Ane - Implementasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi.pdf

IMPLEMENTASI PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DI KABUPATEN LEBAK SKRIPSI Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Kebijakan Publik Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh : Rachmawati Dwi Maharani NIM 6661100330

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2014

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI Nama : Rachmawati Dwi Maharani NIM : 6661100330 Judul Skripsi : Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kabupaten Lebak Telah Diuji di Hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, tanggal 16 Oktober 2014 dan dinyatakan LULUS. Serang, Oktober 2014

Ketua Penguji (Kandung Sapto Nugroho., S.Sos., M.Si) NIP 197809182005011002

..................................

Anggota : (Drs. Hasuri Waseh, SE., M.Si) NIP 196202032000121002

...................................

Anggota : (Deden Maulana Haris, S.Sos., M.Si) NIP 197204072008121002

...................................

Mengetahui, Dekan Fisip Untirta

Dr. Agus Sjafari, M.Si NIP: 197108242005011002

Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Rina Yulianti, SIP., M.Si NIP: 197407052006042011

ABSTRAK

Rachmawati Dwi Maharani. NIM 1100330. Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Kabupaten Lebak. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I: Rina Yulianti, S.IP., M.Si dan Pembimbing II: Deden Maulana Haris, S.sos., M.Si

Kata Kunci

: Implementasi Program, Penyediaan Air Minum, Sanitasi

Fokus dalam penelitian ini adalah Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dari implementasi program tersebut dilihat dari faktor pendukung serta faktor penghambatnya. Program ini dibuat dengan tujuan dapat meningkatkan jumlah masyarakat untuk dapat mengakses air minum dan sanitasi yang layak serta mempraktekan perilaku hidup bersih dan sehat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Instrument dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri yang didasari pada indikator teori implementasi kebijakan menurut model Merilee S. Grindle. Indikatornya terdiri dari isi kebijakan dan konteks kebijakan. Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis interaktif menurut Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian ini adalah dalam implementasinya belum berjalan dengan baik. Kurangnya profesionalitas kerja dan sanksi yang tegas, keterbatasan SDM serta kurangnya keikutsertaan dari masyarakat terhadap program tersebut. peneliti memberikan saran agar kinerja dari para pelaksana senantiasa dapat ditingkatkan lagi agar lebih profesional dan bertanggung jawab.

ABSTRACT

Rachnawati Dwi Maharani. Nim 1100330. The Implementation of Water Supply and Sanitation Community-based at Lebak Regency. Public Administration Departement. Faculty of Social and Politic. Sultan Ageng Tirtayasa University. Advisor I: Rina Yulianti, S.IP. M.Si., and advisor II: Deden Maulana Haris, S.Sos. M.Si., Keyword: Implementation Program, Water supply, Sanitation This research focuses on the Implementation of Water Supply and Sanitation Program to knowhow successful the implementation of the program see by the supporting and unsupporting factors. This program is made to increase total amound of citizen that not only can access water and sanitation but also practice clean and healthy living. The research method is descriptive methodology in qualitative approach. The instrument is the researcher herself based on the indicators of policy implementation theory by Merilee S. Grindle. The indicators are content of policy and context of policy. The data analyzing technique is interactive analysis technique by Miles and Huberman. The result of this research is the implementation had not gone well. The lack of professional work and strick sanctions, limitation of SDM, and the lack of participation from citizen toward this program. The researcher suggest that the executive should increase their performance in order to be professional and responsible.

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatu, Alhamdulillah Puja dan Puji syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT atas segala rahmat, ridho, dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita semua Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Dan berkat rahmat, ridho, dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan proposal penelitian ini. Adapun dalam peelitian skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan judul “Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kabupaten Lebak.” Penyusunan penelitian skripsi ini tentunya tak lepas dari bantuan banyak pihak yang tentunya sangat berpengaruh dalam pembuatan proposal skripsi ini, baik secara moril dan materil. Maka peneliti ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada kedua orang tuaku tercinta yang selalu memberikan do’a, kasih sayang, serta dukungan dan motivasi dalam penyelesaian penelitian skripsi ini. Pada kesempatan ini juga peneliti akan menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung

peneliti dalam menyelesaikan proposal penelitian ini. peneliti ingin menyampaikan terimakasih kepada : 1. Bapak Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd., selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; 2. Bapak Dr. Agus Sjafari, S.Sos.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; 3. Bapak Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; 4. Bapak Gandung Ismanto., S.Sos., MM., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; 5. Ibu Rina Yulianti, S.IP., M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yang sekaligus menjadi dosen pembimbing I skripsi. Trimakasih atas kebaikan, bimbingan, waktu dan arahannya selama proses penyusunan penelitian skripsi ini; 6. Bapak Anis Fuad, S.Sos., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; 7. Bapak Deden M.Haris. S.Sos., M.Si., selaku Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yang sekaligus menjadi dosen pembimbing II

skripsi. Trimakasih atas kebaikan, waktu, bimbingan dan motivasi yang selalu diberikan dalam penyusunan penelitian skripsi ini; 8. Ibu Titi Setiawati, M.Si., selaku Kepala Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 9. Terimakasih yang tak terhingga untuk kedua orang tuaku tercinta, kepada Apih Jajuli S.Sos., dan Mamah Rd. Yani Aryani atas do’a, cinta kasih dan motivasi yang telah diberikan tanpa henti dan tak pernah putus kepada peneliti dalam proses penyelesaian penelitian skripsi ini; 10. Terimakasih kepada kaka tersayang Wildan Alfariza SH M.Si atas segala dukungannya yang telah diberikan kepada peneliti dalam penyelesaian proposal skripsi ini; 11. Terimakasih kepada keluarga besar Jaka Wijaya, Keluarga besar Amar Bastaman, Keluarga Besar AJ, terimakasih Uwa, Om, Tante, teteh, aa Saudara Sepupu, dan Ponakan atas doa dan semangat yang diberikan kepada peneliti; 12. Terimakasih kepada Rihat Faris Ardiansyah atas do’a, semangat, motivasi, dan dukungan kepada penliti dalam pembuatan skripsi ini. 13. Terimakasih kepada A Indra Pratama SE., Kang Alam, Intan Aisyah HR, Rista Pebriyanti, A apis, A ncha, Gita, De Vina, Oling, Coffee Break, Allbest, Atangers. Trimakasih atas segala bantuan dan semangatnya.

14. Terimakasih untuk para sahabat terbaik Laarons, Ka Safira, Tisa, Nuke, Lina, Nidya, Citra, Fitra, Gita, Pita, Rurin, Njay atas doa, semangat dan dukungannya. 15. Terimakasih untuk teman-teman satu angkatan 2010 baik Reguler maupun Non Reguler, khususnya kelas ANE A dan ANE B yang menjadi motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. 16. Kepada para sahabat, Kanari Gemilang Al Ridha, Dwi Mayang Sari, Astri Permata Sari, Pratiwi, Emma Marlini, Ivan Setiawan, yang selalu mendukung dan memberikan semangat dan canda kebahagian selama penyusunan skripsi ini. 17. Semua dosen dan staf Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan; 18. Terimakasih kepada Ibu Ela Arwati dan ibu Anik Arifah bagian Kesehatan Lingkungan di Puskesmas Rangkasbitung dan Cibadak atas segala informasi dan bantuannya kepada peneliti dalam proses penyelesaian proposal skripsi ini; 19. Terimakasih kepada semua informan yang telah membantu peneliti dalam proses pengerjaan proposal skripsi ini, terimakasih Ibu Windarti, Ibu Phatma, Bapak Yayat, Bapak Helmi, Bapak Dadan, warga-warga desa Pasir Tanjung dan desa Tambakbaya atas segala informasi dan bantuannya kepada peneliti dlam proses penyelesaian proposal skripsi ini;

Tidak lupa juga peneliti mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan dan penyadian skripsi ini. Peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk membangun kemujuan yang lebih baik lagi terhadap penelitian skripsi ini. Semoga penelitian skripsi ini dapat bermanfaat berguna dan memberikan wawasan bagi para pembaca dan peneliti.

Akhir kata peneliti

ucapkan terimakasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Rangkasbitung,

September 2014

Rachmawati Dwi Maharani

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS………………………….

i

LEMBAR PERSETUJUAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ABSTRAK KATA PENGANTAR…………………………………………………….

ii

DAFTAR ISI………………………………………………………………

vii

DAFTAR TABEL…………………………………………………………

x

DAFTAR GAMBAR…………………………………………………….

xi

DAFTAR LAMPIRAN…………………………………………………

xii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Bekang…………………..……………………………………..... 1.2 Identifikasi Masalah……………….……………………………..…… 1.3 Batasan Masalah…………………………………………………...….. 1.4 Rumusan Masalah……………………………………………….……. 1.5 Tujuan Penelitian…………………………………………………….. 1.6 Manfaat Penelitian…………………………………………………… 1.7 Sistematika Penelitian………………………………………………..

1 15 15 16 16 17 17

BAB II Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran, dan Asumsi Dasar Penelitian 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6

Kebijakan Publik…..………………………………………..… Kebijakan dalam Pembangunan…………………………..…… Kebijakan Pembangunan Berwawasan Lingkungan…………. Pengertian Implementasi Kebijakan……………………..… Model-model Implementasi Kebijakan…………………….. Pengertian Pembangunan…………………………………... Administrasi Pembangunan……………………………...

24 27 30 32 34 44 47

2.1.7 2.1.8

Ruang Lingkup Administrasi Pembangunan…………….. Pengertian Pembangunan Masyarakat……………………

49 50

2.2 Penelitian Terdahulu…………………………………………..

51

2.3 Kerangka Berfikir……………………………………………..

54

2.4 Asumsi Dasar………………………………………………….

63

BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian………………………….….

64

3.2 Ruang Lingkup/Fokus Penelitian………….………...…………

66

3.3 Lokasi Penelitian………………………………………………

66

3.4 Variabel Penelitian……………………………………………

67

3.4.1 Definisi Konsep………………………………………

67

3.4.2 Definisi Operasional………………………………….

68

3.5 Instrumen Penelitian……………………………………………

69

3.6 Informan Penelitian……………………………………………

70

3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data………………………….

73

3.7.1 Wawancara…………………………………………..

73

3.7.2 Pedoman Wawancara………………………………...

74

3.7.3 Observasi……………………………………………...

80

3.7.4 Dokumentasi………………………………………….

80

3.7.5 Teknik Analisis Data………………………….……...

80

3.7.6 Sumber Data………………………………………….

82

3.7.7 Pengujian Keabsahan Data…………………………..

82

3.8 Jadual Penelitian………………………….……………………

84

BAB IV HASIL PENELITIAN 4.1 Deskripsi Objek Penelitian………………………………….….

85

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Lebak………...…………

85

4.1.2 Gambaran Umum Desa Pasir Tanjung………………….

93

4.1.3 Gambaran Umum Desa Tambakbaya…………………..

96

4.2 Deskripsi Data………………………………………………

100

4.2.1 Deskripsi Data Penelitian………………………………

100

4.2.2 Daftar Informan………………………………………...

105

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian…………………………………

108

BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan…………….………………………………….….

141

5.2 Saran…………………………………………………………

143

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekapitulasi Pelaporan Monitoring Stop Babs dan Ctps Puskesmas Rangkasbitung di Desa Pasir Tanjung….………………………

7

Tabel 1.2 Rekapitulasi Pelaporan Monitoring Stop Babs dan Ctps Puskesmas Mandala di Desa Tambakbaya………………………………….

8

Tabel 3.1 Informan Penelitian……………………………………………..

71

Tabel 3.2 Pedoman Wawancara…………………………………………..

75

Tabel 3.8 Jadual Penelitian……………………………………………….

84

Tabel 4.1 Nama Kecamatan dan jumlah Desa Di Kabupaten Lebak……..

87

Tabel 4.2 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Lebak………

88

Tabel 4.3 Jarak Ibu Kota Kecamatan ke Kota Rangkasbitung…………….

89

Tabel 4.5 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Lebak……………………………………………..

90

Tabel 4.6 Potensi Sumber Daya Manusia Di Desa Pasir Tanjung………….

94

Tabel 4.7 Pendidikan Di Desa Pasir Tanjung……………………………….

95

Tabel 4.8 Mata Pencaharian Pokok Di Desa Pasir Tanjung………………..

96

Tabel 4.9 Potensi Sumber Daya Manusia Di Desa Tambakbaya……………

98

Tabel 4.10 Pendidikan Di Desa Tambakbaya……………………………….

98

Tabel 4.11 Mata Pencaharian Pokok Di Desa Tambakbaya…………………

99

Tabel 4.12 Daftar Informan….…………..…………………..…………...….

106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir…………………………………….

62

Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Lebak……………………..

86

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I Dokumentasi Gambar……………………………………..… LAMPIRAN 2 Matriks Sebelum Reduksi………………………………..… LAMPIRAN 3 Matriks Setelah Reduksi……………..………………….…. LAMPIRAN 4 Surat Izin Penelitian……………………………..…….…… LAMPIRAN 5 Member Check........................................................................ LAMPIRAN 6 Pedoman Umum pengelolaan Program Pamsimas………….. LAMPIRAN 7 Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 001/KEP/M-PDT/I/2005……………………………. LAMPIRAN 8 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor: 79/KPTS/DC/2013………………………………….. LAMPIRAN 9 Daftar Riwayat Hidup………………………………………

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kebijakan pembangunan pada hakikatnya harus bersifat adil, demokrasi, terbuka, partisipatif dan terintegrasi, sehingga kesenjangan pembangunan daerah yang ada saat ini dapat segera diatasi. Untuk mengatasi suatu ketertinggalan di daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah itu sendiri, namun Pemerintah Pusat lebih berperan untuk melakukan fasilitasi dan koordinasi. Dalam pembangunan diperlukan pembangunan yang menyeluruh, mulai dari pembangunan sektor kecil pembangunan desa dengan berbagai faktor permasalahan di desa yang dilanjut ketingkatan yang lebih tinggi ke pembangunan Kabupaten/Kota dan Nasional. Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk mencapai target Millenium Development Goals dalam bidang sektor Air Minum dan Sanitasi (WSS-MDG), yaitu menurunkan separuh dari proporsi penduduk yang belum mempunyai akses air minum dan sanitasi dasar pada Tahun 2015. Sejalan dengan itu, Pemerintah Indonesia melaksanakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), yaitu adalah salah satu program nasional yang diselenggarakan secara terstruktur oleh Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah untuk dapat meningkatkan akses penduduk perdesaan dari peri urban terhadap fasilitas air minum

dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat. program Pamsimas dimulai padaTahun 2008, dimana sampai dengan Tahun 2012 telah berhasil meningkatkan pelayanan air minum dan sanitasi, serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat di sekitar 6800 desa/kelurahan yang tersebar di 110 Kabupaten/Kota. Untuk terus meningkatkan akses penduduk perdesaan dan pinggiran kota terhadap fasilitas air minum dan sanitasu dalam rangka pencapaian target MDG’s, Program Pamsimas dilanjutkan pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016. Program Pamsimas II dilaksanakan untuk mendukung dua agenda nasional untuk meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, yaitu (1) Air Bersih untuk Rakyat, dan (2) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Sebagai Pelayanan publik yang mendasar, berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pelayanan air minum dan sanitasi telah menjadi urusan wajib pemerintah daerah, dimana penyelenggaraan urusan wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan Pemerintah. Untuk mendukung kapasitas Pemerintah Daerah dalam menyediakan layanan air minum dan sanitasi yang memenuhi SPM tersebut, Program Pamsimas berperan dalam menyediakan dukungan financial baik investasi fisik dalam bentuk sarana dan prasarana, maupun investasi non fisik dalam bentuk manajemen dukungan teknis, dan pengembangan kapasitas.

Pemerintah telah menetapkan 13 (tiga sebelas) prioritas dalam Program Aksi Pembangunan Nasional 2010-2014 dengan misi untuk melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera, memperkuat pilar-pilar demokrasi dan memperkuat dimensi keadilan di semua bidang. Ketiga belas prioritas ini dipandang mampu menjawab semua tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara di masa mendatang, prioritas-prioritas tersebut meliputi : 1. Program aksi bidang pendidikan 2. Program aksi bidang kesehatan 3. Program aksi penanggulangan kemiskinan 4. Program aksi penciptaan lapangan kerja 5. Program aksi pembangunan infrastruktur dasar 6. Program aksi ketahanan pangan 7. Program aksi ketahanan dan kemandirian energi 8. Program aksi perbaikan dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan 9. Program aksi penegakan pilar demokrasi 10. Program aksi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi 11. Program aksi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan 12. Program aksi di bidang lingkungan hidup 13. Program aksi pengembangan budaya Terkait dengan program prioritas tersebut, maka Kementrian PU melakukan dukungan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

yang dilaksanakan salah satunya

melalui

program-progeam

pembangunan-

pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, dukungan terhadap kawasan perbatasan dan kawasan terpencil dan terisolir. Pembangunan yang berbasis pedesaan sangat penting dan perlu untuk memperkuat fondasi perekonomian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan perkembangan antar wilayah. Sebagai solusi bagi perubahan sosial, desa sebagai basis perubahan. Pembangunan diperlukan untuk merubah suatu kondisi dan situasi seperti sekarang yang dirasa kurang baik kearah yang lebih baik lagi sesuai kebutuhan masyarakat banyak. Pembangunan desa bisa melalui beberapa program seperti misalnya listrik masuk desa, hotmix masuk desa, pembangunan jalan atau jembatan, Pamsimas, pembangunan gedung sekolah baik penambahan kelas dan pembangunan sarana yang lain. Program Pamsimas adalah salah satu bentuk aksi nyata dari pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah dalam upaya pembangunan desa dan peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, dan meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan di desa, serta berupaya menurukan angka penyakit diare dan penyakit lainnya yang ditularkan melalui air dan lingkungan yang tidak bersih. Adapun ruang lingkup dari kegiatan program Pamsimas adalah : 1. Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan Lokal 2. Peningkatan Kesehatan dan Perilaku Higienis dan Pelayanan Sanitasi

3. Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi Umum 4. Insentif untuk Desa / Kelurahan dan Kabupaten / Kota; dan 5. Dukungan Pelaksanaan dan Manajemen proyek Pamsimas adalah suatu program penyediaan air minum, sanitasi, dan kesehatan. Pamsimas dapat berjalan dengan efektif dan berkelanjutan apabila berbasis pada masyarakat dengan melibatkan seluruh masyarakat baik perempuan dan laki-laki, baik yang kaya dan yang miskin dan dilakukan melalui pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Proyek tanggap terhadap kebutuhan masyarakat tersebut diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam menyiapkan, melaksanakan, mengoprasionalkan dan memelihara sarana yang telah dibangun, serta melanjutkan kegiatan peningkatan derajat kesehatan. Program Pamsimas ini adalah salah satu program Pemerintah Pusat dalam pembangunan yang masuk ke desa-desa untuk menyelesaikan segala permasalahan yang berhubungan dengan air dan lingkungan yang berbasis masyarakat. Program ini hadir tentu dengan tujuan awalnya adalah untuk membantu masyarakat di desa dalam berbagai kebutuhan air untuk aktivitas kehidupan sehari-harinya serta kesehatan lingkungan tempat mereka tinggal. Program ini memang tidak hanya untuk desa tertinggal, tetapi untuk semua desa yang memang membutuhkan sarana air ataupun kekurangan akses air di desa mereka guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut.

Indikator capaian Pamsimas tahun 2008-2012: 1. Bertambahnya 6-7 juta penduduk menurut status sosial ekonomi yang dapat mengakses air minum. 2. Bertambahnya 3,1 juta penduduk menurut status sosial ekonomi yang dapat mengakses sanitasi. 3. Bertambahnya 80% masyarakat “stop BABS”. 4. Bertambahnya 80% masyarakat yang mengadopsi program cuci tangan pakai sabun. 5. Adanya rencana peningkatan kapasitas Pemerintah Kabupaten/Kota pelaksana Pamsimas untuk mendukung adopsi dan pengarusutamaan pendekatan Pamsimas. 6. Meningkatkan prosentase anggaran Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) untuk pencapaian target MDG’s. Pencapaian keberhasilan Pamsimas: 1. Adanya keberlanjutan pelayanan sarana air minum dan sanitasi. 2. Adanya perubahan perilaku masyarakat menuju perilaku hidup sehat serta terjadi peningkatan pelayanan kesehatan dan sanitasi. 3. Adanya prioritas program kepada masyarakat yang miskin dan termajinalkan.

Seleksi dan pemilihan lokasi sasaran dari program Pamsimas untuk mendapatkan desa/kelurahan lokasi sasaran dilakukan tiap tahun, dan dilaksanakan pada 1 tahun pelaksanaan program. Jumlah desa/kelurahan yang masuk dalam daftar panjang desa layak (eligible longlist) sama dengan jumlah kouta lokasi sasaran per Kabupaten/Kota dikurangi jumlah desa/kelurahan yang telah menjadi lokasi program Pamsimas pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk menentukan desa/kelurahan yang dinilai layak dan akan diundang dalam sosialisasi program di tingkat Kabupaten/Kota, TKK (Tim Koordinasi Kecamatan) membuat suatu tabel daftar panjang (longlist) desa/kelurahan dengan menggunakan kriteria pada tabel berikut : No.

Kriteria Lokasi

Sumber Daya

1.

Indeks Kemiskinan desa/kelurahan yang tinggi

BPS 2005

2.

Desa/Kelurahan yang terbatas akses terhadap Potdes, PU, Dinkes air minum

3.

Desa/Kelurahan yang terbatas akses terhadap Potdes, PU, Dinkes sanitasi

4.

Desa/Kelurahan dengan prevalensi penyakit Dinkes/Puskesmas diare/terkait air yang tinggi

5.

Desa/Kelurahan

yang

belum

mendapatkan Bappeda, PU, Dinkes

program sejenis (air minum & sanitasi) dalam 2tahun terakhir

Berdasarkan daftar tersebut, TKK (Tim Teknis Kabupaten/Kota) kemudian membuat rangking dengan memberikan skor terhadap desa-desa ataupun kelurahan yang bersangkutan agar dapat menentukan prioritas desa/kelurahan yang dipilih untuk ikut sertadalam kegiatan pertemuan sosialisasi proyek. Jumlah desa/ kelurahan yang akan mengikuti pertemuan sosialisasi dapat disesuaikan dengan jumlah desa calon penerima proyek yang ditargetkan, dengan mempertimbankan dua hal utama sebagai berikut ini : 1. Rangking desa/ kelurahan daftar calon lokasi proyek, dimana menunjukan prioritas suatu desa/ kelurahan untuk memperoleh bantuan dari proyek. 2. Lokasi desa/ kelurahan, dimana lokasi-lokasi yang dipilih sebaiknya masih dalam satu wilayah, kecamaan, atau kecamatan yang berdekatan agar menunjang efektivitas dan efiiensi proses pendampingan kepada masyarakat. Di setiap Kabupaten/Kota yang menjadi sasaran lokasi Program Pamsimas dibentuk Tim Evaluasi RKM (Rencana Kerja Masyarakat) oleh TKK (Tim Koordinasi Kabupaten) dan menyampaikan laporannya kepada TKK. TKK dibentuk berdasarkan SK Bupati/Walikota dengan diketuai oleh Kepala Bappeda setempat, dan beranggotakan Dinas Cipta Karya, Dinas/Instansi Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Kesehatan, serta perwakilan kelompok masyarakat sipil/LSM lokal atau kelompok peduli dapat diundang sebagai pengamat atau partisipan. Aspek koordinasi pada tingkat kecamatan memiliki posisi strategis dan penting terutama terkait dengan

distribusi dan geografi desa/kelurahan sasaran di wilayahnya. Kecamatan sangat tepat untuk mengkoordinasi sekelompok desa/kelurahan sasaran Program Pamsimas. Tujuan Umumnya adalah Meningkatkan masyarakat berpenghasilan rendah di perdesaan dan pinggiran kota di lokasi Pamsimas dalam (Penggunaan sarana air minum dan sanitasi dan juga praktik perilaku hidup bersih da sehat), sebagai upaya pencapaian target WSS-MDG’s. Hal ini dapat dicapai melalui pengarusutamaan program dan perluasan pendekatan berbasis masyarakat secara nasional. Indikator dari penetapan lokasi sasaran dari Program tujuan umumnya adalah (1) Tambahan jumlah orang yang memiliki akses sarana air minum yang sesuai. (2) Tambahan jumlah orang yang memiliki akses sarana sanitasi yang sesuai. Kemudian Intervensi dari Kegiatannya yaitu RKM I : (1)Pelatihan Manajemen administrasi dan keuangan. (2) Pelatihan teknis sarana air minum dan sanitasi. (3) Pembangunan sarana air minum umum di daerah pedesaan. (4) Pembangunan sarana sanitasi komunal di daerah pinggiran kota. RKM II: (1) Pembangunan sarana sanitasi di sekolah. (2) Pelatihan PHBS di masyarakat dan di sekolah. (3) Pelaksaaan PBHS di masyarakat dan sekolah. (4) Penyiapan dan pelatihan pengelola sarana air minum dan sanitasi.

Selanjutnya adalah tahapan dari Program Pamsimas adalah sebagai berikut : Pelaku di Kabupaten/ Kota 1. TKK 2. Bappeda 3. DPU 4. Dinkes 5. PMD 6. Bappedalda 7. Pokja AMPL 8. Tim Penggerak PKK 9. DPMU 10. Koor Fasilitator

Pelaku di Kecamatan dan Desa/Kelurahan Kecamatan : 1. TKKc 2. TTKc 3. Sanitarian Puskesmas 4. Kasi PMD 5. Kaurbang 6. TFM Desa/Kel : 1. Aparat Desa 2. Lkm/Satlak Pamsimas 3. Natural Leader 4. Masyarakat

Proses pemilihan lokasi berdasarkan kriteria dengan menggunakan Metode Rapid Participatory Assessment (RPA), mulai dari daftar panjang (Longlist) dan daftar pendek (Shortlist) sampai dengan penetapan lokasi terpilih. Dari tabel diatas adalah pelaku program tingkat Kabupaten/Kota serta tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan, adapun Pamsimas ini dilakukan dari tingkat Pemerintahan Pusat sampai dengan desa. Dimana Tim Pusat bertanggungjawab penuh dalam menjamin tercapainya tujuan antara indikator kinerja program sebagaimana disepakati dan ditetapkan dalam Financing Agreement serta dokumen proyek.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Pelaporan Monitoring Stop Babs dan Ctps Puskesmas Rangkasbitung di Desa Pasir Tanjung

Jumlah Dusun/ RW

Jumlah KK

Sabagi Babakan Sawit Pasir Nangka

339 104 159

339 104 159

1,120 455 480

1,052 381 417

68 74 63

13 -

152

152

569

499

70

12

Cipancur Lebak

184

184

617

586

31

7

Cipancur Pasir

174

174

532

509

23

9

113

113

374

358

16

5

152

152

386

319

67

8

1,377

1,377

4,533

4,121

412

54

Cilengkeng Ciunut

Jumlah Rumah

Jumlah Penduduk

Sebelum Implementasi Kebiasaan Tempat BAB BABS Jamban

Jumlah Kasus Diare

Jumlah

(Sumber: Dinas Kesehatan Rangkasbitung, 2009)

Dari data tabel diatas, dapat dilihat pada sebelum implementasi program Pamsimas di Desa Pasir Tanjung tersebut ada sebanyak 4,121 jiwa penduduk di desa tersebut yang membuang air besarnya sembarangan atau BABS dan ada sebanyak 412 jiwa penduduk yang melakukan aktivitasnya tersebut di jamban. Hal tersebut tentu saja menggambarkan lebih banyak masyarakat yang BABS dibandingkan dengan

yang menggunakan jamban bersih, kemudian adanya kasus diare yangbtimbul karena pola kebiasaan prilaku masyarakat sendiri sehingga di desa tersebut sebanyak 54 penduduk yang terdata yang terkena penyakit diare. Maka dapat dikatakan bahwa masih banyak masyarakat di desa pasir tanjung yang masih BABS dibandingkan dengan yang menggunakan jamban.

Tabel 1.2 Rekapitulasi Pelaporan Monitoring Stop Babs dan Ctps Puskesmas Mandala di Desa Tambakbaya

Jumlah Dusun/ RW

Jumlah KK

Jumlah Rumah

Jumlah Penduduk

Sebelum Implementasi Kebiasaan Tempat BAB BABS Jamban

Kampung Pasir Melati RW 01 Kampung Peucangeun RW 02 Kampung Cidalung RW 02 Kampung Pasir Cau RW 03 Kampung Tambakbaya RW 04 Kampung Pengkolan/Bojong Kondang Rw 05 Kampung Pasir Kadu RW 07

Jumlah Kasus Diare

104

98

482

251

231

3

155

140

807

441

366

6

158

116

593

190

390

4

53

44

174

112

64

0

201

141

792

90

615

22

130

105

508

132

393

3

56

38

207

20

170

0

Kampung Sempur Dua RW 07 56 Jumlah

45

229

913 727 3,792 (Sumber: Puskesmas Mandala Kec.Cibadak, 2012).

135

90

2

1,371

2,319

40

Dari data tabel diatas, dapat dilihat pada sebelum implementasi program Pamsimas di desa Tambakbaya pada sebelum implementasi, masyarakat yang melakukan BABS ada sebanyak 1,371 jiwa orang. Kemudian ada sebanyak 2,319 jiwa orang yang melakukannya di jamban. Hal ini tentu lebih baik dari Desa Pasir Tanjung yang memang masyarakatnya masih banyak yang BABS, namun dilihat dari banyaknya masyarakat yang menggunakan jamban apakah jamban tersebut jamban bersih dan sehat, kemudian dalam tahap pengelolaan pembuangannya apakah langsung ke sungai atau apakah sudah dengan baik pengelolaannya sehingga tidak merusak dan mengganggu lingkungan. Pada desa Tambakbaya ada sekitar 40 jiwa orang yang terkena kasus diare, memang jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan desa Pasir Tanjung.

Dari pelaksanaan implementasi program Penyediaan Sanitasi Berbasis Masyarakat ini atau Pamsimas adalah program yang di keluarkan oleh Kementerian PU, dan pelaksana di daerahnya Dinas Cipta Karya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan program Pamsimas tersebut. Dinas Cipta Karya sendiri tentunya sebagai pelaksana pembangunan secara fisik bangunan penampungan air sanitasi berbasis masyarakat dan puskesmas sendiri

dibawah pengawasan Dinas Kesehatan memberikan pelayanan untuk merubah kebiasaan dan perilaku masyarakatnya melalui kegiatan pemicuan bukan dari fisik dalam pembangunannya seperti yang dilakukan Dinas Cipta Karya.

Pada awal mula sebelum adanya program ini masuk ke desa mereka, para warga di desa Pasir Tanjung maupun Tambakbaya tersebut melakukan sebagaian aktifitas kehidupannya yang berhubungan dengan air di sungai, seperti mandi, membuang air besar/kecil, mencuci baju, mencuci piring. Aktivitas ataupun kebiasaan yang dilakukan oleh warga Desa Pasir Tanjung dan Desa Tambakbaya tentu adalah kebiasaan yang tidak baik ataupun tidak sehat. Karena dengan aktivitas tersebut maka dapat menimbulkan beberapa penyakit yang ditimbulkan oleh air dan lingkungan kotor seperti diare, dan bukan hanya itu saja lingkungan sekitarpun tentu akan menjadi tidak bersih dan tidak sehat atas aktivitas ataupun kebiasaan masyarakat yang akan merugikan masyarakat itu sendiri. Perilaku hidup tidak sehat ini dapat ditinggalkan dan dirubah dikit demi sedikit dengan adanya program Program Pamsimas tersebut. Masyarakat dibuatkan penampungan air yang telah ditentukan titik penyimpanan penampungan air Pamsimasnya untuk dialirkan kerumah penduduk di desa tersebut, selain itu warga atau penduduk di desa dibuatkan MCK untuk mereka melakukan aktifitas kehidupannya untuk mengganti kebiasaan aktivitas sehari-hari masyarakat di sungai menjadi ke MCK tersebut.

Di tahun 2008-2009 di Desa Pasir Tanjung sendiri sudah ada sebanyak delapan titik pembangunan penampungan air sanitasi berbasis masyarakat atau Pamsimas, diantaranya yaitu berada di Kampung Sabagi, Kampung Babakan, Kampung Sawit, Kampung Pasir Nangka, Kampung Cipancur Lebak, Kampung Cipancur Pasir, Kampung Cilengkeng dan Kampung Ciunut. Sedangkan di Desa Tambakbaya ada tujuh titik penyimpanan penampungan air ada sebanyak delapan titik yang tersebar diantara di Kampung Pasir Melati, Kampung Peucangeun, Kampung Cidalung, Kampung Pasir Cau, Kampung Tambakbaya, Kampung Pengkolan/Bojong Kondang, Kampung Pasir Kadu dan Kampung Sempur Dua. Maka dapat dijelaskan permasalahan-permasalahan yang ada di Desa Pasir Tanjung Kecamatan Rangkasbitung dan Desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak mengenai Implementasi Program Penyediaan Air Minum Sanitasi Berbasis Masyarakat, karena pada dasarnya permasalahan yang muncul dari kedua desa tersebut adalah tidak jauh berbeda. Maka dari observasi awal peneliti permasalahan yang muncul adalah: 1. Kurangnya keterlibatan langsung dari masyarakat di Desa Pasir Tanjung dan kurang koordinasi pihak pengelolaa Pamsimas. Hal ini disampaikan langsung oleh Ibu Ela sebagai Sanitarian di Puskesmas Kecamatan Rangkasbitung, bahwa pada awal program Pamsimas ini masuk ke Desa Pasir Tanjung masyarakat kurang terlibat langsung dalam pembangunan Pamsimas karena pembangunan dilakukan oleh tukang dan bukan

masyarakat di desa tersebut yang membangun secara gotong royong. Serta adanya kurang koordinasi yang baik antara pengelola atau penyelenggara Pamsimas seperti dari Dinas Cipta Karya dan Puskesmas, karena seharusnya dinas-dinas terkait melakukan sosialisasi ataupun pemicuan sebelum program tersebut dilaksanakan. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh Ibu Anik sebagai sanitarian dari Puskesmas Mandala pada Desa Tambakbaya juga masyarakatnya

kurang

terlibat

langsung

dalam

pembangunan

penampungan airnya, sehingga menimbulkan rasa memiliki yang kurang dalam menjaga dan merawat sarana dan prasarana yang telah disediakan dari program tersebut. Hal tersebut dapat pula menyebabkan kurangnya pemeliharaan dari masyarakat tentu dapat disebabkan karena kurangnya partisipasi awal pada pembangunan sarana penampungan air tersebut, sehingga kurangnya rasa memiliki dari masyarakat terhadap penampungan air tersebut. 2. Penempatan

penyimpanan

penampungan

yang

kurang

strategis.

Penempatan titik penyimpanan atau penampungan air tersebut tidak di tempatkan di tempat yang sesuai dan strategis dengan pemukiman warga yang akan diairi, dalam prosesnya keputusan penempatannya di dasari oleh aspek politik seperti kekerabatan dan kepentingan khusus ataupun kepentingan pribadi. Sehingga menyebabkan penempatan yang tidak sesuai, tidak strategis dan tidak adil atau tidak menyeluruh bagi

masyarakat di desa Pasir Tanjung tersebut yang dapat mengakibatkan tujuan adanya program tersebut tidak dapat dirasakan secara menyeluruh oleh warga di Desa Pasir Tanjung dan DesaTambakbaya. Selain itu, penempatan kurang tepat yang menyimpan penampungan air di rumah keluarga Kepala Desa ataupun di rumah Kepala Desanya membuat warga segan dan mersa malu untuk menggunakan air tersebut. Sehingga warga di desa pun tidak menggunakan penampungan air tersebut dengan baik, dan tidak banyak dari warga yang memilih kembali ke sungai. Bukan hanya dari penyimpanan yang kurang stategis saja memang, karena pada penempatan penampungan yang kurang meratapun dirasakan masyarakat di Desa Pasir Tanjung dan Desa Tambakbaya, sehingga hal tersebut menyebabkan warga kembali BABS atau menjalankan aktivitas kesehariannya seperti sebelum adanya Program Pamsimas masuk ke desa mereka. 3. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kesehatan dan kebersihan lingkungan hidup. Pada awal sebelum adanya program ini masuk ke Desa Pasir Tanjung dan Tambakbaya, aktivitas sehari-hari masyarakat di desa tersebut yang berhubungan dengan air adalah denga melakukannya di sungai ataupun di kebun-kebun sekitar desa. Seperti mencuci, mandi, membuang air kecil/besar, sehingga kesehatan masyarakat pun dapat terganggu dan kebersihan lingkungan pun dapat terganggu. Hal tersebut menggambarkan masyarakat di desa yang kurang memiliki kesadaran

akan pentingnya kesehatan dan menjaga lingkungan hidup demi keberlangsungan hidup mereka sendiri pula. Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan diatas, dapat dikatakan bahwa permasalahan yang terjadi pada program Pamsimas tersebut ialah pada awal program tersebut akan direalisasikan di Desa Pasir Tanjung Kecamatan Rangkasbitung dan Desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak adalah masih kurangnya partisipasi dan koordinasi yang selaras dari para pelaksana yang menjadi kendala awal dalam program tersebut. Serta peran masyarakat yang kurang dalam implementasi program ini agar dapat berjalan dengan baik dan berdayaguna. Sehingga pada pelaksanaan dan impelementasi program tersebut masih memiliki beberapa kendala ataupun permasalahan-permasalahan yang muncul dan mengganggu implementasi program berjalan dengan baik. 1.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka identifikasi masalah yang diperoleh adalah sebagai berikut : a. Adanya penempatan penampungan air dari Program Pamsimas yang tidak merata di Desa Pasir Tanjung dan Desa Tambakbaya. b. Masih kurangnya peran serta langsung dari masyarakat terhadap Program Pamsimas di desa mereka. c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan dan kebersihan lingkungan hidup.

1.3 Batasan Masalah Karena keterbatasan waktu, tenaga serta biaya yang dimiliki serta minat dan perhatian penulis, masalah penelitian ini dibatasi dengan “Implementasi program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) di Kabupaten Lebak”, adapun Kecamatan yang diambil oleh peneliti yaitu hanya Kecamatan Rangkasbitung dan Kecamatan Cibadak.

1.4 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang, identifikasi serta batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah : a. Bagaimanakah implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Lebak? b. Faktor-faktor apa sajakah yang dapat menjadi pendukung dan penghambat dalam dalam pelaksanaan implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Lebak?

1.5 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut ini ; a. Untuk mengetahui sejauh manakah program pembangunan desa di Kabupaten Lebak dengan melalui program Pamsimas. b. Untuk melihat perubahan di desa Pasir Tanjung dan desa Tambakbaya setelah adanya program Pamsimas.

1.6 Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari peneletian ini, yaitu sebagai berikut : 1. Secara Teoritis a. Dalam rangka pengembangan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan b. Mengetahui prinsip pembangunan desa c. Dapat dijadikan sebagai bahan pemahaman yag lebih untuk peneliti. 2. Secara Praktis a. Untuk meningkatkan kualitas belajar dan referensi berfikir serta memberikan wawasan yang luas bagi seluruh mahasiswa khususnya peneliti. b. Mengetahui secara langsung bagaimana implementasi kebijakan program Pamsimas.

c. Hasil ini diharapkan dapat memberikan sumbangan masukan kepada para pelaksana program Pamsimas.

1.7 Sistematika Penulisan Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Latar belakang menggambarkan ruang lingkup dan kedudukan masalah yang akan diteliti dalam bentuk uraian secara deduktif, dari lingkup yang paling umum hingga menukik ke masalah yang paling spesifik, yang relevan dengan judul skripsi. 1.2 Identifikasi Masalah Mendeteksi aspek permasalahan yang muncul dan berkaitan dari tema atau judul penelitian dan dengan masalah atau variabel yang akan diteliti. Identifikasi masalah dapat diajukan dalam bentuk pertanyaan dan pernyataan. 1.3 Batasan Masalah Pembatasan masalah memfokuskan pada masalah spesifik yang akan diajukan dalam rumusan masalah. Pembatasan masalah dapat diajukan dalam bentuk pernyataan. Selain itu pembatasan masalah juga perlu menjelaskan lokus, tujuan dan waktu penelitian.

1.4 Rumusan Masalah Perumusan masalah bertujuan untuk memilih dan menetapkan masalah yag paling urgen yang berkaitan dengan judul penelitian. Perumusan masalah adalah mendefinisikan permasalahan yang telah diterapkan dalam bentuk definnisi konsep dan definisi oprasional. Kalimat yang digunakan adalah kalimat pernyataan. 1.5 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian mengungkapkan tentang sasaran yang igin dicapai dengan dilaksanakannya penelitian, terhadap masalah yang telah dirumuskan. Isi dan rumusan tujuan penelitian sejalan dengan isi dan rumusan masalah. 1.6 Manfaat Penelitian Menjelaskan manfaat teoritis dan praktis temuan penelitian. 1.7 Sistematika Penulisan Menjelaskan isi bab per bab yang terdapat dalam penelitian. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Landasan Teori Mengkaji berbagai teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan dan variabel penelitian, kemudian disusun secara teratur dan rapih yang digunakan untuk merumuskan masalah.

2.2 Penelitian Terdahulu Penelitian terdahulu adalah kajian penelitian yang pernah dilakuka oleh peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah, baik Skripsi, Tesis, disertai Jurnal Penelitian. Jumlah jurnal yang digunakan minimal 2 jurnal. 2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian Kerangka berpikir menggambarkan alur pikiran peneliti sebagai kelanjutan dari kajian teori untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai hipotesisnya. Kerangka berpikir dapat dilengkapi dengan sebuah bagan yang menunjukan alur piker peneliti sertakaitan antar variabel yang diteliti. Bagan tersebut disebut paradigm atau model penelitian. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian Bagian ini menguraikan tentang tipe/pendekatan penelitian, yaitu: survey (deskriptif analisis, eksplanatory, eksplanatory, eksperimental atau teknik kuantitatif dan kualitatif lain). 3.2 Ruang Lingkup/Fokus Penelitian Menjelaskan tentang substansi materi kajian penelitian yang akan dilakukan.

3.3 Lokasi penelitian Menjelaskan tempat (lokus) penelitian dilaksanakan. Menjelaskan tempat penelitian, serta alasan memilihnya. Jika dipandang perlu dapat diberi deskripsi tentang tempat penelitian dilaksanakan. 3.4 Variabel Penelitian 3.4.1

Definisi Konsep Definisi konseptual memberikan penejalasan tentang konsep dari variabel yang akan diteliti menurut pendapat peneliti berdasarkan Kerangka Teori yang digunakan.

3.4.2

Definisi Oprasional Definisi oprasional merupakan penjabaran konsep atau variabel penelitiandalam rincian yang terukur (indikator penelitian). Variabel penelitian dilengkapi dengan tabel matriks variabel, indikator, sub indikator, dan nomor pertanyaan sebagai lampiran.

3.5 Instrumen Penelitian Menjelaskan tentang proses penyusunan dan jenis alat pengumpul data yang digunakan, pada penelitian kualitatif instrumennya adalah peneliti itu sendiri. Sehingga perlu disampaikan pedoman wawancara yang akan digunakan dalam pengumpulan data dan observasi. 3.6 Informan Penelitian Seorang informan yang baik adalah seorang yang mampu menangkap, memahami, dan memenuhi permintaan penelitian penelitian, memiliki

kemampuan

reflektif,

bersifat

artikulatif,

meluangkan

waktu

untuk

wawancara, dan bersemangat untuk berperan serta dalam penelitian. Pada penentuan informan dalam penelitian kualitatif adalah bagaimana informan kunci (key informan) di dapat dalam situasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Sedangkan, pemilihan informan kedua (secondary selection) berfungsi sebagai cara alternatif bagi peneliti yang tidak dapat menentukan partisipan secara langsung. 3.7 Analisis Data Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. 3.8 Jadwal Penelitian Menjelaskan jadwal peneliti secara rinci berserta tahapan penelitian yang akan dilakukan. Jadwal penelitian ditulis dalam bentuk tabel. BAB IV HASIL PENELITIAN 4.1 Deskripsi Obyek Penelitian Menjelaskan tentang obyek penelitian yang meliputi lokasi penelitian secara jelas, struktur organisasi dari populasi atau sampel yang telah ditentukan serta hal lain yangberhubungan dengan obyek penelitian.

4.2 Deskripsi Data Menjelaskan hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah dengan mempergunakan teknik analisis data yang relevan. 4.3 Pembahasan Melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap hasil analisis data. Pembahasan akan lebih mendalam jika dikonfrontir atau didiskusikan dengan hasil penelitian orang lain yang relevan (sejenis). BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan Menyimpulkan hasil peneli yang diungkapkan secara singkat, jelas, dan sesuai dengan permasalahan serta hipotesis penelitian. 5.2 Saran Berisi tindakan dari sumbangan penelitian terhadap bidang yang diteliti baik secara teoritis maupun praktis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

2.1 Kebijakan Publik Menurut Riant Nugroho (2008:54) Kebijakan Publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan.Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang di cita-citakan. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-undang atau perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain kepres, inpres, kepmen, keptusan kepala daerah, keputusan kepala dinas. Jadi kebijakan publik dimulai dari program, ke proyek, dan kemudian ke dalam bentuk kegiatan. Kebijakan menurut Thomas R.Dye dalam Buku Budi Winarno (2012:20) adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (public policy is whatever governments choose to do or not to do). Maknanya adalah bahwa

kebijakan publik dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta. Dan kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. Menurut Robert Eystone (Winarno, 2012:20) mengatakan bahwa “secara luas” kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintahan dengan lingkungannya”. Sedangkan menurut Jeffrey L.Presman dan Aaron Wildavsky yang dikutip oleh Budi Winarno (2012:22) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Menurut James Anderson (Winarno,2012:23) kebijakan publik ini mempunyai beberpa implikasi, yakni pertama, titik perhatian kita dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan perilaku secara serampangan. Kebijakan publik secara luas dalam sistem politik modern bukan suatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor-aktor yang terlibat di dalam sistem politik. Kedua, kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri. Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk menetapkan undangundang mengenai suatu hal, tetapi juga keputusan-keputusan beserta dengan pelaksanaannya. Ketiga, kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah

dalam

mengatur

perdagangan,

mengendalikan

inflasi,

atau

mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah.

Keempat, keijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif. Secara positif, kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif, kebijakan mungkin mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah, tetapi tidak untuk mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah dapat mengambil kebijakan untuk tidak melakukan campur tangan dalam bidang-bidang umum maupun khusus. Maka kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat dimana dalam penyusuannya melalui berbagai tahapan. Kebijakan publik merupakan suatu keputusan atau suatu pilihan keputusan untuk mengambil atau tidak mengambil keputusan dalam permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Kebijakan publik mengatur baik secara langsung atau tidak langsung mengelolaan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, atau pengelolaan tatanan kenegaraan dan perekonomian untuk kepentingan publik atau kepentingan umum, yaitu masyarakat luas, segala lapisan penduduk dalam suatu negara.

2.1.1

Kebijakan Dalam Pembangunan Kebijakan pemerintah suatu negara atau bangsa terhadap program

pembangunan adalah suatu hal yang sangat penting keberadaannya karena sangat menentukan kemajuan suatu negara atau bangsa. Oleh sebab itulah hanya dengan program pembangunan yang dapat menciptakan kemampuan negara atau bangsa tersebut dalam rangka usaha untuk menetapkan suatu kebijakan di bidang pembangunan di mana hasil-hasilnya diharapkan dapat dinikmati seluruh warga negara yang bersangkutan. Berdasarkan pola pemikiran yang telah dikemukakan diatas, masih dapat dipertanyakan kegiatan-kegiatan apa saja yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam kehidupan masyarakat tentu juga termasuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Sebagai jawaban dari pertanyaan tersebut kita dapat diperjelas: 1. Kebijakan pembangunan dalam perencanaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa perencanaan adalah sebuah proses kegiatan dalam rangka menghasilkan rencana yang akan digunakan atau dengan kata lain sebagai pedoman dalam rangka melaksanakan kegiatan yang rinciannya tergambar dalam rencana tersebut.

2. Kebijakan pembangunan dalam pelaksanaan. Setiap terjadinya tindakan manusia terdiri atas dua bagian: pertama karena digerakan oleh naluri yaitu suatu tindakan yang dilakukan secara refleks tanpa melalui suatu pertimbangan rasionalitas karena terdapat gangguan secara tiba-tiba dalam kehidupan manusia yang bersangkutan, hal ini sebenarnya bukan tindakan yang dimaksudkan dalam kebijakan pembangunan. Kedua, adalah tindakan yang digerakan oleh pemikiran rasional agar kegiatan yang dilakukan itu dapat dikerjakan secara sistematis serta dapat pula memberikan kegunaan dan manfaat untuk memunjang dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia, hal inilah yang sesungguhnya perlu ditetapkan atau diatur dalam sebuah kebijakan pembangunan. 3. Kebijakan pembangunan dalam pengawasan. Pengawasan dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan tentunya bertujuan untuk dapat memberikan hasil yang maksimal dengan meminimalisir pelanggaran agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar di mana kemungkinannya menyengsengsarakan kepada semua pihak terutama semua anggota masyarakat. 4. Kebijakan

pembangunan

dalam

penyebaran

hasil-hasilnya.

Tujuan

ditetapkannya suatu bentuk kebijakan terutama yang berkaitan dengan pembangunan dalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya untuk memenuhi faktor pemuas kehidupan yang dapat dicapai dengan melalui proses pelaksanaan pembangunan baik yang diprogramkan oleh pemerintah maupun diprogramkan oleh anggota masyarakat itu sendiri.

5. Kebijakan pembangunan dalam peningkatan martabat manusi. Kemiskinan adalah salah satu kondisi yang dapat merendahkan martabat antar manusia dengan manusia organisasi lainnya, dan bahkan sampai kepada bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. 6. Kebijakan pembangunan dalam partisipasi masyarakat. kelancaran suatu program pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan bahkan sampai kepada evaluasi atau penilaian sangat diperlukan keterlibatan atau dengan kata lain partisipatif bagi aktif anggota masyarakat. 7. Kebijakan pembangunan dalam pembinaan bangsa. Sebagaimana kita maklumi bahwa unsur utama dari pada suatu bangsa adalah adanya wilayah tertentu, kekuasaan pemerintahan, dan anggota masyarakat atau sering juga disebut warga negara. (Adam Ibrahim dan Juni Pranoto, 2011;122) Maka memang kebijakan pemerintah suatu negara atau bangsa terhadap program pembangunan adalah suatu hal yang sangat penting keberadaannya karena sangat menentukan kemajuan suatu negara atau bangsa. Oleh sebab itu pemerintah membuat

kebijakan

yang

mengatur

pembangunan

dari

segi

perencanaan

pembangunan yang akan dilakukan baik sebelum dibuat kebijakan ataupun setelah kebijakan dibuat dengan ditinjau secara berkala. Kemudian kebijakan pembangunan dalam pelaksanaannya, kebijakan pembanguan dalam pengawasan, kebijakan pembangunan dalam penyebaran hasil-hasilnya tentu sangat saling berhubungan dalam mensukseskan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Kebijakan pembangunan dalam peningkatan martabat manusia tentu sebagai alasan kebijakan tersebut dibuat adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di tegah masyarakat dan mengharapkan masyarakat dapat hidup secara sejahtera. Kemudian, kebijakan pembangunan dalam partisipasi masyarakat dimaksudkan dalam kelancaran suatu kebijakan atau program yang dilakukan oleh pemerintah tentu diperlukan partisipasi atau peran serta langsung dari amsyarakat untuk mensukseskan program yang dibuat oleh pemerintah tersebut, karena tentu pemerintah prospeknya adalah untuk masyarakat. Dalam kebijakan pembangunan dalam pembinaan bangsa unsur yang utama dari pada suatu bangsa adalah adanya wilayah tertentu, kekuasaan pemerintah, dang anggota masyarakat. Maka perlu pembinaan oleh pemerintah dan jajarannya kepada masyarakat untuk lebih terlibat dalam berbagai program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. 2.1.2

Kebijakan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah salah satu usaha yang

dilakukan oleh sebagian orang atau sekelompok orang untuk menjaga lingkungan alam sekitarnya agar alam dapat bersinergi dan seimbang dengan kehidupan manusia. lingkungan merupakan suatu sahabat hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, misalnya dengan kerusakan lingkungan akan menciptakan bencana yang bisa berakibat kematian bagi manusia dan kemusnahan makhluk hidup yang lainnya.

Tindakan memelihara dan melestarikan lingkungan adalah suatu tindakan yang sangat terpuji dan patut menjadi kebanggaan suatu bangsa dan negara, karena pengalaman pelaksanaan pembangunan terutama bagi kasus di Indonesia lebih berorientasi kepada memperjelas kemiskinan dan memperjelas kekayaan bagi warga negara, sehingga Indonesia lahir sebagai negara yang memiliki kesenjangan yang sangat melebar antara orang kaya dan orang miskin, misalnya ada anggota masyarakat memiliki penghasilan hanya sekitar puluhan ribu dan ada yang berpenghasilan ratusan juta perbulan. Jika kita menyelusuri proses pembangunan yang berwawasan lingkungan pada dasarnya bahwa masyarakat yang memiliki penghasilan di atas ratusan juta itu senantiasa menginvestasi atau dengan lain merusak lingkungan dalam rangka mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Berbeda halnya dengan masyarakat yang memperoleh penghasilan yang relative kecil kelihatannya sangat memedulikan kelestarian lingkungan dalam proses pelaksanaan kegiatannya. Oleh sebab itulah peranan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan sangat penting. (Adam Ibrahim dan Juni Pranoto, 2011;129) 1. Kelestarian lingkungan sosial. 2. Kelestarian lingkungan pendidikan. 3. Kelestarian lingkungan kerja. 4. Kelestarian lingkungan alam. 5. Kelastarian lingkungan pergaulan. 6. Kelestarian lingkungan keluarga

Maka memang kita harus sadar bahwa lingkungan adalah penting dalam keberlangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya yang ada di bumi ini. kebijakan dalam rangka pembangunan yang berwawasan lingkungan semakin dibutuhkan mengingat bahwa sudah semakin menurun tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat atau manusia dalam menjaga lingkungan sekitar tempat tinggalnya tersebut dilihat dari berbagai lingkungan, baik lingkungan sosial tempat mereka hidup, lingkungan sekolah tempat mereka mencari ilmu, lingkungan kerja dimana tempat mereka mencari nafkah, lingkungan alam tempat mereka tinggal, lingkungan pergaulan dimana mereka melakukan sosialisasi dengan sesame manusia serta lingkungan keluarga sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas keberlangsungan kehidupan mereka. 2.1.3

Pengertian Implementasi Kebijakan Menurut Lester dan Stewart dalam Winarno (2012:147) Implementasi

kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Menurut Ripley dan Frankin (Winarno, 2012:148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setalah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata. Istilah

implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Merilee S.Grindle dalam Budi Winarno (2012:149) implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “a policy delivery system”, dimana saranasarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. Selanjutnya menurut Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2012:149) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusankeputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindaka-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Maka dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan adalah salah satu proses tahapan dari kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah untuk melihat sejauh

mana program pemerintah dilaksanakan, apakah telah sesuai dengan maksud dan tujuan awal apakah masih ada berbagai permasalahan atau penghambat dalam penerapan atau pencapaian kebijakan atau program yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi implementasi adalah kegiatan untuk melihat sejauh mana kebijakan dilaksanakan seusai dengan sasaran awal sebagai upaya penyelesaian masalah di lingkungan sasaran tersebut. 2.1.4

Model-model Implementasi Kebijakan.

2.1.4.1 Model Van Meter dan Van Horn Model van Meter dan van Horn dalam Budi Winarno (2012:158) mempunyai enam variabel yang membentuk kaitan (linkage) antara kebijakan dan kinerja (performance). Model ini tidak hanya menentukan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas dan variabel terikat mengenai kepentingan-kepentingan, tetapi juga menjelaskan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas. Variabel tersebut dijelaskan oleh van Meter dan van Horn sebagai berikut : 1. Ukuran-Ukuran Dasar dan Tujuan-Tujuan Kebijakan Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan. Menurut van Meter dan van Horn, identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-

ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. 2. Sumber-sumber kebijakan Sumber-sumber yang tersedia dianggap perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan. Sumber-sumber layak mendapatkan perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan, sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (insentive) lain yang mendorong dan mempelancar implementasi yang efektif. 3. Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan Implementasi akan berjalan dengan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuantujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan. 4. Karakteristik Badan-Badan Pelaksana Struktur birokrasi diartikan sebagaikarakteristik-karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menajalankan kebijakan. Van Meter dan Horn mengetengahkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan :

1) Kompetensi dan ukuran staf suatu badan; 2) Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub-unit dan proses-proses dalam badan pelaksana; 3) Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota-anggota legislatif dan eksekutif). 4) Vitalitas suatu organisasi; 5) Tingkatkomunikasi-komunikasi “terbuka”, yang didefinisikansebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertical secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan invividu-individu di luar organisasi; 6) Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan “pembuat keputusan” atau “pelaksana keputusan”. 5. Kondisi-kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu. Para peminat perbandingan politik dan kebijakan publik secara khusus tertarik dalam mengidentifikasikan pengaruh variabel-variabel lingkungan pada hasilhasil kebijakan. 6. Kecenderungan Pelaksana (Implementator) Arah kecenderungan-kecenderungan pelaksana terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan juga merupakan suatu hal yang sangat pentig. Para pelaksana mungkin gagal dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan denga

tepat karena mereka menolak tujuan-tujuan yang terkandung dalam kebijakankebijakan tersebut. 7. Kaitan antara Komponen-Komponen Model Implementasi merupakan proses yang dinamis, faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan dalam tahap-tahap awal mungkin akan mempunyai konsekuensi yang kecil dalam tahap selanjutnya. 8. Masalah kapasitas Kapasitas sebagai faktor yang berpengaruh bagi implementasi kebijakan. Menurut van Meter dan Horn, implementasi yang berhasil juga merupakan fungsi dari kemampuan organisasi pelaksana untuk melakukan apa yang diharapkan untuk dikerjakan.

2.1.4.2 Model George C. Edwards Menurut Edwards (Winarno,2012:177), studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi public administration dan public policy. Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensikonsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Edward memberikan empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik, faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi Secara umum Edward membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Jika kebijakankebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjukpetunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan petunjukpetunjuk tersebut harus dikomunikasikan secara jelas. 2. Sumber-sumber Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas, dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperluan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan maka implementasipun cenderung tidak efektif. Dengan demikian, sumber-sumber dapat merupakan faktor yang penting dalam melasanakan kebijakan publik. 3. Kecenderungan-kecenderungan Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasikebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dna hal ini berarti danya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan awal. 4. Struktur Birokrasi Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau

tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern.

2.1.4.3 Model Mazmanian dan Sabatier Model implementasi kebijakan publik yang ditawarkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam buku Leo Agustino (2012,144). Model yang ditawarkan mereka disebut dengan A Framework for Policy Implementation Analysis. Kedua ahli ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuan dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercpainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Dan, variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu: 1. Mudah atau Tidaknya yang akan Digarap, meliputi: 1. Kesukaran-kesukaran Teknis Tercapai atau tidaknya tujuan suatu kebijakan akan tergantung pada sejumlah persyaratan teknis, termasuk diantaranya: kemampuan untuk mengembangkan indikator-indikator pengukur prestaserai kerja yang tidak terlalu mahal serta pemahaman mengenai prinsip-prinsip hubungan kausal yang mempengaruhi masalah. Disamping itu tingkat keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi juga oleh tersedianya atau telah dikembangkannya teknik-tekik tertentu.

2. Keberagaman Perilaku yang Diatur Semakin beragam perilaku yang diatur, maka asumsinya semakin beragam pelayanan yang diberikan, sehingga semakin sulit untuk membuat peraturan yang tegas dan jelas. Dengan demikian semakin besar kebebasan bertindak yang harus dikontrol oleh para pejabat dan pelaksana (administrator atau birokrat) di lapangan. 3. Persentase Totalitas Penduduk yang Tercakup dalam Kelompok Sasaran Semakin kecil dan semakin jelas kelompok sasaran yang perilakunya akan diubah (melalui implementasi kebijakan), maka semakin besar peluang untuk memobilisasikan dukungan politik terhadap sebuah kebijakan dan dengannya akan lebih terbuka peluang bagi pencapaian tujuan kebijakan. 4. Tingkat dan Ruang Lingkup Perubahan Perilaku yang Dikehendaki Semakin besar jumlah perubahan perilaku yang dikehendaki oleh kebijakan, maka semakin sukar/sulit para pelaksana memperoleh implementasi yang berhasil. Artinya, ada sejumlah masalah yang jauh lebih dapat kita kendalikan bila tingkat dan ruang lingkup perubahan yang dikehendaki tidaklah terlalu besar. 2. Kemampuan Kebijakan Menstruktur Proses Implementasi Secara Cepat Para pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang dimilikinya untuk menstruktur proses implementasi secara tepat melalui beberapa cara: a. Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai.

b. Keterkendalaan teori kausalitas yang diperlukan. c. Ketetapan alokasi sumberdana. d. Keterpaduan hierarki di dalam lingkungan dan diantara lembagalembaga atau instansi-instansi pelaksana. e. Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana. f. Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-undang. g. Akses formal pihak-pihak luar. 3. Variabel-variabel diluar Undang-undang yang Mempengaruhi Implementasi. a. Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi. b. Dukungan publik. c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat. d. Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana.

2.1.4.4 Model Grindle Model Grindle yang dikemukakan oleh Wibawa dalam Buku Riant Nugroho (2012:690),

model

Grindle

ditentukan

oleh

isi

kebijakan

dan

konteks

implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut :

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan. 2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan. 3. Derajat perubahan yang diinginkan. 4. Kedudukan pembuat kebijakan. 5. (siapa) pelaksana program. 6. Sumber daya yang dikerahkan. Sementara itu, konteks implementasinya adalah : 1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. 2. Karakteristik lembaga dan penguasa. 3. Kepatuhan dan daya tanggap. Namun demikian, jika kita yang menyangkut dengan implementator, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi mencermati model Grindle, kita dapat memahami bahwa keunikan model Grindle teletak pada pemahaman yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya -kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

2.1.4.5 Model Hogwood dan Gunn Model Brian W. Hogwood dan Lewis A.Gunn (Riant Nugroho, 2009:630) yang dalam pemetaan kita beri label “MS” yang terletak di kuadran “puncak ke bawah” dan berada di “mekanisme paksa” dan “mekanisme pasar”. Menurut kedua pakar tersebut untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat, yaitu : 1. Syarat pertama adalah, jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah besar. 2. Syarat kedua adalah, apakah untuk melaksanakan tersedia sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya waktu. 3. Syarat ketiga adalah, perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada. 4. Syarat keempat, apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal. 5. Syarat kelima adalah, seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi. 6. Syarat keenam adalah, apakah hubungan saling kebergantungan kecil. 7. Syarat ketujuh adalah, pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. 8. Syarat kedelapan adalah, bahwa tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar.

2.1.4.6 Model Elmore, dkk. (Richard Elmore, Michael Lipsky, Benny Hjern & David O’portor) Model yang disususn oleh Richard Elmore, Benny Hjern dan David O’Porter dalam Riant Nugroho (2002:635) model ini diberi lebel “RE, dkk” yang terletak di kuadran “bawah ke puncak” dan berada di “mekanisme pasar”. Model ini dimulai dari identifikasi jaringan aktor yang terlibat dalam proses pelayanan dan menanyakan kepada mereka: tujuan, strategi, aktivitas, dan kontak-kontak yang mereka miliki.model implementasi ini didasarkan pada jeniskebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakan atau tetap melibatkan pejabat pemerintah namun hanya di tataran rendah. 2.1.5

Pengertian Pembangunan Saul M. Katz (Adam Ibrahim dan Juni Pranoto, 2011;34) mendefinisikan

pembangunan sebagai perubahan yang berlangsung secara luas dalam masyarakat dan bukan sekedar pada sektor ekonomi saja melainkan sektor lainnya seperti perubahan pendapatan perkapita atau perubahan pada grafiktenaga kerja dan lainnya. Menurut Sondang P.Siagian (Adam Ibrahim dan Juni Pranoto, 2011;35), mengemukakan arti pembangunan adalah :

a) Seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupan sebagai suatu bangsa, dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. b) Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Nation Building). Maka pembangunan adalah melakukan perubahan secara sadar kearah yang lebih baik lagi dengan tujuan memperbaiki kondisi ataupun situasi yang ada sekarang menjadi kesituasi yang lebih baik lagi yang lebih ideal dan berbasis kepada kebutuhan atau kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan awal dari suatu pembangunan tersebut. 2.1.5.1 Prinsip-prinsip Pembangunan 1. Prinsip Pembangunan Beberapa prinsip dan proses pembangunan yang penting antara lain (Adam Ibrahim dan Juni Pranoto, 2011;50): a. kesemestaan. b. Partisipasi masyarakat. c. Keseimbangan. d. Kesinambungan.

e. kekuatan sendiri. f. Kesisteman. g. Strategi jelas. h. Skala prioritas. i. Kelestarian ekologis. j. Pemerataan dan pertumbuhan. 2. Proses Pembangunan a. Konseptualisasi. b. Motivasi (Felt needs). c. Keputusan Politik. d. Dasar hukum. e. Rencana Pembangunan. f. Programming. g. Proyek. h. Pelaksanaan. i. Evaluasi dan monitoring. j. Feed back. k. Politik. l. Sosial budaya. m. Hankam. n. Teknologi. o. Agama

Pembangunan daerah adalah usaha untuk meningkatkan kualitas dan perikehidupan manusia dan masyarakat daerah yang dilakukan secara terus menerus, berlandaskan kemampuan daerah dan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan keadaan daerah, nasional, dan global. Maka semua point atau prinsipprinsip pembangunan dan proses pembangunan adalah satu kesatuan yang saling berhubungan dan berkesinambungan dalam melakukan suatu pembangunan wilayah. 2.1.6

Administrasi Pembangunan Menurut Mustopadidjaya (dalam Afifuddin 2010:51) mengatakan administrasi

pembangunan adalah ilmu dan seni tentang bagaimana pembangunan suatu sistem administrasi yang mampu menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien. Menurut Montgomery dan Esman (dalam Afifuddin (2010: 53) dalam “Development

Administration

In

Malaysia”

mengemukakan

Administrasi

pembangunan meliputi perbaikan aparatur serta pelaksanaan dari pemerintaan (The Development of Administration) dan juga berarti perbaikan dan pelaksanaan usaha pembangunan (Administration of The Development). Menurut

Thompson

(Afifuddin

2010:52)

seperti

dikutip

Bintoro

Tjokroamidjojo dalam bukunya Pengantar Admiistrasi Pembangunan menyebutkan

bahwa Administrasi pembangunan melawati kemampuan organisasi untuk melakukan pembaharuan. Menurut Fred W. Riggs (Afifuddin 2010:52) Administrasi Pembangunan menunjuk pada berbagai usaha yang diorganisasikan untuk melaksanakan programprogram , atau proyek-proyek terkait guna mencapai sasaran pembangunan. Menurut Sondang P.Siagan (Afifuddin 2010:52) Administrasi Pembangunan adalah rangkaian usaha dalam mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu bangsa atau negara untuk mencapai modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building). Administrasi pembangunan adalah administrasi negara dan publik yang berperan sebagai agen perubahan dengan tujuan menyukseskan pembangunan dalam berbagai aspeknya, melalui perencanaan yang berorientasi pada pelaksanaan, transfer teknologi,transformasi sosial, pengembangan kapasitas, dan partisipasi masyarakat serta pemerataan hasil pembangunan. (Weidner, Unites Nation, Gaiden, Naomi, Wildawsky dan Aaron dalam buku Adam Ibrahim dan Juni Pranoto, 2011;24) Jadi administrasi pembangunan adalah suatu proses merubah bentuk kearah yang lebih baik atau memperbaiki bentuk atau susunan yang lama menjadi susunan yang baru sesuai dengan kebutuhan ataupun kondisi yang diperlukan secara efektif dan efisien serta berdaya guna. Maka melakukan perubahan atas permintaan

masyarakat ataupun desakan lingkungan mengenai memenuhi kebutuhan yang diinginkan dengan proses yang administratif. 2.1.7

Ruang Lingkup Administrasi Pembangunan Mengenai ruang lingkup Administrasi Pembangunan, Bintoro Tjokroamidjojo

(Adam Ibrahim dan Juni Pranoto, 2011;31) mengemukakan bahwa Administrasi Pembangunan mempunyai tiga fungsi yaitu : a) Penyusunan kebijaksanaan penyempurnaan Administrasi Negara yang meliputi upaya penyempurnaan organisasi, pembinaan lembaga yang diperlukan, kepegawaian dan pengurusan sarana-sarana Administrasi lainnya. Ini disebut the development of administration yang kemudian lebih dikenal dengan istilah “administrative reform”. b) Perumusan kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan di berbagai serta, pelaksanaannya secara efektif. Ini disebut the administration of development. Administrasi untuk pembangunan (the development of administration) dapat dibagi dua, yaitu: a) Perumusan

kebijakan

pembangunan,

perumusan

kebijakan-kebijakan

pemerintah/negara, sekarang masuk wilayah administrasi negara. Oleh karena itu, mekanisme dan tata kerja dalam proses analisis perumusan dan pengambilan keputusan mengenai kebijakan-kebijakan dan program-program

pembangunan harus disempurnakan. Hal-hal tersebut termasuk ke dalam wilayah penyempurnaan administrasi yang diperlukan dalam proses perumusan kebijakan. b) Pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan secara efektif, untuk ini diperlukan penyusunan

instrument-instrumen

yang

baik,

seperti

kepemimpinan,

koordinasi, pengawasan, dn fungsi-fungsi administrasi yang lain sebagai unsur pembaharuan, dan administrasi fungsional dalam arti sempit seperti: kepegawaian, pembiayaan pembangunan dan lain-lain sebagai sarana pencapaian tujuan kebijakan dan program-program pembangunan. c) Pencapaian tujuan-tujuan pembangunan tidak mungkin terlaksana dari hasil kegiatan pemeritahan saja. Oleh karena itu, ada fungsi lain yang penting dalam administrasi pembangunan yaitu membangun partisipasi masyarakat.

2.1.8

Pengertian Pembangunan Masyarakat Menurut PBB, pembangunan masyarakat atau Pembangunan Komunitas

adalah suatu proses melalui usaha dan prakarsa masyarakat sendiri maupun kegiatan pemerintah dalam rangka memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan budaya. Menurut Sanders, Pembangunan Masyarkat dapat dipaang pada: 1. Proses 2. Program 3. Gerakan

4. Metode Maka pembangunan masyarakat adalah berorientasi kepada perubahan aktivitas manusia yang tidak baik menjadi aktivas yang lebih baik, seperti merubah kebiasaan masyarakat yang tidak baik seperti membuang sampah sembarangan, Buang Air Besar Sembarangan, dan hal-hal lainnya aktivitas ataupun kebiasaan masyarakat yang buruk ataupun tidak baik diharapkan dapat berubah kearah yang lebih baik lagi. 2.2 Penelitian Terdahulu Dari hasil penelitian terdahulu dengan judul “Judul Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Desa Cileles Kecatamatan Jatinangor Sumedang” oleh Vina Eka Yuliani dari Universitas Padjajaran.

Penulisan skripsi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Berdasarkan latar belakang yang memuat beberapa permasalahan diantaranya kurang koordinasi antara unit-unit terkait serta kurang optimalnya proses sosialisasi dan partisipasi dari masyarakat, sehingga maksud dan tujuan dari program tersebut belum tersampaikan secara merata keseluruh lapisan masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian deduktif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakan dan studi lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penentu informan menggunakan purposive sampling dengan jumlah informan sebanyak 10 orang. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data dari Miles dan Huberman, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Peneliti menggunakan teori implementasi dari Charles O. Jones yang di dalamnya terdapat aspke-aspek kegiatan implementasi program yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi, sebagai pedoman peneliti dalam melakukan penelitian.

Maka dapat disimpulkan jika secara umum implementasi program Pamsimas dapat dinilai belum cukup efektif mencapai tujuan formalnya. Beberapa hal yang harus diperhatikan agar program ini dapat mencapai tujuannya dengan baik adalah penetapan sasaran program yang tepat dan konsisten dilaksanakan sesuai ketentuan, pengelolaan yang transparan dan akuntabel oleh pihak pelaksana di desa dan pelaksanaan pengawasan yang tepat dan rutin untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan program di lapangan. Sedangkan penelitian terdahulu dari BarkahWelli Sanjaya dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Program Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) Tahun 2009-2010

Di Kabupaten Grobogan program Pamsimas

merupakan program pemerintah pusat yang membantu penyediaan air minum dan sanitasi dengan konsep berbasis kebutuhan masyarakat bagi kabupaten dan kota di seluruh Indonesia yang memiliki kesulitan di dalam pemenuhan akses air dan sanitasi.

Salah satu kabupaten yang telah melaksanakan Program Pamsimas Tahun 2008 adalah Kabupaten Grobogan. Hasil penelitian di Kabupaten Grobogan Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah pada proses pelaksanaan Pamsimas yakni pada komponen pendukung keberhasilan Program Pamsimas seperti perencanaan (Komponen I: Keterlibatan Masyarakat), Pembangunan (Komponen II: Pelayanan sanitasi dan kesehatan masyarakat), dan pengelolaannya (Komponen III: penyediaan sarana air minum dan sanitasi). Proses perencanaan (Komponen I) tidak selamanya berbasis masyarakat didalam perencanaan program, karena yang terlibat adalah perwakilan masyarakat dan pemerintah desa dan hasil perencanaan tidak disampaikan kepada masyarakat luas.

Sehingga masyarakat dari keempat desa hanya mengetahui perencanaan program dari komponen kontribusi biaya (in-cash) dan tenaga (in-kind) untuk Pembangunan Program Pamsimas tanpa mengerti perincian pembangunan Program Pamsimas. Di sisi lain, Desa Jetaksari memiliki permasalahan pada pembangunan (Komponen II) yang berdampak pada pelaksanaan pengelolaan (Komponen III) yakni masalah pada proses penentuan sumber air yang tidak melalui uji kelayakan dan kesehatan sehingga

air yang dihasilkan tidak layak konsumsi oleh masyarakat, yang pada akhirnya membuat sarana tidak pernah dipakai serta tidak dirawat oleh masyarakat. Desa Kenteng, Ngrandah dan Pakis memiliki masalah pada upaya penambahan jumlah sumur (Komponen III) untuk melayani kebutuhan masyarakat akan air bersih, meskipun telah dilakukan pengembangan akeses sarana air.

Namun penggunaan sarana air pribadi daripada sumur Pamsimas ketika musim penghujan, sedangkan penggunaan sarana Pamsimas hanya ketika musim kemarau. Padahal, Program Pamsimas mengharapkan adanya keberlanjutan penggunaan untuk membantu pemasukan biaya untuk pengelolaan sarana air. Sedangkan dari sisi kegiatan pengelolaan sanitasi, hanya Desa Kenteng yang memiliki kegiatan rutin untuk melaksanakan pemantauan tingkat kesadaran sanitasi dan PHBS masyarakat, sedangkan Desa Jetaksari, Ngrandah, dan Desa Pakis memiliki masalah-masalah koordinasi dan bantuan serta pemahaman mengenai konsep “relawan” (sukarela) antar anggota kader sanitasi maupun pemerintah. Sehingga membuat pelaksanaan kegiatan pemantauan sanitasi dan PHBS masyarakat terkendala, meskipun memiliki potensi untuk dilanjutkan kembali.

2.3 Kerangka Berfikir Kerangka berfikir adalah sebuah alur pemikiran peneliti di dalam sebuah penelitian yang menjelaskan mengenai fenomena-fenomena atau permasalahanpermasalahan yang terjadi di dalam penelitian ini. Pada penelitian ini, peneliti

menggunakan Teori Implementasi dengan menggunakan Model Implementasi dari Merilee S. Grindle yang ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan

mak

barulah

implementasi

kebijakan

dilakukan.

Model

implementasi menurut Grindle dibagi menjadi dua, yaitu yag pertama adalah isi kebijakan dan konteks kebijakan, isi dari kebijakan tersebut terbagi menjadi 6 (enam) yaitu: 1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan. 2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan. 3. Derajat perubahan yang diinginkan. 4. Kedudukan pembuat kebijakan. 5. (siapa) pelaksana program. 6. Sumber daya yang dikerahkan. Sementara itu, konteks implementasinya adalah : 1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. 2. Karakteristik lembaga dan penguasa. 3. Kepatuhan dan daya tanggap. Kebijakan pembangunan pada hakikatnya harus bersifat adil, demokrasi, terbuka, partisipatif dan terintegrasi, sehingga kesenjangan pembangunan daerah yang ada saat ini dapat segera diatasi. Untuk mengatasi ketertinggalan suatu daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah itu sendiri, namun

Pemerintah Pusat lebih berperan untuk melakukan fasilitasi dan koordinasi. Dalam pembangunan diperlukan pembangunan yang menyeluruh, mulai dari pembangunan sektor kecil pembangunan desa dengan berbagai faktor permasalahan di desa yang dilanjut ketingkatan yang lebih tinggi ke pembangunan Kabupaten/Kota dan Nasional. Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk mencapai target Millenium Development Goals sektor Air Minum dan Sanitasi (WSS-MDG), yaitu menurunkan separuh dari proporsi penduduk yang belum mempunyai akses air minum dan sanitasi dasar pada Tahun 2015. Sejalan dengan itu, Pemerintah Indonesia melaksanakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), yaitu salah satu program nasional (Pemerintah dan Pemerintah Daerah) untuk meningkatkan akses penduduk perdesaan dari peri urban terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat. program Pamsimas dimulai padaTahun 2008, dimana sampai dengan Tahun 2012 telah berhasil meningkatkan pelayanan air minum dan sanitasi, serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat di sekitar 6800 desa/kelurahan yang tersebar di 110 Kabupaten/Kota. Untuk terus meningkatkan akses penduduk perdesaan dan pinggiran kota terhadap fasilitas air minum dan sanitasu dalam rangka pencapaian target MDG’s, Program Pamsimas dilanjutkan pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016. Program Pamsimas II dilaksanakan untuk mendukung dua agenda nasional untuk

meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, yaitu (1) Air Bersih untuk Rakyat, dan (2) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Pembangunan yang berbasis pedesaan sangat penting dan perlu untuk memperkuat fondasi perekonomian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan perkembangan antar wilayah. Sebagai solusi bagi perubahan sosial, desa sebagai basis perubahan. Pembangunan diperlukan untuk merubah suatu kondisi dan situasi seperti sekarang yang dirasa kurang baik kearah yang lebih baik lagi sesuai kebutuhan masyarakat banyak. Pembangunan desa bisa melalui beberapa program seperti misalnya listrik masuk desa, hotmix masuk desa, pembangunan jalan atau jembatan, Pamsimas, pembangunan gedung sekolah baik penambahan kelas dan pembangunan sarana yang lain. Program Pamsimas adalah salah satu bentuk aksi nyata dari pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah dalam kesehatan masyarakat terutama dalam menurukan angka penyakit diare dan penyakit lainnya yang ditularkan melalui air dan lingkungan. Adapun ruang lingkup upaya peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi, dan meningkatkan derajat dari kegiatan program Pamsimas adalah : 1. Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan Lokal. 2. Peningkatan Kesehatan dan Perilaku Higienis dan Pelayanan Sanitasi. 3. Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi Umum.

4. Insentif untuk Desa / Kelurahan dan Kabupaten / Kota; dan 5. Dukungan Pelaksanaan dan Manajemen proyek. Pamsimas adalah suatu program penyediaan air minum, sanitasi, dan kesehatan. Pamsimas dapat berjalan dengan efektif dan berkelanjutan apabila berbasis pada masyarakat dengan melibatkan seluruh masyarakat baik perempuan dan laki-laki, baik yang kaya dan yang miskin dan dilakukan melalui pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Proyek tanggap terhadap kebutuhan masyarakat tersebut diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam menyiapkan, melaksanakan, mengoprasionalkan dan memelihara sarana yang telah dibangun, serta melanjutkan kegiatan peningkatan derajat kesehatan. Indikator capaian Pamsimas tahun 2008-2012: 1. Bertambahnya 6-7 juta penduduk menurut status sosial ekonomi yang dapat mengakses air minum 2. Bertambahnya 3,1 juta penduduk menurut status sosial ekonomi yang dapat mengakses sanitasi 3. Bertambahnya 80% masyarakat “stop BABS” 4. Bertambahnya 80% masyarakat yang mengadopsi program cuci tangan pakai sabun

5. Adanya rencana peningkatan kapasitas Pemerintah Kabupaten/Kota pelaksana Pamsimas untuk mendukung adopsi dan pengarusutamaan pendekatan Pamsimas. 6. Meningkatkan prosentase anggaran Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) untuk pencapaian target MDG’s Dari data monitoring hasil implementasi program Pamsimas di Desa Pasir Tanjung tersebut ada sebanyak 4,121 jiwa penduduk di desa tersebut yang membuang air besarnya sembarangan atau BABS dan ada sebanyak 412 jiwa penduduk yang melakukan aktivitasnya tersebut di jamban serta adanya kasus diare di desa tersebut sekitar 54 jiwa penduduk. Maka dapat dikatakan bahwa masih banyak masyarakat di desa pasir tanjung yang masih BABS dibandingkan dengan yang menggunakan jamban. Sedangkan dari data monitoring di desa Tambakbaya pada sebelum implementasi, masyarakat yang melakukan BABS ada sebanyak 1,371 jiwa orang. Kemudian ada sebanyak 2,319 jiwa orang yang melakukannya di jamban. Hal ini tentu lebih baik dari Desa Pasir Tanjung yang memang masyarakatnya masih banyak yang BABS. Pada desa Tambakbaya ada sekitar 40 jiwa orang yang terkena kasus diare, jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan desa Pasir Tanjung.

Di tahun 2008-2009 di Desa Pasir Tanjung sendiri sudah ada sebanyak delapan titik pembangunan penampungan air sanitasi berbasis masyarakat atau Pamsimas, diantaranya yaitu berada di Kampung Sabagi, Kampung Babakan, Kampung Sawit, Kampung Pasir Nangka, Kampung Cipancur Lebak, Kampung Cipancur Pasir, Kampung Cilengkeng dan Kampung Ciunut. Sedangkan di Desa Tambakbaya ada tujuh titik penyimpanan penampungan air ada sebanyak delapan titik yang tersebar diantara di Kampung Pasir Melati, Kampung Peucangeun, Kampung Cidalung, Kampung Pasir Cau, Kampung Tambakbaya, Kampung Pengkolan/Bojong Kondang, Kampung Pasir Kadu dan Kampung Sempur Dua. Pada implementasi program ini memang belum semua kampung di masingmasing desa tersebut, baik Desa Pasir Tanjung ataupun Desa Tambakbaya masih ada kampung-kampung yang belum mendapatkan penampungan air dari program Pamsimas tersebut. Seperti di Desa Pasir Tanjung menurut data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, kampung Cikirai dan Kampung Sabagi Uyang belum mendapatkan penampungan air hasil dari Program Pamsimas yang ada di desa mereka. Sedangkan di Desa Tambakbaya masih ada sembilan kampung yang belum mendapatkan program tersebut, yang diantaranya adalah Kampung Cikupa, Kampung Parung, Kampung Bojong Girang, Kampung Pasir Haleuang, Kampung Bojong Hilir, Kampung Pasir Lame, Kampung Lebak Wangi, Kampung Sumur Leuweung, dan Kampung Pasir Pogor.

Memang bukan tidak ada masalah di dalam proses penempatan titik penyimpanan penampungan air pamsimas di pemukiman warga, karena pada proses musyawarah penempatan masih banyak keputusan-keputusannya yang didasari oleh aspek politik seperti penempatan di wilayah keluarga petinggi di desa, adanya kekerabatan, adanya hubungan relasi dengan pihak penyedia atau pelaksana pamsimas, dsb. Sehingga menyebabkan penempatan yang tidak sesuai, tidak strategis dan tidak adil atau tidak menyeluruh bagi masyarakat di desa-desa tersebut yang mengakibatkan masyarakat di Desa Pasir Tanjung maupun Desa Tambakbaya kembali melakukan segala aktivitas kesehariannya di sungai dan di kebun seperti sebelum adanya Program Pamsimas masuk ke desa mereka. Permasalahan yang lain muncul pada proses implementasi program ini adalah pada awal program ini akan direalisasikan, adanya kurang koordinasi dari pihak pelaksana program baik dari Dinas Cipta Karya dan Puskesmas Kecamatan yang terkait pada program tersebut. Karena seharusnya pada awal pembangunan, Puskesmas melalui sanitariannya melakukan pemicuan kepada masyarakat di desa agar pembangunan dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta adanya keikutsertaan dari masyarakat dalam pembangunannya, sehingga muncul rasa memiliki dari masyarakat terhadap program tersebut.

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir Input a. Adanya penempatan penampungan air dari Program Pamsimas yang tidak merata di Desa Pasir Tanjung dan Desa Tambakbaya. b. Masih kurangnya peran serta langung dari masyarakat terhadap Program Pamsimas di desa mereka. c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan dan kebersihan lingkungan hidup.

Proses Model Implementasi Grindle (Riant Nugroho (2012:690), konten kebijakan : 1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan. 2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan. 3. Derajat perubahan yang diinginkan. 4. Kedudukan pembuat kebijakan. 5. (siapa) pelaksana program. 6. Sumber daya yang dikerahkan.

Output Diperoleh gambaran umum mengenai Implementasi program Pamsimas di Kabupaten Lebak

Proses konteks implementasinya: 1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. 2. Karakteristik lembaga dan penguasa. 3. Kepatuhan dan daya tanggap.

Feedback Mengetahui bagaimanakah Implementasi Program Pamsimas di Kabupaten Lebak

2.4 Asumsi Dasar Dari hasil observasi awal yang telah peneliti lakukan terhadap obyek penelitian ini, maka peneliti membuat suatu kerangka pemikiran seperti yang telah di paparkan sebelumnya di atas. Oleh karena itu, peneliti berasumsi bahwa penelitian mengenai Implementasi program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) di Kabupaten Lebak ternyata implementasinya belum berjalan dengan maksimal.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian Metode penelitian sangat erat kaitannya dengan tipe penelitian yang digunakan, karena setiap penelitian yang dilakukan tentu untuk mencapai sebuah tujuan dari penelitian itu sendiri. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2012:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan indibidu tersebut secara holistik (utuh). Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller (Moleong, 2012:4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisis tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Sedangkan menurut Denzin dan Locolin (Moleong, 2012:5) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Selanjutnya menurut Jane Richie dalam Moleong (2012:6), penelitian kualitatif

adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Hal itu dilakukan karena, jika memanfaatkan alat yang bukan manusia dan mempersiapkan dirinya terlebih dahulu sebagai yang lazim digunkan dalam penelitian kalsik, maka sangat tidak mungkin untuk mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan (Moleong, 2012:9). Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata, gambar, dan buka angka-angka yang biasa disebut dengan deskriptif. Dengan demikian menurut Moleong (2012,11) laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data utuk member gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti ini mencoba melihat implementasi di lapangan mengenai program penyediaan air minum sanitasi berbasis masyarakat di desa Pasir Tanjung Kecamatan Rangkasbitung, dan dalam penelitian ini peneliti akan melakukan serangkaian kegiatan di lapangan mulai dari mencari lokasi penelitian, pengamatn lapangan, pengumpulan data, melakukan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.

Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui sejauh manakah implementasi program Pamsimas di Kecamatan Rangkasbitung dan Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak. Sehingga peneliti merasa tertarik untuk melihat dan mengetahui faktor apa sajakah yang menyebabkan Kabupaten Lebak tersebut tertinggal melihat dari satu pandangan mengenai kesehatan, masyarakat, dan lingkungan dengan melalui program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.

3.2 Ruang Lingkup/Fokus Penelitian Pada ruang lingkup atau fokus penelitian sendiri dimaksudkan adalah segala hal yang dijadikan sebagai pusat perhatian peneliti dalam penelitian ini untuk memudahkan dalam menentukan data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Berdasarkan hal tersebut, maka fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui “Implementasi Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Kabupaten Lebak.” Adapun dalam penelitian ini hanya melibatkan dua Kecamatan saja, yaitu Kecamatan Rangkasbitung dan Kecamatan Cibadak.

3.3 Lokasi Penelitian Tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah berada di Kabupaten Lebak dengan Melibatkan dua Kecamatan, yaitu Kecamatan Rangkasbitung dan Kecamatan Cibadak. Adapun desa di kecamatan Rangkasbitung yang diambil oleh peneliti adalah

di desa Pasir dengan 8 (Sembilan) titik penyimpanan

penampungan air yang tersebar di di Kampung Sabagi, Kampung Babakan, Kampung Sawit, Kampung Pasir Nangka, Kampung Cipancur Lebak, Kampung Cipancur Pasir, Kampung Cilengkeng dan Kampung Ciunut. Sedangkan di Kecamatan Cibadak adalah peneliti mengambil desa yang mendapat Program Pamsimas di Desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak-Kabupaten Lebak ada 8 (delapan) titik penyimpanan penampungan air yang tersebar diantara di Kampung Pasir Melati, Kampung Peucangeun, Kampung Cidalung, Kampung Pasir Cau, Kampung Tambakbaya, Kampung Pengkolan/Bojong Kondang, Kampung Pasir Kadu dan Kampung Sempur Dua.

3.4 Variabel Penelitian 3.4.1

Definisi Konsep

Definisi konseptual memberikan pejelasan tentang konsep dari variabel yang akan diteliti menurut pendapat peneliti berdasarkan Kerangka Teori yang digunakan. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori Implementasi

dengan Model Implementasi yang di paparkan oleh Merilee S.Grindle (2012:690), menurutnya implementasi kebijakan dapat dilihat dari dua hal yaitu : 1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya. 2. Apakah tujuan kebijakan tercapi. Dimensi ini diukur dengan melihat 2 faktor yaitu : a. Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok. b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

3.4.2

Definisi Operasional Mengacu dari definisi konsep serta teori yang digunakan sebagai pisau

dalam penelitian ini, berdasarkan teori implementasi menurut Grindle (2012:690) kebijakan implementasi kebijakan juga sangat ditentukan oleh tingkat implementability itu sendiri yang terdiri dari content of policy dan contex of policy atau isi kebijakan dan

konteks kebijakan, adapun isi

kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut : 1. Content of policy menurut Grindle meliputi : a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.

b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan. c. Derajat perubahan yang diinginkan. d. Kedudukan pembuat kebijakan. e. (siapa) pelaksana program. f. Sumber daya yang dikerahkan. 2. Contex of policy menurut Grindle meliputi : a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. b. Karakteristik lembaga dan penguasa. c. Kepatuhan dan daya tanggap.

3.5 Instrumen penelitian Menurut Moleong seorang peneliti dalam pengumpulan datanya lebih banyak bergantung pada dirinya sebagai alat pengumpul data (Moleong, 2005:19). Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri, maka penelitilah yang akan mengungkapkan gejala-gejala atau fenomena-fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat, intansi terkait atau yang terjadi di lapangan. Dalam hal instrument kualitatif menurut Nasution (Sugiyono, 2008:60) menyatakan sebagai berikut : “Dalam penelitian kualitatif, segala sesuatunya masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu berlangsung oleh sebab itu dalam keadaan yang serba

tidak pasti dan tidak jelas tersebut, tidak ada pilihan lain selain peneliti itu sendiri sebagai alat yang dapat mencapainya”. Di sini peneliti kualitatif berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, mentafsirkan data dan kesimpulan atas semuanya. Maka dalam penelitian kualitatif pada awalnya memang permasalahan belum jelas dan pasti, maka yang menjadi instrument adalah peneliti sendiri. Tetapi setalah masalah yang akan dipelajari itu jelas barulah dapat dikembangkan suatu instrument.

3.6 Informan Penelitian Di dalam penelitian ini mengenai Implementasi pProgram Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Kabupaten Lebak, penentuan informannya menggunakan teknik purposive. Dimana menurut Morse dan Denzim K (2009:189), seorang informan yang baik adalah seorang yang mampu menangkap, memahami, dan memenuhi permintaan peneliti, memiliki kemampuan reflektif, bersifat arkulatif, meluangkan waktu untuk wawancara, dan bersemangat untuk berperan serta dalam penelitian penentuan informan dalam penelitian ini. menurut Morse dan Denim K (2009:290) bahwa penentuan key informan disebut pemilihan partisipan pertama (the primary selection), yaitu pemilihan secara langsung member peluang bagi peneliti untuk menentukan

sampel dari sekian informan yang ditemui. Sedangkan jika peneliti tidak dapat menentukan partisipan secara langsung, secara alternative peneliti dapat melakukanpemilihan informan kedua (secondary selection). Dalam penelitian ini yang

menjadi

key

informan

adalah

sanitarian

Puskesmas

Kecamatan

Rangkasbitung/Bagian Kesehatan Lingkungan Kecamatan Rangkasbitung serta pengurus Pamsimas di Desa Pasir Tanjung, Sanitarian Puskesmas Mandala Kecamatan Cibadak dan informan yang lain adalah dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Dinas Cipta Karya,

dan juga masyarakat di Desa Pasir

Tanjung yang mengurus dan penanggung jawab atas Pamsimas di kampungnya masing-masing. Tabel 3.1 Informan Penelitian No

Nama Informan

Nama Instansi

Jabatan

1.

Ibu Ela Arwati

Puskesmas

Bag.

Rangkasbitung

Kesling/Sanitarian Puskesmas Rangkasbitung

2.

Ibu Anik Anifah

Puskesmas

Bag.

Mandala

Kesling/Sanitarian Puskesmas Mandala

3.

Bapak Yayat

Kantor Balai

Pengurus Pamsimas

Desa Pasir

Desa Pasir Tanjung

Tanjung 4.

Bapak dadan

Kantor Balai

Pengurus Pamsimas

Desa

Desa Tambakbaya

Tambakbaya 5.

a. Bapak Aat

Warga di Desa

Penanggung

b. Bapak Selamet

Pasir Tanjung

jawab/Pengurus

c. Ibu Ratna

Pamsimas di

d. Ibu Rodiah

kampung masing-

e. Ibu Awot

masing

f. Ibu Mustopa g. Bapak Jari h. Bapak Sain i. Bapak Nuthasan 6.

a. Ibu Nur b. Bapak Aang c. Ibu Diah

7.

Ibu Windarti

Warga-warga di

Masyarakat sasaran

Desa

program di Desa

Tambakbaya

Tambakbaya

Dinas

Bagian Pelaksana

Kesehatan

Penyehatan

Kabupaten

Lingkungan (PPL)

Lebak 8.

Ibu Phatma Sari Dewi

Dinas

Staf Surveilans dan

Kesehatan

Penyehatan

Kabupaten

Lingkungan

Lebak 9.

Bapak Helmi

Bappeda Kab

Kasubid Perencanaan

Lebak

Pembangunan Permukiman dan Perencanaan wilayah

10.

Ibu Vina

Cipta Karya

Kasi Program dan

Kabupaten

anggaran Dinas Cipta

Lebak

Karya Kabupaten Lebak

3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data-data yang diperlukan di dalam penelitiannya. Di dalam penelitian kualitatif lazimnya data dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu 1) wawancara, 2) observasi, 3) dokumentasi, 4) diskusi terfokus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan empat teknik seperti wawancara, observasi, dokumentasi, diskusi terfokus dimana teknik-teknik

tersebut diharapkan dapat memperolehkan data dan informasi yang diperlukan oleh peneliti dalam penelitian ini.

3.7.1

Wawancara

Menurut

Esterberg

dalam

Sugiyono

(2011:321)

mendefinisikan

wawancara sebagai “a meeting of two person to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and join construction of meaning about a particular topic.” Atau wawancara merupakan pertemuan antara dua oranguntuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab sehingga dapat dikontruksikan makna dan suatu topik. Dalam proses wawancara ini, peneliti meminta informan untuk dapat menjelaskan, menggambarkan, dan menceritakan tentang berbagai hal yang terkait dengan penelitian seperti fenomena yanga da di lapangan. Di dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung dari narasumber sebagai informan utama yaitu bagian sanitarian Puskesmas Kecamatan Rangkasbitung dan sanitarian Puskesmas Mandala mengenai Implementasi program Pamsimas di Kecamatan Rangkasbitung dan Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak.

3.7.2

Pedoman Wawancara Pada

penelitian

ini

peneliti

melakukan

wawancara

dengan

menggunakan pedoman wawancara. Pedoman wawancara dibuat oleh peneliti berdasarkan tugas pokok dan fungsi setiap informan dalam penelitian. Hal ini dimaksudkan dalam proses wawancara bisa berjalan dan menghasilkan informasi yang sesuai yang dibutuhkan peneliti dalam penelitian ini.

Tabel 3.2 Pedoman Wawancara NO

Dimensi Wawancara Model Implementasi Grindle

Informan

Menurut Isi Kebijakan 1.

Kepentingan

yang

terpengaruhi oleh kebijakan

1. Ibu Ela sebagai Sanitarian dan bagian Kesling di Puskesmas Rangkasbitung. 2. Ibu Anik Anifah Sebagai Sanitarian di Puskesmas Mandala Kecamatan Cibadak 3. Ibu Windarti, Bagian Pelaksana Penyehatan Lingkungan (PPL) Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak.

2

Jenis manfaat yang akan di

1. Ibu Ela sebagai Sanitarian dan bagian

hasilkan

Kesling di Puskesmas Rangkasbitung. 2. Ibu Anik Anifah Sebagai Sanitarian di Puskesmas Mandala Kecamatan Cibadak 3. Warga Desa Pasir Tanjung 4. Warga Desa Tambakbaya 5. Bapak Yayat Penanggung jawab Pamsimas di Desa Pasir Tanjung 3.

Derajat diinginkan

perubahan

yang

1. Ibu

Windarti,

Bagian

Pelaksana

Penyehatan Lingkungan (PPL) Dinas

Kesehatan

Kabupaten Lebak. 2. Ibu Dewi,

Phatma

Sari Staf

Surveilans

dan

Penyehatan Lingkungan

Dinas

Kesehatan Kabupaten Lebak. 3. Ibu

Ela

sebagai

Sanitarian

dan

bagian Kesling di Puskesmas Rangkasbitung

4.

Kedudukan kebijakan

Pembuat

1. Ibu Windarti, Bagian Pelaksana Penyehatan Lingkungan Dinas

(PPL)

Kesehatan

Kabupaten Lebak. 2. Ibu

Phatma

Sari

Dewi,

Staf

Surveilans

dan

Penyehatan

Lingkungan

Dinas

Kesehatan Kabupaten Lebak. 3. Ibu

Ela

sebagai

Sanitarian

dan

bagian Kesling di Puskesmas Rangkasbitung 5.

(siapa) Pelaksana program

1. Ibu Ela sebagai Sanitarian dan bagian Kesling di Puskesmas Rangkasbitung 2. Ibu Anik Anifah Sebagai Sanitarian di Puskesmas Mandala Kecamatan Cibadak 3. Ibu Windarti, Bagian Pelaksana Penyehatan Lingkungan (PPL) Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak. 4. Ibu Phatma Sari Dewi, Staf Surveilans dan Penyehatan Lingkungan Dinas

Kesehatan Kabupaten Lebak. 5. Ibu Vina, Kasi Perencanaan dan anggaran dana Dinas Cipta Karya Kabupaten Lebak

6.

Sumber dikerahkan

daya

yang

1. Ibu Ela sebagai Sanitarian dan bagian Kesling di Puskesmas Rangkasbitung 2. Ibu Anik Anifah Sebagai Sanitarian di Puskesmas Mandala Kecamatan Cibadak 3. Ibu Windarti, Bagian Pelaksana Penyehatan Lingkungan (PPL) Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak. 4. Ibu Phatma Sari Dewi, Staf Surveilans dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak. 5. Ibu Vina, Kasi

Perencanaan dan anggaran dana Dinas Cipta Karya Kabupaten Lebak.

No

Dimensi Wawancara Model Implementasi Menurut

Informan

Konteks Implementasinya 1.

Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.

1. Ibu Windarti, Bagian Pelaksana Penyehatan Lingkungan (PPL) Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak. 2. Ibu Phatma Sari Dewi, Staf Surveilans dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak. 3. Ibu Vina, Kasi Perencanaan dan anggaran dana Dinas Cipta Karya Kabupaten Lebak.Ibu Ela sebagai Sanitarian dan bagian Kesling di Puskesmas Rangkasbitung.

4. Ibu Anik Anifah Sebagai Sanitarian di Puskesmas Mandala Kecamatan Cibadak 2.

Karakteristik lembaga dan penguasa.

1. Ibu Windarti, Bagian Pelaksana Penyehatan Lingkungan (PPL) Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak. 2. Bapak Helmi, Kasubid Perencanaan Pembangunan Permukiman dan Perencanaan wilayah 3. Ibu Vina, Kasi Perencanaan dan anggaran dana Dinas Cipta Karya Kabupaten Lebak.Ibu Ela sebagai Sanitarian dan bagian Kesling di Puskesmas Rangkasbitung. 4. Ibu Anik Anifah Sebagai Sanitarian di Puskesmas Mandala Kecamatan Cibadak

3.

Kepatuhan dan daya tanggap

1. Ibu Windarti, Bagian Pelaksana Penyehatan

Lingkungan (PPL) Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak. 2. Ibu Phatma Sari Dewi, Staf Surveilans dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak. 3. Ibu Vina, Kasi Perencanaan dan anggaran dana Dinas Cipta Karya Kabupaten Lebak.Ibu Ela sebagai Sanitarian dan bagian Kesling di Puskesmas Rangkasbitung. 4. Ibu Anik Anifah Sebagai Sanitarian di Puskesmas Mandala Kecamatan Cibadak 5. Warga Desa Pasir Tanjung 6. Warga Desa Tambakbaya

3.7.3

Observasi

Observasi yaitu dengan cara terjun langsung ke lapangan melihat langsung bagaimana implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Kabupaten Lebak.

3.7.4

Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data-data yang diperlukan melalui rekaman suara, foto-foto, dokumen yang terkait dengan penelitian baik yang tertulis maupun gambar-gambar.

3.7.5

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, kegiatan analisis data dimulai sejak peneliti melakukan kegiatan pra lapangan sampai dengan selesainya penelitian, analisis data dilakukan secara terus-menerus tanpa henti sampai data tersebut bersifat jenuh. Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2005:248) menjelaskan bahwa data kualitatif adalah :

“upaya

yang

dilakukan

dengan

jalan

bekerja

dengan

data,

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.” Data yang terkumpul diolah sedemikian rupa sehingga menjadi informasi yang dapat digunakan dalam menjawab perumusan masalah yang diteliti. Aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga tuntas sampai datanya sudah jenuh. Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif dimana data yang diperoleh akan di analisis dan dikembangkan menjadi sebuah asumsi dasar penelitian. Pemaparan diatas mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi pengumpulan data, reduksi, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Analisis data dapat dilakukan meliputi tahap-tahap sebagai berikut :

1. Pengumpulan data Data yang dikumpulkan diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya data-data yang berupa data verbal dari hasil wawancra diubah menjadi bentuk tulisan. 2. Reduksi data Untuk memperjelas data yang didapatkan dan mempermudah penelitian dalam mengumpulkan data selanjutnya, makan dilakukan mereduksi data. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang muncul di lapangan. Reduksi data berlangsung selama proses pengumpulan data masih berlangsung. Pada tahap ini juga akan berlangsung kegiatan pengkodean, meringkas dan membuat partisi (bagian-bagian). Proses informasi ini berlanjut terus menerus sampai laporan akhir penelitian tersusun lengkap. Dengan kata lain, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang diperoleh melalui penggunaan instrumen, selanjutya data dipilih sesuai dengan tujuan permasalahan yang ingin dicapai. 3. Penyajian data Penyajian dta dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam sebuah penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Akan tetapi dalam penelitian ini, penyajian data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah bentuk teks narasi, seperti yang dikatakan oleh Miles & Huberman, “the frequent from display data for qualitative research data in the past has been narrative text” ( yang paling sering digunakan untuk penyajian data kualitatif pada masa lalu adalah bentuk teks naratif). Penyajian data bertujuan agar penelitian dapat memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan. Dengan kata lain, penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori yang berkaitan dengan fokus penelitian. 4. Penarikan kesimpulan Dari permulaan pengumpulan data,peneliti mulai mencari arti dari hubungan-hubungan,

mencatat

keteraturan,

pola-pola

dan

menarik

kesimpulan. Asumsi dasar dan kesimpulan awal yang dikemukakan sebelumnya masih bersifat sementara, dan akan terus berubah selama proses pengumpulan data masih terus berlangsung. Akan tetapi, apabila kesimpulan tersebut didukung dengan bukti-bukti data valid dan konsisten yang peneliti temukan di lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Intinya adalah penarikan kesimpulan diperoleh setelah menyajikan data. Kesimpulan hasil kegiatan mengaitkan antara pernyataan-pernyataan penelitian dengan data yang diperoleh di lapangan. Teknik analisis data yang telah diuraikan tersebut mengacu pada model interaktif (Milles dan Huberman, 2009:20)

Gambar 3.1 Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif (Miles dan Huberman, 2009:20)

Pengumpulan Data

Reduksi Data

Penyajian Data

Penarikan kesimpulan dan verifikasi

4.7.6

Sumber Data

Menurut Lofland dalam Sugiyono (2011:224), sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain. Sumber data terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut : a. Data Primer Data primer adalah data yang diambil langsung tanpa ada perantara dari sumbernya. Sumber ini dapat berupa benda, situs, atau manusia. seorang peneliti sosial bisa mendapatkan data-data primernya dengan cara menyebarkan kuisoner, melakukan wawancara mendalam, atau melakukan pengamatan langsung terhadap suatu aktifitas masyarakat. b. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder biasanya diambil dari dokumen-dokumen seperti laporan, karya tulis, Koran, majalah, dan sebagainya.

4.7.7

Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian ini pengujian keabsahan data dilakukan dengan cara : 1. Perpanjang pengamatan ini berarti hubungan penelitidengan narasumber akan semakin terbentuk rapport, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin

terbuka,

saling

mempercayai

sehingga

tidak

ada

informasi

yang

disembunyikan lagi. Bila telah terbentuk raport, maka telah terjadi kewajaran dalam penelitian, di mana kehadiran peneliti tidak lagi mengganggu perilaku yang dipelajari (Sugiyono, 2008:271) 2. Triangulation is qualitative cross-validation. It assesses the sufficiency of the data according to the convergence of multiple data sources or multiple data collection procedures (Wiliam Wiersma dalam Sugiyono 2008:273). Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. 3. Mengadakan Membercheck, member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam maka peneliti harus merubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan membercheck adalah agar data atau informasi yang di dapat sesuai dengan apa yang dimaksud oleh sumber data atau informan. (Sugiyono 2008:276).

3.8 Jadual penelitian No

Nama Kegiatan

1.

Pengamatan Lapangan

2.

Menentukan tema penelitian

3.

Izin penelitian

4.

Pengumpulan data terkait/melaku kan penelitian

5.

Bimbingan

6.

Penyusunan laporan penelitian

7.

8.

Seminar Proposal Acc Lapangan

Desember Minggu ke

Januari Minggu ke

Februari Minggu ke

Maret Minggu ke

April Minggu ke

Mei Minggu ke

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian 4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Lebak Secara Geografis wilayah Kabupaten Lebak terletak pada koordinat 6 18’-7 00’ Lintang Selatan dan 105 25’ - 106 30’ Bujur Timur. Jarak terpanjang menurut garis lurus dari utara ke selatan adalah sekitar 60 km dan jarak terpanjang dari barat ke timur sekitar 90 km, dengan lurus wilayah 1.467,35 Km2, dan berbatasan langsung dengan wilayah lain yaitu : 1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Serang 2. Sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Indonesia 3. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pandeglang 4. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tanggerang, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan topografinya, Kabupaten Lebak terbagi dalam 3 (tiga) karakteristik yaitu wilayah selatan dengan ketinggian 0-200 meter dpl (di atas permukaan laut) terutama berada di sepanjang pantai selatan; wilayah tengah dan utara dengan ketinggian antara 201-500 meter; serta wilayah

timur yang memiliki ketinggian antara 501-1000 meter dengan puncaknya berupa Gunung Sanggabuana dan Gunung Halimun. Tabel 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Lebak

Luas wilayah dari Kabupaten Lebak adalah 304.472 hektar atau sebesar 3.044,72 km². Wilayah Kabupaten Lebak yang memiliki luas terbesar berada di Kecamatan Cibeber, yaitu sebesar 38.315 hektar, sedangkan wilayah yang memiliki luas terkecil yaitu berada di Kecamatan Kalanganyar dengan luas sebesar 2,591 hektar. Secara administrative, Kabupaten Lebak terdiri atas 345 Desa yang berada di 28 Kecamatan dengan luas dan jumlah desa sebagai berikut :

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk di Kabupaten Lebak LakiKecamatan

Perempuan

Jumlah

laki Malingping

32.584

31.137

63.721

Wanasalam

27.316

25.868

53.184

Panggarangan

18.587

17.966

36.553

Cihara

15.709

14.901

30.610

Bayah

21.420

20.817

42.237

Cilograng

16.939

15.922

32.861

Cibeber

28.741

27.522

56.263

Cijaku

14.105

13.749

27.854

Cigemblong

10.336

9.921

20.254

Banjarsari

30.477

29.011

59.488

Cileles

24.624

23.772

59.488

Gunung Kencana

17.438

16.414

33.852

Bojongmanik

11.233

10.753

21.986

Cirinten

13.412

12.216

25.673

Leuwidamar

26.764

25.480

52.244

Muncang

16.768

15.983

32.751

Sobang

15.081

14.321

29.402

Cipanas

24.006

23.038

47.044

Lebakgedong

11.637

10.643

22.280

Sajira

24.626

23.430

48.056

Cimarga

32.234

30.930

63.164

Cikulur

24.476

23.827

48.303

Warunggunung

27.662

26.172

53.834

Cibadak

30.952

29.178

60.130

Rangkasbitung

62.030

58.778

120.808

Kalanganyar

17.246

15.873

33.119

Maja

27.294

25.058

52.352

Curugbitung

16.128

14.998

31.126

Sumber : Lebak Dalam Angka, 20014

Dari data diatas, Setiap kecamatan tentu memiliki kepadatan penduduk yang berbeda-beda, di Kabupaten Lebak sendiri kepadatan penduduk berada di Kecamatan Rangkasbitung dengan jumlah penduduk 120.808 jiwa dan yang paling sedikit jumlah penduduknya berada di kecamatan Bojongmanik. Kecamatan Rangkasbitung adalah pusat pemerintahan dari Kabupaten Lebak yang disebut juga Ibu Kota dari Kabupaten Lebak, dimana aktivitas masyarakatseperti perkantoran, pendidikan, kesehatan berada di Kecamatan Rangkasbitung.

Tabel 4.3 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Lebak Tahun 2008 Luas No.

Kecamatan

Wilayah

No.

Kecamatan

Luas Wilayah (Ha)

(Ha) 1

Malingping

92,17

15

Leuwidamar

146,91

2

Wanasalam

134,29

16

Muncang

84,98

3

Panggarangan

163,36

17

Sobang

107,20

4

Cihara

159,57

18

Cipanas

75,38

5

Bayah

153,74

19

Lebakgedong

62,55

6

Cilograng

107,20

20

Sajira

110,98

7

Cibeber

383,15

21

Cimarga

183,43

8

Cijaku

74,36

22

Cikulur

66,06

9

Cigemblong

75,29

23

Warunggunung

49,53

10

Banjarsari

145,31

24

Cibadak

41,34

11

124,98

25

Rangkasbitung

49,51

145,77

26

Kalanganyar

25,91

13

Cileles Gunung Kencana Bojongmanik

58,21

27

Maja

59,87

14

Cirinten

91,12

28

Curugbitung

72,55

12

Sumber: Lebak Dalam Angka 2014

Dari tabel diatas, Kecamatan yang memiliki luas paling terluas di Kabupaten Lebak adalah Kecamatan Cibeber dengan luas 383,15 Ha. Sedangkan yang paling sempit adalah Kecamatan Kalanganyar dengan luas 25,91 Ha. Sedangkan dari kondisi jarak dari Ibu Kota Kecamatan ke Kota Rangkasbitung sebagai Ibu Kota

Kabupaten Lebak, Kecamatan paling jauh adalah Kecamatan Cilograng sejauh 160 KM, Kecamatan paling dekat adalah Kecamatan Rangkasbitung dengan jarak 1 KM. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 4.4 Jarak Ibu Kota Kecamatan ke Kota Rangkasbitung No.

Kecamatan

Jarak (KM)

No.

Kecamatan

Jarak (KM)

1

Malingping

100

15

Leuwidamar

20

2

Wanasalam

99

16

Muncang

37

3

Panggarangan

127

17

Sobang

62

4

Cihara

105

18

Cipanas

38

5

Bayah

135

19

Lebakgedong

47

6

Cilograng

160

20

Sajira

27

7

Cibeber

152

21

Cimarga

9

8

Cijaku

80

22

Cikulur

17

9

Cigemblong

77

23

Warunggunung

10

10

Banjarsari

70

24

Cibadak

5

11

Cileles

50

25

Rangkasbitung

1

12

Gunungkencana

58

26

Kalanganyar

1

13

Bojongmanik

36

27

Maja

21

14

Cirinten

45

28

Curugbitung

34

Sumber : Lebak Dalam Angka, 2014

b. Kependudukan Jumlah penduduk Kabupaten Lebak tahun 2011 berdasarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak 1.282.858 Jiwa terdiri dari 663.404 lakilaki dan 619.454 jiwa perempuan. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lebak rata-rata pertahun pada 2011 adalah 1,72% laju pertumbuhan penduduk nasional adalah 1,49%, bila dibandingkan dengan pertumbuhan Provinsi Banten pada tahun 2011 adalah 2,80% relative dibawah angka Provinsi Banten. Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Lebak sebesar 380 jiwa/ Km²dengan penyebaran penduduk yang tidak merata. Konsetrasi terbesar berada di Lebak Utara 39,90% dan Lebak Selatan 32,15%, kemudian Lebak Timur 22,42%. Berdasarkan kelompok umur, penduduk Kabupaten Lebak sebagian besar berada dalam kelompok umur 15-64 tahun. Hal ini berarti sebagian penduduk berusia produktif dan merupakan angkatan kerja. Komposisi penduduk berdasarkan golonga umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 4.5 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Lebak Tahun 2011 Golongan Umur

Laki-laki

perempuan

Lakui-laki + Perempuan

0-14 tahun

192.590

179.067

371.657 (28,97%)

15-59 tahun

433.345

387.519

820.864 (63,99%)

60 tahun ke atas

37.469

52.868

90.337 (7.04%)

Jumlah

663.404

619.454

1.282.858 (100%)

Sumber: BPPKBMPD Kabupaten Lebak, Tahun 2011

Dari tabel 1 terlihat gambaran penduduk laki-laki dan perempuan menurut golongan umur 0 sampai 14 tahun berjumlah 371.657 umur 15 sampai 59 tahun jumlahnya 90.337. dengan demikian dapat digambarkan bahwa usia produktif di Kabupaten Lebak lebih tinggi dibadingkan golongan umur lainnya. Gambaran tingkat kesejahteraan dengan alasan ekonomi dan non ekonomi dapat terlihat pada Tabel 2 dengan jumlah keseluruhan tahun 2011 sebanyak 351.602 KK, degan jumlah rincian Keluarga Pra Sejahtera sebanyak 72.056 KK atau 20,50%, Keluarga Prasejahtera dengan alasan Ekonomi dan non Ekonomi I sebanyak 100.351 atau 28,54%, Keluarga Sejahtera II sebanyak 118.751 atau 33,77% dan Keluarga Sejahtera III sebanyak 49.688 atau 14,13%. Dan keluarga Sejahtera III Plus sebanyak 10,756 atau 3,06%. Jadi dari gambaran tersebut maka dapat di lihat bahwa tahapan keluarga sejahtera di Kabupaten Lebak masih bayak yang kuramg Sejahtera. Kabupaten Lebak merupakan wilayah dengan dominasi aktivitas pertanian, bukan hanya karena banyak terdapat lahan pertanian (50% dari total luas wilayah) namun juga didukung oleh komposisi penduduk yang mayoritas bekerja disektor pertanian. Terbukti bahwa hingga tahun 2010, penduduk yang bekerja di sektor ini mencapai

53,68%. Sementara sektor perdagangan, hotel, dan restoran dijadikan tumpuhan harapan hidup oleh 76.376 penduduk (16,08% dari total tenaga kerja). Kabupaten Lebak memiliki dua Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Ciujung yang meliputi sungai Ciujung, Sungai Cilaki, Sungai Ciberang, dan Sungai Cisimeut; serta DAS Ciliman – Cimandur yang meliputi Sungai Ciliman dengan anak sunginya, Sungai Cimandur, Sungai Cisiih, Sungai Cihara, Sungai Cipager, dan Sungai Cibaliung. Dari sisi demografi, jumlah penduduk Kabupaten Lebak berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 mencapai 1.204.095 jiwa dengan sex ration sebesar 105,81%, sedangkan pada tahun 2001 jumlah penduduk Kabupaten Lebak berjuml;ah 1.282.858 jiwa dengan rincian 663.404 laki-laki dan 619.454 perempuan. Dari data tersebut jumlah penduduk mengalami kenaikan sebesar 78.763 jiwa. Mencermati perkembangan jumlah penduduk dalam sebelas tahun terakhir, dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 1,34%. Kabupaten Lebak memiliki moto atau semboyan yaitu Iman, Aman, Uman, Amin. Yng mana dari keempat kata tersebut mengandung pengertiannya masingmasing: 1. Iman Keyakinan yang teguh kepada Tuhan yang Maha Esa, menurut perintah dengan penuh rasa tanggung jawab.

2. Aman Tiada gangguan dan tak sudi mengganggu, tentram, damai, sauyunan, sehat lhir batin. 3. Uman Milik teratur, tanah subur, rakyat makmur, dagang untung, tani berbukti (mukti). 4. Amin Ibadah dan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pemberiannya yang telah dilimpahkan kepada daerah dan rakyat Lebak.

4.1.2 Gambaran Umum Desa Pasir Tanjung

Desa Pasir Tanjung adalah salah satu desa dari sekian banyak desa di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten dengan mempunyai jarak dan waktu tempuh sebagai berikut : a. Jarak dengan Ibu Kota Kecamatan Rangkasbitung

: ± 4 Km

b. Jarak dengan Ibu Kota Kabupaten Lebak

: ± 4 Km

c. Jarak dengan Ibu Kota Provinsi Banten

: ± 40 Km

d. Jarak dengan Desa Terdekat

: ± 2 Km

e. Waktu tempuh ke Ibu Kota Kecamatan Rangkasbitung

: ± 15 Menit

f. Waktu tempuh ke Ibu Kota Kabupaten Lebak

: ± 15 Menit

g. Waktu tempuh ke Ibu Kota Provinsi Banten

: ± 120 Menit

h. Waktu tempuh Desa Terdekat

: ± 10 Menit

i. Luas Wilayah Desa Pasir Tanjung

: ± 2.646 Ha

Batas-Batas Wilayah Desa Pasir Tanjung adalah sebagai berikut : a) Sebelah Utara

: Berbatasan dengan Desa Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung

b) Sebelah Selatan

: Berbatasan dengan Desa Tambak Kecamatan Cimarga

c) Sebelah Timur

: Berbatasan dengan Desa Sindang mulya Kecamatan Maja

d) Sebelah Barat

: Berbatasan Desa Sangiang Tanjung Kecamatan Kalanganyar

Potensi Sumber Daya Manusia : Tabel 4.6 Potensi Sumber Daya Manusia Di Desa Pasir Tanjung Jumlah Laki-laki

2.441 Orang

Jumlah Perempuan

2305 Orang

Jumlah Total

4.746 Orang

Jumlah Kepala Keluarga

1.648 KK

Pendidikan: Tabel 4.7 Pendidikan Di Desa Pasir Tanjung Tingkat Pendidikan

Laki-laki

Perempuan

Usia 3 - 6 tahun sedang

35 Orang

80 Orang

31 Orang

85 Orang

451 Orang

337 Orang

87 Orang

93 Orang

Tamat SD/Sederajat

861 Orang

421 Orang

Usia 12 – 56 tahun yang

115 Orang

158 Orang

165 Orang

145 Orang

Tamat SMP/Sederajat

297 Orang

108 Orang

Tamat SMA/Sederajat

125 Orang

65 Orang

Tamat D-3/Sederajat

4 Orang

1 Orang

Tamat S-1/Sederajat

4 Orang

2 Orang

TK/Play group Usia 7 – 18 tahun yang tidak pernah sekolah Usia 7 – 18 tahun yang sedang sekolah Usia 18 – 56 tahun yang tidak pernah sekolah

tidak tamat SLTP Usia 18 – 56 tahun yang tidak tamat SLTA

Jumlah Total

2.175 Orang

1.493 Orang

Mata Pencaharian Pokok: Tabel 4.8 Mata Pencaharian Pokok Di Desa Pasir Tanjung Jenis Pekerjaan

Laki-laki

Perempuan

Petani

579 Orang

129 Orang

Buruh Tani

501 Orang

598 Orang

Pegawai Negeri Sipil

5 Orang

-

Pengrajin

4 Orang

-

Ahli Pengobatan

1 Orang

-

POLRI

1 Orang

-

Pengusaha kecil,

2 Orang

1 Orang

Pedagang keliling

10 Orang

49 Orang

Purnawirawan/Pensiunan

5 Orang

4 Orang

Alternatif

menengah, dan besar

Jumlah Total

1.889 Orang

4.1.3 Gambaran Umum Desa Tambakbaya

Desa Tambakbaya adalah salah satu desa dari sekian banyak desa di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten dengan mempunyai jarak dan waktu tempuh sebagai berikut : a. Jarak dengan Ibu Kota Kecamatan Rangkasbitung

: ± 7 Km

b. Jarak dengan Ibu Kota Kabupaten Lebak

: ± 12 Km

c. Jarak dengan Ibu Kota Provinsi Banten

: ± 60 Km

d. Waktu tempuh ke Ibu Kota Kecamatan Rangkasbitung

: ± 25 Menit

e. Waktu tempuh ke Ibu Kota Kabupaten Lebak

: ± 25 Menit

f. Waktu tempuh ke Ibu Kota Provinsi Banten

: ± 120 Menit

g. Luas Wilayah Desa Tambakbaya

: ± 51.107 Ha

Batas-Batas Wilayah Desa Tambakbaya adalah sebagai berikut : a) Sebelah Utara

: Berbatasan dengan Desa Bojongleles Kecamatan Cibadak

b) Sebelah Selatan

: Berbatasan dengan Desa Cigoong Kecamatan Cikulur

c) Sebelah Timur

: Berbatasan dengan Desa Cilangkap Kecamatan Kalanganyar

d) Sebelah Barat

: Berbatasan Desa Sukadaya/Warunggunung

Kecamatan Cikulur/Warunggung Potensi Sumber Daya Manusia : Tabel 4.9 Potensi Sumber Daya Manusia Di Desa Tambakbaya Jumlah Laki-laki

2.118 Orang

Jumlah Perempuan

2.006Orang

Jumlah Total

4.118Orang

Jumlah Kepala Keluarga

1.001 KK

Pendidikan: Tabel 4.10 Pendidikan Di Desa Tambakbaya Tingkat Pendidikan Usia 3 - 6 tahun yang

Laki-laki

Perempuan

112 Orang

104 Orang

4 Orang

8 Orang

belum masuk TK Usia 3 - 6 tahun sedang

TK/Play group Usia 7 – 18 tahun yang

7 Orang

5 Orang

162 Orang

173 Orang

4 Orang

3 Orang

Tamat SD/Sederajat

367 Orang

589 Orang

Usia 12 – 56 tahun yang

163 Orang

209 Orang

236 Orang

397 Orang

Tamat SMP/Sederajat

147 Orang

193 Orang

Tamat SMA/Sederajat

98 Orang

115 Orang

Tamat D-2/Sederajat

3 Orang

2 Orang

Tamat S-1/Sederajat

5 Orang

2 Orang

Tamat S-1/Sederajat

2 Orang

-

1.608 Orang

1.999 Orang

tidak pernah sekolah Usia 7 – 18 tahun yang sedang sekolah Usia 18 – 56 tahun yang tidak pernah sekolah

tidak tamat SLTP Usia 18 – 56 tahun yang tidak tamat SLTA

Jumlah Total

Mata Pencaharian Pokok: Tabel 4.11 Mata Pencaharian Pokok Di Desa Tambakbaya Jenis Pekerjaan

Laki-laki

Perempuan

Petani

316 Orang

33 Orang

Buruh Tani

289 Orang

148 Orang

-

10 Orang

Pegawai Negeri Sipil

11 Orang

6 Orang

Pengrajin

6 Orang

9 Orang

Peternak

2 Orang

-

Montir

2 Orang

-

Ahli Pengobatan

2 Orang

-

POLRI

2 Orang

-

Pengusaha kecil,

81 Orang

158 Orang

6 Orang

40 Orang

136 Orang

89 Orang

1 Orang

-

Buruh Migran

Alternatif

menengah, dan besar Pembantu rumah tangga

Karyawan Perusahaan Swasta Karyawan Perusahaan Pemerintah

Purnawirawan/Pensiunan Jumlah Total

6 Orang

7 Orang 1.396 Orang

4.2 Deskripsi Data 4.2.1 Deskripsi Data Penelitian Deskripsi data penelitian merupakan penjelasan mengenai data yang telah didapatkan dari hasil observasi penelitian Implementasi program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) di Kabupaten Lebak. Meningat jenis dan analisis data adalah kualitatif, maka data yang diperoleh bersifat deskriptif berbentuk kata-kata berupa kalimat dari hasil wawancara, hasil observasi lapangan serta data, atau hasil dokumentasi lainnya. Sumber data utama dicatat dalam catatan tertulis atau melalui alat perekam yang peneliti gunakan dalam proses wawancara adalah menggunakan handphone. Adapun proses dokumentasi yang penelioti ambil selama proses pengamatan adalah berupa catatan lapangan dan foto-foto, karena data berupa foto dapat menghasilkan data deskriptif yang berharga dan sering digunakan untuk menganalisis obyek yang sedang diteliti melalui segi-segi subyektif. Berdasarkan teknik analisis data kualitatif, data-data tersebut dianalisis selama penelitian berlangsung. Dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huburman. Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan melalui wawancara, dokumentasi, maupun observasi

dilakukan reduksi untuk dapat mencari tema dan polanya dan memberikan kode pada setiap aspek berdasarkan jawaban yang sama dan berkaitan dengan pembahasan masalah penelitian serta dilakukan kategorisasi. Dalam penyusunan jawaban penelitian ini, peneliti memberikan kode pada aspek-aspek tertentu, diantaranya yaitu : 1. Kode QA,B ….. dan seterusnya menandakan daftar urutan pertanyaan 2. Kode I1-7 …... dan seterusya menandakan daftar urutan informan 3. Kode I1,A,B ….. dan seterusnya menandakan informan desa Pasir Tanjung 4. Kode I1,A1-7…. dan seterusnya menandakan daftar informan desa Tambakbaya Setelah peneliti memberikan kode-kode pada setiap aspek tertentu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian sehingga dapat diketemukan tema dan polanya, maka peneliti melakukan kategorisasi berdasarkan jawaban-jawaban yang telah dikemukakan peneliti dilapangan dengan membaca dan menelaah jawabanjawaban tersebut dan mencari data penunjang lain yang akan memperkuat hasil penelitian dilapangan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau teks naratif, bagan, matriks, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Namun pada penelitian ini, penyajian data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah bentuk teks narasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori implementasi Merille S. Grindle mengingat hal ini merupakan

penelitian kualitatif dengan tidak

menggeralisasikan jawaban penelitin, maka semua jawaban yang dikemukakan oleh informan dalam pembahasan penelitian yang telah disesuaikan dengan teori Merilee S Grindle. Teori tersebut menjelaskan bahwa keberhasilan pada suatu Implementasi kebijakan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) di Kabupaten Lebak adalah dapat dilihat dari dua hal yaitu contex of policy dan content of policy mengenai keberhasilan suatu implementasi kebijakan dalam program tersebut. Berikut ini merupakan kategori yang telah disusun oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian di lapangan. A. Isi Kebijakan (content of policy) yang terdiri dari beberapa indikator yaitu: 1. Kepentingan-kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, dengan kategori : a. Yang menjadi latarbekang adanya program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) b. Adanya kepentingan-kepentingan yang terpengaruhi dengan adanya program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) 2. Tipe Manfaat yang Dihasilkan, dengan kategori : a. Manfaat yang di dapat dari adanya program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) untuk masyarakat keseluruhan

b. Manfaat yang di dapat dari adanya program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) di Kabupaten Lebak 3. Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai, dengan dikategorikan : Dengan adanya program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) diharapkan dapat memberikan pelayanan dan penyedian air minum yang maksimal terhadap masyarakat. 4. Letak Pengambilan Keputusan, dikategorikan : Letak

pengambilan

keputusan

mengenai

penetapan

penyimpanan

penampungan air bersih yang dilakukan oleh para pelaksana untuk menyimpan titik pelayanan dari program Pamsimas. 5. Pelaksana Progrm, dengan kategori : Koordinasi antar pelaksana program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) berjalan sesuai dengan prosedur. 6. Sumber Daya yang Digunakan, dengan kategori: a. Sumber daya manusia sebagai pelaksana program baik dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan tingkat masyarakat desa b. Kurangnya sarana dan prasarana dri program ini mengenai titik penyimpanan penampungan air yang memang jumlahnya sedikit dibadingan dengan jumlah keseluruhan kampung di desa.

B. Konteks Kebijakan (contex of Policy) yang terdiri dari : 1. Kekuasaan, Kepentintingan-kepentingan dan Strategi dari Aktor yang Terlibat, dengan kategori : Strategi yang dilakukan oelh pihak dinas terkait dalam upaya membangun kesadaran masyarakat mengenei pentingnya kesehatan lingkungan untuk menunjang program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas). 2. Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa, dengan kategori : Karekteristik pihak dinas terkait, baik Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas Cipta Karya dan Puskesmas sebagai pelaksana kebijakan yang masingmasing memiliki tugas dan fungsinya masing-masing dalam program Pamsimas. 3. Kepatuhan dan Respom dari Pelaksana, dengan kategori : a. Tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh setiap dinas terkait dengan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) cukup baik dalam tugasnya. b. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) masih sangat kurang baik dalam perilaku hidup bersih dan sehat. Berdasarkan kategori diatas, maka peneliti membuat matriks agar data yang didapat dari hasil kategorisasi diatas dapat dipahami secara

keseluruhan oleh para pembaca, setelah data dan informasi yang dipaparkan bersifat jenuh maka dapat diambil kesimpulan untuk dijadikan jawaban dalam pembahasan masalah dalam penelitian.

4.2.2

Daftar Informan Seperti yang sudah dipaparkan oleh peneliti di bab sebelumnya, dalam pemilihan informannya peneliti menggunakan teknik purposive sampling (sample bertujuan). Informan dalam penelitian ini adalah para stakeholder dalam Implementasi program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) di Kabupaten Lebak. Untuk dpat mengumpulkan dt yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah yang terdapat di dalam BAB I, maka peneliti melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berikut ini akan dipaparkan daftar informan yang berkaitan dengan penelitian.

Tabel 4.2 Daftar Informan NO

Kode Informan

Status Sosial

Jenis Kelamin

1.

I1

Bagian Kesehatan

Perempuan

Lingkungan dan Sanitarian Puskesmas Rangkasbitung

2.

I2

Bagian Kesehatan

Perempuan

Lingkungan dan Sanitarian Puskesmas Mandala 3.

I3

Kasubid Perencanaan

Laki-laki

Pembangunan Permukiman dan Perencanaan wilayah 4.

I4

Kasi Program dan anggaran

Perempuan

Dinas Cipta Karya 5.

I5

Pengurus Pamsimas Desa

Laki-laki

Pasir Tanjung 6.

16

Pengurus Pamsimas Desa

Laki-laki

Tambakbaya 7.

I7

Staf Surveilans dan PL

Perempuan

Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak 8.

18

Pelaksana Penyehatan

Perempuan

Lingkungan 9.

I9

Warga Desa Pasir Tanjung

-

10.

I10

Warga Desa Tambakbaya

-

(Sumber: Peneliti, 2014)

Keterangan Informan :

1. Ibu Ela, Bagian Kesehatan Lingkungan dan Sanitarian dari Puskesmas Cisalam Kecamatan Rangkasbitung. 2. Ibu Anik, Bagian Kesehatan Lingkungan dan Sanitarian dari Puskesmas Mandala Kecamatan Cibadak. 3. Bapak Helmi, Kasubid Perencanaan Pembangunan Permukiman dan Perencanaan wilayah Bappeda Kabupaten Lebak. 4. Ibu Vina, Kasi Program dan anggaran Dinas Cipta Karya Kabupaten Lebak. 5. Bapak Yayat, Pengurus dan Pelaksana Pamsimas tingkat desa- di desa Pasir Tanjung Kecamatan Rangkasbitung. 6. Bapak Dadan, Pengurus dan Pelaksana tingkat desa- di desa Tambakbaya 7. Ibu Windarti, Bagian Pelaksana Penyehatan Lingkungan (PPL) Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak. 8. Ibu Phatma Sari Dewi, Staf Surveilans dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak. 9. Warga-warga Desa Pasir Tanjung, diantaranya sebagai berikut: A. Bapak Aat B. Bapak Selamet C. Ibu Ratna D. Ibu Rodiah E. Ibu Awot

F. Ibu Mustopa G. Bapak Jari H. Bapak Sain I. Bapak Nuthasan 10. Warga-warga Desa Tambakbaya, diantaranya sebagai berikut: A. Ibu Nur B. Bapak Aang C. Ibu Diah

4.3

Pembahasan Hasil Penelitian 4.3.1

Pamsimas Program Pamsimas adalah salah satu bentuk aksi nyata dari

pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah dalam upaya pembangunan desa dan peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, dan meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan di desa, serta berupaya menurukan angka penyakit diare dan penyakit lainnya yang ditularkan melalui air dan lingkungan yang tidak bersih. Adapun ruang lingkup dari kegiatan program Pamsimas adalah : 1. Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan Lokal 2. Peningkatan Kesehatan dan Perilaku Higienis dan Pelayanan Sanitasi 3. Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi Umum 4. Insentif untuk Desa / Kelurahan dan Kabupaten / Kota; dan

5. Dukungan Pelaksanaan dan Manajemen proyek

Pamsimas adalah suatu program penyediaan air minum, sanitasi, dan kesehatan. Pamsimas dapat berjalan dengan efektif dan berkelanjutan apabila berbasis pada masyarakat dengan melibatkan seluruh masyarakat baik perempuan dan laki-laki, baik yang kaya dan yang miskin dan dilakukan melalui pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Proyek tanggap terhadap kebutuhan masyarakat tersebut diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam menyiapkan, melaksanakan, mengoprasionalkan dan memelihara sarana yang telah dibangun, serta melanjutkan kegiatan peningkatan derajat kesehatan.

Program Pamsimas ini adalah salah satu program Pemerintah Pusat dalam pembangunan

yang

masuk

ke

desa-desa

untuk

menyelesaikan

segala

permasalahan yang berhubungan dengan air dan lingkungan yang berbasis masyarakat. Program ini hadir tentu dengan tujuan awalnya adalah untuk membantu masyarakat di desa dalam berbagai kebutuhan air untuk aktivitas kehidupan sehari-harinya serta kesehatan lingkungan tempat mereka tinggal. Program ini memang tidak hanya untuk desa tertinggal, tetapi untuk semua desa yang memang membutuhkan sarana air ataupun kekurangan akses air di desa mereka guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut.

Indikator capaian Pamsimas tahun 2008-2012: 1. Bertambahnya 6-7 juta penduduk menurut status sosial ekonomi yang dapat mengakses air minum. 2. Bertambahnya 3,1 juta penduduk menurut status sosial ekonomi yang dapat mengakses sanitasi. 3. Bertambahnya 80% masyarakat “stop BABS”. 4. Bertambahnya 80% masyarakat yang mengadopsi program cuci tangan pakai sabun. 5. Adanya rencana peningkatan kapasitas Pemerintah Kabupaten/Kota pelaksana Pamsimas untuk mendukung adopsi dan pengarusutamaan pendekatan Pamsimas. 6. Meningkatkan prosentase anggaran Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) untuk pencapaian target MDG’s. Pencapaian keberhasilan Pamsimas: 1. Adanya keberlanjutan pelayanan sarana air minum dan sanitasi. 2. Adanya perubahan perilaku masyarakat menuju perilaku hidup sehat serta terjadi peningkatan pelayanan kesehatan dan sanitasi. 3. Adanya prioritas program kepada masyarakat yang miskin dan termajinalkan. Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya program Pamsimas ini adalah dengan meningkatnya jumlah masyarakat untuk mengakses air bersih atau air

minum dan sanitasi yang layak serta mempraktekan perilaku hidup bersih dan sehat (hygiene), sebagai bagian usaha pencapaian target MDG’s sektor air minum dan sanitasi melalui upaya pengarusutamaan (mainstreaming) dan perluasan (scaling up) program berbasis masyarakat secara nasional. Adapun secara rinci manfaat yang dihasilkan program Pamsimas adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kesehatan manusia 2. Mencegah atau memberikan kompensasi kerugian atas kehilangan asset dan/atau mata pencaharian 3. Mencegah kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pembangunan secara individu atau bersama-sama. 4. Mendorong tercepainya dampak positif bagi lingkungan hidup. 5. Mengindari atau meminimalkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkugan hidup yang tidak diinginkan. 6. Perubahan perilaku masyarakat menuju perilaku hidup bersih dan sehat serta peningkatan pelayanan kesehatan.

Kemudian para pelaksana program tingkat

Pemerintah Kabupaten/Kota

dalam hal ini Bupati/Walikota adalah sebagai penanggung jawab pelaksana program Pamsimas lingkup Kabupaten/Kota. Pokja AMPL Kabupaten/Kota bertugas:

1. Mensosialisasikan program Pamsimas kepada masyarat di tingkat Kabupaten/Kota. 2. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program di Kabupaten/Kota. 3. Menetapkan daftar desa sasaran untuk disahkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota. 4. Menetapkan susunn anggota yang akan bertugas sebagai Panitia Kemitraan. 5. Menyampaikan surat persetujuan RKM sebagai dasar penyusunan SPPB antara Satker Kabupaten/Kota dengan KKM. 6. Memberikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota terkait kebijakan yang diperlukan bagi keberhasilan pelaksanaan program. 7. Menfasilitasi dan memediasi penanganan berbagai masalah antar sektor yang timbul dalam pelaksanaan program. 8. Memberikan

pembinaan

kepada

pelaku

program

tingkat

Kabupaten/Kota terkait kebijakan operasional pelaksanaan program, implementasi pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program. 9. Mengevaluasi kemajuan dan kinerja program dan melaporkannya kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Pokja AMPL Provinsi. 10. Memberikan

pembinaan

kepada

pakem

dalam

penanganan

pengaduan masyarakat dan melaporkan hasil penanganan pengaduan

masyarakat kepada Pokja AMPL Provinsi dengan tembusan kepada Bupati/Walikota. 11. Memberikan saran dan rekomendasi kepada DPMU dalam pengelolaan program dan menjamin efektivitas dan efisiensi dana bantuan luar negri 12. Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan RAD AMPL, PJM Proaksi, Rencana Kerja BP SPAMS, dan Rencana Kerja Asosiasi BP-SPAMS. 13. Melaporkan kepada Bupati/Walikota hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Maka dapat disimpulkan bahwa program Pamsimas ini terstruktur dan terkoordinasi mulai dari tingkat Pusat hingga ke tingkat desa, pada tingkat kelembagaan di pusat terdiri dari Tim Pengarah Koordinasi Program, Tim Teknis Program, dan Project Managemen Unit Pusat (PMU). Koordinasi program dilakukan melalui Tim Pengarah Koordinasi Program dan Tim Teknis Program diketuai oleh BAPPENAS dan beranggotakan departemen dan kementrian terkait. Direktorat Jendral Cipta Karya sebagai executing agency membentuk Central Project Management Unit (CPMU) untuk mengendalikan pelaksanaan program secara operasional.

Adapun di tingkat Provinsi terdapat Tim Koordinasi Provinsi (TKP) yang dibentuk melalui SK Gubernur diketuai oleh Bappeda Provinsi dan beranggotakan Dinas Cipta Karya Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi dan instansi lain yang terkait dengan kebutuhan. Untuk tingkat Kabupaten/Kota setiap Kabuapten/Kota memiliki Tim Koordinasi Kabupaten (TKK) yang dibentuk melalui SK Bupati/Walikota diketuai oleh Kepala Bappeda setempat, yang beranggotakan Dinas Cipta Karya dan Dinas Kesehatan serta instansi terkait pemberdayaan masyarakat serta perwakilan kelompok peduli/masyarakat sipil/LSM lokal.

Kemudian untuk Kriteria penempatan ataupun lokasi program untuk tingkat provinsi adalah :

1. Tingginya angka kemiskinan 2. Terbatasnya akses terhadap air minum dan sanitasi 3. Tingginya prevalensi penyakit terkait air dan sanitasi 4. Bukan termasuk lokasi CWSHP (Community Water Suply and Healt Project) 5. Mengikuti

lokakarya

penjaringan minat.

sosialisasi

program

Pamsimas

untuk

Untuk tingkat Kabupaten/Kota juga digunakan kriteria seperti yang disebutkan di atas, adapun criteria untuk Kabupaten/Kota lokasi sasaran program adalah :

1. Bupati/Walikota membuat pernyataan minat keikutsertaan dalam program Pamsimas. 2. Bersedia menyediakan dana kontribusi minimal sebesar 10% dari total biaya RKM desa/kelurahan 3. Bersedia membentuk LKM, satuan pelaksana program, serta unit pengelola untuk pasca program. 4. Menyediakan dana pendukung untuk operasional penyelenggaraan program di tingkat Kabupaten/Kota. 5. Bersedia melaksanakan replikasi desa/kelurahan.

Untuk seleksi menentukan desa/kelurahan yang dinilai layak menjadi lokasi sasaran program Pmasimas diantarnya sebagai berikut :

1. Indeks kemiskinan desa.kelurahan yang tinggi 2. Desa/kelurhan yang memiliki keterbatasan akses terhadap air bersih/air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. 3. Desa/kelurhan dengan tingkat penyakit diare atau penyakit terkait dengan air yang tinggi.

4. Desa/kelurahan yang belum mendapatkan program sejenis di 2 tahun terakhir.

Selanjutnya peneliti akan memaparkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dri hasil observasi, wawancara, dokumentasi, serta studi kepustakaan mengenai Implementasi program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) di Kabupaten Lebak, dengan beberapa indikator yang diambil menurut teori Implementasi Model Merilee S Grindle. Indikatornya adalah sebagai berikut :

A. Indikator Isi Kebijakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah untuk menanggulangi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan

yang

ada

di

tengah

masyarakat

mengenai

kekurangannya atau terbatasnya penerimaan cakupan air minum dan akses air bersih di lingkungan masyarakat. dengan dikeluarkannya Program Pamsimas ini pada tahun 2008 adalah salah satu bukti nyata dari Pemerintah Indonesia untuk mencapai Millennium Development Goals sektor Air minum dan Sanitasi, yaitu dengan tujuan dapat menurunkan separuh dari proporsi penduduk yang belum mempunyai akses air

minum dan sanitasi dasar. Adapun konteks dari isi kebijakan menurut Teori Implementasi Grindle adalah sebagai berikut : 1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh Kebijakan Suatu kebijakan termasuk diantaranya adalah sebuah peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan segala permasalahanpermasalahan di tengah masyarakat dengan melibatkan kepentingankepentingan dari pihak tertentu ataupun pihak terkait pada tahap implementasinya.

Kepentingan-kepentingan

yang

terpengaruhi

oleh

kebijakan tentu saja adalah sasaran dari kebijakan tersebut, seperti masyarakat. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai indikator kepentingan yang mempengaruhi dalam implementasinya. Dalam sebuah kebijakan ataupun Program Pamsimas ini sasaran utamanya adalah masyarakat, yaitu bertujuan untuk meningkatkan jumlah warga masyarakat yang kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapat rendah di wilayah perdesaan yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelenjutan, meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk lebih jelasnya peneliti menanyakan kepada Ibu Ela sebagai Sanitarian di Puskesmas Rangkasbitung mengenai kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan atau program Pamsimas tersebut, berikut pemaparannya : “Tentu tujuan awal dari Pamsimas ini untuk memenuhi cakupan air bersih untuk masyarakat yang memang cakupan air bersihnya kurang, serta

mencoba untuk merubah perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat yang kekurangan cakupan air bersih tersebut. Karena mereka biasanya melakukan aktifitas keseharian mereka seperti mandi-mencuci pada sebelum adanya program ini yaitu dengan kesungai, tentu perilaku masyarakat kurang bisa menjaga kebersihan dan kesehatan dirinya sendiri. Tentu saja kepentingan yang terpengaruhi oleh Pamsimas adalah pada masyarakat yang cakupan air bersihnya kurang, seperti sebagai sasaran utama Program Pamsimas tersebut” Ibu Anik sebagai sanitarian dari Puskesmas Mandala Kecamatan Cibadak mengemukanan hal yang serupa seperti yang dipaparkan oleh Ibu Anik, adalah sebagai berikut : “kepentingan-kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan dari Program Pamsimas ini adalah pada masyarakat yang memang mendapatkan fasilitas ataupun pelayanan dari Program Pamsimas ini, seperti di desa Tambakbaya yang dimana saya menjadi sanitariannya disana. Masayarakat memang menjadi sasaran utama dalam Program Pamsimas ini, dimana diharapkan masyarakat tersebut yang mendapatkan pelayanan Pamsimas dapat terpenuhi cakupan air bersih dan dapat menjaga lingkungannya.” Ibu Windarti sebagai Pelaksana Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak mengemukanan hal yang serupa seperti yang dipaparkan sebelumnya oleh kedua sanitarian diatas, pemaparannya sebagai berikut :

“Untuk kepentingan yang terpengaruhi oleh Pamsimas ini jelas untuk penerima pelayanan adalah masyarakat di desa-desa ditempat tinggalnya yang menerima ataupun mendapatkan pelayanan atas Program Pamsimas tersebut. Adapun kepentingan terkait dari peleksana program terkait adalah seperti dari Dinas Kesehatan, Dinas Cipta karya sebagai pembangunan fisiknya, dan Sanitarian-sanitarian di puskesmas yang secara langsung ikut serta dalam pembangunan Program Pamsimas tersebut.”

Berdasarkan uraian-uraian dari para informan diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa memang masyarakat sebagai sasaran utama di dalam pembuatan suatu kebijakan oleh pemerintah, yaitu untuk mensejahterakan masyarakatnya tentu saja kepentingan-kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan dari Program Pamsimas ini adalah masyarakat. Dimana masyarakat menjadi penerima pelayanan dari Pamsimas tersebut, dan para pelaksana ataupun penyelenggara dalam Program Pamsimas. Karena tujuan dari program Pamsimas ini adalah untuk meningkatkannya akses layanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat, baik masyarakat dipedesaan yang memiliki kekurangan cakupan air bersih dan air minum serta masyarakat miskin khususnya yang berada di daerah tertinggal. Adapun secara rinci program Pamsimas bertujuan untuk:

1. Meningkatkan praktik hidup bersih dan sehat di masyarakat;

2. Meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan; 3. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal (pemerintah daerah maupun masyarakat) dalam penyelenggaraan layanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat; 4. Meningkatnya efektifitas dan kesinambungan jangka panjang pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.

Adapun sasaran program dalam indikator kinerja di

Pedoman Umum

Pengelolaan Program Pamsimas adalah :

a. Terdapat tambahan 5,6 juta penduduk yang dapat mengakses sarana air minum aman³ dan berkelanjutan; b. Terdapat tambahan 4 juta penduduk yang dapat mengakses sarana sanitasi yang layak dan berkelanjutan; c. Minimal 50% masyarakat dusun (lokasi Program) menerapka Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) d. Minimal 60% masyarakat mengadopsi program Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) e. Minimal 80% Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki dokumen perencanaan daerah bidang air minum dan sanitasi untuk mendukung adopsi dan

pengarusutamaan

Pendekatan

Pamsimas

dan

pencapaian

target

pembangunan air minum dan sanitasi daerah; f. Minimal 80% Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran dari APBD untuk pemeliharaan sarana air minum dan sanitasi yang telah dibangun serta peluasan program air minu, dan sanitasi untuk mencapai MDG’s 2. Jenis Manfaat yang Dihasilkan Suatu kebijakan yang dibuat oeleh pemerintah baik itu program, peraturan, atau perundang-undangan sebagai landasan hukumnnya harus dapat memberikan hasil yang bermanfaat dan berdampak positif serta dapat merubah kearah yang lebih baik dari hasil pengimplementasiannya. Setiap kebijakan tentunya adalah suatu upaya ataupun usaha dari pemerintah untuk menjadikan sesuatu menjadi lebih baik lagi dan dapat menyelesaikan permasalahan di tengah masyarakat serta bermanfaat. Tipe manfaat yang dalam suatu program seperti dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi

Berbasis

Masyarakat

(Pamsimas)

adalah

bertujuan

untuk

meningkatkan jumlah warga masyarakat yang kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapat rendah di wilayah perdesaan yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelenjutan, meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk dapat mengetahui apakah manfaat yang dihasilkan dalam Program Pamsimas ini, maka peneliti melakukan wawancara dengan para

pelaksana

program

yang

menangani

langsung

dalam

proses

pengimplementasian Program Pamsimas ini. Adapun pemaparan menurut Ibu Ela sebagai Sanitarian Puskesmas Rangkasbitung mengenai tipe manfaat adalah sebagai berikut : “manfaat-manfaat yang dihasilkannya dari pamsimas itu seperti sekarang masyarakat gak harus pergi ke sungai kalau mau mandi, nyuci, pokoknya melakukan aktifitas kesehariannya bisa dirumah. Sedikit demi sedikit masyarakat tau pentingnya menjaga kesehatan lingkungan dan badan sendiri. Jadi setalah adanya Pamsimas ini, masyarakat di desa Alhamdulillah

cakupan

airnya

bisa

terpenuhi

dan

kesadaran

masyarakatpun ikut tumbuh.” Selanjutnya pemaparan menurut Ibu Anik sebagai Sanitarian Puskesmas Mandala Kecamatan Cibadak mengenai tipe manfaat adalah sebagai berikut : “manfaat dari Pamsimas itu kan untuk menyediakan dan memenuhi kebutuhan air minum ataupun air bersih disuatu daerah dan mencoba merubah kebiasaan para warga atau masyarakat untuk bisa berprilaku hidup

bersih

pentingnya

dan

menjaga

meningkatkan lingkungan

kesadaran dimana

masyarakat mereka

mengenai

tinggal

untuk

keberlangsungan hidup masyarakat juga. Jadi manfaat yang dihasilkan dengan adanya Pamsimas adalah, masyarakat terpenuhi kebutuhan air

minum dan air bersih ditempat mereka tinggal serta mulai adanya perubahan pola sikap ataupun kebiasaan dari masyarakat itu sendiri.” Adapun pemaparan dari Bapak Yayat sebagai Pengurus Pamsimas di desa Pasir Tanjung adalah sebagai berikut : “Dengan adanya Pamsimas ini masuk ke desa kami tentu membawa perubahan dan manfaat yang baik dan positif, masyarakat di desa menjadi tidak perlu harus ke sungai kalau mau mandi, nyuci, buang air segala macemnya itu sudah tidak perlu lagi. Manfaat dari Pamsimas ini sangat positif, sangat berguna, sangat membantu sekali masyarakat di desa dalam kehidupan keseharian masyarakat di desa ini, jadi merasa tertolong dengan Pamsimas ini.” Bapak Aat sebagai salah satu warga di Desa Pasir Tanjung memaparkan pendapatnya sebagai berikut : “saya sebagai warga Pasir Tanjung sangat merasa tertolong adanya bantuan dari pemerintah ini keluarga saya serta masyarakat desa bisa tertolong kebutuhan air bersihnya, jadi bisa mandi mencuci tidak harus jauh kesungai lagi”

Berdasarkan uraian ataupun hasil pemaparan para informan mengenai tipe manfaat yang dihasilkan oleh Program Pamsimas tentu manfaatnya sangat baik, sangat berguna dan membantu para masyarakat di dalam melakukan aktivitas keseharian mereka, Karena seperti yang kita tahu bahwa manusia pasti membutuhkan

air dalam kehidupan sehari-hari kita, baik untuk minum, untuk mencuci, untuk mandi dan sebagainya. Maka dengan adanya Program Pamsimas ini, masyarakat yang awalnya kesulitan memnuhi kebutuhan air mereka, atau masyarakat yang biasnya melakukan aktifitasnya diluar rumah seperti di kebun atau disungai, sekarang dengan adanya Pamsimas ini masyarakat dapat melakukannya di rumah masing-masing.

Bukan hanya itu, Program Pamsimas ini juga bertujuan untuk dapat merubah kebiasaan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Dan menimbulkan rasa kepedulian terhadap kebersihan dan lingkungan sekitar mereka tinggal, karena hal tersebut pula lah dapat mempengaruhi terhadap kebersihan dan kesehatan diri masyarakat masing-masing. Karena dengan aktifitas masyarakat untuk kegiatan sehari-hari mereka dengan di sungai atau di kebun, tentu masyarakat tidak menjaga kebersihan lingkungannya. Maka dapat mengakibatkan tercemarnya lingkungan serta menyebarkan atau membuat lingkungan kotor dan menyebakan munculnya penyakitpenyakit yang dapat menularkandari air dan lingkungan seperti contohnya diare.

Maka tipe manfaat yang diharapkan dengan adanya program Pamsimas ini adalah dengan meningkatnya jumlah masyarakat untuk mengakses air bersih atau air minum dan sanitasi yang layak serta mempraktekan perilaku hidup bersih dan sehat (hyangiene), sebagai bagian usaha pencapaian target MDG’s sektor air minum dan sanitasi melalui upaya pengarusutamaan (mainstreaming) dan perluasan (scaling up)

program berbasis masyarakat secara nasional. Adapun secara rinci manfaat yang dihasilkan program Pamsimas adalah sebagai berikut:

7. Menjaga kesehatan manusia 8. Mencegah atau memberikan kompensasi kerugian atas kehilangan asset dan/atau mata pencaharian 9. Mencegah kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pembangunan secara individu atau bersama-sama. 10. Mendorong tercepainya dampak positif bagi lingkungan hidup. 11. Mengindari atau meminimalkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkugan hidup yang tidak diinginkan. 12. Perubahan perilaku masyarakat menuju perilaku hidup bersih dan sehat serta peningkatan pelayanan kesehatan.

3. Derajat perubahan yang diinginkan Dalam suatu kebijakan tidak dapat dipisahkan dari adanya suatu target yang hendak atau ingin dicapai. Derajat perubahan yang ingin dicapai dari Implementasi program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) di Kabupaten Lebak ini untuk para penyelenggara atau pelaksana program adalah untuk memberikan pelayanan yang optimal untuk masyarakat agar dapat memenuhi kecukupan air minum dan air bersih serta sanitasi yang berbasis masyarakat. dalam pembuatan suatu kebijakan

ataupun program tentu melihat suatu fenomena di tengah masyarakat yang cukup meresahkan, urgent yang tentunya sangat perlu untuk diselesaikan segera mungkin. Dari suatu fenomena atau situasi yang awal tentu diharapkan setelah adanya kebijakan atau program yang menangani dapat berubah menjadi situasi yang lebih baik lagi sesuai dengan tujuan yang awal dibuatnya kebijakan tersebut. Adapun Tujuan Program Pamsimas yang dipaparkan oleh Ibu Windrti selaku Pelaksana Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak adalah : “Dari desa penerima Pamsimas tentu saja desa tersebut memiliki ketidakmampuan

untuk

menyediakan

kecukupan

air

bersih

untuk

masyarakatnya, kemudian dari masyarakatnya yang masih memiliki kebiasaan BABS ataupun banyaknya kasus diare di desa tersebut yang menyebabkan perlu adanya Program Pamsimas masuk ke desa mereka, setelah adanya Program Pamsimas tentu saja hal-hal seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya diharapkan dapat terjawab ataupun bisa dapat terselesaikan. Dengan adanya Pamsimas tentu diharapkan desa tersebut memiliki kecukupan air bagi masyarkatnya, masyarakat Stop BABS, masyarakat dapat memelihara lingkungan tempat tinggalnya dengan adanya perubahan perilaku masyarakat menuju perilaku hidup sehat serta terjadi peningkatan pelayanan kesehatan dan sanitasi.”

Pernyataan serupapun dipaparkan oleh Ibu Phatma Sari Dewi bagian Staf Surveilans dan PL Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, pemaparannya sebagai berikut : “Dengan adanya Program Pamsimas ini tentunya diharapkan masyarakat dipedesaan dapat terpenuhi kebutuhan air minum dan air bersih, akses sanitasi, adanya kegiatan Stop BABS dan CTPS. Serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk dapat hidup bersih dan sehat, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Memang dalam pengimplementasinya tidak semudah membalikan telapak tangan yah, karena untuk merubah suatu kebiasaan yang selalu dilakukan oleh masyarakat itu sulit. Ya, untuk merubah kebiasaan itu memang sulit, semua membutuh proses dengan jangka waktu yang lumayan panjang. Tetapi tujuan dari Program Pamsimas ya tentunya saja setiap warga masyarakat dapat mengakses sarana air minum yang bersih serta akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan.” Ibu Ratna sebagai salah satu warga di Desa Pasir Tanjung memaparkan pendapatnya sebagai berikut : “adanya Pamsimas ini saya sebagai warga berharap program ini dapat berkelanjutan dalam pemenuhan kebutuhan warga di desa yang memang seperti di Desa Pasir Tanjung pada awal sebelum ada Pamsimas pada ke sungai atau kebun yah, jadi diharapkan tidak adalagi warga di

desa yang ke kebun atau ke sungai untuk mencuci, mandi, buang air kecil/besarnya.” Dari pemaparan diatas, maka derajat perubahan yang diinginkan dari program Pamsimas tersebut adalah : 1. Terpenuhinya kebutuhan sarana air minum dan air bersih serta dan adanya peningkatan pelayanan kesehatan dan sanitasi. 2. Adanya perubahan perilaku masyarakat menuju perilaku hidup sehat dan bersih serta menerapkan stop BABS dan mengadopsi program Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS). 3. Adanya pengurangan kasus penyakit diare dan penyakit lainnya yang ditularkan dari air dan lingkungan.

Maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa derajat perubahan yang ingin dicapai atau capaian dari Program Pamsimas tersebut tentu saja adalah terpenuhnya kebutuhan masyarakat akan air bersih dan air minum serta terlaksananya sanitasi yang berbasis masyarakat. kemudian adanya perubahan perilaku masyarakat yang stop BABS dan CTPS dan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hidup bersih dan sehat. Adapun pemarannya sebagai berikut :

1. Sekitar 6-7 juta penduduk menurut status sosial ekonomi yang dapat mengakses air minum.

2. Sekitar 6-10 juta penduduk menurut status sosial ekonomi dapat mengakses sanitasi. 3. Sekitar 80% masyarakat Stop BABS 4. Sekitar 80% masyarakat mengadopsi program Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) 5. Adanya rencana capacity building untuk mendukung adopsi dan pengarusutamaan pendekatan Pamsimas dan kemajuan mencapai tujuan. 6. Pemda mengalokasikan anggaran kabupaten yang diperlukan untuk pemeliharaan sarana air minum dan sanitasi serta perluasan untuk mencapai MDG’s.

4. Kedudukan Pembuat Kebijakan Letak pengambilan keputusan tentunya sangat erat kaitannya dengan para stakeholders dimana setiap keputusan yang diambil dalam menjalankan suatu kebijakan satu program harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada dan keputusan yang diambil tentu untuk kepentingan bersama. Pengambilan keputusan di dalam suatu kebijakan memegang peranan penting

dalam

menentukan

keberhasilan

suatu

program

pengimplementasiannya, seperti yang kita tahu juga bahwa

dalam

kebijakan

menurut Thomas R.Dye dalam Buku Budi Winarno (2012:20) adalah

apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (public policy is whatever governments choose to do or not to do). Dalam bagian ini peneliti akan menjelaskan letak pengambilan keputusan mengenai koordinasi dari instansi terkait serta menjelaskan letak pengambilan keputusan yang terkait dengan Implementasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas). Pemaparan pertama adalah menurut Ibu Windarti sebagai Pelaksana Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak terkait dengan kegiatan penyelenggaraan ProgramPamsimas. “Instansi terkait pada Program Pamsimas ini tentu selain kita dari Dinas Kesehatan ada pula dari Bappeda, Cipta Karya serta puskesmas-puskesmas di Kecamatan terkait. Kami melakukan koordinasi-seleksi-dan penetapan kepada desa/kelurahan sasaran program tersebut. Dinas Kesehatan beserta puskesmas sebagai dinas terkait untuk melakukan pembangunan di sektor non fisik seperti melakukan pemicuan ataupun sosialisasi terhadap masyarakat, Dinas Cipta Karya adalah sebagai instansi pembangunan di sektor fisik, serta Bappeda sebagai pemberi arahan pembangunan, melakukan pengawasan atau monitoring dan evaluasi program.” Selanjutnya pemaparan dari Ibu Phatma Sari Dewi mengenai letak pengambilan keputusan dalam Program Pamsimas sebagai berikut: “Dalam penetapan nama desa-desa telah diatur oleh dinas terkait yaitu Bappeda, kita Dinas Kesehatan telah menerima desa-desa yang termasuk

sebagai penerima program tersebut hanya meneruskan dan berkoordinasi langsung dengan puskesmas terkaits esuai cakupan wilayah kerjanya serta berkoordinasi dengan Dinas Cipta Karya sebagai instansi pembangunan secara fisiknya.” Kemudian penjelasan terkait mengenai letak pengmbilan keputusan menurut Ibu Ela sebagai sanitarian Puskesmas Rangkasbitung adalah sebagai berikut: “Untuk Puskesmas sendiri atau khususnya Sanitarian di desa terkait penerima Program Pamsimas saya bertugas untuk melakukan pemicuan terhadap masyarakat pada saat sebelum program tersebut terealisasikan sampai program tersebut selesai pengerjaan secara fisiknya. Saya melakukan pemicuan setiap minggunya bertujuan untuk memberikan informasi

dan

mencoba

merubah

kebiasaan

masyarakat

menjadi

masyarakat yang pedeuli dengan kesehatan, kebersihan dan lingkungan yang bersih. Karena untuk emrubah kebiasan itu sulit, makanya perlu dilakukannya pemicuan secara berkelanjutan” Berdasarkan jawaban wawancara tersebut maka dapat dipahami bahwa koordinasi yang dilakukan dalam Program Pamsimas ini adalah adanya koordinasi dari Bappeda – Dinas Kesehatan – Dinas Cipta Karya dan Puskesmas-Puskesmas terkait dengan wilayah kerjanya melihat dari penerima Program di wilayah sektor kerjanya. Adapun kegiatan pokok

penyelenggaraan program untuk mencapai tujuan dan sasaran program Pamsimas menurut Pedoman Umum Pengelolaan Program Pamsimas yaitu : a. Sosialisasi

program

kepada

Pemerintah

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota b. Seleksi Kabupaten/Kota c. Sosialisasi program oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa/Kelurahan d. Seleksi desa/kelurahan sasaran e. Penetapan desa/kelurahan sasaran f. Pelaksana program di tingkat masyarakt (perluasan, pengembangan, atau optimalisasi SPAM) g. Pemantauan dan pelaporan kemajuan dan hasil kegiatan berbasis sistem informasi manajeme h. Peningkatan kapasitas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam pengelolaan program air minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat yang berkelanjutan. i. Evaluasi dampak untuk mengetahui efektifitas, efisiensi, dan perubahan yang dihasilkan program.

5. (Siapa) Pelaksana Program Pelaksanaan program adalah suatu hal yang sangat penting dalam suatu kebijakan, karena pelaksana program adalah penggerak ataupun alat untuk

mencapai suatu keberhasilan yang telah ditetapkan pada awal pembuat kebijakan. Dapat dikatakan para pelaksana ini adalah penyedia dan yang pemberi pelayanan bagi masyarakat di dalam suatu program, selain itu pelaksana program juga sebagai tolak ukur untuk melihat sejauh mana suatu program diimplementasikannya. Untuk mengetahui pelaksanaan program dalam Pamsimas, peneliti melakukan pengamatan di lapangan, wawancara yang mendalamkepada para informan terkait. Berikut ini merupakan pemaparan secara yang dilakukan oleh Ibu Windarti yang peneliti temui di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak. Berikut pemaparan beliau : “Pelaksana dari Program Pamsimas seperti yang telah saya jelaskan pada jawaban sebelumnya kita Dinas Kesehatan berkoordinasi langsung dengan Bappeda, Dinas Cipta Karya dan Puskesmas terkait dengan sektor wilayah kerjanya. Maka pelaksana dari program adalah bagian Pelaksana Penyehatan Lingkungan (PPL) para Sanitaria dari setiap puskesmas dan bagian Bappeda dan Cipta Karya sebagai pelaksana pembangunan secara fisik dan tidak lupa adanya peranan aktif dari masyarakat yang ikut serta mensukseskan Program Pamsimas ini.” Pendapat selanjutnya yang dikemukan oleh Ibu Ela sebagai Sanitarian Puskesmas Rangkasbitung adalah sebagai berikut : “Pelaksana Pada Program Pamsimas ini adalah dari Dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Cipta Karya, Bappeda. Kita sebagai pelaksana

program melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk dilaksanakan atau diimplementasikan di suatu Kabupaten/Kota ataupun di desa yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima program tersebut. Selain itu masyarakat sendiri pun selain menjadi sasaran penerima program, masyarakatpun menjadi pelaksana program juga. Karena masyarakat pun ikut serta dalam pembangunan program tersebut.” Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal ini Bupati/Walikota adalah sebagai

penanggung jawab

pelaksana

program

Pamsimas

lingkup

Kabupaten/Kota. Pokja AMPL Kabupaten/Kota bertugas: 14. Mensosialisasikan program Pamsimas kepada masyarat di tingkat Kabupaten/Kota. 15. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program di Kabupaten/Kota. 16. Menetapkan daftar desa sasaran untuk disahkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota. 17. Menetapkan susunn anggota yang akan bertugas sebagai Panitia Kemitraan. 18. Menyampaikan surat persetujuan RKM sebagai dasar penyusunan SPPB antara Satker Kabupaten/Kota dengan KKM. 19. Memberikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota terkait kebijakan yang diperlukan bagi keberhasilan pelaksanaan program.

20. Menfasilitasi dan memediasi penanganan berbagai masalah antar sektor yang timbul dalam pelaksanaan program. 21. Memberikan

pembinaan

kepada

pelaku

program

tingkat

Kabupaten/Kota terkait kebijakan operasional pelaksanaan program, implementasi pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program. 22. Mengevaluasi kemajuan dan kinerja program dan melaporkannya kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Pokja AMPL Provinsi. 23. Memberikan

pembinaan

kepada

pakem

dalam

penanganan

pengaduan masyarakat dan melaporkan hasil penanganan pengaduan masyarakat kepada Pokja AMPL Provinsi dengan tembusan kepada Bupati/Walikota. 24. Memberikan saran dan rekomendasi kepada DPMU dalam pengelolaan program dan menjamin efektivitas dan efisiensi dana bantuan luar negri 25. Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan RAD AMPL, PJM Proaksi, Rencana Kerja BP SPAMS, dan Rencana Kerja Asosiasi BP-SPAMS. 26. Melaporkan kepada Bupati/Walikota hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Maka dapat disimpulkan bahwa program Pamsimas ini terstruktur dan terkoordinasi mulai dari tingkat Pusat hingga ke tingkat desa, pada tingkat kelembagaan di pusat terdiri dari Tim Pengarah Koordinasi Program, Tim Teknis Program, dan Project Managemen Unit Pusat (PMU).

Koordinasi

program

dilakukan

melalui

Tim

Pengarah

Koordinasi Program dan Tim Teknis Program diketuai oleh BAPPENAS dan beranggotakan departemen dan kementrian terkait. Direktorat Jendral Cipta Karya sebagai executing agency membentuk Central Project Management Unit (CPMU) untuk mengendalikan pelaksanaan program secara operasional.

Adapun di tingkat Provinsi terdapat Tim Koordinasi Provinsi (TKP) yang dibentuk melalui SK Gubernur diketuai oleh Bappeda Provinsi dan beranggotakan Dinas Cipta Karya Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi dan instansi lain yang terkait dengan kebutuhan. Untuk tingkat Kabupaten/Kota setiap Kabuapten/Kota memiliki Tim Koordinasi Kabupaten (TKK) yang dibentuk melalui SK Bupati/Walikota diketuai oleh Kepala Bappeda setempat, yang beranggotakan Dinas Cipta Karya dan Dinas Kesehatan serta instansi terkait pemberdayaan masyarakat serta perwakilan kelompok peduli/masyarakat sipil/LSM lokal.

6. Sumber daya yang digunakan Dalam pelaksanaan atau pengimplementasian suatu kebijakan perlu didukung dengan adanya sumber daya yang dapat memberikan pengaruh positif dan berguna untuk mensukseskan dalam pelaksanaan suatu kebijakan ataupun program tersebut. Sumber daya yang memadai tentunya sangat membantu di dalam pelaksanaan suatu kebijakan tersebut agar dapat berjalan dengan baik, maksimal, efektif dan efisien. Pelaksanaan kebijakan akan berjalan dengan baik dan lancar apabila didalam pelaksanaannya dilakukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencukupi dan tentunya berkualitas. Dalam pencapaian tersebut tentu membutuhkan SDM yang sesuai dengan kemampuan, yang memiliki kecakapan dan kecukupan untuk menjalankan suatu kebijakan tersebut. Pemaparan yang dilakukan oleh Ibu Anik sebagai Sanitarian dari Puskesmas Mandala adalah sebagai berikut: “ Sumber daya yang digunakan dalam Program Pamsimas tentu saja dari Sumber Daya Manusia yang dikerahkan baik dari Pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota hingga tingkat desa. Baik dimulai dari pegawai dari instansi terkait, masyarakat di desa sasaran program, tokoh ulama dan tokoh masyarakat disekitar wilayah desa, kepala desa beserta stafnya, kemudian dari sumber daya alam yang digunakan dalam program adalah lahan-lahan untuk lokasi penyimpanan penampungan air bersih atau air minum berbasis masyarakat. Serta perlunya penyehatan lingkungan

ataupun menjaga kesehatan dan kebersihan dari sungai dan lingkungan di desa.” Pemaparan yang dilakukan oleh Ibu Ela sebagai Sanitarian dari Puskesmas Rangkasbitung adalah sebagai berikut: “keikutsertaan berbagai para pelaksana tentunya yang sudah ditetapkan melalui SK masig-masing, berbagai instansi terkait dengan Pamsimas ini tentu memiliki tupoksinya masing-masing dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu memang fungsi lokasi ataupun lingkungan di sekitar desa menjadi sumber daya alam yang menunjang untuk keberhasilan dari program ini. Memang yang terpenting adalah dari sumber daya manusianya, dimana kesediaannya masyarakat untuk berkontribusi seperti berpartisipasi aktiof dalam seluruh kegiatan pamsimas, kemauan masyarakat untuk merubah kebiasaan atau perilaku mereka seperti menghilangkan kebiasaan BABS dan mulai berprilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian barulah ditunjang oleh para pelaksana atau pemberi pelayanan yang memiliki kecakapan dan komitmen dalam mensukseskan program ini.” Untuk sumber daya manusia yang dikerahkan pada tingkat kelembagaan di pusat terdiri dari Tim Pengarah Koordinasi Program, Tim Teknis Program, dan Project Managemen Unit Pusat (PMU). Koordinasi program dilakukan melalui Tim Pengarah Koordinasi Program dan Tim Teknis Program diketuai oleh BAPPENAS dan beranggotakan departemen dan kementrian terkait. Direktorat Jendral Cipta Karya sebagai executing agency

membentuk

Central

Project

Management

Unit

(CPMU)

untuk

mengendalikan pelaksanaan program secara operasional. Adapun di tingkat Provinsi terdapat Tim Koordinasi Provinsi (TKP) yang dibentuk melalui SK Gubernur diketuai oleh Bappeda Provinsi dan beranggotakan Dinas Cipta Karya Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi dan instansi lain yang terkait dengan kebutuhan. Untuk tingkat Kabupaten/Kota setiap Kabuapten/Kota memiliki Tim Koordinasi Kabupaten (TKK) yang dibentuk melalui SK Bupati/Walikota diketuai oleh Kepala Bappeda setempat, yang beranggotakan Dinas Cipta Karya dan Dinas Kesehatan serta instansi terkait pemberdayaan masyarakat serta perwakilan kelompok peduli/masyarakat sipil/LSM lokal. Kemudian untuk Kriteria penempatan ataupun lokasi program untuk tingkat provinsi adalah : 6. Tingginya angka kemiskinan 7. Terbatasnya akses terhadap air minum dan sanitasi 8. Tingginya prevalensi penyakit terkait air dan sanitasi 9. Bukan termasuk lokasi CWSHP (Community Water SUply and Healt Project) 10. Mengikuti

lokakarya

penjaringan minat.

sosialisasi

program

Pamsimas

untuk

Untuk tingkat Kabupaten/Kota juga digunakan kriteria seperti yang disebutkan diatas, adapun criteria untuk Kabupaten/Kota lokasi sasaran program adalah :

6. Bupati/Walikota membuat pernyataan minat keikutsertaan dalam program Pamsimas. 7. Bersedia menyediakan dana kontribusi minimal sebesar 10% dari total biaya RKM desa/kelurahan 8. Bersedia membentuk LKM, satuan pelaksana program, serta unit pengelola untuk pasca program. 9. Menyediakan dana pendukung untuk operasional penyelenggaraan program di tingkat Kabupaten/Kota. 10. Bersedia melaksanakan replikasi desa/kelurahan.

Untuk seleksi menentukan desa/kelurahan yang dinilai layak menjadi lokasi sasaran program Pmasimas diantarnya sebagai berikut :

5. Indeks kemiskinan desa.kelurahan yang tinggi 6. Desa/kelurhan yang memiliki keterbatasan akses terhadap air bersih/air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. 7. Desa/kelurhan dengan tingkat penyakit diare atau penyakit terkait dengan air yang tinggi.

8. Desa/kelurahan yang belum mendapatkan program sejenis di 2 tahun terakhir. B. Indikator Konteks Kebijakan Selain dari isi kebijakan, konteks kebijakan pun perlu diperhatikan dalam pengimplementasian suatu kebijakan agar dapat diketahui hal apa saja yang termasuk kedalam konteks kebijakan dalam sebuah implementasi kebijakan. Berdasarkan teori implementasi model Merille S.Grindle, konteks kebijakan merupakan hal yang menentukan bagi keberhasilan suatu implementasi kebijakan termasuk juga Program Pamsimas. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai konteks kebijakan tersebut. 1. Kekuasaan, kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat Pelaksanaan dari suatu kebijakan tidak akan lepas terpengaruhi dari kekuasaan, kepentingan dan juga strategi yang dilakukan oleh para aktor, baik oleh pembuat kebijakan, pelaksana bahkan juga aktor lain di luar itu baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, dan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Di dalam Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di dalamnya masih terdapat penyalahgunaan kepentingan-kepentingan dari aktor yang terlibat, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Berikut ini adalah pemaparan dari Ibu Ela Sebagai Sanitarian di desa Pasir Tanjung adalah sebagai berikut:

“Mengenai

permasalahan

penyalahgunaan

kepentingan-kepentingan

ataupun permasalahan yang muncul pada tahap implementasi Pamsimas di desa Pasir Tanjung adalah pada saat awal akan masuknya program ini di desa Pasir Tanjug terjadi kurang koordinasi , karena pada awal permusyawarahan saya tidak mengikuti agenda tersebut karena tidak ada konfirmasi ataupun koordinasi dri pihak lain. Kemudian selanjutnya pada tahap pembangunan tempat penampungan air di setiap titik tersebut seharusnya amsyarakat sendiri yang melakukannya secara kerja bakti namun

masyarakat

malah

menggunakan

tukang

bangunan

untuk

membangun penampungan air tersebut, kurang keikutsertaan langsung ataupun

partisipasi

masyarakat

kurang

terhadap

pembangunan

penampungan air terebut. Selain itu, pada proses penentuan penyimpanan atau letak dari penampungan tersebut masih dipengaruhi oleh faktor-faktor kedekatan warga dengan aktor yang terlibat sehigga penampungan airnya diletakkan disekitar rumahnya yang menyebabkan ketidak merataannya distribusi air tersebut kerumah-kerumah yang lain. Bahkan ada kejadian pembangunan penampungannya sudah tahap di bor, ada masyarakat yang keukeuh pengen di deket rumahnya pembangunannya sampai bawa golok dan mengancam para petugas dan warga disekitar situ. Sehingga membuat warga yang awal akan dibangun disekitar rumahnya pun mengikhlaskan dan para petugaspun membangun penampungannya di dekat rumahnya.”

Hal yang sama disampaikan pula oleh Ibu Anik sebagai Sanitarian di Tambakbaya sebagai berikut: “ Sumber daya manusia dalam pelaksana program ii adalah tentu orangorang yang memang ditugaskan untuk melaksanakan tugas pelayanan Pamsimas di desa sasaran yang telah ditetapkan sebagai desa penerima Program Pamsimas tersebut. mengenai adanya keterlibatan aktor terlibat selama pembuatan atau pembangunan penampungan air minum dan air bersih

Pamsimas

ini

tidak

lepas

dari

masyarakat

yang

ingin

penampungannya disimpan di wilayah rumahnya agar dapat menerima dan memanfaatkan fasilitas dengan mudah, tanpa melihat dan memperhitungkan masyarakat lain akan sampai atau akan dapat memanfaatkan juga atau tidak. Masyarakatpun dengan

aktor

ada yang memanfaatkan kekerabatan, kekeluargaan terlibat

untuk

memperoleh

atau

mendapatkan

ijin

pembangunan penampungannya di wilayah tempat tinggal atau rumahnya tersebut. Kejadian ini benar terjadi di desa Tambakbaya yang penampungannya diletakkan di dekat atau di halaman keluarga kepala desa, yang menyabkan para warga yang akan menggunakan fasilitas merasa canggung. Dan hal tersebut tentu menimbulkan suatu permasalahan lagi karena jadi masyarakat tidak mendapatkan pelayanan air bersih secara merata, karena masyarakat menjadi canggung untuk meminta dan

menikmati air tersebut dan akhirnya masyarakat kembali ke sungai untuk melakukan aktifitas keseharian mereka.”

Dengan demikian dapat peneliti simpulkan bahwa di dalam penetapkan titik penampungan air minum dan air bersih baik di desa Pasir Tanjung maupun di desa Tambakbaya, di dalam implementasinya tersebut tidak di dasarkan sesuai dengan tingkat kebutuhan dan tingkat kepatuhan. Dimana

Kekuasaan,

kepentingan,

dan

strategi

aktor

menjadi

penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para aktor yang terlibat sehingga dapat memperlambat dan pengimplementasian program yang kurang optimal.

Adanya penetapan penampungan tersebut tentu saja menyebabkan pengairan ataupun distribusi air minum dan air bersih yang tidak merata kesetiap masyarakat di desa tersebut, baik di desa Pasir Tanjung ataupun di desa Tambakbaya. Bahkan seperti yang telah dipaparkan oleh Ibu Anik diatas, di desa Pasir Tanjung sampai ada warga yang mengancam membawa golok yang memaksa pembangunanya dilakukan di dekat rumahnya untuk kepentingan pribadinya. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dan ada ketidak profesionalitas dan adanya campur tangan dari aktor yang terlibat atau penguasa seperti karna faktor kerabat, family, dan

sebagainya

yang

dapat

mementingkan

kepentingan

pribadi

diatas

kepentingan bersama atau kepentingan masyarakat banyak.

Di desa Tambakbaya pada penempatannya ada satutitik yang diletakan dihalaman sekitar rumah kepala desa, yang menyebabkan beberapa warga masyarakan enggan atau merasa canggung untuk meminta air ataupun menggunakan fasilitas air bersih tersebut untuk aktifitas keseharian mereka. Karena penetapannya yang tidak merata dengan adanya campur tangan Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang baik secara langsung terlibat dan tidak langsung terlibat maka pengimplementasiannya atau distribusi air kepada warga masyarakat tidak berjalan secara optimal.

2. Karakteristik Lembaga dan Penguasa Dalam implementasi kebijakan yang telah dibuat, maka pelaksanaannya akan terlepas dari karakteristik atau peran dari para pelaksana kebijakan itu sendiri. Karakteristik stakeholders dalam hal ini sesuai dengan tugas dan pokok masing-masing dinas atau instansi terkait dalam melaksanakan tugasnya. Setiap dinas tentu memiliki perannya amsing-masing di dalam pengimplementasian program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) di Kabupaten Lebak. Ibu Ela memaparkan

mengenai koordinasi dalam proses pengimplementasian Pamsimas di desa Pasir Tanjung yaitu sebagai berikut : “Koordinasi awal adalah dengan menyiapkan kader AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) beserta Pembentukan KKM (Kelompok Keswadayaan Masyarakat) dilakukannya musyawarah di desa dengan pihak-pihak tersebut dengan instansi terkait dengan program ini. idealnya memang seperti ini, namun pada tahap tersebut puskesmas sebagai komponen B tidak mendapatkan informasi atau koordinasi dari instansi lain untuk melakukan musyawarah, sehingga puskesmas memulai tugasnya ketahap pemicuan masyarakat untuk memberikan informasi dan wawasan mengenai kesehatan dan kebersihan lingkungan. Kemudian dilakukannya Revitalisasi Lembaga Pengelola Program dan Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang dilanjutkan dengan pengumpulanan dana iuran oleh masyarakat di desa untuk mencairkan dana untuk pelaksanaan kegiatan. Kemudian dilanjutkan dengan pembangunan penampungan dibawah pengawasan oleh Dinas Cipta Karya, setelah jadi maka operasi dan pemeliharaan juga dilakukannya evaluasi dan monitoring program tersebut tiap bulannya.” Kemudian pemaparan mengeni kelembagaan yang disaampaikan oleh ibu Windarti adalah sebagai berikut : “Dukungan kelembagaan untuk program Pamsimas dilaksanakan oleh pemerintah pusat, kelembagaan tingkat provinsi, kelambgaan tingkat

Kabupaten/Kota

dan Kelembagaan Tingkat Masyarakat

dan

Unit

Pelaksanaan. Untuk tim pengelolaan tingkat pusat terdiri dari Tim Pengarah Koordinasi Program, Tim teknis Program dan Project Management Unit (PMU) Pusat. Adapun tingkat provinsi melibat institusi Tim Koordinasi Provinsi (TKP) tim pengelola tingkat Kabupaten/Kota dibentuk berdasarkan Sk Bupati/Walikota yang dikepalai oleh Bappeda dan anggotanya Dinas kesehatan, Dinas Cipta Karya dan dinas terkait lainnya. Untuk struktur kelembagaan masyarakat dan unit pelaksana di tingkat desa/kelurahan berbeda dengan yang lainnya, unit utama di desa adalah Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LSM) dan satuan pelaksana kegiatan (Satlak).” Pada tingkat kelembagaan di pusat terdiri dari Tim Pengarah Koordinasi Program, Tim Teknis Program, dan Project Managemen Unit Pusat (PMU). Koordinasi program dilakukan melalui Tim Pengarah Koordinasi Program dan Tim Teknis Program diketuai oleh BAPPENAS dan beranggotakan departemen dan kementrian terkait. Direktorat Jendral Cipta Karya sebagai executing agency membentuk Central Project Management Unit (CPMU) untuk mengendalikan pelaksanaan program secara operasional. Adapun di tingkat Provinsi terdapat Tim Koordinasi Provinsi (TKP) yang dibentuk melalui SK Gubernur diketuai oleh Bappeda Provinsi dan beranggotakan Dinas Cipta Karya Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi dan instansi lain yang terkait dengan kebutuhan. Untuk tingkat Kabupaten/Kota

setiap Kabuapten/Kota memiliki Tim Koordinasi Kabupaten (TKK) yang dibentuk melalui SK Bupati/Walikota diketuai oleh Kepala Bappeda setempat, yang beranggotakan Dinas Cipta Karya dan Dinas Kesehatan serta instansi terkait pemberdayaan masyarakat serta perwakilan kelompok peduli/masyarakat sipil/LSM lokal.

3. Kepatuhan dan Daya Tanggap Hal ini juga bagian penting dari proses implementasi suatu kebijakan, dimana tingkat kepatuhan dan adanya respon dari para pelaksana kebijakan merupakan aksi nyata dari para pelaksna untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pengimplementasian Program Pamsimas agar dapat terlaksana dengan baik, secara optimal dan berdaya guna. Maka berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa aturan serta mekanismenya dari setiap instansi dalam melaksanakan tugasnya. Untuk pelaksanaan Program Pamsimas ini tentunya terkoordinasi dengan baik dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota serta tingkat unit masyarakat atau tingkat desa. Semua elemen atau para pelaksana tersebut tentunya memiliki tupoksi masing-masing dalam melaksanakan perannya masing-masing dalam Program Pamsimas tersebut. Adapun peran dari masing-masing tersebut yang dipaparkan oleh Ibu Phatma adalah sebagai berikut : “peran dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Pusat dalam Program Pamsimas ini seperti yang dilakukan oleh Bappenas adalah

melakukaan koordinasi program secara menyeluruh dan terstruktur ketingkat Provinsi-Kabupaten/Kota, kemudian Dirjen Cipta Karya yang mempuyai peran pelaksanaan infrastruktur ataupun pembangunan danitasi dan pelayanan air minum, Departemen Kesehatan dengan perannya pelaksana komponen pelayanan dan perbaikan perilaku sanitasi. Kemudian pada tahap Provinsi/Kabupaten/Kota Tim koordinasinya masing-masing melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi kerjasama antar lembaga atau instansi, melakukan monitoring perkembangan hasil, evaluasi program secara efektif dan berkelanjutan.” Pemaparan selanjutnya dari Ibu Windarti adalah sebagai berikut: “Kesadaran untuk melaksanakan tupoksinya masing-masing merupakan sebagai bukti kepatuhan dan adanya respon dari para pelaksana, dari pemerintahPusat sampai pemerintah daerah tentu memiliki peran dan tanggung jawabnya amsing-masing terkait dengan program Pamsimas ini. Dinas Kesehatan sendiri tentunya bersama Bappeda melakukan koordinasi dan memfasilitasi berbagai pihak terkait sera melakukan evaluasi dan monitoring terhadap hasil dari program tersebut. Untuk pelaksanannya Puskesmas setempat dan Dinas Cipta Karya beserta LSM yang melaksanakan pembangunan di sektor lapangan.” Ibu Diah sebagai salah satu warga di Desa Tambakbaya memaparkan pendapatnya sebagai berikut :

”untuk di desa saya sendiri memang masih banyak masyarakatnya masih ke sungai untuk mencuci baju, piring, mandi, dan buang airnya. Tentu saja menggambarkan bahwa kurangnya kepatuhan dari masyarakat dalam Pamsimas ini, kurang menggunakan saran yang diberikan oleh pemerintah ini dengan berbagai alasan, seperti tempat penampungannya di halaman rumah sodara kepala desa yang membuat masyarakat canggung menggunakannya, dan ada yang memang sudah terbiasa karena letak sungainya lebih dekat dari rumahnya.” Kemudian pemaparan oleh Bapak Selamet sebagai salah satu warga di Desa Pasir Tanjung memaparkan pendapatnya sebagai berikut : “pada awal munculnya Pamsimas ini memang rata-rata masyarakat antusias dengan menggunakan sarana dari pemerintah, namun memang pada awal pembangunan yang kurang gotong royong dari masih ada aja masyarakatnya yang tidak secara rutin membayar iuran untuk perawatan sarana tersebut. Kemudian lokasi rumah dengan sarana pamsimas mempengaruhi masyarakat, jadi yang dekat sering menggunakan dan membayar iuran sedangkan yang jauh rasa memilikinya kurang dan memang sedikit acuh dengan program ini.” Dengan demikian dapat peneliti simpulkan bahwa semua pelaksana baik mulai dari implementator atau pelaksana tingkat pusat hingga tingkat desa memiliki peranannya masing-masing di dalam melaksanakan dan mengimplementasian program ini, dimana kelembagaan tingkat pusat seperti

Direktoral Jendral PU, Kementrian Kesehatan, Kementrian Dalam Negeri, dan Kementrian Pendidikan Nasional. Adapun tingkat provinsi terdapat Tim Koordinasi Provinsi (TKP) yang dibentuk berdasarkan SK Gubernur diketuai oleh Kepala Bappeda Provinsi, dengan beranggotakan Dinas Bidang Cipta Karya Provinsi, Dinas/ Badan/ Instansi Pemberdayaan Masyarakat Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi, dan instansi terkait sesuai kebutuhan. Tingkat Kabupaten/ Kota diketuai oleh Kepala Bappeda setempat, dan beranggotakan Dinas Cipta Karya, Dinas Bidang Cipta Karya Provinsi, Dinas/ Badan/ Instansi Pemberdayaan Masyarakat Provinsi, Dinas Kesehatan dan instansi terkait pemberdayaan masyarakat serta perwakilan kelompok masyarakat sipil/ LSM lokal. Aspek koordinasi sangat penting dalam mensukseskan Program Pamsimas ini, yang lebih penting adalah berada pada tingkat Kecamatan karena terkait dengan distribusi dan geografi desa/ kelurahan sasaran di wilayahnya, karena Kecamatan sangat tepat untuk mengkoordinasi kelompok sasaran Program Pamsimas.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan mengenai Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Kabupaten Lebak, studi pada Kecamatan Rangkasbitung dan Kecamatan Cibadak peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada implementasi yang dilaksanakan belum dapat dikatakan berhasil dan berjalan optimal. Berbagai temuan dilapangan diketemukan bahwa di dalam implementasinya terdapat penyimpanan penampungan air bersih dari Program pamsimas yang tidak merata di dalam penempatannya. Kemudian masih kurangnya peran serta dari masyarakat di dalam mensukseskan program pemerintah ini, dimana di dalam pembangunannya ditemukan masyarakat yang tidak berpartisipasi secara langsung ataupun bergotong-royong membangun penampungan tersebut. Pada pelaksanaan Pamsimas di lapangan juga adanya kurang berkoordinasi dinas atau instansi terkait, dan kurang menjalankan petunjuk atau acuan teknis pada Program Pamsimas. Maka dapat dikatakan faktor-faktor yang menjadi penghambat dari kesuksesan implementasi pada Program Pamsimas ini adalah yang pertama kurang profesionalitas kerja dari para dinas ataupun pejabat terkait dalam program ini, dilihat

dari awal program ini akan masuk ke desa, peneliti mendapatkan bahwa adanya kurang koordinasi dari dinas pada saat melakukan musyawarah awal di desa tidak semua dinas terkait ikut hadir dalam rapat. Kemudian adanya penempatan penampungan yang kurang strategi skarena dalam penempatannya masih melibatkan peran atau kekuasaan dari para aktor terlibat untuk memutuskan lokasi penyimpanan penampungan air bersih tersebut, sehingga menempatkan penampungan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan masyarakat tidak mendapatkan air bersih secara adil dan merata. Faktor dari kurangnya Sumber daya pelaksana juga menjadi faktor penyebab kurang optimalnya pengimplementasian program ini, karena peneliti hanya dapat menemukan satu sanitarian dari puskesmas yang melakukan pemicuan di setiap desa, sehingga berpengaruh terhadap peningkatan dan perubahan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Kemudian adanya kurang keikutsertaan atau peran langsung dari masyarakat dalam pembangunan serta masih kurang kesadaran masyaraka tmengenai pentingnya kesehatan dan kebersihan lingkungan, dilihat dari pembangunan penampungan air bersih dari Program Pamsimas tidak dibangun oleh masyarakat di desa melainkan oleh tukang bangunan yang dibayar oleh para masyarakat desa terkait yang menyebabkan kurangnya rasa memiliki dari masyarakat terhadap program tersebut. Sehingga keselanjutan dari Program Pamsimas tempat penampungannya-pun kurang terawat dan kurang bersifat berkelanjutan yang menyebabkan kurangnya optimal dari implementasian program Pamsimas ini.

5.2 Saran Berdasarkan kesimpulan diatas, maka agar implementasi pada program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) di Kabupaten Lebak dapat berjalan dengan baik dan sesuai, maka kiranya peneliti menyampaikan bebrapa saran terkait hal tersebut, diantaranya : 1. Diperlukannya profesionalitas yang tinggi serta bertanggung jawab dan adanya aturan atau sanksi jelas yang mengatur kinerja dari para pelaksana program agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik agar program Pamsimas dapat berjalan dengan baik dan program ini dapat sukses dan mencapai tujuan yang diharapkan. 2. Perlu adanya sosialisasi ataupun pemicuan secara berkelanjutan dan menambah Sumber Daya Manusia dari pelaksana pemicuannya agar perubahan perilaku masyarakat dapat terkontrol dan menjadi masyarakat yang hidup bersih dan sehat. 3. Kepada masyarakat diharapkan dapat menjaga dan merawat fasilitas yang telah disediakan, serta dapat memanfaatkan fasilitas dengan baik dan optimal guna menunjang kebutuhan masyarakat sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Said Zainal. 2012. Kebijakan Publik. Jakarta : Salemba Humanaika Afiffuddin. 2010. Pengantar Administrasi Pembangunan Konsep, Teori, dan Implikasinya di Era REformasi. Bandung : CV Alfabeta Agustino, Leo. 2012. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : CV Alfabeta Denzim K, Norman dan Yvonna S. Lincoln, 2009. Handbook of Qualitative Research. Yogyakarta: Pusaka Pelajar Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press Indrawijaya, Adam Ibrahim & Juni Pranoto. 2011. Revitalisasi Administrasi Pembangunan. Bandung : CV Alfabeta Irawan, Prasetya. 2006. Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial. Jakarta: DIa Fisip Universitas Indonesia Makmur. 2011. Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung : PT Refika Aditama Miles, Matthew B & A. Michael Huberman. 2009. Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: Universitas Indonesia Press Moleong, Lexy. 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Nugroho, Riant. 2012. Public Policy. Jakarta : PT Elex Media Komputindo Siagian, Sondang P. 2012. Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya. Jakarta ; PT Bumi Aksara Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : CV Alfabeta Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta : PT Pustaka LP3ES Indonesia Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus. Jakarta : PT Buku Seru

Dokumen lain: Pedoman Umum pengelolaan Program Pamsimas Keputusan Menteri Pembangunan PDT/I/2005

Daerah

Tertinggal

Nomor:

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor: 79/KPTS/DC/2013 Laporan Akhir Verifikasi Desa Tertinggal Tahun 2014 pustaka.unpad.ac.id thesis tidak terpublikasi fisipundip.ac.id thesis terpublikasi

001/KEP/M-

MATRIKS HASIL WAWANCARA SEBELUM REDUKSI DATA I

I1

Q Q1

Apakah yang melatar belakangi adanya program Pamsimas ini bu? Jadi awalnya program ini untuk desa-desa yang tertinggal yang tentunya kurang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya soal air bersih. Kemudian dari ketidak mampuan desa untuk menyediakan air bersih, para warganya pada mandi, buang air kecil dan besar sembarangan atau pada di sungai sama kebon.

Q2

Jadi penjelasan singkat mengenai Program Pamsimas itu sendiri menurut ibu bagaimana? Program pamsimas itu program penyediaan air minum sanitasi berbasis masyarakat, dimana di dalam program ini tuh mencoba menyediakan air bersih dan air minum untuk masyarakat di desa serta mencoba merubah kebiasaan cara hidup atau pola hidup masyarakat yang kurang bersih menjadi pola hidup bersih dan sehat.

Q3

Menurut ibu, apakah faktor pendorong dan penghambat pada saat program ini masuk ke desa Pasir Tanjung? Pada awal program ini masuk sih saya telat ikut memulainya, jadi tidak ikut dari awal musyawarah itu. saya gak dikasih tau awal musyawarah awal di desa itu, berarti kan adanya kurang koordinasi pada awalnya. Kemudian

dari masyarakat di desanya yang antusiasnya cukup baik namun pada saat pembuatan penampungan dikerjakannya oleh tukang bangunan yang dibayar oleh masyarakat. Mungkin pada awalnya mah dikarenakan kurang sosialisasi terlebih dahulu ke masyarakatnya aja. Q4

Permasalahan

apa

sajakah

yang

terjadi

di

lapangan

pada

pengimplementasian program ini? Masalahnya intinya partisipasi masyarakatnya yang kurang, kurang berbaur dengan program pamsimas pada awalnya yang mengakibatkan kurangnya rasa memiliki dari masyarakat sehingga masyarakat kurang memelihara sarana yang disediakan dari program ini. Q5

Menurut Ibu bagaimanakah gambaran dari awal program ini masuk ke Desa Pasir Tanjung sampai sekarang? Cukup baik yah walaupun awalnya memang sangat sulit untuk merubah suatu kebiasaanitu, tidak semudah membalikkan telapak tangan yah. Kebiasaan kan sudah lama sering dan terus dilakukan, maka pada saat merubah kebiasaan itu memang dibutuhkan waktu ataupun proses yang panjang. Namun di Desa Pasir Tanjung ini termasuk cepat dan bagus hasil dari program ini.

Q6

Dengan adanya program ini tentu ada perubahan, perubahan apa saja yang dihasilkan oleh program ini khususnya di Desa Pasir Tanjung? Awalnya tentu saja masyarakat BABS, pada mandi, nyuci di sungai, setelah

adanya program ini tentu masyarakat ga usah ke sungai atau ke kebon kalau mau buang air kecil/besar. Masyarakat tentunya lebih hidup sehat dan bersih setalah adanya pemenuhan cakupan air bersih untuk aktifitas keseharian mereka. Q7

Menurut ibu dengan adanya Pamsimas ini kepentingan apa saja yang terpengaruhi oleh program ini? Yang terpengaruhi tentunya masyarakat sebagai sasaran awal program ini, kemudian lingkungan pun ikut terpengaruhi dengan menjadikannya lingkungan sekitar pemukiman warga menjadi bersih dan sehat sehingga masyarakat pun dapat hidup bersih dan sehat.

Q8

Manfaat apa sajakah yang dihasilkan dari program ini? Selain masyarakat dapat terpenuhi soal air bersih dan air minumnya, masyarakat dapat lebih menjaga kebersihan dan kesehatan dirinya. Karena dengan lingkungan yang kotor dapat menimbulkan berbagai macam penyakit ya minimal diare, jadi program ini juga bertujuan untuk menurunkan angka diare tersebut.

Q9

Siapa saja yang ikut serta atau ikut andil dalam program ini? Puskesmas sendiri sebagai komponen B tugasnya melakukan pemicuan kepada masyarakat, selain kami dari puskesmas ada dinas Cipta Karya dan Dinas Kebersihan yang tentunya melibatkan Bappeda juga.

Q10

Bagaimana sih bu dalam proses penempatan penampungan air bersih

itu? Yang melakukan pembangunan secara fisik tentunya dari Dinas Cipta Karya ya, namun dalam pemabngunannya tentu saja melihat aspek-aspek kepentingan dari masyarakat juga sebagai pengaksesnya. Tapi ada kejadian sudah di tentukan lokasi penyimpanan, sudah dibor ada masyarakat yang marah-marah sampe bawa golok minta penyimpanan penampungan itu di simpan di dekat rumahnya aja. Harusnya kan gak gitu, sesuai dengan prosedur kebutuhan masyarakat saja. Q11

Pada awal program pamsimas ini ada berapa titik penampungan bu? Apakah itu sudah cukup memenuhi kebutuhan satu desa? Untuk Desa Pasir Tanjung ada delapan titik penyimpanan penampungan yang tersebar di desa, di kampung Sabagi, Babakan, Sawit, Pasir Nangka, Cipancur Lebak, Cipancur Pasir, Cilengkeng dan Ciunut. menurut ibu dari kedelapan itu belum cukup memenuhi kebutuhan cakupan air bersih dan air minum seluruh warga, karna masih ada beberapa desa yang tidak mendapatkan sarana dari program ini.

Keterangan : I1 = Sanitarian Puskesmas Rangkasbitung Q = Pertanyaan dan Jawaban Wawancara

I

I2

Q Q1

Apakah yang melatar belakangi adanya program Pamsimas ini? Dengan adanya program ini tentu untuk membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat mengenai air bersih dan air minum. Program ini ada untuk membantu masyarakat dan desa untuk memenuhan cakupan air bersih dan air minum yang berbasis masyarakat

Q2

Jadi penjelasan singkat mengenai Program Pamsimas itu sendiri menurut ibu bagaimana? Program pamsimas adalah penyediaan air minum sanitasi berbasis masyarakat, dimana di dalam program ini mencoba memenuhi air bersih dan air minum untuk masyarakat di desa dan mencoba merubah kebiasaan masyarakat yang kurang bersih menjadi pola hidup bersih dan sehat.

Q3

Menurut ibu, apakah faktor pendorong dan penghambat pada saat program ini masuk ke Desa Tambakbaya? Program ini ada di desa Tambakbaya tentunya pemerintah melalui Bappeda melihat bahwa ketidakmampuannya desa dalam upaya pemenuhan cakupan air bersih dan air minum untuk masyarakatnya, serta adanya tingkat penyakit diare yang tinggi yang ditularkan atau dihasilkan dari lingkungan dan air yang tercemar. Hal tersebut yang mendorong program ini ada di Desa Tambakbaya ini, karena masyarakat biasanya melakukan aktivitasnya

ke sungai untuk mandi, mencuci, dan buang airya itu. Q4

Permasalahan

apa

sajakah

yang

terjadi

di

lapangan

pada

pengimplementasian program ini? Tentunya permasalahan awalnya di merubah kebiasaan masyarakat, merubah kebiasaan sangat sulit ya tentunya. Karena mereka sudah terbiasa untuk melakukan berbagai aktivitas di sungai atau di kebun, kemudian kebiasaan hidup bersih dan sehat pun agak susah untuk diterapkan kepada masyarakat. Q5

Menurut Ibu bagaimanakah gambaran dari awal hingga sekarang program ini masuk ke desa? Belum begitu berjalan denga baik dilihat dari hasil monitoring dan pemicuan yang saya lakukan, masyarakat yang masih belum mau merubah perilaku mereka menjadi perilaku bersih dan sehat dan menikmati fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah. Masih banyak warga desa tuh masih tetep balik lagi ke sungai dengan alesan lebih enak di sungai karena lebih terasa kebersamaan dan sebagainya.

Q6

Dengan adanya program ini tentu ada perubahan, perubahan apa saja yang dihasilkan oleh program ini khususnya di Desa Tambakbaya? Perubahan memang ada, walaupun sedikit namun itu sudah termasuk adanya perubahan kearah yang lebih baik. Sebagian warga sudah mulai menggunakan fasilitas yang telah disediakan,dengan mulai melakukan

aktifitas kesehariannya tidak ke sungai. Mulai berhenti jebiasaan BABS dan mulai melakukan CTPS, walaupun belum semuanya namun itu adalah perubahan yang sedikit demi sedikit terlihat di desa. Q7

Menurut ibu dengan adanya Pamsimas ini kepentingan apa saja yang terpengaruhi oleh program ini? Hal utama yang terpengaruhi tentu warga di desa, karena mereka menjadi sasran utama dari program ini. program ini ada sebenarnya untuk mempermudah dan menolong warga yang memang cakupan air bersihnya kurang, selain itu lingkungan pun diharapkan menjadi penunjang kualitas penyehatan hidup.

Q8

Manfaat apa sajakah yang dihasilkan dari program ini? Masyarakat bisa terpenuhi kebutuhan air bersih dan air minumnya, masyarakat dapat merubah kebiasaan lama dan buruknya menjadi kebiasaan untuk hidup bersih dan sehat. Sehingga adanya peningkatan kualitas mutu kesehatan baik kesehatan lingkungan ataupun kualitaskesehatan pada diri masyarakat sendiri.

Q9

Siapa saja pelaksana dalam program ini? Dalam bagian Kesehatan tentunya Dinas Kesehatan dengan Puskesmas bekerja sama untuk melakukan pemicuan dan pembangunan dari segi sanitasi, kemudian dalam pembangunannya Bappeda dengan Cipta Karya dan tentunya melibatkan warga desa juga.

Q10

Bagaimana proses penempatan penampungan air bersih itu bu? Apakah dalam penetapannya ada kendala yang terjadi? Proses penetapan penampungan tentunya melihat dari lokasi penyimpanan yang strategis untuk dapat digunakan oleh warga desa, namun pada penempatannya masih melibatkan kekuasaan dan kepentingan golongan tertentu. Pada salah satu penampungan ada yang di letakan dilokasi pekarangan rumah kepala desa, hal tersebut tentu membuat masyarakat malu dan segan untuk menggunakan fasilitas tersebut karena malu. Dari hal kaya gitu, tentu aja bikin masyarakat kembali lagi ke kebiasaan mereka yang lama karena mereka tidak bisa memanfaatkan fasilitas dari program tersebut.

Keterangan : I2 = Sanitarian Puskesmas Mandala Kecamatan Cibadak Q = Pertanyaan dan Jawaban Wawancara

I

I3

Q1

Apakah yang menjadi latar belakang munculnya Program Pamsimas?

Q

Tujuannya untuk mencukupi kebutuhan warga desa dalam segi air bersih dan air minum, dimana warga Desa Pasir Tanjung pada saat awal sebelum adanya program ini mengalami kekurangan cakupan air bersih dan masyarakat desa masih melakukan keseharian mereka seperti mandi, mencuci itu ke sungai. Q2

Jadi penjelasan singkat mengenai Program Pamsimas itu sendiri menurut bapak sendiri bagaimana? Program pamsimas itu program penyediaan air minum sanitasi berbasis masyarakat, dimana di dalam program ini tuh mencoba menyediakan air bersih dan air minum untuk masyarakat di desa serta mencoba merubah kebiasaan cara hidup atau pola hidup masyarakat yang kurang bersih menjadi pola hidup bersih dan sehat.

Q3

Permasalahan

apa

sajakah

yang

terjadi

di

lapangan

pada

pengimplementasian program ini? Masalahnya partisipasi masyarakat desa memang agak kurang, kemudian dari pemeliharaan dan pembiayaan untuk pemeliharaan juga agak susah untuk di koordinasikannya. Sehingga fasilitas pamsimas ini memang ada sebagaian yang tidak jalan perawatannya sehingga ada kerusakan-

kerusakan pada alatnya. Q4

Menurut Bapak bagaimanakah gambaran dari awal program ini masuk ke Desa Pasir Tanjung sampai sekarang? Sangat bagus yah, antusias dari warga desa pad program ini bagus. Sangat berterimakasih dengan adanya program ini masuk ke desa kami, jadi warga desa bisa terpenuhi air bersih dan air minumnya. Dulunya kan yag punya sumur juga paling satu dua orang, belum kalau kemarau kan kering. Warga yang lainnya biasanya ke sungai, sekarang jadi gak usah ke sungai lagi.

Q5

Manfaat apa sajakah yang dihasilkan dari program ini? Selain masyarakat dapat terpenuhi soal air bersih dan air minumnya, masyarakat dapat lebih menjaga kebersihan dan kesehatan dirinya. Karena dengan lingkungan yang kotor dapat menimbulkan berbagai macam penyakit ya minimal diare, jadi program ini juga bertujuan untuk menurunkan angka diare tersebut.

Keterangan : I3 = Pengurus Pamsimas Desa Pasir Tanjung Q = Pertanyaan dan Jawaban Wawancara

I

I3

Q1

Apakah yang menjadi latar belakang munculnya Program Pamsimas?

Q

Awal desa Tambakbaya mendapatkan program ini tentunya dengan melihat ketidakmampuan desa untuk menyediakan air bersih dan air minum untuk warganya. Kemudian adanya penyakit diare yang cukup tinggi di desa kami sebagai salah satu bukti penularan atau pencemaran lingkungan dan air karena aktifitas warga yang masih di sungai. Q2

Jadi penjelasan singkat mengenai Program Pamsimas itu sendiri menurut bapak sendiri bagaimana? Program pamsimas itu adalah program penyediaan air minum sanitasi berbasis masyarakat, dimana di dalam program mencoba menyediakandan mencukupi kebutuhan air bersih dan air minum untuk masyarakat di desa. Serta berupaya untuk menurunkan angka diare tersebut dan menciptakan lingkungan permukiman desa yang nyaman, bersih, dan sehat.

Q3

Permasalahan

apa

sajakah

yang

terjadi

di

lapangan

pada

pengimplementasian program ini? Masalahnya memang masih kurang partisipasi dan kepedulian dari masyarakat desa mengenai program ini, sehingga memang masih banyak warga yang masih melakukan aktifitas seperti BABS, mandi dan mencuci ke sungai walaupun telah disediakan fasiltas penampungan air bersih

tersebut. sehingga menyebabkan kurang terpeliharanya sarana, kurang suksesnya untuk pencapaian tujuan awal program ini untuk diterapkan di desa ini. Memang tidak dipungkiri bahwa merubah kebiasaan itu tidak mudah, dibutuhkan waktu untuk dapat merubah perilaku dan sikap hidup bersih tersebut. Q4

Menurut Bapak bagaimanakah gambaran dari awal program ini masuk ke Desa Pasir Tanjung sampai sekarang? Sangat kurang bagus yah, dimana seperti saya sampaikan sebelumnya antusias dari warga yang kurang, minat dari warga kurang, sehingga masih banyak warga yang acuh terhadap program ini sehingga implementasian program ini di desa kami masih belum berjalan dengan bagus.

Q5

Manfaat apa sajakah yang dihasilkan dari program ini? Sebenarnya dengan adanya program ini masyarakat dapat terpenuhi soal air bersih dan air minumnya, masyarakat dapat lebih menjaga kebersihan dan kesehatan dirinya serta lingkungan permukiman dimana mereka tinggal. Karena dengan kita sehat, air bersih dan lingkungan bersih akan terjauh dari penyakit-penyakit yang ditularkan melalui air dan lingkungan tersebut.

Keterangan : I4 = Pengurus Pamsimas Desa Tambakbaya Q = Pertanyaan dan Jawaban Wawancara

I

I5

Q1

Apakah yang menjadi latar belakang munculnya Program Pamsimas?

Q

Tujuannya untuk meningkatkan jumlah warga yang kurang terlayani mengenai akses kemampuan pemenuhan air minum yang berih dan sanitasi yang berbasis masyarakat, selain itu guna menurunkan angka tingginya diare disuatu desa yangdisebkan oleh kerusakan lingkungan hidup atau yang ditularkan dari air. Q2

Jadi penjelasan singkat mengenai Program Pamsimas itu sendiri menurut ibu bagaimana? Program pamsimas merupakan program penyediaan air minum sanitasi berbasis masyarakat, dimana di dalam program ini tuh mencoba menyediakan ir bersih dan air minum untuk masyarakat di desa serta mencoba merubah kebiasaan cara hidup atau pola hidup masyarakat yang kurang bersih menjadi pola hidup bersih dan sehat. Dengan tujuannya untuk meinngkatkan jumlah warga yang kurang terlayani tadi, mengenai akses kemampuan pemenuhan air minum yang berih dan sanitasi yang berbasis masyarakat, selain itu guna menurunkan angka tingginya diare disuatu desa yangdisebkan oleh kerusakan lingkungan hidup atau yang ditularkan dari air.

Q3

Menurut ibu, apakah faktor pendorong dan penghambat pada saat

program ini masuk ke desa? Tantangan dalam program ini beragam yah, dari misalnya tantangan dari pembentukan tim kader pengurus di desa, sistem koordinasinya dan kerja sama, kemudian partisipasi dri masyarakatnya. Hal itu bisa menjadi pendukung dan penghambat, dimana sesuai dengan apakah tinggi dan rendahnya dari kategori tantangan tadi. Q4

Permasalahan

apa

sajakah

yang

terjadi

di

lapangan

pada

pengimplementasian program ini? Masalahnya tentu saja apabila para pelaksana tidak dapat menjawab ataupun melaksanakan tantangan yang saya sebutkan sebelumnya dengan baik, tentu menjadikan suatu permasalahan di dalam implementasinya. Q5

Dengan adanya program ini tentu ada perubahan, perubahan apa saja yang dihasilkan oleh program ini khususnya di Desa Pasir Tanjung dan Desa Tambakbaya? Dari kondisi awal di desa dengan kekurangan air bersih dan air minum serta adanya perilaku yang kurang bersih atau higenis tentu dengan adanya Pamsimas ini, masyarakat di desa baik Pasir Tanjung dan Tambakbaya tentunya ada perubahan walaupun tidak terlalu banyak atau signifikan. Di harapkan masyrakat dapat terpenuhi cakupan air bersih dan air minumnya, kemudian adanya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat dari masyarakat untuk menjaga kesehatan pribadinya sendiri.

Q6

Menurut ibu dengan adanya Pamsimas ini kepentingan apa saja yang terpengaruhi oleh program ini? Yang terpengaruhi tentunya masyarakat sebagai sasaran awal program ini, kemudian lingkungan pun ikut terpengaruhi dengan menjadikannya lingkungan sekitar pemukiman warga menjadi bersih dan sehat sehingga masyarakat pun dapat hidup bersih dan sehat.

Q7

Manfaat apa sajakah yang dihasilkan dari program ini? Selain masyarakat dapat terpenuhi soal air bersih dan air minumnya, masyarakat dapat lebih menjaga kebersihan dan kesehatan dirinya. Karena dengan lingkungan yang kotor dapat menimbulkan berbagai macam penyakit ya minimal diare, jadi program ini juga bertujuan untuk menurunkan angka diare tersebut.

Q8

Siapa saja yang ikut serta atau ikut andil dalam program ini? Untuk wilayah kerja Kabupaten/Kota yang ikut berpartisipasi sebagai pelaksana dari program ini adalah dinas Kesehatan bersama puskesmas wilayah kerja terkait, Bappeda, dan Cipta Karya.

Keterangan : I5 = Pelaksana Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kab.Lebak Q = Pertanyaan dan Jawaban Wawancara

I

I6

Q1

Apakah yang menjadi latar belakang munculnya Program Pamsimas?

Q

Tujuannya untuk meningkatkan jumlah warga yang kurang terlayani mengenai akses kemampuan pemenuhan air minum yang berih dan sanitasi yang berbasis masyarakat, selain itu guna menurunkan angka tingginya diare disuatu desa yangdisebkan oleh kerusakan lingkungan hidup atau yang ditularkan dari air. Q2

Jadi penjelasan singkat mengenai Program Pamsimas itu sendiri menurut ibu bagaimana? Program pamsimas merupakan program penyediaan air minum sanitasi berbasis masyarakat, dimana di dalam program ini tuh mencoba menyediakan ir bersih dan air minum untuk masyarakat di desa serta mencoba merubah kebiasaan cara hidup atau pola hidup masyarakat yang kurang bersih menjadi pola hidup bersih dan sehat. Dengan tujuannya untuk meinngkatkan jumlah warga yang kurang terlayani tadi, mengenai akses kemampuan pemenuhan air minum yang berih dan sanitasi yang berbasis masyarakat, selain itu guna menurunkan angka tingginya diare disuatu desa yangdisebkan oleh kerusakan lingkungan hidup atau yang ditularkan dari air.

Q3

Menurut ibu, apakah faktor pendorong dan penghambat pada saat

program ini masuk ke desa? Tantangan dalam program ini beragam yah, dari misalnya tantangan dari pembentukan tim kader pengurus di desa, sistem koordinasinya dan kerja sama, kemudian partisipasi dri masyarakatnya. Hal itu bisa menjadi pendukung dan penghambat, dimana sesuai dengan apakah tinggi dan rendahnya dari kategori tantangan tadi. Q4

Permasalahan

apa

sajakah

yang

terjadi

di

lapangan

pada

pengimplementasian program ini? Masalahnya tentu saja apabila para pelaksana tidak dapat menjawab ataupun melaksanakan tantangan yang saya sebutkan sebelumnya dengan baik, tentu menjadikan suatu permasalahan di dalam implementasinya. Q5

Dengan adanya program ini tentu ada perubahan, perubahan apa saja yang dihasilkan oleh program ini khususnya di Desa Pasir Tanjung dan Desa Tambakbaya? Dari kondisi awal di desa dengan kekurangan air bersih dan air minum serta adanya perilaku yang kurang bersih atau higenis tentu dengan adanya Pamsimas ini, masyarakat di desa baik Pasir Tanjung dan Tambakbaya tentunya ada perubahan walaupun tidak terlalu banyak atau signifikan. Di harapkan masyrakat dapat terpenuhi cakupan air bersih dan air minumnya, kemudian adanya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat dari masyarakat untuk menjaga kesehatan pribadinya sendiri.

Q6

Menurut ibu dengan adanya Pamsimas ini kepentingan apa saja yang terpengaruhi oleh program ini? Yang terpengaruhi tentunya masyarakat sebagai sasaran awal program ini, kemudian lingkungan pun ikut terpengaruhi dengan menjadikannya lingkungan sekitar pemukiman warga menjadi bersih dan sehat sehingga masyarakat pun dapat hidup bersih dan sehat.

Q7

Manfaat apa sajakah yang dihasilkan dari program ini? Selain masyarakat dapat terpenuhi soal air bersih dan air minumnya, masyarakat dapat lebih menjaga kebersihan dan kesehatan dirinya. Karena dengan lingkungan yang kotor dapat menimbulkan berbagai macam penyakit ya minimal diare, jadi program ini juga bertujuan untuk menurunkan angka diare tersebut.

Q8

Siapa saja yang ikut serta atau ikut andil dalam program ini? Untuk wilayah kerja Kabupaten/Kota yang ikut berpartisipasi sebagai pelaksana dari program ini adalah dinas Kesehatan bersama puskesmas wilayah kerja terkait, Bappeda, dan Cipta Karya.

Keterangan : I6 = Pelaksana Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kab.Lebak Q = Pertanyaan dan Jawaban Wawancara

MATRIKS SESUDAH REDUKSI DATA

1. Konten Kebijakan A. Kepentingan yang terpengaruhi oleh Kebijakan Q

Kepentingan apa dan siapa saja yang terpengaruhi oleh program ini?

I1

Kepentingan yang terpengaruhi mah tentunya masyarakat yah, karena

I

sasaran dari program ini sendiri yaitu untuk mencukupi kebutuhan air minum masyarakat di desa. I2

Selain masyarakat yang terpengaruhi oleh program ini, lingkungan pun menjadi terpengaruhi dengan adanya program ini. karena lingkungan pun menjadi terjaga, terawatt kebersihan dan kesehatan lingkungannya. Seiring dengan masyarakatnya yang mulai meninggalkan kebiasaan mereka yang BABS gitu.

I3

yang terpengaruhi tentu dari warga di desa, pemerintah memberikan program ini untuk warga desa agar supaya warga desayang kekurangan air bersih dan air minum bisa tertolong dengan adanya program ini.

I5

Tentunya yang terpengaruhi yaitu dari masyarakat di desa sebagai sasaran awal dari program ini, dimana dengan tujuan program ini t Tujuannya untuk meningkatkan jumlah warga yang kurang terlayani mengenai akses

kemampuan pemenuhan air minum yang berih dan sanitasi yang berbasis masyarakat, selain itu guna menurunkan angka tingginya diare disuatu desa yang disebkan oleh kerusakan lingkungan hidup atau yang ditularkan dari air.

B. Jenis Manfaat Yang Dihasilkan Q

Manfaat apa sajakah yang dihasilkan dari Program Pamsimas ini untuk masyarakat di desa?

I1

manfaat-manfaat yang dihasilkannya dari pamsimas itu seperti sekarang

I

masyarakat gak harus pergi ke sungai kalau mau mandi, nyuci, pokoknya melakukan aktifitas kesehariannya bisa dirumah. Sedikit demi sedikit masyarakat tau pentingnya menjaga kesehatan lingkungan dan badan sendiri.

Jadi

setalah adanya Pamsimas ini, masyarakat

di

desa

Alhamdulillah cakupan airnya bisa terpenuhi dan kesadaran masyarakatpun ikut tumbuh I2

manfaat dari Pamsimas itu kan untuk menyediakan dan memenuhi kebutuhan air minum ataupun air bersih disuatu daerah dan mencoba merubah kebiasaan para warga atau masyarakat untuk bisa berprilaku hidup bersih dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan dimana mereka tinggal untuk keberlangsungan hidup masyarakat juga. Jadi manfaat yang dihasilkan dengan adanya Pamsimas

adalah, masyarakat terpenuhi kebutuhan air minum dan air bersih ditempat mereka tinggal serta mulai adanya perubahan pola sikap ataupun kebiasaan dari masyarakat itu sendiri I3

Dengan adanya Pamsimas ini masuk ke desa kami tentu membawa perubahan dan manfaat yang baik dan positif, masyarakat di desa menjadi tidak perlu harus ke sungai kalau mau mandi, nyuci, buang air segala macemnya itu sudah tidak perlu lagi. Manfaat dari Pamsimas ini sangat positif, sangat berguna, sangat membantu sekali masyarakat di desa dalam kehidupan keseharian masyarakat di desa ini, jadi merasa tertolong dengan Pamsimas ini

C. Derajat perubahan yang diinginkan

Q

Perubahan apa yang diharapkan dengan adanya Program Pamsimas ini untuk masyarakat?

I5

Dari desa penerima Pamsimas tentu saja desa tersebut memiliki

I

ketidakmampuan

untuk

menyediakan

kecukupan

air

bersih

untuk

masyarakatnya, kemudian dari masyarakatnya yang masih memiliki kebiasaan BABS ataupun banyaknya kasus diare di desa tersebut yang menyebabkan perlu adanya Program Pamsimas masuk ke desa mereka, setelah adanya Program Pamsimas tentu saja hal-hal seperti yang telah saya

jelaskan sebelumnya diharapkan dapat terjawab ataupun bisa dapat terselesaikan. Dengan adanya Pamsimas tentu diharapkan desa tersebut memiliki kecukupan air bagi masyarkatnya, masyarakat Stop BABS, masyarakat dapat memelihara lingkungan tempat tinggalnya dengan adanya perubahan perilaku masyarakat menuju perilaku hidup sehat serta terjadi peningkatan pelayanan kesehatan dan sanitasi I6

“Dengan adanya Program Pamsimas ini tentunya diharapkan masyarakat dipedesaan dapat terpenuhi kebutuhan air minum dan air bersih, akses sanitasi, adanya kegiatan Stop BABS dan CTPS. Serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk dapat hidup bersih dan sehat, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Memang dalam pengimplementasinya tidak semudah membalikan telapak tangan yah, karena untuk merubah suatu kebiasaan yang selalu dilakukan oleh masyarakat itu sulit. Ya, untuk merubah kebiasaan itu memang sulit, semua membutuh proses dengan jangka waktu yang lumayan panjang. Tetapi tujuan dari Program Pamsimas ya tentunya saja setiap warga masyarakat dapat mengakses sarana air minum yang bersih serta akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan.”

D. Kedudukan Pembuat Kebijakan

Q

Bagaimanakah letak pengambilan keputusan dan kedudukan dari para pelaksana program?

I5

Instansi terkait pada Program Pamsimas ini tentu selain kita dari Dinas

I

Kesehatan ada pula dari Bappeda, Cipta Karya serta puskesmas-puskesmas di Kecamatan terkait. Kami melakukan koordinasi-seleksi-dan penetapan kepada desa/kelurahan sasaran program tersebut. Dinas Kesehatan beserta puskesmas sebagai dinas terkait untuk melakukan pembangunan di sektor non fisik seperti melakukan pemicuan ataupun sosialisasi terhadap masyarakat, Dinas Cipta Karya adalah sebagai instansi pembangunan di sektor fisik, serta Bappeda sebagai pemberi arahan pembangunan, melakukan pengawasan atau monitoring dan evaluasi program I6

Dalam penetapan nama desa-desa telah diatur oleh dinas terkait yaitu Bappeda, kita Dinas Kesehatan telah menerima desa-desa yang termasuk sebagai penerima program tersebut hanya meneruskan dan berkoordinasi langsung dengan puskesmas terkaits esuai cakupan wilayah kerjanya serta berkoordinasi dengan Dinas Cipta Karya sebagai instansi pembangunan secara fisiknya

I1

Untuk Puskesmas sendiri atau khususnya Sanitarian di desa terkait penerima Program Pamsimas saya bertugas untuk melakukan pemicuan terhadap masyarakat pada saat sebelum program tersebut terealisasikan

sampai program tersebut selesai pengerjaan secara fisiknya. Saya melakukan pemicuan setiap minggunya bertujuan untuk memberikan informasi dan mencoba merubah kebiasaan masyarakat menjadi masyarakat yang pedeuli dengan kesehatan, kebersihan dan lingkungan yang bersih. Karena untuk emrubah kebiasan itu sulit, makanya perlu dilakukannya pemicuan secara berkelanjutan

E. (Siapa) Pelaksana Program

Q

Siapa sajakah pelaksana dalam Program Pamsimas ini?

I5

Pelaksana dari Program Pamsimas seperti yang telah saya jelaskan pada

I

jawaban sebelumnya kita Dinas Kesehatan berkoordinasi langsung dengan Bappeda, Dinas Cipta Karya dan Puskesmas terkait dengan sektor wilayah kerjanya. Maka pelaksana dari program adalah bagian Pelaksana Penyehatan Lingkungan (PPL) para Sanitaria dari setiap puskesmas dan bagian Bappeda dan Cipta Karya sebagai pelaksana pembangunan secara fisik dan tidak lupa adanya peranan aktif dari masyarakat yang ikut serta mensukseskan Program Pamsimas ini.

I6

Pelaksana Pada Program Pamsimas ini adalah dari Dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Cipta Karya, Bappeda. Kita sebagai pelaksana program melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk dilaksanakan atau diimplementasikan di suatu Kabupaten/Kota ataupun di desa yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima program tersebut. Selain itu masyarakat sendiri pun selain menjadi sasaran penerima program, masyarakatpun menjadi pelaksana program juga. Karena masyarakat pun ikut serta dalam pembangunan program tersebut.

I1

Pelaksana Pada Program Pamsimas ini adalah dari Dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Cipta Karya, Bappeda. Kita sebagai pelaksana program melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk dilaksanakan atau diimplementasikan di suatu Kabupaten/Kota ataupun di desa yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima program tersebut. Selain itu masyarakat sendiri pun selain menjadi sasaran penerima program, masyarakatpun menjadi pelaksana program juga. Karena masyarakat pun ikut serta dalam pembangunan program tersebut.

F. Sumber daya yang digunakan

Q

Sumberdaya apa sajakah yang dikerahkan dalam pengimplementasian Program Pamsimas ini?

I2

Sumber daya yang digunakan dalam Program Pamsimas tentu saja dari

I

Sumber Daya Manusia yang dikerahkan baik dari Pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota hingga tingkat desa. Baik dimulai dari pegawai dari instansi terkait, masyarakat di desa sasaran program, tokoh ulama dan tokoh masyarakat disekitar wilayah desa, kepala desa beserta stafnya, kemudian dari sumber daya alam yang digunakan dalam program adalah lahan-lahan untuk lokasi penyimpanan penampungan air bersih atau air minum berbasis masyarakat. Serta perlunya penyehatan lingkungan ataupun menjaga kesehatan dan kebersihan dari sungai dan lingkungan di desa. I1

keikutsertaan berbagai para pelaksana tentunya yang sudah ditetapkan melalui SK masig-masing, berbagai instansi terkait dengan Pamsimas ini tentu memiliki tupoksinya masing-masing dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu memang fungsi lokasi ataupun lingkungan di sekitar desa menjadi sumber daya alam yang menunjang untuk keberhasilan dari program ini. Memang yang terpenting adalah dari sumber daya manusianya, dimana kesediaannya masyarakat untuk berkontribusi seperti berpartisipasi aktiof dalam seluruh kegiatan pamsimas, kemauan masyarakat untuk merubah kebiasaan atau perilaku mereka seperti menghilangkan kebiasaan BABS

dan mulai berprilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian barulah ditunjang oleh para pelaksana atau pemberi pelayanan yang memiliki kecakapan dan komitmen dalam mensukseskan program ini.

2. Konteks Kebijakan A. Kekuasaan, kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat

Q

Kekuasaan, kepentingan dan Strategi apa sajakah yang terlibat dalam Program Pamsimas ini?

I1

Mengenai permasalahan penyalahgunaan kepentingan-kepentingan ataupun

I

permasalahan yang muncul pada tahap implementasi Pamsimas di desa Pasir Tanjung adalah pada saat awal akan masuknya program ini di desa Pasir

Tanjug

terjadi

kurang

koordinasi

,

karena

pada

awal

permusyawarahan saya tidak mengikuti agenda tersebut karena tidak ada konfirmasi ataupun koordinasi dri pihak lain. Kemudian selanjutnya pada tahap pembangunan tempat penampungan air di setiap titik tersebut seharusnya amsyarakat sendiri yang melakukannya secara kerja bakti namun

masyarakat

malah

menggunakan

tukang

bangunan

untuk

membangun penampungan air tersebut, kurang keikutsertaan langsung ataupun

partisipasi

masyarakat

kurang

terhadap

pembangunan

penampungan air terebut. Selain itu, pada proses penentuan penyimpanan atau letak dari penampungan tersebut masih dipengaruhi oleh faktor-faktor kedekatan warga dengan aktor yang terlibat sehigga penampungan airnya diletakkan disekitar rumahnya yang menyebabkan ketidak merataannya distribusi air tersebut kerumah-kerumah yang lain.

Bahkan ada kejadian pembangunan penampungannya sudah tahap di bor, ada masyarakat yang keukeuh pengen di deket rumahnya pembangunannya sampai bawa golok dan mengancam para petugas dan warga disekitar situ. Sehingga membuat warga yang awal akan dibangun disekitar rumahnya pun mengikhlaskan dan para petugaspun membangun penampungannya di dekat rumahnya. I2

Sumber daya manusia dalam pelaksana program ii adalah tentu orang-orang yang memang ditugaskan untuk melaksanakan tugas pelayanan Pamsimas di desa sasaran yang telah ditetapkan sebagai desa penerima Program Pamsimas tersebut. mengenai adanya keterlibatan aktor terlibat selama pembuatan atau pembangunan penampungan air minum dan air bersih Pamsimas ini tidak lepas dari masyarakat yang ingin penampungannya disimpan di wilayah rumahnya agar dapat menerima dan memanfaatkan fasilitas dengan mudah, tanpa melihat dan memperhitungkan masyarakat lain akan sampai atau akan dapat memanfaatkan juga atau tidak.

Masyarakatpun ada yang memanfaatkan kekerabatan, kekeluargaan dengan aktor terlibat untuk memperoleh atau mendapatkan ijin pembangunan penampungannya di wilayah tempat tinggal atau rumahnya tersebut. Kejadian ini benar terjadi di desa Tambakbaya yang penampungannya diletakkan di dekat atau di halaman keluarga kepala desa, yang menyabkan para warga yang akan menggunakan fasilitas merasa canggung. Dan hal tersebut tentu menimbulkan suatu permasalahan lagi karena jadi masyarakat tidak mendapatkan pelayanan air bersih secara merata, karena masyarakat menjadi canggung untuk meminta dan menikmati air tersebut dan akhirnya masyarakat kembali ke sungai untuk melakukan aktifitas keseharian mereka

B. Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Q

Bagaimanakah karakteristik lembaga dan penguasa dari Program Pamsimas ini?

I1

Koordinasi awal adalah dengan menyiapkan kader AMPL (Air Minum dan

I

Penyehatan

Lingkungan)

beserta

Pembentukan

KKM

(Kelompok

Keswadayaan Masyarakat) dilakukannya musyawarah di desa dengan pihak-pihak tersebut dengan instansi terkait dengan program ini. idealnya memang seperti ini, namun pada tahap tersebut puskesmas sebagai

komponen B tidak mendapatkan informasi atau koordinasi dari instansi lain untuk melakukan musyawarah, sehingga puskesmas memulai tugasnya ketahap pemicuan masyarakat untuk memberikan informasi dan wawasan mengenai kesehatan dan kebersihan lingkungan. Kemudian dilakukannya Revitalisasi Lembaga Pengelola Program dan Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang dilanjutkan dengan pengumpulanan dana iuran oleh masyarakat di desa untuk mencairkan dana untuk pelaksanaan kegiatan. Kemudian dilanjutkan dengan pembangunan penampungan dibawah pengawasan oleh Dinas Cipta Karya, setelah jadi maka operasi dan pemeliharaan juga dilakukannya evaluasi dan monitoring program tersebut tiap bulannya I5

Dukungan kelembagaan untuk program Pamsimas dilaksanakan oleh pemerintah pusat, kelembagaan tingkat provinsi, kelambgaan tingkat Kabupaten/Kota

dan

Kelembagaan

Tingkat

Masyarakat

dan

Unit

Pelaksanaan. Untuk tim pengelolaan tingkat pusat terdiri dari Tim Pengarah Koordinasi Program, Tim teknis Program dan Project Management Unit (PMU) Pusat. Adapun tingkat provinsi melibat institusi Tim Koordinasi Provinsi (TKP) tim pengelola tingkat Kabupaten/Kota dibentuk berdasarkan Sk Bupati/Walikota yang dikepalai oleh Bappeda dan anggotanya Dinas kesehatan, Dinas Cipta Karya dan dinas terkait lainnya. Untuk struktur kelembagaan masyarakat dan unit pelaksana di tingkat desa/kelurahan

berbeda dengan yang lainnya, unit utama di desa adalah Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LSM) dan satuan pelaksana kegiatan (Satlak).

C. Kepatuhan dan Daya Tangkap

Q

Bagaimanakah tingkat kepatuhan dan daya tangkap dari para pelaksana dan penerima dari Program Pamsimas ini?

I6

Peran dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Pusat dalam Program

I

Pamsimas ini seperti yang dilakukan oleh Bappenas adalah melakukaan koordinasi program secara menyeluruh dan terstruktur ketingkat ProvinsiKabupaten/Kota, kemudian Dirjen Cipta Karya yang mempuyai peran pelaksanaan infrastruktur ataupun pembangunan danitasi dan pelayanan air minum, Departemen Kesehatan dengan perannya pelaksana komponen pelayanan dan perbaikan perilaku sanitasi. Kemudian pada tahap Provinsi/Kab/Kota Tim koordinasinya masing-masing melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi kerjasama antar lembaga atau instansi, melakukan monitoring perkembangan hasil, evaluasi program secara efektif dan berkelanjutan.

I5

Kesadaran untuk melaksanakan tupoksinya masing-masing merupakan sebagai bukti kepatuhan dan adanya respon dari para pelaksana, dari pemerintahPusat sampai pemerintah daerah tentu memiliki peran dan tanggung jawabnya amsing-masing terkait dengan program Pamsimas ini. Dinas Kesehatan sendiri tentunya bersama Bappeda melakukan koordinasi dan memfasilitasi berbagai pihak terkait sera melakukan evaluasi dan monitoring terhadap hasil dari program tersebut. Untuk pelaksanannya Puskesmas setempat dan Dinas Cipta Karya beserta LSM yang melaksanakan pembangunan di sektor lapangan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Pribadi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Nama Tempat Tanggal Lahir Jenis Kelamin Golongan Darah Agama Bangsa Status Perkawinan Alamat

: Rachmawati Dwi Maharani : Lebak, 22 November 1991 : Perempuan :A : Islam : Indonesia : Belum Kawin : Jln. Kh Syam’un No 44 RT/RW 05/04 Kelurahan Muara Ciujung Barat. Kecamatan Rangkasbitung- Banten

Riwayat Pendidikan 1. TK Bhayangkari Angkatan tahun 1998 2. SDN Kejaksaan Rangkasbitung Angkatan 2004 3. SMPN 4 Rangkasbitung Angkatan 2007 4. SMAN 3 Rangkasbitung Angkatan 2010 5. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Angkatan 2010 s/d Sekarang

PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN PROGRAM PAMSIMAS

2’/4+/’4 $"#%

KATA SAMBUTAN Pasal 5 Undang-Undang No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif. Tujuan Pembangunan Millennium Indonesia menetapkan bahwa pada tahun 2015, Indonesia menyediakan akses air minum yang layak bagi 68.87% penduduk dan akses sanitasi layak bagi 62.41% penduduk. Untuk kebutuhan air minum, secara nasional sampai dengan tahun 2011 Indonesia baru mampu menyediakan akses yang layak bagi 55.04% dari total penduduk Indonesia, sedangkan untuk kebutuhan sanitasi dasar, Indonesia baru mampu menyediakan akses sanitasi layak bagi 55.53% dari total penduduk Indonesia. Di antara masyarakat yang belum terlayani, masyarakat berpenghasilan rendah di perdesaan dan pinggiran kota termasuk kelompok yang rentan mengakses air minum dan sanitasi yang layak tersebut. Pelaksanaan Program Pamsimas Tahun 2008-2012 telah berhasil meningkatkan jumlah warga miskin perdesaan dan pinggiran kota yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi, serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini telah meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah dan Pemerintah dalam menyediakan dan meningkatkan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi. Program Pamsimas II, Tahun 2013-2016 merupakan kelanjutan program Pamsimas 2008-2012 sebagai instrument pelaksanaan dua agenda nasional untuk meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, yaitu (1) Air Bersih untuk Rakyat, dan (2) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah warga masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perdesaan dan peri-urban yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi, meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target Milennium Development Goals (sektor air minum dan sanitasi) melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat. Program Pamsimas II dilaksanakan untuk menunjang pengembangan permukiman yang berkelanjutan pada 219 kabupaten/kota yang tersebar di 32 provinsi. Buku Pedoman maupun Petunjuk Pelaksanaan Program Pamsimas yang cukup lengkap ini diharapkan membantu penyelenggaraan program agar lebihefektif, baik di tingkat Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, sehingga pada akhir 2016 tujuan Program Pamsimas dapat dicapai.

Jakarta,

Mei 2013

Direktur Jenderal Cipta Karya,

Ir. Imam S. Ernawi, MCM, M.Sc NIP 110025718

2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

i

2’/4+/’4 $"#% KATA PENGANTAR ( Air sebagai kebutuhan utama kehidupan, seharusnya dapat terpenuhi secara kuantitas, kualitas, terjangkau, dan kontinu. Namun masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan air bersih yang layak, terutama masyarakat berpenghasilan rendah di perdesaan dan pinggiran kota. Program Pamsimas adalah salah satu program andalan Pemerintah di dalam penyediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat perdesaan dan pinggiran kota melalui pendekatan berbasis masyarakat. Sejak 2008 Pamsimas dilaksanakan, dampaknya positif bagi masyarakat desa yang tersebar di sekitar 6800 desa/kelurahan.Sebagai program stimulan dengan pendekatan berbasis masyarakat, program Pamsimas menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan sekaligus sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan.Untuk membantu penyelenggaraan program agar dapat berjalan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan pedoman dan petunjuk teknis. Buku Pedoman ini telah disempurnakan sesuai dengan konsep dan pendekatan pelaksanaan Program Pamsimas II. Buku Pedoman Pelaksanaan Program Pamsimas di Tingkat Masyarakat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari buku pedoman dan buku petunjuk teknis Program Pamsimas lainnya, yaitu: 1) Petunjuk Teknis Pemilihan Desa 2) Petunjuk Teknis Perencanaan Kegiatan di Tingkat Masyarakat 3) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan di Tingkat Masyarakat 4) Petunjuk Teknis Pengoperasian dan Pemeliharaan 5) Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan 6) Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan 7) Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat 8) Petunjuk Teknis Pengamanan Lingkungan dan Sosial 9) Petunjuk Teknis Penguatan Keberlanjutan 10) Petunjuk Teknis Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan 11) Petunjuk Teknis Hibak Insentif Kabupaten/Kota 12) Petunjuk Teknis Hibah Insentif Desa Manfaat dari buku-buku ini antara lain: · Memberikan panduan kerja pengendalian mutu pelaksanaan pendampingan masyarakat; · Memberikan panduan bagi peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pembinaan, fasilitasi, dan pengelolaan penyediaan air minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat; · Memberikan panduan bagi pengelol program dalam memberi pendampingan kepada masyarakat dalam perencaaan, pelaksanaan, dan pengelolaan kegiatan pasca konstruksi; · Memberikan arahan bagi para pengelola program dalam mengendalikan pencapaian target masing-masing komponen program; · Memberikan panduan bagi pemantauan dan evaluasi pendampingan masyarakat dalam penyusunan semua laporan pertanggungjawaban; · Memberikan panduan bagi Pemerintah Daerah dalam kegiatan pengarusutamaan dan pengadopsian pendekatan berbasis masyarakat dalam kebijakan pembangunan air minum dan sanitasi perdesaan;

2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

ii

2’/4+/’4 $"#% Dengan demikian diharapkan seluruh komponen program Pamsimas dapat berjalan dengan baik, masyarakat dapat menikmati air bersih dan sanitasi yang layak sepanjang masa dalam pengelolaan yang berkelanjutan.

Jakarta, Mei 2013 Direktur Pengembangan Air Minum

Ir. Danny Sutjiono 110021833

2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

iii

2’/4+/’4 $"#%

DAFTAR ISI

BAB 1. PENDAHULUAN .......................................................................................... 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Latar Belakang.............................................................................................. 1 Mengapa Diperlukan Pedoman ..................................................................... 2 Siapa Pengguna Buku Pedoman .................................................................. 2 Sistematika Buku Pedoman .......................................................................... 3 Buku-Buku Panduan Pamsimas.................................................................... 5 Client Connection Website ............................................................................ 6

BAB 2. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN PENDEKATAN ............................. 7 2.1 2.2

2.3

2.4 2.5 2.6

Tujuan........................................................................................................... 7 Sasaran ........................................................................................................ 7 2.2.1 Sasaran Program .............................................................................. 7 2.2.2 Sasaran Lokasi.................................................................................. 8 Strategi, Pendekatan Dan Prinsip ................................................................. 9 2.3.1 Strategi .............................................................................................. 9 2.3.2 Pendekatan ..................................................................................... 10 2.3.3 Prinsip ............................................................................................. 10 Kondisi Yang Diarahkan ............................................................................. 11 Tantangan .................................................................................................. 11 Langkah Langkah Yang Perlu Dilakukan Untuk Menjawab Tantangan ....... 12

BAB 3. KOMPONEN PROGRAM ........................................................................... 17 3.1

3.2

Komponen 1: Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan Daerah ................................................................................. 17 3.1.1 Pelaksanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat (CommunityDriven Development) .................................................................................. 17 3.1.2 Pengembangan Mekanisme dan Kapasitas Kelembagaan Provinsi, Kabupaten/kota dan Kecamatan untuk Kualitas Manajemen Program ........................................................................................................ 19 3.1.3 Pengembangan Mekanisme dan Kapasitas Kelembagaan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan untuk Pengarusutamaan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi dengan Pendekatan Berbasis Masyarakat ...................................................................................... 20 Komponen 2: Peningkatan Perilaku dan Layanan Hidup Bersih dan Sehat Melalui STBM ............................................................................................. 22 3.2.1 Peningkatan Kebutuhan dan Permintaan Sanitasi ........................... 22 3.2.2 Program Pemasaran Hygiene dan Sanitasi ..................................... 23 3.2.3 Program Hygiene dan Sanitasi Sekolah .......................................... 24 3.2.4 Penciptaan dan Penguatan Lingkungan Pendukung Program Hygiene dan Sanitasi..................................................................................... 24

2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

iv

2’/4+/’4 $"#% 3.3

3.4 3.5

Komponen 3: Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi ......................... 28 3.3.1 Penggunaan Dana Bantuan ............................................................ 30 3.3.2 Bantuan Perencanaan dan Dukungan Teknik.................................. 31 Komponen 4: Insentif Desa/Kelurahan dan Kabupaten/Kota....................... 31 Komponen 5: Dukungan Manajemen pelaksanaan Proyek ......................... 31 3.5.1 Central Management Advisory Consultants (CMAC) ....................... 32 3.5.2 Regional Oversight Management Services (ROMS) ........................ 32 3.5.3 Penilai Proyek Independen .............................................................. 32

BAB 4. PENGELOLAAN PROGRAM .................................................................... 33 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7

Dukungan Penyediaan Jenis-Jenis Bantuan/Layanan ................................ 33 Kegiatan Pokok Penyelenggaraan Program Pamsimas .............................. 35 Dukungan Kelembagaan............................................................................. 35 Pengadaan Barang/Jasa............................................................................. 38 Sistem Pengelolaan Keuangan ................................................................... 38 Rencana Tindak ANTI Korupsi.................................................................... 39 Pengamanan/Safeguard ............................................................................. 40 4.7.1 Lingkup Kerangka Kerja Safeguard ................................................. 40 4.7.2 Perlindungan Daerah Tangkapan Air (P-DTA) ................................. 40 4.8 Operasional Dan Pemeliharaan .................................................................. 41 4.9 Pemantauan ............................................................................................... 41 4.9.1 Jenis Kegiatan Pemantauan dalam Pamsimas ................................ 42 4.9.2 Instrumen Pemantauan Program Pamsimas ................................... 43 4.9.3 Pemantauan Indikator Capaian Program Pamsimas....................... 44 4.10 Evaluasi Program Pamsimas ...................................................................... 47 4.11 Pelaporan ................................................................................................... 47

BAB 5. PENDANAAN PROGRAM ......................................................................... 48 5.1

5.2

5.3 5.4 5.5

Sumber Dana.............................................................................................. 48 5.1.1 Dana PHLN Bank Dunia .................................................................. 48 5.1.2 Dana Rupiah Murni.......................................................................... 48 5.1.3 Kategori Pembiayaan PHLN Bank Dunia......................................... 50 Penanganan Pengelolaan Keuangan.......................................................... 50 5.2.1 Penganggaran ................................................................................. 51 5.2.2 Pembukuan dan Akuntansi .............................................................. 51 5.2.3 Pelaporan ........................................................................................ 52 Arus Dana Dan Pengaturan Pencairan Dana .............................................. 53 Mekanisme Penyaluran Dana Pamsimas Di Tingkat Masyarakat................ 53 Audit ........................................................................................................... 54 5.5.1 Internal Audit ................................................................................... 54 5.5.2 External Audit .................................................................................. 55

2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

v

2’/4+/’4 $"#%

LAMPIRAN Lampiran 1. Tata Cara Seleksi Kabupaten/Kota Dan Desa Sasaran ....................... 56 Lampiran 2. Pengelola Dan Pelaksana Program Pamsimas .................................... 60 Lampiran 3. Rencana Tindak Anti Korupsi ............................................................... 86 Lampiran 4. Rencana Tindak Kesetaraan Gender ................................................... 98 Lampiran 5. Rencana Tindak Konvensi Hak Penyandang Disabilitas .................... 101 Lampiran 6. Daftar Sumber Air Minum Dan Sarana Sanitasi Yang Layak (Improved) .......................................................................................... 103

2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

vi

2’/4+/’4 $"#%

DAFTAR TABEL Hal Tabel 4.1. Penerapan Jenis Bantuan pada Komponen Program.......................................... 34 Tabel 4.2. Peran dan Indikator Kinerja Capaian Pamsimas ................................................ 36 Tabel 4.3. Pemantauan Indikator Capaian Kunci Program Pamsimas ................................. 45

DAFTAR GAMBAR Hal Gambar 1-1. Struktur Pedoman Program Pamsimas ............................................................. 4 Gambar 4-1. Struktur Organisasi Pengelola dan Pelaksana Program Pamsimas ................ 36 Gambar 5-1. Mekanisme Penyaluran Dana Pamsimas Tingkat Masyarakat ........................ 54

2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

vii

2’/4+/’4 $"#%

DAFTAR SINGKATAN ACAP

:

Anti Coruption Action Plan

Air Minum

:

Air yang siap diminum dengan melalui pengolahan (mengacu kepada peraturan yang berlaku)

APBD

:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBN

:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

BABS

:

Buang Air Besar Sembarangan

Bappeda

:

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Bappenas

:

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BI

:

Bank Indonesia

BLM

:

Bantuan Langsung Masyarakat

BOP

:

Biaya Operasional Program

BPD

:

Badan Permusyawaratan Desa

BPKP

:

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

CD

:

Community Development

CDD

:

Community Driven Development

CLTS

:

Community Led Total Sanitation

CMAC

:

Central Management Advisory Consultant

CPIU

:

Central Project Implementaion Unit

CPMU

:

Central Project Mangement Unit

CTPS DED/RRK

: :

Cuci Tangan Pakai Sabun Detailed Engineering Design / Rancangan Rinci Kegiatan

Kem. PU

:

Kementerian Pekerjaan Umum

Kemendagri

:

Kementerian Dalam Negri

Kemenkes

:

Kementerian Kesehatan

Kemenkeu

:

Kementerian Keuangan

DIPA

:

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

DitPAM

:

Direktorat Pengembangan Air Minum

DJCK

:

Direktorat Jenderal Cipta Karya

DJPb Depkeu

:

Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

DPPHLN Depkeu :

Direktorat Keuangan

Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Kementerian

DPRD DRA

: :

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Demand Responsive Approach

FA

:

Financing Agreement

Fasilitator FGD/DKT

: :

Tenaga Pendamping Program Pamsimas di masyarakat Focused Group Discussion / Diskusi Kelompok Terarah

FMR

:

Financial Management Report

GA

:

Grant Agreement

GoI

:

Government of Indonesia

HU

:

Hidran Umum

IDA

:

International Development Association

IMIS

:

Integrated Management Information System

2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

viii

2’/4+/’4 $"#%

IFR

:

Interim Financial Report

IMAS

:

Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi

Initial Deposit

:

Dana Awal

KPPN

:

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

KKM

:

Kelompok Keswadayaan Masyarakat, merupakan nama generik yang dahulu dinamakan LKM/BKM

LSM MDGs

: :

Lembaga Swadaya Masyarakat Millennium Development Goals

MPA

:

Methodology for Participatory Assessment

MIS

:

Management Indormation System

NGO

:

Non Goverment Organization

NOL

:

No Objection Letter

NPPHLN

:

Nota/Naskah Perjanjian Pinjaman / Hibah Luar Negeri

ODF

:

Open Defecation Free

OMS P2KP/UPP

: :

Organisasi Masyarakat Setempat Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan / Urban Poverty Project

PA/KPA PAD

: :

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Project Appraisal Document

Pamsimas

:

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

P-DTA

:

Perlindungan Daerah Tangkapan Air

PDAM

:

Perusahaan Daerah Air Minum

PHAST

:

Participatory Higiene and Sanitation Transformation

PHLN

:

Pinjaman / Hibah Luar Negeri

PMS

:

Provincial Management Services

PMD

:

Pemberdayaan Masyarakat Desa

PMM

:

Project Management Manual

Pokja AMPL

:

POM

:

Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, merupakan nama generic untuk seluruh kelompok kerja yang fokus pada penanganan isu air minum dan sanitasi Project Operational Manual

PPK

:

Pejabat Pembuat Komitmen

PPM

:

Penanganan Pengaduan Masyarakat

PPN PRA

: :

Pajak Pertambahan Nilai Participatory Rural Appraisal

PT/KU

:

Public Tap / Kran Umum

RAB

:

Rencana Anggaran Biaya

Renstra RFP

: :

Rencana Strategis Request for Proposal

RISPAM

:

Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum

RKA-KL

:

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga

RKA-SKPD

:

Rencana Kerja dan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKM/CAP

:

Rencana Kerja Masyarakat / Community Action Plan

RPIJM

:

Rencana Program Investasi Jangka Menengah

RPJM

:

Rencana Pembangunan Jangka Menengah

2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

ix

2’/4+/’4 $"#%

SA

:

Special Account (Rekening Khusus)

Sanitasi

:

Usaha pencegahan penyakit dengan mengendalikan faktor lingkungan, terutama lingkungan fisik, biologis dan sosial.

Satker

:

Satuan kerja

SBS

:

Stop Buang Air Besar Sembarangan

SE-DJP KemenKeu

: Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

SIM

:

Sistem Informasi Manajemen

SKPD

:

Satuan Kerja Perangkat Daerah

SOP/POB

:

Standard Operational Procedures / Prosedur Operasional Baku

SP2D

:

Surat Perintah Pencairan Dana

SP3K

:

Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan

SPK

:

Surat Perintah Kerja

SPKMK

:

Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Kegiatan

SPM

:

Surat Perintah Membayar

SPPB

:

Surat Perjanjian Pemberian Bantuan

Tim Interdept

:

Tim Pengarah dan Kelompok Kerja Antar Kementerian Terkait di Tingkat Nasional

TNA

:

Training Need Assessment

TOR/KAK

:

Terms of Reference / Kerangka Acuan Kerja

TPK TSSM/SToPS

: :

Tim Pelaksana Kegiatan Total Sanitation & Sanitation Marketing / Sanitasi Total dan Pemasaran Sanitasi

Tupoksi WB

: :

Tugas Pokok dan Fungsi World Bank

VIM

:

Village Implementation Manual

WSLIC-2

:

Second Water Supply and Sanitation for Low Income Community

WSLIC-3

: Third Water Supply and Sanitation for Low Income Community/Pamsimas

INFORMASI PENTING Semua kegiatan dan proses yang dilakukan dalam program PAMSIMAS harus mengikuti prinsip dan pendekatan yang telah ditetapkan dalam Pedoman dan Petunjuk Teknis. Segala bentuk penyesuaian atau perbedaan penerapan dari Pedoman dan Petunjuk Teknis harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari CPMU setelah dievaluasi oleh DPMU dan PPMU. Proses persetujuan dilakukan secara online melalui website Pamsimas (www.pamsimas.org). Segala bentuk penyimpangan terhadap Pedoman dan Petunjuk Teknis, serta prinsip, pendekatan dan nilai-nilai yang diterapkan dapat mengakibatkan penghentian sementara atau pembatalan terhadap kegiatan maupun keseluruhan program Pamsimas di lokasi dan/atau kabupaten/kota terkait.

2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

x

2’/4+/’4 $"#%

BAB 1. PENDAHULUAN 1.1

LATAR BELAKANG Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk mencapai target Millennium Development Goals sektor Air Minum dan Sanitasi (WSS-MDG), yaitu menurunkan separuh dari proporsi penduduk yang belum mempunyai akses air minum dan sanitasi dasar pada Tahun 2015. Sejalan dengan itu, Pemerintah Indonesia melaksanakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), yaitu salah satu program nasional (Pemerintah dan Pemerintah Daerah) untuk meningkatkan akses penduduk perdesaan dan peri urban terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat. Program Pamsimas dimulai pada Tahun 2008, dimana sampai dengan Tahun 2012 telah berhasil meningkatkan jumlah warga miskin perdesaan dan pinggiran kota yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi, serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat di sekitar 6800 desa/kelurahan yang tersebar di 110 kabupaten/kota. Untuk terus meningkatkan akses penduduk perdesaan dan pinggiran kota terhadap fasilitas air minum dan sanitasi dalam rangka pencapaian target MDGs, Program Pamsimas dilanjutkan pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016. Program Pamsimas II (WSLIC-3 AF) dilaksanakan untuk mendukung dua agenda nasional untuk meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, yaitu (1) Air Bersih untuk Rakyat, dan (2) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Sebagai pelayanan publik yang mendasar, berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pelayanan air minum dan sanitasi telah menjadi urusan wajib pemerintah daerah, dimana penyelenggaraan urusan wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan Pemerintah. Untuk mendukung kapasitas Pemerintah Daerah dalam menyediakan layanan air minum dan sanitasi yang memenuhi SPM tersebut, Program Pamsimas berperan dalam menyediakan dukungan finansial baik untuk investasi fisik dalam bentuk sarana dan prasarana, maupun investasi non fisik dalam bentuk manajemen, dukungan teknis, dan pengembangan kapasitas. Program Pamsimas II dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat melalui pelibatan masyarakat (perempuan dan laki-laki, kaya dan miskin, dan lain-lain.) dan pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat (demand responsive

2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

1

2’/4+/’4 $"#% approach)1. Kedua pendekatan tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan prakarsa, inisiatif, dan partisipasi aktif masyarakat dalam memutuskan, merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengoperasikan dan memelihara sarana yang telah dibangun, serta melanjutkan kegiatan peningkatan derajat kesehatan di masyarakat termasuk di lingkungan sekolah. Ruang lingkup program Pamsimas II mencakup 5 (lima) komponen program: 1) Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan daerah; 2) Peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi; 3) Penyediaan sarana air minum dan sanitasi umum; 4) Insentif desa/kelurahan dan kabupaten/kota; dan 5) Dukungan manajemen pelaksanaan program.

1.2

MENGAPA DIPERLUKAN PEDOMAN Program Pamsimas adalah program yang bersifat nasional dan melibatkan berbagai unsur dan pihak dengan para pelaku yang berbeda baik dari kedudukan dan pengetahuansehingga memerlukan pedoman yang mengatur pelaksanaannya. Sekurang-kurangnya ada 4 (empat) hal yang dibutuhkan dari pedoman agar tercapai hal-hal sebagai berikut: a) Ada kesamaan pandang antara pelaku Pamsimas di berbagai tataran mengenai apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan apa yang harus dicapai oleh program. b) Ada tuntunan bagi para pelaku Pamsimas dalam melaksanakan kegiatan Pamsimas di desa/kelurahan. c) Ada standar baku mutu untuk pencapaian hasil kerja Pamsimas di desa/kelurahan sehingga memudahkan untuk dilakukan evaluasi secara nasional untuk menentukan apakah program berhasil atau tidak. d) Memudahkan replikasi atau adopsi oleh para pelaku yang berbeda.

1.3

SIAPA PENGGUNA BUKU PEDOMAN Secara umum Pedoman ini diperuntukkan bagi para pelaku pelaksana/pengelola Pamsimas di Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten, Anggota Legislatif, Fasilitator Masyarakat, Kader Masyarakat dan Badan Pengelola. Secara rinci pengguna pedoman dan manfaat masing-masing dapat dilihat pada Tabel 1.1.

1

Pendekatan Tanggap Kebutuhan (Demand Responsive Approach) adalah pendekatan yang menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai faktor yang menentukan dalam pengambilan keputusan termasuk di dalamnya pendanaan. Karakteristik utama pendekatan ini adalah (i) tersedianya pilihan yang terinformasikan; (ii) pemerintah berperan sebagai fasilitator; (iii) terbukanya akses seluas-luasnya bagi partisipasi dari seluruh pihak yang berkepentingan; (iv) aliran informasi yang memadai bagi masyarakat. 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

2

2’/4+/’4 $"#%

Tabel 1.1. Pengguna dan Manfaat Pedoman Pengguna Pengelola Program (Pimpinan dan Staf)

Konsultan Pelaksana

Pemerintah Pusat

Pemerintah Daerah (Provinsi, Kota/Kabupaten, Desa)

Anggota Legislatif

1.4

Manfaat · Memahami secara menyeluruh program Pamsimas · Merencanakan pelaksanaan program · Mengendalikan program termasuk penilaian kinerja pelaksanaan program · Panduan kerja pengendalian mutu pelaksanaan program · Menyusun strategi dan rencana kerja pelaksanaan program · Memantau dan evaluasi kemajuan program · Acuan untuk melakukan perbaikan dan/atau perubahan Buku Pedoman · Memahami secara menyeluruh program Pamsimas · Masukan kebijakan dalam rangka integrasi dan koordinasi serta mengembangkan kebijakan penanggulangan kemiskinan pada umumnya dan khususnya pengembangan layanan air minum dan sanitasi berkelanjutan · Memahami secara menyeluruh program Pamsimas · Menciptakan kesinambungan program · Membangun jaringan kerjasama di tingkat pelaksanaan · Acuan untuk replikasi dan adopsi program Pamsimas · Memahami secara menyeluruh program Pamsimas · Acuan pengembangan kebijakan

SISTEMATIKA BUKU PEDOMAN Secara umum Pedoman Pamsimas mengacu kepada Pedoman Nasional PNPM Mandiri yang merupakan induk dari berbagai buku pedoman PNPM, dimana Pamsimas adalah bagian dari program PNPM Pendukung. Program Pamsimas memiliki dua buku Pedoman Pelaksanaan, yaitu: a) Pedoman Pengelolaan Program, yang terutama diperuntukkan bagi pelaku dan pengelola Pamsimas di tingkat pemerintah b) Pedoman Pelaksanaan Pamsimas di Tingkat Masyarakat, yang terutama diperuntukkan bagi pelaku dan pelaksana Pamsimas di tingkat masyarakat. Kedua Pedoman tersebut bersifat umum yang menjelaskan ketentuan dan garis besar dari tata cara pelaksanaan dan pengelolaan program. Penjelasan lebih lanjut dari kedua Pedoman tersebut diuraikan dalam Petunjuk Teknis (Juknis) dan jika diperlukan dalam Pedoman Operasional Baku (POB). Secara rinci susunan buku pedoman terkait dengan pelaksanaan Pamsimas dapat dilihat di Gambar 1.1.

2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

3

2’/4+/’4 $"#%

Gambar 1-1. Struktur Pedoman Program Pamsimas Dokumen Apraisal Proyek (PAD)

Pedoman Umum Pengelolaan Pamsimas II

PAMSIMAS I

Pedoman Pelaksanaan Tingkat Masyarakat

PETUNJUK TEKNIS 1. Pemilihan Desa 2. Perencanaan Kegiatan Tingkat Masyarakat 3. Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Masyarakat 4. Pengoperasian dan Pemeliharaan

1.Petunjuk TeknisHID 2. Petunjuk Teknis HIK

5. Pengelolaan Keuangan 6. Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Masyarakat 7. Pengamanan Lingkungan dan Sosial 8. Penguatan Keberlanjutan 9. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Katalog Informasi

1. Kumpulan Format 2. Prosedur Operasional Baku(POB)

2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

4

2’/4+/’4 $"#% 1.5

BUKU-BUKU PANDUAN PAMSIMAS Program Pamsimas adalah program bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai dengan desa/kelurahan dan komunitas. Dengan demikian, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program Pamsimas diperlukan kesamaan persepsi dan kapasitas yang memadai dari berbagai pemangku kepentingan. Salah satu upaya tersebut dilakukan dengan menyusun berbagai buku panduan Pamsimas, baik uraian secara umum maupun uraian detail teknis operasional yang menjadi acuan/rujukan. Program Pamsimas menyediakan dua pedoman umum, yaitu: 1. Pedoman Pengelolaan Program Pamsimas (Project Management Manual/PMM) yang memuat konsep, tujuan dan sasaran program, strategi dan pendekatan, komponen program, pengelolaan serta pendanaan program. 2. Pedoman Pelaksanaan Pamsimas Tingkat Masyarakat (Village Implementation Manual /VIM) yang memuat tujuan, ketentuan, dan siklus kegiatan Pamsimas di tingkat masyarakat. Untuk mendukung kedua pedoman umum tersebut, terdapat beberapa buku Petunjuk Teknis, Katalog Informasi Pilihan, dan Gambar Tipikal yang menjelaskan lebih detail mengenai aspek-aspek khusus bagi para pelaku atau pihak tertentu maupun stakeholder terkait, yaitu sebagai berikut: 1)

Buku Petunjuk Teknis Pemilihan Desa

2)

Buku Petunjuk Teknis Perencanaan Kegiatan Tingkat Masyarakat

3)

Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Masyarakat

4)

Buku Petunjuk Teknis Pengoperasian dan Pemeliharaan

5)

Buku Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan

6)

Buku Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Masyarakat

7)

Buku Petunjuk Teknis Pengamanan Lingkungan dan Sosial

8)

Buku Petunjuk Teknis Penguatan Keberlanjutan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat

9)

Buku Petunjuk Teknis Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

10) Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Hibah Insentif Desa/Kelurahan 11) Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Hibah Insentif Kabupaten/Kota Untuk rujukan lebih lanjut terhadap petunjuk teknis diatas, disediakan katalog informasi yang terdiri dari: 1.

Buku Kumpulan Format

2.

Buku Gambar Tipikal Standar Sarana Air Minum dan Sanitasi Program Pamsimas

2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

5

2’/4+/’4 $"#% 3.

Katalog Informasi Pilihan Sarana Air Minum Program Pamsimas

4.

Katalog Informasi Pilihan Sarana Sanitasi Program Pamsimas

Selain rujukan diatas, terdapat Buku Prosedur Operasional Baku lainnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

1.6

CLIENT CONNECTION WEBSITE Client Connection Website adalah website yang dibuat oleh Bank Dunia yang dapat digunakan oleh pemerintah, proyek/satuan kerja untuk memantau informasi terkini mengenai dana pinjaman yang telah ditarik (disbursement of funds) dan pengadaan untuk proyek Bank Dunia. Informasi yang dapat diakses di website ini antara lain: 1)

Status pinjaman/hibah berupa loan, credit, grant, dan trust funds

2)

Detail atas penarikan dana (disbursement) dan biaya pinjaman (loan charges dan debt services)

3)

Dokumen-dokumen Perjanjian dan Proyek

4)

Detail atas transaksi pengadaan (procurement)

5)

Dokumen aplikasi penarikan dana

6)

Petunjuk bagi penerima dana (borrower) dan proyek

Hal yang dapat dimonitor meliputi: 1)

Status aplikasi penarikan dana

2)

Status kategori pengeluaran

3)

Status kontrak yang harus direview sebelumnya (contracts subject to prior review)

4)

Rangkuman penarikan dana bulanan (monthly disbursement summary)

5)

Peringatan (alerts) dalam hal: a. Tanggal penutupan RK (closing dates) b. Tanggal limit penerimaan aplikasi penarikan dana (disbursement deadline dates) c. Penarikan dana yang ditahan (suspension disbursement) d. Jumlah penarikan yang melebihi dana yang ada dalam RK e. Informasi tentang pinjaman (debt service information).

2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

6

2’/4+/’4 $"#%

BAB 2. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN PENDEKATAN 2.1

TUJUAN Program Pamsimas bertujuan untuk meningkatkan jumlah warga masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan peri-urban2 yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target MDGs (sektor air minum dan sanitasi) melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat.

2.2

SASARAN

2.2.1

Sasaran Program Tujuan program Pamsimas tersebut diatas akan tercapai bila sasaran program tersebut dibawah ini, sebagaimana diuraikan dalam indikator kinerja kunci (Key Performance Indicator) Pamsimas, tercapai: a. Terdapat tambahan 5,6 juta penduduk yang dapat mengakses sarana air minum aman3 dan berkelanjutan; b. Terdapat tambahan 4 juta penduduk yang dapat mengakses sarana sanitasi yang layak dan berkelanjutan; c. Minimal 50% masyarakat dusun (lokasi Program) menerapkan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS); d. Minimal 60% masyarakat mengadopsi program Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS); e. Minimal 80% Pemerintah kabupaten/kota memiliki dokumen perencanaan daerah bidang air minum dan sanitasi untuk mendukung adopsi dan pengarusutamaan

2

Pinggiran kota yang dapat menjadi lokasi Program Pamsimas II adalah dengan karakteristik: (1) terletak di perbatasan atau pinggiran wilayah kota, (2) cakupan penduduk dengan akses terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak masih rendah, dan (3) tidak terdapat layanan jaringan PDAM atau PDAL

Kriteria air minum dan sanitasi yang layak mengikuti definisi dari program pemantauan bersama WHO-UNICEF untuk pencapaian target MDGs.. 3

2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

7

2’/4+/’4 $"#% Pendekatan Pamsimas dan pencapaian target pembangunan air minum dan sanitasi daerah; f.

Minimal 80% Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dari APBD untuk pemeliharaan sarana air minum dan sanitasi yang telah dibangun serta perluasan program air minum dan sanitasi untuk mencapai MDGs. Penjelasan lebih detail mengenai tujuan, sasaran dan indikator capaian dapat dilihat pada Tabel 4.2 tentang Indikator Capaian Kunci Program Pamsimas

2.2.2

Sasaran Lokasi Program Pamsimas diutamakan bagi kabupaten/kota yang memiliki cakupan pelayanan air minum aman perdesaan di bawah rata-rata nasional. Pemilihan kabupaten/kota sasaran dilakukan oleh Pemerintah Nasional sedangkan pemilihan desa sasaran dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.Desa sasaran Pamsimas sedikitnya 5000 desa pada 219 kabupaten/kota di 32 provinsi. Secara umum, kriteria desa sasaran Pamsimas terdiri dari: 1) Belum pernah mendapatkan program Pamsimas; 2) Cakupan akses air minum aman masih rendah; yaitu di bawah 68.87%; 3) Cakupan akses sanitasi aman masih rendah; yaitu di bawah 62.41%; 4) Prevalensi penyakit diare (atau penyakit yang ditularkan melalui air dan lingkungan) tergolong tinggi berdasarkan data Puskesmas; 5) Memenuhi biaya per penerima manfaat yang efektif dan efisien4; 6) Adanya pernyataan kesanggupan masyarakat untuk: a. Menyediakan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) bidang AMPL (selanjutnya disebut dengan Kader AMPL) minimal 3 orang; b. Menyediakan kontribusi sebesar minimal 20% dari kebutuhan biaya RKM, yang terdiri dari 4 % in cash dan 16 % in kind c. Menghilangkan kebiasaan BABS.

Penjelasan lebih detail mengenai kriteria dan proses seleksi kabupaten dan desa dapat dilihat pada Lampiran 1

4

Secara nasional, biaya per penerima manfaat adalah Rp 340 ribu/jiwa. 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

8

2’/4+/’4 $"#% 2.3

STRATEGI, PENDEKATAN DAN PRINSIP

2.3.1

Strategi Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diatas maka diterapkan strategi sebagai berikut : ·

Melalui pembangunan sistem air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, membangun masyarakat hidup bersih dan sehat

·

Mengarusutamakan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat dalam pembangunan sistem air minum dan sanitasi

·

Melalui sharing program APBN dan APBD; dimana dana APBN membiayai BLM untuk sejumlah 80% dari kebutuhan pendanaan desa sasaran, dan APBD wajib membiayai BLM minimal 20% kebutuhan pendanaan desa sasaran.

·

Penerapan tiga pilihan pembangunan SPAM pada desa sasaran, sebagai berikut: o

optimalisasi yaitu kegiatan pemulihan SPAM yang tidak/ berfungsi sebagian untuk menambah jumlah penerima manfaat.

o

pengembangan yaitu kegiatan peningkatan kapasitas SPAM pada desa /kelurahan yang telah memiliki SPAM dengan tingkat keberfungsian yang baik untuk menambah jumlah penerima manfaat.

o

perluasan yaitu kegiatan pembangunan SPAM baru pada desa yang belum memiliki SPAM.

·

Penerapan pagu BLM pada tingkat kabupaten/kota; pagu BLM diterapkan di tingkat kabupaten/kota dengan jumlah sesuai dengan usulan target tambahan penerima manfaat program lingkup kabupaten/kota. Alokasi BLM pada setiap desa sasaran Pamsimas II selanjutnya diputuskan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil evaluasi RKM desa/kelurahan.

·

Penerapan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); pendekatan STBM diterapkan pada skala kabupaten/kota dengan pelibatan aktif dan intensif para Sanitarian, Promkes, Puskesmas, bidan desa, kader kesehatan, dan Fasilitator STBM di tingkat kabupaten/kota.

·

Penguatan kelembagaan; penguatan kelembagaan di tingkat kabupaten/kota dilakukan sebagai bagian dari fungsi Panitia Kemitraan pada Pokja AMPL dan Asosiasi Pengelola SPAM perdesaan. Kedua lembaga/organisasi ini akan tetap terus berperan dalam membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan air minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat, memastikan keberlanjutan program, dan menfasilitasi kemitraan pembangunan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.

·

Penguatan peran Kader AMPL di perdesaan untuk mampu berperan aktif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pasca konstruksi di tingkat masyarakat sampai dengan tahap pemutakhiran informasi/data pengelolaan air minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat serta prioritisasi program air 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

9

2’/4+/’4 $"#% minum dan sanitasi perdesaan pada Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, dan forum pembangunan lainnya. 2.3.2

Pendekatan Seluruh pelaksanaan dan pengelolaan program Pamsimas ini menganut pendekatan sebagai berikut :

2.3.3

·

Kolaborasi antar kementerian dan lembaga berbasis TUPOKSI, artinya program Pamsimas merupakan program bersama antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan dan Bappenas berdasarkan tupoksi masing-masing

·

Berbasis Masyarakat; artinya program Pamsimas menempatkan masyarakat sebagai pengambil keputusan utama dan penanggung jawab kegiatan dan pengelolaan sarana air minum dan sanitasi.

·

Berbasis Nilai; artinya program Pamsimas diselenggarakan dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur terutama kejujuran, dapat dipercaya, tanpa pamrih, dan saling bantu/gotong royong

Prinsip Prinsip yang diterapkan dalam program Pamsimas adalah sebagai berikut: 1. Berbasis Masyarakat; artinya program Pamsimas menempatkan masyarakat sebagai pengambil keputusan utama dan penanggung jawab kegiatan dan pengelolaan sarana air minum dan sanitasi. 2. Tanggap Kebutuhan; artinya program Pamsimas diberikan kepada lokasi yang membutuhkan dan bersedia memelihara serta mengelola sistem terbangun. Alokasi bantuan dana stimulan (Bantuan Langsung Masyarakat) disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kesiapan masyarakat. 3. Partisipatif; artinya seluruh masyarakat (baik miskin, kaya, perempuan, laki-laki) menjadi pelaku utama dan terlibat secara aktif dalam seluruh tahapan kegiatan Pamsimas. 4. Kesetaran gender; artinya program Pamsimas memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan maupun laki-laki, untuk mengambil keputusan, berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan sarana air minum dan sanitasi. 5. Keberpihakan pada masyarakat miskin; artinya program Pamsimas memastikan masyarakat miskin mendapatkan akses air minum dan sanitasi yang aman. 6. Akses bagi semua masyarakat; artinya program Pamsimas memastikan semua masyarakat termasuk masyarakat berkebutuhan khusus (disable) dapat mengakses air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan;

2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

10

2’/4+/’4 $"#% 7. Keberlanjutan; artinya sarana terbangun dan perubahan perilaku memberikan manfaat secara menerus. Keberlanjutan harus diciptakan bersama oleh para pelaku program sejak awal pelaksanaan program; 8. Transparansi dan akuntabilitas; artinya pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan sarana harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh pelaku terkait dan masyarakat berhak mendapatkan informasi secara akurat dan terpercaya; 9. Berbasis Nilai; artinya program Pamsimas diselenggarakan dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur terutama kejujuran, dapat dipercaya, tanpa pamrih, dan saling bantu/gotong royong.

2.4

KONDISI YANG DIARAHKAN Strategi, pendekatan dan prinsip dalam Program Pamsimas adalah untuk mewujudkan lingkungan strategis yang mendukung pencapaian tujuan program yaitu:

2.5

1)

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bersediameningkatkan kinerja kelembagaan dalam sistem pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi perdesaan untuk meningkatkan akses penduduk terhadap air minum yang aman, perilaku hidup bersih dan sehat, dan sanitasi berkelanjutan yang layak untuk masyarakat di wilayah perdesaan dan pinggiran kota;

2)

Masyarakat sasaran bersedia menerapkan perilaku dan praktik perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);

3)

Masyarakat sasaran memperoleh akses yang keberlanjutan terhadap pelayanan sanitasi dan air minum yang aman, serta mampu menggunakan, memelihara, dan mengelola keberlanjutan sistem pelayanan secara mandiri dan efektif;

4)

Pemerintah Desa memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung dan mengupayakan keberlanjutan serta perluasan pelayanan air minum dan sanitasi di desa dengan berpegang pada prinsip Pamsimas.

5)

Pemerintah daerah memiliki komitmen yang kuat dalam mengupayakan keberlanjutan serta perluasan pelaksanaan program dan pengelolaan air minum dan sanitasi perdesaan dengan menggunakan pendekatan Pamsimas;

TANTANGAN Tantangan utama dalam pengelolaan kegiatan penyediaan air minum dan sanitasi perdesaan antara lain adalah: 1)

Penerapan pendekatan SPAM Berbasis Masyarakat;

2)

Belum tersedianya lembaga yang khusus menangani pengelolaan air minum dan sanitasi perdesaan sebagaimana PDAM di perkotaan;

2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

11

2’/4+/’4 $"#%

2.6

3)

Belum tersedianya sistem data/informasi air minum dan sanitasi perdesaan, untuk menjadi bagian dari sistem informasi kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah, yang andal sebagai basis pengambilan keputusan program dan anggaran pembangunan air minum dan sanitasi perdesaan.

4)

Belum memadainya dukungan program dan anggaran daerah yang memberikan fokus pada peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi perdesaan;

5)

Belum memadainya investasi bagi sistem penyediaan air minum dan sanitasi perdesaan; pendanaan masih bertumpu pada anggaran Pemerintah, alokasi APBD untuk pembangunan air minum dan sanitasi masih rendah, dan belum dimanfaatkannya potensi pendanaan dari swasta dan masyarakat.

LANGKAH LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN UNTUK MENJAWAB TANTANGAN Menyadari hal itu, Pamsimas menyediakan dukungan dan pendampingan dalam rangka menjawab berbagai tantangan tersebut diatas antara lain sebagai berikut: 1)

2)

Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan Berbasis Masyarakat Aspek penguatan kelembagaan pengelolaan air minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat meliputi: l

Penguatan fungsi Panitia Kemitraan pada Pokja AMPL dan Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan sebagai lembaga/organisasi yang bertanggung jawab membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan air minum dan sanitasi perdesaan,

l

Dukungan kerangka kebijakan dan regulasi baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah desa,

l

Peningkatan kinerja BPSPAMS sebagai badan pengelola SPAMterbangun dan sanitasi desa/kelurahan,

l

Penguatan peran Kader AMPL dalam pemutakhiran data air minum dan sanitasi perdesaan dan dalam prioritisasi program air minum dan sanitasi perdesaan di tingkat kecamatan.

Penguatan Fungsi Panitia Kemitraan dan Asosiasi Pengelola SPAM dan Sanitasi Perdesaan Panitia Kemitraan, selanjutnya disingkat dengan Pakem, adalah suatu unsur Pokja AMPL yang bertugas dalam perencanaan, koordinasi program, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan program air minum dan sanitasi termasuk Pamsimas. Pada tahap lanjutan—yaitu setelah program Pamsimas berakhir—Pakem diharapkan tetap menjadi fungsi yang tersedia dalam memberikan evaluasi, saran/rekomendasi, dan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Pokja AMPL dalam pengelolaan sistem air minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat. 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

12

2’/4+/’4 $"#% Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan adalah wadah/forum perkumpulan dari badan/kelompok pengelola SPAM berbasis masyarakat di perdesaan (melalui program Pamsimas maupun non Pamsimas) yang berada di dalam satu wilayah administrasi kabupaten/kota dan mewakili organisasi masyarakat tingkat desa atau dusun untuk kepentingan pembangunan air minum dan sanitasi.Asosiasi pengelola SPAMS perdesaan berfungsi sebagai:

3)

·

Wadah koordinasi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang mendukung keberlanjutan pelayanan SPAMS berbasis masyarakat;

·

Mitra Pemerintah Kabupaten/Kota dan penyedia AMPL berbasis masyarakat lainnya dalam interaksi pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat;

·

Koordinator program sejenis dan kegiatan peningkatan kapasitas pengelola SPAMS perdesaan

·

Wadah komunikasi dan pembelajaran (learning center) bagi pengembangan pengelolaan air minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat.

Dukungan Kerangka Kebijakan dan Regulasi Dukungan kerangka kebijakan dan regulasi daerah meliputi: ·

Mekanisme pendataan dan pelaporan kinerja SPAM perdesaan berbasis masyarakat,

·

Kebijakan pendanaan masyarakat,

·

Adanya dukungan regulasi daerah yang mengatur standar penyelenggaraan SPAM perdesaan berbasis masyarakat

penyelenggaraan

SPAM

perdesaan

berbasis

Dukungan kerangka kebijakan dan regulasi desa meliputi:

4)

·

Adanya regulasi/kebijakan terhadap penerapan dan pengumpulan iuran pemanfaat SPAM,

·

Adanya regulasi/kebijakan yang terkait dengan keberlanjutan SPAM, seperti perlindungan daerah tangkapan air.

Peningkatan Kinerja BPSPAMS Peningkatan kapasitas BPSPAMS berorientasi pada kemandirian BPSPAMS. Kapasitas pengelolaan BPSPAMS merupakan faktor kunci keberlanjutan pelayanan SPAM terbangun di tingkat desa/kelurahan, sehingga pembinaan BPSPAMS diharapkan menjadi salah satu agenda Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pengelolaan air minum dan sanitasi perdesaan yang berkelanjutan. Terkait dengan hal ini, penyediaan data/informasi tentang kinerja BPSPAMS perlu dibangun secara tersistem mulai dari tahap pemantauan dan pengumpul data sampai pada pengolahan dan analisis data.

2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

13

2’/4+/’4 $"#% 5)

Pengelolaan Data/Informasi Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (SPAMS) Perdesaan Terpadu Program Pamsimas membantu mengembangkan sistem informasi manajemen (SIM) SPAMS Perdesaan. SIM dipergunakan sebagai alat untuk memantau pelaksanaan dan pencapaian program, dan diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan terkait perencanaan dan penganggaran program air minum dan sanitasi perdesaan. SIM meliputi informasi kegiatan, capaian dan kinerja pelaksanaan, maupun kinerja kelembagaan pasca program SPAMS perdesaan. Dalam hal ini peran Kader AMPL Desa dan Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan sangat besar dalam mendukung penyediaan data kinerja kelembagaan pengelola SPAM di tingkat desa/masyarakat. Dukungan Pamsimas untuk pengelolaan data/informasi terpadu adalah sebagai berikut:

SPAMS Perdesaan

1. Pengembangan sistem informasi manajemen (SIM) SPAMS Perdesaan secara online. 2. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola dan menggunakan sistem pengelolaan informasi SPAMS Perdesaan untuk perencanaan, penganggaran, dan pemantauan program dan kinerja kegiatan serta pelayanan SPAMS perdesaan. Pada tahap pasca program, sistem pengelolaan data.informasi SPAMS perdesaan diharapkan dapat menjadi bagian dari sistem pemantauan pemerintah dan pemerintah daerah untuk bidang air minum dan sanitasi perdesaan. Penjelasan lebih detail mengenai tata cara/mekanisme pengelolaan informasi SPAMS Perdesaan dapat dilihat dalam Petunjuk Teknis Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

6)

Penguatan Peran Kader AMPL dalam Pemutakhiran Data Air Minum Dan Sanitasi Perdesaan dan Prioritasi Program Air Minum Dan Sanitasi Perdesaan di Tingkat Kecamatan. Kader AMPL adalah kader pemberdayaan masyarakat (KPM) desa bidang AMPL.Kader AMPL menjadi mitra kerja KKM dan BPSPAMS dalam mengembangkan pelayanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Kader AMPL membantu Pemerintah desa/kelurahan dalam pemutakhiran data air minum dan sanitasi perdesaan, pemetaan kebutuhan program air minum dan sanitasi desa/kelurahan, advokasi penggunaan air minum dan sanitasi layak, dan dalam memprioritaskan program air minum dan sanitasi perdesaanpada musrenbang kecamatan, forum SKPD, dan forum pembangunan lainnya. Penjelasan lebih rinci mengenaitata cara/mekanisme Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan Berbasis Masyarakat dapat dilihat dalam Buku Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dan Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

14

2’/4+/’4 $"#% 7)

Pengintegrasian Perencanaan Air Minum dan Sanitasi tingkat desa dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah Pada tingkat desa/kelurahan, perencanaan air minum dan sanitasi disusun dalam Program Jangka Menengah Air Minum, Kesehatan, dan Sanitasi (PJMProAKSi).PJM ProAKsi memuat rencana pengembangan kapasitas pelayanan air minum dan promosi penyehatan lingkungan di tingkat desa/kelurahan. Pelaksanaan PJM ProAKSi dilakukan melalui pengintegrasian program/kegiatan ke dalam RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa serta ke dalam program/kegiatan dengan sumber dana di luar APBDesa. Pada tingkat kabupaten/kota, perencanaan air minum dan sanitasi disusun dalam Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL). RAD AMPL adalah namageneric untuk dokumen perencanaan daerah lima tahunan yang memuat program dan kegiatan bagi keberlanjutan, perluasan, dan pengarusutamaan pendekatan Pamsimas dalam pengelolaan air minum dan sanitasi perdesaan. Program/kegiatan pembangunan system penyediaan air minum dan sanitasi dengan pendekatan berbasis masyarakat dalam RAD AMPL diharapkan sudah merupakan sinkronisasi dari PJM ProAKSi atau RPJM Desa. RAD AMPL berfungsi sebagai:

8)

Rencana pengembangan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan; · Instrumen pelaksanaan kewajiban daerah dalam menyediakan pelayanan air minum dan sanitasi sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)2014; ·

Media internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan Pamsimas ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL;

·

Acuan alokasi pendanaan program air minum dan sanitasi dalam rangka pencapaian SPM 2014 dan target MDGs 2015 melalui integrasi RAD AMPL ke dalam RKPD dan APBD.

Pelaksanaan RAD AMPL dilakukan melalui pengintegrasian program/kegiatan ke dalam RPJMD, RKPD dan APBD kabupaten/kota serta ke dalam program/kegiatan dengan sumber dana di luar APBD. Setiap tahun, Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan RAD AMPL sebagai dasar penyesuaian/perbaikan kebijakan pembangunan air minum dan sanitasi tahun berikutnya.

Penjelasan lebih rinci tentang RAD AMPL dapat dilihat dalam Buku Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dan Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat.

2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

15

2’/4+/’4 $"#% 9)

Membangun Kerjasama/Kolaborasi Pembangunan SPAMS tidak hanya membutuhkan modal/investasi yang cukup besar namun juga membutuhkan teknologi serta dukungan non teknis lainnya. Untuk itu, membangun kerjasama sangat dibutuhkan. Pembangunan kerjasama harus dikembangkan disemua lini, tingkatan dan aspek.

10) Insentif Desa/Kelurahan dan Kabupaten/Kota Insentif desa/kelurahan dan kabupaten/kota dilaksanakan sebagai dukungan keberlanjutan pengembangan jangkauan dan kualitas pelayanan SPAM perdesaan.Insentif diberikan kepada desa/kelurahan atau kabupaten/kota yang telah melaksanakan Pamsimas dengan kinerja baik namun masih memiliki kesenjangan antara kondisi pelayanan saat ini dengan minimal pelayanan yang harus tersedia dalam penyediaan air minum dan sanitasi. Insentif diberikan dalam 2 jenis, yaitu Hibah Insentif Desa/Kelurahan (HID) dan Hibah Insentif Kabupaten/Kota (HIK). HID diperuntukkan bagi pengembangan SPAM sedangkan HIK diperuntukkan bagi pengembangan dan optimalisasi SPAM di desa/kelurahan yang telah mendapat program Pamsimas. Pelaksanaan insentif tetap mengharuskan adanya kontribusi masyarakat (dalam in-cash dan in-kind) dan usulan kegiatan dari desa/kelurahan dalam bentuk proposal.

Penjelasan lebih rinci tentang HID dan HIK dapat dilihat dalam Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Hibah Insentif Desa/Kelurahan dan Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Hibah Insentif Kabupaten/Kota

2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

16

2’/4+/’4 $"#%

BAB 3. KOMPONEN PROGRAM Program Pamsimas terdiri dari 5 (lima) komponen program, yaitu: 1) Komponen 1: Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan daerah 2) Komponen 2: Peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi 3) Komponen 3: Penyediaan sarana air minum dan sanitasi umum 4) Komponen 4: Insentif Desa/Kelurahan dan Kabupaten/Kota 5) Komponen 5: Dukungan manajemen pelaksanaan program

3.1

KOMPONEN 1: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAERAH Tujuan dari Komponen 1 adalah: (i) memampukan masyarakat untuk mengorganisasi dirinya, merencanakan, mengelola dan menjaga keberlanjutan pelayanan air minum dan sanitasi yang aman; (ii) memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat dalam rangka menjamin kualitas pengelolaan pelayanan SPAMS desa/kelurahan, dan (iii) membangun komitmen dan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dan provinsi dalam peningkatan kinerja sistem pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat yang berkelanjutan melalui pengarusutamaan pendekatan Pamsimas dalam kebijakan pembangunan air minum dan sanitasi daerah. Dengan demikian, komponen 1 memuat kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan keberdayaan masyarakat dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program dan keberlanjutan pengelolaan air minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat. Melalui kegiatan Komponen 1, diharapkan masyarakat dan Pemerintah Daerah mampu menjadi pelaku utama pembangunan, khususnya dalam pelaksanaan dan pengelolaan pasca program. Komponen 1 terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:

3.1.1

Pelaksanaan Development)

Pembangunan

Berbasis

Masyarakat

(CommunityDriven

Sejalan dengan prinsip pendekatan pembangunan berbasis masyarakat (Community Driven Development), maka masyarakat memiliki peran penuh dalam memutuskan, merencanakan, melaksanakan, mengoperasikan, serta memelihara sarana dan prasarana air minum dan sanitasi yang ada secara swakelola. Dalam hal ini masyarakat akan difasilitasi oleh fasilitator, khususnya dalam hal menyusun rencana Program Jangka Menengah (PJM) air minum, kesehatan dan sanitasi (ProAKSi)

2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

17

2’/4+/’4 $"#% termasuk Rencana Kerja Masyarakat (RKM) dan tahapan-tahapan lainnya dalam program Pamsimas. Jika masyarakat/desa/kelurahan telah memiliki dokumen perencanaan jangka menengah dengan nama lain namun penyusunannya partisipatif dan memuat substansi sesuai PJM ProAKSi, maka masyarakat/desa/kelurahan tersebut tidak diharuskan menyusun PJM ProAKSi. PJM ProAKsi selanjutnya dijabarkan/dirinci per tahun dalam bentuk RKM. Muatan RKM diantaranya berisikan hal-hal sebagai berikut: 1)

Hasil IMAS, hasil kajian terhadap dokumen perencaaan desa/kelurahan bidang air minum sanitasi yang menunjukkan data akses masyarakat miskin dan rumah tangga non miskin terhadap fasilitas air minum dan sanitasi.

2)

Rencana (target) tambahan akses melalui pembangunan baru/pengembangan/optimalisasi SPAMS dan perubahan menuju PHBS.

3)

Rancangan Rinci Kegiatan penyediaan sarana air minum, sanitasi di sekolah dasar atau fasum (Pustu, Posyandu/Polindes), peningkatan kapasitas masyarakat, dan lembaga pengelola.

4)

Rencana biaya kegiatan konstruksi (seluruh pekerjaan fisik), peningkatan kapasitas, promosi kesehatan dan sanitasi, termasuk rincian biaya yang didanai BLM dan kontribusi masyarakat.

5)

Rencana pekerjaan yang akan dilakukan oleh tenaga kerja setempat, rencana pengadaan, dan usulan skema pembayaran.

6)

Rencana kegiatan pemantauan pekerjaan oleh masyarakat.

7)

Rencana pemeliharaan dan pengelolaan sarana terbangun (jenis kegiatan pemeliharaan, pembiayaan/iuran, perlindungan daerah tangkapan air)

8)

Dokumen kelengkapan lainnya (surat hibah/ijin pakai, persetujuan pelaksanaan, dan hasil pemeriksaan air)

Proses yang sangat penting di tingkat masyarakat adalah fasilitasi kajian partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat (Methodology for Participatory Assessments/MPA) dan pemicuan perubahan perilaku sanitasi (Community Led Total Sanitation/CLTS) oleh fasilitator masyarakat yang terlatih. Selain itu, mengingat program Pamsimas sangat menekankan keterlibatan perempuan dan warga miskin, maka hal ini perlu didukung oleh kebijakan program, pelatihan khusus dan pemantauan mengenai pelibatan perempuan dan warga miskin tersebut. Komponen 1 Program Pamsimas akan mendanai kebutuhan biaya kegiatan sebagai berikut: 1)

Kontrak layanan konsultan nasional untuk mengkaji ulang dokumen-dokumen program air minum dan sanitasi dan mengembangkan kebijakan pendukung, pedoman dan petunjuk proses kegiatan di masyarakat, termasuk di dalamnya: proses seleksi desa, petunjuk teknis bagi Fasilitator Masyarakat; pedoman proses evaluasi dan indikator untuk persetujuan Rencana Kerja Masyarakat

2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

18

2’/4+/’4 $"#% (RKM), petunjuk teknis pengelolaan SPAMS berbasis masyarakat, dan petunjuk pemantauan (tingkat) keberlanjutan;

3.1.2

2)

Kontrak layanan antara Pemerintah dengan lembaga daerah untuk mengontrak dan melatih Fasilitator Masyarakat mengenai teknik penyediaan air minum, hygiene dan sanitasi, pengelolaan keuangan, penggunaan bahan-bahan standar program Pamsimas untuk pemberdayaan masyarakat/partisipasi masyarakat serta pengelolaan keuangan;

3)

Kontrak layanan konsultan provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan proses Community Driven Development (CDD) dengan memberikan coaching dan mentoring secara berkelanjutan kepada Fasilitator Masyarakat, menjamin kualitas pelatihan di tingkat masyarakat dan transfer keterampilan kepada perangkat pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan dan monitoring proses di masyarakat sebagai upaya menjamin keberlanjutan Pamsimas.

4)

Pelatihan masyarakat dan kegiatan pasca konstruksi untuk keberlanjutan pengelolaan layanan air minum, sanitasi, dan hygiene.

menjamin

Pengembangan Mekanisme dan Kapasitas Kelembagaan Kabupaten/kota dan Kecamatan untuk Kualitas Manajemen Program

Provinsi,

Kegiatan ini difokuskan pada penguatan kerjasama antar lembaga dalam manajemen program dan pengembangan kapasitas unit-unit pelaksana program, tim koordinasi/Pokja AMPL, tim evaluasi RKM, dan personil lainnya yang terkait program. Koordinasi dan pengelolaan kegiatan pengembangan kapasitas akan dijamin melalui distribusi akuntabilitas dan tanggung jawab pada setiap tingkatan, pedoman penjaminan mutu, kajian pelatihan secara teratur dan penerapan SIM (Sistem Informasi Manajemen) pengembangan kapasitas. Hasil-hasil pokok yang diharapkan dari sub komponen ini adalah: 1)

Mengkaji ulang bahan-bahan yang telah tersedia dan pengembangan lebih lanjut berbagai pedoman, petunjuk teknis, pelatihan, untuk menjamin administrasi program sesuai dengan aturan dan prosedur program;

2)

Persetujuan rencana peningkatan kapasitas tahunan yang secara sistematis diarahkan untuk mengatasi kesenjangan kapasitas dalam pengelolaan program berdasarkan pemetaan kelembagaan sesuai peran dan tanggungjawabnya;

3)

Panduan pelatihan, kegiatan lokakarya, TOR (term of reference) pelatihan, kurikulum induk dan modul pelatihan, yang dapat diadopsi sesuai kebutuhan lokal dan pelaksanaan TOT (Training of Trainers) untuk menjamin kualitas dan pelayanan yang memadai;

4)

Lokakarya tahunan, pelatihan, kunjungan pertukaran, transfer keahlian, dan website berbasis pembelajaran, termasuk training dan bimbingan/ coaching rutin bagi fasilitator masyarakat oleh konsultan kabupaten/kota dan konsultan provinsi untuk keberlanjutan perbaikan fasilitasi masyarakat;

2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

19

2’/4+/’4 $"#% 5)

Knowledge Management oleh CPMU (Central Project Management Unit) untuk menjamin diseminasi pembelajaran dari pengalaman dan praktik yang baik melalui website dan media lainnya. Termasuk di dalamnya mengembangkan pendekatan terpadu bagi pemantauan dan evaluasi hasil capacity building, dan pembelajaran secara mandiri bagi pelaksana program dalam pengoperasian SIM.

Komponen 1 ini akan mendanai kegiatan sebagai berikut:

3.1.3

1)

Kontrak layanan Konsultan Capacity Building tingkat nasional maupun internasional untuk bekerjasama dengan dinas/instansi/lembaga di Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan memantau kegiatan pengembangan kapasitas dan menyediakan transfer keahlian kepada staf pendamping di unit pelaksana program dan lembaga-lembaga terkait.

2)

Kontrak layanan training provider untuk menyelenggarakan TOT bagi penguatan kapasitas LSM atau lembaga lokal dalam menyiapkan akreditasi pelatihan fasilitator masyarakat untuk perluasan program pada tingkat kabupaten/kota dan/atau tambahan pelatihan pasca kontruksi bagi masyarakat dalam program Pamsimas.

Pengembangan Mekanisme dan Kapasitas Kelembagaan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan untuk Pengarusutamaan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi dengan Pendekatan Berbasis Masyarakat Sub Komponen 1.3 difokuskan pada kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas dan advokasi bagi pemerintah daerah dan kelompok peduli (civil society) melalui Panitia Kemitraan (Pakem) Pokja AMPL untuk memperbaiki secara menyeluruh penyediaan pelayanan air minum dan sanitasi dan memperkuat upaya peningkatan atau realokasi anggaran pemerintah daerah bagi upaya penyediaan dan pengelolaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, serta mempromosikan inovasi-inovasi pengelolaan pasca konstruksi dalam rangka lebih mendorong keberlanjutan Pamsimas. Peningkatan kemampuan dalam menjaga mutu pelayanan air minum kepada masyarakat (Quality Management) dilakukan melalui workshop tentang perumusan jenis pelayanan, proses yang diperlukan untuk memberikan pelayanan, analisis peran dan tugas perangkat daerah dalam pemberian pelayanan, merumuskan langkahlangkah pengembangan SDM pelaksana pengelolaan pelayanan, menyusun dan menetapkan rencana pengembangan SDM, termasuk kelompok sasaran, jenis pelatihan dan prioritas pelatihan. Beberapa hasil penting dari kegiatan ini adalah: 1)

Advokasi bagi pemimpin kabupaten/kota (a.l. Bupati/Walikota and DPRD) mengenai kinerja kabupaten/kota dan dukungan sumber daya yang diperlukan bagi keberhasilan pelaksanaan dan keberlanjutan Pamsimas. Advokasi dilakukan melalui publikasi pada website, kunjungan studi banding, seminar/lokakarya advokasi, dan kegiatan promosi praktik yang baik (best practices) dalam pelaksanaan Pamsimas. 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

20

2’/4+/’4 $"#% 2)

Review kebijakan kabupaten/kota dan provinsi, pengembangan kebijakan penganggaran dan regulasi daerah bagi penciptaan kerangka kerja yang lebih efektif dalam pengarusutamaan pendekatan Pamsimas.

3)

Memperkuat forum antar SKPD (dalam wadah Pokja AMPL) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui Bappeda dalam rangka mengembangkan rencana kabupaten/kota dan provinsi untuk keberlanjutan dan pengarusutamaan Pamsimas secara nasional.

4)

Tersedianya rencana pengembangan kapasitas kelembagaan dalam bentuk RAD AMPL kabupaten/kota yang disepakati sebagai acuan implementasi program air minum dan sanitasi dengan APBD kabupaten/kota dan acuan pengajuan usulan program yang akan didanai dengan APBD provinsi.

5)

Review keterkaitan program air minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat dengan strategi pembangunan daerah dalam hal penanggulangan kemiskinan, pembangunan perdesaan, dan perbaikan derajat kesehatan masyarakat sebagai upaya peningkatan dukungan sumber daya bagi perluasan Program Pamsimas.

6)

Rencana aksi Pemerintah Provinsi dan penyediaan materi/bahan/instrument pendukung untuk memperkuat partisipasi masyarakat sipil dalam perencanaan pelayanan sarana air minum dan sanitasi, termasuk partisipasi pelaku ekonomi lokal, kelompok penerima manfaat sosial Program Pamsimas, forum multi stakeholder peduli air minum dan sanitasi perdesaan, dan media.

7)

Pelatihan bagi pelatih lokal untuk mampu memberikan akreditasi pelatihan fasilitator masyarakat untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan dan memasarkan pelayanan para fasilitator masyarakat kepada pemerintah daerah.

8)

Adanya sistem monitoring perkembangan MDGs sektor air minum dan sanitasi yang dapat membantu dinas/lembaga daerah dalam menyusun tindakan perbaikan/peningkatan kinerja pembangunan air minum dan sanitasi.

Komponen ini akan mendanai beberapa kegiatan sebagai berikut: 1) Kontrak konsultan nasional dan provinsi untuk bekerjasama dengan pemerintah dan pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan memantau kemajuan pengarus-utamaan serta perluasan pendekatan Pamsimas, memberikan transfer keahlian kepada personil Pemerintah Daerah agar mampu melaksanakan fungsi-fungsi kunci pasca program. 2) Kontrak layanan training provider untuk memberikan TOT penguatan kapasitas LSM dan kelembagaan daerah dalam akreditasi pelatihan fasilitator masyarakat, pengembangan pelatihan fasilitasi tingkat kabupaten/kota dan/atau pengembangan kelengkapan pelatihan pasca konstruksi bagi masyarakat dalam program Pamsimas. 3) Pelatihan, workshop dan kegiatan penguatan kapasitas aparatur Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mendukung pendekatan pembangunan berbasis masyarakat.

2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

21

2’/4+/’4 $"#% 3.2

KOMPONEN 2: PENINGKATAN PERILAKU DAN LAYANAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT MELALUI STBM Komponen ini bertujuan untuk membantu masyarakat dan institusi lokal dalam pencegahan penyakit yang disebabkan dan atau ditularkan sanitasi buruk dan air yang tidak bersih (seperti diare), melalui: (1) perubahan perilaku menuju perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), dan (2) peningkatan akses sanitasi dasar. Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) adalah perilaku dasar yang dianjurkan kepada masyarakat untuk dapat mencapai status kesehatan yang lebih baik. PHBS adalah bentuk perwujudan paradigma sehat dalam kehidupan perorangan, keluarga, dan masyarakat. Untuk memperoleh dampak kesehatan yang maksimal, terutama untuk mengurangi insiden diare serta berbagai penyakit yang berhubungan dengan air, upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat akan dilakukan oleh program Pamsimas, baik melalui program promosi PHBS berbasis keluarga, masyarakat maupun melalui sekolah. Promosi PHBS ditujukan pada semua lapisan masyarakat, khususnya kaum perempuan dan anak-anak. Hal ini akan mendukung dan melengkapi komponen pembangunan sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan. Promosi PHBS dilaksanakan melalui keluarga, institusi lokal/ desa, fasilitas umum seperti sekolah, tempat ibadah, dan melalui media massa baik cetak maupun elektronik. Pelaksanaan Komponen 2 dilakukan dengan pendekatan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) dengan cakupan wilayah kabupaten/kota (district wide). Pendekatan STBM dilaksanakan melalui proses pelembagaan 3 (tiga) sub komponen sanitasi total yang merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi yaitu: a) Peningkatan kebutuhan dan permintaan sanitasi; b) Peningkatan penyediaan sanitasi dan c) Penciptaan lingkungan yang kondusif. Ketiga komponen sanitasi total tersebut menjadi landasan strategi pelaksanaan untuk pencapaian 5 (lima) pilar STBM yaitu: Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga (PAM-RT), Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (PSRT), dan Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga (PLRT). Secara rinci komponen 2 dalam program Pamsimas IImemuat kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

3.2.1

Peningkatan Kebutuhan dan Permintaan Sanitasi Kegiatan iniakan mendukung upaya-upaya pada fase pemicuan perubahan perilaku sanitasi masyarakat dengan metode Community Led Total Sanitation (CLTS), terkait dengan perubahan dari kebiasaan buang air besar sembarangan (BABS) kepada perilaku lebih sehat dan aman dengan BAB di jamban yang sehat. Fase pemicuan perubahan perilaku juga ditujukan untuk mempromosikan kebiasaan cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan yang aman, pengelolaan sampah dan limbah domestik yang aman.

2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

22

2’/4+/’4 $"#% Masuk dalam kegiatan peningkatan kebutuhan dan permintaan sanitasi ini adalah sebagai berikut: 1) Pelatihan bagi fasilitator lokal/tenaga sanitarian untuk memberikan pemahaman dan keterampilan penerapan metode CLTS untuk memicu terjadinya perubahan perilaku masyarakat. 2) Pelaksanaan kegiatan pemicuan masyarakat untuk mengubah perilaku hidup tidak sehat menuju perilaku hidup sehat, antara lain yaitu: a. Buang air besar pada tempatnya (jamban sehat) b. Membuang kotoran bayi/balita pada tempatnya c. Mencuci tangan dengan sabun pada waktu-waktu penting (setelah buang air besar, setelah membersihkan kotoran bayi, dan sebelum makan). 3) Pemantauan dan verifikasi terhadap perubahan perilaku hidup bersih dan sehat, yang dilaksanakan secara partisipatif oleh kader, aparatur desa, BPSPAMS, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat lainnya. 4) Evaluasi dan pembelajaran terhadap pelaksanaan proses pemicuan oleh para fasilitator/sanitarian. 5) Kegiatan promosi dan deklarasi sebagai dukungan terhadap rencana dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan penyebarluasan informasi tentang PHBS. 3.2.2

Program Pemasaran Hygiene dan Sanitasi Kegiatan ini dimaksudkan untuk: (i) meningkatkan kebutuhan perbaikan sanitasi, (ii) fasilitasi penyediaan kapasitas pasar lokal dalam merespon kebutuhan sanitasi dan (iii) mendorong perbaikan perilaku menuju hidup bersih dan sehat. Tujuan tersebut diupayakan melalui kegiatan promosi PHBS dan layanan/supply sanitasi. Promosi PHBS ditujukan pada semua lapisan masyarakat, khususnya kaum perempuan dan anak-anak. Promosi dilaksanakan melalui keluarga, institusi lokal/desa, fasilitas umum seperti sekolah, tempat ibadah, dan melalui media massa baik cetak maupun elektronik. Kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

dalam program pemasaran hygienedan sanitasi ini adalah

1) Riset/studi mengenai perilaku hygiene masyarakat, rantai supply sanitasi, dan saluran komunikasi untuk kelompok target yang berbeda. Riset ini bertujuan untuk mendapatkan materi dan metode promosi yang sesuai dengan kondisi lokal daerah serta opsi sarana sanitasi yang dikehendaki dan terjangkau. 2) Penyediaan media promosi yang sesuai untuk masyarakat dan sekolah. 3) Kampanye PHBS menggunakan materi, media, dan metode promosi yang tepat (hasil riset) dalam upaya stop BABS dan CTPS serta perilaku PHBS lainnya. 4) Kampanye membiasakan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) pada waktu-waktu penting dan dengan cara yang benar.

2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

23

2’/4+/’4 $"#% 5) Pelatihan untuk mengembangkan kapasitas pelaku pasar sanitasi termasuk wirausaha sanitasi lokalagar dapat melayani permintaan masyarakat terhadap opsi sarana sanitasi secara terjangkau. 6) Pelaksanaan kompetisi wirausaha sanitasi dan menciptakan serta memperkuat jejaring pasar sanitasi perdesaan melalui dukungan kemitraan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk percepatan pemenuhan permintaan sarana sanitasi dan perluasan layanan. 3.2.3

Program Hygiene dan Sanitasi Sekolah Melalui kegiatan ini masyarakat penerima manfaat akan memperoleh bantuan perbaikan hygiene dan sanitasi sekolah yang layak. Pelaksanaan perbaikan hygiene dan sanitasi sekolah direncanakan dalam Rencana Kerja Masyarakat (RKM). Kegiatan-kegiatan dalam sebagai berikut:

program hygienene dan Sanitasi Sekolah ini adalah

1)

Pengembangan dan penyediaan media promosi PHBS sekolah.

2)

Pengenalan alur kontaminasi dan analisis hubungan air, jamban dan praktek kesehatan untuk individu dan masyarakat untuk memicu Stop BABS.

3)

Pengenalan dan gerakan pemakaian dan pemeliharaan jamban sekolah.

4)

Kampanye membiasakan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) pada waktu-waktu penting dan dengan cara yang benar.

5)

Pengembangan tanggung jawab murid, guru, orang tua murid dan pihak-pihak lain yang terlibat di sekolah, mencakup: a. Pengorganisasian murid untuk pembagian tugas harian, pembagian tugas guru pembina dan pengawasan b. Meningkatkan peranan murid dalam mempengaruhi keluarganya c. Meningkatkan kreativitas murid dalam mengembangkan media promosi PHBS d. Pelaksanaan monitoring perilaku anak sekolah di rumah melalui buku penghubung

3.2.4

Penciptaan dan Penguatan Lingkungan Pendukung Program Hygiene dan Sanitasi Prinsip pendekatan STBM adalah keterpaduan antara komponen peningkatan kebutuhan (demand), perbaikan penyediaan (supply) sanitasI, dan penciptaan lingkungan yang mendukung. Dalam pelaksanaan di lapangan agar dapat mewujudkan upaya tersebut sehingga mendapatkan hasil yang optimal, maka perlu dipertimbangkan komponen pendukung lainnya yaitu strategi pembiayaan, metoda pemantauan dan pengelolaan pengetahuan/informasi sebagai media pembelajaran. Komponen ini mencakup advokasi kepada para pemimpin pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam membangun komitmen bersama untuk 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

24

2’/4+/’4 $"#% melembagakan program pembangunan sanitasi perdesaan, yang diharapkan akan menghasilkan: ·

Komitmen pemerintah daerah melaksanakan program STBM.

·

Kebijakan daerah dan peraturan daerah yang mendukung program sanitasi seperti SK Bupati/Walikota, Perda, RPJMD, Renstra SKPD terkait, dan lain-lain;

·

Berfungsinya lembaga koordinasi yang mengarusutamakan pembangunan sektor sanitasi, yang menghasilkan peningkatan anggaran sanitasi daerah, koordinasi sumber daya dari pemerintah daerah maupun non-pemerintah;

·

Adanya tenaga fasilitator terlatih, Tim Inti (core Team) pelatih STBM dan program peningkatan kapasitas;

·

Adanya sistem pemantauan hasil kinerja program serta proses pengelolaan pembelajaran;

untuk

menyediakan

sumber

daya

untuk

Kegiatan dalam sub komponen ini disertai dengan upaya peningkatan kapasitas lembaga berupa pelatihan dan pelayanan untuk meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan STBM daerah. Upaya ini dilakukan di tingkat Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota dalam mendorong perkembangan program untuk mencapai target penyediaan kebutuhan air minum dan sanitasi dalam MDGs, pencapaian keberhasilan program sanitasi dan kesehatan serta evaluasi terhadap dampak perilaku hidup sehat. Pemantauan kinerja sanitasi difokuskan pada monitoring perubahan layanan, pengukuran perubahan perilaku, dan indikator-indikator kinerja program sanitasi secara menyeluruh, pemasaran sanitasi, perilaku hidup bersih dan sehat, dan sanitasi serta hygiene sekolah. Provinsi bertanggung jawab secara reguler melakukan monitoring kinerja program, profil kinerja fasilitator dan tim kabupaten/kota. Pemantauan dampak program difokuskan kepada perbaikan kesehatan yang diukur melalui perbaikan perilaku hygiene. Pengukuran dilakukan sebelum program berjalan (sebagai data dasar), pada saat mid-term, dan pada tahun akhir proyek. Prosedur dan tata cara survei ini mengacu pada standar Kementerian Kesehatan/SUSENAS dengan didukung oleh pengumpulan data secara rutin setiap bulan. Pengumpulan data secara rutin menggunakan sistem monitoring dan evaluasi STBM yang bersinergi dengan SIM Pamsimas. Analisis data hasil monitoring dan evaluasi dimanfaatkan untuk advokasi, pembelajaran dan perbaikan program. Dukungan kelembagaan untuk memperkuat pelaksanaan STBM dalam Pamsimas dilakukan melalui penyediaan bantuan teknis kepada pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan komponen 2, memfasilitasi event-event sharing pembelajaran, dan studi banding serta diseminasi perbaikan dan inovasi program. Kegiatan-kegiatan utama di komponen 2 di setiap tingkatanadalah sebagai berikut: a.

Tingkat Pusat 1.

Advokasi Program STBM di seluruh lokasi Pamsimas oleh Kementerian Kesehatan 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

25

2’/4+/’4 $"#%

2.

b.

·

Menyediakan materi advokasi kabupaten/kota dan kecamatan;

·

Advokasi pelaksanaan STBM untuk stakeholder kabupaten/kota, dan pemimpin informal lainnya.

·

Memaparkan pedoman pelaksanaan STBM di lokasi kabupaten/kota Pamsimas.

STBM

untuk

team

provinsi,

provinsi

dan

Peningkatan kapasitas stakeholder pelaksana STBM ·

Menyediakan manual pelatihan STBM yang meliputi materi peningkatan kebutuhan, pemasaran dan penyediaan sanitasi, serta materi penguatan kelembagaan.

·

Mengkoordinasi lembaga pendidikan dan pelatihan untuk penerapan kurikulum materi pendekatan STBM.

·

Pelaksanaan Training for Trainers (TOT) untuk team provinsi dan kabupaten/kota

·

Penyelenggaraan lokakarya kajian dan pembelajaran nasional

·

Supervisi dan bantuan teknis pelaksanaan pemasaran sanitasi dan hygene di tingkat provinsi dan kabupaten

3.

Sanitasi dan Hygiene Sekolah oleh Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Nasional: Termasuk dalam hal ini adalahmenyusun kurikulum kesehatan/Hygiene sekolah, menyusun manual bagi pelatihan guru dan pelajar serta menyusun manual guru dan lokakaryalokakarya nasional.

4.

Penguatan Kinerja Kelembagaan Lokal: Oleh Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Dalam Negeri. Termasuk di dalamnya menyusun TOR dan pedoman pengembangan kapasitas bagi unit-unit yang bertanggungjawab dalam hal promosi hygiene dan kesehatan lingkungan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi; menyusun pedoman monitoring kinerja program dan kemajuan target MDGs sektor air minum dan sanitasi; dan menyusun desain monitoring dampak dari intervensi hygiene dan sanitasi.

Tingkat Provinsi 1)

Pemerintah provinsi bersama pemerintahakan memberikan bimbingan sebagai upaya peningkatan kapasitas dalam pengembangan program STBM di tingkat kabupaten/kota yang mengacu pada mekanisme yang ada dan dokumen pendukung terkait.

2)

Pemerintah provinsi menyusun Rencana Strategis Higiene dan Sanitasi dengan mempertimbangkan potensi yang ada dan dokumen resmi terkait dari Pemerintah seperti RPJMN dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian MDGs.

3)

Pemerintah provinsi melakukan advokasi program, pendanaan, dan koordinasi kepada pemerintah kabupaten/kota untuk perluasan

2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

26

2’/4+/’4 $"#% implementasi program STBM bagi peningkatan akses sanitasi pada skala (basis) wilayah kabupaten/kota.

c.

4)

Penerapan program STBM oleh Dinas Kesehatan, antara lain dengan advokasi/orientasi bersama dengan pengambil keputusan dan pembuat opini publik untuk menjelaskan pendekatan STBM serta memperoleh dukungan bagi penerapan prinsip-prinsip pendekatan STBM; penyiapan Tim Pelatih Utama di tingkat provinsi, pelatihan bagi tim kabupaten/kota, pengembangan dan replikasi provinsi, lokakarya, supervisi dan bantuan teknis bagi tim kabupaten/kota.

5)

Pemasaran Hygiene dan Sanitasi (Sanitation Marketing) oleh Dinas Kesehatan; antara lain dengan advokasi/orientasi bersama dengan pengambil keputusan dan pembuat opini untuk menjelaskan pendekatan Sanitation Marketing serta memperoleh dukungan bagi pendekatan pemasaran; studi pasar sanitasi lokal, konsumen, pemasok, untuk identifikasi pesan dan media/metode komunikasi yang tepat bagi segmen penerima manfaat dan fasilitasi untuk mendapatkan penawaran; identifikasi strategi perbaikan pelayanan tingkat kabupaten/kota sebagai upaya memperbaik akses dan kapasitas masyarakat dalam menerima pelayanan air minum dan sanitasi; menyusun desain promosi tingkat kabupaten/kota dan provinsi bagi segmen penerima manfaat berdasarkan model/prototype dan panduan dari tingkat nasional; serta supervisi dan bantuan teknis bagi kabupaten/kota.

6)

Sanitasi dan Hygiene Sekolah oleh Dinkes dan Dinas Diknas. Termasuk antara lain TOT bagi pelatihan guru dan pelajar serta lokakarya-lokakarya provinsi.

7)

Penguatan Kinerja Kelembagaan Lokal: Oleh Dinkes bekerjasama dengan Bappeda dan sektor terkait. Termasuk di antaranya adalah pelatihan bagi unit-unit yang bertanggungjawab dalam hal promosi hygiene dan kesehatan lingkungan di tingkat kabupaten/kota dalam kinerja pelaksanaan dan monitoring dampak; melakukan studi baseline dan evaluasi dampak bagi kabupaten/kota; dan menyusun desain yang mendukung Total Sanitation Program oleh kabupaten/kota.

Tingkat Kabupaten/Kota 1.

Pemerintah kabupaten/kota menjadi pemeran utama dalam pelaksanaan dan pengembangan program sesuai dengan strategi dan prinsip pendekatan STBM. Pemerintah provinsi dan pusat memfasilitasi peningkatan kapasitas yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional.

2.

Advokasi dan komunikasi kepada Bupati/Walikota/DPRD dalam upaya mendapatkan dukungan kebijakan dan pendanaan dari pemerintah daerah untuk mengembangkan program STBM. Perlu dilakukan upaya pemahaman kepada para pengambil keputusan kebijakan dan manajemen program tentang prinsip-prinsip pengembangan program dengan mengutamakan prinsip tidak ada subsidi untuk sarana rumah tangga, penciptaan

2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

27

2’/4+/’4 $"#% lingkungan yang mendukung, dan peningkatan pemasaran serta perluasan supply material yang terkait dengan sanitasi. 3.

MenyiapkanRoadmap atau Rencana Strategis Higiene dan Sanitasi kabupaten/kota yang memuat pentahapan pengembangan program STBM. Rencana ini sangat diperlukan sebagai acuan untuk pengajuan anggaran APBD kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah seperti Musrenbang dan forum SKPD.

4.

Mengorganisir pelatihan fasilitator CLTS, sanitarían dan tim kecamatan, kader dan tim desa/kelurahan. Selain itu, mengorganisir pelaksanaan fasilitasi pemicuan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi di tingkat kecamatan dan di tingkat desa/kelurahan.

5.

Memfasilitasi wirausaha sanitasi dalam melayani konsumen dengan ekonomi tergolong rendah. Fasilitasi wirausaha meliputi peningkatan kemampuan dan ketrampilan dalam penyediaan opsi, teknik pemasaran, manajemen, dan produksi, serta menyusun kampanye untuk target (segmen konsumen) khusus dan kegiatan-kegiatan membangun jejaring pelayanan (supply).

6.

Pelaksanaan Sanitasi dan Hygiene Sekolah melalui kerjasama antara Dinas Kesehatan dengan Dinas Diknas; Termasuk diantaranya training bagi guru dan pelajar; lokakarya kabupaten/kota untuk memasukkan kurikulum; dan kampanye penyadaran kepada komunitas sekolah (anak-anak, guru dan orang tua).

7.

Penguatan Kinerja Kelembagaan Lokal: Oleh Dinas Kesehatan bekerjasama dengan BPMD. Termasuk antara lain adalah pelatihan bagi sanitarian Puskesmas/staff Pustu/Bidan Desa tentang monitoring kinerja program sanitasi dan hygiene serta akses monitoring pada tingkat masyarakat melalui participatory monitoring (bagian dari Sustainability Monitoring pada SIM)

8.

Studi banding dan berbagi pembelajaran dari pengalaman pelaksanaan STBM untuk meningkatkan dukungan bagi intervensi hygiene dan sanitasi masyarakat; serta perubahan perilaku hygiene dan monitoring akses sanitasi.

Selanjutnya di tingkat kecamatan dan desa dilakukan peningkatan permintaan kebutuhan sanitasi melalui kegiatan pemicuan, pemantauan dan pengenalan metoda pemantauan partisipatif oleh masyarakat, dan operasionalisasi sistem verifikasi data/hasil berdasarkan indikator setiap pilar STBM.

3.3

KOMPONEN 3: PENYEDIAAN SARANA AIR MINUM DAN SANITASI Penyediaan sarana air minum dan sanitasi dilakukan melalui tiga pilihan pembangunan SPAM, yaitu perluasan (penyediaan SPAM), pengembangan, dan optimalisasi. Pilihan menu tersebut diadakan untuk melatih masyarakat menentukan mau membangun baru, mengembangkan yang sdh ada atau optimalisasi yang sdh ada tapi ruswak juga untuk memenuhi kebutuhan pembangunan SPAM yang berbeda

2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

28

2’/4+/’4 $"#% dan memperluas jangkauan kegiatan dan layanan. Komponen ini bertujuan untuk menambah jumlah penerima manfaat akses air minum dan sanitasi yang layak. Komponen ini menyediakan pilihan teknis terhadap penyediaan prasarana air minum dan sanitasi. Sarana sanitasi yang dimaksud dalam hal ini adalah sarana penunjang perubahan PHBS yang disediakan pada fasilitas umum, seperti sekolah dasar, puskesmas pembantu (pustu), dan posyandu/polindes. Setiap pilihan prasarana dilengkapi dengan penjelasan aspek keuntungan dan kerugiannya. Masyarakat yang sudah diberdayakan, dapat menentukan jenis prasarana, melaksanakan perencanaan dan pembangunan fisik, serta dapat mengelola operasional dan pemeliharaan prasarana yang akan dibangun. Peningkatan pelayanan air minum dilakukan baik melalui pembangunan sistem pelayanan air minum dan sanitasi (SPAM) baru, pengembangan SPAM (baik unit air baku, atau unit pengolahan, atau unit distribusi, atau unit layanan) untuk meningkatkan cakupan pelayanan, maupun melalui optimalisasi sarana dan prasarana air minum yang mengalami kerusakan ataupun yang tidak lagi berfungsi yang memungkinkan masyarakat miskin, kaum perempuan, masyarakat berkebutuhan khusus dan kelompok marginal lainnya untuk memperoleh pelayanan air minum dalam jumlah yang memadai, kualitas yang memenuhi standar kesehatan, kontinu, dan mudah dijangkau. Pelaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi dalam program Pamsimas didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat setempat dan pilihan prasarana dan sarana yang diinformasikan (informed choice). Pilihan yang diinformasikan tersebut menyangkut seluruh aspek, seperti aspek teknologi, pembiayaan, lingkungan, sosial dan budaya serta kelembagaan pengelolaan. Dalam kaitannya dengan dipertimbangkan adalah:

pilihan

teknologi,

beberapa

faktor

yang

harus

1) Ketersediaan jenis sumber air baku yang akan dimanfaatkan; 2) Jumlah biaya yang dibutuhkan, kemampuan dan kemauan masyarakat untuk memberikan kontribusi pembangunan; 3) Kompleksitas teknologi dan kesiapan masyarakat untuk mengelola SPAMS dengan teknologi yang ada; 4) Nilai manfaat, kemudahan, dan kesinambungan penggunaan terhadap opsi teknis yang dipilih. Pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi didasarkan pada usulan yang diajukan dan disepakati oleh masyarakat secara partisipatif dalam bentuk usulan/proposal desa/kelurahan. Seleksi usulan/proposal desa/kelurahan mengacu pada efektifitas biaya pembangunan per penerima manfaat sesuai dengan kondisi setempat. dengan tetap mempertimbangkan pilihan teknologi dan kebutuhan yang bersifat lokal/spesifik pada desa/kelurahan tersebut.

2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

29

2’/4+/’4 $"#% 3.3.1

Penggunaan Dana Bantuan Alokasi dana bantuan pada setiap desa/kelurahan untuk kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Masyarakat (RKM) bervariasi berdasarkan evaluasi RKM. Evaluasi RKM mencakup antara lain kelayakan pilihan teknologi infrastrukur air minum, sanitasi sekolah dan hiygiene yang dipilih masyarakat, dan nilai kontribusi masyarakat. Penggunaan dana bantuan terdiri dari dua bagian, yakni bagian untuk infrastruktur air minum dan bagian untuk perbaikan sanitasi sekolah, perubahan perilaku hygiene, penguatan kapasitas dan manajemen masyarakat. a.

Pembangunan Prasarana dan Sarana Air minum dan Sanitasi Bantuan dana digunakan untuk pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi dan air minum berdasarkan cost-sharing. Masyarakat akan berkontribusi sebesar minimal 20% dalam bentuk in-cash 4% dan in-kind 16% dari total kebutuhan biaya pembangunan. Alokasi bantuan dana hanya membiayai 80% kebutuhan biaya. Total biaya pembangunan tiap desa/kelurahan ditetapkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang merupakan bagian dari RKM. Masyarakat dapat memilih penggunaan dana bantuan untuk pembiayaan barang atau pelayanan/service, termasuk tenaga kerja terampil dan tidak terampil sesuai standar pemerintah. Penyediaan tenaga kerja dan bahan akan dihitung sebagai bagian dari kontribusi masyarakat dalam bentuk in-kind. Dana bantuan Pamsimas pada prinsipnya hanya sebagai stimulan bagi masyarakat yang memiliki prakarsa, inisiatif, dan kesepakatan tanggungjawab bersama untuk memperbaiki kualitas pelayanan air bersih, sanitasi dan hygiene.

Kontribusi swadaya masyarakat dimaksudkan sebagai wujud dari komitmen membangun rasa memiliki dan rasa bertanggungjawab, terhadap kegiatan maupun hasil kegiatan yang dilakukan masyarakat sendiri. Semakin besar kontribusi masyarakat, semakin tinggi komitmen untuk memiliki dan bertanggungjawab pada pelaksanaan kegiatan di Pamsimas. Dengan demikian, dana bantuan Pamsimas pada hakikatnya hanya berfungsi sebagai stimulan atau insentif atas tumbuhnya kepedulian, prakarsa, inisiatif dan rasa memiliki dan bertanggungjawab masyarakat. b.

Perbaikan Perilaku dan Layanan Hygiene dan Sanitasi Termasuk dalam kategori ini adalah kegiatan-kegiatan hasil identifikasi dengan metoda MPA dan CLTS untuk perubahan perilaku hygiene dan sanitasi masyarakat, kegiatan hygiene dan kesehatan berbasis sekolah, dan pendidikan kesehatan. Sarana sanitasi akan dibangun di sekolah-sekolah di masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat juga membiayai kegiatan lain terkait hygiene dan sanitasi yang mereka pilih dengan pola pembiayaan bersama (costsharing basis) Penjelasan lebih detail mengenai Penggunaan Dana Bantuan dapat dilihat pada Buku Pedoman Pelaksanaan Pamsimas di Tingkat Masyarakat.

2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

30

2’/4+/’4 $"#% 3.3.2

Bantuan Perencanaan dan Dukungan Teknik Program Pamsimas membantu masyarakat dengan pendekatan tanggap kebutuhan dalam perencanaan, seleksi teknologi dan tingkat pelayanan, serta desain konstruksi, melalui :

3.4

i.

Rapid Technical Assessment (RTA) dan Community WSS situation analysis (MPA) untuk menentukan kebutuhan air dan pilihan-pilihan sistem;

ii.

Pilihan teknologi sistem air minum;

iii.

Survei teknik dan penyusunan Rancangan Rinci Kegiatan (RRK);

iv.

Konstruksi, supervisi dan quality control;

v.

Pelatihan pengoperasian dan pemeliharaan mencakup managemen, teknik dan ketrampilan pembiayaan yang dibutuhkan bagi keberlanjutan sistem; dan

vi.

Monitoring kualitas air minum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak penyediaan dan penggunaan air minum yang aman (memenuhi standar kesehatan).

KOMPONEN 4: INSENTIF DESA/KELURAHAN DAN KABUPATEN/KOTA Insentif diberikan dalam upaya keberlanjutan pemanfaatan dan pengembangan hasil kegiatan (konstruksi). Insentif merupakan tambahan pendanaan untuk digunakan desa/kelurahan dan kabupaten/kota dalam pencapaian target pembangunan air minum dan sanitasi perdesaan dengan pendekatan Pamsimas. Pelaksanaan insentif tetap mengharuskan adanya kontribusi masyarakat (dalam in-cash dan in-kind) dan pengajuan proposal kegiatan dari desa/kelurahan. HID diberikan kepada desa/kelurahan yang telah menunjukkan kinerja yang baik dalam pelaksanaan Program Pamsimas untuk digunakan dalam pengembangan SPAM. HIK diberikan kepada kabupaten/kota yang telah menunjukkan kinerja dan kepemimpinan yang baik dalam pelaksanaan Program Pamsimas untuk digunakan dalam pengembangan atau optimalisasi SPAM terbangun di desa/kelurahan yang telah mendapat program Pamsimas.

3.5

KOMPONEN 5: DUKUNGAN MANAJEMEN PELAKSANAAN PROYEK Komponen 5 menyediakan dukungan teknis pengelolaan pelaksanaan program komponen 1, 2, 3 dan 4 serta memberikan dukungan teknis kepada unit pelaksana (implementation agency). Dukungan teknis terdiri dari: (i)

Dukungan teknis untuk kegiatan pelatihan sektoral, peningkatan kelembagaan, kesehatan, sanitasi, dan air minum pada tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi dan tingkat pusat;

(ii) Pemantauan pengelolaan program dan kualitas pelaksanaan, monitoringevaluasi keuangan dan teknis serta laporan setiap komponen program;

2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

31

2’/4+/’4 $"#% (iii) Evaluasi outcomes program, dan (iv) Kemajuan alih kelola fungsi-fungsi serta tanggungjawab program kepada pemerintah daerah. Dukungan teknis ini ditujukan untuk mendukung pencapaian sasaran Pamsimas secara efektif. Beberapa kegiatan yang termuat dalam komponen ini antara lain: 3.5.1

Central Management Advisory Consultants (CMAC) CMAC dimaksudkan untuk memberikan dukungan kepada Central Management Management Unit (CPMU) dalam melakukan pengendalian dan pengelolaan pelaksanaan program Pamsimas. Secara keseluruhan CMAC sebagai dukungan kepada CPMU akan melakukan: pengelolaan proyek secara menyeluruh; melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan proyek dan hasil pelaksanaannya; pengembangan program Pamsimas sebagai program air minum dan sanitasi nasiona; menjaga keberlanjutan hasil pelaksanaan progran; promosi kesehatan; pengembangan kapasitas dan kelembagaan; penerapan keamanan sosial dan lingkungan serta pemberdayaan masyarakat. Termasuk dalam dukungan kepada CPMU implementasi strategi, kebijakan, penyusunan pedoman, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan program dan keberlanjutan pasca program.

3.5.2

Regional Oversight Management Services (ROMS) Pengadaan ROMS dimaksudkan untuk memberikan dukungan kepada PPMU dan DPMU dalam pengelolaan pelaksanaan kegiatan proyek sehari-hari dalam aspek teknis maupun proses pelaksanaan program berbasis masyarakat, pembangunan kapasitas kelembagaan, penerapan penjaminan keamanan sosial dan lingkungan, pamantauan pelaksanaan dan keberlanjutan hasil pembangunan. ROMS juga akan memberikan laporan pelaksanaan kepada PPMU dan DPMU. Peran ROMS adalah memberikan dukungan teknis kepada PPMU dan DPMU dalam implementasi program, perluasan, dan pengarusutamaan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat

3.5.3

Penilai Proyek Independen Monitoring dan evaluasi akan dilakukan oleh lembaga/konsultan independen pada saat awal perencanaan tahun pertama, mid-term, dan pasca program, dengan menggunakan sampel dan indikator tertentu. Kegiatan Penilai Proyek Independen meliputi baseline survey dan pengukuran dampak.

2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

32

2’/4+/’4 $"#%

BAB 4. PENGELOLAAN PROGRAM Pengelolaan Program menguraikan gambaran umum beberapa aspek utama dalam pelaksanaan Pamsimas yang dirancang dan dikembangkan untuk mencapai tujuan dan sasaran program Pamsimas sebagaimana telah ditetapkan pada indikator kinerja Pamsimas dalam Financing Agreement dan Project Appraisal Document. Beberapa aspek utama pengelolaan program yang dimaksud antara lain adalah dukungan jenis/kategori bantuan, dukungan kelembagaan, rancangan pelaksanaan/implementasi program, pengadaan barang dan jasa, Anti Corruption Action Plan (ACAP), pengaduan masyarakat, operasional dan pemeliharaan, pemantauan, evaluasi dan sistem pelaporan. Penjelasan lebih detil atas beberapa aspek pengelolaan program Pamsimas dapat dilihat pada lampiran pedoman ini. Sedangkan aspek tertentu yang dinilai cukup spesifik akan diuraikan lebih rinci dan teknis dalam berbagai buku petunjuk teknis sebagaimana dijelaskan pada bab 1 sub-bab 1.6 buku pedoman ini.

4.1

DUKUNGAN PENYEDIAAN JENIS-JENIS BANTUAN/LAYANAN Program Pamsimas akan memberikan bantuan/layanan dalam kategori Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Bantuan Teknis yang diterapkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai kategori komponen-komponen program. Selain berupa BLM, bentuk bantuan teknis yang diberikan berupadukungan pelaksanaan oleh pemerintah pusat dan daerah,serta kontrak pelayanan. Gambaran umum penerapan jenis-jenis bantuan (BLM dan Bantuan Teknis) pada komponen-komponen program adalah sebagaimana pada tabel 4.1.

2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

33

2’/4+/’4 $"#% Tabel 4.1. Penerapan Jenis Bantuan pada Komponen Program

No.

1

Jenis-Jenis Bantuan/ Kategori Layanan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

Komponen Program Pamsimas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengembangan Kelembagaan Daerah Pengembangan kapasitas masyarakat

Peningkatan Kesehatan Dan Perilaku Higienis Dan Pelayanan Sanitasi

Penyediaan Sarana Air Minum Dan Insentif Desa/Kelurahan dan Sanitasi Kabupaten/Kota

Kegiatan promosi PHBS dan kesehatan di masyarakat

Fasilitas pelayanan air minum untuk masyarakat dan sekolah

Kegiatan promosi PHBS dan kesehatan di sekolah

Sanitasi sekolah dan fasilitas umum

Dukungan Pelaksanaan Dan Manajemen Proyek

Pengembangan cakupan dan kualitas pelayanan SPAM

Kegiatan promosi PHBS dan kesehatan lainnya yang diusulkan masyarakat 2

Dukungan pelaksanaan oleh pemerintah daerah

Kegiatan dan penilaian kapasitas kelembagaan

Penerapan pendekatan STBM

Pelatihan keterampilan untuk promosi dan perencanaan PHBS secara partisipatif Pembinaan BPSPAMS melalui asosiasi pengelola Pelatihan kewirausahaan sanitasi SPAMS perdesaan Penyadaran kritis masyarakat Pengembangan kemitraan Evaluasi dampak dan monitoring kinerja Pemantauan keberlanjutan PHBS-sanitasi

Rapid technical assessment dan MPA PHAST sebagai dasar penyusunan RKM

Pemantauan pelaksanaan

Bantuan teknis bagi project management unit (PMU)

Evaluasi rancangan rinci kegiatan Pelatihan ketrampilan untuk konstruksi, pengelolaan keuangan, pengoperasian dan pemeliharaan Pemantauan pelaksanaan

3

Dukungan Bantuan teknis untuk team Bantuan teknis untuk team pelaksana pelaksanaan oleh pelaksana pemerintah

Bantuan teknis untuk team pelaksana

Bantuan teknis untuk team pelaksana

Bantuan teknis bagi project management units (PMU)

4

Kontrak Pelayanan

Advokasi dan promosi kesehatan di tingkat provinsi

Pendampingan masyarakat dalam pembangunan SPAM

Evaluasi dampak

Kajian-kajian supply, demand, pasar, dan konsumen sanitasi

Promosi dan advokasi melalui pemicuan CLTS dalam pembangunan sarana sanitasi

Pendampingan masyarakat dalam pembangunan pengembangan SPAM

OMS terdiri dari tim regional (ROMS), tim provinsi (PMS), tim kabupaten (DMS). Tim fasilitator di tingkat kabupaten

Fasilitator STBM Kabupaten/Kota

CMAC, advisory, dan TDS

2)560,6- 5)-0+4 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

34

2’/4+/’4 $"#%

4.2

KEGIATAN POKOK PENYELENGGARAAN PROGRAM PAMSIMAS Untuk mencapai tujuan dan sasaran program Pamsimas, berikut ini adalah kegiatan pokok penyelenggaraan program, yaitu: a.

Sosialisasi program kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

b.

Seleksi kabupaten/kota sasaran

c.

Sosialisasi program oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa/Kelurahan

d.

Seleksi desa/kelurahan sasaran

e.

Penetapan desa/kelurahan sasaran

f.

Pelaksanaan program di tingkat masyarakat (perluasan, pengembangan, atau optimalisasi SPAM)

g.

Pemantauan dan pelaporan kemajuan dan hasil kegiatan berbasis Sistem Informasi Manajemen

h.

Peningkatan kapasitas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam pengelolaan program air minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat yang berkelanjutan

i.

Evaluasi dampak untuk mengetahui efektifitas, efisiensi, dan perubahan yang dihasilkan program.

Penjelasan lebih detail mengenai Pemilihan Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Lampiran 1, sedangkan Pemilihan Desa/Kelurahan dapat dilihat pada Petunjuk Teknis Pemilihan Desa/Kelurahan

4.3

DUKUNGAN KELEMBAGAAN Pamsimas dilaksanakan oleh Pemerintah melalui penyediaan bantuan secara langsung ke tingkat desa, namun dengan mekanisme yang membutuhkan keterlibatan pemerintah kabupaten/kota. Executing Agency Pamsimas adalah Kementerian Pekerjaan Umum, dengan didukung Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan Nasional. Secara umum, struktur organisasi pengelola dan pelaksana Program Pamsimas dari tingkat pusat sampai dengan masyarakat dapat dilihat pada Gambar 4.1 di berikut. Peran masing-masing lembaga dan indikator capaian kinerja dalam program Pamsimas dapat dilihat pada tabel 4.2.

2)560,6- 5)-0+4 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

35

2’/4+/’4 $"#% Gambar 4-1. Struktur Organisasi Pengelola dan Pelaksana Program Pamsimas

Penjelasan lebih detil mengenai kelembagaan dan organisasi dapat dilihat pada lampiran 2

Tabel 4.2. Peran dan Indikator Kinerja Capaian Pamsimas Institusi Deputi Sarana dan Prasarana BAPPENAS

Peran

Indikator Kinerja Capaian

1. Memberikan arahan dalam upaya percepatan pencapaian target dan sasaran Millenium Development Goals bidang air minum dan sanitasi

-

2. Merumuskan kebijakan dan strategi pencapaian target air minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat 3. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pusat dan daerah dan pengendalian pelaksanaan pembangunan air minum dan sanitasi 4. Membina pelaksanaan tugas Pokja AMPL dan fungsi Pakem dalam Pamsimas 2)560,6- 5)-0+4 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

36

2’/4+/’4 $"#%

Institusi Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

Peran

Indikator Kinerja Capaian

1. Executing Agency

Komponen 3:

2. Membina pelaksanaan program pada komponen infrastruktur pelayanan air minum dan sanitasi

· 90% desa dengan sistem peyediaan air minum yang layak dan tetap berfungsi5

3. Mengendalikan upaya pencapaian seluruh tujuan · 90% desa dengan sistem dengan Pamsimas, khususnya komponen 3, 4, dan 5 BPSPAMS yang berkinerja baik 4. Melaksanakan evaluasi kinerja pelaksanaan Komponen 4: Pamsimas sebagai acuan pengalokasikan BLM · 500 desa/kelurahan melampaui kab/kota tahun berikutnya kinerja program menerima tambahan hibah · 20 kabupaten/kota melampaui kinerja program menerima tambahan hibah Komponen 5: · 100% kab/kota dengan struktur dan perangkat monitoring program (IMIS, M&E) menyediakan informasi secara reguler mengenai kualitas pelaksanaan proyek

Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan

1. Membina pelaksanaan program pada Komponen Pelayanan dan Perbaikan perilaku sanitasi dan hygiene.

Komponen 2:

2. Mengendalikan upaya pencapaian target komponen 2

· 60% masyarakat sasaran yang telah menerapkan kebiasaan cuci tangan pakai sabun

3. Menyiapkan sanitarian di tingkat Puskesmas 4. Menyediakan dan membina fasilitator STBM kabupaten/kota 5. Menfasilitasi penerapan STBM

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri

1. Membina Pemerintah Daerah dalam pengarusutamaan/prioritisasi pembangunan air minum dan sanitasi dalam rangka pencapaian SPM dan target MDGs 2. Menfasilitasi penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 3. Mendorong peningkatan alokasi APBD untuk pembangunan air minum dan sanitasi termasuk yang berbasis masyarakat 4. Menfasilitasi penyelenggaraan HIK 5. Mengendalikan upaya pencapaian target Komponen 1-Pemda 6. Menfasilitasi kabupaten/kota dalam menetapkan target pelaksanaan Pamsimas sesuai kinerja

5

· 50% masyarakat dusun pada desa sasaran telah ODF/SBS

· 95 % sekolah sasaran yang telah memiliki sarana air minum dan sanitasi yang layak, dan program kebersihan dan kesehatan Komponen 1: · 80% kab/kota sasaran (minimal 175 kab/kota) memiliki RAD bidang air minum dan sanitasi untuk pengadopsian dan pengarusutamaan pendekatan Pamsimas dan untuk kemajuan pencapaian target pembangunan air minum dan sanitasi kabupaten/kota · 80% kab/kota sasaran (minimal 175 kab/kota) menunjukkan realisasi belanja AMPL sesuai dengan yang telah ditetapkan (direncanakan) pada APBD untuk mencapai MDGs sektor air minum dan sanitasi

Indikator MPA untuk penyediaan air masyarakat seperti dirumuskan dalam Metodologi for Participatory Assessment ( MPA), Bank Dunia WSP, 2003.

2)560,6- 5)-0+4 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

37

2’/4+/’4 $"#%

Institusi

Peran

Indikator Kinerja Capaian

kab/kota Direktorat 1. Membina proses pemberdayaan dan penguatan Jenderal kapasitas masyarakat Pemberdayaan 2. Menfasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat Masyarakat dan untuk perencanaan dan pengelolaan Desa, keberlanjutan pelayanan air minum dan sanitasi Kementerian 3. Menfasilitasi peningkatan kapasitas BPSPAMS Dalam Negeri dalam menjamin keberlanjutan pengelolaan pelayanan SPAMS desa/kelurahan yang berkualitas

Komponen 1: · 5000 desa/kelurahan yang membuat RKM

4. Mengendalikan upaya pencapaian target Komponen 1-Masyarakat 5. Membina Asosiasi BPSPAMS perdesaan tingkat kabupaten/kota 6. Membina kader AMPL

4.4

PENGADAAN BARANG/JASA Prosedur pengadaan barang/jasa untuk program Pamsimas sebagian ataupun seluruh sumber pembiayaannya yang berasal dari Loan Agreement IBRD No: 8259IND dilaksanakan dengan menggunakan Guideline World Bank: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits (May 2004, revised January, 2011); dan Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (May 2004, revised January, 2011).

4.5

SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN Mengingat Program Pamsimas sebagai program yang dibiayai dari pinjaman luar negeri (PLN), maka sistem pengelolaan keuangan disamping berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku, juga terutama harus mengacu pada : Minute of Negotiation, Loan Agreement No.IBRD-8259-IND, Project Appraisal Document, Aide Memoire, Costing Table, progres kegiatan dan Annual Work Plan. Hal ini agar anggaran memang diperuntukkan bagi pengeluaran – pengeluaran yang telah disetujui oleh Bank Dunia sebagaimana tertera dalam Loan Agreement. Penjelasan lebih detail dan terinci dapat dilihat dalam Buku Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Program Pamsimas

2)560,6- 5)-0+4 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

38

2’/4+/’4 $"#% 4.6

RENCANA TINDAK ANTI KORUPSI Rencana tindakan pencegahan korupsi dalam program Pamsimas dilakukan sesuai dengan 6 (enam) elemen utama yang sudah diidentifikasi oleh tim Bank Dunia untuk Pencegahan Anti Korupsi di Indonesia meliputi: 1)

Penguatan Keterbukaan dan Transparansi,

2)

Pencegahan Risiko Kolusi,

3)

Pencegahan Risiko Penyalahgunaan Wewenang dan Pemalsuan,

4)

Pengawasan oleh Masyarakat Madani,

5)

Sistim Penanganan Keluhan, dan

6)

Ketentuan Sanksi dan Tindakan Perbaikan yang jelas

Tindakan anti korupsi ini berdasarkan pengalaman dari program sebelumnya yakni WSSLIC maupun Pamsimas (Tahun 2008-2012). Berdasarkan dari pengalaman tersebut tindakan anti korupsi sebagian besar difokuskan pada aspek proyek yang berhubungan dengan kontrak yang bernilai besar seperti dalam pengadaan bantuan teknis yang dinilai mempunyai resiko yang tinggi. Selanjutnya resiko lebih rendah pada aspek pelatihan, lokakarya dan kampanye bersama konstitusi hanya 30% dari total nilai proyek. Pengalaman sebelumnya pada program WSLIC bahwa untuk kegiatan CDD mempunyai peluang yang tinggi untuk tindakan korupsi dimana nilai investasi mencapai 70% dari total nilai proyek sehingga sangat membutuhkan pengawasan yang lebih tinggi. Untuk di tingkat desa/kelurahan kunci utama adalah sistim pelayanan yang baik serta transparansi, kualitas yang lebih baik serta tanggung jawab pengelolaan program/proyek diberikan kepada masyarakat. Keistimewaan dari semua rencana tindakan anti korupsi terintegrasi dalam penganggaran proyek. Beberapa area utama/kunci terkait dengan upaya anti korupsi adalah manajemen proyek, monitoring dan evaluasi, pengelolaan pengaduan, audit independent, penyampaian informasi dan peningkatan kesadaran. Penyediaan dokumen proyek yang dapat diakses oleh publik merupakan rencana Pencegahan Korupsi ini dipublikasikan di dalam situs www.pamsimas.org, dan telah disepakati oleh Executing Agency (Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum) dan para Implemeting Agencies (Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Lingkungan Pemukiman, Kementerian Kesehatan; Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri; dan Pusat Pembinaan Kesegaran Jasmani, Kementerian Pendidikan Nasional) untuk dipergunakan dalam Pamsimas. Tabel Tindakan Pencegahan Korupsi telah dipersiapkan sesuai dengan risiko Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang terjadi pada proyek sejenis dan disesuaikan dengan mekanisme pelaksanaan proyek. Penjelasan lebih detail mengenai Rencana Tindak Anti Korupsi dapat dilihat pada Lampiran 4

2)560,6- 5)-0+4 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

39

2’/4+/’4 $"#% 4.7

PENGAMANAN/SAFEGUARD Kerangka safeguard dimaksudkan sebagai panduan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam melakukan analisis, perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemantauan subproyek, dengan mengacu pada persyaratan dari Bank Dunia dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia mengenai dampak lingkungan, hibah lahan (Voluntary Land Donation), dan masyarakat adat dan warga rentan (Isolated and Vulnerable People). Kegiatan dalam Program Pamsimas telah diklasifikasikan sebagai Kategori B, yang mana kemungkinan besar tidak akan mengakibatkan dampak berarti yang tidak diinginkan terhadap lingkungan hidup dan sosial. Hal ini sesuai dengan pendekatan berbasis masyarakat terhadap penyediaan air minum dan sanitasi. Penjelasan lebih detail mengenai safeguarding dapat dilihat dalam Buku Petunjuk Teknis Pengamanan (Safeguard) Program Pamsimas

4.7.1

Lingkup Kerangka Kerja Safeguard Sesuai dengan karakteristik kegiatan yang didanai dalam Pamsimas, kerangka safeguard Pamsimas terdiri dari 2 komponen yakni: 1)

Safeguard Lingkungan. Kerangka safeguard lingkungan ini dimaksudkan sebagai upaya membantu kabupaten/kota agar dapat melakukan evaluasi secara sistematik dalam penanganan, pengurangan dan pengelolaan resiko lingkungan yang tidak diinginkan, promosi manfaat lingkungan, dan mewujudkan keterbukaan, dengan melakukan konsultasi publik dengan warga yang terkena dampak dan stakeholder lainnya.

2)

Safeguard Sosial Safeguard bagi hibah lahan (voluntary land donation) dan masyarakat adat dan warga rentan (isolated and vulnerable people); kerangka ini dimaksudkan sebagai upaya membantu kabupaten/kota agar dapat melakukan evaluasi secara sistematik dalam penanganan, pengurangan dan pengelolaan resiko sosial yang tidak diinginkan, promosi manfaat sosial, dan mewujudkan keterbukaan dengan melakukan konsultasi publik dengan warga yang terkena dampak pemindahan dan stakeholder lainnya.

4.7.2

Perlindungan Daerah Tangkapan Air (P-DTA) Penekanan penyadaran dan kegiatan Perlindungan Daerah Tangkapan Air di dalam safeguard ditujukan untuk memberi kesadaran kepada masyarakat berbagai kerusakan alam dan usaha pelestarian lingkungan. Sedangkan pelaksanaan kegiatan ditujukan sebagai upaya pelestarian lingkungan yang dapat langsung memberi perlindungan dan pelestarian di sekitar sumber air maupun daerah yang tidak 2)560,6- 5)-0+4 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

40

2’/4+/’4 $"#% langsung diambil sumbernya. Pelaksana kegiatan melibatkan masyarakat secara aktif. Penguatan kapasitas melalui pelatihan harus diberikan ke masyarakat sebelum melakukan kegiatan P-DTA.

4.8

OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN Dalam Pamsimas pemeliharaan prasarana dan sarana harus memposisikan air sebagai komoditi ekonomi, tidak sekedar komoditi sosial, dan menjadi tanggung jawab pengelola yang dibentuk melalui musyawarah desa/kelurahan.Dalam pelaksanaannya,keterlibatan kaum perempuan lebih signifikan karena mereka merupakan pengguna, oleh sebab itu partisipasi aktif perempuan dalam operasional dan pemeliharaan aset masyarakat sangat diperlukan. Pengoperasian dan pemeliharaan (O&P) dalam Pamsimas bertujuan sebagai berikut: 1)

Tetap berfungsinya prasarana dan sarana yang telah terbangun sesuai dengan kualitas dan umur pelayanan yang direncanakan;

2)

Menjamin pemeliharaan secara rutin, tepat waktu, tepat sasaran dan, efisien (air sebagai komoditi ekonomi);

3)

Memberikan tanggung jawab kepada Pengelola Sarana untuk mengoperasikan dan mengoptimalkan pelayanan sarana yang ada.

Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS) adalah lembaga yang bertanggungjawab dalam pengoperasian dan pemeliharaan. Pada tahap ini kinerja BPSPAMS, mekanisme iuran, dan keberfungsian sarana terbangun merupakan faktor penting dalam keberlanjutan pelayanan sarana air minum dan sanitasi. Penjelasan lebih detail mengenai Operasional dan Pemeliharaan dapat dilihat dalam Buku Petunjuk Teknis Pengoperasian dan Pemeliharaan di Tingkat Masyarakat

4.9

PEMANTAUAN Pemantauan adalah kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan secara terus menerus untuk memastikan suatu kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Pemantauan dilakukan di sepanjang siklus program, dimulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian. Hasil kegiatan pemantauan digunakan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan dan penyesuaian terhadap perencanaan. Tujuan Pemantauan: l

Memastikan bahwa kemajuan pelaksanaan kegiatan Pamsimas tidak menyimpang dari jadwal yang telah ditentukan pada setiap tahapan kunci dalam rencana induk Pamsimas (master schedule),

2)560,6- 5)-0+4 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

41

2’/4+/’4 $"#%

4.9.1

l

Memastikan proses fasilitasi kegiatan pelaksanaan siklus Pamsimas sesuai acuan yang ada (PMM, VIM, dan Petunjuk Teknis, SOP), sehingga capaian substansi sesuai indikator yang telah ditentukan,

l

Memastikan setiap kerangka acuan yang disusun untuk dilaksanakan berdasarkan pada koridor yang telah ditentukan (PMM, VIM, Petunjuk Teknis,SOP).

Jenis Kegiatan Pemantauan dalam Pamsimas 1)

Pemantauan oleh Masyarakat. Pemantauan berbasis SIM dilakukan oleh BPSPAMS dan Kader AMPL secara periodik, untuk aspek berikut: keberfungsian sarana, penerapan iuran, peningkatan akses air minum dan sanitasi.

2)

Pemantauan oleh pemerintah. Pemantauan berbasis SIM dilakukan oleh pihak pemerintah, baik dari lembaga penyelenggara/executing agency, maupun dari lintas Kementerian (Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bangda dan Ditjen PMD, Kementerian Kesehatan, dan lain-lain). Pemantauan berbasis SIM ini juga dilakukan oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan. Metode pemantauan oleh pemerintah ini dapat juga dilakukan melalui kunjungan lapangan.

Pemantauan oleh konsultan (CMAC, ROMS, dan Tim Fasilitator Masyarakat/Keberlanjutan). Kegiatan pemantauan ini dilakukan oleh jajaran konsultan mulai dari tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat. Metode pemantauan yang digunakan oleh konsultan adalah uji petik untuk memantau kualitas pendampingan dan output . Uji petik dilakukan terhadap setiap siklus pamsimas, infrastruktur (sarana air bersih dan sanitasi) dan keuangan/pembukuan. Hasil pemantauan digunakan untuk melakukan perbaikan terhadap konsep dan desain proyek, memberhentikan proses pelaksanaan progam apabila dibutuhkan, dan memberikan model pembelajaran bagi pelaku proyek. Pemeriksanaan oleh BPK, BPKP, dan Inspektorat Jenderal PU. BPK, BPKP, dan Inspektorat Jenderal PU bertanggungjawab memeriksa aspek keuangan Pamsimas setiap tahunnya. Acuan yang digunakan dalam pemeriksaan keuangan adalah dokumen resmi proyek (PMM, VIM, dan Petunjuk Teknis, SOP). Dalam pemeriksaaan keuangan ini, perlu disepakati indikator kinerja dan perkembangan pelaksanaan program dengan lembaga pemeriksa keuangan ini. Pemantauan oleh Pihak Donor. Kegiatan pemantauan misi supervisi dilakukan oleh pihak donor untuk memastikan bahwa kegiatan yang sudah dilaksanakan memenuhi standar persyaratan Loan Agreement dan PAD yang telah disepakati. Pihak donor melakukan pemantauan ini, untuk melihat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan di lapangan.

2)560,6- 5)-0+4 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

42

2’/4+/’4 $"#% 4.9.2

Instrumen Pemantauan Program Pamsimas 1)

MIS (Management Information System). Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pamsimas adalah sebuah sistem yang dirancang untuk memantau dan mengevaluasi capaian pelaksanaan dari program Pamsimas di lapangan melalui mekanisme pengelolaan data dan informasi yang terpadu dan terbuka. Keluaran data dan informasi yang dihasilkan akan dimanfaatkan dalam kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Pamsimas.

2)

Master Schedule/Rencana Induk. Master schedule atau rencana induk merupakan rencana kegiatan selama program berjalan yang dilaksanakan oleh semua pihak pelaku program baik lintas-kementerian (Tingkat Pusat), Dinas/Instansi tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, konsultan pusat sampai daerah maupun masyarakat penerima program. Dalam pelaksanaannya, siklus kegiatan pada wilayah sasaran Pamsimas mengacu pada rencana induk. Rencana Induk merupakan acuan pokok para pelaku Pamsimas dalam menjalankan setiap proses kegiatan agar selalu berkesinambungan dan tepat waktu. Setiap pelaku Pamsimas perlu memiliki rencana kerja yang jelas sehingga pelaksanaan Pamsimas dapat terarah dan terpantau dengan baik. Dengan adanya pemahaman yang sama antar pelaku tentang Pamsimas, serta sasaran yang ingin dicapai, setiap pelaku dapat segera menindaklanjuti dengan membuat strategi dalam upaya mencapai sasaran tersebut, diantaranya dengan menyusun rencana kerjanya yang didasarkan atas target substansi (berdasarkan indikator) dan target capaian (berdasarkan Master Schedule). Penyusunan rencana kerja ini harus dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia, baik jumlah timnya, kapasitas anggota tim, maupun dukungan manajemen perusahaannya.

3)

Quick Status/Status Cepat. Quick Status disusun dengan tujuan untuk mengendalikan realisasi pelaksanaan siklus di lapangan (progress) terhadap Master Schedule yang sudah disepakati bersama. Sehingga, dengan demikian setiap dua minggu akan dapat diketahui secara cepat tahapan kegiatan mana saja yang sudah selesai ataupun yang belum selesai, dan dapat diketahui pula progres terakhir pencapaian tahapan kegiatannya. Setiap TFM akan melaporkan progress Quick Status pada setiap dua mingguan.

4)

Pengaduan Masyarakat (PPM). Salah satu aspek penting dari sistem pemantauan dalam program Pamsimas adalah pemantauan terhadap proses penanganan pengaduan. Mekanisme penanganan pengaduan dalam program Pamsimas di tingkat masyarakat dilakukan di Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) BPSPAMS, di tingkat kabupaten/kota dan provinsi serta pusat oleh Asisten PMU bidang pemantauan dan evaluasi. Proses penanganan pengaduan memungkinkan setiap orang dapat menyampaikan suatu pengaduan, yaitu konsultan melalui laporan biasa maupun berkala, anggota masyarakat melalui surat tanpa nama, atau wartawan melalui tulisan mereka di media masa tentang Pamsimas. Program Pamsimas menyiapkan Hotline Pengaduan melalui SMS (short message service), website online dan kotak pengaduan khusus untuk hal

2)560,6- 5)-0+4 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

43

2’/4+/’4 $"#% ini dan setiap orang dapat menyampaian pengaduan untuk ditujukan ke alamat tersebut.

4.9.3

5)

Uji Petik. Dilaksanakan untuk mengukur pencapaian substansi maupun pemenuhan prasyarat kegiatan yang telah ditetapkan tersebut dengan melakukan pengecekan langsung ke lapangan terhadap kelurahan/desa sampel yang dipilih dengan metode pemilihan sampel acak terstratifikasi. Uji petik merupakan bagian dari kerangka pemantauan proyek secara keseluruhan. Hasil uji petik akan menjadi bagian yang saling melengkapi dengan kegiatan pemantauan lainnya seperti SIM (sistim informasi manajemen), Quick Status, dan PPM (pengelolaan pengaduan masyarakat). Kegiatan uji petik ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan setelah siklus selesai difasilitasi di masyarakat. Dengan mempertimbangkan unsur keterwakilan, maka ditetapkan bahwa tim CMAC akan melakukan uji petik di minimum 3% desa sampel di wilayah kendali CMAC sedangkan tim OMS melaksanakan uji petik di minimum 10% desa sampel di wilayah kendali OMS. Di tingkat kabupaten/kota, koordinator fasilitator diharapkan melakukan uji petik di minimum 50% desa sampel di wilayah kendalinya.

6)

Informasi Berbasis Website. Salah satu alat monitoring yang efektif dan populer untuk memantau kemajuan dan infomasi terkini suatu proyek adalah website. Semua informasi mengenai Pamsimas akan diupload melalui website (www.pamsimas.org). Informasi mengenai data progres dan pencapaian indikator, pengaduan, resume kontrak konsultan, pustaka publikasi, data kontak pelaku pamsimas dapat diakses pada website tersebut. Website tersebut juga menyediakan media interaktif untuk pelaku pamsimas di seluruh wilayah untuk menjalin komunikasi, yaitu: forum diskusi, pengaduan, dan ruang tanya jawab dengan tenaga ahli.

7)

Kunjungan Lapangan. Kegiatan monitoring ini dilakukan dengan melakukan kunjungan langsung di masing-masing OMS di kabupaten/kota secara sampling, untuk melakukan pengendalian tentang status pelaksanaan kegiatan dan penyiapan media-media bantu yang dibutuhkan, serta monitoring terhadap pemanfaatan dana BLM yang sudah dicairkan untuk memastikan kualitasnya tercapai, serta memastikan transparansi dan akuntabilitasnya.

Pemantauan Indikator Capaian Program Pamsimas Sebagai upaya pengendalian tercapainya tujuan Pamsimas diuraikan indikator pencapaian program dan target capaiannya setiap tahun selama pelaksanaan program Pamsimas, dengan frekwensi dan pelaporan serta penanggung jawab dalam pengumpulan datanya, sebagaimana dalam tabel 4.3.

2)560,6- 5)-0+4 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

44

2’/4+/’4 $"#% Tabel 4.3. Pemantauan Indikator Capaian Kunci Program Pamsimas

Indikator Pencapaian Program

· Jumlah tambahan orang yang mempunyai akses yang berkelanjutan terhadap fasilitas air minum yang layak, berdasarkan status sosial dan ekonomi

Baseline 14 Jan 2013

Periode 2013

2014

2015

Pengumpulan Data dan Pelaporan 2016

2017

4.2 juta

6 juta

7.6 juta

9.2 juta

10.8 juta

4.9 juta

5.4 juta

6.4 juta

7.4 juta

8.4 juta

6.833

7,833

8.833

9.833

10.833

11.833

· Rencana peningkatan kapasitas untuk mendukung adopsi dan pengarusutamaan pendekatan Pamsimas, dan kinerja dalam rangka pencapaian tujuan program

78%

40%

50%

60%

70%

80%

· Realisasi anggaran Kab./Kota (APBD) dalam sektor AMPL sebagai persentase dari kebutuhan anggaran untuk mencapai target MDGs

51 %

30%

50%

60%

70%

80%

· Jumlah tambahan orang yang mempunyai akses yang berkelanjutan terhadap fasilitas sanitasi yang layak, berdasarkan status sosial dan ekonomi · Jumlah desa/kelurahan yang telah menyusun RKM

11.6 juta

Frekuensi dan Pelaporan

Instrumen Pengumpulan Data

Penanggung Jawab Pengumpulan Data

Laporan kumulatif tahunan, berdasarkan laporan kemajuan detail dari DPMU

Data MIS yang berkelanjutan dan survey Rumah Tangga

DPMU melaporkan ke CPMU, berdasarkan data MIS yang dikumpulkan dari penilaian partisipatif dan data tim evaluasi independen

Laporan kumulatif tahunan, berdasarkan laporan kemajuan detail dari DPMU

Laporan proyek dan dokumen anggaran Kab./Kota

CPMU, berdasarkan data dan laporan dari DPMU

9.4 juta

2)560,6- 5)-0+4 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

45

2’/4+/’4 $"#%

Periode

Pengumpulan Data dan Pelaporan

Baseline 14 Jan 2013

2013

· % masyarakat sasaran yang bebas dari buang air besar di sembarang tempat (ODF/SBS)

46%

50%

50%

50%

50%

50%

· % masyarakat sasaran yang menerapkan program cuci tangan pakai sabun (CTPS)

56%

40%

45%

50%

60%

60%

Indikator Pencapaian Program

· % sekolah sasaran yang mempunyai fasilitas sanitasi yang layak dan menerapkan pola hidup bersih sehat (PHBS). · % desa/kel yang mempunyai SPAM yang layak dan berfungsi · % desa/kel dengan BPSPAMS yang berkinerja baik · Jumah desa/kelurahan dan kab./kota yang melampaui kriteria kinerja proyek dan memperoleh tambahan dana hibah · Adanya struktur dan alat pemantauan proyek (IMIS, M&E) memberikan informasi berkala mengenai kualitas pelaksanaan proyek

2014

70% 92%

2015

80%

2016

2017

90%

60%

95%

NA

90%

90%

90%

90%

90%

73%

73%

75%

75%

80%

90%

566

200 desa/

400

600

1000-

8 kab

Desa/ 16 Kab

Desa/

800 Desa/

Desa/

24 Kab

32 Kab

40 Kab

82%

100%

100%

100%

100%

100%

Kab

Kab

Kab

Kab

Kab

Frekuensi dan Pelaporan

Instrumen Pengumpulan Data

Penanggung Jawab Pengumpulan Data

Laporan kumulatif tahunan, berdasarkan laporan kemajuan detail dari daerah

Data MIS yang berkelanjutan dan survey Rumah Tangga

DPMU melaporkan ke CPMU, berdasarkan data MIS yang dikumpulkan dari penilaian partisipatif dan data tim evaluasi independen

Survey evaluasi perubahan perilaku higinis (PHS) pada saat baseline, midterm dan EOP

Evaluasi perubahan perilaku – survey acak/random

Lembaga yang dikontrak oleh Dinas Kesehatan Propinsi, di beberapa lokasi pemantauan

Laporan kumulatif tahunan, bersumber dari pemantauan MIS yang berkelanjutan

Data MIS yang berkelanjutan dan survey Rumah Tangga

DPMU melaporkan ke CPMU, berdasarkan data MIS yang dikumpulkan dari penilaian partisipatif dan data tim evaluasi independen

Laporan kwartal DPMU dan kajian per tahun oleh Propinsi

Laporan proyek

CPMU, berdasarkan data dan laporan dari DPMU

Laporan kwartal DPMU dan kajian per tahun oleh Propinsi

IMIS, Monitoring MIS yang berkelanjutan

DPMU, kajian per 6 bulan oleh CPMU

2)560,6- 5)-0+4 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

46

2’/4+/’4 $"#%

4.10

EVALUASI PROGRAM PAMSIMAS Evaluasi dalam Pamsimas dilakukan untuk menilai secara berkala apa yang telah dihasilkan melalui pengukuran indikator kinerja utama untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan-tujuan utama Pamsimas. Indikator kinerja Pamsimas dapat dilihat pada tabel 4.3. Evaluasi difokuskan pada keluaran dan dampak proyek untuk menilai kesesuaiannya dengan tujuan dan rencana yang ditetapkan. Evaluasi ini akan dilakukan pada pertengahan pelaksanaan proyek dan setelah keseluruhan program selesai. Jenis-jenis evaluasi yang akan dilakukan dalam program Pamsimas adalah: 1)

Evaluasi Keluaran (Output). Dilakukan dengan melihat sejauh mana perubahan yang dialami masyarakat penerima manfaat dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan.

2)

Survei/Studi Dampak. Program Pamsimas melalui kerja sama dengan konsultan atau pihak lain melakukan survei/studi dampak/manfaat ekonomi, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dan peran pemerintah sebagai fasilitator dan regulator, serta peran masyarakat di bidang air minum dan penyehatan lingkungan.

Studi Khusus/Tematik. Untuk mempertajam hasil pemantauan dan evaluasi dampak, sejumlah studi tematik dapat dilakukan dalam kurun waktu pelaksanaan program.

4.11

PELAPORAN Pelaporan tentang hasil pelaksanaan kegiatan adalah bagian penting dari pemantauan dan pertanggungjawaban program. Pelaporan ditujukan untuk menunjukkan/menggambarkan perkembangan atau kemajuan setiap tahapan pelaksanaan program, kendala atau permasalahan yang terjadi, dan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Pamsimas. Semua pelaku program Pamsimas bertanggung-jawab untuk menyusun pelaporan atas pelaksanaan program pada tingkat desa/kelurahan, kabupaten/kota, provinsi dan tingkat pusat. Hal ini untuk membantu dalam evaluasi kinerja pelaku program Pamsimas. Penyusunan laporan program Pamsimas harus berbasis data SIM. Laporan pelaksanaan program Pamsimas harus menjadi bagian dari pelaporan kinerja penyelenggaraan urusan air minum dan sanitasi kabupaten/kota. Penjelasan lebih detail mengenai pemantauan, evaluasi, penanganan pengaduan masyarakat dan pelaporan serta indikator kinerja dapat dilihat pada Buku Petunjuk Teknis Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Program Pamsimas

2)560,6- 5)-0+4 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

47

2’/4+/’4 $"#%

BAB 5. PENDANAAN PROGRAM 5.1

SUMBER DANA Pendanaan proyek Pamsimas melalui sumber dana pinjaman dan hibah luar negri (PHLN) dari Bank Dunia rupiah murni dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta dana kontribusi swadaya masyarakat dan sumber dana lain yang tidak mengikat. Penjelasan lebih detail mengenai pendanaan maupun pengelolaan keuangan program Pamsimas dapat dilihat pada Buku Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Pamsimas.

5.1.1

Dana PHLN Bank Dunia Alokasi dana ini pada dasarnya terbagi atas 2 bagian yaitu:

5.1.2

a.

Alokasi BLM Desa/kelurahan, bantuan dana yang diberikan langsung kepada masyarakat untuk membiayai kegiatan Pamsimas pada sarana air minum dan kesehatan masyarakat yang dituangkan dalam RKM

b.

Alokasi Non BLM, bantuan dana diluar BLM untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa. Dana ini meliputi pengadaan barang, lokakarya dan pelatihan komponen A, B dan E, Jasa Konsultan dan lain sebagainya.

Dana Rupiah Murni a.

APBN Dana yang berasal dari Pemerintah antara lain digunakan untuk sebagian kegiatan yang berkaitan dengan: l

Manajemen proyek,

l

Pelatihan,

l

Honorarium,

l

Perjalanan,

l

Monitoring,

l

Operasional kantor dan sarana kerja lainnya baik di pusat maupun di daerah.

2)560,6- 5)-0+4 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

48

2’/4+/’4 $"#% Kegiatan yang sebagian akan dibiayai dari APBN adalah:

b.

l

Pengadaan barang barang

l

Pengadaan jasa konsultan

l

Biaya operasional tingkat pusat,

APBD Provinsi Dana yang berasal dari Pemerintah Provinsi yang dianggarkan tiap tahunnya adalah kegiatan proyek untuk pos-pos yang telah ditetapkan oleh Biro Keuangan dan Bappeda dari Pemerintah Provinsi Peserta Pamsimas, antara lain :

c.

l

Pelatihan,

l

Honorarium,

l

Perjalanan di tingkat provinsi sampai ke daerah dan pusat

l

Manajemen dan operasional kantor PPMU

APBD Kabupaten/Kota Dana yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/kota dianggarkan tiap tahunnya untuk kegiatan proyek termasuk kegiatan yang tidak dibiayai atau sebagian dibiayai melalui dana Bank Dunia tetapi sudah disepakati pada saat negosiasi. Kegiatan tersebut, antara lain: l

Manajemen proyek,

l

Pelatihan,

l

Honorarium, perjalanan,

l

Monitoring, operasional kantor dan kabupaten/kota sampai tingkat desa

l

Sharing program dana APBD sebesar minimal 20% dari total pagu BLM Kabupaten/Kota

l

Sharing program dana APBD sebesar 20% tersebut dilaksanakan pada tahun anggaran yang sama dan/atau untuk tahun 2013 selambat-lambatnya pada tahun 2014 termasuk kewajiban sharing program tahun 2014.

l

Dana operasional Panitia Kemitraan (Pakem).

l

Dana Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

sarana

kerja

lainnya

baik

di

Apabila Kabupaten/Kota belum mengalokasikan dana di atas pada APBD tahun berkenaan, maka hal ini akan menjadi bahan evaluasi Program Pamsimas untuk pelaksanaan program pada kab/kota tersebut.

d.

Kontribusi Masyarakat Kontribusi masyarakat minimal sebesar 20% dari total RKM, dalam bentuk tunai (in-cash) minimal 4% dan in-kind minimal 16%, yang merupakan dana pendukung bagi pembiayaan kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat, direncanakan oleh masyarakat dan dituangkan di dalam RKM. 2)560,6- 5)-0+4 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

49

2’/4+/’4 $"#% Kontribusi masyarakat dimaksudkan sebagai wujud dari komitmen membangun rasa memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap kegiatan maupun hasil kegiatan yang dilakukan masyarakat sendiri. Semakin besar kontribusi masyarakat semakin tinggi komitmennya untuk memiliki dan bertanggungjawab pada pelaksanaan kegiatan Pamsimas. Dengan demikian dana bantuan Pamsimas pada hakekatnya merupakan stimulan dan penghargaan atas tumbuhnya kepedulian, prakarsa, inisiatif dan rasa memiliki dan bertanggungjawab masyarakat. 5.1.3

Kategori Pembiayaan PHLN Bank Dunia Kategori yang telah disepakati dalam pelaksanaan program Pamsimas yang dibiayai PHLN Bank Dunia berdasarkan sumber dana dapat dirinci beberapa kategori, yaitu: 1)

Barang dan Lokakarya dari Komponen 1 dan 5 meliputi antara lain: Materi dan pelaksanaan Pelatihan, Peralatan Kantor, (100% untuk foreign expenditures, 100% local expenditures/ex-factory dan pembelian lokal)

2)

Barang dan Lokakarya dari Komponen 2 meliputi antara lain: Materi Pendidikan, Peralatan Kantor, (100% untuk foreign expenditures, 100% local expenditures/ex-factory dan pembelian lokal)

3)

Pembiayaan pembangunan sarana air minum dan sanitasi (100% dari dana hibah pusat).

Kategori Jasa Konsultan untuk pembiayaan, Konsultan Lokal, Monitoring, Studi, pembayaran pada tahun 2013-2016 sebesar 80%. Kategori Lain-lain/Dana Cadangan. Seluruh komponen dan kategori pembiayaan yang tercantum dalam Financing Agreement (FA) tidak dapat diubah, kecuali dengan persetujuan Bank Dunia. Proses penganggaran dan pencairan dana harus memperhatikan FA agar kategori dana pembiayaan sesuai dengan kesepakatan. Apabila kegiatan yang sudah dilaksanakan tidak sesuai dengan kategori pembiayaan dalam FA, maka biaya kegiatan tersebut tidak dapat dibayar oleh Bank Dunia. Setiap desa Pamsimas akan dibiayai oleh APBN dan kontribusi masyarakat atau APBD dan kontribusi masyarakat.

5.2

PENANGANAN PENGELOLAAN KEUANGAN Ketentuan dan prosedur akuntansi program ini secara subsbtansi mengacu pada prosedur pengelolaan keuangan Pemerintah, dengan dilengkapi penguatan prosedur yang tepat. Prosedur Pemerintah ini termasuk mengacu pada Prosedur Penganggaran dan Standard Akuntansi Pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, Peraturan Menteri Keuangan nomor 238/PMK.05/2011 tentang pedoman umum sistem akuntansi pemerintah),Sistem Akuntansi Pemerintah dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (PMK nomor 233/PMK.05/2011). 2)560,6- 5)-0+4 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

50

2’/4+/’4 $"#% 5.2.1

Penganggaran Penganggaran program-program Bank Dunia akan diintegrasikan dengan penganggran dari mitra lembaga pemerintah yang menjadi pelaksana program. Melalui penganggaran ini, pengukuran kinerja penganggaran akan dikombinasikan dengan kinerja alokasi budget dari lembaga/instansi pelaksana. Usulan anggaran program diserahkan kepada Direktorat Penganggaran pada Bulan Juni di tahun ketika anggaran tahunan disiapkan. Direktorat Penganggaran mengalokasikan ceiling budget pada Bulan September. Kementerian PU, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan kemudian memproses penyiapan anggaran rinci untuk CPMU, PPMU dan DPMU. Hasilnya diajukan ke Direktorat Penganggaran Depkeu dan Bappenas serta diklarifikasi oleh keduanya. Anggaran final program yang telah siap kemudian diajukan ke World Bank sebagai Rencana Kerja Tahunan Program. Anggaran yang diajukan telah dibahas di Kabinet (sebagai bagian dari anggaran nasional) pada Bulan September dan setelah disetujuai oleh Kabinet selanjutnya disampaikan kepada DPR. a. Kegiatan Swakelola Sesuai Anggaran yang telah ditetapkan, CPMU, PPMUs dan DPMU dapat mengajukan pembayaran awal uang muka untuk pelaksanaan kegiatan selama 1 bulan kepada KPPN. b. Kegiatan Yang Dikontrakkan Pembayaran kepada pihak ke-3 (pengadaan dilakukan sesuai dengan prosedur sesuai Financing Agreement) dapat dilakukan sesuai dengan kontrak kerja yang sudah disepakati dengan pihak ke-3. Pembayaran akan dilakukan langsung kepada pihak ke-3. Meskipun proses pembayaran mengikuti prosedur pemerintah, verifikasi diperlukan untuk menghindari terjadinya resiko kesalahan/penolakan pembayaran oleh Bank Dunia, termasuk adanya bukti-bukti pengeluaran, audit trails and procedure untuk memeriksa kesesuaian kontrak dengan hasil.

5.2.2

Pembukuan dan Akuntansi Biro Keuangan Kementerian PU, Kemendagri dan Kemenkes, serta unit keuangan di tingkat Kabupaten dan Provinsi berlandaskan pada Standar Akuntansi Pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 71, 2010, Peraturan Menteri Keuangan nomor 238/PMK.05/2011 tentang pedoman umum sistem akuntansi pemerintah) dan Sistem Akuntansi Pemerintah dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (PMK nomor 233/PMK.05/2011).Software akuntansi Pemerintah diterapkan untuk mencatat seluruh transaksi. Back up Manual (general cashbook dan buku pendukung lainnya) tetap disimpan baik oleh Unit Akuntansi. Sistem diberlakukan berbasis bulanan dan diserahkan ke Menkeu setiap tri-wulan. Unit-Unit Akuntansi di Kementerian PU, Kemendagri dan Kemenkesmelakukan pencatatan didalam kartu catatan realisasi anggaran, khususnya terkait Pamsimas. 2)560,6- 5)-0+4 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

51

2’/4+/’4 $"#% Kartu ini didukung lebih lanjut dengan kartu monitoring kontrak (satu kartu untuk satu kontrak). Sistem-sistem ini dimaksudkan untuk menjamin seluruh pengeluaran program Pamsimas termasuk dalam sistem dan pelaporan akuntabilitas pemerintah. Panduan sederhana akuntansi bagi Satuan Pelaksana Pamsimas akan dijelaskan lebih lanjut dalam Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Program Pamsimas di Tingkat Masyarakat. 5.2.3

Pelaporan Saat ini pemerintah menerapkan klasifikasi Standar Keuangan Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menkeu No 238/PMK.05/2011. Peraturan tersebut belum mencakup pengkodean untuk sumber dana dari luar, karenanya software keuangan pemerintah tidak dapat membedakan antara pengeluaran proyek dengan pengeluaran pemerintah. Untuk dapat membedakan pengeluaran proyek untuk penganggaran dan persiapan laporan sesuai dengan kategori pengeluaran, diperlukan penjelasan mengenai: 1)

Harmonisasi antara komponen proyek dengan kategori pengeluaran sesuai dengan Mata Anggaran dan tolak ukur

2)

Bagian keuangan dari CPMU, PPMU, dan DPMU harus membedakan project payment voucher and project remitance order

3)

Menyiapkan rekonsiliasi catatan proyek dari Bank yang ditunjuk

CPMU harus bekerja sama dengan PPMU dan DPMU dalam menyiapkan Interim Financial Report (IFR). IFR merupakan dokumen pelaporan atas penggunaan dana Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri dengan administratur World bank.Disamping itu juga sebagai dokumen permintaan pengisian rekening khusus.IFR akan digunakan untuk menyakinkan bahwa dana pinjaman masih tersedia pada saat dilakukan pembayaran. Seluruh laporan yang diterima dari PPMU dan DPMU akan dikumpulkan oleh CPMU dalam suatu format laporan IFR yang sudah disetujui oleh Lender dan diserahkan setiap 3 bulan sekali dalam waktu 45 hari setelah berakhirnya periode laporan kepada Lender melalui Kementerian Keuangan. Laporan pertama berisi rencana kegiatan 6 bulan pertama dan dana yang dibutuhkan serta rencana pengadaan. Laporan 3 bulanan ini akan diakumulasikan setiap tahunnya untuk kebutuhan audit tahunan. Monitoring penganggaran akan dilakukan melalui IFR dan jadwal audit interim yang telah disepakati serta jadwal kegiatan supervisi. Mekanisme ini dapat membantu menyakinkan bahwa laporan IFR dapat digunakan untuk kepentingan monitoring. Mekanisme ini juga memungkinkan identifikasi awal dari setiap masalah yang ada, khususnya untuk antisipasi akan terjadinya penyerapan dana lebih rendah dari alokasi anggaran.

2)560,6- 5)-0+4 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

52

2’/4+/’4 $"#% 5.3

ARUS DANA DAN PENGATURAN PENCAIRAN DANA Dalam menfasilitasi pencairan dana pinjaman, akan dibuka rekening dalam mata uang dolar di BI (Bank Indonesia) atas nama Kementerian Keuangan. Pengelolaan rekening tersebut berada di bawah tanggung jawab Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Inisial deposit (pengisian awal) rekening khusus akan diminta oleh Ditjen Perbendaharaan berdasarkan Rencana Kebutuhan Dana untuk 6 (enam) bulan ke depan (forecast for 6 months). Laporanini disiapkan oleh CPMU (sesuai input dari PPMU dan DPMU). Dengan dana yang tersedia didalam rekening khusus ini, Satuan Kerja dapat mulai melaksanakan pembayaran (sesuai dengan kegiatan proyek dan proses pengadaan yang berlaku). Satuan Kerja akan bertanggung jawab terhadap proses pengadaan dan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakansesuai dengan anggaran yang telah disetujui. Pada saat pelaksanaan kegiatan membutuhkan pembayaran, PIU dapat mulai melaksanakan pembayaran. Mekanisme penyaluran dana pinjaman kepada kabupaten/kota direncanakan akan mengikuti mekanisme proyek pusat. Dengan pengaturan ini, dana akan dianggarkan pada level pemerintah pusat dan disalurkan langsung kepada kelompok masyarakat melalui Satker PIP di Kabupaten/Kota. Mekanisme transfer dana untuk arus dana ke kabupaten merujuk pada pengaturan anggaran pemerintah pusat, mengingat sesuai PP Nomor 16/ FY 2005, urusan air minum khususnya di wilayah pinggiran perkotaan merupakan tanggungjawab pemerintah pusat. Dengan pengaturan ini, dana akan dianggarkan di pemerintah pusat dan dana disalurkan langsung ke unit tehnik terkait (bukan pemerintah daerah). Mekanisme pencairan dari dana kredit Pamsimas akan diawali dengan membuat Rancangan Pencairan dengan menyerahkan (i) Daftar pembayaran kontrak yang telah disetujui World Bank (subject to prior-review by the Bank) bersamaan dengan daftar pengeluaran, dan (ii) statement of expenditures (SOE) untuk yang lainnya. Penjelasan kebih detail mengenai mekansime penyaluran dana kepada masyarakat dapat dilihat pada Pedoman Pelaksanaan Pamsimas di Tingkat Masyarakat dan/atau Buku Petunjuk Khusus Adminstrasi Keuangan oleh Masyarakat.

5.4

MEKANISME PENYALURAN DANA PAMSIMAS DI TINGKAT MASYARAKAT Sumber BLM pada setiap desa sasaran adalah salah satu dari APBN atau APBD. Penyaluran dana ini dapat dilihat pada gambar berikut:

2)560,6- 5)-0+4 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

53

2’/4+/’4 $"#% Gambar 5-1. Mekanisme Penyaluran Dana Pamsimas Tingkat Masyarakat6 PUSAT

SK Menteri PU Satker Pamsimas

DIPA APBN

Kab/Kota

SK Bupati/Walikota Satker PPIP

DIPA APBD

Masyarakat

Kontribusi Masyarakat

SPPB (DIPA APBN)

Rekening KKM

SPPB (DIPA APBD)

Kontribusi Masyarakat

Rekening KKM

Penjelasan lebih detail akan diuraikan pada Buku Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Program Pamsimas

5.5

AUDIT

5.5.1

Internal Audit Program akan memperkuat penanganan internal audit yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) secara berkala dan BPKP. Inspektorat Jenderal Kementerian PU telah ditugaskan untuk bertanggungjawab melakukan monitoring realisasi anggaran dan evaluasi capaian kinerja program PAMSIMAS. Dalam hal ini audit dapat didukung dengan bantuan teknis, misalnya ahli akuntan untuk memperkuat kapasitas Itjen Kementerian PU.

6

Mekanisme penyaluran dana tersebut akan disesuaikan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang berlaku 2)560,6- 5)-0+4 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

54

2’/4+/’4 $"#% Rencana kerja Itjen Kementerian PU dapat memasukkan internal audit kegiatan dan pembiayaan Pamsimas di tingkat pusat dan provinsi. Laporan temuan audit disampaikan ke auditor external proyek dan Bank Dunia. Kontrol Internal dan akuntabilitas pelaksanaan di tingkat desa dan kabupaten akan direview melalui internal audit yang dilakukan oleh BPKP. Audit BPKP setidaknya mencakup minimal 10% desa/kelurahan sasaran di seluruh kabupaten partisipan sebagai sampel audit. 5.5.2

External Audit Laporan keuangan program dan laporan kegiatan akan diaudit secara rutin setiap tahun. Laporan audit keuangan dan statemen keuangan akan disampaikan ke World Bank tidak lebih dari 6 bulan setalah tahun anggaran APBN berjalan (30 Juni pada tahun berikutnya). Audit dilakukan berdasarkan Terms of Reference (TOR) yang disepakati dengan World Bank pada saat negosiasi. Penjelasan lebih detail tentang Audit dapat dilihat dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Program Pamsimas

2)560,6- 5)-0+4 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

55

2’/4+/’4 $"#%

LAMPIRAN 1. TATA CARA SELEKSI KABUPATEN/KOTA DAN DESA SASARAN

A.

SELEKSI KABUPATEN/KOTA

1.

PENENTUAN PROVINSI Pelaksanaan Pamsimas terbuka untuk seluruh provinsi di Indonesia, kecuali Provinsi DKI Jakarta. Hal ini didasarkan hasil kesepakatan Tim Pengarah Program Pamsimas. Dengan pertimbangan efisiensi pengelolaan dan penyediaan bantuan teknis, pelaksanaan Pamsimas diutamakan pada provinsi-provinsi dengan minimal 3 (tiga) kabupaten/kota sasaran.

2.

PENENTUAN KABUPATEN/KOTA Penentuan kabupaten/kota didasarkan pada kriteria long list (daftar panjang) dan kriteria short list (daftar pendek). Kriteria long list kabupaten/kota terdiri dari: 1. Diutamakan yang memiliki proporsi penduduk perdesaan dengan akses air minum aman di bawah rata-rata nasional target capaian MDGs. 2. Diutamakan yang memiliki minimal 27 desa/kelurahan dengan target desa sasaran penerima manfaat dengan jumlah penduduk diatas rata-rata jumlah penduduk desa di kabupaten/kota. Kriteria short list kabupaten/kota terdiri dari: 1. Adanya surat Bupati/Walikota tentang pernyataan minat untuk mengikuti Program Pamsimas II Tahun Anggaran 2013-2016, yang memuat pernyataan minat dan kesanggupan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengikuti Program Pamsimas II. Pernyataan kesanggupan meliputi: a. Kesanggupan untuk menyediakan dana APBD kabupaten/kota untuk membiayai: i. Operasional lembaga pengelola program (Pokja AMPL, Panitia Kemitraan, DPMU, dan Kader AMPL ii. Dana hibah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) APBD sebesar 20% dari total nilai bantuan untuk jumlah desa sasaran yang direncanakan setiap tahun iii. Program keberlanjutan untuk pengelolaan pasca konstruksi b. Kesediaan mengikuti pedoman dan petunjuk teknis Pamsimas II yang berlaku c. Kesanggupan untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) .’/2+3’0 #! 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

56

2’/4+/’4 $"#% 2. Adanya lampiran surat Bupati/Walikota perihal usulan target tambahan pemanfaat dan rencana pendanaan BLM bagi desa sasaran Pamsimas untuk rencana pelaksanaan Program Pamsimas II selama 2013-2016 yang dirinci per tahun dan dibandingkan dengan target kabupaten/kota, yang disetujui bersama oleh Ketua DPRD dan Bupati/Walikota 3. Untuk kabupaten sasaran Pamsimas I telah memenuhi semua persyaratan, antara lain telah melaksanakan replikasi dan telah merealisasikan DDUB 20082012. B.

SELEKSI DESA Secara khusus, dikaitkan dengan kondisi SPAM, terdapat kriteria untuk desa perluasan, desa pengembangan, dan desa optimalisasi. a. Kriteria desa perluasan adalah desa yang belum memiliki SPAM sama sekali sehingga kegiatan yang diusulkan adalah pembangunan SPAM baru b. Kriteria desa pengembangan adalah desa yang telah memiliki SPAM, yang berfungsi baik, sehingga usulannya adalah pengembangan SPAM yang ada untuk menambah pelayanan. c. Kriteria desa optimalisasi adalah desa yang telah memiliki SPAM namun dalam kondisi rusak dan selama minimum satu tahun terakhir belum mendapatkan bantuan sejenis (bantuan pemulihan kondisi/rehabilitasi). Kegiatan optimalisasi juga ditujukan untuk menambah jumlah penerima manfaat. Pemilihan desa/kelurahan sasaran Pamsimas II dipimpin oleh Pokja AMPL. Unsur pelaksana Pokja AMPL kabupaten/kota untuk proses pemilihan desa kelurahan sasaran adalah Panitia Kemitraan (Pakem). Pakem beranggotakan unsur pemerintah daerah dan masyarakat sipil. Pakem melaksanakan seleksi desa berdasarkan proposal desa/kelurahan. Prioritas diberikan kepada proposal desa/kelurahan yang didasarkan pada RPJMDesa atau pernah diusulkan pada musrenbang kecamatan, atau diusulkan pada musyawarah antar desa (MAD) atau forum pembangunan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar usulan kegiatan desa/kelurahan tersebut merupakan kebutuhan prioritas desa/kelurahan tersebut. Hasil pemilihan desa/kelurahan disahkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemilihan desa/kelurahan oleh Panitia Kemitraan dilakukan dengan langkah-langkah utama sebagai berikut: I.

Sosialisasi, dengan kegiatan utama sebagai berikut: 1) Pokja AMPL dibantu Pakem menginformasikan desa/kelurahan perihal adanya Program Pamsimas;

kepada

seluruh

2) Pokja AMPL dibantu Pakem melakukan sosialisasi Program Pamsimas dan menjelaskan tata cara penyusunan proposal desa/kelurahan bagi desa/kelurahan yang berminat mengikuti seleksi;

.’/2+3’0 #! 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

57

2’/4+/’4 $"#% II. Penerimaan dan pembukaan proposal; pada tahap ini Pakem menerima proposal kegiatan dari desa/kelurahan dan surat pengajuan proposal yang memuat pernyataan kesanggupan masyarakat memenuhi persyaratan sebagai sasaran program Pamsimas (komitmen menyediakan kontribusi masyarakat dalam bentuk in-cash dan in-kind, menyediakan kader AMPL, dan komitmen menghilangkan kebiasaan BABS). Proposal dan surat pengajuan proposal disampaikan dalam amplop tertutup. Berdasarkan hasil pembukaan proposal, Pakem mengelompokkan proposal desa/kelurahan berdasarkan jenis usulan kegiatan dan menjumlahkan usulan biaya pembangunan dari proposal pada masing-masing kelompok jenis kegiatan. Usulan biaya pembangunan dari proposal pada setiap kelompok jenis kegiatan dirinci atas (1) rencana nilai kontribusi masyarakat dan (2) usulan nilai bantuan Pamsimas. III. Verifikasi Proposal; dalam tahap ini Pakem melakukan verifikasi terhadap proposal yang diterima, dengan cara kajian data/dokumen dan/atau kunjungan lapangan (observasi), atau wawancara untuk memastikan validitas data dan kelayakan usulan kebutuhan biaya kegiatan. IV. Penyusunan Peringkat (Ranking) Proposal dan daftar pendek (short list) desa/kelurahan sasaran;dalam tahap ini Pakem melakukan penilaian proposal yang telah diverifikasi. Penilaian proposal dilakukan untuk menyusun (1) ranking proposal dan (2) rekomendasi daftar pendek (short list) desa/kelurahan yang akan menjadi sasaran program Pamsimas; V. Pengumuman daftar pendek desa/kelurahan; dalam tahap ini Pokja AMPL dibantu Pakem mengumumkan daftar pendek desa/kelurahan kepada seluruh kecamatan dan desa/kelurahan. Daftar pendek desa/kelurahan meliputi desa/kelurahan yang akan didanai dengan APBN dan desa/kelurahan yang akan didanai APBD. VI. Penetapan; dalam tahap ini Ketua Pokja AMPL kabupaten/kota mengajukan daftar pendek desa/kelurahan sasaran ((beserta perkiraan BLM setiap desa/kelurahan) kepada Bupati/Walikota untuk mendapat pengesahan. Daftar desa/kelurahan sasaran yang akan didanai APBD ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota, sedangkan daftar pendek desa/kelurahan sasaran yang akan didanai dengan APBN diajukan oleh Bupati/Walikota kepada Direktur Jenderal Cipta Karya untuk mendapat penetapan. Direktur Jenderal Cipta Karya menetapkan desa/kelurahan sasaran sesuai hasil verifikasi Central Project Management Unit (CPMU) Program Pamsimas. Penetapan daftar desa sasaran Pamsimas adalah pada Oktober-Desember untuk pelaksanaan satu tahun berikutnya. Penetapan alokasi BLM desa sasaran program Pamsimas adalah berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Masyarakat (RKM) dan bukan berdasarkan pemerataan. Porsi BLM maksimal 80% dari total nilai RKM dan bervariasi sesuai dengan hasil evaluasi RKM. Pakem akan menggunakan biaya investasi per penerima manfaat berdasarkan standar biaya setempat sebagai salah satu kriteria evaluasi RKM.

.’/2+3’0 #! 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

58

2’/4+/’4 $"#%

Langkah-langkah pemilihan desa/lokasi sasaran Pamsimas tersebut diilustrasikan pada Gambar L-1.1 berikut. Gambar L-1.1. Diagram Proses Pemilihan Lokasi Program Pamsimas KABUPATEN/KOTA

DESA/KEL

1. SOSIALISASI

Sosialisasi Program di Tingkat Masyarakat

Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun Proposal dan Kader AMPL

2. PENERIMAAN DAN PEMBUKAAN PROPOSAL

Pengajuan Proposal

IMAS dan penyusunan proposal

3. VERIFIKASI PROPOSAL

4. PENYUSUNAN DAFTAR PENDEK

5. PENGUMUMAN DAFTAR PENDEK DESA/KELURAHAN

6. PENETAPAN DESA/KEL SASARAN

Desa APBN ditetapkan dengan SK Menteri PU Desa APBD ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota

Tata cara pemilihan desa sasaran Pamsimas dijelaskan pada Petunjuk Teknis Pemilihan Desa Sasaran Pamsimas.

.’/2+3’0 #! 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

59

2’/4+/’4 $"#%

LAMPIRAN 2. ORGANISASI PENGELOLA DAN PELAKSANA PROGRAM PAMSIMAS

L.2.1 UMUM Secara umum, struktur organisasi pengelola dan pelaksana Program Pamsimas dari tingkat pusat sampai dengan masyarakat dapat dilihat pada Gambar L-2.1 di berikut. Gambar L-2.1 Organisasi Pengelola Dan Pelaksana Program Pamsimas

.’/2+3’0 $! 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

60

2’/4+/’4 $"#%

L.2.2 ORGANISASI PELAKSANA PAMSIMAS Executing Agency Executing Agency (EA) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) adalah Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. EA bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan program secara menyeluruh. Implementing Agency Implementing Agency (IA) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) adalah Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda), Kementerian Dalam Negeri untuk komponen 1a; Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kementerian Dalam Negeri untuk komponen 1b; Direktorat Jenderal PP dan PL, Kementerian Kesehatan untuk komponen 2, dan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum untuk komponen 3, 4 dan 5. IA bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan komponen program yang menjadi tanggung jawabnya.

L.2.2.1 Tingkat Pusat 2.2.1.1 Tim Pengarah Pusat Tim Pengarah menggunakan Tim Pengarah yang sama dengan Tim Pengarah AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) yang dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Bappenas, Nomor Kep.39/M.PPN/HK/03/2011, tanggal 31 Maret 2011. Susunan Tim pengarah Pusat adalah sebagaimana tabel di bawah ini: Tabel L-2.1 Susunan Komite Pengarah Pusat No

Posisi

Jabatan

1.

Ketua

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Bappenas

2.

Sekretaris (merangkap Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum anggota)

3.

Anggota

1. Direktur Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Bappenas 2. Direktur Jendral Anggaran, Kementerian Keuangan 3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan 4. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri 5. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri 6. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri 7. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan 8. Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan , Kementerian Lingkungan Hidup 9. Deputi Bidang Pengelolaan B3, Limbah B3 dan Sampah, Kementerian Negara Lingkungan Hidup 10. Deputi Bidang Perumahan Formal, Kementrian Perumahan Rakyat .’/2+3’0 $! 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

61

2’/4+/’4 $"#% Tugas Tim Pengarah, yaitu: 1. Merumuskan kebijakan, strategi dan program pembangunan air minum dan sanitasi; 2. Melakukan koordinasi, pengendalian pembangunan air minum dan sanitasi;

dan

pemantapan

pelaksanaan

3. Memberikan arahan dalam upaya percepatan pencapaian target dan sasaran Millenium Development Goals bidang air minum dan sanitasi; 4. Mengembangkan dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan air minum dan sanitasi dengan sumber pembiayaan dalam dan luar negeri; 5. Membentuk Tim Teknis untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Pengarah Selain menjalankan tugas-tugas tersebut, Tim Pengarah AMPL bertugas untuk: 1. Menetapkan kebijakan umum terkait Pamsimas; 2. Menetapkan kabupaten/kota peserta Pamsimas; 3. Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pamsimas; 2.2.1.2 Tim Teknis Pusat Tim Teknis Pusat beranggotakan eselon II dari masing-masing Ditjen Pelaksana Kegiatan, yang diangkat melalui SK Bappenas yang diketuai oleh Direktur Permukiman dan Perumahan, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, dan Pokja AMPL Pusat. Tim Teknis bertugas membantu Tim Pengarah dalam: 1. Merumuskan kebijakan operasional dalam pelaksanaan program Pamsimas; 2. Menetapkan pedoman-pedoman pelaksanaan yang dibutuhkan pelaksanaan program, baik di tingkat masyarakat maupun di tingkat lain;

untuk

3. Memberikan masukan-masukan yang diperlukan kepada Tim Pengarah dalam menetapkan kebijakan program; 4. Memberi arahan kepada CPMU mengenai kebijakan pelaksanaan program serta mengambil langkah yang diperlukan khususnya dalam menjamin efektivitas dan efisiensi pendayagunaan dana luar negeri; 5. Melakukan koordinasi antar kementerian terkait untuk menunjang efektivitas dan kelancaran program. 2.2.1.3 Central Project Management Unit (CPMU) CPMU ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum. Berkedudukan di Ditjen Cipta Karya yang terdiri dari perwakilan berbagai instansi yang terlibat dengan Program Pamsimas. CPMU dibantu oleh kepala staf CPMU, beberapa koordinator bidang, dan beberapa asisten. Koordinator bidang terdiri dari beberapa bidang sebagai berikut:

.’/2+3’0 $! 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

62

2’/4+/’4 $"#%

NO

Perihal

Instansi

Bidang Tugas

1

Koordinator bidang komponen 1a

Perwakilan dari Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri

Pengembangan Kelembagaan Lokal, terutama koordinasi, pengembangan kapasitas, fasilitasi, dan supervisi pemerintah daerah dalam pelaksanaan Pamsimas

2

Koordinator bidang komponen 1 b

Perwakilan Ditjen PMD

Pemberdayaan masyarakat, terutama pelatihan bagi pemerintah daerah, trainer, dan fasilitator

Koordinator bidang komponen 2

Perwakilan dari Ditjen PP & PL

3

Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Kesehatan 4

Koordinator bidang komponen 3,4,5

Perwakilan dari Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

Peningkatan Kesehatan dan Perilaku Higienis dan Pelayanan Sanitasi, terutama fasilitasi perubahan perilaku, pelatihan, dan penyebarluasan informasi tentang perilaku hidup sehat Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi Umum, Hibah Insentif, Dukungan Pelaksanaan dan Manajemen Proyek , terutama dukungan teknis pelaksanaan program dan monitoring pengelolaan program

Ketua dan anggota CPMU ditetapkan oleh Executing Agency dan bertanggungjawab kepada Executing Agency mengenai pengelolaan dan administrasi program Pamsimas secara keseluruhan, yang mencakup antara lain: l

koordinasi kegiatan administrasi program oleh masing-masing instansi terkait baik vertikal maupun horizontal;

l

koordinasi pengelolaan administrasi penganggaran, penyaluran, penyerapan dana, dan pengisian kembali rekening khusus;

l

monitoring dan evaluasi,

l

audit serta pelaporan pelaksanaan kegiatan .

CPMU sebagai pengelola administrasi program, mengkoordinasikan CPIU-CPIU di tingkat pusat dalam penyelenggaraaan Pamsimas. CPMU mengkoordinir laporan dari PPMU dan DPMU untuk kelancaran pelaksanaan program, juga sebagai pengelola kualitas program (menjamin kegiatan dapat berjalan dengan baik) Dalam melaksanakan kegiatan program, maka CPMU berkantor di Ditjen. Cipta Karya, Kementerian PU dan didampingi oleh tenaga penuh (full-timer) untuk bekerja di CPMU sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang tertuang dalam struktur organisasi CPMU yang sudah disepakati. Tugas CPMU termasuk tugas koordinator bidang dari masing-masing CPIU sebagai berikut: 1. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal. 2. Melakukan sosialisasi dan diseminasi program di tingkat pusat dan mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi program di tingkat provinsi. 3. Memfasilitasi pertemuan dan rapat tim pengarah pusat dan tim teknis pusat.

.’/2+3’0 $! 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

63

2’/4+/’4 $"#% 4. Memberikan masukan kepada tim pengarah/tim teknis mengenai tindak lanjut yang diperlukan, termasuk proses pengadaan di tingkat pusat dan di provinsi/kabupaten/kota. 5. Melaksanakan pengelolaan administrasi, keuangan dan penyelenggaraan program serta quality control pelaksanaan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat. 6. Mengendalikan jadwal pelaksanaan program secara keseluruhan maupun tahunan. 7. Melaksanakan tugas operasional dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi program dengan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan (PMM) dan VIM. 8. Identifikasi dan fasilitasi pemecahan masalah baik yang bersifat administratif, maupun program untuk mengatasi kendala yang timbul dalam pelaksanaan Program. 9. Membantu mempersiapkan proses pengadaan barang dan jasa, termasuk menyiapkan Kerangka Acuan (Terms of Reference), dan perolehan Surat Persetujuan (No Objection Letter - NOL) dari Bank Dunia. 10. Mengkaji mutu dan kelengkapan dokumen yang membutuhkan prior review oleh Bank, serta memberikan bantuan teknis kepada PIUs dalam proses pengadaan yang post review. 11. Mengumpulkan fotocopy SP2D dari seluruh pelaksana anggaran Pamsimas untuk kebutuhan pengajuan withdrawal application (WA). 12. Mengajukan permohonan pengisian kembali dana rekening khusus (replenishment), dengan memperhatikan laporan konsolidasi dari PIU-PIU. 13. Mengkonsolidasikan laporan penyelenggaraan program secara menyeluruh (fisik dan keuangan). 14. Menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan secara rutin kepada Tim Koordinasi Pusat dan Bank Dunia. 15. Menyusun perencanaan biaya tahunan agar koordinasi kegiatan Program dapat terlaksana dengan baik. 16. Menyiapkan Interim un-audited Financial Report (IFR) 3 bulanan dan tahunan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia untuk Executing Agency dan Bank Dunia sesuai dengan ketentuan yang ada. 17. Memastikan pelaksanaan Pamsimas sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program dan Petunjuk Pelaksanaan Tingkat Desa 18. Memfasilitasi pelaksanaan audit penyelenggaraan program. 19. Mengendalikan tugas Konsultan Manajemen Pusat (Central Management Advisory Consultant (CMAC)). 20. Mencatat, memantau, dan mendokumentasikan keluhan yang sudah ditangani UPM-PPMU 21. Melakukan upaya tindak-lanjut keluhan dengan melakukan klarifikasi dan verifikasi (keluhan yang tidak dapat ditangani oleh UPM-PPMU) dengan menurunkan tim Kerja Khusus. .’/2+3’0 $! 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

64

2’/4+/’4 $"#% Kewenangan CPMU dapat dijabarkan sebagai berikut: 1. Meminta kepada Project Implementing Unit/Implementing Agency untuk memperbaiki atau melengkapi dokumen yang membutuhkan prior review oleh Bank; 2. Meminta laporan kepada PIU-PIU mengenai kemajuan pelaksanaan kegiatan dan fotocopy SP2D; 3. Meminta KPKN untuk menangguhkan pembayaran apabila balance dari special account tidak cukup serta tidak terpenuhinya point 1 dan 2 diatas; 4. Mengeluarkan surat teguran apabila terdapat hal-hal yang perlu ditindak-lanjuti, seperti keterlambatan pelaporan, kesalahan prosedur dalam pelaksanaan Program, maupun mis-procurement; 5. Menurunkan Tim Kerja Khusus dalam upaya penangan keluhan yang tidak dapat diputuskan di UPM-PPMU; 6. Meminta kepada CPIU untuk mengirimkan usulan anggaran dan kegiatan, dalam rangka koordinasi pelaksanaan kegiatan Pamsimas; 2.2.1.4 Central Project Implemention Unit (CPIU) Central Project Implemention Unit (CPIU) dalam Pamsimas untuk tingkat pusat terdiri dari Ditjen Bangda, Kemendagri sebagai PIU sub-komponen penguatan kelembagaan, Ditjen PMD, Kemendagri sebagai PIU sub-komponen pemberdayaan masyarakat, Ditjen PP dan PL, Kemenkes sebagai PIU sub-komponen peningkatan sanitasi dan perilaku higienis, dan PIU Ditjen Cipta Karya, Kemen PU untuk komponen Pembangunan Prasarana dan Sarana Air minum dan Sanitasi, peningkatan Sosial-Ekonomi Lokal, dan Manajemen Program. Pembentukan CPIU berdasarkan SK Ditjen dari Instansi Teknis masing-masing. Tugas CPIU adalah sebagai berikut: 1. Menyelenggarakan komponen/sub-komponen program Pamsimas; 2. Melaksanakan tugas dan operasionalisasi perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi program;

pelaksanaan,

3. Melaporkan kepada ketua CPMU mengenai progres pencairan dan progress pelaksanaan fisik dari masing-masing komponen/sub-komponen secara periodik; 4. Berkoordinasi dengan instansi terkait (terutama antar CPIU) untuk menjamin keselarasan pelaksanaan program; 2.2.1.5 Satuan Kerja Pamsimas Pusat Satuan kerja Pamsimas di tingkat pusat terdiri dari 3 satuan kerja, yaitu: (i) Satuan Kerja Pamsimas di Kementerian Pekerjaan Umum: Satker Pembinaan Pamsimas (ii) Satuan Kerja Pamsimas Penyehatan Lingkungan

di

Kementerian

Kesehatan:

Satker

Direktorat

(iii) Satuan Kerja Pamsimas di Kementerian Dalam Negeri terdiri dari: Ditjen PMD: Satker Setditjen PMD Ditjen Bangda: Satker Setditjen Bangda .’/2+3’0 $! 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

65

2’/4+/’4 $"#% Kepala Satker akan dibantu oleh Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penguji Pembebanan dan Pejabat Penandatangan SPM (PPP/PSPM), dan Bendahara. Tugas dan fungsi satker tingkat pusat mengacu pada SK Menteri PU dan Pedoman Operasional, antara lain sbb: Tugas Satker Pusat: a. Mendukung CPMU di tingkat pusat dan dalam menyelenggarakan program tingkat pusat; b. Melakukan pencairan dan perundangan yang berlaku;

pengelolaan

dana

sesuai

dengan

peraturan

c. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan program di pusat; d. Merekrut konsultan manajemen pusat (CMAC); e. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan prosedur program di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; f.

Membina satker tingkat provinsi dan satker tingkat kabupaten/kota;

g. Melakukan monitoring dan evaluasi proyek; h. Mengumpulkan laporan pelaksanaan dan satuan kerja tingkat provinsi dan kabupaten/kota; i.

Melaporkan kemajuan penyelenggaraan kepada tim pelaksana di tingkat pusat;

j.

Mengkompilasi data dan pelaporan dari tingkat kabupaten dan provinsi, termasuk pengumpulan SP2D;

k. Membuat laporan dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) L.2.2.2 Tingkat Provinsi Pemerintah Provinsi, dalam hal ini Gubernur, sebagai penanggung jawab pelaksanaan program di wilayah provinsi yang bersangkutan. Secara operasional Gubernur akan dibantu Pokja AMPL Provinsi dan PPMU (Provincial Project Management Unit) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur, serta mengusulkan pejabat Satuan Kerja Pelaksanaan Anggaran Pamsimas di tingkat provinsi kepada kementerian teknis terkait. 2.2.2.1 Pokja AMPL Provinsi Pokja AMPL Provinsi dibentuk berdasarkan SK Gubernur, yang diketuai oleh Kepala Bappeda Provinsi, dan beranggotakan: l

Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi

l

Dinas Pekerjaan Umum (dinas yang menangani bidang Cipta Karya) provinsi;

l

Badan Pemberdayaan Masyarakat provinsi

l

Dinas Kesehatan provinsi .’/2+3’0 $! 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

66

2’/4+/’4 $"#% l

Dinas Pendidikan provinsi

l

Instansi terkait sesuai dengan kebutuhan

Pokja AMPL Provinsi bertugas: 1. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program lingkup provinsi; 2. Memberikan rekomendasi kepada Gubernur terkait kebijakan yang diperlukan bagi keberhasilan pelaksanaan program; 3. Menfasilitasi dan memediasi penanganan berbagai masalah antar sektor yang timbul dalam pelaksanaan program; 4. Mengevaluasi kemajuan dan kinerja program lingkup provinsi dan melaporkannya kepada Gubernur termasuk hasil supervisi seleksi desa oleh kab/kota; 5. Memberikan pembinaan kepada Pokja AMPL Kabupaten/Kota terkait kebijakan operasional pelaksanaan program, implementasi pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program; 6. Memberikan pembinaan kepada Pokja AMPL Kabupaten/Kota dalam menyusun laporan kemajuan program di kabupaten/kota; 7. Menindaklanjuti temuan/pengaduan yang tidak dapat ditangani Pakem Pokja AMPL Kabupaten/Kota dengan melakukan klarifikasi dan verifikasi, dan melaporkan kepada CPMU dengan tembusan kepada Gubernur; 8. Memberikan saran dan rekomendasi kepada PPMU dalam pengelolaan program dan menjamin effektivitas dan effisiensi dana bantuan luar negeri; 9. Melaporkan kepada Gubernur hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten/Kota lingkup Provinsi dalam rangka mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). 2.2.2.2 Provincial Project Management Unit (PPMU) PPMU ditetapkan dengan SK Gubernur. Ketua PPMU (minimal setingkat kepala bidang) berasal dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi/atau dengan nama lain yang menangani bidang Cipta Karya. Anggota PPMU berasal dari: §

Dinas Pekerjaan Umum/Cipta Karya,

§

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

§

Dinas Kesehatan,

§

Dinas Pendidikan dan

·

Instansi terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan

Tugas PPMU sebagai berikut: 1. Mempersiapkan rencana pembiayaan dan kegiatan pendukung/operasional (budgeting & programming) untuk pelaksanaan program di tingkat provinsi, berdasarkan arahan dari CPMU; .’/2+3’0 $! 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

67

2’/4+/’4 $"#% 2. Melaporkan kemajuan program termasuk laporan keuangan dan kinerja kegiatan kepada Gubernur dan CPMU; 3. Memberikan data dan informasi kepada Pokja AMPL untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program lingkup provinsi; 4. Memantau tingkat penanganan pengaduan masyarakat oleh Panitia Kemitraan (Pakem) Pokja AMPL Kabupaten/Kota dan melaporkannya kepada CPMU dengan tembusan kepada Gubernur dan Pokja AMPL Provinsi; 5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program; 6. Mengawasi kegiatan dan melakukan penilaian kinerja para konsultan tingkat kabupaten/kota dan fasilitator masyarakat; 7. Menyusun laporan IFR setiap triwulan dan tahunan untuk diserahkan kepada CPMU sesuai dengan pedoman FMR Pamsimas, dengan tembusan kepada Pokja AMPL Provinsi dan Pokja AMPL Kabupaten/Kota. IFR harus sudah diterima CPMU 1 minggu setelah akhir setiap triwulan; 8. Membantu dan memberikan dukungan sepenuhnya dalam proses penyusunan audit setiap tahun; 9. Mempersiapkan dan membantu kelancaran kegiatan misi Bank Dunia yang berkaitan dengan program; 10. Memonitor kemajuan pekerjaan dan melakukan evaluasi kinerja konsultan manajemen provinsi (PMC) dan FM; Kewenangan PPMU: 1. Menindaklanjuti keluhan DPMU dengan menegur FM apabila melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedur dan atau menghentikan sementara kegiatan FM di wilayah kerjanya; 2. Merekomendasikan kepada Satker Provinsi untuk melakukan pembayaran atau penangguhan pembayaran FM; 3. Merekomendasikan kepada Pokja AMPL provinsi terkait upaya penangan keluhan yang tidak dapat diputuskan oleh Pokja AMPL Kabupaten/Kota. 2.2.2.3 PPIU (Provincial Project Implemention Unit) Pembentukan PPIU Pamsimas berdasarkan SK Gubernur, terdiri dari PIU subkomponen penguatan kelembagaan, PIU sub-komponen pemberdayaan masyarakat, PIU untuk sub-komponen peningkatan sanitasi dan perilaku higienis, dan PIU komponen Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Minum dan Sanitasi, Peningkatan Sosial-Ekonomi Lokal, dan Manajemen Program. Tugas setiap PPIU adalah: 1. Menyelenggarakan komponen/sub-komponen Pamsimas di tingkat provinsi. 2. Melaksanakan tugas dan operasionalisasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi program di tingkat provinsi.

.’/2+3’0 $! 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

68

2’/4+/’4 $"#% 3. Melaporkan kepada ketua PPMU mengenai progres pencairan dan progress pelaksanaan fisik dari masing-masing komponen/sub-komponen secara periodik. 4. Berkoordinasi dengan instansi terkait (terutama antar PPIU) untuk menjamin keselarasan pelaksanaan program. 2.2.2.4 Satker Provinsi Satuan Kerja Pelaksana Pamsimas di tingkat provinsi berada di Dinas Pekerjaan Umum (atau nama lain yang membidangi Cipta Karya) dan Dinas Kesehatan Provinsi. Satker tingkat provinsi pelaksana pamsimas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (atau nama lain yang membidangi Cipta Karya) adalah pejabat pengelola anggaran Pamsimas di tingkat provinsi, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditunjuk dan diangkat oleh Menteri atas usulan Gubernur, dan diberikan kewenangan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA. Satker tingkat provinsi pelaksana pamsimas di lingkungan Dinas Kesehatan adalah pejabat pengelola anggaran Pamsimas di tingkat provinsi, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditunjuk dan diangkat oleh Gubernur, dan diberikan kewenangan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA. Tugas Satker Provinsi: a. Mendukung PPMU dalam menyelenggarakan program tingkat provinsi; b. Melakukan pencairan dan pengelolaan dana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; c. Melaksanakan pengendalian melaporkannya kepada PPMU;

pelaksanaan

program

di

provinsi

dan

d. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan prosedur program di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; e. Menfasilitasi pengumpulan laporan pelaksanaan program di tingkat provinsi; f.

Melaporkan hasil pelaksanaan fisik dan keuangan kepada atasan langsung Satker yang juga disampaikan kepada Dirjen Cipta Karya;

g. Mengumpulkan dan menyampaikan SP2D dari tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi kepada Satker Pembinaan Pamsimas dan CPMU h. Membuat laporan dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Kepala Satker Provinsi akan dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penguji Pembebanan dan Pejabat Penandatangan SPM (PPP/PSPM), dan Bendahara. L.2.2.3 Tingkat Kabupaten/Kota Pemerintah kabupaten/kota dalam hal ini Bupati/Walikota adalah sebagai penanggung jawab pelaksanaan program Pamsimas lingkup kabupaten/kota. Secara operasional Bupati/Walikota akan dibantu Pokja AMPL kabupaten/kota, DPMU .’/2+3’0 $! 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

69

2’/4+/’4 $"#% (District Project Management Unit), dan Satker kabupaten/kota yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati/Walikota. 2.2.3.1 Pokja AMPL Kabupaten/Kota Pokja AMPL Kabupaten/Kota dibentuk berdasarkan SK Bupati/Walikota, yang diketuai oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota, dan beranggotakan Dinas Pekerjaan Umum (atau nama lain yang menangani bidang Cipta Karya), Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Kesehatan, Bapedalda, Dinas Pendidikan, dan instansi terkait sesuai dengan kebutuhan, wakil kelompok peduli AMPL, dan wakil organisasi masyarakat sipil. Pokja AMPL Kabupaten/Kota bertugas: 1. Mensosialisasikan kabupaten/kota;

program

Pamsimas

kepada

masyarakat

di

tingkat

2. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program di kabupaten/kota; 3. Menetapkan daftar desa sasaran untuk disahkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota; 4. Menetapkan susunan anggota yang akan bertugas sebagai Panitia Kemitraan; 5. Menyampaikan surat persetujuan RKM sebagai dasar penyusunan SPPB antara Satker Kabupaten/Kota dengan KKM. 6. Memberikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota terkait kebijakan yang diperlukan bagi keberhasilan pelaksanaan program; 7. Menfasilitasi dan memediasi penanganan berbagai masalah antar sektor yang timbul dalam pelaksanaan program; 8. Memberikan pembinaan kepada pelaku program tingkat kabupaten/kota terkait kebijakan operasional pelaksanaan program, implementasi pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program; 9. Mengevaluasi kemajuan dan kinerja program dan melaporkannya kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Pokja AMPL Provinsi; 10. Memberikan pembinaan kepada BPSPAMS melalui Asosiasi SPAMS Perdesaan terkait pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan pasca konstruksi; 11. Menetapkan kebijakan bagi Pakem dalam penanganan pengaduan masyarakat dan melaporkan hasil penanganan pengaduan masyarakat kepada Pokja AMPL Provinsi dengan tembusan kepada Bupati/Walikota; 12. Memberikan saran dan rekomendasi kepada DPMU dalam pengelolaan program dan menjamin effektivitas dan effisiensi dana bantuan luar negeri; 13. Menfasilitasi sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan RAD AMPL, PJM Proaksi, Rencana Kerja BP SPAMS, dan Rencana Kerja Asosiasi BP-SPAMS; 14. Melaporkan kepada Bupati/Walikota hasil pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten/Kota pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

pemantauan dan evaluasi dalam rangka mendukung

.’/2+3’0 $! 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

70

2’/4+/’4 $"#% 2.2.3.2 Panitia Kemitraan Pokja AMPL Kabupaten/Kota Pengertian Panitia Kemitraan, selanjutnya disingkat dengan Pakem, adalah suatu unsur Pokja AMPL/Pokja Sanitasi/Kelompok Kerja dengan nama lain (yang fokus menangani isu air minum dan sanitasi kabupaten/kota) yang bertugas dalam perencanaan, koordinasi program, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan Program Pamsimas. Pakem beranggotakan unsur pemerintah dan non pemerintah kabupaten/kota. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin proses pelaksanaan program Pamsimas dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel sesuai pedoman yang berlaku. Dalam hal kabupaten/kota memiliki lebih dari satu kelompok kerja yang menangani isu air minum dan sanitasi (Pokja AMPL, Pokja Sanitasi, dan Pokja lainnya), maka kabupaten/kota berwenang untuk menyepakati Pokja yang akan membawahi Pakem. Keanggotaan Pakem dapat berasal dari beberapa Pokja. Istilah Pokja AMPL dalam uraian berikut ini adalah istilah untuk Pokja AMPL, Pokja Sanitasi, Kelompok Kerja dengan nama lain yang focus menangani isu air minum dan sanitasi kabupaten/kota. Kedudukan Pakem bertanggung jawab kepada Ketua Pokja AMPL Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pakem berkonsultasi/berkoordinasi dengan DPMU, Satker PIP Kabupaten/Kota dan konsultan penyedia bantuan teknis Pamsimas. Lingkup Tugas Tugas Pakem terdiri dari: 1) Membantu Pokja AMPL dalam mensosialisasikan Pamsimas kepada desa dan kecamatan; 2) Melakukan seleksi dan verifikasi proposal desa; 3) Menyusun daftar pendek (short list) desa sasaran Pamsimas berdasarkan hasil seleksi dan verifikasi proposal desa dan menyampaikan kepada Ketua Pokja AMPL; 4) Melakukan koordinasi dengan DPMU antara lain dalam hal: –

Sinkronisasi rencana kerja tahunan (annual work plan)

–

Evaluasi RKM berdasarkan hasil review DMS, DPMU, atau pihak lain yang mempunyai kompetensi terkait.

–

Evaluasi dan pelaporan kemajuan kegiatan dan keuangan pelaksanaan Pamsimas

–

Menfasilitasi penyelesaian/penanganan pengaduan masyarakat sehubungan dengan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pamsimas;

5) Merekomendasikan perubahan kebijakan terkait perbaikan pengelolaan Pamsimas kepada Ketua Pokja AMPL, baik pada kegiatan Pamsimas regular, HID, maupun HIK. .’/2+3’0 $! 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

71

2’/4+/’4 $"#% 6) Menyusun laporan evaluasitriwulan kemajuan kegiatan dan keuangan pelaksanaan Pamsimas untuk disampaikan kepada Ketua Pokja AMPL; 7) Membantu Pokja AMPL dalam pembinaan penyelenggaraan Pamsimas, baik dalam tahap perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi. Struktur Keanggotaan Keanggotaan Panitia Kemitraan berjumlah ganjil, dimana 30% anggotanya adalah perempuan. Struktur Panitia Kemitraan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan anggota. Keanggotaan Panitia Kemitraan berjumlah ganjil, minimal 9 (sembilan) orang (termasuk ketua dan wakil ketua) dengan komposisi 4 orang dari unsur Pemerintah Daerah dan 5 orang dari unsur non Pemerintah Daerah. Unsur anggota panitia kemitraan sekurang-kurangnya adalah sbb: 1) Perwakilan SKPD yang relevan, sekurang-kurangnya terdiri dari: Bappeda, BPMD, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Kesehatan. Masing-masing wakil SKPD sebanyak 1 orang. 2) Perwakilan Asosiasi Pengelola SPAM Perdesaan sebanyak 2 orang. Jika belum terbentuk, dapat diwakilkan oleh BP-SPAMS atau LKM atau KPM dari desa yang mempunyai kinerja baik dalam pengelolaan SPAM desa/kelurahan. 3) Perwakilan kelompok masyarakat/praktisi/pakar yang peduli terhadap pencapaian dan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi tingkat kabupaten/kota sebanyak 3 orang, khususnya yang berhubungan dengan pendekatan berbasis masyarakat atau pemberdayaan masyarakat. Ketua Pakem berasal dari unsur Bappeda sedangkan Wakil Ketua Pakem berasal dari unsur Dinas Pekerjaan Umum. Panitia Kemitraan disahkan dengan Surat Keputusan Ketua Pokja AMPL Kabupaten/Kota untuk selanjutnya menjadi dasar perubahan/amandemen SK Bupati/Walikota perihal Pokja AMPL. Tata cara pengesahan Panitia Kemitraan didasarkan pada tata cara yang berlaku di Pokja AMPL kabupaten/kota masing-masing. Pendanaan Operasional Pendanaan biaya operasional (BOP) Pakem melekat pada SKPD pengelola Pokja AMPL Kab/Kota. Ketentuan dan tata cara pencairan BOP Panitia Kemitraan ditetapkan oleh masing-masing kabupaten/kota pelaksana Pamsimas. 2.2.3.3 Satker Kabupaten/Kota Satuan kerja di tingkat kabupaten/kota adalah Satker PIP/PPK Pamsimas berada di Dinas Pekerjaan Umum (atau nama lain yang menangani bidang Cipta Karya). Organisasi Satuan Kerja PIP/PPK Pamsimas Kabupaten/Kota terdiri dari: ·

Kepala Satuan Kerja (Kasatker) PIP

·

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pamsimas .’/2+3’0 $! 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

72

2’/4+/’4 $"#% ·

Penguji Pembebanan Pamsimas

·

Bendahara

dan

Pejabat

Penandatangan

SPM

(PPP/PSPM)

1) Kepala Satuan Kerja PIP Kabupaten/Kota Kepala Satuan Kerja PIP Kabupaten/Kota adalah pejabat pengelola anggaran, sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) yang ditunjuk oleh Menteri PU atas usulan Bupati/Walikota, dan diberi kewenangan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA. Tugas Satker Kabupaten/Kota: a) Melakukan kontrak kerja dengan BPSPAMS yang difasilitasi oleh DPMU b) Membuat SPP (Surat Perintah Pembayaran) c) Secara rutin setiap bulan melaporkan daftar penerbitan SPM-LS kepada DPMU sebagai bahan penyusunan laporan keuangan Pamsimas Kabupaten/Kota d) Memberikan data keuangan yang diperlukan DPMU dalam menyusun kemajuan bulanan. e) Secara periodik melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan kegiatan di lapangan f) Memastikan kemajuan penyerapan anggaran tercatat pada aplikasi Emon (electronic monitoring) dan SP2D online. Kewenangan: Meminta rekomendasi dari DPMU mengenai penerbitan SPM-LS dan pencairan dana BPSPAMS tahap berikutnya. 2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Perangkat Daerah ditingkat Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh Menteri Pekerjaan Umum. Kewenangan PPK meliputi penandatanganan kontrak/SPK. PPK bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari kontrak/SPK tersebut dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Sementara/Kuasa Pengguna Anggaran. 2.2.3.4 Asosiasi SPAMS perdesaan Asosiasi Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan Tingkat Kabupaten/Kota adalah wadah/forum perkumpulan dari badan/kelompok pengelola SPAMS di perdesaan (baik yang dibangun melalui program Pamsimas maupun non Pamsimas) yang mempunyai kepentingan yang sama dan berada di dalam satu wilayah administrasi kabupaten/kota dan mewakili organisasi masyarakat tingkat .’/2+3’0 $! 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

73

2’/4+/’4 $"#% desa atau dusun untuk urusan air minum dan sanitasi yang diakui oleh Pemerintah Daerah setempat. Asosiasi ini dibentuk oleh, dari, dan untuk masyarakat. Pembina Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan adalah Asisten Sekretariat Daerah bidang ekonomi dan pembangunan. Tujuan utama Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan adalah: 1. Meningkatkan cakupan layanan dan akses SPAMS perdesaan 2. Meningkatkan kinerja BPSPAMS dan/atau pengelola SPAMS perdesaan lainnya Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan dibentuk untuk menjalankan tugas sebagai berikut: 1. Memetakan kondisi kinerja BPSPAMS anggotanya 2. Mendampingi BPSPAMS untuk dapat meningkatkan kinerja pelayanan SPAMS 3. Menetapkan standar kualitas pelayanan SPAMS anggotanya 4. Memantau peningkatan kinerja SPAM dan kualitas pelayanan BPSPAMS anggotanya 5. Meningkatkan peluang kemitraan bagi peningkatan kinerja SPAM 2.2.3.5 District Project Management Unit (DPMU) Ketua DPMU (minimal setara Kepala Bidang) berasal dari Dinas Pekerjaan Umum. DPMU diangkat melalui SK Bupati/Walikota. Anggota DPMU berasal dari: §

Dinas Pekerjaan Umum/Cipta Karya/sepadannya,

§

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/sepadannya,

§

Dinas Kesehatan,

§

Dinas Pendidikan dan

·

Instansi terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan

Ketua DPMU dibantu oleh 3 (tiga) unit kerja dan dibentuk melalui SK Bupati/Walikota. Unit kerja tersebut adalah: Bagian Perencanaan; Bagian Monitoring dan Evaluasi;Bagian Keuangan. Tugas DPMU adalah sebagai berikut: 1. Melaporkan kemajuan program termasuk laporan keuangan dan kinerja kegiatan kepada Bupati/Walikota, Pokja AMPL Kab/Kota, dan PPMU. 2. Mengesahkan RKM yang telah disetujui Pokja AMPL Kabupaten/Kota 3. Menindak lanjuti pengajuan RKM yang telah dievaluasi Pakem yang bertindak sebagai Tim Evaluasi RKM, untuk dipresentasikan di depan Pokja AMPL dalam rangka mendapat persetujuan, untuk kemudian dibuatkan SPPB Satker/PPK dengan KKM.

.’/2+3’0 $! 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

74

2’/4+/’4 $"#% 4. Mengelola dan memonitor program secara efektif dan menjamin seluruh kegiatan program, khususnya penyiapan dan pelaksanaan RKM, diantaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat mulai tahap identifikasi masalah sampai tersusunnya RKM, pelaksanaan kegiatan RKM dan pelatihan di tingkat masyarakat. 5. Memfasilitasi kelembagaan lintas desa/kelurahan yang dapat berupa aliansi kerja dari beberapa BPSPAMS di tingkat kabupaten/kota. 6. Memfasilitasi BPSPAMS agar memperoleh akses terhadap berbagai pihak untuk mendukung programnya pasca kegiatan konstruksi termasuk mendorong pengembangan jejaring kerja BPSPAMS dengan pihak-pihak lain; 7. Melakukan koordinasi dan penyebarluasan informasi mengenai kemajuan program termasuk laporan keuangan dan lainnya; 8. Memonitor dan mengevaluasi kebutuhan pengelolaan program tingkat kabupaten/kota;

untuk

meningkatkan

kapasitas

9. Memonitor dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan operasional teknis dan administrasi program; 10. Melakukan evaluasi kinerja konsultan dan FM. Kewenangan DPMU: 1. Meminta BPSPAMS memperbaiki RKM bila tidak memenuhi persyaratan setelah dievaluasi oleh tim Evaluasi RKM; 2. Memfasilitasi SPPB antara Satker Kabupaten dengan KKM 3. Menegur BPSPAMS dan TFM apabila melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedur. L.2.2.4

Kecamatan

2.2.4.1 SKPD Kecamatan SKPD Kecamatan bertugas dalam membantu mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan kegiatan Pamsimas pada desa/kelurahan di wilayahnya. Tugas ini dilaksanakan oleh Kasi PMD Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kasi PMD Kecamatan bekerjasama dengan Sanitarian Puskesmas, Kaurbang Desa/Kelurahan, dan Pengawas Sekolah cabang Diknas Kecamatan. Kasi PMD kecamatan bertugas mendampingi Pakem dalam melakukan verifikasi kelayakan desa sasaran, memberikan bantuan teknis dan pembinaan teknis kepada BPSPAMS, bersama-sama dengan TFM memberikan fasilitasi dan mediasi untuk membantuefektivitaskegiatan Pamsimas. Tugas SKPD Kecamatan 1. Merupakan mitra kerja TFM sebagai pendamping merencanakan, melaksanakan dan mengelola Pamsimas.

masyarakat

.’/2+3’0 $! 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

untuk

75

2’/4+/’4 $"#% 2. Mengikuti sosialisasi di tingkat kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Pokja AMPL 3. Memfasilitasi sosialisasi Pamsimas di tingkat desa/kelurahan bersama Panitia Kemitraan dan DPMU. 4. Membantu verifikasi usulan/proposal desa 5. Memantau BPSPAMS dalam pengelolaan sarana air minum dan sanitasi sebagai bagian tugas pembinaan dari SKPD Kecamatan. 6. Membantu memantau penanganan dan menindak-lanjuti keluhan yang diterima. L.2.2.5 Tingkat Desa/Kelurahan Dalam pelaksanaan program Pamsimas di tingkat Desa/Kelurahan, Pemerintah desa/kelurahan berperan melakukan sosialisasi, fasilitasi, mediasi, dan koordinasi untuk memperlancar pelaksanaan program di desa/kelurahan. Pemerintah Desa/kelurahan, dalam hal ini Kepala Desa/Lurah, bertugas untuk: 1. Memfasilitasi sosialisasi di desa/kelurahan dan memfasilitasi musyawarah desa/kelurahan dan turut menandatangani daftar hadir sosialisasi di tingkat desa/kelurahan, dalam kapasitas mengetahui; 2. Turut memfasilitasi musyawarah desa dan menandatangani Musyawarah Desa/kelurahan, dalam kapasitas mengetahui;

BA

Hasil

3. Turut menandatangani proposal/usulan desa/kelurahan yang ditetapkan Masyarakat, dalam kapasitas mengetahui, kemudian mengirimkannya kepada Panitia Kemitraan. 4. Turut memfasilitasi forum musyawarah masyarakat tingkat desa untuk membentuk BPSPAMS dengan menetapkan anggota-anggota yang dipilih masyarakat, dan menandatangani hasilnya dalam kapasitas mengetahui. 5. Membantu kelancaran proses persiapan usulan kegiatan sebagai tindak lanjut dari hasil musyawarah desa. 6. Turut mengetahui hasil perencanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan Pamsimas yang ditetapkan masyarakat di desa. 7. Turut menandatangani Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan (SP2K) yang dibuat oleh Ketua BPSPAMS, dalam kapasitas mengetahui; 8. Turut memfasilitasi BPSPAMS untuk pengawasan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan hasil infrastruktur terbangun; 9. Turut memfasilitasi serah terima pengelolaan aset Pamsimas kepada Badan Pengelola. 10. Membantu memantau penanganan dan menindak-lanjuti keluhan yang diterima. L.2.2.6 Tingkat Masyarakat 2.2.6.1 Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) KKM adalah organisasi masyarakat warga (sipil) yang terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih dari desa/kelurahan yang bersangkutan secara demokratis, .’/2+3’0 $! 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

76

2’/4+/’4 $"#% partisipatif, transparan, akuntabel, berbasis nilai, memperhatikan kesetaraan gender (gender balance), keberpihakan kepada kelompok rentan dan terisolasi serta kelompok miskin (indigenous and vulnerable people). Peran KKM dalam implementasi program Pamsimas adalah sebagai pengelola. Sebagai pelaksana program dibentuk Satuan Pelaksana Program Pamsimas (Satlak Pamsimas). Proses pemilihan serta pembentukan KKM tersebut akan dilakukan selama proses pemberdayaan masyarakat yang akan difasilitasi oleh TFM. Di desa/kelurahan yang sedang dan telah dilaksanakan program pemberdayaan oleh pemerintah, seperti P2KP yang telah membentuk BKM dan masih eksis dan sehat, maka tidak perlu membentuk KKM namun hanya membentuk Unit/Satuan Pelaksana Program Pamsimas yang dalam program WSLIC-2 biasa disebut TKM (Tim Kerja Masyarakat). Di lokasi yang belum terdapat BKM, maka dapat dibentuk lembaga baru yakni KKM yang berfungsi sebagai dewan masyarakat. Proses Pembentukan KKM sesuai dengan asas representative, partisipatif, akuntabel, berbasis nilai, dan dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat, dengan kriteria anggota yang lebih mengutamakan track record atau kepercayaan masyarakat dan menjamin keterlibatan perempuan serta warga miskin. KKM merupakan wadah sinergi dan aspirasi masyarakat yang diharapkan dapat menjadi embrio dari lembaga keswadayaan masyarakat (civil society organization) di tingkat komunitas akar rumput. Oleh karena itu, KKM diharapkan merupakan institusi masyarakat independen yang sepenuhnya dibentuk, dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh masyarakat sendiri. Anggota-anggota KKM dipilih secara langsung oleh seluruh masyarakat, dengan mengutamakan keterlibatan kelompok marjinal (wanita dan warga miskin) dan mereka bertanggungjawab langsung pula kepada masyarakat. Untuk memudahkan administrasi program serta sejalan dengan kedudukannya sebagai institusi masyarakat yang otonom, maka legitimasi KKM adalah pengakuan, representatif dan pengakaran terhadap masyarakat, sedangkan legalisasi KKM melalui pencatatan akta notaris. KKM pasca pelaksanaan pekerjaan konstruksi selanjutnya melalui mekanisme program Pamsimas memperluas orientasinya dengan membentuk Badan Pengelola sebagai unit kerja KKM/BKM untuk pengoperasian dan pemeliharaan. Meskipun sebagai institusi masyarakat, KKM berkedudukan otonom, namun dalam pengelolaan organisasi maupun pelaksanaan kegiatan, KKM berkewajiban melaksanakan koordinasi, konsultasi dan komunikasi intensif dengan Kepala Desa/Lurah dan perangkatnya serta tokoh masyarakat maupun lembaga formal dan informal lainnya. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar pembangunan partisipatif (participatory development) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bahwa pembangunan akan berlangsung efektif, efesien dan tepat sasaran bila didukung dan mensinergikan potensi 3 pilar pelaku pembangunan, yakni Masyarakat, Pemerintah, dan Kelompok Peduli.

.’/2+3’0 $! 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

77

2’/4+/’4 $"#% Tugas KKM sebagai berikut : a. Dengan bimbingan TFM membuat laporan pengelolaan keuangan dengan membuat pembukuan dana kepada masyarakat dan pengelolaan proyek kepada (DPMU) secara periodik b. Dengan bimbingan TFM membuat laporan pembangunan fisik, kegiatan pelatihan masyarakat dan program kesehatan kepada masyarakat, dan pengelola proyek (DPMU) secara periodik. c. Bersama FM dan bekerjasama dengan”nature leader” yang ada di desa untuk melaksanakan CLTS, serta memberi penjelasan kepada masyarakat untuk memilih opsi sarana air minum, sarana air minum (di masyrakat dan sekolah) serta pelatihan. d. Bersama TFM menyempurnakan jadwal pelaksanaan konstruksi, memeriksa kontribusi swadaya masyarakat minimal 20% (In Kind 16% dan In Cash 4%). e. Bersama-sama masyarakat dan dibantu FM menyusun RKM I dan II; membahas, menyelesaikan RKM Iang kemudian dikirim ke DPMU. f.

Mengikuti pelatihan bersama-sama masyarakat seperti: ·

RRK

·

RRK Pelatihan

·

Teknis sarana air minum/sanitasi

·

Rencana biaya pembangunan sarana air minum/sanitasi

·

Rencana biaya O&P

·

Rencana biaya iuran serta tata cara pengelolaan

·

Rencana biaya keuangan

·

Rencana pengadaan barang dan jasa (bila ada)

·

Termasuk membuat dan membaca gambar teknis, pengetahuan spesifikasi teknik, pengawasan pekerjaan, perhitungan kemajuan pembangunan fisik, administrasi dan keuangan pelaksanaan pembangunan.

g. Monitoring secara terus menerus dengan TFM terhadap pekerjaan kontruksi, material/BLM, kualitas pekerjaan, administrasi keuangan. h. Melakukan survey awal terhadap supplier yang memiliki pengalaman dalam pengadaan barang di desa. i.

Membuat surat perjanjian resmi dengan supplier desa/kelurahan telah memilih pemenang lelang.

j.

Melaksanakan kegiatan PHBS di masyarakat.

setelah

masyarakat

k. Mempersiapkan KKM membentuk unit pengelola dengan mengikuti pelatihan, dengan keberadaan dan kinerja Unit Pengelola menjadi indikator keberhasilan sarana dan program kesehatan pada tahap pasca proyek. l.

Memberikan pertanggungjawaban kegiatan dan penggunaan dana kegiatan Pamsimas ke masyarakat untuk disampaikan ke DPMU dan Pokja AMPL. .’/2+3’0 $! 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

78

2’/4+/’4 $"#% m. Membuat SP yang ditandatangani koordinator KKM dan ketua DPMU untuk dilaporkan kepada Bupati/Walikota. 2.2.6.2 BPSPAMS Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengelola pembangunan sarana air minum dan sanitasi di tingkat desa/kelurahan. BPSPAMS merupakan lembaga yang mewakili masyarakat dimana anggotanya berasal dan dipilih oleh semua lapisan masyarakat dengan berbasis pada nilai dan kualitas sifat kemanusiaan, selain kemampuan yang bersifat teknis. BPSPAMS akan berperan dalam program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengoperasian dan pemeliharaan, serta dukungan keberlanjutan kegiatan program. Tugas BPSPAMS sebagai berikut : a.

Dengan bimbingan TFM membuat laporan pengelolaan keuangan dengan membuat pembukuan dana kepada masyarakat dan pengelolaan proyek kepada (DPMU) secara periodic;

b. Dengan bimbingan TFM membuat laporan pembangunan fisik, kegiatan pelatihan masyarakat dan program kesehatan kepada masyarakat, dan pengelola proyek (DPMU) secara periodic; c. Bersama FM dan bekerjasama dengan ”nature leader” yang ada di desa untuk melaksanakan CLTS, serta memberi penjelasan kepada masyarakat untuk memilih opsi sarana air minum, sarana air minum (di masyarakat dan sekolah) serta pelatihan; d. Bersama TFM menyempurnakan jadwal pelaksanaan konstruksi, memeriksa kontribusi swadaya masyarakat minimal 20% (In Kind 16% dan In Cash 4%); e. Bersama-sama masyarakat dan dibantu FM menyusun RKM, membahas, menyelesaikan RKM, kemudian mengirimkannya kepada DPMU; f.

Mengikuti pelatihan bersama-sama masyarakat seperti: ·

RRK

·

RRK Pelatihan

·

Teknis sarana air minum/sanitasi

·

Rencana biaya pembangunan sarana air minum/sanitasi

·

Rencana biaya O&P

·

Rencana biaya iuran serta tata cara pengelolaan

·

Rencana biaya keuangan

·

Rencana pengadaan barang dan jasa (bila ada)

·

Termasuk membuat dan membaca gambar teknis, pengetahuan spesifikasi teknik, pengawasan pekerjaan, perhitungan kemajuan pembangunan fisik, administrasi dan keuangan pelaksanaan pembangunan.

.’/2+3’0 $! 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

79

2’/4+/’4 $"#% g. Monitoring secara terus menerus dengan TFM terhadap pekerjaan kontruksi, material/blm, kualitas pekerjaan, administrasi keuangan. h. Melakukan survey awal terhadap supplier yang memiliki pengalaman dalam pengadaan barang di desa. i.

Membuat surat perjanjian resmi dengan supplier desa/kelurahan telah memilih pemenang lelang.

j.

Melaksanakan kegiatan PHS di masyarakat.

setelah

masyarakat

k. Memberikan pertanggungjawaban kegiatan dan penggunaan dana kegiatan Pamsimas ke masyarakat untuk disampaikan ke DPMU dan Pakem . l.

Membuat SP yang ditandatangani Ketua BPSPAMS dan ketua DPMU untuk dilaporkan kepada Bupati/Walikota.

m. Menyelengarakan sistem operasi dan pemeliharaan sarana air minum dan sanitasi dalam pendanaan untuk kegiatan pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan. n. Mengumpulkan rencana pendanaan terkait dengan operasi dan pemeliharaan, baik secara swadaya maupun dari sumber pendanaan lainnya. o. Melaporkan kegiatan operasi dan pemeliharaan serta pendanaan kepada pemerintah desa/kelurahan. L.2.3 KONSULTAN PENDAMPING L.2.3.1 Central Management Advisory Consultant (CMAC) Untuk membantu unit-unit pelaksana di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota direkrut tim konsultan CMAC (Central Management Advisory Consultant) di tingkat pusat dan ROMS (Regional Oversight Management Services) di tingkat regional yang membawahi beberapa provinsi. CMAC akan bertugas membantu CPMU dan CPIU (Central Project Implementing Unit). ROMS akan direkrut secara terpisah untuk memberikan dukungan kepada PPMU dan DPMU. Konsultan CMAC akan mendukung CPMU dalam pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan proyek Pamsimas. Dalam melaksanakan tugasnya pada dukungannya terhadap CPMU, CMAC perlu berkoordinasi dengan Steering Committee, Tim Teknis Pusat, dan Implementing Agency; PPMU, DPMU, TKP, dan TKK; serta ROMS. Tugas CMAC adalah: 1. Menjamin keberlangsungan proyek di tingkat masyarakat melalui paritispasi kelompok-kelompok masyarakat. Hal ini akan tercapai melalui pemberian masukan / advis, dukungan, materi, pelatihan, dan advokasi kepada masyarakat di bidang sensitivitas gender dan kemiskinan melalui pendekatan MPA/PHAST 2. Memberikan dukungan dan bantuan teknis kepada CPMU, PPMU, dan DPMU dalam bidang : monitoring dan evaluasi; sistem informasi manajemen; manajemen keuangan; akuntasi dan penganggaran; pengadaan; audit internal;

.’/2+3’0 $! 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

80

2’/4+/’4 $"#% dan laporan reguler yang berhubungan dengan prosedur Bank Dunia dan pemerintah terutama mengenai Implementation and Financial Report (IFR). 3. Memberikan bantuan kepada CPMU dan CPIU dalam hal: a) Membantu pelaksanaan roadshow dan workshop, termasuk pengadaan materi. b) Menyiapkan strategi untuk pelaksanaan pendekatan gender/poverty sensitive community dan mengembangkan kemitraan antara desa dan institusi di tahap perencanaan, implemtasi, dan monitoring. c) Menyiapkan manajemen dan perencanaan untuk capacity building di tingkat kegiatan proyek, dan mendukung implementasinya berdasarkan hasil monitoring proyek. d) Memperkuat kapasitas kelembagaan di tingkat pusat dan provinsi melalui bantuan manajemen dan teknis dalam hal perencanaan, manajemen, akuntasi keuangan, audir, supervisi, dan monitoring. e) Membangun sistem informasi manajemen untuk proses peningkatan perilaku sehat, dan keberlanjutan program.

monitoring,

f) Mengorganisasikan pendekatan partisipatori untuk keberlanjutan program air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. g) Mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan prosedur pengendalian kualitas (Quality Control/Quality Assurance) di tingkat implementasi proyek yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, pengarusutamaan gender, serta health and hygiene and water and sanitation engineering. 4. Membantu CPMU membangun dan melaksanakan pertemuan stakeholder di tingkat pusat sebagai bagian dari monitoring keberlanjutan program. 5. Melakukan review manajemen dan teknis, penelitian, studi, dan lain sebagainya, yang ditentukan oleh CPMU 6. Membuat dan mengumpulkan laporan dan data-data pendukung yang dibutuhkan serta membantu CPMU dalam pembuatan Project Monitoring Report. L.2.3.2 Regional Oversight Management Services (ROMS) ROMS berperan dalam memberikan dukungan teknis dan penguatan capacity kepada provinsi dan kabupaten/kota dalam implementasi program, perluasan dan pengarusutamaan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. ROMS akan memberikan bantuan dan dukungan dalam hal : i) bantuan teknis, dalam bentukday-to-day manajemen proyek, penganggaran, dan administrasi keuangan; ii) dukungan teknis untuk manajemen, supervisi, monitoring, dan feedback untuk Fasilitator Keberlanjutan dan Tim Fasilitator Masyarakat, implementasi proses community-driven, fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan institusi di tingkat desa; iii) peningkatan kapasitas institusional bagi pemerintah daerah; iv) laporan teknis, keuangan, serta monitoring dan evaluasi proyek di tingkat provinsi

.’/2+3’0 $! 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

81

2’/4+/’4 $"#% dan kabupaten/kota, dan v) perencananaan dan pelaksanaan capacity building melalui Tim Trainer Provinsi. Tugas dan Tanggung jawab ROMS: 1.

Bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan teknis dan dukungan kepada PPMU dan DPMU serta tim teknis provinsi dan kabupaten/kota untuk implementasi komponen proyek, melaksanakan manajemen dan monitoring proyek di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan desa, termasuk penggunaan metode MPA/PHAST dan CLTS; ii) peningkatan capacity building masyarakat dan institusi, iii) penyediaan dukungan teknis untuk fasilitator dalam pembuatan dan pelaksanaan RKM, iv) monitoring dan evaluasi proyek, dan v) dukungan manajemen kepada PPMU dan DPMU;

2.

Bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan proyek, termasuk evaluasi kinerja kegiatan proyek di tingkat kabupaten/kota dan desa. ROMS akan berkoordinasi dengan dan menerima bantuan teknis dari CMAC

3.

Melakukan kunjungan secara periodik ke desa-desa sasaran dalam rangka diseminasi pedoman, capacity building, observasi, bantuan teknis, fasilitasi, dan review pelaksanaan proyek.

4.

Bersama dengan fasilitator memfasilitasi pembuatan RKM 1 dan RKM 2, pembentukan LKM, survey lokasi, pembuatan RRK (Rancangan Rinci Kegiatan), perkiraan biaya yang sesuai dengan PMM dan VIM.

5.

Bersama dengan fasilitator memfasilitasi dan memberikan bantuan teknis kepada masyarakat dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan berdasarkan RKM.

6.

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan capacity building / pelatihan terhadap Tim Fasilitasi Masyarakat dan Stakeholder lainnya

7.

Memonitor dan mengevaluasi kegiatan kabupaten/kota dan di tingkat masyarakat

capacity

building

di

tingkat

L.2.3.3 Koordinator Kabupaten (ROMS) ROMS melalui Koordinator Kabupaten mempunyai peranan yang sangat penting dalam memberikan dukungan teknis dan penguatan kapasitas kepada kabupaten/kota dalam pelaksanaan program, pengembangan dan pengarustamaan dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Tugas dan tanggung jawab Koordinator Kabupaten: a.

Pendampingan dan supervisi pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik sarana yang dibangun.

b.

Supervisi dan evaluasi atas hasil – hasil yang telah dicapai TFM dan KKM selama masa konstruksi, agar sejalan sesuai dengan prosedur dan spesifikasi teknis yang ada.

c.

Selama masa pendampingan dan supervisi bila ada penyimpangan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dicatat oleh Koordinator Kabupaten dalam .’/2+3’0 $! 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

82

2’/4+/’4 $"#% format MEMO yang merupakan persetujuan bersama, untuk menuju perbaikan kualitasatau mengatasi penyimpangan jika terjadi. d.

Menerima pengaduan, informasi yang terkait dengan penyimpangan program.

e.

Melakukan identifikasi, klarifikasi, investigasi dan analisis terhadap masalah dan penanganan yang diperlukan.

f.

Melakukan pertemuan koordinasi penanganan masalah yang ada di wilayah kabupaten/kota bersama konsultan Pamsimas lainnya. Untuk proses pengaduan di lembaga hukum bekerja sama dengan pengacara masyarakat

g.

Berkoordinasi dengan DPMU dan menjalin hubungan dengan pihak kejaksaan, lembaga advokasi hukum, ataupun LSM yang mempunyai perhatian pada permasalahan korupsi.

h.

Memfasilitasi proses penanganan masalah yang muncul diwilayahnya hingga masalah dinyatakan selesai.

i.

Memberikan laporan reguler maupun insidentil kepada jenjang yang lebih tinggi.

L.2.3.4 Fasilitator Masyarakat

Fasilitator Masyarakat (FM) merupakan tenaga pendamping yang telah dilatih dalam keterampilan untuk meningkatkan kapasitas/kemampuan masyarakat untuk memutuskan, merencanakan, melaksanakan dan mengelola kegiatannya dengan berperan secara aktif dalam setiap keputusan yang diambil. Prinsip kerja fasilitator merupakan satu kesatuan tim sebagai Tim Fasilitator Masyarakat (TFM) yang terdiri dari 2 bidang keahlian, yaitu : ·

Fasilitator bidang Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi / Water & Sanitation Facilitator (CF/WSS);

·

Fasilitator bidang Pemberdayaan Masyarakat / Community Development Facilitator (CF/CD).

Tugas pokok TFM adalah memfasilitasi kegiatan penilaian, analisa dan penyusunan rencana kegiatan kelompok masyarakat sebagai Rencana Strategis Program Air Minum, Kesehatan, dan Sanitasi (ProAKSi) dengan metode MPA/PHAST (Methodology For Participatory Assessment/ Partipatory Hygiene And Sanitation Trasformation ) dan Visioning. Memberikan bantuan teknis kepada masyarakat desa, terutama Tim Kerja Masyarakat (LKM) atau organisasi pengelola lainnya dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring program dalam peningkatan promosi kesehatan, pencegahan penyakit dan sanitasi masyarakat. Dari Renstra ProAKSi akan dijabarkan ke dalam rencana tahunan berupa Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) untuk Program Pamsimas. Fokus terpenting dari pekerjaan TFM adalah membantu masyarakat untuk mengembangkan keterampilan teknis dan manajemen yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatannya. Setiap TFM akan memfasilitasi 3-5 desa/tahun di tiaptiap kabupaten/kota.

.’/2+3’0 $! 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

83

2’/4+/’4 $"#% Bidang Tugas Tim Fasilitator Masyarakat (TFM): ·

Penyiapan rencana keseluruhan dalam penyediaan layanan fasilitasi kepada desa sasaran baik rencana tim maupun rencana individu. Oleh karena itu, jadwal tentative fasilitator secara tim maupun individu harus disepakati bersama antara TFM, Koordinator Fasilitator dan Provincial Management Advisory Consultant (PMC).

·

Pengumpulan/updating data primer dan sekunder secara intensif untuk keperluan monitoring yang berhubungan dengan input data indikator kunci pelaksanaan program.

·

Membantu penyiapan Laporan Pelaksanaan di Desa (proses, konstruksi, dan pasca konstruksi);

·

Melakukan kajian kebutuhan pelatihan masyarakat dan menyelenggarakan pelatihan masyarakat secara periodik bersama dengan DPMU dan PMC.

·

Bersama Kasie pembangunan (Staff Kecamatan), dan Sanitarian melakukan promosi kesehatan dan penyadaran perubahan prilaku hidup sehat (STBM/Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) kepada masyarakat sasaran.

L.2.3.5 Fasilitator Keberlanjutan Fasilitator Keberlanjutan (FK) merupakan tenaga pendamping yang mempunyai fokus melakukan pendampingan (fasilitasi), advokasi dan peningkatan kapasitas kepada pelaku AMPL di tingkat kabupaten dan desa/kelurahan dalam rangka memastikan keberlanjutan program. FK juga akan berperan dalam memberikan pembinaan teknis terhadap fasilitator masyarakat di wilayah kerjanya sehingga dapat pula disebut sebagai Fasilitator Senior yang bekerja dalam lingkup kabupaten/kota. Pada pelaksanaan pekerjaannya FK akan terdiri dari: ·

1 orang Fasilitator Keberlanjutan bidang Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi (FK-WSS)

·

1 orang Fasilitator Keberlanjutan bidang Pemberdayaan Masyarakat (FK-CD)

Fasilitator Keberlanjutan mempunyai lingkup tanggung jawab pekerjaan di wilayah kabupaten/kota dan secara khusus bertanggungjawab dalam mendampingi TFM dalam memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan program di desa/kelurahan. Selain itu FK juga bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan terhadap BPSPAMS di lokasi Pamsimas I untuk menjamin terwujudnya keberlanjutan program di masyarakat. Terkait dengan tugas pokoknya, maka FK wajib untuk: §

Menyusun Rencana Kerja (Workplan) yang berisi rencana dalam penyediaan fasilitasi kepada pemda, fasilitator masyarakat, dan BPSPAMS di lokasi sasaran baik secara tim maupun individu. Rencana Kerja ini harus disetujui oleh Koordinator Kabupaten dan diketahui oleh DPMU.

.’/2+3’0 $! 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

84

2’/4+/’4 $"#% §

Melakukan fasilitasi terkait bidang tugasnya dengan pelaku program yang terkait secara langsung maupun tidak langsung.

§

Melaporkan data indikator kunci pelaksanaan program sebagai input terhadap mekanisme pemantauan dan evaluasi program yang akan dilakukan oleh Koordinator Kabupaten.

L.2.3.6 Independent Monitoring dan Evaluation Consultant Monitoring dan Evaluasi akan dilakukan oleh Lembaga/konsultan independen saat awal perencanaan tahun pertama, mid-term, dan paska program, dengan sampel tertentu dan indikator tertentu.

.’/2+3’0 $! 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

85

2’/4+/’4 $"#%

LAMPIRAN 3. RENCANA TINDAK ANTI KORUPSI

L.3.1 MATRIKS RESIKO DAN TINDAKAN PENCEGAHAN Rencana Tindakan Pencegahan Korupsi dalam proyek Pamsimas dilakukan sesuai dengan 6 (enam) elemen utama yang sudah di-identifikasi oleh tim Bank Dunia untuk Pencegahan Anti Korupsi di Indonesia meliputi: 1. Pencegahan Resiko Kolusi, 2. Pencegahan Resiko Korupsi di Tingkat Masyarakat, 3. Pencegahan Resioko Penyalahgunaan Wewenang dan Pemalsuan, 4. Keterbukaan Informasi, 5. Penanganan Pengaduan Beberapa produk hukum di pemberantasan korupsi, yaitu:

Indonesia

yang

merupakan

landasan

dalam

1. Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang No. 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 3. Undang- undang No. 30 tahun 2002 tentang Pembentukan Komite Pemberantasan Korupsi (KPK); 4. Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara; 5. Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 6. Keputusan Presiden No. 59 tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; 7. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; dan 8. Kepmen Kimpraswil No. 225/KPTS/M/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Tata Cara Penanganan Masukan dari Masyarakat di lingkungan Kementerian Pemukiman dan Prasarana Wilayah. Rencana Pencegahan Korupsi ini telah dipublikasikan di dalam situs www.pu.go.id, dan telah disepakati oleh Executing Agency (Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum) dan para Implemeting Agencies (Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Lingkungan Pemukimam, Dep. Kesehatan; Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dep. Dalam Negeri; dan Pusat Pembinaan Kesegaran Jasmani, Dep. Pendidikan Nasional) untuk dipergunakan dalam Pamsimas. Tabel Tindakan Pencegahan Korupsi dapat dilihat dalam tabel berikut: .’/2+3’0 %! 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

86

PAMSIMAS 2013

Tabel L-3.1 Matriks Risiko Korupsi dan Tindakan Pencegahan I. Pencegahan Resiko Kolusi Peta Risiko Korupsi

Resiko

I.1. Persiapan Perkiraan Tinggi Harga Pemilik (Owner Estimate, OE)

Kesempatan adanya Korupsi

Tindakan Pencegahan

§ Me-mark-up perkiraan harga pemilik § Langkah-langkah pencegahan resiko (OE) dan informasi perkiraan harga kolusi telah diatur dalam Buku pemilik dibocorkan kepada Petunjuk Pengadaan Barang/Jasa kontraktor/konsultan agar harga “mark- Pamsimas up” dimasukkan ke dalam penawaran/proposal. § Kolusi antar pemain untuk memperkaya diri; berbagi keuntungan antar pemain. Kurangnya standar informasi ‘cost/base’ mempersulit apakah perkiraan harga asli dan perkiraan harga pemilik masuk akal.

I.2. Persiapan kriteria pemilihan dalam dokumen penawaran

Sedang § Petunjuk Pengadaan tidak diikuti dengan benar mengakibatkan pengadaan di bawah standar

I.3. Kapasitas Panitia Pengadaan Barang

Tinggi

I.4. Persiapan RFP (Permintaan Proposal)

Sedang § Kriteria dibuat agar cocok dengan konsultan tertentu

I.5. Pengiklanan

Tinggi

I.6. Rapat Pra-Lelang

Sedang § Jika panitia pengadaan mewajibkan § Langkah-langkah pencegahan resiko kolusi telah diatur dalam Buku peserta lelang untuk menghadiri rapat Petunjuk Pengadaan Barang/Jasa pra-lelang, meskipun untuk paket Pamsimas pengadaan barang yang sederhana dan jenis pekerjaan yang ringan untuk dilaksanakan. maka beberapa peserta lelang mungkin tidak diuntungkan.

I.7. Daftar Pendek (shortlist)

Tinggi

§ Langkah-langkah pencegahan resiko kolusi telah diatur dalam Buku Petunjuk Pengadaan Barang /Jasa Pamsimas

§ Pertimbangan terhadap proses § Langkah-langkah pencegahan resiko evaluasi calon anggota panitia kolusi telah diatur dalam Buku pengadaan yang tidak independen. Petunjuk Pengadaan Barang/Jasa Keputusan cenderung condong Pamsimas mengikuti kemauan peserta lelang/konsultan atas “perintah” atasan atau pihak lain. § Langkah-langkah pencegahan resiko kolusi telah diatur dalam Buku Petunjuk Pengadaan Barang/Jasa Pamsimas

§ Iklan yang tidak layak: misalnya § Langkah-langkah pencegahan resiko pemberian persyaratan yang kolusi telah diatur dalam Buku membatasi kompetisi, informasi yang Petunjuk Pengadaan Barang/Jasa tidak lengkap, penggunaan surat kabar Pamsimas dengan sirkulasi terbatas dlsb § Iklan palsu

§ Manipulasi informasi mengenai § Langkah-langkah pencegahan resiko perusahaan atau individu yang masuk kolusi telah diatur dalam Buku dalam daftar pendek agar perusahaan Petunjuk Pengadaan Barang/Jasa atau individu tertentu dimasukkan Pamsimas dalam daftar pendek § Desakan/tekanan dari atasan untuk agar perusahaan tertentu dimasukkan dalam daftar pendek seringkali

.’/2+3’0 &! 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

87

PAMSIMAS 2013

I. Pencegahan Resiko Kolusi Peta Risiko Korupsi

Resiko

Kesempatan adanya Korupsi

Tindakan Pencegahan

mengakibatkan perusahaan yang tidak masuk kualifikasi masuk dalam daftar pendek I.8 Penyerahan proposal Sedang § Melakukan mark-up untuk biaya mendapatkan kickback

§ Langkah-langkah pencegahan resiko kolusi telah diatur dalam Buku Petunjuk Pengadaan Barang/Jasa Pamsimas

I.9. Penyimpanan proposal teknis dan keuangan ditempat aman untuk menjaga kerahasiaan

Tinggi

§ Kolusi antara konsultan dan panitia § Langkah-langkah pencegahan resiko pengadaan untuk merubah proposal kolusi telah diatur dalam Buku teknis dan/atau keuangan yang Petunjuk Pengadaan Barang dan sebelumnya sudah masuk dan dibuka Jasa PAMSIMAS

I.10 Pembukaan proposal teknis dan keuangan

Tinggi

§ Manipulasi Berita Acara Pembukaan Penawaran Lelang

§ Langkah-langkah pencegahan resiko kolusi telah diatur dalam Buku Petunjuk Pengadaan Barang/Jasa Pamsimas

I.11. Evaluasi Proposal

Tinggi

§ Keterlambatan dalam mengevaluasi Proposal teknis dan/atau proposal keuangan memungkinkan terjadinya praktik “tawar-menawar”.

§ Langkah-langkah pencegahan resiko kolusi telah diatur dalam Buku Petunjuk Pengadaan Barang/Jasa Pamsimas

I.12. Perpanjangan masa berlaku pelelangan

Tinggi

§ Langkah-langkah pencegahan resiko § Perpanjangan masa berlaku kolusi telah diatur dalam Buku pelelangan dapat meningkatkan risiko Petunjuk Pengadaan Barang/Jasa penyalahgunaan proses. Pamsimas

I.13. Penentuan Pemenang Tinggi Kontrak

§ Kolusi dan nepotisme dalam penentuan pemenang kontrak

§ Langkah-langkah pencegahan resiko kolusi telah diatur dalam Buku Petunjuk Pengadaan Barang/Jasa Pamsimas

§ Peserta Lelang/Konsultan mungkin terlibat dalam konflik kepentingan, dan/atau terlibat dalam praktek korupsi/penipuan pada masa lalu (proyek-proyek sebelumnya)

§ Langkah-langkah pencegahan resiko kolusi telah diatur dalam Buku Petunjuk Pengadaan Barang/Jasa Pamsimas

I.14. Reputasi konsultan/peserta lelang

Tinggi

I.15. Kualitas produk/jasa

Sedang § Produk/jasa yang diberikan di bawah kualitas yang disebutkan di dalam TOR, dan pegawai pemerintah dapat mengambil uang pembayaran di belakang (kickback) dari perbedaan tersebut § Melakukan supervisi kontrak dengan kualitas rendah secara sengaja, dan menerima kickback dari konsultan/supplier/kontraktor

§ Langkah-langkah pencegahan resiko kolusi telah diatur dalam Buku Petunjuk Pengadaan Barang/Jasa Pamsimas

I.16. Keseluruhan Pengadaan Barang

Tinggi

§ Langkah-langkah pencegahan resiko kolusi telah diatur dalam Buku Petunjuk Pengadaan Barang/Jasa Pamsimas

§ Risiko kickback, praktik kolusi berupa pemberian kontrak untuk penawar yang disukai, penurunan kualitas produk/jasa

.’/2+3’0 &! 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

88

PAMSIMAS 2013

II. Pencegahan Resiko Korupsi di Tingkat Masyarakat Peta Risiko Korupsi II.1. Penyaluran Dana

Resiko

Kesempatan adanya Korupsi

Sedang § Penyuapan terhadap pejabat pemerintah dan desa baik oleh kontraktor maupun oleh masyarakat penerima manfaat.

II.2. Pelatihan masyarakat Sedang § Peserta pelatihan hanya terdiri dari kelompok tertentu tanpa melibatkan orang miskin.

Tindakan Pencegahan § Menetapkan kriteria yang transparan untuk pembayaran dan penyaluran hibah (dari DPMU kepada masyarakat) dalam panduan proyek. Hal ini akan dikaji secara berkala oleh fasilitator dan secara acak oleh tim monitoring dan evaluasi. § Memastikan pelatihan masyarakat melibatkan sebanyak mungkin peserta yang berasal dari kelompok masyarakat yang berlainan dan menerapkan perimbangan jender untuk mencegah nepotisme.

II.3. Pemerintah desa

Sedang § Penyalahgunaan wewenang oleh § TKM membuat laporan kemajuan dan aparat desa dalam setiap tahap penggunaan uang secara berkala kepada proses dapat menyebabkan resiko masyarakat tidak/kurangnya terakomodasi § Papan pengumuman dipasang di desa aspirasi/kebutuhan masyarakat untuk menginformasikan kegiatan proyek. dalam penyediaan air minum dan § Memastikan transparansi informasi dan sanitasi serta minimnya penyebarluasan secara memadai untuk keterlibatan masyarakat dalam mencegah upaya kolusi dan nepotisme. pelaksanaan fisiknya. § Meningkatkan penanganan pengaduan. § Pada tingkat desa, pengkajian dilakukan setiap 3 bulan oleh masyarakat sendiri, dibantu fasilitator bila diperlukan. Audit terhadap pembukuan desa akan dilakukan berdasarkan sampel dan kebutuhan untuk menyelesaikan masalah.

II.4. Pengembangan organisasi institusional desa dalam operasi dan pemeliharaan

Sedang § Kemampuan tim operasional dan § Konsultan/executing agency memberikan peningkatan kapasitas dalam operasional pemeliharaan dalam mengelola, dan pemeliharaan mengoperasikan dan menjaga sarana dan juga dalam § Memastikan adanya mekanisme menetapkan tarif operasional dan transparansi. pemeliharaan. § Resiko adanya praktik kolusi

II.5. Pemilihan Tim Kerja Masyarakat (TKM)

Sedang § Resiko nepotisme § Kemampuan TKM § Forum desa tidak mengikutsertakan masyarakat miskin, penduduk terpencil dan kelompok perempuan § Penunjukan langsung bukannya pemilihan wakil

§ TKM harus dipilih melalui pertemuan masyarakat yang dihadiri oleh semua anggota masyarakat. Anggota TKM harus bertanggungjawab dalam pelaksanaan proyek. § Executing agency melalui fasilitator masyarakat, akan memberikan pelatihan TKM . § PMC harus mengkaji, memantau dan menyetujui proses seleksi

II.6. Surat Pernyataan minat mengenai kontribusi tunai sebesar 4% dari total biaya konstruksi

Sedang § Resiko kecurangan § Resiko pejabat daerah meminjamkan lebih dahulu kontribusi masyarakat sehingga berakibat ybs mempengaruhi jalannya proses selanjutnya.

§ Surat pernyataan minat harus diketahui dan ditandatangani oleh masyarakat termasuk kelompok masyarakat yang terpinggirkan

.’/2+3’0 &! 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

89

PAMSIMAS 2013

II. Pencegahan Resiko Korupsi di Tingkat Masyarakat Peta Risiko Korupsi

Resiko

Kesempatan adanya Korupsi

Tindakan Pencegahan

Tinggi II.7. Pembelian barang/peralatan/mat erial oleh masyarakat

§ Tekanan/desakan dari pegawai § Langkah-langkah pencegahan resiko pemerintah untuk membeli kolusi telah diatur dalam Pedoman barang/peralatan/material kepada Pelaksanaan Pamsimas di Tingkat supplier tertentu Masyarakat. § Kickback kepada pegawai pemerintah § Lemahnya pendokumentasian di tingkat masyarakat § TKM (Tim Kerja Masyarakat) melakukan pengadaan semua material/peralatan tanpa melibatkan masyarakat desa (anggota masyarakat terpilih) sebagai panitia pengadaan § Kurangnya kapasitas TKM tentang kualitas material/peralatan § TKM membeli material/peralatan dari satu supplier. § Lemahnya pendokumentasian nota pembelian. § Material/peralatan yang dibeli oleh warga akan dikenakan PPN. § Fasilitator/DPMU mengarahkan TKM untuk membeli material dari supplier tertentu dengan potongan harga (tanpa mempertimbangkan kualitas material) § Panitia Pengadaan memanggil calon pemenang kuat dan melakukan tawar-menawar besarnya kontrak. § Kolusi dan nepotisme dalam penentuan pemenang kontrak.

II.8. Reputasi dari Supplier Tinggi

§ Langkah-langkah pencegahan resiko § Supplier mungkin dalam situasi kolusi telah diatur dalam Buku Petunjuk konflik kepentingan, dan/atau Pengadaan Barang/Jasa Pamsimas terlibat tindakan korupsi/penipuan di masa lalu

Tinggi II.9. Reputasi dari kelompok masyarakat penerima hibah

§ Kelompok Masyarakat mungkin § Sebagai bagian dari proposal yang dalam situasi konflik kepentingan, diserahkan, kelompok masyarakat dan/atau terlibat kegiatan diharuskan menandatangani pernyataan korupsi/penipuan pada masa lalu. resmi yang menyatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam situasi konflik kepentingan, dan/atau terlibat dalam praktik korupsi/penipuan di masa yang lalu yang jika tidak mereka akan dikeluarkan dari pelelangan dan akan diambil tindakan hukum oleh pemerintah. Pernyataan ini akan dipublikasikan di forum desa. § Semua kelompok masyarakat diminta untuk menginformasikan sejak awal bila .’/2+3’0 &! 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

90

PAMSIMAS 2013

II. Pencegahan Resiko Korupsi di Tingkat Masyarakat Peta Risiko Korupsi

Resiko

Kesempatan adanya Korupsi

Tindakan Pencegahan anggota dewan komisaris/direksi dan anggota keluarga dekat mereka adalah: (i) anggota panitia lelang dari pelelangan yang akan diikuti dan juga (ii) eselon I – IV dari Kementerian yang terlibat dalam proyek.

Sedang § Kelompok masyarakat tidak § Konsultan manajemen regional dikontrak II.10. Pelaksanaan sub proyek sebagai hibah mempunyai kapasitas dan sumber untuk membantu masyarakat. masyarakat daya yang memadai untuk § TFM akan mengkaji kemampuan melaksanakan kegiatan/pekerjaan kelompok masyarakat dan pelatihan yang yang dibutuhkan untuk hibah diperlukan. Hal ini memerlukan masyarakat, dapat berakibat persetujuan konsultan kabupaten dan kepada buruknya kinerja dan pengawasan oleh PMC. kualitas produk II.11. Perencanaan teknis sebagai menu dari opsi teknis

Sedang § Keterlambatan dalam membuat § Rencana pengadaan barang secara rinci disain teknis akan harus disatukan dalam perjanjian hukum menguntungkan konsultan. dan akan menjadi dasar bagi setiap kegiatan pengadaan barang. § Terdapat kemungkinan perkiraan anggaran (RAB) untuk konstruksi § Tim Teknis Kabupaten/Kota bertanggung menjadi tinggi karena lemahnya jawab untuk mengevaluasi RKM kinerja konsultan atau survei yang (memeriksa proposal biaya, sesuai tak lengkap; hal ini akan berakibat dengan perencanaan Pamsimas). pada biaya total konstruksi Konsultan kabupaten juga harus khususnya kontribusi masyarakat memeriksa perencanaan biaya sebelum evaluasi. § Pengawasan teknis yang kurang layak oleh Konsultan Teknis DPMU atau Kajian yang tidak independen oleh Konsultan Pengawas Proses (PMC) dapat menambah biaya total atau disain yang buruk dengan kemungkinan tingkat kegagalan yang tinggi

.’/2+3’0 &! 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

91

PAMSIMAS 2013

III. Pencegahan Resioko Penyalahgunaan Wewenang dan Pemalsuan Peta Risiko Korupsi

Resiko

Kesempatan adanya Korupsi

Sedang § Minimnya kapasitas dan III.1. Penunjukan Unit Pelaksana Proyek transparansi dapat (Satker) and stafnya mengakibatkan tindakan kolusi. (pembuat komitmen, bendahara, pemegang uang muka, pembuat SPM) pada tingkat Kabupaten tidak didasarkan pada wewenang dan kualifikasi fungsional mereka. Ada dua alasan yang mungkin melandasi penunjukan tersebut: (i) Proyek dianggap kurang prioritas oleh pihak lain; (ii) Pilih kasih (favoritism) II.2. Proses Rekruitmen TFM, PMU dsb.

Tinggi

Tindakan Pencegahan § Panduan proyek mencakup: (i) kriteria pemilihan dan indikator kinerja manajer proyek, bendahara, staf perencanaan, dan staf keuangan; (ii) mensyaratkan adanya penilaian kinerja tahunan sesuai kriteria tersebut; (iii) Persyaratan CPMU untuk melaksanakan pelatihan yang memadai tentang panduan proyek untuk semua staf.

§ Meningkatkan keterbukaan, penanganan § Risiko tindakan kolusi untuk keluhan seperti yang dicantumkan dalam merekrut konsultan yang disukai. Keppres 80/2003 § Risiko minimnya kapasitas staf § Proyek akan mengadakan pelatihan PMU. tentang pengelolaan dan keuangan proyek § Evaluasi rutin terhadap kinerja konsultan (perlu dipertimbangkan penghargaan terhadap konsultan dengan kinerja terbaik). § Pemilihan semua personil harus dilaksanakan melalui mekanisme yang sepenuhnya jujur, obyektif dan transparan sesuai petunjuk Bank. Panitia seleksi diharuskan menunjukkan komitmen mereka untuk mewujudkan proses seleksi yang jujur, obyektif dan transparan dan menghindari penyalahgunaan wewenang dan diskresi dalam pemilihanb untuk memenuhi kepentingan pribadi, keluarga, kelompok dan/atau kepentingan lainnya dengan menandatangani ‘Pakta Integritas’ sesuai dengan peraturan pemerintah yang relevan (Keppres 80/2003). Kriteria seleksi dibuat berdasarkan prinsip meritokrasi bahwa hanya yang paling berkualitas yang akan direkrut. § TFM akan diseleksi berdasarkan kinerja mereka setelah melalui pelatihan pratugas.

.’/2+3’0 &! 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

92

PAMSIMAS 2013

III. Pencegahan Resioko Penyalahgunaan Wewenang dan Pemalsuan Peta Risiko Korupsi

Resiko

Kesempatan adanya Korupsi

Tindakan Pencegahan

III.3. Publikasi Laporan Audit

Rendah § Risiko bahwa informasi mengenai § Executing Agency dan Implementing kemajuan dan hasil pelaksanaan Agency harus mengadakan audit tahunan proyek (termasuk tindakan oleh pihak ketiga, yang mencakup audit penyalah-gunaan, kolusi dan terhadap pengadaan dan hasil nepotisme jika ada) tidak tersedia. pelaksanaan (‘end-use check’, kualitas dan kuantitas barang, pekerjaan atau jasa, verifikasi pembayaran, perbandingan harga antara harga kontrak dan harga pasar, dan lain-lain) § Membuat laporan audit dan semua tanggapan oleh pemerintah tersedia untuk umum segera setelah penerimaan laporan akhir yang disiapkan sesuai dengan persetujuan pinjaman/kredit.

III.4. Mekanisme Akuntabilitas Subprojek

Sedang § Kurangnya pengalaman DPMU dapat mengakibatkan penyalahgunaan dana.

§ Menggunakan pengawasan proyek dan supervisi untuk mengurangi risiko.

III.5. Pemilihan Desa Sasaran

Rendah § Lemahnya transparansi dan proses yang berpihak. Konflik kepentingan.

§ Menghindari konflik kepentingan dengan menyediakan pedoman kriteria pemilihan masyarakat penerima manfaat Pamsimas

Rendah § Penunjukan calon yang tidak III.6. Penunjukan Tim yang mengelola berkualitas. hibah desa di tingkat § Pemilihan tidak dilakukan masyarakat berdasarkan kemampuan dan konsensus masyarakat, tetapi pada kedekatan kekeluargaan antara calon dan elit desa.

§ Menetapkan kriteria mekanisme seleksi tim pengelola hibah desa yang disepakati; § Mengumumkan kriteria kepada masyarakat dan mengadakan penilaian kinerja tahunan. § Nama-nama calon harus diumumkan sekurang-kurangnya seminggu sebelum pemilihan

III.7. Pemilihan lokasi proyek (desa)

Sedang § Negosiasi mungkin dilaksanakan § Pemilihan desa harus benar-benar dalam pemilihan desa antara berdasarkan data kemiskinan dan tingkat executing agency dan perwakilan kebutuhan masyarakat atas air dan dari kabupaten sanitasi § Meningkatkan mekanisme oleh Bank

III.8. Pelatihan Fasilitator dan Konsultan

Sedang § Dilaksanakan dengan tidak layak, § Mekanisme monitoring dan evaluasi mencakup penilaian kualitas pelatihan tidak dilaksanakan sesuai dengan jadwal

III.9. Pembayaran Gaji Konsultan (TFM)

Sedang § Keterlambatan pembayaran gaji § Meningkatkan penanganan keluhan dan konsultan dapat memberikan sanksi atas keterlambatan pembayaran. dampak terhadap kinerja proyek § Mekanisme penilaian kinerja konsultan seperti penyalahgunaan dana dan oleh perusahaan dan harus dikaji dan peningkatan harga (mark up). disetujui oleh Bank § Executing agency (dengan bantuan Bank) akan menyiapkan prosedur operasional untuk konsultan.

III.10. Pembayaran

Tinggi

§ Menyiapkan pedoman untuk mengawasi § Laporan/dokumen pendukung klaim pengeluaran yang ditunjang oleh fiktif seperti biaya perjalanan dan bukti-bukti yang relevan, termasuk pengeluaran untuk workshop/ laporan kegiatan, absensi, tiket, tanda pelatihan. terima pembayaran,

.’/2+3’0 &! 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

93

PAMSIMAS 2013

III. Pencegahan Resioko Penyalahgunaan Wewenang dan Pemalsuan Peta Risiko Korupsi

Resiko

Kesempatan adanya Korupsi

Tindakan Pencegahan § Membandingkan laporan harga di lokasi yang berbeda dan memberikan perhatian atas perbedaan yang diakibatkan masalah dalam akses dan ruang lingkup aktifitas, dan lain-lain. § Karena keterbatasan kemampuan, audit internal oleh Inspektorat Jenderal mensyaratkan adanya bantuan teknis. Hal ini berdasarkan kerangka acuan yang disetujui oleh Bank sebelum negosiasi, termasuk, antara lain, sebuah pengkajian atas pengendalian internal terhadap implementing agency proyek dan pernyataan bahwa semua pencairan dana proyek dilakukan merupakan pengeluaran yang layak dibiayai. Hasil dari pengkajian ini akan di laporkan kepada Bank dan external auditor.

III.11. Pengarsipan

Sedang § Dokumen proyek (seperti § Menetapkan pedoman yang jelas pengadaan barang, keuangan, tentangpengarsipan pengadaan barang kontrak, audit, laporan dan pembukuan keuangan dan pelaksanaan, data fisik dan penanganan lanjut bila arsip tidak keuangan, surat masuk dan dipelihara, termasuk penundaan keluar dan dokumen pengujian pembayaran dan penggantian personil kualitas) sengaja tidak disediakan bila diperlukan. untuk menutupi praktik korupsi. § Pedoman penyebarluasan informasi mengenai kontrak-kontrak yang sudah diputuskan § Membuat data proyek yang layak dan sistem pembukuan

III.12. Penyaluran dan penggunaan dana

Tinggi

§ Resiko keterlambatan pelaksanaan proyek § Pencairan dana di tingkat desa dilakukan secara sekaligus. § Resiko ketidaklengkapan/ ketidaksesuaian dokumentasi keuangan

§ Menyederhanakan proses penyaluran dana. § Executing agency harus menyiapkan prosedur tetap untuk penyaluran dan penggunaan dana § Pedoman penyerahan dokumen lengkap yang menjadi persyaratan surat perintah membayar kepada KPN Depkeu akan tercantum dalam pedoman proyek. Hal ini merupakan langkah penting karena standar tindakan yang ditetapkan pemerintah perlu diperkuat untuk mengurangi resiko korupsi. § Penggunaan dana harus tranparan – ditempelkan di papan pengumuman § Pencairan dana di desa dilakukan berdasarkan kebutuhan di setiap tahap pelaksanaan, setelah FM dan TKM menyerahkan estimasi anggaran. § Pemantauan oleh masyarakat, § Proyek akan mempekerjakan tim independen sebagai auditor untuk

.’/2+3’0 &! 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

94

PAMSIMAS 2013

III. Pencegahan Resioko Penyalahgunaan Wewenang dan Pemalsuan Peta Risiko Korupsi

Resiko

Kesempatan adanya Korupsi

Tindakan Pencegahan

§

§

§

§

memastikan bahwa pengeluaran bersifat wajar Staf keuangan dan manajemen dalam CPMU dan PPMU akan mengawasi dan mengaudit aspek keuangan. Membentuk tim yang berfungsi untuk memberikan pelatihan pembukuan dan manajemen proyek Peningkatan dalam penanganan keluhan, dan sanksi untuk mereka yang mencairkan dana tidak sesuai peraturan. Forum pertanggungjawaban desa akan dilaksanakan dan dihadiri oleh seluruh anggota masyarakat.

IV. Keterbukaan Informasi Peta Risiko Korupsi

Resiko

Kesempatan adanya Korupsi

Rendah § Informasi terbatas untuk Unit IV.1 Terbatasnya Pelaksana. diseminasi informasi yang terkait proyek.

Tindakan Pencegahan § Diseminasi tujuan dan aturan proyek dan peraturan-peraturan melalui pertemuanpertemuan dan rapat kerja di tingkat Kabupaten § Pastikan bahwa kantor-kantor Pamsimas mengetahui peran dan tanggungjawabnya dan bagaimana masing-masing bertanggung-jawab terhadap agendanya

IV.2 Diseminasi informasi Sedang § Informasi dipegang oleh kelompok § Setiap informasi terkait proyek harus disebarluaskan secara terbuka kepada tertentu masyarakat dan pihak-pihak lain untuk mengendalikan dan memantau kinerja dan dampak program § Fasilitator harus memastikan bahwa desa-desa miskin, terpencil dan kelompok wanita (dlsb.) memperoleh informasi yang diterima sebagaimana masyarakat lainnya § Penguatan mekanisme penanganan pengaduan dan sanksi untuk mereka yang membatasi informasi

V.

Penanganan Pengaduan Peta Risiko Korupsi

V.. Penanganan Pengaduan

Resiko

Kesempatan adanya Korupsi

Sedang § Keluhan tidak ditangani secara memadai

Tindakan Pencegahan § Membangun mekanisme penanganan keluhan secara rinci, termasuk penelusuran keluhan dan pengukuran efektifitas penerapan sistem ini. Termasuk di dalamnya menempelkan pengumuman dan deskripsi singkat mengenai hibah desa di ruang publik seperti balai desa, mesjid, dan lain-lain.

.’/2+3’0 &! 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

95

PAMSIMAS 2013

L.3.2. PENGUATAN KETERBUKAAN INFORMASI di PAMSIMAS Berikut adalah contoh bagaimana Pamsimas akan mengurangi risiko korupsi melalui penguatan keterbukaan informasi. Dengan berkonsultasi kepada pihak Bank, Implementing Agency akan menetapkan mekanisme dalam hal apa media dan kelompok masyarakat madani dapat terlibat untuk mengawasi kemajuan proyek (lihat juga tentang Pengawasan oleh Masyarakat Madani, di bawah). Mekanisme ini akan dirinci dalam Panduan Proyek dan mencakup kegiatan berbagi informasi dengan media. Fotokopi kliping media akan dikirimkan ke CPMU untuk dibahas dan diarsip. Tindakan lain terkait penyebarluasan dokumen Pamsimas kepada publik dijabarkan di dalam matriks berikut. Penyebaran dokumen Pamsimas kepada publik antara lain: a. Executing dan Implementing Agencies serta Bank Dunia menyediakan kepada publik segera setelah selesainya kajian mid-term proyek dilaksanakan sesuai dengan perjanjian pinjaman, laporan kajian mid-term dan aide memoire yang dipersiapkan untuk tujuan tersebut. b. Executing dan Implementing Agencies serta Bank Dunia dapat menyediakan kepada publik segera setelah menerima semua laporan akhir audit (keuangan atau selain itu, termasuk laporan audit yang disetujui) yang disiapkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan semua tanggapan resmi dari pemerintah terkait dengan laporan tersebut. c. Executing dan Implementing Agencies serta Bank Dunia menyediakan segera untuk publik: ·

Semua rencana dan jadwal pengadaan tahunan, termasuk informasi terbaru;

·

Apabila diminta, semua dokumen lelang dan permintaan proposal yang dikeluarkan sesuai dengan persyaratan pengadaan dalam perjanjian pinjaman, dengan bea yang wajar untuk membayar biaya cetak dan pengiriman. Dalam hal dokumen yang diminta adalah dokumen lelang dan permintaan proposal dari peserta lelang yang menunjukkan ketertarikan, dokumen terkait hanya akan disediakan setelah pemberitahuan pemberian kontrak kepada perusahaan pemenang. Masing-masing dokumen tersebut akan disediakan sampai satu tahun setelah penyelesaian kontrak dimasukkan dalam pertanyaan untuk barang, pekerjaan atau jasa;

·

Apabila diminta semua daftar pendek konsultan, dan dalam kasus prakualifikasi, daftar-daftar supplier pra-kualifikasi.

·

Membuka kepada semua peserta lelang dan semua pihak yang memasukkan proposal untuk kontrak tertentu, segera setelah pemberitahuan penghargaan kontrak kepada pemenang lelang, ringkasan evaluasi semua lelang dan proposal untuk kontrak yang diajukan. Informasi dalam ringkasan tersebut akan dibatasi pada daftar peserta lelang, semua nilai lelang dan proposal .’/2+3’0 &! 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

96

PAMSIMAS 2013

keuangan yang dibacakan pada saat pembukaan penawaran lelang dan proposal keuangan, penawaran dan proposal yang dinyatakan tidak-tanggap (bersama dengan alasan untuk penilaian itu), nama pemenang lelang dan nilai kontrak. Ringkasan tersebut akan disediakan kepada publik, segera setelah diminta;

·

·

Mempublikasikan secara luas informasi penghargaan kontrak untuk semua kontrak, segera setelah pemberian kontrak;

·

Setelah diminta oleh perorangan atau perusahaan, daftar semua kontrak yang diberikan dalam tiga bulan sebelum tanggal permintaan mengenai suatu proyek, termasuk nama penyedia/supplier/konsultan, nilai kontrak, jumlah peserta lelang/proposal, metoda pengadaan yang diikuti dan tujuan dari kontrak.

·

Panduan pengelolaan proyek

·

Akses yang mudah kepada publik untuk mendapatkan versi Indonesia dari Rencana Anti Korupsi proyek; Konsolidasi Program Kerja Tahunan dan harus disetujui oleh Bank.

Hampir semua dokumentasi di atas harus ditempatkan secara lengkap dalam situs proyek dan dalam bentuk cetakan (hardcopies). Beberapa dokumen akan diringkas agar memberikan akses yang lebih baik terhadap informasi utama. Rincian lengkap tentang bagaimana masing-masing dokumen tersebut di atas akan disediakan oleh Executing and Implementing agencies akan dituangkan dalam panduan proyek. Format sederhana, ringkas, dalam bentuk standar akan disiapkan untuk memastikan adanya pelaporan kemajuan tahunan untuk lembaga non-pemerintah dan media tingkat nasional dan lokal. Data dari laporan tersebut akan dipublikasikan setiap bulan dalam website oleh CPMU. Informasi terpenting mengenai kontrak, kemajuan pelaksanaan, dan rapat kerja dan lain-lain kegiatan terkait proyek akan dimuat dalam laporan tersebut. Situs tersebut juga memuat data dasar mengenai jumlah, jenis dan status keluhan untuk setiap propinsi dan kabupaten. Satu ringkasan informasi dan kemajuan proyek, termasuk masalah dan solusinya, akan dimuat dalam IFR (Interin Un-Audited Financial Report) dan dipaparkan kepada forum masyarakat madani (misalnya LSM) dalam bentuk cetakan di tingkat pusat dan propinsi. IFR akan dibuat tahunan dan akan ditempatkan dalam situs proyek.

.’/2+3’0 &! 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

97

PAMSIMAS 2013

LAMPIRAN 4. RENCANA TINDAK KESETARAAN GENDER No 1

2

3

Kegiatan Kebijakan dan petunjuk teknis Pamsimas

Seleksi Konsultan

Seleksi Fasilitator Masyarakat

Ukuran ·

Memuat kebijakan pengarusutamaan gender kedalam juknis dan menjelaskan indikator keberhasilan pengarusutamaan gender;

·

Memuat petunjuk operasional pengarusutamaan gender ke dalam pedoman pelaksanaan dan mendisseminasikannya ke seluruh pengelola program

·

Menyusun juknis yang jelas, brosur dan poster yang komunikatif untuk menjelaskan kebijakan kesetaraan gender dan mendisseminasikannya ke seluruh aparat pemerintah

·

TOR konsultan mewajibkan konsultan mematuhi kebijakan kesetaraan gender

·

Persyaratan bahwa kontraktor (perusahaan) menunjukkan kebijakan yang memberi kesempatan kepada perempuan untuk menempati setiap posisi yang ditawarkan. Persyaratan ini menjadi bagian dari tender proposal

·

Persyaratan keseimbangan gender di seluruh tim konsultan provinsi dan kabupaten (minimum 30% dari anggota tim adalah perempuan atau laki-laki)

·

PPMU memuat pernyataan dalam iklan lowongan pekerjaan bahwa perempuan didorong untuk mengajukan lamaran. PPMU melakukan upaya untuk memastikan adanya lamaran pekerjaan dari perempuan Sedikitnya satu fasilitator masyarakat per tim adalah perempuan atau laki-laki

· · ·

Persyaratan keseimbangan gender sebesar 50% dalam setiap sub tim fasilitator (seperti bidang teknis, pemberdayaan masyarakat, dan kesehatan)

4

Orientasi dalam pengarusutamaan

·

Memberikan arahan/orientasi dalam kebijakan dan petunjuk teknis pengarusutamaan gender kepada seluruh unit pengelola program, tim koordinasi program, dan konsultan di semua tingkatan sehingga masing-masing pelaku memahami tanggungjawabnya dalam pengarusutamaan gender.

5

Peningkatan kapasitas bagi konsultan dan fasilitator masyarakat

·

Menyediakan pelatihan bagi konsultan di tingkat pusat, provinsi, dan kab/kota serta fasilitator masyarakat sehingga mereka dapat mengadopsi pendekatan pengarusutamaan gender dalam bidangnya masing-masing dan mampu memberikan transfer keterampilan pengarusutamaan gender kepada aparat pemerintah dan pelaku lainnya. Mengidentifikasi pakar kesetarakan gender di tingkat lokal yang dapat membantu memberikan bimbingan kepada fasilitator dan merencanakan strategi partisipasi masyarakat

·

· ·

Evaluasi pelatihan memuat penilaian atas materi kesetaraan gender Menyediakan indikator untuk pemberian pengakuan/penghargaan kepada fasilitator masyarakat yang berkinerja baik dalam mendorong .’/2+3’0 &! 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

98

PAMSIMAS 2013

No

Kegiatan

Ukuran partisipasi aktif perempuan perdesaan.

6

7

Penyedia Layanan Pelatihan

Proses di tingkat masyarakat

·

Persyaratan bahwa setiap tim pelatihan minimal 30%-nya perempuan atau laki-laki.

·

Seluruh program pelatihan dinilai oleh tenaga ahli pemberdayaan masyarakat tingkat nasional/provinsi atau konsultan social inclusion dalam hal materi kesetaraan gender dan teknik penyampaiannya.

·

Fasilitator masyarakat menerapkan indikator termasuk advokasi kepada kepala desa/lurah, bekerjasama dengan tokoh wanita dan kelompok perempuan sejak awal proses di tingkat masyarakat untuk mendorong partisipasi aktif perempuan, dan jika diperlukan melaksanakan diskusi kelompok yang terpisah antara perempuan dan laki-laki. Fasilitator masyarakat mendorong perempuan untuk terpilih sebagai anggota tim pelaksana desa/kelurahan dan BPSPAMS, serta mempertimbangkan cara mencapai kesetaraan gender (misalnya pengambilan suara secara terpisah untuk wakil perempuan dan lakilaki). Konsultan district memantau keseimbangan gender selama perencanaan dan pelaksanaan di tingkat masyarakat serta menangani kesenjangan kesetaraan gender yang terjadi. RKM tidak dapat disetujui jika tim pelaksana kegiatan di tingkat masyarakat yang menyusun RKM tersebut seluruhnya/didominasi lakilaki dari kelompok masyarakat kaya dan tidak dapat membuktikan bahwa laki-laki dan perempuan telah berparrtisipasi dalam pengambilan keputusan dan persetujuan usulan RKM.

·

·

·

8

9

Peningkatan kapasitas di tingkat masyarakat

Dana insentif ekonomi

sosial

·

Memberikan pelatihan kepemimpinan bagi tokoh perempuan desa, termasuk bidan desa dan kader kesehatan

·

Menekankan persyaratan kesetaraan sosial dan gender bagi tim implementasi di tingkat desa/kelurahan dan RKM dalam sosialisasi program dan peningkatan kapasitas masyarakat.

·

Melaksanakan analisis gender dalam pemanfaatan dana untuk menilai manfaat dan resiko penggunaan dana bagi laki-laki dan perempuan. Memuat kinerja promosi kesetaraan gender dalam Pamsimas sebagai kriteria evaluasi pemberian hibah baik bagi masyarakat maupun bagi kelembagaan

·

10

Pengarusutamaan pendekatan Pamsimas dalam pembangunan air minum dan sanitasi

·

Mendorong rapat khusus warga perempuan dalam menghimpun masukan/ide dalam penyusunan proposal desa/kelurahan.

·

Memasukkan prinsip pengarusutamaan gender ke dalam strategi pembangunan air minum dan sanitasi yang mengadopsi pendekatan Pamsimas Mengembangkan kapasitas LSM atau organisasi/pakar dalam penyediaan pelatihan kesetaraan gender untuk meningkatkan ketersediaan sumber daya lokal dalam perluasan penerapan Pamsimas Memuat data dan analisis gender ke dalam alat-alat dan kegiatan advokasi bagi para pengambil keputusan untuk meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan air minum dan sanitasi

·

·

11

Pemantauan dan Evaluasi

·

Konsultan pemberdayaan masyarakat tingkat nasional/provinsi/konsultan social inclusion secara berkala .’/2+3’0 &! 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

99

PAMSIMAS 2013

No

Kegiatan

Ukuran melaksanakan kunjungan lapangan dan mereview kemajuan dalam pengarusutamaan gender dan memberikan pembinaan kepada fasilitator ·

·

12

Pengelolaan pembelajaran (Knowledge management)

Memastikan format monitoring dan evaluasi menghimpun data peserta pelatihan program dan peserta kegiatan masyarakat yang terpilah berdasarkan gender dan memuat data ini dalam SIM Pamsimas Memastikan pemantauan keberlanjutan program melibatkan partisipasi perempuan dan laki-laki, dimana data terpilah berbasis gender terhimpun dan tercatat. Selain untuk memantau hasil program, data keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam pemantauan keberlanjutan program digunakan untuk mengevaluasi hasil program oleh para pelaku dan pengelola program.

·

Konsultan pemberdayaayn masyarakat tingkat nasional /Social Inclusion consultant melaksanakan analisis gender secara berkala dari data hasil pemantauan keberlanjutan dan melaporkannya kepada CPMU

·

Perusahaan (contractors) memuat kemajuan hasil pengarusutamaan gender dalam laporan triwulan.

· ·

PMR memuat laporan kemajuan partisipasi gender dan hasilnya Bank Dunia menyertakan pakar gender dalam setiap misi supervise.

·

Menghimpun cerita sukses dari masyarakat dalam hal kesetaraan gender dan mendisseminasikannya melalui website, newsletter, dan media lainnya

·

Melaksanakan mid-term in-depth gender review dengan penilai dari pihak ketiga dan mengembangkan rencana aksi dalam merespon hasil dan rekomendasi dari review tsb Fasilitator masyarakat didorong untuk mengembangkan forum fasilitator lokal yang bertemu secara regular dengan pelaku dari program lain dalam wilayah kabupaten/kota tsb (seperti KDP, UPP2, ILGR) dan LSM lainnya.

·

.’/2+3’0 &! 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

100

PAMSIMAS 2013

LAMPIRAN 5. RENCANA TINDAK KONVENSI HAK PENYANDANG DISABILITAS

Program Pamsimas menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, juga dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Pada tanggal 13 Desember 2006 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 mengenai Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Resolusi tersebut memuat hak-hak penyandang disabilitas dan menyatakan akan diambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan konvensi ini. Pemerintah Indonesia telah menandatangani Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Penandatanganan tersebut menunjukan kesungguhan Negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas. Kewajiban dalam merealisasikan hak yang termuat dalam Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (convention on the rights of persons with disabilities), melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi. Dalam upaya melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, Pemerintah Indonesia telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pelindungan terhadap penyandang disabilitas. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut antara lain: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; .’/2+3’0 &! 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

101

PAMSIMAS 2013

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Program Pamsimas dilaksanakan untuk peduli terhadap tujuan memperkuat upayasensifitasterhadap isu-isuyang berkaitan denganpenyediaanakses keair bersih danfasilitas sanitasikepada penyandang cacat (disabilitas).Penggabungankegiatan sosialisasikeManualProyekOperasidan pelatihanFasilitatorakanditampungpada tahap berikutnyasetelahada konsensustentang jenis-jeniskegiatan yang akandisertakan

Tujuan dari dibuatnya lampiran ini dalam Pedoman Pengelolaan Program Pamsimas adalah untuk ikut memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (inherent dignity). Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

Pengakuan harga diri dan nilai serta hak yang sama bagi penyandang cacat (disabilitas), yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Oleh karena itu, pengakuan bahwa diskriminasi berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang.

.’/2+3’0 &! 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

102

PAMSIMAS 2013

LAMPIRAN 6. DAFTAR SUMBER AIR MINUM DAN SARANA SANITASI YANG LAYAK (IMPROVED)

Kategori

Improved/Layak

Unimproved*)/Tidak layak

Sumber Air Minum

1. Sumur terlindungi (berjarak minimal 10 m dari sumber pencemar) 2. Sambungan rumah (SR) 3. Kran Umum atau hidran umum 4. Sumur Bor 5. Sumur gali terlindungi 6. Mata air terlindung 7. Penampung Air hujan

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sarana Sanitasi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. Cubluk tanpa slab 2. bucket latrines 3. Hanging toilet/hanging latrine (WC gantung di laut/sungai dimana kotoran langsung dibuang ke badan air) 4. Bucket (kantong/penampungan sementara yang secara periodic dibuang)

Toilet guyur Sewer perpipaan Septic tank WC gali Cubluk Cubluk dengan ventilasi udara Cubluk dengan slab Toilet kompos

Mata air tak terlindungi Sumur gali tak terlindungi Air dari drum Air dari tanker truck Air sungai/genangan Air kemasan

Sumber: WHO/UNICEF Joint Monitoring Program for Water Supply and Sanitation 2003-2010

.’/2+3’0 &! 2)(1/’0 2)0*).1.’’0 231*3’/ 2’/4+/’4

103