Audit Fix.docx

PERENCANAAN AUDIT, TIPE PENGUJIAN AUDIT, dan MATERIALITAS MAKALAH Ditulis Untuk Memenuhi Tugas Matakuliah Pemeriksaan Akuntansi I Yang Dibina Oleh Ibu Dewi Dyah Fahriah, S.E., M.SA.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Oleh: Via Krismawati Nining Ayu W. Umi Masruroh Risa Levia Setyawati Retno Dwi Wandika Lulu’ Vionica

(21701082047) (21701082050) (21701082060) (21701082042) (21701082085) (21701082108)

UNIVERSITAS ISLAM MALANG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI MARET 2019

KATA PENGANTAR Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Perencanaan Audit, Tipe Pengujian Audit, dan Materialitas”. Penulis makalah ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi I. Dalam kesempatan ini, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi Dyah Fahriah, S.E., M.SA. yang telah memberi arahan dan bimbingan kepada penulis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada teman-teman sejawat atas bantuan referensi yang telah dipinjamkan. Penulis menyadari bahwa dengan penulisan makalah ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan makalah ini. Semoga makalah ini bermanfaat bagi mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang.

Malang, 19 Maret 2019

Penulis

ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ...................................................................................... ii DAFTAR ISI ..................................................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 1 1.1 Latar Belakang .............................................................................................. 1 1.2 Rumusan Masalah ......................................................................................... 2 1.3 Tujuan ........................................................................................................... 2 BAB II PEMBAHASAN ................................................................................... 3 2.1 Perencanaan Audit ....................................................................................... 3 2.2 Tipe Pengujian Audit .................................................................................... 7 2.2.1 Pengujian Analitik .................................................................................. 8 2.2.2 Pengujian Pengendalian .......................................................................... 9 2.2.3 Pengujian Subtantif ............................................................................... 10 2.3 Strategi Audit Menyeluruh .......................................................................... 12 2.4 Materialitas .................................................................................................. 13 BAB III PENUTUP ......................................................................................... 15 3.1 Kesimpulan ................................................................................................. 15 3.2 Saran ........................................................................................................... 15 DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 16

iii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Menurut Bahri (2016:2) akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan atas suatu transaksi dengan cara sedemikian rupa, sistematis dari segi isi, dan berdasarkan standar yang diakui umum. Dengan demikian, pihak yang berkepentingan dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan dan hasil operasi pada setiap waktu diperlukan, sehingga informasi keuangan tersebut dapat digunakan dalam pengambilan keputusan maupun pemilihan dari berbagai tindakan alternatif di bidang ekonomi. Fungsi akuntansi yaitu menyediakan informasi kuantitatif tertentu yang dapat digunakan baik oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan dalam pembuatan keputusan. Dalam mempersiapkan informasi yang relevan, para akuntan harus memiliki suatu pemahaman mendalam atas prinsip-prinsip serta aturan-aturan yang menjadi dasar dalam menyiapkan informasi akuntansi. Dalam pemeriksaan akuntansi hal yang perlu diperhatikan yaitu hal yang berkaitan dengan penentuan informasi yang telah dicatat tersebut secara tepat yang mencerminkan peristiwa peristiwa ekonomis yang terjadi selama periode akuntansi. Dikarenakan aturan-aturan akuntansi merupakan kriteria untuk mengevaluasi apakah informasi akuntansi tersebut telah dicatat secara tepat, maka sebagai auditor yang terlibat dalam data-data ini pun harus memiliki pemahaman yang mendalam akan aturan-aturan tersebut. Selain memahami akuntansi, seorang auditor harus memiliki keahlian mengumpulkan serta mengintepretasikan bukti-bukti audit. Keahlian inilah yang mmebedakan seorang auditor dan seorang akuntan. Menentukan prosedur-prosedur yang tepat, memutuskan jumlah serta jenis akun yang akan diuji, serta mengevaluasi penemuan-penemuan audit merupakan permasalahan khas yang sering dijumpai oleh seorang auditor.

1

1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut penulis dapat menentukan rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana melakukan perencanaan audit awal? 2. Bagaimana jenis-jenis atau tipe pengujian audit? 3. Bagaimana cara menyusun strategi audit menyeluruh? 4. Bagaimana cara menentukan dan menggunakan materialitas? 1.3 Tujuan Berdasarkan rumusan masalah tersebut penulis dapat menentukan tujuan sebagai berikut. 1. Mendeskripsikan perencanaan audit. 2. Mendeskripsikan jenis-jenis atau tipe pengujian audit. 3. Mendeskripsikan cara menyusun strategi audit menyeluruh. 4. Mendeskripsikan cara penentuan dan penggunaan materialitas.

2

BAB II PEMBAHASAN 2.1 Perencanaan Audit Standar pertama dari Generally Accepted Auditing Standard (GAAS) untuk audit lapangan adalah perencanaan yang memadai. Sebelum melakukan audit, para auditor harus memiliki perencanaan yang matang dan sebaikbaiknya serta harus memahami sejauh mana tugas yang diemban oleh auditor tersebut. Prinsip-prinsip yang mendasari standar auditing AICPA menunjukkan bahwa auditor harus merencanakan pekerjaan dan mensupervisi setiap asisten secara memadai. Terdapat tiga alasan utama mengapa auditor harus merencanakan penugasan dengan tepat, antara lain: 1.

Memungkinkan auditor untuk mendapatkan bukti yang tepat dan cukup kompeten tentang kondisi perusahaan klien. Dengan tujuan untuk meminimalkan kewajiban hukum dan memelihara reputasi yang baik dalam komunitas bisnis.

2.

Membantu menjaga biaya audit yang dikeluarkan tetap wajar. Tujuannya untuk menjaga Kantor Akuntan Publik (KAP) tetap kompetitif dan dapat mempertahankan serta memperluas kliennya.

3.

Menghindarkan kesalahpahaman dengan klien. Agar dapat memelihara hubungan baik dengan klien dan memfasilitasi pekerjaan berkualitas tinggi dengan biaya yang wajar. Di dalam audit terdapat dua jenis risiko yang sangat mempengaruhi

pelaksanaan dan biaya audit. Kebanyakan perencanaan awal audit berkaitan dengan perolehan informasi untuk membantu auditor menilai risiko tersebut. Kedua jenis risiko tersebut yaitu: 

Risiko audit yang dapat diterima (acceptable audit risk) Merupakan ukuran seberapa besar auditor bersedia menerima bahwa laporan keuangan akan salah saji secara material setelah audit diselesaikan dan pendapat wajar tanpa pengecualian telah dikeluarkan.

3



Risiko Inheren Merupakan ukuran penilaian auditor atas kemungkinan adanya salah saji yang metrial dalam suatu saldo akun sebelum mempertimbangkan keefektifan pengendalian internal. Penilaian risiko audit yang dapat diterima dan risiko inheren adalah

bagian yang penting dari perencanaan audit, karena hal itu membantu menentukan jumlah bukti yang harus dikumpulkan dan staf yang dibutuhkan untuk penugasan. Dalam engagemen atau penugasan akan muncul pertanyaan apakah auditor sebaiknya menerima atau menolak penugasan? Atau jika ini merupakan perikatan ulangan, apakah sebaiknya melanjutkan atau menolak penugasan. Sehubungan dengan keputusan ini, kewajiban auditor adalah: 1.

Mengidentifikasi dan menilai faktor risiko yang relevan dalam menentukan apakah auditor menerima (accept) atau menolak (decline) penugasan audit tersebut. Jika ia menjadi auditor pada periode sebelumnya, berdasarkan penilaian risikonya, ia harus menentukan untuk melanjutkan (continue) atau menolak (decline) penugasan audit tersebut.

2.

Menyepakati dan mendokumentasikan syarat-syarat perikatan (term of the engagement).

Gambar 1. Proses menerima/melanjutkan/menolak penugasan kan? Apakah KAP mempunyai SDM, waktu, kompetensi yang memadai untuk menangani penugasan tersebut?

Apakah KAP independen? Ada benturan kepentingan?

Jika menerima penugasan, apakah risikonya acceptable?

Terima/ lanjut

Dokumentasikan seluruh prosedur dan bagaimana ancaman/issues diatasi

Stop Prakondisi audit dipenuhi?

Ada pembatasan lingkup?

Sepakati syarat Perikatan?

Tandatangani Surat Perikatan?

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas merupakan dasar keputusan menerima atau menolak penugasan. Jika keputusannya adalah menerima penugasan, maka kondisi-kondisi berikut harus diperhatikan.

4



Apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi entitas sebelum penugasan diterima (audit preconditions), sudah ada?



Apakah ada pembatasan dalam lingkup penugasan (scope limitations)?



Apakah kedua pihak (KAP dan entitas) menyepakati syarat-syarat (terms) penugasan?

Jika semua kondisi di atas memuasakan adanya, surat atau akta perikatan (engagement letter) disiapkan dan ditandatangi. Sebelum KAP memutuskan untuk menerima/menolak/mempertahankan suatu penugasan, auditor harus: 1.

Memutuskan dapat diterimanya laporan keuangan (financial reporting framework, disingkat FRF) yang diusulkan atau digunakan entitas.

2.

Menilai apakah KAP dapat mentaati ketentuan etika yang relevan.

3.

Dapatkan persetujuan manajemen bahwa ia memahami sepenuhnya akan tanggung jawabnya berkenaan dengan: a.

Penyusunan laporan keuangan entitas sesuai dengan FRF yang diterapkan

b.

Pengendalian iinternal sebagaimana dianggap perlu oleh manajemen untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji yang material, apakah yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan

c.

Memberikan kepada auditor akses kepada semua informasi yang relevan dan informasi tambahan yang dapat diminta auditor, serta akses tanpa batas kepada orang-orang di dalam entitas yang menurut pendapat auditor diperlukan untuk mendapatkan bukti audit.

d.

Prosedur penerimaan dan melanjutkan penugasan. Ini adalah serangkaian prosedur serupa dengan prosedur yang serupa dengan prosedur penilaian (risk assessment procedure) yang dapat digunakan sebagai bagian dari prosedur penilaian risiko atau penugasan.

Apabila penugasan diterima maka harus menyepakati syarat-syarat perikatan yaitu jika manajemen atau Those Charged With Governance (TCWG) membatasi ruang lingkup kerja auditor dalam usulan surat perikatan yang menurut auditor akan mengakibatkan penolakan opini (disclaimer of

5

opinion) atas laporan keuangan, auditor tidak diperkenankan menerima penugasan dengan pembatasan, kecuali jika diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan. Dalam syarat perikatan harus dicantumkan dalam surat perikatan bentuk perjanjian tertulis yang tepat dan harus memuat: 1.

Tujuan dan lingkup audit atas laporan keuangan.

2.

Tanggung jawab auditor.

3.

Tanggung jawab manajemen.

4.

Penegasan mengenai kerangka pelaporan keuangan yang diterapkan untuk membuat laporan keuangan.

5.

Referensi atau acuan kepada bentuk dan isi laporan yang akan diterbitkan auditor dan pernyataan bahwa ada keadaan atau situasi yang menyebabkan laporan sebenarnya berbeda dari bentuk daan isi laporan yang diharapkan. Namun, surat perikatan audit harus direvisi jika terjadi perubahan

keadaan. Hal-hal yang merupakan perubahan keadaan adalah: 

Setiap perubahan syarat penugasan atau diperlukannya syarat penugasan yang khusus untuk periode tersebut.



Perubahan dalam senior management baru-baru ini.



Perubahan signifikan dalam kepemilikan entitas.



Perubahan signifikan dalam sifat atau ukuran bisnis dari entitas yang bersangkutan.



Perubahan dalam kewajiban hokum atau ketentuan perundaangundangan.



Perubahan dalam FRF yang diadopsi dalam pembuatan laporan keuangan.



Perubahan lain dalam kewajiban atau persyaratan pelaporan.



Adanya indikasi bahwa manajemen keliru memahami tujuan dan lingkup audit. Jika manajemen meminta perubahan dalam syarat-syarat perikatan audit,

auditor perlu mempertimbangkan apakah permintaan mempunyai dasar, dan apa implikasinya terhadap lingkup penugasan. Permintaan untuk mengubah

6

syarat perikatan audit, layak dipertimbangkan misalnya karena perubahan dalam situasi yang dihadapi klien, atau kesalahpahaman mengenai sifat dari jasa yang diminta sebelumnya. Permintaan

untuk

mengubah

syarat

penugasan,

tidak

layak

dipertimbangkan jika dilatarbelakangi temuan atau issues yang timbul dalam audit. Misalnya, temuan audit tidak mendukung pernyataan manajemen (management representation), ketidaksanggupan memperoleh informasi audit tertentu (yang secara efektif membatasi lingkup audit), atau bukti audit tidak memuaskan. Contoh, auditor tidak berhasil memperoleh bukti audit yang cukup mengenai saldo persediaan. Kemudian entitas meminta agar penugasan audit diganti dengan penugasan reviu atau penelaahan (review engagement) untuk menghindari opini wajar dengan pengecualian (qualify ed opinion) atau tidak memberikan pendapat (disclaimer of opinion). Jika permintaan untuk merubah syarat penugasan memang layak, surat penugasan baru (revised engagement letter) dapat dibuat atau perjanjian tertulis lainnya oleh KAP. Sebaliknya, jika auditor tidak dapat menyetujui perubahan syarat penugasan dan tidak diizinkan oleh manajemen untuk melanjutkan audit dengan syarat semula, auditor wajib: 

Mengundurkan diri (withdraw from the audit engagement), jika memang dimungkinkan oleh hukum atau ketentuan perundaang-undangan.



Memastikan apakah ada kewajiban berdasarkan kontrak atau kewajiban lain, untuk melaporkan pengunduran diri KAP kepada pihak lain, seperti TCWG, pemilik, atau regulator.

2.2 Tipe Pengujian Audit Dalam pengujian audit, seorang auditor melakukan berbagai macam pengujian (test) yang secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga golongan berikut ini. a.

Pengujian analitik (analytical tests)

b.

Pengujian pengendalian (tests of control)

c.

Pengujian substantive (substantive tests)

7

2.2.1 Pengujian Analitik Pengujian ini dilakukan oleh auditor pada tahap awal proses audit dan pada tahap review menyeluruh terhadap hasil audit. Pengujian ini dilakukan oleh auditor dilakukan dengan cara mempelajari perbandingan antara data yang satu dengan lain. Pada tahap awal proses audit, pengujian analitik dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien dan dalam menemukan bidang yang memerlukan audit lebih intensif. Sebelum auditor melaksanakan audit secara rinci dan mendalam terhadap objek audit, ia harus memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai perusahaan yang diaudit. Untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dan secara garis besar mengenai keadaan keuangan dan hasil usaha klien auditor menggunakan analisis rasio, laba bruto, analisis terhadap laporan keuangan perbandingan (comparative financial statements). Prosedur analitik dapat mengungkapkan, peristiwa atau transaksi yang tidak biasa, perubahan akuntansi, perubahan usaha, fluktuasi acak, atau salah saji. Tahap-tahap prosedur analitik sebagai berikut. 1.

Mengindentifikasi perhitungan atau perbandingan yang harus dibuat.

2.

Mengembangkan harapan.

3.

Melaksanakan perhitungan atau perbandingan.

4.

Menganalisis data dan mengidentifikasi perbedaan signifikan.

5.

Menyelidiki perbedaan signifikan yang tidak terduga dan mengevaluasi perbedaan tersebut.

6.

Menentukan dampak hasil prosedur analitik terhadap perencanaan audit. Tipe perhitungan atau perbandingan yang umumnya dibuat oleh auditor

terdiri dari: 

Perbandingan data absolut



Common-size income statements



Ratio analysis



Trend analysis Pada tahap perencanaan audit, auditor biasanya melaksanakan prosedur

analitik dengan menggunakan data agregasi (gabungan, kumpulan), data

8

perusahaan secara keseluruhan yang didasarkan pada data gabungan sampai dengan bulan dilakukannya prosedur analitik atau pada data proyeksi tahunan. 2.2.2 Pengujian Pengendalian Prosedur audit yang dilaksanakan untuk menentukan evektivitas desain dan/atau operasi pengendalian intern merupakan pengertian dari pengujian pengendalian. Dalam hubungannya dengan desain pengendalian intern, pengujian pengendalian yang dilakukan oleh auditor berkaitan dengan apakah kebijakan dan prosedur telah didesain memadai untuk mencegah atau mendeteksi salah saji material dalam asersi tertentu laporan keuangan. Pengujian

pengendalian

dalam

hubungannya

dengan

operasi

suatu

pengendalian intern yang dilakukan oleh auditor berkaitan dengan apakah kebijakan dan prosedur sesungguhnya berjalan dengan baik. Pengujian pengendalian merupakan prosedur audit yang dirancang untuk memverifikasi efektivitas pengendalian intern klien. Pengujian pengendalian terutama ditujukan untuk mendapatkan informasi mengenai: a.

Frekuensi pelaksanaan aktivitas pengendalian intern.

b.

Mutu pelaksanaan aktivitas pengendalian tersebut.

c.

Karyawan yang melaksanakan aktivitas pengendalian tersebut. Auditor dapat memilih pengujian pengendalian bersamaan atau

pengujian pengendalian tambahan atau pengujian pengendalian yang direncanakan, auditor dapat memilih jenis proses yang akan digunakan dalam pelaksanaan pengujian pengendalian, saat dan lingkup pengujian.  Jenis Pengujian Pengendalian Jenis pengujian pengendalian yang dapat dipilih auditor dalam pelaksanaan pengujian pengendalian adalah: a) Permintaan keterangan. b) Pengamatan. c) Inspeksi. d) Pelaksanaan kembali.  Waktu Pelaksanaan Pengujian Pengendalian Waktu pelaksanaan pengujian pengendalian berkaitan dengan kapan prosedur tersebut dilaksanakan dan bagian periode akuntansi mana

9

prosedur tersebut berhubungan. Pengujian pengendalian tambahan dilaksanakan dalam pekerjaan interim, yang dapat dalam jangka waktu beberapa bulan sebelum akhir tahun yang diaudit. Dengan demikian pengujian

pengendalian

hanya

memberikan

bukti

efektivitas

pengendaian intern dalam periode sejak tanggal awal tahun yang diaudit sampai tanggal pengujian.  Langkah Pengujian Pengendalian Lingkup pengujian pengendalian secara langsung dipengaruhi oleh taksiran tingkat risiko pengendalian yang direncanakan. Diperlukan pengujian dengan lingkup lebih luas untuk taksiran tingkat risiko pengendalian moderat atau rendah. Fungsi utama dari pemahaman auditor terhadap pengendalian intern adalah untuk memperkirakan risiko pengendalian dalam setiap tujuan audit berkait transaksi. Contohnya adalah dalam memperkirakan tujuan ketepatan untuk transaksi pendapatan adalah lemah dan untuk tujuan eksistensi adalah sedang. Pengujian pengendalian dilakukan untuk menentukan kelayakan dari rancangan dan efektivitas operasi dari pengendalian intenr khusus. Pengendalian intern ini dapat dengan cara manual atau terotomatiasai. Pengujian pengendalian mencakup prosedur-prosedur audit sebagai berikut. 

Melakukan wawancara dengan pegawai yang tepat.



Memeriksa dokumen, catatan-catatan, dan laporan-laporan.



Mengamati kegiatan-kegiatan pengendalian.



Melaksanakan kembali prosedur auditan.

2.2.3 Pengujian Subtantif Pengujian subtantif merupakan prosedur audit yang dirancang untuk menemukan kemungkinan kesalahan moneter yang secara langsung mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan.  Sifat Pengujian Subtantif Sifat ini mencakup jenis dan efektivitas prosedur audit yang dilakukan oleh auditor, yaitu.

10

a.

Jika tingkat risiko deteksi yang dapat diterima adalah rendah, auditor harus menggunakan prosedur audit yang lebih efektif dan biasanya memerlukan biaya yang lebih tinggi.

b.

Jika tingkat risiko deteksi yang dapat diterima adalah tinggi, auditor dapat menggunakan prosedur audit yang kurang efektif dan biasanya memerlukan biaya yang rendah.

 Jenis-Jenis Pengujian Subtantif a.

Prosedur analitik Prosedur analitik menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi yang diharapkan dari suatu prosedur analitik dalam mengidentifikasi kemungkinan salah saji tergantung atas: 

Sifat asersi



Kelayakan dan kemampuan untk memperbaiki suatu hubungan



Tersedianya dan keandalan data yang digunakan untuk mengembangkan harapan



Ketepatan harapan

Jika hasil prosedur analitik sesuai dengan yang diharapkan dan tingkat risiko deteksi yang dapat diterima adalah tinggi, auditor tidak perlu melakukan pengujian terhadap transaksi atau saldo akun rinci. b.

Pegujian terhadap transaksi rinci Dalam pengujian terhadap traksaksi rinci yang menjadi factor auditor adalah menemukan kemungkinan kekeliruan atau salah saji moneter, bukan penyimpangan dari pengendalian intern.

c.

Pengujian terhadap saldo rinci Pengujian terhadap saldo rinci difokuskan untuk memperoleh bukti secara langsung tentang suatu saldo akun, bukan pendebitan dan pengkreditan secra individual ke dalam akun tersebut.

 Lingkup Pengujian Lingkup pengujian subtantif menunjukkan jumlah pos atau besarnya sample yang diuji. Besarnya sample merupakan masalah pertimbangan professional dalam menentukan besarnya sample untuk mencapai tingkat risiko deteksi tertentu.

11

Tabel 1. Perbandingan antara pengujian pengendalian dengan pengujian subtantif. Pengujian Pengendalian Pengujian Subtantif Jenis

Bersamaan (concurrent) Tambahan

Tujuan

Penentuan efektivitas desain dan operasi pengendalian intern. Sifat pengukuran Frekuensi penyimpangan dari pengujian pengendalian intern. Prosedur audit yang Permintaan keterangan, dapat diterapkan inspeksi, pelaksanaan kembali, dan teknik audit berbantuan komputer.

Surat pelaksanaan

Prosedur analitik Pengujian terhadap transaksi rinci Pengujian terhadap akun rinci Penentuan kewajaran aserasi laporan keuangan signifikan. Kekeliriuan rupiah dalam transaksi dan saldo akun. Sama dengan pengujian pengendalian dtambah dengan prosedur analitik, perhitungan, konfirmasi, penyusutan dan pemeriksaan bukti. Terutama pada atau mendekati tanggal neraca. Risiko deteksi. Ketiga.

Terutama pada pekerjaan interim. Komponen risiko Risiko pengendalian. Standar pekerjan Kedua. lapangan pokok Diharuskan oleh Tidak. Ya. standar auditing 2.3 Strategi Audit Menyeluruh

Menyusun rencana dan strategi audit adalah bagian dari tahap pertama dalam proses audit, yakni tahap penilaian risiko (risk assessmet). Perencanaan audit memiliki manfaat sebagai berikut. 

Anggota tim dapat belajar dari partner dan tim inti yang berpengalaman.



Penugasan diorganisasi, dilengkapi dengan staf audit, dan dikelola secara baik.



Pengalaman yang diperoleh dari audit terdahulu dan dari penugasan lain dimanfaatkan secara optimal.



Area penting atau rawan dalam audit itu mendapat perhatian yang tepat.

12



Masalah yang mungkin terjadi, diantisipasi dan diselesaikan tepat pada waktunya.



Dokumentasi audit direview secara tepat waktu.



Pekerjaan oleh orang lain dapat dikoordinasikan. Waktu yang diperlukan untuk menyusun strategi audit yang menyeluruh

bervariasi antara satu audit dengan audit lainnya dan tergantung dari ukuran dan kopleksitas entitas, komposisi dan ukuran tim audit, pengalaman di masa lalu dengan entitas tersebut dan situasi yang dihadapi dalam melaksanakan audit. Auditor wajib mengomunikasikan dengan TCWG garis besar lingkup penjadwalan waktu auditnya. Komunikasi mengenai lingkup dan jadwal waktu audit yang direncanakan membantu manajemen dan TCWG untuk: a.

memahami konsekuensi pekerjaan auditor,

b.

membahas masalah risiko dan konsep materialitas dengan auditor, dan

c.

mengindentifikasi area di mana manajemen/TCWG meminta auditor melakukan prosedur tambahan. Strategi audit menyeluruh dan rencana audit terinci, termasuk rincian

perubahan selama penugasan audit, harus didokumentasikan. Auditor dapat menggunakan memo, program audit baku, atau daftar penguji dalam penyelesaian audit (audit completion checklists), yang sesuai dan tepat untuk situasi dalam penugasan tersebut. 2.4 Materialitas Dalam merumuskan strategi audit secara keseluruhan, auditor wajib menentukan angka materialitas laporan keuangan secara keseluruhan. Auditor wajib menetapkan (besarnya) performance materiality untuk tujuan menilai risiko salah saji yang material dan menentukan sifat (nature), waktu (timing), dan luasnya (extent) prosedur audit selanjutnya (further audit procedures). Materialitas adalah dasar untuk penilaian risiko (risk assessment) dan penentu luasnya prosedur audit. Materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan (overall materiality) didasarkan pada kearifan professional

13

auditor mengenai jumlah terbesar salah saji dalam laporan keuangan tanpa memengaruhi keputusan ekonomis pemakai laporan keuangan. Situasi yang terkait dengan salah saji, dapat menyebabkan auditor mengevaluasi salah saji itu sebagai material sekalipun besarnya di bawah materialitas. Performances materiality (materialitas yang digunakan dalam pelaksanaan audit, atau disingkat “materialitas pelaksanaan”) digunakan auditor untuk menekan risiko sampai ke titik rendah yang dapat diterima (appropriately low level). Performances materiality dirancang untuk: 1.

Memastikan salah saji yang lebih kecil dari overall materiality atau specific materiality dapat dideteksi.

2.

Menyediakan suatu margin atau penyangga (buffer) untuk salah saji yang tidak terdeteksi. Penyangga ini adalah selisih antara gabungan seluruh salah saji yang terdeteksi tetapi tidak dikoreksi dan overall materiality atau specific materiality. Auditor harus menggunakan materialitas ketika menentukan sifat, waktu

pelaksanaan, dan luasnya prosedur audit. Ketika auditor menemukan salah saji dalam atau selama auditnya, langkah pertama yang harus dilakukannya ialah meminta kepada manajemen untuk memperbaiki semua salah saji yang belum dikoreksi. Jika manajemen memutuskan untuk tidak mengoreksi beberapa atau seluruh salah saji tersebut auditor wajib berkomunikaksi dengan TCWG mengenai: a.

rincian dari salah saji yang belum dikoreksi dan dampaknya, terpisah atau secara agregat, terhadap opini dalam laporan auditor,

b.

salah saji yang tidak dikoreksi dan berjumlah material, satu demi satu, dan

c.

dampak salah saji yang tidak dikoreksi terhadap jenis transaksi, saldo akun, atau pengungkapan periode yang lalu, dan laporan keuangan secara keseluruhan.

14

BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan audit seorang auditor harus melakukan beberapa tahapan penting, yaitu. 1.

Melakukan perencanaan audit awal, sebelum melakukan audit para auditor harus memiliki perencanaan yang matang dan harus memahami sejauh mana tugas yang diemban oleh auditor tersebut. Auditor juga berhak untuk menerima/menolak/melanjutkan penugasan.

2.

Mengatahui tipe pengujian audit. Tipe pengujian audit antara lain, pengujian analitik (analytical tests), pengujian pengendalian (tests of control), dan pengujian substantive (substantive tests).

3.

Menyusun rencana dan strategi audit merupakan bagian dari tahap pertama dalam proses audit, yakni tahap penilaian risiko (risk assessmet).

4.

Menentukan dan menggunakan materialitas. Materialitas adalah dasar untuk penilaian risiko (risk assessment) dan penentu luasnya prosedur audit. Auditor harus menggunakan materialitas ketika menentukan sifat, waktu pelaksanaan, dan luasnya prosedur audit.

3.2 Saran Sebelum menerima penugasan, auditor harus memastikan bahwa penugasan tersebut dapat diselesaikan dengan semua standar professional termasuk standar auditing, kode etik, dan standar pengendalian mutu.

15

DAFTAR PUSTAKA Arens, A. Alvin., dkk. 2014. Auditing & Jasa Assurance Edisi Kelimabelas Jilid 1. Jakarta: Erlangga. Puradiredja, Kanaka., dan Mulyadi. 1998. Auditing Edisi Ke-5. Jakarta: Salemba Empat. Syaful Bahri. 2016. Pengantar Akuntasi. Yongyakarta: ANDI, (Online), (https://books.google.co.id/books?id=ms85DgAAQBAJ&printsec=frontcover &hl=id#v=onepage&q&f=false), diakses 19 Maret 2019. Tuanakotta, M. Theodorus. 2013. Audit Berbasis ISA (International Standards on Auditing). Jakarta: Salemba Empat.

16