Analisis Struktur Ekonomi Kukar 2007

ANALISIS STRUKTUR PEREKONOMIAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Oleh : Tim Peneliti

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BALITBANGDA) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Tenggarong 2007

09/01/09

Mail : [email protected]

1

Latar Belakang  Pembangunan merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus upaya pemerataan hasil pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat.  Dari aspek ekonomi, pembangunan dapat dikatakan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan hasil-hasil aktivitas ekonomi masyarakat.  Besaran/nilai Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan salah satu ukuran 09/01/09 Mail : [email protected] 2 hasil pembangunan regional.

Latar Belakang………….lanjutan !

 Dng.kata lain bahwa PDRB merupakan salah satu indikator makroekonomi yang cukup represen-tatif bagi analis dan pengambil kebijakan untuk mengevaluasi tingkat dan laju perkembangan perekonomian.  Dari data PDRB tersebut dapat diturunkan beberapa informasi seperti ; perkembangan struktur perekonomian suatu wilayah, laju pertumbuhan ekonomi regional dan sektoral, serta tingkat pendapatan. 09/01/09

Mail : [email protected]

3

Latar Belakang………….lanjutan !

 Oleh karena itu besaran PDRB merupakan indikator untuk menilai kinerja perekonomian suatu wilayah.  Terutama yg.dikaitkan dng.kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya (resources) yg.dimilikinya.  Kenaikan produksi dan harga-harga barang serta jasa yang merupakan faktor penyebab utama kenaikan nilai PDRB. 09/01/09

Mail : [email protected]

4

Latar Belakang………….lanjutan !

 Studi-studi yg.khusus memfokuskan pada analisis struktur perekonomian (PDRB) di kab.Kukar selama ini nampak masih kurang.  Oleh karena itu, studi ini menyajikan suatu kajian hasil studi data sekunder mengenai perkem-bangan struktur perekonomian (PDRB) kab.Kukar selama kurun waktu tertentu. 09/01/09

Mail : [email protected]

5

Tujuan Studi  Penelitian & pengkajian ini dimaksudkan untuk : 1. Mengindentifikasi sektor-sektor ekonomi dalam PDRB selama 5 (lima) tahun terakhir. 3. Menganalisis sektor-sektor ekonomi sebagai salah satu profil struktur perekonomian kabupaten Kutai Kartanegara. 09/01/09

Mail : [email protected]

6

Manfaat Studi • Diharapkan hasil studi ini dapat memberikan manfaat bagi hal-hal sebagai berikut :  Penyusunan kebijakan dan strategi bagi manajemen ekonomi makro dan regulasi di kabupaten Kutai Kartanegara.  Prediksi arah struktur perekonomian kabupaten Kutai Kartanegara di masa mendatang. 09/01/09

Mail : [email protected]

7

Tinjauan Pustaka  Struktur ekonomi pada umumnya dinyatakan dalam persentase yang menunjukkan besarnya peranan nilai tambah masing-masing sektor ekonomi dalam menciptakan produk domestik bruto/PDB (BPS,2006; Sukirno,1996; Rahardja,2001;Herlambang,2001).  Produk domestik bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP) menurut Case dan Fair, 1996 adalah “The total market value of sll final goods and services produced within a given period, by factors of production located within a country” (Nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar, yang diproduksi oleh sebuah perekonomian dalam satu periode (kurun waktu) dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang berada (berlokasi) 09/01/09 Mail : [email protected] 8 dalam perekonomian negara tersebut).

TINJAUAN PUSTAKA.....lanjutan !

 Dengan kata lain bahwa PDB merupakan total output (produksi) yang dihasilkan oleh suatu perekonomian, yang dihitung dengan membagi-bagi perekonomian menjadi beberapa sektor produksi (industrial origin).  Jumlah output masing-masing sektor merupakan jumlah output seluruh perekonomian.  Selain itu PDB juga mengukur aliran uang dalam perekonomian. 09/01/09

Mail : [email protected]

9

TINJAUAN PUSTAKA.....lanjutan !

 Penghitungan PDB dilakukan dengan tiga pendekatan (Case dan Fair, 1996; Sukirno,1996; Rahardja,2001;Herlambang,2001), yaitu ;  Pendekatan produksi (production approach)  Pendekatan pendapatan (income approach)  Pendekatan pengeluaran (expenditure 09/01/09 approach) Mail : [email protected] 10

TINJAUAN PUSTAKA.....lanjutan !

Pendekatan produksi  Pendekatan produksi diperoleh dengan menjum-lahkan nilai tambah bruto (gross value added) dari semua sektor produksi.  Atas dasar international stansdard industrial classification (ISIC) sektor industri dapat di-kelompokkan menjadi 11 (sebelas) sektor yaitu :

09/01/09

Mail : [email protected]

11

TINJAUAN PUSTAKA.....lanjutan !

1. Sektor produksi pertanian 2. Sektor produksi pertambangan dan penggalian 3. Sektor produksi industri manufaktur 4. Sektor produksi listrik, gas dan air minum 5. Sektor produksi bangunan 6. Sektor produksi perdagangan, hotel dan restoran 7. Sektor produksi transportasi dan komunikasi 8. Sektor produksi bank & lembaga keuangan lainnya 9. Sektor produksi sewa rumah 10. Sektor produksi pemerintahan dan pertahanan 11. Sektor produksi jasa-jasa lainnya. 09/01/09



Mail : [email protected]

12

Pendekatan Pendapatan  Pendekatan pendapatan diperoleh dengan menghitung jumlah balas jasa bruto (belum dipotong pajak) dari faktor produksi yang dipakai.  Jika dalam pendekatan produksi, perhitungan menggunakan aliran barang, maka dalam pendekatan pendapatan penghitungan meng-gunakan aliran pendapatannya. 09/01/09

Mail : [email protected]

13

Pendekatan Pengeluaran  Pendekatan pengeluaran, perhitungan dilakukan dengan menjumlahkan permintaan akhir dari unit-unit ekonomi, yaitu rumah tangga berupa konsumsi (C), perusahaan berupa investasi (I) dan pemerintah disebut pengeluaran pemerintah (G).

09/01/09

Mail : [email protected]

14

 Nilai PDB suatu periode tertentu sebenarnya merupakan hasil perkalian antara harga barang yang diproduksi dengan jumlah barang yang dihasilkan (Rahardja,2001; Herlambang,2001).  Penghitungan PDB dengan menggunakan harga berlaku dapat memberi hasil yang menyesatkan, karena pengaruh inflasi.  Untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat, maka perhitungan PDB sering menggunakan perhitungan berdasarkan harga konstan.  Hasil perhitungan ini menghasilkan nilai PDB atas harga konstan.  Yang dimaksud dengan harga konstan 09/01/09 Mail : [email protected] 15 adalah harga yang dianggap tidak berubah.

Metode Pendekatan  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.  Metode deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan keadaan subyek atau obyek studi berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan usaha mengemu-kakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diselidiki (Nawawi,1995).  Data-data kuantitatif yg.digunakan seluruhnya diperoleh dari data sekunder. 09/01/09

Mail : [email protected]

16

Metode Pendekatan………….lanjutan !

 Data yang telah terkumpul diolah dengan bantuan komputer perangkat lunak excel.  Analisis data secara deskriptif dilakukan dengan menguraikan data perkembangan PDRB yang kemudian disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.  Data yg.diperoleh dianalisis dengan menggunakan statistik diskriptif, disertai pula dengan analisis kualitatif untuk memperoleh kedalaman (in-depth) makna hasil studi. 09/01/09

Mail : [email protected]

17

Hasil-Hasil Studi

Perkembangan Kondisi Makro Ekonomi

09/01/09

Mail : [email protected]

18

Tabel 1. Perkembangan PDRB tahun 2000-2004 Tahu n 2000 2001 2002 2003 2004

PDRB ADH.Berlaku (Rp Juta) Dng.Miga s 20.226.4 47 22.898.6 63 24.641.7 00 27.677.1 15 35.458.3 34

PDRB ADH.Konstan 2000 (Rp Juta)

Tanpa Dng.Mig Tanpa Migas as Migas 4.780.5 20.226. 4.780.55 56 447 6 6.031.0 20.963. 5.031.65 11 768 3 6.980.4 21.405. 5.267.78 38 448 5 7.908.0 21.882. 5.626.66 47 095 4 9.023.5 23.320. 6.115.63 17 488 1

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) PDRB ADH.Konstan Dng.2000 Tanpa Migas Migas -

-

3,65

5,25

2,11

4,69

2,23

6,81

6,57

8,69

Sumber : diolah dari RPJM Kab.Kukar 2005-2010 & BPS Kab.Kukar 2005,2006 09/01/09

Mail : [email protected]

19

Tabel 2. Perkembangan PDRB tahun 2005-2010 Tahu n 2005 2006 2007 2008 2009 2010

PDRB ADH.Berlaku (Rp Juta) Dng.Miga s 43.445.0 62 47.106.2 84 50.758.4 43 54.563.4 39 58.420.1 45 62.339.5 97

PDRB ADH.Konstan 2000 (Rp Juta)

Tanpa Dng.Miga Tanpa Migas s Migas 9.994.5 24.156. 6.457.52 56 164 2 10.819. 24.766. 6.757.08 717 407 9 11.635. 25.373. 7.053.14 815 138 3 12.604. 26.057. 7.426.63 750 305 4 13.625. 26.769. 7.828.17 394 518 0 14.708. 27.515. 8.263.20 785 229 5

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) PDRB ADH.Konstan Dng.2000 Tanpa Migas Migas 3,58

5,59

2,53

4,64

2,45

4,38

2,70

5,30

2,73

5,41

2,79

5,56

Sumber : diolah dari RPJM Kab.Kukar 2005-2010 & BPS Kab.Kukar 2005,2006 09/01/09

Mail : [email protected]

20

 Perekonomian kabupaten Kutai yang selama ini menghasilkan pertumbuhan relatif stabil ternyata belum sepenuhnya mampu mengatasi per-masalahan disparitas antar wilayah pedesaan /pedalaman (sektor tradisional dominan) dan wilayah perkotaan (sektor modern dominan).  Kesenjangan tersebut, misalnya nampak dari :  Jumlah penduduk miskin yang banyak di pedesaan/pedalaman,  Pembangunan sarana publik yang masih 09/01/09 Mail : [email protected] 21 didominasi wilayah perkotaan.

 APBD merupakan salah satu komponen yang penting dalam pembentukan PDRB melalui besaran konsumsi pemerintah kabupaten.  Bila data PDRB tsb.dibandingkan dengan APBD,maka nampak pd.tabel berikut ;

09/01/09

Mail : [email protected]

22

3. Ringkasan Laporan APBD Th.2005 & 2006 terhadap PDRB Th. Th. %tase %tase 1 2005 ) thdp.P 2006 2) thdp.P DRB DRB Jumlah No Keterangan Jumlah 2005 2006 (Rp (Rp . (Rp (Rp 24,8 Triliun) 24,2 Triliun) T) T) 1.

Pendapatan Daerah

3.2

13,2

2.

Belanja Daerah

2.7

11,2

4.,2 3,6

16,9 14,5

dari berbagai sumber (DPRD, Bappeda & BPK). al 2, Perda no.... th.2007 (APBD 2006 realisasi) 1) Laporan BPK (APBD 2005 realisasi)

09/01/09

Mail : [email protected]

23

4. Ringkasan Laporan APBD Th.2007 & 2008 terhadap proyeksi P Th. Th. %tase %tase 1 2007 ) thdp.P 2008 2) thdp.P DRB DRB Jumlah No Keterangan Jumlah 2007 2008 (Rp (Rp . (Rp (Rp 26,1 Triliun) 25,4 Triliun) T) T) 1.

Pendapatan Daerah

3.2

12,6

2.

Belanja Daerah

3.7

14,6

3,8 3,7

14,6 14,2

dari berbagai sumber (DPRD, Bappeda & BPK). al 2, Perda no.... th.2007 (APBD 2006 realisasi) 1) Laporan BPK (APBD 2005 realisasi)

09/01/09

Mail : [email protected]

24

 APBD merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perekonomian secara agregat.  Setiap perubahan yang terjadi pada variabel-variabel ekonomi makro (PDRB) akan berpengaruh pada besaran-besaran APBD.  Sebaliknya, kebijakan-kebijakan APBD pada gilirannya juga akan mempengaruhi aktivitas perekonomian (PDRB) .  Dng.demikian data tabel 3 & 4 di atas menunjukkan peran APBD dlm.mendorong peningkatan perekonomian agregat (PDRB) 09/01/09 : [email protected] 25 dari tahun keMail tahun.

 Pada prinsipnya APBD merupakan bentuk campur tangan pemerintah terhadap aktivitas per-ekonomian dalam rangka menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat.  Adapun fungsi pokok kebijakan anggaran Pemerintah adalah; 1. Fungsi alokasi, 2. Fungsi distribusi, dan 3. Fungsi stabilisasi. 09/01/09

Mail : [email protected]

26

 Fungsi alokasi berkaitan dng. kebijakan anggaran Pemerintah dalam rangka memberikan stimulasi kepada perekonomian baik melalui instrumen penerimaan (insentif) maupun belanja (anggaran sektoral).  Fungsi distribusi berkaitan dng. upaya Pemerintah untuk mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat (pemerataan).  Fungsi stabilisasi berkaitan dengan peran kebijakan anggaran Pemerintah dalam rangka mengurangi gejolak perekonomian (counter-cyclical) yang dilakukan baik melalui kebijakan belanja maupun penerimaan negara. 09/01/09

Mail : [email protected]

27

 Mengingat kebijakan anggaran daerah melalui APBD merupakan bagian integral dari perilaku perekonomian secara keseluruhan,  maka besaran-besaran pada APBD secara langsung maupun tak langsung akan mempunyai dampak yg. sangat penting dalam perekonomian daerah.

09/01/09

Mail : [email protected]

28

Perkembangan PDRB (Struktur Ekonomi)

09/01/09

Mail : [email protected]

29

Tabel 5. Persentase Distribusi PDRB dng.Migas ADH.Konstan Tahun Sektor Ekonomi

Pertanian Pertambangan Industri Pengolahan Listrik,Gas & Air

2 2 2 2 2 2 2 000 001 002 003 004 005 006 9,6 -0,4 -3,1 9,2 8,5 8,5 7,3

Rata 2 8,6

80,4

4,5

1,3 79,3 79,5 79,0 81,2

2,2

4,6

6,1

2,4

2,4

2,4

2,1

2,3

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

3,1

3,9

3,9

3,5

3,4

Perdagangan

3,3 12,4 2,5 -18, 3 39,9 2,8 6,4 10,8

3,3

3,6

3,6

3,5

3,4

Transportasi

0,6 15,3

4,9

0,7

0,7

0,7

0,6

0,7

Keuangan

0,8

0,1

4,0

0,8

0,8

0,8

0,7

0,8

Jasa-Jasa

1,0 10,3

4,3

1,2

1,1

1,2

1,1

1,1

100

100

100

100

100

100

Bangunan

Jumlah……. 09/01/09

0, 1

100

100

Mail : [email protected]

79,9

30

 Struktur ekonomi regional kab.Kutai Kartanegara selama ini (2000-2006) pada tabel 5 di atas, nampak masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian (rata-rata di atas 75%).  Besarnya kontribusi sektor pertambangan dibanding dengan sektor-sektor yang lain menunjukkan bahwa ketergantungan ekonomi daerah ini pada eksploitasi sumber daya alam (tambang minyak dan tambang batubara) secara besar-besaran masih akan berlanjut. 09/01/09

Mail : [email protected]

31

 Seharusnya dalam kurun waktu lima tahun ke depan atau lebih peran/kontribusi sektor pertam-bangan dan penggalian sudah harus dikurangi dan diganti dengan sektor pertanian (dlm.arti luas) dan sektorsektor tersier seperti; perdagangan, hotel dan restoran, transportasi dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta jasa-jasa lainnya.  Inilah yang seharusnya diproyeksikan ke depan menjadi “leading sector”, yang harus mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB. 09/01/09

Mail : [email protected]

32

 Dengan kata lain bahwa, sektor-sektor tersebut harus “diberdayakan” hingga mampu berproduksi optimal.  Ini sejalan dengan semangat program “Gerakan pengembangan dan pemberdayaan Kutai”.  Proses pemberdayaan telah mulai dilakukan khususnya di sektor jasa pariwisata dengan sejumlah dana (investasi pemerintah) yang diinvestasikan di sektor tersebut.  Namun hingga kini sektor tsb.kontribusinya 09/01/09 Mail : [email protected] 33 thdp.PDRB masih sangat rendah.

 Investasi pemerintah yang cukup besar di sektor tersebut (khususnya pariwisata) setidak-tidaknya tercermin di dalam proyeksi kontribusi di masa mendatang yang semakin besar pula dari masingmasing sektor tsb. terhadap PDRB.  Apalagi sektor pariwisata merupakan salah satu program “unggulan” di kabupaten Kukar. 09/01/09

Mail : [email protected]

34

 Bergesernya peran masing-masing sektor, dari sektor pertambangan yang sebagian besar “capital intensive” menuju ke sektor-sektor yang umumnya “labour intensive” diharapkan sekaligus dapat memecahkan salah satu persoalan kesenjangan antar daerah maupun kesenjangan antar sektor yang terjadi selama ini.

09/01/09

Mail : [email protected]

35

 Bahkan dimungkinkan dapat mengurangi tingkat kerusakan SDA (meningkatnya kualitas ling-kungan hidup dan melestarikan SDA), sebagaimana disebutkan dalam pasal Pasal 17 UU.No.32 th.2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa daerah memiliki : a. kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian; b. bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya; dan c. penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan.

09/01/09

Mail : [email protected]

36

 Dengan demikian bila data tabel 5 diranking (dng.tanpa memuat sektor pertambangan) maka akan nampak ratarata kontribusi terbesar masing-masing sektor sbb.: 1. Sektor pertanian 8,6 % 2. Sektor bangunan 3,4 % 3. Sektor perdagangan 3,4 % dan 4. Sektor jasa 2,3 % 09/01/09

Mail : [email protected]

37

 Namun bila di lihat dari daya serap tenaga kerja, maka : n Sektor pertanian = 44%. n Sektor jasa = 14 %. n Sektor perdagangan = 11 %. n Sektor pertambangan = 8 %. (Bappeda,RPJM;2005-2010).

 Keadaan ini menunjukkan bhw. pembangunan pertanian (dlm.arti luas) di kab. Kutai Kartanegara tetap dianggap terpenting dari keseluruhan pem-bangunan ekonomi di daerah ini. 09/01/09

Mail : [email protected]

38

 Beberapa alasan yg.mendasari pentingnya pertanian (dlm.arti luas) khususnya di kab.Kutai Kartanegara : 3. Besarnya penduduk yg. menggantungkan hidup-nya pada sektor ini (daya serap tenaga kerja yang tinggi), dan 4. Pangsa thdp.pendapatan daerah masih cukup besar (kontribusi thdp.PDRB cukup tinggi) 5. Potensi sumberdayanya yg. besar dan beragam, 6. Menjadi basis pertumbuhan di wilayah pedesaan (guna mengurangi kesenjangan 09/01/09 Mail : [email protected] 39 wilayah desa/pedalalam – perkotaan).

 Sekalipun potensi pertanian cukup besar, namun sebagian besar dari petani masih banyak yang termasuk golongan miskin.  Hal ini mengindikasikan bahwa tingginya daya serap tenaga kerja di sektor ini, tidak diiringi dengan peningkatan penghasilannya. penghasilannya  Para petani miskin tersebut umumnya berada di wilayah pedesaan. 09/01/09 Mail : [email protected] 40

Rekomendasi  Perlunya pengarus-utamaan terhadap pro-gram-progrm yg.dinilai mampu menjadi “leading sector”, dan fondasi ekonomi yang kokoh sehingga mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB.  Dalam hal ini rencana tindaknya dapat dimulai dari sektor-sektor ekonomi yg.memberikan kontribusi PDRB terbesar di luar sektor pertamabangan, yaitu sektor pertanian (dlm.arti luas) 09/01/09

Mail : [email protected]

41

Rekomendasi………………..lanjutan !

1. Reorientasi anggaran (APBD) dng. rencana aksi yang perlu ditempuh adalah : terutama : a. Penajaman alokasi dana bagi sektorsektor ekonomi yg.dinilai mampu memberikan kontribusi yg.besar thdp.PDRB maupun daya serap tenaga kerja.  Sinkronisasi dan dukungan alokasi berbagai anggaran kegiatan / program kerja dinas/instansi /badan dan lembaga 09/01/09 Mail : [email protected] 42 bagi sektor-sektor ekonomi yg.dimaksud

Harapan  Dengan dialokasikannya dana yang lebih besar kepada sektor-sektor yg.dinilai ”potensial”, diharapkan mampu untuk memacu pembangunan secara sektoral maupun spasial,  sehingga perbedaan tingkat pertumbuhan antar sektor maupun wilayah dapat dikurangi, yang pada akhirnya dapat :  mewujudkan pemerataan pembangunan,  mengurangi kesenjangan dan  meredam Mail : [email protected] gejolak ketidakpuasan 09/01/09 43 masyarakat.

 Dalam hal penggunaan dana pembangunan, maka sistem keuangan yang baik pada dasarnya adalah sistem keuangan yang “tepat harga”, ”tepat waktu” (efisien) dan “tepat sasaran” (efektif) serta transparan.  Selain itu diperlukan pemahaman perencanaan ekonomi yang baik, sehingga tidak terjadi penghamburan dana secara berlebihan ke arah pengeluaran yang kurang bermanfaat bagi masyarakat. 09/01/09

Mail : [email protected]

44

DAFTAR PUSTAKA BAPPEDA KAB.KUKAR.2005.”Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kab.Kutai Kartanegara Tahun 2005-2010. BUDIONO.2002. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Rangka Pelaksanaan Azas Desentralisasi Fiskal, Makalah Disampaikan Pada :RAPAT KOORDINASI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TINGKAT NASIONAL TAHUN 2002 Jakarta, 11 Pebruari 2002. CASE,KARL E. and RAY C.FAIR.1996. “Principles of Economics” (4th ed.), Prentice-Hall International, New Jersey. HERLAMBANG,TEDY, SUGIARTO, BRASTORO, SAID KELANA.2002. Ekonomi Makro: Teori, Analisis dan Kebijakan,Mail PT. Gramedia Pustaka Utama, 09/01/09 : [email protected] 45 Jakarta.

KARSENO,ARIEF RAMELAN.2000. “Membangun Pemerintah Daerah Otonom yang Efektif dan Efisien”, Makalah seminar OtdaMhs.Kalimantan Timur , 27 Mei 2000, di Yogyakarta. LPEM FEUI.1997.”Kerangka Konseptual Makro Ekonomi”, Bahan kuliah Pelatihan PDRB dan Indikator-indikator Pembangunan, 18-29 Agustus, Jakarta. PEMKAB.KUTAI.2000.”Program Pembangunan Daerah /PROPEDA Kab.Kutai Tahun 2001-2005 Draft I. PERATURAN PEMERINTAH RI.2000. Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, PP. 105/2000. PERATURAN PEMERINTAH RI.2001. Tentang Informasi Keuangan Daerah, PP. Nomor 11 tahun 2001. RAHARDJA,PRATHAMA dan MANDALA MANURUNG.2001. Teori Ekonomi Makro : Suatu Pengantar, LP-FE UI, Jakarta. SARWONO,SUNARI.1996.”Produktivitas Sumber Daya Manusia Di Kabupaten Dati II Kutai”, Kantor Statistik Propinsi Kalimantan Timur, Samarinda. SUKIRNO,SADONO.1996. Pengantar Teori Makroekonomi, edisi kedua, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. UNDANG-UNDANG RI.1999. Tentang Perimbangan Keuangan PusatDaerah,UU.No.25 th.1999. UNDANG-UNDANG RI.2004. TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH NOMOR 32 TAHUN 2004 WIDODO,BAMBANG.2000.”Otonomi Pembiayaan Pembangunan Prasarana Daerah melalui Pilihan Model Pembiayaan Investasi” Jurnal Pembangunan Daerah, edisi 1/IV/2000. 09/01/09

Mail : [email protected]

46

Catatan tambahan  Tentang PDB adh.berlaku & adh.konstan  Contoh :  PDB th.2006 adalah hasil perkalian antara harga brg.th.2006 dng.jumlah brg.yg.diproduksi th.2006  Misal : selama th.2006 diproduksi sebanyak 1000 unit, dng.harga jual per unit Rp 120,oo, maka PDBnya adalah : 1000 unit x Rp 120,oo = Rp 120.000,oo  Jika PDB th.2005 nilainya Rp 100.000,oo, maka dpt.disimpulkan bhw.perekonomian th.2006 lebih baik dibanding th.2005, karena PDBnya lebih besar.  Dapatkah ini dikatakan telah terjadi 09/01/09 Mail : [email protected] 47 perumbuhan output sebesar 20% ?