji Ke-13

Direktur Utama

No Buku Kas 854/K

Direktur Produksi & Pemasaran

855/K

05-Jul-05

9.750.000

Direktur Keuangan

857/K

05-Jul-05

9.750.000

Staf Ahli Kehutanan

856/K

05-Jul-05

3.514.000

Jabatan

Tanggal Kuitansi

Jumlah

05-Jul-05

15.000.000

1

Drs. Willem Therik

2

J.W.C. Huwae, SE, MM

3

Drs. Muchlis Muchtar

4

Ir. Nawawi Bandjar

5

Pieter Futwembun, BBA

6

Ir. Sumar

7

James Pelupessy, SE

8

R.A Ririhena

9

J. Ririhena

10

A. Tuarita

11

Fredy Hehanusa

12

Kasman Dima

13

Zadrak Hanoatubun

14

Erna Nahusona

Ka Ur Personalia Div Personalia & Umum

858/K

05-Jul-05

1.588.370

15

E. Hehanusa

Ka Ur Pembukuan Div Keuangan

858/K

05-Jul-05

1.581.770

16

Frans Toisuta

Kepala Unit Usaha Sawmill Buru

858/K

05-Jul-05

1.575.060

17

Johanis Latuhihin

Kepala Gudang Div Bengkel

858/K

05-Jul-05

1.394.400

18

Oemar Lisaholet

Pengawas Unit Usaha Sawmill Laha

858/K

05-Jul-05

1.614.375

19

Roepdiyanti

Ka Ur Sekretariat badan Pengawas

858/K

05-Jul-05

1.230.500

20

Rustam Kone

Kepala Urusan LHP Div Kehutanan

858/K

05-Jul-05

1.366.250

21

Johan Andries

Mekanik Bengkel

858/K

05-Jul-05

1.284.070

22

Said Kasturian

Pengawas Unit Usaha Coldstorage

858/K

05-Jul-05

1.452.290

23

Venty Persulessy

Ka Ur Humas Div Personalia Umum

858/K

05-Jul-05

1.053.426

24

Gina T. Lekahena

Ka Ur Pupuk Div Perdagangan

858/K

05-Jul-05

950.910

25

Cornelis Pattinama

Kepala Satker Mekanik Bengkel

858/K

05-Jul-05

1.127.434

26

Shandra Bremer

Ka Ur Anggaran & Pajak Div Keuangan

858/K

05-Jul-05

918.830

27

Erwin Koto

28

Juliana Horowura

29

Romana Y. Sopacua

30

Yaneman Da Costa

Pegawai Honorer

859/K

05-Jul-05

550.000

31

Jantje J. Kastanja

Pegawai Honorer

859/K

05-Jul-05

550.000

32

Dirck B. Ramschie

Pegawai Honorer

859/K

05-Jul-05

550.000

33

Fadly Marasabessy

Pegawai Honorer

859/K

05-Jul-05

550.000

34

La Ode Rahman

Pegawai Honorer

859/K

05-Jul-05

550.000

Staf Direksi

856/K

05-Jul-05

3.514.000

Kepala Perwakilan Namlea

858/K

05-Jul-05

2.182.550

Kepala SPI

858/K

05-Jul-05

1.906.150

Kepala Unit Usaha Bengkel Ka Ur Keuangan Div Keuangan

858/K

05-Jul-05

1.466.670

858/K

05-Jul-05

1.770.180

858/K

05-Jul-05

1.905.250

Ka Ur Controlling Div Kehutanan

858/K

05-Jul-05

1.632.480

Ka Ur Umum Div Personalia & Umum

858/K

05-Jul-05

1.735.410

Ka Ur Perencanaan Div Kehutanan

858/K

05-Jul-05

1.475.050

Mekanik Bengkel

858/K

05-Jul-05

918.830

Staf Urusan Umum Div Personalia Umum

858/K

05-Jul-05

918.830

Pegawai Honorer

859/K

05-Jul-05

550.000

Jumlah Pengeluaran Untuk Gaji Ke-13 Direksi dan Karyawan PD.Panca Karya

77.877.085

22