Aspek Dalam Perbankan.docx

ASPEK DALAM PERBANKAN

A. Perbankan Bank atau Perbankan adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote.Kata Bank berasal dari bahasa Italia “Banca “ berarti tempat penukaran uang . Sedangkan menurut undang-undang perbankan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam undang-undang no 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998 tersebut, terdapat sejumlah norma hukum, yang berfungsi sebagai dasar dalam membuat, mengatur dan menetapkan kabijakan dan ketentuan hukum perbankan, yang akan dilakukan, baik oleh Pemerintah maupun Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter dan perbankan dan menjadi kewajiban setiap pelaku bisnis perbankan untuk menaati norma hukum perbankan yang terdapat dalam Undang-Undang no 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no.10 tahun 1998. Norma hukum itu dimaksudkan untuk memeberikan landasan prevensi bagi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga kepentingan masyarakat maupun kelangsungan hidup bisnis perbankan nasional dapat terlindungi. Disamping itu, untuk mendidik dan sekaligus meningkatkan ketaatan pelaku bisnis perbankan nasional. BANK UMUM : Menghimpun Dana dalam bentuk simpanan, memberikan kredit. Menerbitkan Surat Pengakuan Hutang, Membeli, menjual dan menjamin atas resiko sendiri dan atau kepentingan nasabah berupa;( surat wesel, surat pengakukan hutang, SBI, Obligasi), Memindahkan Hutang baik untuk pentingan sendiri atau nasabah, Kegiatan penitipan barang untuk kepentingan pihak ketiga (perhatikan ketentuan dalam BW pasal 1694), Membeli melalui Lelang berupa agunan (jaminan hutang berupa barang yang segera harus dijual oleh bank), Melakukan anjak piutang (factoring), Usaha Kartu Kridit, Kegitan Pembiayan (finace) bagi nasabah)

B. PRINSIP DASAR DALAM PELAKSANAAN SISTIM PERBANKAN 1. Prudutial Banlking : adalah suatu prinsif kehati-hatian didalam menjalankan suatu usaha yang mengandung resiko yang tinggi terkait dengan adanya modal Pihak lain (nasabah bank ) yang digunakan dalam melakukan usaha penghimpunan dan penyaluran dana. 2. Trust : adalah suatu prinsif kepercayaan yang diperahatikn oleh penyeleleggara Bank didalam menjalankan usahanya. Karena trust merupakan modal bagi bank dan Tanpa trust bank akan mengalami kesulitan baik didalam perolehan modal maupun didalam menyalurkan modal tersebut.

C. BEBERAPA ASPEK PERBANKAN INDONESIA a) ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA Awal Januari 2004, pers Bank Indonesia secara resmi mengumumkan implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang diprakarsai oleh Bank for International Settlemenst (BIS), dan salah satu progam API yaitu adanya syarat modal minimum bagi bank umum sebesar Rp 100 miliar paling lambat pada tahun 2011. Visi API yaitu menciptakan system perbankan yang sehat, kuat dan efisiensi untuk menciptakan kestabilan system keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya yang dilakukan bank yang belum bisa mencapai kredit minimum sebesar Rp 100 miliar: 1. Adanya penambahan modal baru baik dari shareholder lama bank maupun investor baru. 2. Dilakukan penggabungan usaha (merger). 3. Adanya secondary offering di pasar modal (go public), bank akan mampu meningkatkan permodalan. 4. Penertiban pinjaman subordinasi dapat diakui sebagai komponen dalam perhitungan modal bank. b) PILAR Salah satu sasaran dari implementasi API adalah pilar keenam yaitu program peningkatan perlindungan nasabah.

Terdapat enam pilar dalam API yaitu: 1. Menciptakan struktur perbankan yang sehat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat; 2. Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan yang intensif; 3. Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing tinggi; 4. Menciptakan good corporate governance dalam rangka memperkuat industri perbankan nasional; 5. Menciptakan infrastruktur yang mencukupi; dan 6. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan. Pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan di dalam pilar ke 6(enam) API mencakup empat aspek, yaitu mekanisme pengaduan nasabah, pembentukan lembaga mediasi independen, transparansi informasi produk, dan edukasi nasabah. Keempat aspek tersebut dituangkan ke dalam empat program API, yaitu: 1. Penyusunan standar mekanisme pengaduan nasabah; 2. Pembentukan lembaga mediasi perbankan independent; 3. Penyusunan standat transparansi produk; dan 4. Peningkatan edukasi nasabah Dalam rangka tugas mengatur dan mengawasi perbankan tersebut, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bank Indonesia juga melakukan pengawasan langusng maupun tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan baik dalam bentuk pemeriksaan secara berkala maupun sewaktu-wwaktu diperlukan. Dalam keadaan normal, pengawasan ini dilakukan minimal setahun sekali.