Arah Kebijakan Umum Pembangunan Tahun 2005

BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT

PAPARAN BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT AR AH KE BI JAKA N U MU M P EM BA NG UN AN SUM AT ERA BA RA T TAHU N 2 005

Lubuk Basung, 6 September 2004

I. PENDAHULUAN 

Kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan tahun 2004

program

/



Upaya pencapaian sasaran Proppeda 2001 – 2005

tahun

terakhir



Peningkatan fungsi pelayanan mendorong pembangunan

untuk

II. PERKEMBANGAN DAN HASIL PEMBANGUNAN 1. STRUKTUR PEREKONOMIAN SUMATERA BARAT NO.

LAPANGAN USAHA

TA H U N 2001

2002

2003

1

PERTANIAN

22,94

22,87

23,24

2

INDUSTRI PENGOLAHAN

13,44

12,86

12,45

3

PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN

18,25

17,87

17,40

4

JASA-JASA

17,31

16,98

16,67

5

Lain-lain

28,06

29,42

30,24

100,00

100,00

100,00

Jumlah

 Perekonomian Sumatera Barat didominasi Pertanian, Perdagangan, Hotel dan Restoran.

oleh

Lapangan

Usaha

2. Perkembangan Perekonomian Sumatera Barat NO.

URAIAN

TA H U N 2001

2002

2003

1

PDRB SUMBAR (Rp.Trilyun)

25,43

29,12

31,71

2

PDRB Perkapita (Rp.000)

5.951

6.655

6.990

3

Pendapatan Regional Perkapita (Rp.000)

5.515

6.171

6.810

4

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)

3,63

4,29

4,13

5

PMDN (Rp.Miliar)

183,98

348,23

204,97

6

PMA (US$ Juta)

107,59

118,55

29,34

7

Volume Ekspor (Ton)

2.391.760

2.567.990

2.149.020

8

Nilai Ekspor (US$ Juta)

213,64

363,85

474,83

9

Inflasi (%)

10,90

10,22

5,55

3. Perkembangan Kesejahteraan Sosial Sumatera Barat TA H U N NO.

URAIAN

2001

2002

2003

64,8

65,47

65,87

7,0

6,8

6,78

49,42

46,43

44,76

1

Usia Harapan Hidup (Tahun)

2

Angka Kematian Kasar ( /1000 Penduduk)

3

Angka Kematian Bayi ( / 1000 Kelahiran Hidup)

4

Angka Kematian Ibu Melahirkan ( / 100.000 Kelahiran)

350

334

305

5

Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)

643.300

496.400

501.100

6

Angkatan Kerja (Orang)

1.909.206

1.950.642

1.992.977

7

Angka Partisipasi Kasar SD (%) Angka Partisipasi Kasar SLTP (%) Angka Partisipasi Kasar SLTA (%)

107,72 84,57 58,63

109,94 84,62 55,64

104,42 86,32 82,94

8

Angka Partisipasi Murni SD (%) Angka Partisipasi Murini SLTP (%) Angka Partisipasi Murini SLTA (%)

90,10 68,06 40,23

93,84 70,30 41,49

90,12 68,99 45,12

9

I P M (%)

Catatan : IPM Tahun 1999 sebesar 65,8 %

67,8

III. PERAN DAN POSISI KAB. AGAM DLM PEMBANGUNAN SUMBAR TAHUN 2002 No

Kab/Kota

% PDRB

G.Rate

PDRB/Kpt

% Pd.Msk

APM SD/MI

APM SLTP

1

Kep.Mentawai

1,54

5,44

7,24

18,04

76.61

26.91

2

Pesisir Selatan

5,59

4,06

4,05

13,14

89.26

63.39

3

Kab. Solok

7,07

4,39

4,58

15,87

88.74

62.81

4

Swl/Sijunjung

6,24

4,12

5,68

16,99

89.80

60.05

5

Tanah Datar

6,51

4,07

5,70

9,03

89.78

69.25

6

Padang Pariaman

8,35

4,32

5,93

13,31

101.84

55.98

7

Agam

7,90

4,38

5,38

12,89

90.80

63.05

8

50 Kota

7,20

4,21

6,59

13,53

98.42

58.20

9

Pasaman

7,01

4,26

3,81

14,08

95.42

56.93

10

Padang

32,18

4,67

12,61

4,46

96.04

72.00

11

Kota Solok

1,37

4,32

7,97

6,93

93.19

89.03

12

Sawahlunto

1,86

-0,79

10,44

6,30

89.54

65.77

13

Padang Panjang

1,07

4,05

7,47

4,86

108.86

108.43

14

Bukittinggi

2,64

4,65

8,20

3,58

104.85

81.30

15

Payakumbuh

2,19

4,56

6,33

8,76

100.89

84.56

Sumatera Barat

100

4,29

6,65

11,57

93.84

70,30

IV. PR OG RAM PRI ORI TAS DAE RA H SDM  Pendidikan  Kesehatan Agama IPTEK

INFRASTRUKTUR  Jalan ke Timur, Utara & Selatan  Bandara Ketaping

PEMBER. EK RAKYAT

 Pelabuhan Teluk Bayur

 Pertanian Arti Luas BERORIENTASI PASAR (LOKAL, REGIONAL DAN GLOBAL)

 Kelautan & Perikanan  Industri & Perdag.  Pariwisata

KELEMBAGAAN  Efisiensi Pemerintah  Efisiensi Pelayanan

KEBIJAKAN / PELAYANAN KONDUSIF

V. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2005. A. SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 1. Perekonomian Daerah     

Pertumbuhan ekonomi 5 % Pendapatan perkapita, Rp. 8, 475 Juta dari Rp. 7, 245 Juta (2003) Jumlah Penduduk miskin turun menjadi 10 % dari 11, 25 % (2003) Pengangguran terbuka menjadi 5 % dari 5, 62 % (2003) Setengah pengangguran 33 % dari 36,53 % (2003)

2. Kesehatan     

Usia harapan hidup 68, 4 tahun dari 66,6 tahun (2003) Angka kematian kasar 6,5/1000 dari 6,78/1000 (2003) Angka kematian bayi 38/1000 dari 44,76/1000 (2003) Angka kematian ibu melahirkan 2,4/1000 dari 3,05/1000 (2003) Angka KEP 9 % dari 12,5 % (2003)

3. Pendidikan     

APM SD/MI 93,67 % APM SLTP/MTSN 72,50 % APM SMA/MA/SMK 48 % Rata-rata lama sekolah 8,5 Tahun Angka melek huruf 98 %

B. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI TAHUN 2005 1. Peningkatan Fungsi Pelayanan Pemerintah

Masy

Swasta

Pemerintah

    

Pemerintah Pelayanan sesuai kebutuhan Penyediaan prasarana/fasilitas umum Kebijakan yg mendorong swasta/masyarakat Fasilitas pelaksanaan pembangunan Motivasi masyarakat/swasta

Sasaran Pembanguna n Tahun 2005

2. Mengembangkan Keterpaduan Pendekatan Sektoral dan Wilayah

Sektoral

: 1. Mendorong sektor unggulan 2. Optimalisasi pemanfaatan potensi 3. Percepatan peningkatan pembangunan

Regional

: 1. Keterkaitan pembangunan antar wilayah 2. Pemerataan pembangunan antar daerah 3. Pengembangan kawasan potensial & prospektif (KSP, Agropolitan, Lumbung ternak)

3. Mengembangkan Hubungan Ekonomi Antar Wilayah

Membangun keterkaitan ekonomi ke Timur / Barat

Peningkatan Aksesibiltas

Pengembangan Produk Unggulan Daerah

2. Peningkatan sistem transportasi (jalan, bandara, pelabuhan)

2. Pemberdayaan usaha kecil (pertanian, industri kerajinan, perikanan dll)

3. Membangun jaringan (investasi, perdagangan)

3. Pengembangan investasi (peranian, industri pengolahan,pariwisata)

kerjasama

VI. PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1. Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah Kebijakan Pembangunan

Program Pembangunan

Sasaran Pembangunan

Pembiayaan Pembangunan

Pemerintah : APBN (dekon) APBD Prop APBD Kab/Kota

Masyarakat : Modal Sendiri Dana perbankan Pinjaman Lain

Dunia Usaha : Modal Sendiri Dana perbankan Pinjaman Lain

2. Kebutuhan Investasi Bagi Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Laju Pertumbuhan = (Investasi/ICOR) : PDRB Dengan perhitungan sederhana : PDRB Tahun 2003 sebesar Rp. 31,71 triliun Dengan ICOR sekitar 4, untuk pertumbuhan 1% Diperlukan investasi = 4 x Rp. 317 miliar = Rp. 1,28 triliun Untuk pertumbuhan 5 % diperlukan investasi sebesar Rp. 6,340 triliun

3. Pembiayaan Dari Pemerintah

Alokasi anggaran pemerintah di Sumatera Barat Tahun 2003 • APBD Provinsi (belanja) • APBD Kab/Kota • APBN (dana dekosentrasi)

: Rp. 533.029 juta : Rp. 3.097.600 juta : Rp. 1.725.760 juta

Total

: Rp. 4.725.760 juta

4. Persentase Anggaran Tahun 2003 Menurut Kelompok Belanja

Anggaran

APBD Kab/Kota

APBD Provinsi

BAU

BOP

60,14

11,09

22,69

6,08

57,17

14,37

11,13

17,33

Keterangan : BAU : Belanja Administrasi Umum BOP : Belanja Operasional dan Pemeliharaan

B. Modal

B. Lain

5. Sumber Penerimaan Daerah Sumber Penerimaan Daerah

Pendapatan asli daerah: 1. Hasil pajak daerah 2. Hasil retribusi daerah 3. Hasil perusda dan pengelolaan kekayaan 4. Lain-lain pendapatan

Dana perimbangan: 1. Bagi hasil pajak dan penerimaan SDA 2. Dana alokasi umum 3. Dana alokasi khusus

Pinjaman daerah

Lain-lain Peneri maan

6. APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2004 A. Pendapatan Daerah NO 1

SUMBER PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah

3 4

2003

2004

213.407

273.521

156.850 5.611 27.577 23.368

208.300 8.636 26.347 30.235

276.615

277.859

Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

39.344 4.941 227.630 4.700

38.950 4.659 234.250 0

Pinjaman Daerah Lain-lain Pendapatan

0 13.339

0 12.570

503.362

563.950

Pajak Daerah Retribusi Daerah Laba usaha Daerah Lain-lain PAD

2

Rp. juta

Dana Perimbangan

Jumlah

B. Belanja NO 1

URAIAN BELANJA Belanja Aparatur Belanja Administrasi Umum Belanja Op. dan Pemeliharaan Belanja Modal

2

Belanja Pelayanan Publik Belanja Administrasi Umum Belanja Op. dan Pemeliharaan Belanja Modal Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Belanja Tak Tersangka

Jumlah

Rp. juta

2003

2004

177.602

332.459

125.797 34.795 17.009

278.230 41.214 13.014

301.469

186.952

188.576 48.726 64.166 113.728

52.945 52.538 81.468 114.977

4.078

2.500

596.878

636.890

Defisit belanja ditutup dengan pembiayaan yang berasal dari sisa lebih tahun sebelumn Peningkatan belanja sebesar 6,70 %

VII.KEBIJAKAN DAN PRIORITAS APBD PROVINSI TAHUN 2005 Kebijakan APBD 2005 1. Alokasi anggaran untuk meningkatkan fungsi pelayanan unit kerja 2. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki provinsi 3. Anggaran berbasis kinerja ( berorientasi hasil ) 4. Mendorong pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan prioritas daerah PRIORITAS APBD TAHUN 2005 1.        

Pertanian Dukungan peningkatan pelayanan pertaniandi Kab/Kota Pemantauan dan pengkajian distribusi dan harga pangan Pengembangan sistem pelayanan peternakan terpadu ( IB,Keswan) Pelatihan fungsional aparatur pertanian Pengembangan kawasan pertanian (KSP, Agripolitan) Promosi komoditi ekspor pertanian Pencegahan dan penangulangan hama dan penyakit Pengembangan teknologi pertanian /pembinaan usaha alsintan

2. Perikanan dan Kelautan - Penataan dan pengelolaan perairan laut - Pelatihan aparatur kelautan dan perikanan - Pengembangan teknologi kelautan dan perikanan - Pengawasan perikanan

dan

pengendalian

sumber

daya

kelautandan

Pengendalian penyakit ikan 3. - Pertambangan dan energi - Pemantapan perencanaan pengembangan pertambangan dan energi - Pelayanan informasi potensi sumberdaya mineral - Pelayanan dan pengendalian usaha pertambangan - Pelatihan aparatur pertambangan

4.

- Penyiapan produk hukum bidang pertambangan dan energi Kehutanan dan perkebunan - Pengawasan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung - Pengawasan, pencegahan penebangan liar - Pengawasan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, flora dan fauna yang

-

Pemantauan perkembangan usaha perkebunan serta pengawasan industri primer perkebunan Pengawasan dan pemantauan penggunaan benih bermutu, pupuk dan pertisida Peningkatan SDM kehutanan dan perkebunan. Pengembangan kemitraan usaha perkebunan

5. Perindustrian dan perdagangan • Dukungan pengembangan industri dan perdagangan • Peningkatan pelayanan kemetrologian • Peningkatan kualitas SDM aparatur • Pengembangan teknologi bagi peningkatan kualitas dan produktifitas

6. Perkoperasian

• Peningkatan dan pengembangan BDS • Peningkatan kualitas SDM aparatur • Dukungan pembinaan koperasi dan UKM

7. Penanaman Modal •

Penyusunan sistem pelayanan perizinan

•

Pengawasan pelaksanaan penanaman modal

•

Promosi penanaman modal

8. Ketenaga Kerjaan • Pengawasan dan pemantapan jaminan kesejahteraan purna kerja • Pembinaan dan pengawasan penyaluran tenaga kerja • Peningkatan kesejahteraan warga transmigrasi

9. Kesehatan • Pengembangan pelayanan kesehatan dasar • Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan • Pengawasan dan pengendalian obat dan makanan • Penyediaan obat sangat esensial • Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular

10.  Pendidikan dan Kebudayaan • Pengembangan dan peningkatan kualitas guru • Peningkatan sarana dan pelayanan perpustakaan sekolah • Perluasan dan peningkatan minat baca • Pembinaan dan pengembangan daya tampung pendidikan luar sekolah

11. Bidang Sosial

• Pemberdayaan lembaga sosial dalam pelayanan sosial • Pelayanan dan rehabilitasi sosial • Bantuan jaminan sosial • Bantuan peningkatan sarana dan prasarana panti sosial • Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan

12. Penataan Ruang • Penetapan tata ruang wilayah (revisi RTRW) • Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai RTRW

13.

Pemukiman • Pembinaan teknis prasarana dan sarana perkotaan • Dukungan penataan bangunan dan lingkungan • Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman

14. Pekerjaan Umum • Dukungan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase • Peningkatan jaringan irigasi lintas daerah • Pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan pada jalan provinsi

15. Perhubungan • Penentuan tarif angkutan darat penumpang kelas ekonomi • Peningkatan dan pemeliharaan prasarana lalu lintas jalan • Dukungan pembangunan Bandara • Penertiban pemanfaatan jalan provinsi

16. Lingkungan Hidup  Pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan

VIII. ARAH KEBIJAKAN APBN 2005 1.

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Nasional Transisi.  Mempercepat reformasi  Meningkatkan kesejahteraan rakyat  Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa ( politik, pertahanan dan keamanan, kebudayaan,dll )

2.

APBN 2005 sudah mengacu UU No. 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara, anggaran berbasis kinerja.

3. Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi ( pelayanan umum, ekonomi, pendidikan, dll ) dan jenis belanja ( belanja pegawai, belanja barang, dll )

Agenda mempercepat Reformasi, antara lain (membangun daerah)  Peningkatan kapasitas kelembagaan di daerah (lembaga pemerintah, legislatif dan masyarakat)  Peningkatan kemampuan aparatur dan anggota legislatif  Peningkatakan kemampuan menggali potensi keuangan daerah  Peningkatan peran serta masyarakat dalam otonomi daerah  Peningkatan kerjasama antar daerah

Agenda Peningkatan Kesejahteraan Rakyat (antara lain) : Pengembangan Pendidikan    

Peningkatan mutu pendidikan & tenaga pendidik Peningkatan budaya baca & pengembangan perpustakaan Peningkatan pendidikan kedinasan Pengembangan IPTEK (Pangan, Manufakture, Energi)

Pengembangan Kesehatan   

Pemerataan & keterjangkauan pelayanan kesehatan Pembangunan sistem informasi kesehatan Peningkatan kualitas sumberdaya kesehatan

Pengembangan Ekonomi         

Pembangunan industri yg berbasis sumberdaya alam Perkuatan keterkaitan industri dan pertanian Peningkatan pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam Peningkatan Produktifitas pertanian (agribisnis) Peningkatan diversifikasi pangan Peningkatan volume & jenis komoditi ekspor Peningkatan produktivitas UKM Pemberdayaan usaha mikro (peningkatan kapasitas usaha) Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Sekian & Terima Kasih