Analisis_etika_hukum_profesi_tenaga_kese.docx

ANALISIS ETIKA HUKUM PROFESI TENAGA KESEHATAN Ekstensi Fakultas kesehatan masyarakat Universitas Indonesia 2014

Disusun oleh

REVA MULYATI

1406648590

ANA MUKHLISHOH

1406647505

HAAQUL FALAH DAMAR A 1406647934 RANUM MUNTAZIA

1406648565

SELCHIA VIDIANITA

1406648716

RAHMY HADYATILLAH

1406648533

HANI FERRANI

1406647902

BAB I PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Tenaga kesehatan adalah semua orang yang bekerja secara aktif dan profesional di bidang kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan. Dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN), tenaga kesehatan merupakan pokok dari subsistem SDM kesehatan, yaitu tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan, pendidikan dan pelatihan, serta pendayagunaan kesehatan secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Unsur utama dari subsistem ini adalah perencanaan, pendidikan dan pelatihan, dan pendayagunaa tenaga kesehatan. Perencanaan tenaga kesehatan diatur melalui PP No.32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. Dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan antar lain bahwa pengadaan dan penempatan tenaga kesehatan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan yang merata bagi masyarakat. Perencanaan nasional tenaga kesehatan disusun dengan memperhatikan jenis pelayanan yang dibutuhkan, sarana kesehatan, serta jenis dan jumlah yang sesuai. Perencanaan nasional tenaga kesehatan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Sebagai turunan dari PP tersebut, telah diterbitkan beberapa Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes). Kepmenkes No.850/Menkes/SK/XII/2000 Tahun 2000 (Depkes 2004) antara lain mengatur tentang kebijakan perencanaan tenaga kesehatan untuk meningkatkan kemampuan para perencanan pemerintah, masyarakat

dan

semua

profesi

disemua

tingkatan.

Kepmenkes

No.

81/Menkes/SK/I/2004 Tahun 2004 (Depkes, 2004) antara lain mengatur tentang pedoman penyusunan perencanaan sumberdaya kesehatan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, serta rumah sakit. Pada Kepmenkes tersebut disediakan pula menu tentang metode perencanaan tenaga kesehatan untuk dipilih sesuai dengan kemauan dan kemampuan. Jumlah Institusi pendidikan tenaga kesehatan seluruhnya 846 terdiri atas 199 Politeknik Kesehatan (Poltekes) dan 647 non Poltekes. Menurut kepemilikannya,

32 institusi milik pemerintah pusat, 102 milik pemerintah daerah, 34 milik TNI, dan bagian terbesar (511) adalah milik swasta. jumlah peserta didik seluruhnya sebanyak 146.220 orang terdiri dari 36.387 peserta didik poltekes, dan 109.833 non Poltekes. Masa bakti untuk PNS Inpres selama 5 tahun di Jawa, dan 3 tahun di luar Jawa. Pada periode ini berhasil diangkat sekitar 8.300 tenaga dokter dan dokter gigi dengan menggunakan formasi Inpres dan hampir semua Puskesmas terisi oleh tenaga dokter. Periode 1992-2002 ditetapkan kebijakan zero growth personel. Dengan demikian hampir tidak ada pengangkatan tenaga dokter baru. Sebagai gantinya pengangkatan tenaga medis dilakukan melalui program pegawai tidak tetap (PTT) yang didasarkan atas Permenkes No. 1170.A/Menkes/Per/SK/VIII/1999. Masa bakti dokter PTT selama 2 sampai 3 tahun. Dalam periode ini telah diangkat sebanyak 30.653 dokter dan 7.866 dokter gigi yang tersebar di seluruh tanah air. Sampai dengan bulan April 2005 keberadaan Bidan PTT di seluruh tanah air sebanyak 32.470 orang, berarti kurang dari 50 % dari jumlah desa. Beberapa permasalahan yangberkaitan dengan Bidan PTT antara lain pada umumnya mereka berharap dapat diangkat sebagai PNS (peningkatan status), kompensasi gaji relatif tidak memadai, dan besaran gaji antara daerah terpencil dengan sangat terpencil relatif kecil sehingga tidak menarik. (Ruswendi, 2005) Jumlah tenaga kesehatan di Indonesia masih belum mencukupi. Berdasarkan Health System Performance Assessment 2004, rata-rata jumlah dokter per 100.000 penduduk di Indonesia adalah 15,5 dan sekitar 60-70% dokter tersebut bertugas di Pulau Jawa. Sekitar dua per tiga dari jumlah provinsi mempunyai rasio dokter dibawah rata-rata nasional, terendah di Maluku (7,0), sedangkan tertinggi di DKI (70,8). Rata-rata bidan per 100.000 penduduk di Indonesia sebesar 32,3, terendah di Provinsi Maluku (17,5). Sedangkan rasio perawat dengan penduduk adalah 108 per 100.000 penduduk. Sebagian besar tenaga dokter (69%) bekerja disektor pemerintah. (Depkes, 2005). Dari pembuatan makalah ini diharapkan agar mahasiswa maupun pembaca dapat mengetahui siapa saja yang dapat disebut sebagai tenaga kesehatan.

Makalah ini juga menjelaskan tentang kelemahan dan kelebihan dari masingmasing bagian tenaga kesehatan.

BAB II PROFESI DOKTER

A.

PENGERTIAN

Secara operasional, definisi Dokter adalah seorang tenaga kesehatan yang menjadi tempat kontak pertama pasien untuk menyelesaikan semua masalah kesehatan yang dihadapi tanpa memandang jenis penyakit, organologi, golongan usia, dan jenis kelamin. Sedini dan sedapat mungkin, secara menyeluruh, paripurna, bersinambung, dan dalam koordinasi serta kolaborasi dengan profesional kesehatan lainnya, dengan menggunakan prinsip pelayanan yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi tanggung jawab profesional, hukum, etika dan moral. Layanan yang diselenggarakannya adalah sebatas kompetensi dasar kedokteran yang diperolehnya selama pendidikan kedokteran. Menurut UU No. No.29 Tahun 2004 Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konsil Kedokteran Indonesia adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi. B.

KELEBIHAN/KEKURANGAN

Berbicara mengenai profesi, secara umum dikenal adanya beberapa ciri atau identitas tentang profesi yang membedakannya dengan kelompok masyarakat umum, adapun ciri-ciri profesi yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1. 2.

Memiliki kelompok disiplin ilmu yang khusus dan terorganisir. Kegiatan profesi atau pelaksanaan fungsi profesi memerlukan profesi berpikir yang pada umumnya bersifat intelektual dan menunjukkan

3. 4. 5.

suatu proses penilaian. Memerlukan pendidikan profesional untuk menjalankan profesi Melayani kebutuhan masyarakat dan bukan kepentingan kelompok. Mengembangkan secara terus-menerus ilmu yang di bina dan dapat di uji kesahihannya serta digunakan dalam praktik untuk memberi

6.

pelayanan kepada masyarakat. Memiliki identitas dan keyakinan kelompok yang di kenal oleh

7. 8.

masyarakat. Memiliki dan memberlakukan kode etik di lingkungan profesinya. Menarik orang-orang dengan kecerdasan tinggi dan kepribadian baik, untuk memilih profesi ini sebagai pekerjaan dan atau pengabdian seumur hidup, bukan sekedar sebagai batu loncatan untuk memperoleh pekerjaan lain.

Adapun kelebihan dan kekurang profesi ini. Kelebihan 1. 2. 3. 4.

Dapat menolong orang banyak Sangat berguna apabila ada keadaan darurat mengenai kesehatan Penghasilan dapat mencukupi hidup Dihargai banyak orang

Kekurangan 1. 2. 3.

Siap menerima resiko apabila gagal Beresiko besar apabila tidak dapat menolong jiwa seseorang Sulit mempertahankan nama baik

C.

PEMBAHASAN

Berdasarkan tinjauan historisnya, dunia kedokteran (pengobatan) pada awalnya dipandang sebagai sebuah profesi yang sangat mulia, sehingga dengan asumsi tersebut, maka orang-orang yang terlibat dalam proses hidup dan berlangsungnya dunia kedokteran kemudian dinisbahkan sebagai orang-orang

yang juga memiliki kemuliaan; baik pada kata, sikap maupun tabiat yang dimilikinya. Dengan memandang profesi kedokteran sebagai pekerjaan yang senantiasa bergelut untuk menutup pintu kematian dan membuka lebar-lebar kesempatan untuk dapat mempertahankan dan meneruskan hidup seseorang, maka berkembanglah kesepakatan sosial (social aggrement) akan urgensi dari ilmu kedokteran sebagai salah satu prasyarat utama untuk dapat mempertahankan hidup. Pada akhirnya, lambat namun pasti, profesi kedokteran seakan menjadi ilmu pengetahuan utama (master of science), dimana setiap dokter dipandang sebagai seorang jenius dan tahu segalanya dan semua orang akan berusaha menjadi dan memegang peran besar dalam pekerjaan terhormat ini. Profesi kedokteran dianggap sebagai sebuah seni (art) dalam kehidupan, karenanya tidak setiap orang dapat dengan mudah mendapatkan kecakapan akan tindakan-tindakan medis, walaupun itu hanya tindakan medis sederhana yang dapat dimiliki oleh setiap orang saat ini. Dengan semakin bertambahnya kompleksitas kehidupan manusia, maka ragam lingkup ilmu pengobatan (kedokteran) menjadi terdesak untuk melakukan pengembangan dan peningkatan kualitas, sesuai dengan kompleksitas objek pengobatan yang dijumpai dalam realitas. Maka mulailah terjadi proses desakralisasi ilmu kedokteran (pengobatan), dimana setiap orang memiliki kesempatan untuk dapat memahami dan memilikinya, tentunya setelah menyanggupi syarat-syarat yang diajukan, melalui proses pendidikan yang lebih sistematik. Pada aras yang lain, pengembangan ilmu pengobatan yang sudah ada sebelumnya menjadi bagian yang tak terpisahkan, mulailah dilakukan penelitian-penelitian (medical research) dengan menggunakan teknologi modern, untuk menyempurnakan pengetahuan pengobatan yang telah ada. Kompetensi yang harus dicapai seorang dokter meliputi tujuh area kompetensi atau kompetensi utama yaitu sebagai “kemampuan dasar” seorang

“dokter” yang menurut WFME (World Federation for Medical Education) disebut “basic medical doctor”. 1.

Keterampilan komunikasi efektif.

2.

Keterampilan klinik dasar.

3.

Keterampilan menerapkan dasar-dasar ilmu biomedik, ilmu klinik, ilmu perilaku dan epidemiologi dalam praktik kedokteran.

4.

Keterampilan pengelolaan masalah kesehatan pada indivivu, keluarga ataupun

masyarakat

denga

cara

yang

komprehensif,

holistik,

bersinambung, terkoordinasi dan bekerja sama dalam konteks Pelayanan Kesehatan Primer. 5.

Memanfaatkan, menilai secara kritis dan mengelola informasi.

6.

Mawas diri dan mengembangkan diri/belajar sepanjang hayat.

7.

Menjunjung tinggi etika, moral dan profesionalisme dalam praktik.

Tugas seorang “dokter” adalah meliputi hal-hal sebagai berikut: a.

Melakukan pemeriksaan pada pasien untuk mendiagnosa penyakit pasien secara cepat dan memberikan terapi secara cepat dan tepat.

b.

Memberikan terapi untuk kesembuhan penyakit pasien.

c.

Memberikan pelayanan kedokteran secara aktif kepada pasien pada saat sehat dan sakit.

d.

Menangani penyakit akut dan kronik.

e.

Menyelenggarakan rekam medis yang memenuhi standar.

f.

Melakukan tindakan tahap awal kasus berat agar siap dikirim ke RS.

g.

Tetap bertanggung-jawab atas pasien yang dirujukan ke Dokter Spesialis atau dirawat di RS dan memantau pasien yang telah dirujuk atau di konsultasikan.

h.

Bertindak sebagai mitra, penasihat dan konsultan bagi pasiennya.

i.

Memberikan nasihat untuk perawatan dan pemeliharaan sebagai pencegahan sakit.

j.

Seiring dengan perkembangan ilmu kedokteran, pengobatan pasien sekarang harus komprehensif, mencakup promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Dokter berhak dan juga berkewajiban melakukan tindakan tersebut untuk kesehatan pasien. Tindakan promotif misalnya memberikan ceramah, preventif misalnya melakukan vaksinasi, kuratif memberikan obat/ tindakan operasi, rehabilitatif misalnya rehabilitasi medis.

k.

Membina

keluarga

pasien

untuk

berpartisipasi

dalam

upaya

peningkatan taraf kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan rehabilitasi. l.

Mawas diri dan mengembangkan diri/ belajar sepanjang hayat dan melakukan penelitian untuk mengembangkan ilmu kedokteran.

m.

Tugas dan hak eksklusif dokter untuk memberikan Surat Keterangan Sakit dan Surat Keterangan Berbadan Sehat setelah melakukan pemeriksaan pada pasien.

D.

KESIMPULAN

Terminologi “dokter” memberikan sejumlah predikat, tanggung jawab, dan peran-peran eksistensial lainnya. Tanpa melupakan sisi dominan proses pembelajaran dan pengembangan intelektual, seorang dokter juga pada prinsipnya diamanahkan untuk menjalankan tugas-tugas antropososial dan merealisasikan

tanggung jawab individual kekhalifaan, mewujudkan “kebenaran” dan keadilan, yang tentunya tidak akan terlepas pada konteks dan realitas dimana dia berada. Dengan tetap mengindahkan tanggung jawab dispilin keilmuan, maka entitas dokter haruslah mampu mempertemukan konsepsi dunia kedokterannya dengan realitas masyarakat hari ini. Maka adalah penting memahami secara benar konsepsi dan melakukan pembacaan terhadap realitas yang terjadi didepan mata kita. Jika kita bawa pada paradigma kedokteran, maka konsepsi dunia kedokteran adalah humanisasi, sosialisme, penghargaan atas setiap nyawa, pembelajaran dan peningkatan kualitas hidup, keseimbangan hak dan kewajiban tenaga medis dengan pasien.

E.

SARAN/ACUAN DARI ATURAN PERUNDANGAN

Dalam kaitannya dengan hal ini Van der Mijn (1989 : 57) mengemukakan adanya sembilan alasan tentang perlunya pengaturan hukum yang mengatur hubungan antara pasien dengan dokter. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Adanya kebutuhan pada keahlian keilmuan medis. Kualitas pelayanan kesehatan yang baik. Hasil guna. Pengendalian biaya. Ketertiban masyarakat. Perlindungan hukum pasien. Perlindungan hukum pengemban profesi kesehatan. Perlindungan hukum pihak ketiga, dan Perlindungan hukum kepentingan hukum.

Acuan hukumnya ada pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004

Tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Konsil Kedokteran

Indonesia Nomor 15/Kki/Per/Viii/2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Di Tingkat Provinsi Konsil Kedokteran Indonesia. Segala Hal Mengenai Asas Dan Tujuan, Konsil Kedokteran Indonesia, Standar Pendidikan Profesi Kedokteran Dan Kedokteran Gigi, Pendidikan Dan

Pelatihan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi, Registrasi Dokter Dan Dokter Gigi, Penyelenggaraan Praktik Kedokteran, Disiplin Dokter Dan Dokter Gigi, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Pidana Dan Ketentuan Peralihan. Sarannya diharapkan peraturan dijalankan dengan baik dan evaluasi yang benar.

BAB III PROFESI PERAWAT

A.

PENGERTIAN PERAWAT

Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan baik didalam maupun diluar negeri sesuai dengan peraturan perundang- undangan (Permenkes, 2010) Keperawatan merupakan suatu bentuk layanan kesehatan professional yang merupakan bagian integral dari layanan kesehatan berbasis ilmu dan kiat keperawatan, yang berbentuk bio-psiko-sosio-spiritual komprehensif yang ditujukan bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat baik sehat maupun sakit, yang mencakup keseluruhan proses kehidupan manusia (Lokakarya keperawatan nasional, 1983) Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan keperawatan baik di dalam dan di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU Keperawatan No 38 tahun 2014) Jadi perawat merupakan seseorang yang telah lulus pendidikan perawat dan memiliki kemampuan serta kewenangan melakukan tindakan kerpawatan berdasarkan bidang keilmuan yang dimiliki dan memberikan pelayanan kesehatan secara holistic dan professional untuk individu sehat maupun sakit, perawat

berkewajiban memenuhi kebutuhan pasien meliputi bio - psiko-sosio dan spiritual tanpa harus mengeluh. B.

KELEBIHAN DAN KELEMAHAN

Kelebihan: 1.

Tugas perawat mulia apabila melakukan tugas secara ikhlas

2.

Perawat adalah tenaga medis yang paling dekat dengan pasien (24 jam)

Kelemahan: 1.

Stigma Perawat tidak ramah terhadap pasien (berwajah judes)

2.

Masyarakat umum selalu menganggap perawat adalah pembantu dokter, yang benar adalah partner dokter

C.

PEMBAHASAN

Tugas Perawat 1.

Care Giver Perawat harus :

a) Memperhatikan individu dalam konteks sesuai kehidupan klien, perawat harus memperhatikan klien berdasarkan kebutuhan significant dari klien. b) Perawat menggunakan Nursing Process untuk mengidentifikasi diagnosa keperawatan, mulai dari masalah fisik (fisiologis) sampai masalah-nasalah psikologis c) Peran utamanya adalah memberikan pelayanan keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat sesuai diagnosa masalah yang terjadi mulai dari masalah yang bersifat sederhana sampai yang kompleks. 2.

Client Advocate Sebagai client advocate, perawat bertanggung jawab untuk membantu klien

dan keluarga dalam menginterpretasikan informasi dari berbagai pemberi pelayanan dan dalam memberikan informasi lain yang diperlukan untuk mengambil persetujuan (inform concent) atas tindakan keperawatan yang diberikan kepadanya. Selain itu perawat harus mempertahankan dan melindungi hak-hak klien. Hal ini harus dilakukan karena klien yang sakit dan dirawat di rumah sakit akan berinteraksi dengan banyak petugas kesehatan. Perawat adalah anggota tim

kesehatan yang paling lama kontak dengan klien, leh karena itu perawat harus membela hak-hak klien. 3.

Conselor

a) Tugas utama perawat adalah mengidentifikasi perubahan pola interaksi klien terhadap keadaan sehat sakitnya. b) Adanya perubahan pola interaksi ini merupakan “Dasar” dalam merencanakan metoda untuk meningkatkan kemampuan adaptasinya. c) Konseling diberikan kepada idividu/keluarga dalam mengintegrasikan pengalaman kesehatan dengan pengalaman yang lalu. d) Pemecahan masalah difokuskan pada; masalah keperawatan, mengubah perilaku hidup sehat (perubahan pola interaksi) 4.

Educator

a) Peran ini dapat dilakukan kepada klien, keluarga, team kesehatan lain, baik secara spontan (sat interaksi) maupun formal (disiapkan). b) Tugas perawat adalah membantu klien mempertinggi pengetahuan dalam upaya meningkatkan kesehatan, gejala penyakit sesuai kondisi dan tindakan yang spesifik. c) Dasar pelaksanaan peran adalah intervensi dalam NCP. 5.

Coordinator Peran perawat adalah mengarahkan, merencanakan, mengorganisasikan

pelayanan dari semua anggota team kesehatan. Karena klien menerima pelayanan dari banyak profesioanl, misal; pemenuhan nutrisi. Aspek yang harus diperhatikan adalah; jenisnya, jumlah, komposisi, persiapan, pengelolaan, cara memberikan, monitoring, motivasi, dedukasi dan sebagainya. 6.

Collaborator

Dalam hal ini perawat bersama klien, keluarga, team kesehatan lain berupaya mengidentifikasi pelayanan kesehatan yang diperlukan termasuk tukar pendapat terhadap pelayanan yang dipelukan klien, pemberian dukungan, paduan keahlian dan keterampilan dari bebagai profesional pemberi pelayanan kesehatan. 7.

Consultan Elemen ini secara tidak langsung berkaitan dengan permintaan klien

terhadap informasi tentang tujuan keperawatan yang diberikan. Dengan peran ini dapat dikatakan perawatan adalah sumber informasi ang berkaitan dengan kondisi spesifik klien.

8.

Change Agent Element ini mencakup perencanaan, kerjasama, perubahan yang sistematis

dalam berhubungan denan klien dan cara pemberian keperawatan kepada klien. Menurut Lokakarya Nasional tentang keperawatan tahun 1983, peran perawat untuk di Indonesia disepakati sebagai : a)

Pelaksana Keperawatan Perawat bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan keperawatan dari

yang sederhana sampai yang kompleks kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat. Ini adalah merupakan peran utama dari perawat, dimana perawat dapat memberikan asuha keperawatan yang profesional, menerapkan ilmu/teori, prinsip, konsep dan menguji kebenarannya dalam situasi yang nyata, apakah krieria profesi dapat ditampilkan dan sesuai dengan harapan penerima jasa keperawatan. b)

Pengelola (Administrator) Sebagai administrator bukan berarti perawat harus berperan dalam kegiatan

administratif secara umum. Perawat sebagai tenaga kesehatan yang spesifik dalam sistem pelayanan kesekatan tetap bersatu dengan profesi lain dalam pelayanan kesehatan. Setiap tenaga kesehatan adalah anggota potensial dalam kelompoknya dan dapat mengatur, merancanankan,melaksanakan dan menilai tindakan yang diberikan , mengingat perawat merupakan anggota profesional yang paling lama bertemu dengan klien, maka perawat harus merencanakan, melaksanakan, dan mengatur berbagai alternatif terapi yang harus diterima oleh klien. Tugas ini menuntut adanya kemampuan managerial yang handal dari perawat. c)

Pendidik Perawat bertanggungjawab dalam hal pendidikan dan pengajaran ilmu

keperawatan kepada klien, tenaga keperawatan maupun tenaga kesehatan lainnya. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam keperawatan adalah aspek pendidikan, karena perubahan tingkah laku merupakan salah satu sasaran dari pelayanan keperawatan. Perawt harus bisa berperan sebagai pendidik bagi individu, keluarga, kelompo dan masyarakat. d)

Peneliti Seorang perawat diharapkan dapat menjadi pembaharu (inovator) dalam

ilmu keperawatan karena ia memiliki kreatifitas, inisiatif, cepat tanggap terhadap

ragsangan dari lingkungannya. Kegiatan ini dapat diperoleh melalui penelitian. Penelitian, pada hakekatnya adalah melakukan evaluasi, mengukur kemampuan, menilai, dan mempertimbangkan sejauh mana efektifitas tindakan yang telah diberikan. Dengan hasil penelitian, perawat dapat mengerakkan orang lain untuk berbuat sesuatu yang baru berdasarkan kebutuhan, perkembangan dan aspirasi individu, keluarga, kelompok atau masyarakat. Oleh karena itu perawat dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan, memanfaatkan media massa atau media informasi lain dari berbagai sumber. Selain itu perawat perlu melakukan penelitian dalam rangka; mengembangkan ilmu keperawatan dan meningkatkan praktek profesi keperawatan. Fungsi Perawat Ada tiga jenis fungsi perawat dalam melaksanaan perannya, yaitu; 1)

Fungsi Independent Dimana perawat melaksanakan perannya secara mandiri, tidak tergantung

pada orang lain. Perawat harus dapat memberikan bantuan terhadap aanya penyimpangan atau tidak terpenuhinya kebutuahn dasar manusia (bio-psiko-sosial/kultural dan spiritual), mulai dari tingkat indiovidu utuh, mencakup seluruh siklus kehidupan, sampai pada tingkat masyarakat, yang jua tercermin pada tidak terpenuhinya kebutuhan daar p[ada tingkat sistem organ fungsional sampai molekuler. Kegiatan ini dilakukan dengan diprakarsai oleh perawat, dan perawat bertangungjawab serta beranggung gugat ats rencana dan keputusan tindakannya. 2)

Fungsi Dependent

Kegiatan ini dilaksanakan atas pesan atau intruksi dari orang lain. 3)

Fungsi Interdependent

Fungsi ini berupa “kerja tim”, sifatnya saling ketergantungan baik dalam keperawatan maupun kesehatan. Etika Perawat Etika Perawat Indonesia tersebut terdiri dari 5 bab dan 16 pasal. 1) Bab 1, terdiri dari empat pasal, menjelaskan tentang tanggung jawab perawat terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. 2) Bab 2, terdiri dari lima pasal menjelaskan tentang tanggung jawab perawat terhadap tugasnya.

3) Bab 3, terdiri dari dua pasal, menjelaskan tanggung jawab perawat terhadap sesama perawat dan profesi kesehatan lain. 4) Bab 4, terdiri dari empat pasal, menjelaskan tentang tanggung jawab perawat terhadap profesi keperawatan. 5) Bab 5, terdiri dari dua pasal, menjelaskan tentang tanggung jawab perawat terhadap pemerintah, bangsa, dan tanah air. Dengan penjabarannya sebagai berikut: 1) Tanggung jawab Perawat terhadap klein untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, diperlukan peraturan tentang hubungan antara perawat dengan masyarakat, yaitu sebagai berikut : 2) Perawat, dalam melaksanakan pengabdiannya, senantiasa berpedoman pada tanggung jawab yang bersumber pada adanya kebutuhan terhadap keperawatan individu, keluarga, dan masyarakat. 3) Perawat, dalam melaksanakan pengabdian dibidang keperawatan, memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kelangsungan hidup beragama dari individu, keluarga dan masyarakat. 4) Perawat, dalam melaksanakan kewajibannya terhadap individu, keluarga, dan masyarakat, senantiasa dilandasi rasa tulus ikhlas sesuai dengan martabat dan tradisi luhur keperawatan. 5) Perawat, menjalin hubungan kerjasama dengan individu, keluarga dan masyarakat, khususnya dalam mengambil prakarsa dan mengadakan upaya kesehatan, serta upaya kesejahteraan pada umumnya sebagai bagian dari tugas dan kewajiban bagi kepentingan masyarakat. Tanggung jawab Perawat terhadap tugas; 1) Perawat, memelihara mutu pelayanan keperawatan yang tinggi disertai kejujuran profesional dalam menerapkan pengetahuan serta keterampilan keperawatan sesuai dengan kebutuhan individu, keluarga, dan masyarakat. 2) Perawat, wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya sehubungan dengan tugas yang dipercayakan kepadanya, kecuali diperlukan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3) Perawat, tidak akan menggunakan pengetahuan dan keterampilan keperawatan yang dimilikinya dengan tujuan yang bertentangan dengan norma-norma kemanusiaan.

4) Perawat, dalam menunaikan tugas dan kewajibannya, senantiasa berusaha dengan penuh kesadaran agar tidak terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik, agama yang dianut, dan kedudukan sosial. 5) Perawat, mengutamakan perlindungan dan keselamatan pasien/klien dalam melaksanakan tugas keperawatannya, serta matang dalam mempertimbangkan kemampuan jika menerima atau mengalih-tugaskan tanggung jawab yang ada hubungannya dengan keperawatan. Tanggung jawab Perawat terhadap Sejawat Tanggung jawab perawat terhadap sesama perawat dan profesi kesehatan lain sebagai berikut : 1) Perawat, memelihara hubungan baik antara sesama perawat dan tenaga kesehatan lainnya, baik dalam memelihara keserasiaan suasana lingkungan kerja maupun dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan secara menyeluruh. 2) Perawat, menyebarluaskan pengetahuan, keterampilan, dan pengalamannya kepada sesama perawat, serta menerima pengetahuan dan pengalaman dari profesi dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam bidang keperawatan. Tanggung jawab Perawat terhadap Profesi; 1) Perawat, berupaya meningkatkan kemampuan profesionalnya secara sendirisendiri dan atau bersama-sama dengan jalan menambah ilmu pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang bermanfaat bagi perkembangan keperawatan. 2) Perawat, menjungjung tinggi nama baik profesi keperawatan dengan menunjukkan perilaku dan sifat-sifat pribadi yang luhur. 3) Perawat, berperan dalammenentukan pembakuan pendidikan dan pelayanan keperawatan, serta menerapkannya dalam kagiatan pelayanan dan pendidikan keperawatan. 4) Perawat, secara bersama-sama membina dan memelihara mutu organisasi profesi keperawatan sebagai sarana pengabdiannya. Tanggung jawab Perawat terhadap Negara; 1) Perawat, melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai kebijsanaan yang telah digariskan oleh pemerintah dalam bidang kesehatan dan keperawatan. 2) Perawat, berperan secara aktif dalam menyumbangkan pikiran kepada pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan keperawatan kepada masyarakat. Hak Perawat

1) Perawat berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. 2) Perawat berhak untuk mengembangkan diri melalui kemampuan sosialisasi sesuai dengan latar belakang pendidikannya. 3) Perawat berhak untuk menolak keinginan klien yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta standard dan kode etik profesi 4) Perawat berhak untuk mendapatkan informasi lengkap dari klien atau keluarganya tentang keluhan kesehatan dan ketidak puasan terhadap pelayanan yang diberikan. 5) Perawat berhak untuk mendapatkan ilmu pengetahuannya berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keperawatan atau kesehatan secara terus menerus. 6) Perawat berhak untuk diperlakukan secara adil dan jujur baik oleh institusi pelayanan maupun klien. 7) Perawat berhak mendapatkan jaminan perlindungan terhadap resiko kerja yang dapat menimbulkan bahaya baik secara fisik maupun stres emosional 8) Perawat berhak di ikut sertakan dalam penyusunan dan penetapan kebijaksanaan pelayanan kesehatan. 9) Perawat berhak atas privasi dan berhak menuntut apabila nama baiknya dicemarkan oleh klien dan atau keluarganya serta tenaga kesehatan lainnya. 10)

Perawat berhak untuk menolak di pindahkan ketempat tugas yang lain,

baik melalui anjuran maupun pengumuman tertulis karna diperlukan, untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan standar profesi atau kode etik keperawatan atau aturan perundang-undangan lainnya. 11)

Perawat berhak untuk mendapatkan penghargaan dan imbalan yang

layak atas jasa profesi yang diberikannya berdasarkan perjanjian atau ketentuan yang berlaku di institusi pelayanan yang bersangkutan. 12)

Perawat berhak untuk memperoleh kesempatan untuk mengembangkan

klien sesuai dengan bidang profesinya. Hak Perawat menurut clare fagin (1975) 1) Hak untuk memperoleh martabat dalam rangka mengekspresikan dan meningkatkan dirinya melalui penggunaan kemampuan khusus dan latar belakang pendidikannya.

2) Hak untuk memperoleh pengakuan sehubungan dengan kontribusinya melalui ketetapan yang diberikan lingkungan untuk praktik yang dijalankan, serta imbalan ekonomi sehubungan dengan profesinya. 3) Hak untuk mendapatkan lingkungan kerja dengan stres fisik dan emosional, serta resiko kerja yang seminimal mungkin. 4) Hak untuk praktek profesi dalam batas-batas hokum yang berlaku. 5) Hak untuk menetapkan standar yang bermutu dalam perawatan yang dilakukan. 6) Hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan yang berpengaruh terhadap keperawatan. 7) Hak berpartisipasi dalam organisasi sosial dan politik yang mewakili perawat dalam meningkatkan asuhan kesehatan. Kewajiban Perawat 1) Perawat wajib mematuhi semua peraturan institusi yang bersangkutan. 2) Perawat wajib memberikan pelayanan atau asuhan keperawatan sesuai dengan standar profesi dan batas kegunaannya. 3) Perawat wajib menghormati hak klien. 4) Perawat wajib merujukkan klien kepada perawat atau tenaga kesehatan lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik bila yang bersangkutan tidak dapat mengatasinya. 5) Perawat wajib memberikan kesempatan kepada klien untuk berhubungan dengan keluarganya, selama tidak bertentangan dengan peraturan atau standar profesi yang ada. 6) Perawat wajib memberikan kesempatan kepada klien untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing selama tidak mengganggu klien yang lainnya. 7) Perawat wajib berkolaborasi dengan tenaga medis atau tenaga kesehatan terkait lainnya dalam memberikan pelayanan kesehatan dan keperawatan kepada klien. 8)

Perawat wajib memberikan informasi yang akurat tentang tindakan

keperawatan yang diberikan kepada klien atau keluarganya sesuai dengan batas kemampuannya. 9) Perawat wajib membuat dokumentasi asuhan keperawatan secara akurat dan bersinambungan.

10) Perawat wajib mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan atau kesehatan secara terus-menerus 11) Perawat wajib melakukan pelayanan darurat sebagai tangan kemanusiaan sesuai dengan batas kewenangannya. 12) Perawat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang klien, kecuali jika dimintai keterangan oleh pihak yang berwenang. 13) Perawat wajib mematuhi hal-hal yang telah disepakati atau perjanjian yang telah dibuat sebelumnya terhadap institusi tempat bekerja. D.

KESIMPULAN

Perawat adalah salah satu tenaga medis yang paling banyak berinteraksi dengan pasien secara langsung walaupun secara tidak langsung hingga saat ini masih banyak pasien atau bahkan keluarga pasien yang mengesampingkan atau bahkan memandang rendah profesi perawat ini. Padahal sebagai profesi yang paling banyak berhubungan dengan pasien, perawat memegang kunci penting dalam memberikan informasi mengenai kondisi kesehatan pasien kepada dokter untuk diambil langkah penanganan yang lebih lanjut. E.

SARAN

Saran untuk perawat: a. Uji kompetensi untuk perawat b. Lebih memperhatikan 5S c. Pemerintah harus lebih memperhatikan lagi kesejahteraan perawat, terutama yang bekerja di daerah terpencil

BAB IV PROFESI BIDAN

A. PENGERTIAN A midwife is a person who, having been regularly admitted to a midwifery educational programme, duly recognised in the country in which it is located, has successfully completed the prescribed course of studies in midwifery and has acquired the requisite qualifications to be registered and/or legally licensed to practise midwifery. (International Confederation of Midwives, 2005) Pengertian bidan menurut Ikatan Bidan Indonesia (IBI) adalah adalah seorang perempuanyang lulus dari pendidikan bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah negara RI serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk diregister dan atau untuk secara sah mendapat lisensi untuk atau menjalankan praktik kebidanan. Menurut United Kingdom Central Council For Nursing Midwifery And Health, Bidan komunitas adalah praktisi bidan yang berbasis komunity yang harus dapat memberikan supervisi yang dibutuhkan oleh wanita, pelayanan berkualitas, nasihatatausaran pada masa kehamilan, persalinan, nifas, dengan tanggungjawabnya sendiri dan untuk memberikan pelayanan pada bbl dan bayi secara komprehensif. Tugas dan wewenang bidan sudah tercantum dalam PERMENKES RI No 1464/Menkes/Per/X/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan

meliputi pelayanan kesehatan Ibu, Pelayanan kesehatan Anak dan Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana dalam pasal 9. B. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN Berbicara mengenai profesi, secara umum dikenal adanya beberapa ciri atau identitas tentang profesi yang membedakannya dengan kelompok masyarakat umum, adapun ciri-ciri profesi yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Bidan memiliki wadah anggota profesi yaitu Ikatan Bidan Indonesia 2.

(IBI). Memiliki peraturan mengenai kode etik dalam menjalankan

3.

profesinya.\ Memiliki etika kebidanan dalam melaksanakan atau mengerjakan

4. 5.

pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya secara profesional. Memerlukan pendidikan profesional dalam menjalankan profesi. Mementingkan kepentingan masyarakat banyak, bukan kelompok atau

6.

ras tertentu. Memiliki kewenangan dalam menjalankan tugasnya (Kepmenkes No.

7.

900 Tahun 2002). Terdapat pelatihan dan seminar yang diadakan untuk mengembangkan keilmuan dalam praktik kebidanan kepada masyarakat.

Kelebihan 1. Profesinya berguna di bidang kemanusiaan yaitu menolong orang banyak, terutama melahirkan seorang anak yang ankan menjadi 2. 3.

penerus bangsa. Dihargai banyak orang karena profesinya. Memiliki jiwa sosial yang tinggi dan keterlampilan konseling yang

4. 5.

bagus. Penghasilan dapat mencukupi kebutuhan hidup Kesempatan untuk mengembangkan karirnya mudah

Kekurangan 1. Pekerjaannya beresiko terhadap nyawa seseorang. 2. Beresiko tinggi. C.

PEMBAHASAN

Menurut KEPMENKES RI No. 900/ Menkes/SK/VII/2002 dalam praktiknya, Bidan diharuskan memenuhi persyaratan dan perizinan untuk melaksanakan praktek, dalam peraturan ini, terdapat ketentuan-ketentuan secara birokrasi halhal yang harus bidan penuhi sebelum melakukan praktik dan juga terlampir

informasi-informasi petunjuk pelaksanaan praktik kebidanan. Bidan hal tersebut tertuang pada Bab dan Pasal-pasal berikut : PERIZINAN Pasal 9 (1) Bidan yang menjalankan praktik harus memiliki SIPB. (2) Bidan dapat menjalankan praktik pada sarana kesehatan dan/atau perorangan. Pasal 13 Setiap bidan yang menjalankan praktik berkewajiban meningkatkan kemampuan keilmuan dan/atau keterampilannya melalui pendidikan dan/atau pelatihan. PRAKTIK BIDAN Pasal 14 Bidan dalam menjalankan praktiknya berwenang untuk memberikan pelayanan yang meliputi : a. pelayanan kebidanan. b. pelayanan keluarga berencana. c. pelayanan kesehatan masyarakat. Pasal 15 (1) Pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ditujukan kepada ibu dan anak. (2) Pelayanan kepada ibu diberikan pada masa pranikah, prahamil, masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas, menyusui dan masa antara (periode interval). (3) Pelayanan kebidanan kepada anak diberikan pada masa bayi baru lahir, masa bayi, masa anak balita dan masa pra sekolah. Dibawah ini adalah peraturan perundang-undanga yang melandasi tugas dan praktik Kebidanan : a.

No. 23 tahun 1992 tentang tugas dan tanggung jawab tenaga kesehatan

b.

KEPMENKES

RI

No.

900/

Menkes/SK/VII/2002

TENTANG

REGISTRASI DAN PRAKTIK BIDAN c.

KEPMENKES

REPUBLIK

INDONESIA

369/MENKES/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan

NOMOR

d.

PERMENKES

REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR

HK.02.02/MENKES/149/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan e.

Permenkes RI No. 1464/Menkes/SK/X/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaran Praktik Bidan, seorang bidan dapat melakukan praktiknya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan,sehingga tidak terjadi kesalahan dalam kewenangan setiap tenaga kesehatan.

D.

RUU KEBIDANAN

Saat ini profesi kebidanan belum memiliki payung hukum yang kuat, oleh karena itu profesi kebidanan tengah meminta bantuan komisi IX DPR untuk merealisasikan RUU Kebidanan untuk segera disahkan. (Kompas.com, 2014) Dia daerah pedesaan di Indonesia, 50% pesalinan masih ditangani dukun yang mayoritas masih banyak menimbulkan berbagai masalah, hal ini merupakan penyebab utama tingginya angka kematian dan kesakitan ibu. Karena itu, persebaran bidan yang merata dianggap salah satu solusi menurunkan angka kematian ibu dan bayi, sedangkan agar setiap desa punya bidan, perlu sebuah undang-undang (UU) yang mangaturnya. Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Fahira Idris mengatakan, keberadaan bidan saat ini masih belum merata karena kebanyakan terkonsentrasi di kota. Sementara di daerah terpencil, terluar, dan di daerah perbatasan terutama di kawasan Indonesia Timur, masih sangat minim bahkan tidak ada sama sekali. Akibatnya, Indonesia masih menjadi negara dengan tingkat kematian ibu dan bayi yang masih tinggi. Mengingat peran bidan yang begitu vital di masyarakat, namun sekarang masih ada 20 persen desa di Indonesia yang tidak punya bidan. Oleh karena itu Dewan Perwakilan Daerah meminta pemerintah segera menyusun RUU Kebidanan. (Dakwatuna.com, 2014) E.

KESIMPULAN

1. Menurut KEPMENKES RI No. 900/ Menkes/SK/VII/2002, Bidan dalam menjalankan praktiknya berwenang untuk memberikan pelayanan yang meliputi : a) pelayanan kebidanan.

b) pelayanan keluarga berencana. c) pelayanan kesehatan masyarakat. 2.

Masih sulitnya mengurus Surat Tanda Registrasi Bidan (STR) untuk

syarat membuka tempat praktik dan Dinas Kesehatan setempat juga pemerintah cenderung memperlamat proses pembuatan STR ini, hal ini juga menjadi jalan basah untuk oknum mengambil biaya mahal pada pembuatan STR terutama di daerah padahal sudah ada peraturan dari Majelis Tenaga Kerja Indonesia (MTKI) sendiri. 3.

Belum meratanya tenaga kesehatan khususnya Bidan di daerah

terpencil. SARAN RUU Kebidanan segera dibahas dalam rapat anggota DPR, agar tenaga bidan merata di seluruh daerah di Indonesia, dan diharapkan angka kematian Ibu dan Anak menurun.

BAB V TENAGA KESEHATAN KEFARMASIAN

A. PENGERTIAN Pelayanan kefarmasian adalah bentuk pelayanan dan tanggung jawab langsung profesi apoteker dalam pekerjaan kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (Menkes RI, 2004). Pekerjaan kefarmasian diatur dalam PP no 51 tahun 2009. Menurut PP 51 tahun 2009 pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelaksanaan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian berupa: a) Apotek b) Instalasi farmasi rumah sakit c) Puskesmas d) Klinik e) Toko obat atau f) Praktek bersama Menurut PP 51 Tahun 2009 Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker (PP 51, 2009). Apoteker harus memiliki kemampuan menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik, mengambil keputusan yang tepat, mampu berkomunikasi antar profesi, menempatkan diri sebagai pemimpim dalam situasi multidisipliner, kemampuan mengelola sumber daya (manusia, fisik dan anggaran) secara efektif, selalu belajar sepanjang karir dan membantu memberi pendidikan dan memberi peluang untuk meningkatkan pengetahuan (Menkes RI, 2004).

Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.

B. KELEBIHAN TENAGA KEFARMASIAN BERDASARKAN PP NO.51 TAHUN 2009 1. Apoteker yang telah melakukan registrasi akan mendapatkan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) sehingga memudahkan mapping untuk apoteker seluruh indonesia (Pasal 1 (20), pasal 39 (1) dan (2) ) 2. Apoteker dapat mengisi posisi Pemastian mutu / quality ansurance (QA) di Industri Farmasi. (Pasal 9 (1)). Sebelum PP 51 : Posisi QA boleh non farmasi 3. Industri Obat Tradisional dan pabrik kosmetika harus memiliki minimal 1 orang apoteker sebagai penanggung jawab (Pasal 9 (2)). Sebelum PP 51 : tidak diharuskan penanggung jawab seorang apoteker 4. Apoteker dapat menjalankan pelayanan kefarmasian di Puskesmas (Pasal 19). 5. Apoteker dapat mengangkat seorang apoteker pendamping sehingga pelayanan kefarmasian dapat terjaga kualitasnya sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (Pasal 24). 6. Peluang kerja apoteker bertambah dengan adanya PP no 51 tahun 2009. 7. Masuknya apoteker asing ke Indonesia harus menjadi motivasi dalam meningkatkan pelayanan kefarmasian KEKURANGAN TENAGA KEFARMASIAN DI INDONESIA Meskipun semenjak diberlakukannya PP no 51 tahun 2009 bahwa apoteker dapat menjalankan pelayanan kefarmasian di Puskesmas (Pasal 19), namun nyatanya masih banyaknya Puskesmas yang kekurangan tenaga kefarmasian. Berdasarkan data Pusat perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan tahun 2013, puskesmas di Imdonesia masih kekurangan 2.432 tenaga kefarmasian. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, diantarannya pendistribusian tenaga kefarmasian yang belum merata, selain itu juga banyak tenaga apoteker yang lebih tertarik di bidang farmasi industri. Karena itu sedikit yang melakukan praktik kefarmasian.

C. SARAN

 Agar pemerintah dapat melakukan pendistribusian yang merata khususnya bagi tenaga kefarmasian di seluruh indonesia  Adanya pembaharuan Standar kefarmasian

guna untuk mempersiapkan

persaingan global. Diperlukan sistem pendidikan yang mampu memenuhi kebutuhan tenaga farmasi dengan bekal ilmu pengetahuan keprofesian yang mutahir.

BAB VI PROFESI ANALIS KESEHATAN

(AHLI LABORATORIUM KESEHATAN)

A.

PENGERTIAN

Analis kesehatan merupakan tenaga profesi yang memegang peranan penting dalam analisa laboratorium kesehatan. Ahli Laboratorium Kesehatan adalah tenaga kesehatan dan ilmuwan berketrampilan tinggi yang melaksanakan dan mengevaluasi prosedur laboratorium dengan memanfaatkan sumber daya. Menurut KMK No.370 tentang standar profesi ahli teknologi laboratorium kualifikasi pendidikan untuk profesi Ahli Laboratorium Kesehatan indonesia adalah lulusan sekolah menengah analis kesehatan (SMAK) atau akademi analis kesehatan (AAK) atau akademi analis medis (AAM). Atau pendidikan ahli madya analis kesehatan (PMA-AK) atau lulusan pendidikan tinggi yang berkaitan langsung dengan laboratorium kesehatan

B.

KELEBIHAN & KEKURANGAN

Kelebihan 1. 2. 3. 4. 5.

Keterampilan dan pengetahuan dalam pengambilan spesimen Keterampilan melaksanakan metode pengujian dan pemakaian alat Ketelitian dalam uji kualitas media dan reagen dalam pemeriksaan Kemampuan mengakses dan menguji keabsahan hasil uji Dan merencanakan kegiatan laboratorium

Kekurangan 1. Kelelahan yang meningkat akibat adanya beban kerja operasi 8-24 jam sehari sehingga menuntut pola kerja bergilir termasuk tugas jaga malam yang berubahubah 2. Rentan akan kecelakaan medis (pasien yang menjadi korban) dan kecelakaan kerja dari; a. Kondisi berbahaya b. Perbuatan berbahaya c. Pemaparan bahan kimia medis melalui pernafasan, kulit, dan percernaan C.

PEMBAHASAN

Tugas pokok & Kewajiban Tugas

pokok

Ahli

Laboratorium

Kesehatan

melaksanakan

pelayanan

laboratorium meliputi bidang; 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Hematologi Kimia Klinik Mikrobiologi Imunologi-Serologi Toksikologi Kimia Lingkungan Patologi Anatomi

8.

Imunopatologi, Patologi Molekuler) Biologi Fisika

(Hispatologi,

Sitopatologi,

Histokimia,

Selain tugas pokok, Ahli Laboratorium Kesehatan mempunyai kewajiban, yaitu; 1. 2. 3. 4.

Mengembangkan prosedur untuk mengambil dan memproses specimen Melaksanakan uji analitik terhadap reagen dan specimen Mengoperasikan dan memelihara peralatan / instrumen laboratorium Mengevaluasi data laboratorium untuk memastikan akurasi dan prosedur pengendalian mutu dan mengembangkan pemecahan masalah yang berkaitan

dengan hasil uji 5. Mengevaluasi teknik, instrument dan prosedur baru untuk menentukan 6.

manfaat kepraktisannya Membantu klinisi dalam pemanfaatan data laboratorium secara efektif dan

7.

efisien untuk menginterpretasikan hasil uji laboratorium Merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan

8.

laboratorium Membimbing dan membina tenaga kesehatan lain dalam bidang teknik

kelaboratoriuman 9. Merancang dan melaksanakan penelitian dalam bidang laboratorium kesehatan 10.Adapun kompetensi yang harus dimiliki Ahli Laboratorium Kesehatan sebagai berikut; a.

Menguasai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan tugas pokok dan

b.

fungsi Merencanakan / merancang proses yang berkaitan dengan tugas pokok

c.

dan fungsi sesuai jenjang Memiliki keterampilan untuk melaksanakan proses teknis operasional

d. e.

pelayanan laboratorium Memberikan penilaian analitis terhadap hasil uji Memiliki pengetahuan untuk melaksanakan kebijakan pengendalian mutu dan prosedur laboratorium

f.

Memiliki kewaspadaan terhadao faktor-faktor yang mempengaruhi hasil uji laboratorium

Ahli Laboratorium Kesehatan memiliki kode etik umum & khusus, yaitu; 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Teliti dan cekatan Jujur dan dapat dipercaya Rasa tanggung jawab yang tinggi Mampu berkomunikasi secara efektif Disiplin Berjiwa melayani Sedangkan kode etik khusus Ahli Laboratorium Kesehatan berdasarkan

MUNAS V PATELKI tanggal 22 Mei 2006 dengan Ketetapan Nomor 08/MUNAS-V/05-2006, diantaranya; 1. Menguasai ilmu pengetahuan; a. Hematologi & transfusi darah b. Kimia klinik c. Serologi-imunologi d. Virologi e. Kesehatan lingkungan 2. Membuat perencanaan / merancang proses; a. Alur kerja proses pemeriksaan laboratorium b. Alur keselamatan kerja laboratorum c. Menyusun prosedur baku di laboratorium d. Menyusun program pemantapan mutu internal & eksternal 3. Melaksanakan proses teknis operasional a. Mengambil specimen b. Menangani specimen c. Mengerjakan prosedur analisa d. Mengerjakan prosedur dalam pemantapan mutu e. Membuat laporan administrasi 4. Mampu memberikan penilaian (judgement) a. Mendeteksi secara dini keadaan specimen yang berubah b. Mendeteksi secara dini bila muncul penyimpangan dalam proses teknis c. d.

operasional Menilai validitas rangkaian analisa atau hasil Menilai layak tidaknya hasil proses pemantapan mutu internal &

eksternal e. Mendeteksi secara dini terganggunya keamanan lingkungan kerja 5. Pengambilan keputusan a. Perlu koreksi proses / alat / specimen / reagensia b. Koreksi pemantapan mutu internal & ekternal D. KESIMPULAN

Analis kesehatan merupakan profesi yang bekerja pada sarana kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau yang bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat. Di indonesia sebutan analis kesehatan mempunyai pengertian pada berbagai profesi salah satu yang paling terkenal adalah Ahli Laboratorium Kesehatan. Dalam praktek di era globalisasi, realita tuntutan standarisasi mutu pelayanan ahli laboratorium kesehatan tidak dapat dielakkan lagi. Peraturan perundangundangan sudah mulai diarahkan kepada kesiapan seluruh profesi kesehatan dalam menyongsong era pasar bebas tersebut. Ahli teknologi laboratorium kesehatan Indonesia harus mampu bersaing dengan ahli-ahli teknologi laboratorium (Medical Laboratory Technologist) dari negara lain yang lebih maju. Untuk itulah perlu disusun lebih lanjut suatu standar profesi bagi para ahli teknologi laboratorium kesehatan di indonesia.

E. SARAN / ACUAN DARI ATURAN PERUNDANGAN Analis kesehatan dalam hal ini adalah ahli tenaga laboratorium kesehatan termasuk petugas yang bekerja di dalam ruang spesialisasi laboratorium dan di dalamnya rentan terpajan masalah kesehatan. Selain pekerjaannya menggunakan alat-alat kesehtan, berionisasi radiasi serta alat-alat elektronik dengan voltase yang mematikan dan melakukan percobaan dengan penyakit. Faktor lingkungan kerja di laboratorium dapat juga mengakibatkan penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja di laboratorium kesehatan umumnya berkaitan dengan; 1. 2.

faktor biologis, kuman patogen yang berasal umumnya dari pasien faktor kimia, pemaparan dalam dosisi kecil namun terus menerus seperti

3. 4.

antiseptik pada zat kimia/ solvent yang menyebabkan kerusakan hati faktor ergonomi, cara duduk atau mengangkat pasien yang salah faktor fisik dalam dosisi kecil yang terus menerus, panas pada kulit, tegangan tinggi, radiasi, dll

5.

faktor psikologis, ketegangan di kamar penerimaan pasien gawat darurat, karantina, dll

sehingga pencegahan yang dapat dilakukan sebagai berikut; 1.

petugas mendapat pelatihan, pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, dan

2. 3. 4.

menggunakan desinfektan yang sesuai petugas menggunakan alat pelindung diri ketika bertugas posisi kerja diatur senyaman mungkin demi efektifitas kerja pengendalian cahaya, dan pengontrolan teknologi, suhu, dan getaran akibat alat/ media elektronik yang dapat membahayakan petugas Acuan hukum terdapat pada MUNAS V PATELKI Nomor 08/MUNAS-V/05-

2006 mengatur kode etik khusus Ahli Laboratorium Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 370 tahun 2007 tentang Standar Proofesi Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan sebagai lanjutan pelaksanaan ketentuan dari pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan yang menetapkan tandar Profesi bagi tenaga Ahli Laboratorium Kesehatan.

LAMPIRAN LEMBAR PERNYATAAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa makalah Etika Hukum tentang Analisis Profesi Tenaga Kesehatan meliputi Profesi Dokter, profesi Perawat, Profesi Bidan, Profesi Kesehatan Kefarmasian, Profesi Analis Ahli Laboratorium Kesehatan bebas dari plagiat

HANI FERRANI

RANUM MUNTAZIA

SELCHYA VIDIANITA

REVA MULYATI

RAHMY HADYATILLAH

HAAQUL FALAH DAMAR

Daftar Pustaka  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004  http://t0.gstatic.com  http://w-afif-mufida-fk12.web.unair.ac.id  Asmadi (2005),Konsep Dasar Keperawatan, EGC, Jakarta  UU Nomor 38 Tahun 2014 

drryeah.blogspot.com/2012/01/pengertian-tugas-fungsi-etika-hak-dan.html



International Confederation of Midwives Council meeting, 19th July, 2005, Brisbane, Australia



Supersedes the ICM “Definition of the Midwife” 1972 and its amendments of 1990



PERMENKES

RI

No

1464/Menkes/Per/X/2010 Tentang

Izin

Dan

Penyelenggaraan Praktik Bidan 

www.bidanindonesia.org (Ikatan Bidan Indonesia) http://www.dakwatuna.com/2014/12/10/61359/punya-peran-penting-dpd-mintabidan-dilindungi-uu/#ixzz3N18xuDPZ

  

PP no 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan tahun 2013 http://ppnisardjito.blogspot.com/2012/06/kesehatan-dan-keselamatan-kerja-



bagi.html Undang Undang Keputusan Meteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 370



tahun 2007 MUNAS V PATELKI Nomor 08 Tahun 2006