Akuntabilitas Administrasi Pengelolaan Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Di Kota Makassa1.docx

AKUNTABILITAS ADMINISTRASI PENGELOLAAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KOTA MAKASSAR M. Darwis Nur Tinri 12A05027 ABSTRACT Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis akuntabilitas administrasi dapat meningkatkan pengelolaan penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Makassar. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan didukung oleh beberapa data seperti: 1) data observasi, 2) wawancara dan dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas administrasi dapat meningkatkan pengelolaan penerimaan pajak hotel dan restoran karena : (1) Adanya akuntabilitas individu sebagai pertanggungjawaban sebagai pegawai dalam hal penerimaan dan pengelolaan pajak hotel dan restoran pada kegiatan-kegiatan pemerintah (2) Adanya akuntabilitas Tim sebagai pertanggungjawaban mengenai tata cara pengelolaan pajak hotel dan restoran, (3) Akuntabilitas organisasi sebagai pertanggungjawaban secara struktur dalam pengelolaan pajak hotel dan restoran dan (4) Akuntabilitas stake holder sebagai pertanggungjawaban dalam membayar dan menimmati hasi dari membayar pajak. Kata Kunci : Akuntabilitas Administrasi dan Pajak Hotel dan Restoran

PENDAHULUAN Pajak dan retribusi daerah merupakan bagian pendapatan yang strategis bagi daerah untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mampu membiayai pelaksanaan urusan tersebut, maka pemerintah daerah diberi wewenang melakukan pemungutan yang berupa pajak dan atau retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004. Pengelolaan pajak daerah secara intensif, ekstensif dan proporsional akan meningkatkan pendapatan daerah guna pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah. Secara umum, pajak daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), dimana kontribusi pajak daerah terhadap total penerimaan daerah juga terus mengalami peningkatan.

Pajak hotel dan restoran merupakan salah satu dari sekian banyak sumber pajak yang ada di Kota Makassar dimana keberadaannya sangat penting sebagai sumber PAD. Keberadaan pajak ini diharapkan menjadi sumber penerimaan yang utama mengingat kondisi dan potensi daerah yang dimiliki Kota Makassar semakin meningkat. Meningkatnya penerimaan pajak daerah, memerlukan pengelolaan penerimaan yang optimal sehingga pajak daerah dapat dipergunakan untuk pembangunan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan akuntabilitas administrasi pengelolaan penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Makassar. Berdasarkan data yang dikeluarkan BPS, statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota, proporsi pajak daerah seluruh Kabupaten/ Kota dibandingkan total pemerintah daerah pada tahun 2008 adalah rata-rata 2,52 persen, tahun 2009 meningkat menjadi 2,85 persen, tahun 2010 menjadi 3,6 persen dan tahun 2011 naik lagi menjadi 3,67 persen, serta tahun 2012 naik sebesar 3,9 persen.

Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu : 1. Bagaimana konsep (5K), Konsultasi, Komunikasi, Komitment, Koordinasi dan Kolaborasi dalam pengelolaan penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Makassar 2. Apakah akuntabilitas administrasi dapat meningkatkan pengelolaan penerimaan pajak di Kota Makassar 3. Bagaimana model akuntabilitas administrasi pengelolaan penerimaan dapat meningkatkan pajak hotel dan restoran di Kota Makassar

Tujuan Penelitian 1. Untuk menganalisis akuntabilitas administrasi sebagai suatu sistem dan prosedur dalam pengelolaan penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Makassar 2. Untuk menganalisis akuntabilitas administrasi dapat meningkatkan pengelolaan penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Makassar

3. Untuk merumuskan dan menganalisis model akuntabilitas administrasi dalam pengelolaan pajak hotel dan restoran di Kota Makassar

Manfaat Penelitian 1. Manfaat teoritis, adalah merupakan bahan informasi yang dapat dijadikan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang betrkaitan dengan SDM khususnya dalam bidang administrasi pada Dispenda Kota Makassar 2. Manfaat praktis, sebagai informasi pengambilan kebijakan dalam pengelolaan penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Makassar

KEBIJAKAN PUBLIK Public policy is whatever governments choose to do or not to do. (T.R Dye:1982). Definisi sederhanan ini mengandung makna (i) kebijakan public dibuat oleh badan atau lembaga pemerintah, bukan organisasi swasta, (ii) kebijakan public menyangkut pilihan – pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan atau lembaga pemerintah.karena kebijakan public dibuat oleh badan pemerintah maka kebijakan public adalah are those policies by governmental bodies and officials. (Anderson:1975). Implikasi dari definisi ini adalah (i) kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu atau tindakan yang berorientasi pada tujuan tertentu, (ii) kebijakan berisi tindakan – tindakan atau pola – pola tindakan pejabat pemerintah, (iii) kebijakan adalah sesuatu yang dilaksanakan, bukan yang hanya dinyatakan dilaksanakan, (iv) kebijakan dapat bersifat positif yaitu bentuk tindakan untuk mengatasi masalah tertentu, atau bersifat negative yaitu keputusan untuk tidak melakukan sesuatu dan (v) kebijakan selalu didasarkan atas ketentuan perundang – undangan, karenanya bersifat imperative. W. Jenkins (1987) bahwa kebijakan public adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang politik atau sekelompok actor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara – cara untuk mencapainya dalam suatu siatuasi dimana keputusan – keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas – batas kewenangan kekuasaan dari actor tersebut. Sejalan dengan itu C.O Udoji (1981), bahwa kebijakan public sebagai suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat..

Chandler dan Plano (1988), bahwa kebijakan public adalah pemanfaatan yang strategis terhadap suberdaya – sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah – masalah public atau pemerintah. Disini kebijakan public dapat dilihat sebagai pemanfaatan strategis dari Jones (1984), policy is a standing decision characterized by behavioral consistency and repetiveness on the part of both those who make it and those who abide by it. Kemudian Starling (1988), a policy is general statement of aims or goals. Definisi kedua ahli ini menekankan pada konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari pembuat kebijakan dan merupakan pernyataan umum tentang tujuan yang ingin dicapaisumberdaya tetapi juga memiliki dimensi moral yang sangat amendalam bahkan sangat menentukan (Donahue:2003).

Akuntabilitas Publik Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administtasi publik, yang mempunyai beberapa arti antara lain, (1) yang dapat dipertanggungjawabkan, (2) yang dapat dipertanyakan, (3) yang dapat dipersalahkan dan (4) yang mempunyai ketidakbebasan. Dalam peran kepemimpinan, akuntabilitas dapat merupakan pengetahuan dan adanya pertanggungjawaban terhadap tindakan, produk, keputusan dan kebijakan termasuk pula didalamnya administrasi publik dan pelaksanaan dalam lingkup peran atau posisi kerja yang mencakup didalam mempunyai suatu kewajiban untuk melaporkan, menhjelaskan dan dapat dipertanyakan bagi tiap – tiap konsekuensi yang sudah dihasilkan. Syahrudin (2002:8), bahwa akuntabilitas publik adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggujawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Sejalan dengan itu, Akuntabilitas publik merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya dari pada memberantas korupsi. Akuntabilitas publik adalah keharusan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekan pada pertanggungjawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (otoritas yang lebih tinggi)(Turner and Hulme, 1997). LAN RI (2001:22), menjelaskan bahwa akuntabilitas publikberasal dari bahasa inggris yaitu accountability yang artinya keadaan untuk dipertanggungjawabkan, keadaan dapat dimintai pertanggung jawaban. Akuntabilitas

publik juga ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, mlik siapa, yang mana dan bagaimana. BPKP (2207), bahwa akuntabilitas dipandang sebagai perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Akuntabilitas ialah kesediaan untuk menjawab pertanyaan publik. Kesulitan untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah terhadap kualitas pelayanan publik terutama disebabkan karena sosok pemerintah itu sendiri tidak tunggal. Untuk itu diperlukan sistem akuntabilitas berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. (Starling:164). Sharifts and Hyde(1978:24), bahwa akuntabilitas seorang aparat birokrasi adalah pertanggungjawaban kepada atasan, bukan kepada kolega, kelompok dan organisasi. Akuntabilitas dikaitkan dengan kualitas subjektif berupa tanggung jawab para pejabat publik dan dilain pihak banyak menyebut pentingnya kontrol struktur yang menjamin pertanggungjawaban tersebut. (Denhard and Denhard (1998:18). Dwivedi dan jabra (1989), bahwa akuntabilitas publik merupakan metode yang digunakan oleh lembaga publik dan pejabat publik dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dan proses yang seharusnya dilakukan lembaga atau pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan tindakan – tindakan yang dilaksanakan. Disin akuntabilitas dipandang sbagai sbuah strategi untuk memenuhi standar yang dapat diterima dan sebagai cara untuk mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan.

Pajak Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang dapat dipaksanakan yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas neghara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak adalah iuran wajib, berupa uang/barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum (Soeparman,1964).

Soemitro (1976), bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negra (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksanakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengheluaran umum.

Pajak Hotel dan Restoran Berdasarkan Undang-U*ndang Nomor 34 tahun 2000 tentang Jenis-Jenis Pajak Daerah adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak pengambilan bahan galian golongan c, serta pajak parkir. Dalam undang – undang ini, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dn besarannya ditetapkan 10 persen dari dasar pengenaan. Setiap pelayanan yang disediakan restoran dengn pembayaran dipungut pajak dengan nama pajak restoran. Restoran adalah fasilitas penyedi makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Tarif pajak restoran yang ditetapkan sebesar 10 persen dari dasar pengenaan.

METODE PENELITIAN Pendekatan dan Jenis Penelitian Lokasi penelitian adalah pada kantor DISPENDA Kota Makassar. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode kajian studi. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan didalam penelitian adalah dengan pendekatan fenomenologi. Sumber Data Sumber data dalam penelilitian ini adalah pemerintah, pengusaha. Informan yang mewakili pemerintah adalah Kepala Dispenda Kota Makassar, Kepala tata Usaha Dispenda Kota Makassar, Kepala Bagian dan Kepala Seksi Dispenda Kota Makassar. Informan dari pengusaha hotel dan restoran Clarion Hotel, Imperial Duta Hotel dan Swiss Bell In Hotel. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus penelitian adalah apakah akuntabilitas administrasi dapat meningkatkankan pengelolaan penerimaan pajak hotel dan restoran di kota Makassar. Adapaun deskripsi fokus adalah akuntabilitas administrasi adalah pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanah untuk menlankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanah baik secara vertikal maupun secara horizontal. Ini meliputi (1) akuntabilitas personal, (2) akuntabilitas individu, (3) akuntabilitas tim, (4) akuntabilitas organisasi dan (5) akuntabilitas stake holders. Instrumen Penelitian Dan Teknik Pengumpulan dan Pengabsahan data Peneliti sebagai instrument utama dengan menggunakan alat bantu pengumpulan data, wawancara dengan panduan wawancara, dokumentasi dan observasi. Pemeriksaan keabsahan data mengikuti kreteria Nasutian (1992) dan Moleong (1993), yaitu (1) derajat kepercayaan, (2) keteralihan, (3) ketergantungan dan (4) kepastian. Teknik Analisis Data Analisis data berdarasarkan Miles dan Hubermain (1984) yaitu (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) Penyajian data dan (4) verifikasi dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Akuntabilitas Individu Akuntabilitas individu adalah suatu kewajiban dari individu yang berada dalam suatu orgtanisasi dan diberi kewenangan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan individu dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban apa yang dikerjakan. Individu sebagai pegawai yang mengelola penerimaan pajak hotel dan restoran dituntut untuk bekerja secara profesional karena menyangkut sumber daya publik. Prinsip akuntabilitas yang yang harus dipegang seorang pegawai dalam pengelolaan pajak hotel dan restoran adalah harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan dibidang tugasnya. Ini terutama berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektifitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target atau program yang telah ditetapkan.

Sebagai individu yang berkerja sebagai pegawai dalam pengelolaan pajak hotel dan restoran di Kota Makassar, maka dituntut untuk membuat laporan aktifitas t5entang apa yang telah dikerjakan sesuai dengan kewenangannya. Disini akuntabilitas individu dituntut untuk menerapkan good corporate governance, artinya pegawai Dispenda Kota Makassar secara akuntabilitas individu telah menunjukkan sikap pertanggungjawaban untuk memberikan cerminan sebagai pegawai 7yang transparan dalam pengelolaan penerimaan pajak hotel dan restoran. Pegawai Dispenda Kota Makassar telah melaksanakan prinsip akuntabilitas yaitu (1) kemampuan menjawab apa yang telah dikerjakannya sesuai denmgan kewenangannya yang berhubungan dengan pengelolaan penerimaan pajak hotel dan restoran, termasuk didalamnya adalah menjawab kemana hasil pengelolaan penerimaan pajak hotel dan restoran telah digunakan dan apa yang tercapai dengan menggunakan penerimaan pajak hotel dan restoran. (2) Konsekuensi dari kewenangan yang didapat untuk pengelolaan penerimaan pajak hotel dan restoran. Disini pegawai Dispenda Kota Makassar siap menerima konsekuensi dari akibat pengelolaan penerimaan pajak hotel dan restoran yang tidak digunakan untuk kepentingan masyarakat, termasuk didalamnya kemana dana hasil pengelolaan penerimaan pajak hotel dan restoran.

Akuntabilitas Tim Akuntabilitas tim adalah akuntabilitas yang dibagi dalam kerja kelompok atau tim. Akuntabilitas tim adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran – sasaran yang teloah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik. Di Dispenda Kota Makassar, tim pengelolaan penerimaan pajak hotel dan restoran mengelola sumberdaya yang telah diberikan dan dikuasai dalam rangka pencapaian tujuan dan membuat laporan akuntabilitas kinerja yaang menyangkut penerimaan. Disini tim diberi kewenangan dan tanggungjawab yang jelas yang berkaitan dengan pengelolaan penerimaan pajak hotel dan restoran. Laporan hasil penerimaan pajak hotel dan restoran secara periodik dibuatkan laporan dan disampaikan melalui media kepada masyarakat. Sebagai suatu tim yang mempunyai akuntabilitas tim, maka tim dil;ingkungan Dispenda Kota Makassar tidak berdiri sendiri atau terpisah melainkan bahagian integral dari Dispenda Kota Makassar dalam pendapatan daerah. Sebagai suatu

akuntabilitas tim, maka tim berkerja berdasarkan peraturan atau ketentuan yang berlaku, juga berdasarkan pedoman akuntabilitas,m pedoman administyrative dan pedoman umum pemeriksaan.

Akuntabilitas Organisasi Akuntabilitas organisasi adalah suatu pertanggungjawaban oragnisasi terhadap tugas, kewenangan dan tanggungjawabnya kepada masyarakat pajak dalam hal pajak hotel dan restoran. Sebagai pertanggungjawaban organisasi maka ini adalah merupakan evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pim[pinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Dispenda Kota Makassar sebagai organisasi yang diberi kewenangan untuk memungut, menerima dan mengelola pajak termasuk didalamnya pajak hotel dan restoran. Oleh karena itu Dispenda Kota Makassar melalukan evaluasi terhadap apa yang telah dikerjakan dalam hal hal ini adalah proses memungut, menerima dan mengelola pajak termasuk pajak hotel dan restoran. Wujud dari pada akuntabilitas organisasi maka, Dispenda Kota Makassar telah melaksaksanakan : 1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran. Artinya akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah merupakan kepatuhan terhadap hukum dan nperaturan lain yang disyarakatkan dalam organisasi. Disini jugabv termasuk penghindaran penylahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilityas hukum menjamin ditegakkannya spremasi hukum, sedfangkan akuntabnilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat. 2. Akuntabilitas manajerial. Artinya akuntabilitas kinerja yang merupakan pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif da efisien. 3. Akuntabilitas program. Artinya bahwa program-program organisasi adalah program bermutu dan mendukung styrategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. 4.

Akuntabilitas kebijakan. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan

mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan. 5. Akuntabilitas financial. Ini merupakan pertanggungjawaban lembaga publik dalam hal ini Dispenda Kota Makassar untuk menggunakan dana publik secara ekonomis, egfisien dan efektif, tidak pemborosan dan kebnocorn dana serta korupsi. Akuntabilitas financial sangat penting karena menjadi sorotan utama masyrakat. Akuntabilitas financial mengharuskan Dispenda Kota Makassar untuk membuat laporan keuangan.

Akuntabilitas Stake Holder/ Masyarakat Akuntabilitas stake holders disebut sebagai akuntabilitas masyarakat, disini masyarakat mempertanggungjawabkan sebagai pembayar pajak dan sejkaligus oleh pemerintah dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infra struktur. Pertanggungjawaban masyrakat dalam hal membayar pajak hotel dan restoran jikalau masyarakat faslitas hotel dan restoran. Akuntabilitas stake holder merupakan suatu kewajiban dari masyarakat untuk membayar pajak hotel dan restoran dan merupakan kontrak anatar masyarakat dengan pemerintah. Disini masyarakat menyadari bahwa membayar pajak hotel dan restoran merupakan suatu kewajiban jika menimati hotel dan restoran. Dan menyadari bahwa hasil dari pajak ini dipergunakan untuk pembangunan infra struktur masyarakat. Masyarakat juga memamahi dan memerlukan bahwa pajak yang telah dibayar, perlu ada laporan dari dinas pengelolaan pajak hotel dan restoran. Dengan demikian timbul suatu kesadaran dalam masyrakat mengenai pentingnya pajak untuk pembangunan.Dengan demikian timbul tanggung jawab dari masyarakat dan tanggung jawab ini mengindikasikan kewajiban dan bersamaan adanya konsekuensi. Akuntabilitas stake holders dalam hal ini masyarakat adalah untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan , bukan untuk diluar pembangunan. Dengan kata lain pajak dari masyarakat benar – benar dikembalikan kembali untuk kepentingan masyarakat.

Kesimpulan dan Saran Kesimpulan 1. Akuntabilitas administrasi dapat meningkatkan pengelolaan penerimaan pajak hotel dan restoran karena adanya akuntabilitas individu, akuntabilitas tim,akuntabilitas organisasi dan akuntabilitas stake holders. 2. Akuntabilitas administrasi dapat meningkatkan pengelolaan penerimaan pajak hotel dan restoran karena adanya akuntabilitas hukum dan kejujuran, manajerial, program, kebijakan dan financial. Saran 1. Diperlukan adanya diklat untuk meningkatkan kesdaran individu, tim dan perumusan kembali struktur organisasi Dispenda Kota Makassar untuk meningkatkan pengelolaan penerimaan pajak hotel dan restoran. 2. Perlunya penyluluhan akana pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan untuk masyarakat.