An Karier Jabatan Fungsional-banjarmasin-16!06!2009

Disampaikan oleh : Drs. S.Kuspriyomurdono, M.Si. Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundangundangan Badan Kepegawaian Negara Jakarta, 2009 File : Pengembangan Karier Jabatan Fungsional-Makassar-05-06-2009

Se la mat Berjum pa

2

PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KARIER A. PERENCANAAN KARIER Adalah suatu perencanaan tentang kemungkinan-kemungkinan seorang PNS sebagai anggota organisasi dan sebagai individu dapat menjalani karier jabatan/pangkat sesuai dengan persyaratan dan kemampuannya. MANFAAT PERENCANAAN KARIER • Mengembangkan karyawan yg dapat dipromosikan • Meningkatkan loyalitas karyawan pada organisasi • Mengungkap potensi yg dimiliki karyawan • Mendorong semangat kerja karyawan • Memuaskan kebutuhan karyawan

KEBERHASILAN KARIER DIPENGARUHI : 1. Pendidikan formal 2. Pengalaman kerja 3. Sikap atasan 4. Prestasi kerja 5. Bobot pekerjaan 6. Lowongan jabatan 7. Produktivitas kerja 3

B. PENGEMBANGAN KARIER Pengertian pengembangan karier adalah sebagai berikut : • Suatu rangkaian posisi atau jabatan yang ditempati seseorang selama masa kehidupan kerja tertentu • Merupakan perubahan nilai, sikap dan motivasi yang terjadi pada seseorangan seiring dengan penambahan usia dan pengalamannya • Suatu usaha yang dilakukan secara formal dan berkelanjutan dengan difokuskan pada peningkatan dan penambahan kemampuan seseorang

4

PARADIGMA DALAM PENGEMBANGAN KARIER: •

Pengembangan bukan sekedar promosi jabatan;

•

Sukses karier berarti pegawai mengalami rasa puas dalam menduduki suatu jabatan;

•

Sukses karier ditunjukkan dengan kemajuan kinerjanya;

•

Harus disadari oleh pegawai ybs bahwa sukses karier juga merupakan tanggung jawabnya sendiri;

•

Harus dipahami oleh pegawai bahwa organisasi tidak selalu menyediakan karier berupa jabatan yang tersedia; dan

•

Keterbatasan jabatan mengharuskan pegawai untuk siap berkompetisi disegala bidang dengan pegawai yang lain

5

PENGANGKATAN DALAM JABATAN ( pasal 17 Ayat 2 UU No. 43 Tahun 1999 )

PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat Pengangkatan dlm jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme, sesuai : * Kompetensi * Prestasi kerja * Jenjang pangkat * Syarat obyektif lainnya

6

PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat

Jabatan struktural Jabatan fungsional 7

KEBIJAKAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN struktural

Manajerial Fasilitatif

PP. No. 100 Th 1999 PP. No. 13 Th. 2002

Perampingan Struktural PP. No.41 Th. 2007

Pengangkatan Dalam jabatan Jafung Umum

staf

PNS Profesional

fungsional Jafung tertentu

Mandiri teknis Subtantif

PP. No. 16 Th 1994 Keppres No. 87 Th. 1999

Pemerkayaan/ Pengembangan fungsi 111 Jabatan Fung8

KOMPETENSI INTI JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL JABATAN STRUKTURAL : kepemimpinan dan manajerial serta mempunyai kode etik JABATAN FUNGSIONAL : keahlian dan/atau keterampilan spesialistik dan mandiri serta mempunyai kode etik Catatan : Jabatan fungsional umum (non angka kredit)

9

POLA KARIER DAN TAHAPAN IMPLEMENTASINYA •

Mampu digambarkan lintasan perkembangan kemajuan PNS secara horizontal & vertikal, yang mengarah posisi yang lebih tinggi.

•

Dalam pola karier terdiri dari tahapan : a. Rekruitmen; b. Orientasi; c. Pelatihan Pra Tugas; d. Placement; e. Penugasan dalam pematangan profesi; f. Pematangan Profesi.

•

Dalam pelaksanaan pola karier perlu ada Unit Penilaian Kompetensi (Assessment Center), yg memonitoring perkembangan perilaku, kinerja dan talenta PNS dan mengarahkan PNS dalam menempuh jenjang kariernya 10

PERENCANAAN KARIER Kemungkinan-kemungkinan seseorang PNS sebagai anggota organisasi dan sebagai individu dapat menjalani karier jabatan/pangkat sesuai dengan persyaratan dan kemampuannya • Peta jabatan ◊ Formasi Jabatan ◊ Uraian Jabatan ◊ Syarat Jabatan ◊ Standar Kompetensi Jabatan • Alur karier 11

POLA DASAR KARIER PNS Pedoman yg memuat teknik dan metode penyusunan pola karier dgn menggunakan unsur - unsur : -

Pendidikan formal Diklat Jabatan Usia Masa Kerja Pangkat Golongan Ruang Tingkat Jabatan 12

LINGKUP PEMBINAAN KARIER 1. Pengadaan Pegawai

1. Penempatan dalam jabatan secara horizontal, vertikal dan diagonal 1. Pengembangan pegawai (termasuk Diklat)

13

MEKANISME POLA KARIER PNS

•

Perpindahan dari jabatan struktural ke fungsional dan dari jabatan fungsional ke struktural baik secara horizontal, vertikal maupun diagonal serta perpindahan wilayah kerja;

•

Perpindahan jabatan secara horizontal adalah perpindahan jabatan pada tingkat eselon dan pangkat jabatan yang sama;

•

Perpindahan jabatan secara vertikal adalah perpindahan yang bersifat kenaikan jabatan (promosi);

•

Perpindahan jabatan secara diagonal adalah perpindahan dari jabatan struktural ke fungsional. 14

POLA KARIER DIKAITKAN DENGAN DIKLAT PNS ESELON I

DIKLAT DIKLAT

JAB FUNG

Pematangan Profesi

PENILAIAN ESELON II

DIKLAT

JAB FUNG

DIKLAT PENILAIAN ESELON III

DIKLAT

Pemantapan Profesi JAB FUNG

DIKLAT PENILAIAN ESELON IV

DIKLAT DIKLAT

PENGEMBANGAN BAKAT

SELEKSI

PENILAIAN PENILAIAN PENUGASAN ORIENTASI

Pengembangan Profesi

JAB FUNG

Pengembangan Profesi Orientasi MONITORING KEMAMPUAN & POTENSI

15

PERSPEKTIF PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL • • • • •

Kedudukan dalam organisasi jelas Tugas terstruktur dan berjenjang Kemandirian dalam tugas diakui Pengembangan sistem kompensasi Pembentukan nilai melalui etika profesi

16

PERMASALAHAN JABATAN FUNGSIONAL • PNS kurang tertarik menduduki jabatan fungsional; • Tunjangan jabatan fungsional dirasakan kurang memadai dibanding dengan jabatan struktural; • Kewenangan yang ada pada jabatan struktural dianggap cukup besar dan memiliki prestise dibanding jabatan fungsional; • Diklat penjenjangan jabatan fungsional belum jelas; • Masih dipandang sbg jabatan alternatif; • Dinamika sekedar utk memperpanjang BUP; • Belum kuatnya komitmen pimpinan dalam mengembangkan jabatan fungsional. 17

TUJUAN PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL

1. Peningkatan Produktivitas Kerja PNS 2. Peningkatan Produktivitas Unit kerja 3. Peningkatan Karier PNS 4. Peningkatan Profesionalisme PNS 18

PRINSIP DASAR PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL  Mempunyai Metodologi  Memiliki Etika Profesi  Dapat disusun dlm jenjang jabatan  Bersifat Mandiri  JF tsb diperlukan dalam tupoksi Organisasi

19

KONSEKUENSI PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL

Organisasi Menjadi Datar ( flat ) dan mengedepankan peran jabatan fungsional ( kelompok JF ) 20

POLA KARIER DALAM JABATAN FUNGSIONAL Utama Madya ( JS )

( 4 th )

Penyelia

**

( 4 th )

( JS )

Muda

Pelaksana L

Pertama

Pelaksana Pelaksana P 2

21

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

 impassing / penyesuaian  mengisi formasi yang lowong ( cpns )  perpindahan diagonal dr jabstruk/jabfung lain

2

22

Eselon I

KESETARAAN ANTARA JABFUNG & JABSTRUK MENURUT PENDIDIKAN & PANGKAT Ujian dinas

Eselon II

IV/e 1050 IV/d 850 IV/c 700

Eselon III

Angka kredit 200

Angka kredit 150

IV/b 550 IV/a 400

Eselon IV

III/d 300

Angka kredit 100

III/c 200 Eselon V

S2

III/b 150 III/a 100

S1/D.IV Ujian dinas

II/d 80

SM/D.III

II/c 60

D.II

II/b 40

SLTA/D.I

II/a 25 I/d I/c

SLTP

I/b

SD

I/a

S2 Angka kredit 50 S1/D.IV Ahli SM/D.III Angka kredit 20 D.II Angka kredit 15 SLTA/D.I Terampil Angka kredit kumulatif

23

TAHAPAN DALAM PENYUSUNAN JABATAN FUNGSIONAL • • • • • • • • • •

Menyusun Naskah Akademik Menyusun Matrik Butir-Butir Kegiatan Melakukan Uji Petik dengan penyebaran kuesioner dan wawancara Tabulasi hasil uji petik Validasi penentuan tarif/bobot Angka Kredit Penuangan kedalam Rancangan Peraturan Menpan Pertimbangan teknis Kepala BKN Penetapan Jabatan Fungsional dgn Peraturan Menpan Penetapan Peraturan Bersama Instansi Pembina Jabatan Fungsional dan Kepala BKN (Petunjuk Pelaksanaan) Penetapan Petunjuk Teknis oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional 24

• • • • • • • • • • •

UPAYA PEMBINAAN PROFESIONALISME JABATAN Menetapkan formasi FUNGSIONAL Menetapkan standar kompetensi Pengusulan tunjangan Melakukan sosialisasi Penyusunan kurikulum Diklat Penyelenggaraan Diklat Pengembangan sistem informasi Fasilitasi pelaksanaan Fasilitasi pembentukan organisasi profesi Fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi Melakukan monitoring dan evaluasi 25

PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL 1. Keseimbangan antara beban kerja dan jumlah pegawai 2. Yang perlu diperhatikan dalam penyusunan formasi: - Kualifikasi pendidikan - Tingkat pendidikan : ≥ Sarjana untuk jenjang keahlian ≤ Diploma III untuk jenjang keterampilan - Sifat / jenis pekerjaan 26

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL  Kompetensi yang diperlukan, terdiri dari :  Kompetensi dasar (based competency)  Kompetensi bidang  PNS yang menduduki jabfung paling tidak memiliki kompetensi minimal yang diperlukan untuk jabfung yang bersangkutan

27

SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL • Berdasarkan data lapangan, Instansi Pembina belum optimal melakukan sosialisasi, sehingga belum semua jabfung diterapkan didaerah • Sosialisasi dilakukan pada setiap Instansi yang menerapkan jabatan fungsional tersebut (Instansi pusat dan/atau daerah) • Materi sosialisasi a. Manajeman kepegawaian b. Substansi/tugas pokok jabfung 28

KURIKULUM / MODUL DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL

• Kurikulum/modul disusun dengan menggunakan metode/media yang sesuai dengan jabfung ybs • Disusun berdasarkan tingkat/jenjang jabatan • Komponen kurikulum : a. Tujuan b. Bahan pembelajaran c. Proses pembelajaran d. Penilaian 29

DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL  Diklat terdiri dari : a. Diklat pengangkatan dalam jabatan b. Diklat kenaikan jabatan  Sertifikasi Diklat

bekerjasama dgn LAN

30

SISTEM INFORMASI JABATAN FUNGSIONAL Sistem informasi jabatan fungsional perlu dibangun, untuk akses informasi yang diperlukan stakeholder yang berkaitan dengan : • Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional • Pembinaan Karier Jabatan Fungsional • Penyelenggaraan Diklat • Peningkatan Kesejahteraan • dll 31

PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL  Sebagai wadah untuk berkumpul/menyatukan pendapat/menyampaikan ide-ide untuk pengembangan jabatan fungsional tersebut  Perlu disusun kode etik profesi  Saat ini baru ada beberapa jabatan fungsional yang telah dibentuk organisasi profesi, antara lain : 1. IDI 2. PGRI 3. Forum Komunikasi Auditor

Dokter Guru Auditor 32

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL  Tunjangan jabatan fungsional diusulkan oleh instansi pembina dan ditetapkan dengan Peraturan Presiden  Pertimbangan pemberian tunjangan : 1. Faktor resiko 2. Faktor kelangkaan 3. Sifat/jenis pekerjaan 33

MONITORING DAN EVALUASI • •

Untuk mengetahui implementasi kebijakan jabatan fungsional dilapangan Apabila terjadi permasalahan perlu dilakukan revisi/ perubahan •

•

Respon monev adalah pejabat fungsional dan pejabat pengelola kepegawaian

Quesioner/daftar pertanyaan terdiri dari manajemen kepegawaian dan tugas pokok

34

PENGERTIAN DAN KRITERIA JABATAN FUNGSIONAL Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri Kriteria Jabatan Fungsional Ahli dan Trampil : • Mempunyai metodologi, teknik analisis, teknik dan prosedur kerja yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan/atau pelatihan teknis tertentu dengan sertifikasi • Memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi • Dapat disusun dalam suatu jenjang jabatan berdasarkan : • Tingkat Keahlian bagi Jabatan Fungsional Ahli • Tingkat Ketrampilan bagi Jabatan Fungsional Trampil • Pelaksanaan tugas bersifat mandiri • Jabatan Fungsional tersebut diperlukan dalam rangka pelak35 sanaan tugas pokok dan fungsi organisasi

Jabatan Fungsional terdiri dari: • Jabatan Fungsional Keahlian (Ahli) adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang keahliannya. Tugas Utama Jabatan Fungsional Keahlian meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis. • Jabatan Fungsional Ketrampilan (Terampil) adalah jabatan fungsional kualifikasi teknisi atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih. Tugas utama Jabatan Fungsional Ketrampilan meliputi pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dan metoda operasional di bidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran di tingkat pendidikan 36 tertentu.

JENJANG JABATAN FUNGSIONAL NO

JENIS JABATAN

I

TRAMPIL

JENJANG JABATAN

PANGKAT

SIFAT DAN KUALIFIKASI

1. Pelaksana Pemula

II/a

Pembantu Pelaksana dengan kualifikasi pengetahuan teknis operasional penunjang didasari oleh pengetahuan teknis tertentu

2. Pelaksana

II/b II/c II/d

Sebagai Pelaksana dengan kualifikasi pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang didasari oleh pengetahuan teknis tertentu

3. Pelaksana Lanjutan

III/a III/b

Sebagai Pelaksana tingkat lanjutan dengan kualifikasi pengetahuan tertentu

4. Penyelia

III/c III/d

Sebagai Pembimbing, Pengawas dan Penilai pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional tingkat dibawahnya dgn kualifikasi pengetahuan tertentu 37

JENJANG JABATAN FUNGSIONAL NO

JENIS JABATAN

II

AHLI

JENJANG JABATAN

PANGKAT

SIFAT DAN KUALIFIKASI

1. Pertama

III/a III/b

Sifat Operasional dengan kualifikasi profesional tingkat dasar

2. Muda

III/c III/d

Sifat Taktis Operasional dengan kualifikasi profesional tingkat lanjutan

3. Madya

IV/a IV/b IV/c

Sifat Strategis Sektoral dengan kualifikasi profesional tingkat tinggi

4. Utama

IV/d IV/e

Sifat Strategis Nasional dengan kualifikasi profesional tingkat tertinggi

38

PENETAPAN, ANGKA KREDIT, PENGANGKATAN DAN PEMBINAAN JABATAN • Penetapan Jabatan danFUNGSIONAL Angka Kredit Jabatan Fungsional dilakukan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendayagunaan aparatur negara, dgn memperhatikan usul dari pimpinan instansi yang bersangkutan setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan teknis secara tertulis dari Badan Kepegawaian Negara. • Pengangkatan PNS kedalam Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang pada instansi yang bersangkutan. • Penilaian Prestasi Kerja bagi Pejabat Fungsional ditetapkan dengan angka kredit setelah mendengar pertimbangan dari Tim Penilai. 39

•

Tim Penilai dibentuk oleh pimpinan instansi pembina Jabatan Fungsional atau pimpinan instansi pengguna Jabatan Fungsional.

•

Kenaikan dalam jenjang Jabatan Fungsional yang lebih tinggi, disamping diwajibkan memenuhi angka kredit yang telah ditetapkan harus pula memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

•

Perpindahan antar Jabatan Fungsional atau antara Jabatan Fungsional dengan Jabatan Struktural dimungkinkan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan tersebut.

40

•

Pembinaan Jabatan Fungsional dilakukan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional.

•

Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional serta sertifikasi keahlian ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional dengan pembinaan dari LAN.

•

Kepada PNS yang menduduki Jabatan Fungsional dan telah ditetapkan angka kreditnya diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional.

•

Besarnya Tunjangan Fungsional ditetapkan dengan Peraturan Presiden

41

PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL •

Pembinaan karier pejabat fungsional menuju puncak jabatan dan pangkat tertinggi.

•

Pembinaan profesi dengan meningkatkan kompetensi demi terwujudnya sosok pejabat fungsional yang profesional dan mandiri.

•

Pembinaan budaya kerja agar kinerja pejabat fungsional menjadi lebih efektif dan efisien.

•

Pembinaan kode etik jabatan fungsional dalam rangka membentuk perilaku yang profesional dan bermartabat.

•

Pembinaan disiplin pejabat fungsional untuk meningkatkan produktifitas kerja dan efisiensi waktu.

•

Pembinaan sistem administrasi, guna menciptakan tertib administrasi dalam pembinaan dan pengembangan karier jabatan fungsional. 42

KEWAJIBAN INSTANSI PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL •

Perumusan dan penetapan standar kompetensi jabatan fungsional;

•

Penetapan pedoman formasi jabatan fungsional;

•

Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis fungsional jabatan fungsional;

•

Pengkajian dan pengusulan tunjangan jabatan jabatan fungsional;

•

Sosialisasi jabatan fungsional;

•

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis dan penetapan sertifikasi;

•

Pengembangan sistem informasi jabatan jabatan fungsional;

•

Fasilitasi pelaksanaan pengangkatan jabatan fungsional; 43

•

Fasilitasi pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional;

•

Fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi atau kode etik jabatan fungsional;dan

•

Melakukan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional secara berkala.

44

1.

PROFESIONAL & DISIPLIN, untuk menanggapi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang baik, peningkatan produktivitas dan tantangan global hrs selalu diupayakan.

1. POLA KARIER PNS, dapat dilakukan melalui pengembangan jabatan struktural dan jabatan fungsional, namun mendasarkan diri pada prinsip “ramping struktur dan kaya fungsi” maka tidak mungkin bergantung pada pengembangan jabatan stuktural saja. 1.

PENGEMBANGAN POLA KARIER MELALUI JABATAN FUNGSIONAL, melalui jabatan fungsional menjadi salah satu alternatif bagi peningkatan profesionalisme PNS

45

BKN 46