Aldi - Offshore Tax.docx

Istilah Tax Offshore terdiri dari kata “Tax” dan “Offshore”, Tax yang berarti perpajakan dan offshore yang berarti lokasi di luar batas nasional suatu wilayah, terlepas dari apakah lokasi itu berbasis darat atau air. Istilah "lepas pantai" (offshore) dapat digunakan untuk menggambarkan bank asing, perusahaan, investasi dan deposito yang berada di luar batas nasional suatu wilayah. Maka Tax Offshore adalah aspek perpajakan pada suatu harta yang mempunyai tujuan tertentu yang dilokasikan diluar batas wilayah nasional atau luar negeri. Pada dasarnya, offshore tax menciptakan celah hukum untuk menghindarai pajak atas harta/investasi. Strategi investasi khusus digunakan untuk meminimalkan atau menghindari kewajiban pajak yang sudah ditetapkan pada peraturan negara tertentu dengan cara menyimpan/ menginvestasikan hartanya di tempat yang bebas pajak ataupun peraturan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Offshore dapat merujuk ke berbagai entitas atau akun berbasis asing. Untuk memenuhi syarat sebagai entitas offshore, akun atau entitas harus berbasis di negara lain selain negara asal pelanggan atau negara asal investor. Banyak negara, wilayah, dan yurisdiksi memiliki Offshore Financial Centers (OFC). Pusat-pusat terkenal yang termasuk yaitu Swiss, Bermuda dan Kepulauan Cayman, dan pusat-pusat yang kurang terkenal seperti Mauritius, Dublin dan Belize. Tingkat standar peraturan dan transparansi sangat berbeda di antara OFC. Pendukung OFCs berpendapat bahwa mereka meningkatkan aliran modal dan memfasilitasi transaksi bisnis internasional karena memiliki berbagai produk keuangan yang inovatif. Dalam hal kegiatan bisnis, Perusahaan offshore ini lazim dipakai untuk menghindari pajak di dalam negeri. Pendirian perusahaan offshore bukan berarti illegal dan melanggar hukum, akan tetapi perusahaan offshore ini sering disalah manfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi mereka. Seperti untuk transaksi rahasia illegal, penyembunyian aset untuk penghindaran pajak, dan untuk mencuci atau membersihkan asal usul perolehan harta kekayaan seseorang dari suatu tindak pidana sehingga harta kekayaan berubah status, menjadi alat pembayaran yang sah (praktik money laundring). Pada bisnis ini dikenal konsep TRUST yaitu suatu konsep pemisahan kepemilikan antara pemilik aset secara hukum (legal owner) dan pemilik manfaat atas aset tersebut (beneficiary owner). Trust timbul apabila terdapat suatu pihak yang pada awalnya menguasai dan memiliki aset (settlor), kemudian menyerahkan hak milik atas aset tersebut kepada pihak lain (trustee) untuk kepentingan dan manfaat pihak ketiga (beneficiary).

Aset yang dikuasai oleh trustee akibat penyerahan tersebut tidak dimanfaatkan untuk kepentingan dirinya, walaupun sebagai legal owner atas aset tersebut, trustee semata-mata hanya berkedudukan sebagai pengurus, pengelola, dan pemegang aset. Sedangkan, manfaat atau kegunaannya harus diberikan kepada beneficiary. Seiring dengan berkembangnya zaman, trust pun berkembang menjadi berbagai macam bentuk dan jenisnya. Salah satunya adalah offshore trust, yaitu trust yang dilakukan oleh settlor di luar negeri (biasanya negara-negara tax haven).

Pada kasus Panama Papers, bocornya dokumen membuat publik bisa melihat bagaimana dunia offshore bekerja, mulai dari uang gelap yang mengalir secara rahasia, hal ini mendorong lahirnya modus kriminalitas dan merampok uang-uang negara dari pajak yang tidak dibayarkan. Memang tidak semua jasa yang ditawarkan perusahaan offshore itu melanggar hukum, ini jika digunakan oleh warga negara yang taat hukum. Namun kenyataannya, dokumen panama ini menunjukkan sisi buruk dari perusahaan offshore, hal ini bisa dilihat dari bank, kantor pengacara dan pelaku dunia usaha kerap tidak mengikuti prosedur hukum yang berlaku untuk memastikan klien mereka tidak terlibat korupsi, pelarian pajak atau kegiatan kriminal lainnya. Pendirian perusahaan offshore sering disalahmanfaatkan. Dokumen panama ini mengungkapkan banyak sekali temuan-temuan praktek illegal yang merugikan negara dan kejahatan di perusahaan-perusahaan yang sengaja didirikan di yuridiksi asing (offshore), misalnya saja : 1.

Dokumen Panama Papers mengungkapkan keberadaan perusahaan offshore yang dikendalikan perdana menteri dari Islandia dan Pakistan, Raja Arab Saudi, dan anak-anak Presiden Azerbaijan.

2.

Terdapat perusahaan gelap yang dikendalikan sedikitnya 33 orang dan perusahaan yang masuk daftar hitam pemerintah Amerika Serikat karena hubungan sebagian dari mereka dengan kartel narkoba Meksiko, organisasi teroris seperti Hezbollah atau terkoneksi dengan negara yang pernah mendapat sanksi internasional seperti Korea Utara dan Iran.

3.

Salah satu dari perusahaan gelap itu bahkan menyediakan bahan bakar untuk pesawat jet yang digunakan pemerintah Suriah untuk mengebom dan menewaskan ribuan warga negaranya sendiri.

4.

Dokumen Panama Paper mengungkapkan bagaimana bank, perusahaan dan sejumlah orang (kerabat) yang terkait dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, bermanuver secara tertutup untuk memindahkan uang dalam jumlah besar. Pada satu transaksi, uang yang digerakkan mencapai US$ 200 juta. Kerabat-kerabat Putin ini mencoba menyamarkan pembayaran, memundurkan tanggal dokumen ke masa lalu (backdated). Hal ini menyebabkan memupuknya kekuasaan dan pengaruh di dalam industri media dan otomotif di Rusia.

5.

Dokumen Panama Paper mengungkapkan kalau Perdana Menteri Sigmundur David Gunnlaugsson dan istrinya secara rahasia memiliki firma offshore yang merupakan pemegang surat utang sebuah bank di negara ini yang bernilai miliaran dolar, pada saat Islandia dilanda krisis ekonomi.

6.

Mossack Foncesa juga berperan dalam Perdagangan berlian di Afrika, pasar lukisan dan barang seni lain berskala internasional, dan bisnis lain yang kerap bergerak di kegelapan.

7.

Mossack Foncesa juga melayani banyak keluarga kerajaan dan emir di Timur Tengah. Mereka membantu dua raja: Raja Mohammed VI dari Maroko dan Raja Salman dari Saudi Arabia.

8.

Dokumen Panama Paper mengungkapkan informasi mengenai seorang terpidana pencucian uang yang mengaku memberikan kontribusi sebesar US$ 50 ribu yang dipakai membayar perampok dalam skandal Watergate. Ada juga nama 29 miliuner yang termasuk daftar 500 orang terkaya dunia versi majalah Forbes. Tak ketinggalan ada pula nama Jackie Chan, bintang film ternama asal Cina, yang punya sedikitnya enam perusahaan di bawah pengelolaan Mossack Fonseca.

9.

Di Indonesia ada sekitar 800-an orang yang tercatat dalam panama paper. Mereka membuat perusahaan offshore untuk keperluan bisnisnya.

Dokumen Panama Paper mengungkapkan beberapa skandal global, seperti :

1. Kisah perampokan emas legendaris di Inggris 2. Skandal suap di organisasi sepakbola dunia (FIFA). Ada catatan yang mengungkap bahwa firma hukum milik Juan Pedro, anggota Komisi Etik FIFA, memiliki relasi bisnis dengan tiga orang yang sudah didakwa terlibat dalam skandal suap FIFA, yaitu: Mantan Wapres FIFA Eugenio Figueredo dan ayah-anak Hugo dan Mariano Jinkis, yang dituduh menyuap FIFA untuk memenangkan hak siar semua pertandingan sepakbola di Amerika Latin. Dokumen Panama Paper ini juga menunjukkan bagaimana Mossak secara teratur menawarkan klien mereka untuk membuatkan dokumen dengan tanggal mundur (backdated documents) untuk membantu klien mereka mendapatkan keuntungan dari berbagai perjanjian bisnis mereka. Jasa semacam itu amat biasa ditawarkan Mossack Foncesa dengan bayaran US$ 8,75. Mengapa banyak orang Indonesia yang lebih memilih menanamkan aset/hartanya di negara bebas pajak, daripada di negaranya sendiri? 1. Dengan menyimpan uang di luar negeri, maka pemilik tersebut tidak perlu membayar pajak kepada negaranya. Mereka akan memilih menyimpan asetnya di luar negeri yang menawarkan tarif pajak yang sangat rendah atau bahkan mungkin bebas pajak (nol persen). 2. Dengan menyimpan uang di luar negeri, maka para wajib pajak akan merasa memperoleh rasa aman dengan terlindunginya dana mereka. Karena umumnya dana yang tersimpan itu berbentuk portofolio keluarga atau sekadar perusahaan bayangan saja. Selain itu, perusahaan jasa keuangan luar negeri juga memberikan kompensasi yang lumayan besar, hal ini membuat para wajib pajak tertarik menyimpan uangnya di luar negeri dalam jumlah yang sangat besar. 3. Di negara Indonesia, belum ada aturan yang komprehensif mengenai boleh atau tidaknya menyimpan uang di luar negeri sehingga peluang ini dapat dipakai oleh para wajib pajak untuk menyimpan uang di luar negeri. Tetapi, tindakan tersebut jelas sangat tidak etis. Sebab, hasil dana yang diperoleh mereka sebenarnya sebagian besar berasal dari pendapatan mereka di dalam negeri. Jadi, seharusnya mereka membayar pajak di Indonesia, bukan malah menghindar ataupun membayar pajak rendah di negeri orang.

4. Mudahnya menggunakan jasa pendirian perusahaan offshore, membuat siapapun (perseorangan/perusahaan) akan sangat tertarik mendirikan perusahaan offshore untuk menjalankan usahanya, membantu upaya untuk menghindari pajak, penyembunyian aset ataupun pencucian uang. Karena hal-hal ini lah Indonesia menjadi dirugikan. Kerugian tersebut dapat mencapai hingga miliaran dollar Amerika Serikat. Dan secara hukum jelas tindakan penghindaran pajak ini melanggar hukum, karena seharusnya perseorangan/perusahaan yang menyimpan dananya di luar negeri semestinya wajib melaporkan transaksi dananya ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dengan terkuaknya dokumen panama paper ke publik, hal ini membuat Menteri Keuangan Indonesia (Bambang Brodjonegoro) angkat bicara. Dia menghimbau kepada orang-orang Indonesia yang namanya tercantum dalam dokumen panama paper untuk bisa merepatriasi dananya yang ada di luar negeri. Orang-orang tersebut harus secara sukarela memulangkan aset yang ditanam di luar negeri kembali ke Indonesia. Pemerintah akan menelurusi aset-aset milik orang Indonesia yang belum pernah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan pajak.

Source https://www.investopedia.com/terms/o/offshore.asp https://www.communitytax.com/resource-center/tax-scams/offshore-taxavoidance/ https://news.ddtc.co.id/keuangan-internasional-memahami-konsep-perkembangan-offshore-trust-9091