Alur Pelayanan Kedokteran Forensik Dan Medikolegal.docx

  • Uploaded by: Rani Rahmayani
  • 0
  • 0
  • November 2019
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Alur Pelayanan Kedokteran Forensik Dan Medikolegal.docx as PDF for free.

More details

  • Words: 572
  • Pages: 4
Alur Pelayanan Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Tanda kekerasan  pelaporan  penyelidikan  penyidikan  pemeriksaan kedokteran (VeR)  persidangan Dokter dapat mengedukasikan kepada pasien terkait kasusnya agar pasien dapat melapor atau dokter bahkan dapat melapor secara pribadi Penyidikan  proses atau upaya pembuktian suatu kasus (harus dapat membuktikan bahwa luka yang diterima adalah luka akibat kekerasan) serta dapat masuk dalam tindak pendana. Dalam proses ini penyidik akan meminta keterangan ahli (dokter) . Nah permintaan keterangan ahli yang tertulis namanya adalah SPV (surat permintaan visum) Pemeriksaan kedokteran (VeR)  merupakan jawaban atau balasan atas SPV. Objek pemeriksaannya bisa korban hidup ataupun korban mati VISUM ET REPERTUM Merupakan jawaban dari surat permintaan yang diminta penyidik. Nah VeR ini bisa menjadi daya bukti pada saat persidangan nanti, sehingga wajib bagi seorang dokter untuk menuangkan segala keilmuannya yang terkait kasus yang sedang ditanganinya

5 bagian pada VeR. Yang ditandai warna merah penting sekali untuk diketahui dalam VeR 1. Pro justita 2. Pendahuluan 3. Pemberitaan memuat semua fakta yg ditemukan pada korban hidup/mati, semua tindakan yang dilakukan pada korban, dsb 4. Kesimpulan  opini/pendapat ahli, interpretasi pemberitaan. 5. Penutup

-

-

Pemberitaan Memuat tentang keadaan umum, kesadaran, tanda vital pasien. Hasil anamnesis juga dituliskan pada bagian pemberitaan . Anamnesis mencakup: 1. Pengakuan korban namun hati” pada pengakuan korban yang cenderung berubah”; 2. Kronologis kejadian (waktu kejadian, tempat, bentuk perilaku, keterangan tentang pelaku). Keterangan tambahan mencakup: 1. Riwayat ancaman/ancaman dengan kekerasan; 2. Adanya keterlibatan komponen racun; 3. Penetrasi dengan selain kemaluan; 4. Penetrasi melalui jalan lain; 5. Riwayat persetubuhan sebelum kejadian; 6. Keluhan terkait PMS. Temuan tanda kekerasan mencakup: 1. Perlukaan (bagian tubuh selain genitalia, bagian genitalia); 2. Tanpa perlukaan (komponen racun, status mental). Pemeriksaan penunjang  PMS, kehamilan (atas indikasi) Kesimpulan

Jenis kelamin, usia, perlukaan (genital atau non genital), jenis kekerasan, tanda kekerasan lain seperti racun, temuan lain PRINSIP UMUM PELAYANAN PKT (pusat krisis terpadu)  tangani kasus” terkait kekerasan kepada perempuan dan anak. Berikut dibawah ini merupakan beberapa kriteria yg harus diperhatikan: -

Responsive gender Non diskriminasi Hubungan setara dan menghormati Menjaga privasi dan kerahasiaan Memberikan rasa aman dan nyaman Menghargai perbedaan individu Tidak menghakimi Menghormati pilihan dan keputusan korban dll

Tatalaksana Korban Perkosaan Selain barang bukti, korban juga berlaku sebagai pasien jadi tatalaksana korban sebagai pasien biasa (obati luka, cegah PMS,cegah kehamilan, cegah/obati trauma psikologik) Aborsi 1. pasal 75 setiap orang dilarang melakukan aborsi (ayat 1) . 2. ayat 2 pengecualian adalah berdasarkan indikasi kegawatdaruratan medis (korban kasus kesusilaan alami kegawatdaruratan medis yg mengancam nyawanya atau nyawa janinnya), penyakit genetic atau cacat bawaan yg tidak dapat diperbaiki, kehamilan akibat perkosaan yg sebabkan trauma 3. ayat 3. Tindakan aborsi hanya dilakukan jika sudah melewati konseling, kesepakatan tim dokter dan dilakukan oleh orang yang kompeten dan berwenang 4. ketentuan di atas di atur oleh pemerintah untuk hal” yg lebih teknik pasal 76 sampaikan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan sebelum kehamilan 6 minggu dihitung dari HPHT, kecuali hal” kedaruratan medis, dilakukan oleh tenaga kesehatan yg terampil dan memiliki wewenang, dengan persetujuan ibu hamil, atau izin suami (kecuali korban perkosaan), dengan penyediaan layanan kesehatan yg memenuhi syarat yg ditetapkan oleh menteri Kejahatan Kesusilaan Perkosaan: 1. 2. -

unsur pelaku harus laki” mampu melakukan PERSETUBUHAN unsur korban HARUS PEREMPUAN BUKAN ISTRI DARI PELAKU

3. unsur perbuatan - persetubuhan dengan paksa - menggunakan KEKERASAN FISIK atau ancaman kekerasan

Catatan: beberapa undang” dan pasal lainnya silahkan cek lagi di slide kuliah. Maaf sangat” tidak lengkap dan maaf bila tidak dapat dimengerti

Related Documents


More Documents from "alerohmad"