Anggaran Dasar Mgmp Ekonomi Palembang

ANGGARAN DASAR MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) EKONOMI SMA/MA KOTA PALEMBANG MUKADIMAH Dengan Rahmat Allah Tuhan Yang Maha Esa, Kami para guru Ekonomi SMA/MA Kota Palembang, menyadari pentingnya usaha bersama dalam membIna, meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme guru Ekonomi, demi terbangunnya masyarakat modern yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berdasarkan Pancasila dan

Undang-

undang Dasar 1945. Kami para guru Ekonomi SMA/MA, bersepakat untuk bergabung dalam suatu wadah yang dibentuk dengan Anggaran Dasar Berdasarkan kesepakatan ini, dan dengan semangat “ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tutwuri handayani”, maka kami, para guru Ekonomi SMA/MA Kota Palembang bersama-sama membentuk organisasi profesi yang diberi nama MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN EKONOMI SMA/MA KOTA PALEMBANG, yang disingkat MGMP EKONOMI SMA/MA Kota Palembang yang memiliki Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB I ORGANISASI Pasal 1 Dasar Pendirian MGMP Ekonomi SMA/MA Kota Palembang didirikan berdasarkan :

(1) Undang-undang No.2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 31 ayat (4), setiap tenaga kependidikan berkewajiban untuk meningkatkan kemampuan professional sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan. (2) Keputusan MENPAN No. 26/MENPAN/1989 tanggal 2 Mei 1989 tentang Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. (3) Peraturan pemerintah No.38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan, Bab XIII, pasal 61 ayat 1, tenaga kependidikan dalam membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meninkatkan dan/ atau mengembangkan karier, kemampuan, kewenangan

1

professional, martabat, dan kesejahteraan tenaga pendidikan demi terciptanya tujuan pendidikan secara optimal.

(4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru pasal 3 ayat (2) Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

(5) Hasil Pertemuan Pengawas Rumpun Mata Pelajaran IPS SMP/SM Kota Palembang dengan Guru Ekonomi SMA Palembang pada tanggal 19 Maret 2009 di SMA Negeri 3 Palembang. Pasal 2 Nama Organisasi profesi ini diberi nama Musyawarah Guru Mata Pelajaran Ekonomi SMA/MA Kota Palembang disingkat MGMP Ekonomi SMA/MA Kota Palembang. Pasal 3 Kedudukan MGMP Ekonomi SMA/MA Kota Palembang berkedudukan di kota Palembang dengan kantor sekretariat di SMA/MA kota Pelembang yang disepakati dalam Rapat anggota Pasal 4 Visi dan Misi Visi Meningkatkan kompetensi guru ekonomi yang profesional Misi

(1) Meningkatkan kompetensi Pedagogik, Kepribadian, Sosial dan Profesional. (2) Meningkatkan kemampuan untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran Ekonomi berdasarkan standar nasional

(3) Melakukan perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran secara berkelanjutan. (4) Meningkatkan kesejahteraan (5) Membantu anggota yang memiliki permasalahan hukum

2

Pasal 5 Tujuan Tujuan:

(1) mengembangkan pengetahuan guru Ekonomi SMA/MA. (2) meningkatkan kemampuan profesi guru Ekonomi SMA/MA. (3) mengembangkan pengetahuan dan pemanfaatan mata pelajaran Ekonomi bagi siswa SMA/MA dan masyarakat pada umumnya. (4) Mendiskusikan permasalahan yang dihadapi guru dalam melaksanakan tugas seharihari dan mencari cara penyelesaian yang sesuai dengan situasi, kondisi dan lingkungan sekolah. Pasal 6 Kegiatan Untuk mencapai tujuan pada pasal 5 diatas, akan :

(1) Menjalin komunikasi, baik antar anggota dalam MGMP Ekonomi SMA/MA maupun dengan masyarakat lain diluar MGMP Ekonomi SMA/MA Kota Palembang

(2) Mengupayakan pengembangan dan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesional bagi guru Ekonomi SMA/MA Kota Palembang.

(3) Mengupayakan pengembangan pendidikan Ekonomi SMA/MA agar mencapai mutu yang diharapkan

(4) Menegakkan integritas profesional dalam arti menjaga dan mempertahankan martabat dan profesi guru.

(5) Melakukan kegiatan kegiatan lain yang sah sesuai dengan tujuan organisasi dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Pasal 7 Keuangan Dana organisasi ini bersumber dari : (1) Iuran Anggota

(2) Sekolah/Komite Sekolah (3) Pemerintah (APBN atau APBD)

3

(4) Sumbangan dalam bentuk apapun yang sah dan tidak mengikat. (5) Penghasilan atas usaha organisasi yang sah dan tidak bertentangan dengan tujuan organisasi. BAB II STRUKTUR ORGANISASI Pasal 8 Struktur Organisasi MGMP Ekonomi SMA/MA Kota Palembang adalah organisasi nonstruktural di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang. Struktur organisasi (yang pertama membentuk AD/ART) terdiri dari : 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Pelindung Penasihat

: Kepala Dinas Dikpora Kota Palembang : 1 Sekretaris Dinas Dikpora kota Palembang 2 Kabid SMP/SM 3. Ketua MKKS SMA di Palembang Pembina 1. Drs. Edward Bachri (Pengawas) 2. Refi Indra, S. Pd. (Pengawas) 3. Drs. Sukendro (Pengawas) 4. H. Rusdi, S.Pd. (Pengawas) 5. Yunus Husin, S.E. (Pengawas) 6. Drs. Ilrauf Husin (Pengawas) 7. Dra. Hj. Nursiawati (Guru Inti) 8. Drs. Sukirno (Guru Inti) 9. Dra. Tuty Wuryani (Guru Inti) Ketua : Hermansyah, S. Pd. (SMA Negeri 3) Wakil Ketua 1 : Made Suarsana, S. Pd. (SMA Negeri 5) Wakil Ketua 2 : Drs. Mulyadi (SMA Negeri 6) Wakil Ketua 3 : Rusnadi, S. Pd. (SMA Negeri 9) Sekretaris : Marlinda, S. Pd (SMA Muhammadiyah I) Wakil Sekretaris Andri Wahyono, S. Pd. (SMA Bhakti Pertiwi) Bendahara : Dra. Agustini Maulina (SMA Negeri 3) Bidang : A. Bidang Organisasi, Penelitian dan Pengembangan 1. Koordinator : M. Fauzi, S. Pd. 2. Anggota : Drs. Kms. Taufik R (SMA Negeri 14) : Efrin Sofyan, S.Pd. (SMA Negeri 17) : Purwanti, S.Pd. (SMA Negeri 13) B. Bidang Pengembangan Akademis 1. Koordinator : Dra. Siti Surochmah (SMA Negeri 15) 2. Anggota : Dra. Hj. Rusdiana (SMA Negeri 7) : Dra. Desi Saliasna (MA Negeri 3) : Ritno Suparyoto, S.Pd. (SMA Negeri 11) C. Bidang Humas, Pendanaan dan Publikasi 1. Koordinator : H. Edison, S. Pd. (SMA Negeri 18) 2. Anggota : Pipit Rahmawati, S.Pd. (SMA Negeri 16)

4

: Fauziah, S.Pd. (SMA LTI IGM) : Faisal, S.Pd. (SMA Negeri 15) 12.

Sanggar Ekonomi A. Sanggar Plaju 1. Ketua 2. Sekretaris Sekretariat

: Drs. Sukhedi (SMA Patra Mandiri I) : Maryani, S.Pd. (SMA Negeri 4) SMA Patra Mandiri I Plaju

B

Sanggar Kertapati 1. Ketua 2. Sekretaris Sekretariat

: : Samsul Bahri, S.Pd. (SMA Negeri 19) : Anna Apriana, S.Pd. (MA Negeri 1) SMA Negeri 19

C

Sanggar Kalidoni 1. Ketua 2. Sekretaris Sekretariat

: : Fauzi, S.Pd. (SMA Pusri) : Holillah Febriani, S.Pd. (SMA Negeri 7) : SMA Pusri

D

Sanggar Kenten 1. Ketua 2. Sekretaris Sekretariat

: Drs. Kms. Taufik R (SMA Negeri 14) : Pipit Rahmawati, S.Pd. (SMA negeri 16) : SMA Negeri 14

Sanggar Ilir Timur II 1. Ketua 2. Sekretaris Sekretariat

: Faisal, S.Pd. (SMA Negeri 15) : H. Edison, S.Pd. (SMA Negeri 18) : SMA Negeri 15

Sanggar Bukit Besar 1. Ketua 2. Sekretaris Sekretariat

: Dra. Hasnawati (SMA Negeri 1) : Dra. Hermawati (SMA Negeri 2) : SMA Negeri 1

E

F

G

H

I

J

Sanggar Sukarame 1. Ketua 2. Sekretaris Sekretariat

: : :

Dra. Tuty Wuryani (SMA Negeri 13) Purwanti, S.Pd. (SMA Negeri 13) SMA Negeri 13

Sanggar Gandus 1. Ketua 2. Sekretaris Sekretariat

: : : :

Fefi Yuniliyanti, S.Pd. (SMA Negeri 12) Roose Meiniarti, S.Pd. (SMA Negeri 20) SMA Negeri 12

: : :

Drs. Faisal, M.M. (MA Negeri 3) Ritno Suprayoto, S.Pd. (SMA Negeri 11) MA Negeri 3

: : :

Efrin Sofyan, S.Pd. (SMA Negeri 17) Farri Apriyanti, S.Pd.M.M. (MA Negeri 2) SMA Negeri 17

Sanggar Pakjo 1. Ketua 2. Sekretaris Sekretariat Sanggar Kemuning 1. Ketua 2. Sekretaris Sekretariat

BAB III

5

KEANGGOTAAN Pasal 9 Syarat Keanggotaan Yang menjadi anggota organisasi ini adalah guru SMA/MA yang mengajar mata pelajaran Ekonomi dan Akuntansi yang dibuktikan dengan SK CPNS/PNS bagi guru negeri dan SK Yayasan atau Kepala Sekolah bagi guru sekolah swasta.

Pasal 10 Status Keanggotaan Keanggotaan organisasi terdiri dari guru yang mengajar di SMA/MA Kota Palembang berwarga negara Republik Indonesia. Pasal 11 Kewajiban Anggota

Kewajiban anggota adalah : (1) Membantu terlaksananya tujuan organisasi. (2) Mematuhi aturan dan putusan organisasi.

(3) Menjaga martabat dan kehormatan profesi. (4) Membayar iuran anggota Pasal 12 Hak Anggota Anggota berhak: (1) mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diusahakan oleh organisasi.

(2) mendapat bimbingan untuk meningkatkan profesionalismenya. (3) dipilih dan memilih menjadi pengurus untuk menjalankan organisasi. (4) mengajukan usulan untuk kemajuan organisasi. (5) Mendapatkan bantuan perlindungan hukum

Pasal 13

6

Susunan dan Jabatan Pengurus (1) Pengurus terdiri dari: A. Pengurus inti meliputi: (a) Ketua (b) Wakil Ketua (c) Skretaris (d) Wakil Sekretaris (e) Bendahara B. Koordinator-koordinator bidang (a) Bidang Organisasi, Penelitian dan Pengembangan (b) Bidang Pengembangan Akademis (c) Bidang Humas, Pendanaan dan Publikasi (2) Pengurus dipilih langsung oleh anggota. (3) Masa jabatan pengurus adalah 2 tahun dan dapat dicalonkan kembali pada pemilihan periode berikutnya. Pasal 14 Hak dan Kewajiban Pengurus

(1) Ketua atas nama pengurus berhak mewakili secara sah di luar organisasi untuk mewakili sesuatu hal demi kemajuan organisasi. (2) Bilamana Ketua berhalangan hadir karena sesuatu hal, maka Wakil Ketua atau Sekretaris dapat mewakili Ketua dengan hak dan kewajiban yang sama.

(3) Pengurus berkewajiban menjalankan pekerjaan sehari-hari di dalam organisasi dan menjalankan keputusan-keputusan Rapat Anggota MGMP.

(4) Sekretaris berkewajiban mengelola administrasi persuratan (5) Bendahara berkewajiban mengelola keuangan organisasi secara transparan dan mempertanggungjawabkan kepada Rapat Anggota

(6) Bidang-bidang menyusun dan melaksanakan program sesuai bidang kerja masing– masing. BAB IV PERSIDANGAN DAN TATA TERTIB ORGANISASI Pasal 15

7

Perubahan Anggaran Dasar

(1) Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah dengan Rapat Anggota MGMP yang dengan sengaja diadakan untuk maksud tersebut.. (2) Rapat perubahan Anggaran Dasar harus dihadiri sekurang-kurangnya duapertiga dari jumlah anggota MGMP.

(3) Keputusan rapat perubahan Anggaran Dasar sah jika disetujui oleh dua pertiga anggota yang hadir.

(4) Apabila quorum tidak terpenuhi seperti yang dimaksud ayat 2 dan 3 pasal ini, maka Pengesahan perubahan Anggaran Dasar dilakukan atas persetujuan Rapat Anggota yang hadir. Pasal 16 Tata Tertib Tata tertib persidangan ditetapkan dan disahkan dalam Rapat Anggota Pasal 17 Pembubaran

(1) Organisasi ini hanya dapat dibubarkan dengan keputusan Rapat Anggota MGMP yang sengaja diadakan untuk maksud tersebut.

(2) Rapat Anggota harus dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota (3) Keputusan Rapat Anggota tentang pembubaran sah jika disetujui oleh seluruh anggota Pasal 18 Aturan Tambahan dan Peralihan

1. Hal-hal yang belum diatur dalam AD/ART akan diatur kemudian 2. AD/ART ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan

Ditetapkan di : Palembang Pada tanggal : 23 Maret 2009 Pimpinan Sidang,

8

Ketua merangkap anggota,

Hermansyah, S.Pd.

Sekretaris merangkap anggota,

Marlinda, S.Pd.

Anggota,

Made Suarsana, S.Pd.

ANGGARAN RUMAH TANGGA MGMP EKONOMI SMA/MA KOTA PALEMBANG BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Anggaran Rumah Tangga ini berpedoman kepada Anggaran Dasar Musyawarah Guru Mata Pelajaran Ekonomi SMA/MA Kota Palembang yang isinya bersifat teknis dan merupakan penjabaran dari Anggaran Dasar. BAB II KEORGANISASIAN Pasal 2 STRUKTUR ORGANISASI I. KETUA WAKIL KETUA I WAKIL KETUA II WAKIL KETUA III SEKRETARIS WAKIL SEKRETARIS BENDAHARA II. BIDANG A. ORGANISASI, PENELITIAN DAN PENGEMBANAN

9

B. PENGEMBANGAN AKADEMIS C. HUMAS, PENDANAAN, DAN PUBLIKASI D. SANGGAR EKONOMI Pasal 3 Program Kerja Bidang I (1) Revitgalisasi dan konsolidasi organisasi (2) Riset, pengembangan dan pemberdayaan organisasi (3) Peningkatan kompetensi dan kualifikasi anggota (4) Pengadaan perangkat KBM, dan instrument pembelajaran Bidan II (1) penggalangan dana penunjang program (2) publikasi dan sosialisasi program (3) memupuk silahturahmi diantara anggota (4) menggalang kerja sama dengan instansi terkait Bidang III (1) pengelolaan sanggar-sanggar sebagai wahana pemberdayaan guru (2) pengembangan sanggar sebagai wadah pelatihan menuju kinerja guru profesional (3) pemberdayaan sanggar guru mengantisipasi kebutuhan akademis guru di masa yang akan dating

BAB III Keuangan Pasal 4 Iuran anggota dipungut satu tahun sekali sebesar Rp 60.000,00, yang teknis pemungutannya dilakukan melalui kebijakan pengurus.

Ditetapkan di : Palembang

10

Pada tanggal : 23 Maret 2009 Pimpinan Sidang, Ketua merangkap anggota,

………………………

Sekretaris merangkap anggota,

………………………

anggota,

…………………

11