Analisis Spasial Pertama - Pt Kndi

A N A LIS IS S PA S IA L E LS DA E DIS I P E RT AM A

ANALISIS SPASIAL:

PT KEANG NAM DEVELOPMENT INDONESIA Grahat Nagara Analis Hukum

ELSDA Institute JAKARTA, November 2008

ANALISIS SPASIAL

PT KEANG NAM DEVELOPMENT INDONESIA Grahat Nagara Analis Hukum

ELSDA Institute JAKARTA, November 2008

DAFTAR ISI DAFTAR GAMBAR..............................................................................................................................................................................3 DAFTAR TABEL...................................................................................................................................................................................3 KASUS POSISI .......................................................................................................................................................................................4 ANALISIS SPASIAL: DEFORESTASI ...........................................................................................................................................5 ANALISIS SPASIAL: PENEBANGAN DI LUAR RENCANA KERJA TAHUNAN ........................................................8 ANALISIS SPASIAL: PENEBANGAN DI LUAR KONSESI ...............................................................................................11 HARTA HASIL KEJAHATAN DAN KERUGIAN NEGARA ...............................................................................................12

DAFTAR GAMBAR GAMBAR 1: Lokasi PT KNDI DAN PT ITT Di KABUPATEN MANDAILING NATAL ...........................................4 Gambar 2: Deforestasi Kabupatan Mandailing Natal Tahun 2002 - 2007 ...........................................................5 Gambar 3: TUTUPAN HUTAN TAHUN 2002 DI KABUPATEN MANDAILING NATAL .....................................6 Gambar 4: TUTUPAN HUTAN TAHUN 2007 DI KABUPATEN MANDAILING NATAL.....................................6 Gambar 5: DEFORESTASI PADA PT KNDI DAN PT ITT ..................................................................................................7 GAMBAR 6: DEFORESTASI DI PT KNDI..................................................................................................................................9 GAMBAR 7: Lokasi Rekonstruksi Perambahan Liar PT KNDI .................................................................................10 GAMBAR 8: PT KNDI TAHUN 2002 .......................................................................................................................................11 GAMBAR 9: PT KNDI TAHUN 2007 .......................................................................................................................................11 Gambar 10: Deforestasi DI LUAR UPHHK PT KNDI ......................................................................................................12

DAFTAR TABEL TABEL 1: ANGKA DEFORESTASI KABUPATEN MANDAILING NATAL ..................................................................7 TABEL 2: Deforestasi Di Luar Konsesi UPHHK-HA ..........................................................................................................8 TABEL 3 : Lokasi Penebangan PT KNDI .................................................................................................................................8

KASUS POSISI Berlokasi di Kabupaten Mandailing Natal – dulunya Kecamatan Natal Kabupaten Tapanuli Selatan – baik PT KEANG NAM DEVELOPMENT INDONESIA (PT KNDI) maupun PT INANTA TIMBER TRADING (PT ITT), keduanya merupakan konsesi yang dimiliki oleh keluarga Adelin Lis. Sementara saudaranya, yaitu Adenan Lis menjadi Direktur Utama pada PT ITT, Adelin Lis sendiri menjabat sebagai Direktur Keuangan/Umum dengan saham sebesar 30% pada Usaha Pemanfaatan

GAMBAR 1: LOKASI PT KNDI DAN PT ITT DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (UPHHK-HA) PT KNDI yang memiliki luas sekitar 44 ribu hektar. Sedangkan PT ITT memiliki luas 38 ribu hektar1.

Luasan diperoleh dari hasil perhitungan peta HPH yang dijitasi dari Peta Tematik Kehutanan Badan Planologi Departemen Kehutanan. 1

Pada tahun 2006, Kepolisan Daerah Sumatera Utara mengungkapkan perambahan liar yang dilakukan kedua perusahaan yang tergabung dalam MUJUR TIMBER GROUP tersebut. Baik PT ITT maupun PT KNDI diduga melakukan penebangan di luar wilayah Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan memalsukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

ANALISIS SPASIAL: DEFORESTASI Kabupaten Mandailing Natal, merupakan kabupaten paling selatan Provinsi Sumatera Utara. Berbatasan dengan Sumatera utara dan memiliki luas 632 ribu hektar, hasil analisis menunjukkan bahwa pada periode tahun 2002 – 2007 Kabupaten Mandailing Natal telah terdeforestasi seluas 76,426 ribu hektar – atau 15 ribu hektar per tahun.

Deforestasi

Tutupan Hutan

GAMBAR 2: DEFORESTASI KABUPATAN MANDAILING NATAL TAHUN 2002 - 2007

Hutan Kabupatan Mandailing Natal pada tahun 2002 diperhitungkan seluas 418 ribu hektar atau sekitar 66 persen dari total wilayah kabupaten.

Tutupan Hutan

GAMBAR 3: TUTUPAN HUTAN TAHUN 2002 DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

Namun, pada tahun 2007 tutupan hutan di Kabupaten Mandailing Natal berubah menjadi 341 ribu, atau berkurang 12% dari luas hutan tahun 2002.

Tutupan Hutan

GAMBAR 4: TUTUPAN HUTAN TAHUN 2007 DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

TAHUN

2002 2007

LUAS HUTAN PROS (hektar) (%) TOTAL WILAYAH 100 632.000 418.013 66 341.587 54

TABEL 1: ANGKA DEFORESTASI KABUPATEN MANDAILING NATAL

Setelah diplot, ternyata dari keseluruhan deforestasi tersebut, 81 persen dari total deforestasi atau 69.197 hektar terjadi di luar areal konsesi.

PT KNDI

PT ITT

GAMBAR 5: DEFORESTASI PADA PT KNDI DAN PT ITT

LOKASI

DEFORESTASI PROS (hektar) (%) TOTAL 100 76.426 Dalam Konsesi 7.229 9 Luar Konsesi 69.197 91 TABEL 2: DEFORESTASI DI LUAR KONSESI UPHHK-HA

Dengan demikian, apabila diasumsikan tutupan hutan pada Kabupaten Mandailing Natal, seluruhnya merupakan hutan negara, maka setidaknya kerugian negara berdasarkan tegakan hutan akibat deforestasi pada lokasi di luar konsesi tersebut adalah sebesar 5.238.212.900.000 rupiah – atau kurang lebih satu triliun per tahun 2.

ANALISIS SPASIAL: PENEBANGAN DI LUAR RENCANA KERJ A TAHUNAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA SUMUT) mengungkapkan setidaknya ada enam titik perambahan di luar kawasan RKT yang dilakukan oleh PT KNDI. Dari enam titik tersebut, POLDA SUMUT menemukan bahwa PT KNDI sekurang-kurangnya telah menikmati hasil kayu ilegal sebanyak 176,4 ribu meter kubik. TAHUN 2000 2001 2002 2003 2004 2005

KOORDINAT/ LOKASI (derajat desimal) 000 57’ 22,4” LU dan 990 03’ 26,4” BT Jalan Danau KM 12 000 55’ 06,9” LU dan 990 07’ 09,0” BT 000 54’ 55,6” LU dan 990 06’ 55,4” BT 000 55’ 30,8” LU dan 990 04’ 25,3” BT 000 56’ 50,4” LU dan 990 05’ 21,2” BT

VOLUME TEBANGAN (meter kubik) 30.706,02 M³ 24.497,95 M³ 51,340.73 M³ 20,334.51 M³ 21,250.88 M³ 28.299,85 M³

TABEL 3 : LOKASI PENEBANGAN PT KNDI3

Apabila potensi kayu pada lokasi tersebut adalah 60 meter kubik per hektar, maka penegak hukum hanya mengungkapkan 2.940 hektar kawasan hutan yang dirambah secara ilegal. Sementara itu, analisis deforestasi telah menunjukkan bahwa kawasan hutan yang terdeforestasi di dalam konsesi PT KNDI adalah seluas 4.743. Ini berarti kepolisian sebenarnya baru mengungkapkan sedikit dari hasil kejahatan yang berhasil dinikmati PT KNDI.

Perhitungan dilakukan dengan koefisien harga kayu sebesar 500 ribu rupiah per meter kubik dan potensi tegakan kayu 151,4 meter kubik per hektar (Lihat B. Simangunsong: 2003). 3 Hasil Rekonstruksi Lapangan. Dilakukan oleh Anderyan (Dishut Sumut) dan Ridwan Simatupang, Gisto Sinaga, Sugianto, Ramlan Barus (Polda Sumut) sebagai saksi. Lihat Resume Kasus hal. 143. 2

Deforestasi

GAMBAR 6: DEFORESTASI DI PT KNDI KETERANGAN

LUAS PROS (hektar) (%) TOTAL LUAS KONSESI 100 44.000 Hutan Tahun 2007 9 Deforestasi 2002-2007 4.743 91 Menggunakan analisis deforestasi ini, seharusnya penegak hukum dapat mengungkapkan bahwa harta hasil kejahatan yang diterima PT KNDI dalam konsesinya saja setidaknya 359 milyar rupiah.

Lokasi Rekonstruksi

Pembalakan Destruktif?

GAMBAR 7: LOKASI REKONSTRUKSI PERAMBAHAN LIAR PT KNDI

Dari sudut pandang lain, fenomena gunung es pembalakan liar Adelin dalam penyidikan POLDA SUMUT juga dapat diindikasikan dengan memploting koordinat rekonstruksi pada citra satelit. Dapat terlihat bahwa sebenarnya rekonstruksi yang dilakukan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dilakukan pada lokasi-lokasi – yang kalaupun ada – deforestasinya tidak terlalu mencolok (Lihat tanda titik merah pada GAMBAR 6). Padahal, dapat terlihat bahwa pada areal PT KNDI seluas 44 ribu hektar tersebut cukup banyak lokasi-lokasi dimana pembukaan lahan terjadi dengan sangat masif.

ANALISIS SPASIAL: PE NEBANGAN DI LUAR KONSESI Selain penebangan di luar wilayah RKT, Kepolisian Daerah Sumatera Utara seharusnya juga menyelidiki kemungkinan PT KNDI melakukan penebangan di luar wilayah konsesinya. Dari analisis citra dapat terlihat bahwa terdapat pola penebangan meluas dari luar wilayah UPHHK PT KNDI hingga ke luar. Hal ini mengindikasikan kegiatan perambahan liar yang dilakukan oleh PT KNDI sebenarnya hingga ke luar wilayah UPHHK-nya.

2

2 1

1

GAMBAR 8: PT KNDI TAHUN 2002

GAMBAR 9: PT KNDI TAHUN 2007

Dengan membandingkan citra tahun 2002 dan tahun 2007 di lokasi sekitar PT KNDI, dapat terlihat bahwa terjadi pembukaan lahan yang cukup luas dengan pola yang sama pada beberapa lokasi. Pada LOKASI SATU, misalnya, pembukaan lahan terjadi melintang ke selatan dengan panjang kurang lebih 15 kilometer. Sementara pada berbagai titik atau lokasi lainnya, terlihat setidaknya hutan mengalami penurunan kerapatan, dengan degradasi saturasi warna dari citra.

Apabila diperhitungkan, maka PT KNDI harus bertanggung jawab juga atas 4.469 hektar areal deforestasi di sekitar wilayahnya.

GAMBAR 10: DEFORESTASI DI LUAR UPHHK PT KNDI

HARTA HASIL KEJAHATA N DAN KERUGIAN NEGARA Mengikuti logika berpikir sebelumnya, maka kerugian negara akibat kegiatan usaha PT KNDI adalah setidaknya 876 miliar rupiah, dengan rincian sebagai berikut: 1. Penebangan di luar UPHHK-HA = Luas deforestasi di luar konsesi x Potensi kayu x Harga kayu = 4.469 hektar x 151,4 meter kubik per hektar x 500.000 rupiah = 338.303.300.000 rupiah 2. Denda penebangan di luar RKT = Luas deforestasi dalam HPH x Potensi kayu x 15 PSDH = 4.743 hektar x 151,4 meter kubik per hektar x 750.000 rupiah = 538.567.650.000 rupiah