Analisis Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Dki Jakarta

ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA DKI JAKARTA (Policy Analysis of Urban Green Open Space Management in DKI Jakarta) Kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau kota Jakarta yang diterapkan sekarang ini memiliki banyak kelemahan yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Ada tiga instansi pengelola ruang terbuka hijau kota Jakarta yang memiliki kebijaksanaan pengelolaannya yakni, Dinas Pertamanan, Dinas Kehutanan dan Dinas Pertanian, ketiganya berada dalam lingkup pemerintah daerah DKl Jakarta. Pengelolaan merupakan terjemahan dari manajemen yang mencakup beberapa pokok kegiatan yakni: perencanaan dan pengendalian, kelembagaan/ pengorganisasian, sumber daya manusia, koordinasi dan pendanaan. Indikasi penyebab permasalahan pengelolaan ruang terbuka hijau yang ditemukan menyangkut aspek "kegagalan pasar" yang dicirikan dengan adanya: barang publik (public goods), asimetri informasi, eksternalitas dan aspek "kegagalan pemerintah". yang dicirikan dengan adanya: regulasi perundang-undangan, birokrasi dan perilaku birokrat. Terdapat 5 (lima) golongan pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka hijau kota Jakarta, dengan preferensinya masing-masing yaitu: 1. Pemerintah, sebagai pelaku dalam melaksanakan ketentuan pemerintah. 2. Pengusaha swasta, sebagai pelaku yang melihat ruang terbuka hijau sebagai lahan yang kurang berfungsi dan berusaha memanfaatkan dengan penggunaan peruntukan lain yang lebih ekonomis. 3. Masyarakat kota, berkepentingan terhadap tersedianya ruang terbuka hijau dengan berbagai fungsi ekologisnya. 4. Masyarakat pendatang, yang cenderung memanfaatkan ruang terbuka hijau sebagai lahan tempat tinggal. 5. Media masa, yang memberikan opini publik terhadap fungsi dan manfaat serta keberadaan ruang terbuka hijau kota. Inti dari permasalahan utama dalam perumusan kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau adalah "kurang berhasilnya pengelolaan ruang terbuka hijau kota DKI Jakarta ". Hal ini terlihat dari banyaknya kasus-kasus dan kritik warga kota Jakarta terhadap fungsi dari ruang terbuka hijau kota, yang mengakibatkan dampak terhadap lingkungan kota. Dalam kaitannya dengan persoalan tersebut, perlu dipertanyakan: a. Apakah yang menyebabkan pengelolaan ruang terbuka hijau kota kurang berhasil? b. Ditinjau dari sudut kebijakan ruang terbuka hijau kota DKI Jakarta yang ada, faktor faktor apakah yang menghambat dalam pengelolaannya di DKI Jakarta ? Sebagai tindak lanjut dari pertanyaan diatas, adalah memberikan alternatif dalam mengatasi hambatan tersebut. Sehingga pertanyaan yang muncul adalah: Bagaimanakah alternatif kebijakan dalam mengatasi hambatan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau kota DKI Jakarta? Studi ini bertujuan untuk menghasilkan kebijakan bagi pengelolaan ruang terbuka hijau kota Jakarta. Pencerminan tujuan diatas terurai dalam perangkat kebijakan berupa, peraturan dan kelembagaan.