Agenda 21.pdf

Ringkasan Agenda 21

Indonesia

Strategi Nasional Untuk Pembangunan Berkelanjutan

KATA PENGANTAR Diluncurkannya dokumen agenda 21-Indonesia berarti berakhirnya satu tahap proses konsultasi selama dua tahun yang melibatkan lembaga pemerintah, non pemerintah termasuk kalangan swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, akademis, badan-badan Internasional, dan masyarakat luas lainnya baik di pusat maupun di daerah dalam upaya mencari strategi pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Proses ini diharapkan dapat terus berlanjut seiring dengan berlanjutnya pembangunan. Buku ini adalah ringkasan dokumen Agenda 21-Indonesia yang memuat gambaran secara garis besar latar belakang, proses penyusunan, dan sari dari dokumen tersebut. Ringkasan ini juga memuat tentang visi dan rangkaian strategi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Buku ini tidak memuat isi dokumen Agenda 21-Indonesia secara lengkap, sehingga belum dapat dijadikan pegangan dalam pelaksanaannya. Namun demikian, buku disajikan dengan bahasa sederhana dan gambar yang menarik sedemikian rupa sehingga pembaca dapat memperoleh gambaran tentang isi dokumen Agenda 21-Indonesia. Bagi yang ingin mengetahui lebih rinci, disarankan untuk membaca dokumen Agenda 21Indonesia tersebut. Semoga bermanfaat Jakarta, Maret 1997 Menteri Negara Lingkungan Hidup

Sarwono Kusumaatmadja

Agenda 21 -

1

DAFTAR ISI PENDAHULUAN BAGIAN I BAB 1 BAB 2 BAB 3 BAB 4 BAB 5 BAB 6 BAGIAN II BAB 7 BAB 8 BAB 9 BAB 10 BAB 11 BAGIAN III BAB 12 BAB 13 BAB 14 BAB 15 BAGIAN IV BAB 16 BAB 17 BAB 18

PELAYANAN MASYRAKAT PENGENTASAN KEMISKINAN PERUBAHAN POLA KONSUMSI DINAMIKA KEPENDUDUKAN PENGELOLAAN DAN PENINGKATAN KESEHATAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SISTEM PERDAGANGAN GLOBAL, INSRTRUMEN EKONOMI, SERTA NERACA EKONOMI DAN LINGKUNGAN TERPADU PENGELOLAAN LIMBAH PERLINDUNGAN ATMOSFIR PENGELOLAAN BAHAN KIMIA BERACUN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF PENGELOLAAN LIMBAH PADAT DAN CAIR PENGELOLAAN SUMBERDAYA TANAH PERENCANAAN SUMBERDAYA TANAH PENGELOLAAN HUTAN PENGEMBANGAN PERTANIAN DAN PERDESAAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI PENGEMBANGAN BIOTEKNOLOGI PENGELOLAAN TERPADU WILAYAH PESISIR DAN LAUTAN

Agenda 21 -

2

PENDAHULUAN Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan dan Pembangunan (the United Nations conference on Environment and Development – UNCED) atau yang dikenal dengan Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (Earth Summit) yang diselenggarakan pada bulan Juni 1992 di Rio de Janeiro, merupakan suatu tonggak sejarah yang menyatukan para kepala negara dan pejabat pemerintah dari seluruh dunia bersama dengan utusan badan-badan PBB, organisasi internasional dan utusan lainnya dari berbagai organisasi non-pemerintah. Konferensi yang dihadiri oleh 179 negara tersebut secara jelas menyatakan bahwa pembangunan nasional suatu negara tidak lagi bisa memisahkan antara pengelolaan lingkungan dengan pembangunan ekonomi-sosial sebagai bidang-bidang yang terpisah. Deklarasi Rio yang dicetuskan dalam konferensi tersebut, m engandung prinsip-prinsip dasar yang harus melandasi setiap keputusan dan kebijakan pemerintah dimasa depan, dengan mempertimbangkan implikasi lingkungan terhadap pembangunan sosialekonomi. Apapun model pembangunan, integrasi dimensi lingkungnan ke seluruh sektor pembangunan terkait merupakan prasyarat. Agenda 21 yang merupakan program kerja besar untuk abad ini sampai dengan abad 21 dan cerminan konsensus yang dicapai oleh 179 negara tersebut, merupakan dokumen cetak biru dalam mewujudkan hubungan kemitraan global yang bertujuan terciptaanya keserasian antara dua kebutuhan penting, yaitu lingkungan yang bermutu tinggi dan perkembangan serta pertumbuhan ekonomi yang sehat bagi seluruh penduduk dunia. Dengan adanya konferensi tersebut, Pemerintah Indonesia dengan cepat telah menyusun suatu rancangan guna memenuhi persyaratan umum dari prinsip-prinsip perjanjian lingkungan serta tujuan umum dari KTT Bumi dalam melaksanakan pembanagunan berkelanjutan. Sarana yang digunakan bagi pelaksanaan tujuan-tujuan ini berupa sebuah proyek yang dibiayai oleh United Nations Development Programme (UNDP) dan dilaksanakan oleh Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup. Proyek ini diberi nama Post UNCED Planning and Capacity Building Activities Project, dan produk utama dari proyek ini adalah dokumen Agenda 21-Indonesia. AGENDA 21 GLOBAL Agenda 2 Global, sebagaimana disepakati pada KTT Bumi, merupakan suatu dokumen komprehensif setebal 700 halaman yang berisikan program aksi pembangunan berkelanjutan menjelang abad 21. Melalui serangkaian penelitian selama 2 tahun, penyusunan konsep dan negosiasi intensif yang dilakukan sebelum menjelang konferensi, akhirnya Agenda 21 ditandatangani

Agenda 21 -

3

oleh sekitar 179 negara (termasuk Indonesia) yang hadir pada konferensi tersebut. Agenda 21 dpat digunakan baiak oleh pemerintah, organisasi internasional, kalangan industri maupun masyarakat lainnya untuk mendukung upaya pengintegrasian lingkungan kedalam seluruh kegiatan sosial-ekonomi. Agenda 21 juga membahas dampak kegiatan manusia terhadap lingkungan dan kesinambungan sistem produksi. Tujuan dari setiap kegiatan yang tercantum dalam Agenda 21 pada dasarnya adalah untuk mengentaskan kemiskinan, kelaparan, pemberantasan penyakit, dan buta huruf di seluruh dunia, disamping untuk menghentikan kerusakan ekosistem penting bagi kehidupan manusia. Agenda 21 Global terdiri dari 39 bab yang dibagi dalam 4 bagian: 1.

Dimensi Sosial dan Ekonomi – membahas masalah pembangunan yang dititikberatkan pada segi manusia, serta isu-isu kunci seperti perdagangan dan keterpaduan pengambilan keputusan.

2.

Konservasi dan Pengelolaan Sumberdaya Alam untuk pembangunan merupakan bagian terbesar dari Agenda 21 yang membahas berbagai masalah sumberdaya alam, ekosisitem, dan isu penting lainnya, dimana kesemuanya perlu pengkajian lebih lanjut bila tujuan pembangunan berkelanjutan ingin dicapai baik pada tingkat global, nasional, dan lokal.

3.

Peranan Kelompok Utama – membahas isu kemitraan antar pengelola lingkungan yang perlu dikembangkan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

4.

Sarana Pelaksanaan – mengkaji dan menganalisis pertanyaan “bagaimana tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dapat di capai?”. Bagian ini menilai sumberdaya yag digunakan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Selain aspek pendanaan dan teknologi, bagian ini juga membahas isu pendidikan, struktur kelembagaan dan perundang-undangan, data dan informasi serta pengembangan kapasitas nasional.

Secara umum, Agenda 21 Global menawarkan berbagai kegiatan konstruktif dan inovatif yang dapat dijalankan baik dinegara maju maupun berkembang. Didalam Agenda 21 diungkapkan hal-hal penting dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, antara lain: v

Kemitraan Nasional menjadi kunci utama dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di suatu negara. Hubungan antara perencanaan pembangunan, pengelolaan lingkungan, dan pertimbangan sosial dibahas secara rinci di setiap bab, dan disadari bahwa penanganan lingkungan tidak dapat dilakukan terpisah dari strategi pembangunan lainnya.

v

Setiap negara disarankan untuk menggali strategi pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sesuai dengan kondisi

Agenda 21 -

4

negaranya masing-masing. Dalam kaitan ini partisipasi menjadi penting guna memperoleh dukungan berbagai pihak.

masyarakat

v

Aspek yang berkaitan dengana isu perdagangan, investasi, dan hutang, khususnya mengenai sistem perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka memperoleh dukungan yang positif. Bagian ini juga menganjurkan agar semua biaya, termasuk biaya lingkungan dimasukkan kedalam perdagangan jasa dan barang. Semua negara disarankan untuk menghilangkan atau mengurangi subsidi yang tidak konsisiten dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, serta memperbaiki harga suatu sumberdaya dengan mengembangkan pajak lingkungan atau sejenisnya.

v

Kemiskkinan dipandang sebagai baik penyebab maupun hasil dari penurunan kualitas lingkungan. Penanganannya tidak dapat dilakukan secara terpisah, melainkan harus secara bersama dengan memasukkan isu pelayanan kesehatan, kependudukan, hak perempuan, dan pengelolaan sumberdaya alam oleh masyarakat lokal.

v

Pola konsumsi yang dianut oleh negara-negara Utara telah menyebabkan terjadinya polusi dan penurunan kualitas lingkungan. Berbagai masalah yang timbul sebagai akibat dari pola konsumsi yang tidak berwawasan lingkungan tersebut telah mendorong upaya-upaya seperti masuknya biaya lingkungan ke dalam proses produksi, pengembangan program “pilihan pembeli “ (consumer choice), dan strategi pembangunan yang bertujuan untuk mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam.

v

Pentingnya keterpaduan pengambilan keputusan dalam pengelolaan lingkungan dinyatakan dalam semua bab Agenda 21, dengan memasukkan dimensi lingkungan kedalam arus tengah pembangunan.

v

Pendekatan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dengan fokus masyarakat direkomendasikan pada berbagai bab (antara lain pengentasan kemiskinan, pertanian yag berkelanjutan, dan degradasi tanah), dan juga pada bagian peranan kelompok utama . Rekomendasi lainnya adalah pentingnya desentralisasi pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumberdaya dengan melibatkan masyarakat, memberikan hak penggunaan tanah yang lebih besar kepada masyarakat desa, serta memperluas pelayanan kredit dan peluang-peluang bertani.

v

Pembangunan pertanian bebrkelanjutan membahas masalah keamanan pangan bagi penduduk yang terus bertambah. Bagian ini juga mengungkapkan perlunya penyesuaian kebijakan dibidang ekonomi, pertanian, dan lingkungan untuk mencapai tujuan pembanagunan pertanian serta pelestarian lingkungan.

v

Pentingnya pendidikan, penyadaran masyarakat, ditekankan pada semua bab. Pemerintah mengembangkan pendidikan bagi masyarakat

dan pelatihan juga disarankan untuk melalui kampanye-

Agenda 21 -

5

kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu lingkungan, dan mempertimbangkan peranan pendidikan formal maupun informal didalam setiap perencanaan dan kegiatan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. v

Isu keanekaragaman hayati tidak hanya dibahas dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati, tetapi juga dalam bab keanekaragaman biologi. Disadari bahwa bahan dan sarana yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia sangat tergantung pada terpeliharanya ekosistem dari berbagai jenis gen, spesies, dan populasi. Pangan, pakaian, papan, obat-obatan, dan prasarana spiritual adalah aspek penting yang disediakan oleh ekosistem bumi.

v

Isu kesehatan masyarakat mencakup hal-hal yang sangat luas seperti sarana kesehatan dasar, bahaya polusi lingkungan, penyakit menular, kesehatan perkotaan, dan masalah kelompok rentan.

v

Pengaturan institusi yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan ditekankan pada banyak bab, yang memfokuskan pada kelembagaan yang ada dan perubahan yang diperlukan. Dokumen Agenda 21 Global juga merekomendasikan pembentukan UN Commission for Sustainable Development (UNCSD), guna melihat transisi dan pelaksanaan Agenda 21 di semua negara.

Singkatnya, seluruh peserta pada Konferensi Rio de Janeiro Brasil telah membuat serangkaian kesepakatan mengenai dasar-dasar menuju pembangunan berkelanjutan dan juga diterbitkannya dokumen Agenda 21 Global. Agenda 21 Global yang diadopsi pada konferensi tersebut bukan merupakan suatu “resep” pemecahan masalah yang dapat langsung dan mutlak harus diikuti oleh setiap negara, melainkan merupakan suatu arahan umum yang perlu dikembangkan lebih lanjut, disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonommi, budaya, dan lingkungan negara masing-masing. Rekomendasi dari masing-masing bab dalam Agenda 21 Global maupun Agenda 21 Nasional suatu negara umumnya menggambarkan pendekatanpendekatan diatas, dan tentunya bervariasi sesuai dengan kondisi ataau kareteristik masing-masing negara. AGENDA 21 – INDONESIA 1. Proses penyusunan Agenda 21 – Indonesia Pada bulan-bulan awal, pelaksanaan proyek difokuskan pada penetapan lingkup dan tujuan proyek yang mencerminkan isu penting serta perubahan yang terjadi sejak KTT Bumi pada 1992 serta arah pembangunan dimasa mendatang. Identifikasi isu penting tentang pembangunan dan lingkuangna dilakukan melalui survai ke 27 propinsi di Indonesia dengan mewawancarai semua pihak terkait. Dengan menggunakan metode Analisis Hirarki Proses (AHP), data survai diolah yang kemudian disebarkan kepada konsultan penyusunan Agenda 21 sebagai bahan masukan. Dengan bantuan badan-

Agenda 21 -

6

badan lainnya, jumlah konsultan penyusun Agenda 21- Indonesia menjadi 22 orang. Konsultan penyusun Agenda 21 dibagi kedalam 18 prioritas bidang dan mengorganisasi kelompok kerja yang terdiri dari berbagai pihak terkait. Dalam kelompok kerja ini peserta terdiri dari wakil berbagai lembaga (pemerintah, dunia swasta, LSM, dan masyarakat umum). Laporan yang dihasilkan dibahas antar anggota kelompok guna memperoleh suatu kesepakatan tentang prioritas program, tujuan, kegiatan yang diusulkan, serta sarana pelaksanaanya. Para konsultan dibantu oleh empat koordinator dengan pembagian sebagai berikut: (i) Pelayanan Masyarakat; (ii) Pengelolaan Limbah; (iii) Pengelolaan Sumberdaya Lahan; dan (iv) Pengelolaan Sumberdaya Alam. Dalam rangka memperoleh hasil yang optimal, pendekatan “broad-basedparticipation” dilakukan melalui berbagai seminar dan lokakarya yang melibatkan para pakar dibidang pembangunan dan lingkungan baik dari kalangan pemerintah (Bappenas, Departemen Teknis, dll), kalangan bisnis, masyarakat luas lainnya. Konsultasi aktif secara terus - menerus dilakukan dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah serta dengan Kepala Biro Perencanaan Departemen terkait sedemikian rupa sehingga publikasi awal Agenda 21-Indonesia dapat diterbitkan. 2. Tujuan Agenda 21-Indonesia Dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, maka integrasi pembangunan ekonommi, sosial, dan lingkungan merupakan syarat yang harus dianut oleh semua sektor pembangunan terkait. Kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan ini adalah dilaksanakannya kemitraan nasional oleh seluruh sektor yang berkaitan dengan pembangunan dan lingkungan, yang mana merupakan inti dari tujuan baik Agenda 21 Global maupun Agenda 21-Indonesia. Agenda 21-Indonesia memberikan serangkaian pandangan dan inspirasi yang dapat dimasukkan ke dalam proses perencanaan pada setiap tingkatan pembangunan di Indonesia, sedemikian rupa lembaga-lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat luas lainnya dapat memanfaatkan dokumen ini sebagai referensi bagi penyusunan perencanaan dan program-program jangka pendek dan panjang dalam menghadapi pasar bebas di masa mendatang dan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang diidam-idamkan. Agenda 21-Indonesia juga memberikan seperangkat saran dan rekomendasi bagi kegiatan-kegiatan dan strategi pelaksanaannya untuk penyusunan GBHN, Repelita VII dan berikutnya. Dokumen ini secara komprehensif dan rinci mengungkapkan kaitan antara pembangunan ekonomi dan sosial, serta perlindungan terhadap lingkungan dan sumberdaya alam, serta memberikan ‘paradigma baru” bagi pencapaian pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Sebagai kesimpulan, Agenda 21 dapat dijadikan sebagai suatu “advisory document” yang mencakup aspek kebijakan, pengembangan program dan

Agenda 21 -

7

strategi yang meliputi hampir seluruh perencanaan pembangunan bidang sosial, ekonomi dan lingkungan. 3.

Struktur Dokumen Agenda 21-Indonesia

Agenda 21-Indonesia terdiri dari 4 bagian yaitu: (i) Pelayanan Masyarakat; (ii) Pengelolaan Limbah; (iii) Pengelolaan Sumberdaya Tanah; dan (iv) Pengelolaan Sumberdaya Alam. Setiap bagian berisikan beberapa bab yang ditetapkan berdasarkan isu-isu yang diambil dari Agenda 21 Global dan telah dinilai sebagai topik-topik penting melalui survai nasional terhadap para pelaku dan administrator yang mewakili lembaga pemerintah, dunia swasta, akademisi, serta masyarakat lainnya. Setiap bab dalam Agenda 21-Indonesia berisikan berbagai bidang program spesifik yang dinilai sebagai sebagai program prioritas. Masing-masing bidang program berisikan dasar tindak yang berisikan uraian “business as usual” dan “what is desired?” yang menawarkan perhatian/paradigma baru pemecahan masalah sesuai dengan topik yang dibahas; tujuan bidang program; kegiatan yang diusulkan; serta sarana pelaksanaan yang mencakup aspek pendanaan, kapasitas kelembagaan, sarana ilmiah dan teknologi, informasi bagi pengambilan keputusan, dan sumberdaya manusia. Uraian dikemas dalam kerangka waktu 1998-2003 dan 2003-2020. setiap bab juga mengemukakan peranan kelompok utama dan strategi pengembangan sumberdaya manusia yang perlu diam bil untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang diuraikan dalam setiap bab. 4.

Posisi Agenda 21-Indonesia

Agenda 21-Indonesia disusun dengan mengacu pada dokumen 21 Global, GBHN 1993, Repelita VI, dokumen institusi pemerintah dan badan-badan internasional, serta publikasi lainnya. Seperti telah disebut terdahulu, tujuan dari penyusunan Agenda 21-Indonesia adalah menyajikan seperangkat saran dan rekomendasi bagi penyusunan GBHN, Repelita VII dan berikutnya (nasional dan daerah), penyusunan rancang tindak departemen, pengembangan Agenda 21-Lokal, serta program aksi lainnya oleh institusi non-pemerintah. Dengan demikian maka posisi dokumen Agenda 21Indonesia dalam pembangunan nasional pada hakekatnya dapat dilihat jelas seperti pada gambar diatas.

Agenda 21 -

8

BAB I PENGENTASAN KEMISKINAN Sejak Pelita I tahun 1969/1970, telah banyak yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan. Mulai dari kegiatan penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan program pendidikan dan keterampilan, sampai dengan pelaksanaan program Inpres Desa Tertinggal (IDT), pembentukan Tabungan Kesejahteraan Keluarga (Takesra), Koperasi Usaha Kesejahteraan Keluarga (Kukesra), serta upaya pendistribusian kekayaan telah diwujudkan demi terciptanya masyrakat adil dan makmur. Melalui berbagai kebijakan ini, jumlah penduduk miskin yang pada tahun 1970 berjumlah 70 juta orang atau 60% dari jumlah penduduk saat itu, telah berkurang secara drastis menjadi 27 juta orang pada tahun 1990 atau 15% dari jumlah penduduk. Ini membuktikan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan Indonesia, memang memberikan hasil yang menggembirakan sekalipun masih banyak agenda yang perlu dilakukan. Jumlah penduduk miskin pada tahun 1993 terhitung 26 juta jiwa. Ini berarti telah terjadi penurunan lagi sekitar satu juta jiwa dibandingkan dengan tahun 1990. menarik untuk disimak bahwa dari jumlah penduduk miskin pada tahun 1993, sebesar 82% berada di pedesaan, sedangkan sisanya 18% berada diperkotaan. Ini memberikan indikasi bahwa segala kebijakan dan program yang ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan, mempunyai manfaat besar bila lebih diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan dipedesaan. Prinsip 8 jalur pemerataan yang ditegaskan dalam Repelita VI dalam mengatasi kemiskinan, masih relevan dan harus terus dipertahankan sebagai landasan pembangunan di masa mendatang. Prinsip ini adalah: 1)

Pemerataan kebutuhan pokok rakyat banyak khususnya pangan, sandang, dan perumahan.

Agenda 21 -

9

2)

Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.

3)

Pemerataan pembagian pendapatan.

4)

Pemerataan kesempatan kerja.

5)

Pemerataan kesempatan berusaha.

6)

Pemerataan kesempatan berperanserta dalam khususnya bagi generasi muda dan kaum perempuan.

7)

Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh tanah air.

8)

Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

pembangunan

Dalam melaksanakan kebijakan diatas, secara garis besar upaya dapat dilakukan melalui peningkatan kemampuan, kemandirian, ketangguhan peranan usaha rakyat atau apa yang dikenal sebagai ekonomi rakyat, baik dalam bentuk koperasi, usaha kecil, usaha tradisional, ataupun informal. Keberhasilan bangsa Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan ini ditunjang pula oleh adanya keberhasilan sektor pertanian, yaitu dari negara importir beras menjadi swasembada beras yang dicapai pada tahun 1984. Ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan telah menempatkan kemiskinan sebagai salah satu perhatian utama, sekalipun kritik-kritik mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut perlu mandapat perhatian. Salah satu kritik yang diketengahkan mengenai penanggulangan kemiskinan adala perlunya peningkatan pemahaman keterkaitan antara kemiskinan dengan lingkungan dan sumberdaya alam berikut dengan pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan akan keterkaitan tersebut serta kompleksitas permasalahan kemiskinan yang mengharuskan keterlibatan semua aktor pembangunan. Belum banyak disadari bahwa kemiskinan merupakan salah satu penyebab terjadinya kemerosotan lingkungan dan sebaliknya kemerosotan daya dukung lingkungan dapat menjadi penyebab muncul dan berkembangnya kemiskinan. Sebagai contoh adalah keterkaitan antara kemiskinan dan sumberdaya alam bagi petani, nelayan, dan masyarakat perkotaan. Dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat, ketergantungan penduduk akan sumberdaya alam juga semaki meningkat. Kemerosotan daya dukung lingkungan di sektor pertanian ditunjukkan oleh adanya penyempitan luas tanah pertanian yang terjadi di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Di Pulau Jawa, hal ini diakibatkan oleh antara lain masalah konversi tanah pertanian ke peruntukan non-pertanian. Penurunan ini terlihat misalnya pada luas tanah pertanian kering yang turun dari tahun 1988dan 1990 masing-masing dari 38,5 juta hektar. Penurunan tanah ini juga ditunjukkan oleh penurunan produksi padi pada tahun yang sama yaitu dari 52 juta ton menjadi 45 juta ton.

Agenda 21 - 10

Disektor perikanan, tercatat sekitar 60% penduduk di Indonesia tinggal di wilayah pesisir. Umumnya mereka bergantung pada laut dan sumberdaya yang ada di dalamnya. Indonesia mempunyai potensi sumberdaya pesisir dan lautan yang sangat besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Namun fakta juga menunjukkan bahwa ancaman kerusakan sumberdaya ini semakin meningkat akibat makin banyak dan beragamnya kegiatan pembangunan. Kemerosotan daya dukung lingkungan dapat dillihat dari hilangnya beberapa hutan bakau di beberapa wilayah yang sebagian diakibatkan oleh konversi hutan ini menjadi tanah pertanian pasag surut dan pertambakan. Degradasi lain adalah rusaknya terumbu karang yang luas mencapai 7.500 km 2. sampai dengan tahun 1993 kondisi terumbu karang Indonesia dilaporkan sebagai berikut: 14% dalam keadaan kritis; 46% dalam keadaan rusak; 33% dalam keadaan baik; 7% dalam keadaan paling baik. Untuk menjamin kelangsungan sumberdaya pesisir dan lautan perlu dikembangkan system pengelolaaan yang didasari oleh prinsip-prinsip pemanfaatan dan pelestarian. Kecenderungan di masa mendatang menunjukkan bahwa kemiskinan akan lebih banyak ditemui di wilayah perkotaan, seiring dengan urbanisasi yang terjadi, sekalipun kemiskinan di perdesaan (khususnya petani dan nelayan) juga masih harus diatasi. Dengan peningkatan penduduk di wilayah perkotaan maka timbul masalah penyediaan air bersih, makin banyaknya sampah, serta melimpahnya limbah penduduk. Di sisi lain, kemiskinan juga sangat berkaitan erat dengan aspek pemerataan. Adanya kesenjangan sosial yang terjadi saat ini menghendaki peningkatan perhatian terhadap kebijakan pemerataan yang berkaitan dengan redistribusi dan retribusi harta produksi. Yang pertama mengacu pada pendistribusian aset produksi (modal) yang lebih merata, sedangkan yang kedua lebih kepada pengalokasian sebagian harta produksi yang dimiliki oleh golongan kuat untuk membantu tumbuhnya pengusaha golongan ekonomi lemah. Kebijakan ekonomi makro yang juga mempengaruhi proses pemerataan adalah kebijakan disektor perpajakan. Sistem perpajakan progresif yang berjalan saat ini dinilai positif untuk dikembangkan terus, karena selama ini kebijakan sektor tersebut dianggap masih belum adil. Aspek penting lainnya yang berkaitan dengan kemiskinan adalah keterlibatan masyarakat luas dalam proses perumusan kebijakan. Keterlibatan masyarakat ini menyangkut akses dan peranserta penduduk miskin untuk ikut serta dalam memperjuangkan aspirasi politik dan kepentingan mereka melalui saluran organisasi politik, pemerintahan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Hal tersebut penting mengingat demokratisasi ekonomi dan politik merupakan salah satu syarat utama proses pengentasan kemiskinan. Sektor yang akan menghadapi tantangan makin berat dalam menghadapi masalah kemiskinan adalah sektor pertanian, industri , perdagangan, dan jasa. Tantangan di sektor pertanian adalah penyerapan tenaga kerja dan pemenuhan kebutuhan pangan. Makin meningkatnya pembangunan sektor

Agenda 21 - 11

industri (manufaktur), perdagangan, dan jasa, makin mendorong tumbuhnya berbagai jenis kegiatan dengan skala kegiatan yang bervariasi dan beranekaragam. Perkembangan tersebut akan mempercepat proses marjinalisasi penduduk yang ditandai oleh persaingan ketat dan tuntutan sumberdaya manusia yang berkualitas.

STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN Dalam menghadapi tantangan masa depan, maka strategi pengentasan kemiskinan harus diarahkan untuk: 1)

Meningkatkan berkelanjutan.

kualitas

manusia

dan

2)

Meningkatkan lingkungan.

pelayanan

kesehatan:

air

3).

Melestarikan fungsi sumberdaya alam.

penghasilan

bersih

dan

secara

sanitasi

Peningkatan Kualitas Manusia dan Penghasilan secara Berkelanjutan Salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk mewujudkan manusia berkualitas dan mempunyai penghasilan secara berkelanjutan adalah peningkatan kapasitas dalam mengelola sumberdaya alam secara berkelanjutan. Pengembangan program pendidikan dan keterampilan dimasa depan ini harus dilandasi dengan asumsi bahwa kualitas dan keanekaragaman pengetahuan dan keterampilan makin dibutuhkan baik disektor pertanian maupun non-pertanian. Ini berarrti bahwa pengembangan system pendidikan dan keterampilan di masa depan harus secara spesifik memperhatikan kepentingan golongan miskin. Keberpihakan terhadap golongan miskin ini diperlukan untuk mengembangkan masyarakat miskin menjadi potensi penggerak perekonomian di masa mendatang. Peningkatan Pelayanan Kesehatan : Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan Aksesibilitas penduduk miskin terhadap fasilitas kesehatan masih perlu ditingkatkan. Sebagai contoh, saat ini lebih dari 70% desa miskin tidak mempunyai fasilitas kesehatan yang memadai. Kondisi ini sangat mempengaruhi kesehatan dan kualitas penduduk yang tentunya juga mempengaruhi produktivitas mereka. Desa miskin umumnya tidak mempunyai prasarana perhubungan yang memadai, dan penyediaan fasilitas air bersih juga memprihatinkan. Perlu dilakukan program peningkatan pelayanan sosial yang memadai yang mencakup aspek kesehatan, sarana perhubungan, sanitasi lingkungan, dan air bersih. Kegiatan ini akan lebih efektif bila dicanangkan secara nasional, dan untuk periode ini target utamanya adalah wilayah-wilayah miskin yang berada didaerah perkotaan. Hal ini mengingat bahwa di tahun-tahun mendatang, tekanan-tekanan di

Agenda 21 - 12

perkotaan baik sebagai akibat urbanisasi pembangunan di kota akan semakin meningkat.

maupun

perkembangan

Pelestarian Fungsi Sumberdaya Alam Sampai pada tahun 2020 kebanyakan penduduk miskin diperkirakan masih akan bergantung pada sumberdaya alam. Masyarakat petani akan menghadapi masalah serius yang sulit dipecahkan, yaitu kelangkaan tanah. Tanah untuk kegiatan pertanian telah dan akan semakin menyempit sebagai akibat konversi menjadi tanah non-pertanian seperti industri dan pemukiman. Selain petani, nelayan merupakan kelompok masyarakat miskin yang memerlukan perhatian. Salah satu langkah yang harus ditempuh untuk mengatasi masalah masyarakat miskin di wilayah pesisir (nelayan) adalah pengembangan sektor kelautan yang lebih memperhatikan keberlanjutan sumberdaya pesisir dan kelautan. Pengentasan kemiskinan juga harus menyentuh kepentingan masyarakat miskin di kota, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam. Upaya tersebut perlu dikaitkan dengan upaya peningkatan diversifikasi (penganekaragaman) kegiatan ekonomi yang mempunyai nilai tambah tinggi yang tidak hanya bertumpu pada sumberdaya alam. karena itu perlu dikembangkan program pembangunan di sektor pertanian yang intensif dengan tingkat produktivitas tinggi, serta kegiatan pembangunan lainnya yang mampu menampung kebutuhan tenaga kerja non-pertanian dan non-kelautan di perkotaan. Selain itu, perlu dikembangkan diversifikasi sumber penghasilan penduduk miskin untuk mengurangi ketergantungan mereka terhadap satu jenis mata pencaharian dan sekaligus mengurangi ketergantungan perekonomian mereka terhadap sumberdaya alam. Dalam mengimplementasikan strategi diatas, maka baik kebijakan makro maupun mikro dalam mengentaskan penduduk miskin paling tidak harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1

Pendidikan dan Keterampilan

Tingkat pendidikan dan keterampilan perlu mendapat perhatian karena setiap sektor pembangunan baik pertanian maupun non-pertanian di masa mendatang memerlukan manusia berkualitas dan mandiri. Industrialisasi akan mendorong diversifikasi pekerjaan yang menuntut keterampilan tinggi, sehingga perlu system pendidikan yang mampu memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja. 2

Aset dan Faktor Produksi

Aset dan faktor produksi merupakan aspek penting pemberdayaan penduduk miskin dalam rangka menjamin berkembang dan berlanjutnya penerimaan penghasilan. Penduduk miskin yang hanya berpenghasilan antara Rp. 18 ribu s/d Rp. 28 ribu per kapita per bulan menunjukkan betapa rentannya mereka. Keberdayaan penduduk miskin hanya dimungkinkan bila kebijakannya secara konsisten mengarah pada peningkatan keberdayaan ini. Terjadinya

Agenda 21 - 13

“pemiskinan baru” sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan angkatan kerja semakin mempersulit keadaan penduduk miskin. 3

Sarana Umum

Permasalahan kemiskinan lain adalah rendahnya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan sosial, sarana umum seperti kesehatan, sarana jalan, sanitasi lingkungan, dan air bersih. Secara fisik, pembangunan di desadesa miskin masih belum memadai.Fasilitas pusat kegiatan ekonomi (pasar) juga perlu ditingkakan. Data menunjukkan bahwa hampir 90% desa tidak mempunyai pasar. Padahal aksesebilitas masyarakat terhadap sentra-sentra kegiatan ekonomi merupakan unsure penting dalam proses peningkatan peluang usaha. 4

Aksesbilitas terhadap Sumberdaya Alam

Khususnya penduduk miskin yang sangat bergantung pada sumberdaya alam (misalnya sumberdaya hutan, laut, dan sebagainya), semakin kecilnya aksesbilitas pada sumberdaya alam ini akan menyulitkan penduduk miskin untuk mempertahankan kehidupannya. Oleh karena itu, timbulnya kemiskinan jenis ini harus diatasi dengan suatu reorientasi kebijakan yang tidak mengurangi aksesbilitas penduduk miskin terhadap sumberdaya alam tanpa mengesampingkan upaya pelestarian fungsi-fungsi ekologis. 5.

Kemitraan Nasional

Karena sifatnya, upaya pengentasan kemiskinan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, melainkan kelompok-kelompok utama baik kalangan swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun masyarakat kuat lainnya sesuai dengan kemampuan dan kekuatannya masing-masing.

Agenda 21 - 14

BAB 2 PERUBAHAN POLA KONSUMSI Didalam dokumen Agenda 21 Global, bab mengenai pola konsumsi secara implicit ditujukan kepada negara-negara yang sektor produksi dan konsumsinya banyak menghasilkan limbah serta pernggunaan sumberdaya alam dan energi yang berlebihan. Untuk negara sedang berkembang seperti Indonesia, permasalahan pola konsumsi lebih mengarah kepada peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat yang masih merupakan masalah utama. Namun demikian, tidaklah berarti bahwa pencegahan dan pengendalian limbah serta pengelolaan pemanfaatan energi secara berlebihan menjadi tidak penting. Masalah ini akan menjadi penting bila di masa datang kebijakan pola konsumsi termasuk pola produksi tidak memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan. Ini dapat terlihat bahwa sampai saat ini belum ada kebijakan yang secara eksplisit mendorong pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Permasalahan lingkungan seperti pencemaran, tanah krisis, dan kelangkaan sumberdaya alam akan cenderung berkembang sebagai dampak dari pola produksi dan konsumsi yang kurang ramah lingkungan tersebut. Salah satu penyebab utama berkelanjutnya kerusakan lingkungan global adalah diterapkan pola konsumsi dan pola produksi yang mengabaikan fungsi-fungsi ekologi serta keterbatasan alam untuk menyediakan sumberdaya seperti yang terjadi di negara-negara industri. Ironisnya hal ini diikuti oleh negara-negara berkembang yang sedang memacu ketinggalannya dari negara-negara tersebut. Dengan semakin terbukanya arus informasi global, tentunya segala sesuatu yang terjadi di negara-negara industri ataupun di daerah-daerah yang lebih maju perekonomiannya akan mempunyai dampak langsung pada negara-

Agenda 21 - 15

negara berkembang atau negara yang masih tertinggal. Perilaku konsumsi yang berlebihan di negara-negara maju misalnya, secara langsung atau tidak langsung akan ditiru oleh negara-negara lain dalam upaya mengejar ketinggalannya. Negara-negara berkembang “dipaksa” untuk mengeksploitasi sumberdaya guna memenuhi permintaan negara-negara maju sekaligus mempengaruhi perubahan pola konsumsi dan gaya hidup di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Di Indonesia, masalah yang ditimbulkan oleh peningkatan konsumsi sumberdaya alam terjadi baik diwilayah perdesaan maupun perkotaan. Dampak dari konsumsi ini terlihat antara lain dari adanya tanah krisis yang semakin luas sebagai akibat eksploitasi sumberdaya alam yang kurang bijaksana di areal pertanian tanah kering, hutan lindung,suaka alam, dan kawasan lindung lainnya. Di wilayah perkotaan makin terasa bahwa sumberdaya air tanah menjadi semakin langka akibat penggunaan yang berlebihan karena masih dianggap sebagai barang yang bebas (free goods), dan adanya kelangkaan ini tidak tercermin dalam peningkatan harga per satuan komoditi. Upaya peningkatan pangan dan gizi masyarakat sebenarnya telah lama dilakukan bangsa Indonesia khususnya pada waktu dimulainya pembangunan nasional tahun 1969/1970. Dicapainya swasembada beras pada tahun 1984 dan berhasil dipertahankan hingga saat ini merupakan keberhasilan bangsa Indonesia dalam mencukupi kebutuhan beras nasional. Namun demikian, usaha yang dilakukan baru terbatas pada komoditi padi yang masih terpusat di Pulau Jawa. Cita-cita untuk mewujudkan swasembada pangan masih banyak menghadapi tantangan dan kendala. Kondisi pangan Indonesia dapat dikatakan masih rentan terhadap perubahan iklim, serangan hama penyakit, serta perubahan harga. Terpusatnya system produksi padi di Jawa ini memberikan tekanan yang berat terhadap pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan. Menciutnya tanah sawah serta terjadinya perubahan struktur tanah sebagai akibat konflik kepentingan dengan sektor industri dan perumahan mengakibatkan produktivitas padi menjadi semakin turun. Upaya mempertahankan swasembada beras mengharuskan pengalihan lokasi usahatani padi beralih dari Jawa ke luar Jawa dengan mengandalkan kembali program ekstensifikasi dan intensifikasi. Dalam suasana potensi pangan yang masih rentan ini, maka kebutuhan pangan nasional akan tergantung pada situasi pangan dunia. Masalah lain yang berkaitan dengan pola produksi dan konsumsi ini adalah masalah energi. Dengan meningkatnya proses industrialisasi maka permintaan akan energi menjadi semakin besar setiap tahunnya. Menarik untuk disimak bahwa konsumsi energi dunia saat ini 90% berasal dari sumberdaya yang tak pulih,dimana minyak bumi menduduki porsi setengahnya. Cadangan minyak bumi saat ini diperkirakan sebesar satu trilyun barrel. Bila kebutuhan energi ini 65 juta barrel sehari dan tingkat produksi minyak bumi meningkat sebesar 2% per tahun, maka diperkirakan cadangan minyak bumi in akan habis dalam waktu 30 tahun. Di sini terlihat jelas bahwa krisis energi terutama minyak bumi akan menjadi masalah utama

Agenda 21 - 16

di masa mendatang termasuk Indonesia. Untuk jenis energi lainnya seperti batubara, gas bumi, dan lainnya tampaknya tidak akan separah apa yang dialami minyak bumi. Namun demikian, dengan meningkatnya kebutuhan energi ini maka selain mengancam ketersediaannya juga menimbulkan dampak negatif berupa pencemaran udara. Di kota-kota besar ternyata transportasi menyumbang zat pencemar udara terbesar (70%) dibandingkan sektor lainnya. Energi lain yang juga menghadapi masalah adalah sumberdaya air. Inti permasalahan sumberdaya air di Indonesia pada hakekatnya ada 3 hal pokok, yaitu: (i) kuantitas;(ii) kualiyas; dan (iii) distribusi. Air yang semula dianggap benda bebas saat ini telah menjadi benda langka. Permintaan yang melebihi suplai baik secara kuantitas maupun kualitas menjadikan sumberdaya ini semakin terkuras tanpa di iringi dengan pemulihannya. Fakta menunjukkan bahwa adanya kelangkaan sumberdaya ini ternyata tidak tercermin dalam harga. Sebagai contoh, pengurasan sumberdaya air tanah di Jakarta telah mencapai lebih dari 300 juta m3 per tahun sementara kapasitas pengembalian ke aquifer hanya mencapai 114 juta m3 per tahun. Ketidakseimbangan antara masukan dan keluaran ini ironisnya tidak dibarengi dengan pengembangan kebijakan instrumen harga yang mencerminkan kelangkaan untuk mewujudkan efisiensi dan penghematan penggunaan air. Umumnya rumah tangga menikmati konsumsi air tanah ini tanpa dipunggut biaya. Biaya yang dikeluarkan hanya berupa biaya listrik, biaya pembelian dan pemasangan pompa. Di sektor industri, harga air tanah yang dikenakan masih jauh dari harga yang seharusnnya dibayar. Biaya kelangkaan dan biaya kerusakan lingkungan belum tercermin sepenuhnya dalam penentuan harga pokok air. Pengembangan instrumen ekonomi merupakan salah satu cara yang ampuh bila keberlanjutan sumberdaya air ingin dicapai. STRATEGI POLA KONSUMSI DAN PRODUKSI RAMAH LINGKUNGAN Dengan memperhatikan masalah pokok yang terjadi di Indonesia, perlu dikembangkan strategi pola konsumsi dan produksi ramah lingkungan yang secara nasional yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 1)

Pola produksi, konsumsi pangan, dan kecukupan gizi.

2)

Perubahan pola produksi dan konsumsi energi.

3)

Pola produksi dan konsumsi sumberdaya air.

Pola Produksi, Konsumsi Pangan, dan Kecukupan Gizi Semakin intensifnya system pertanian dan pesatnya pertumbuhan penduduk, melahirkan berbagai konsekuensi yang harus dihadapi bukan saja oleh sektor pertanian, melainkan juga sektor-sektor lain yang terkait. Dampak terhadap lingkungan akibat praktek-praktek pertanian yang kurang bijaksana misalnya, telah menimbulkan berbagai kekhawatiran mengenai pengaruh yang merugikan bagi kelestarian sumberdaya alam. Hal ini terutama terasa di

Agenda 21 - 17

Pulau Jawa yang menopang kehidupan Indonesia.Karena itu perlu dilakukan upaya dalam:

sekitar

60%

penduduk

1)

Mendorong pengembangan pola produksi dan konsumsi yang mengurangi tekanan terhadap lingkungan dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar bagi manusia.

2)

Menjamin keamanan pangan dari penggunaan bahan-bahan yang berbahaya baik bagi lingkungan maupun bagi manusia dari jenis yang berbahaya.

3)

Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara berbagai lembaga terkait.

Perubahan Pola Produksi dan Konsumsi Energi Menjelang akhir Pembangunan Jangka Panjang II peningkatan pembangunan dan proses industrialisasi serta laju pertumbuhan energi diperkirakan akan meningkat dengan pesat. Peranan pertumbuhan energi bagi Indonesia secara nasional pada masa mendatang diperkirakan akan tetap besar bagi pemenuhan kebutuhan industri, pertanian, transportasi, maupun rumah tangga. Penggunaan energi tampaknya berkembang jauh lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi. Saat ini Indonesia masih menggunakan sumber energi minyak bumi sebagai pasokan utama untuk memenuhi kebutuhan energi di mana cadangannya semakin menyusut. Hal yang perlu diperhatikan adalah, tingginya konsumsi energi mempunyai korelasi dengan tingginya emisi gas-gas atau partikel pencemar sebagai hasil buangan penggunaan energi. Ini berarti bahwa kebijakan pengendalian gaya hidup masyarakat merupakan kebijakan-kebijakan yang harus dipertimbangkan di masa mendatang. Untuk itu perlu : 1)

Peningkatan kepedulian dan peran aktif pemerintah, swasta dan masyarakat luas akan perlunya penggunaan energi yang hemat, efisien dan ramah lingkungan.

2)

Mengembangkan kebijakan konsservasi energi.

3)

Mendukung pengembangan energi non-minyak bumi.

Perubahan Pola Produksi dan Konsumsi Sumberdaya Air Peningkatan jumlah penduduk, pendapatan per kapita dan peningkatan pembangunan di sektor industri dan pertanian secara langsung akan berpengaruh kepada semakin meningkatnya kebutuhan akan air. Jika ditinjau dari sisi persebaran penduduk, ternyata tidak seimbang dengan daya dukung sumber air yang tersedia di mana sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Jawa yang kapasitas penampungan airnya sangat terbatas.

Agenda 21 - 18

Rata-rata potensi sumberdaya air di Indonesia adalah 18.845 m3 per kapita per tahun. Dari potensi sumberdaya air yang tersedia tidak semuanya dapat dimanfaatkan. Diperkirakan hanya 25-35% dari potensi air tersebut yang berupa aliran mantap, yaitu aliran air yang tersedia setiap waktu. Sisanya berupa banjir yang mengalir dalam waktu singkat dan menghilang ke laut tanpa bisa dimanfaatkan. Jumlah air yang dapat dimanfaatkan hanya sebesar kurang lebih 4.000 m3 per kapita per tahun untuk rata-rata di Indonesia. Sementara itu pencemaran air pun cenderung terus meningkat sehingga masyarakat terpaksa memanfaatkan sumber-sumber lain untuk memenuhi kebutuhannya. Kualitas air berubah dengan masuknya bahan pencemar yang dapat berupa bahan kimia seperti deterjen, tinja, limbah industri, hara seperti fosfat dan nitrat, minyak, bakteri atau virus yang dapat meneybabkan kualitas air tidak sesuai lagi dengan peruntukannya termasuk bagi keperluan air minum. Sumber air tanah juga masih dianggap sebagai barang bebas sehingga seringkali eksploitasi air tanah menjadi tidak terkendali. Dengan semakin langkanya air, masyarakat di beberapa wilayah perkotaan cenderung membeli air untuk kebutuhan sehari-hari yang berupa air kemasan. Karena itu perlu dikembangkan pola produksi dan konsumsi sumberdaya air yang mengurangi tekanan terhadap lingkungan yang akan menjamin ketersediaan air yang cukup bagi berkelanjutan kehidupan dan pengembangan.

Agenda 21 - 19

BAB 3 DINAMIKA KEPENDUDUKAN Indonesia termasuk salah satu negara sedang berkembang yang dipuji karena keberhasilannya dalam mengatasi masalah kependudukan. Mulai dari turunnya pertumbuhan penduduk, meningkatnya angka harapan hidup, turunnya tingkat kematian kasar dan kematian bayi, sampai dengan pembentukan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS), dan indicator lainnya merupakan bukti keberhasilan bangsa Indonesia di bidang ini. Semua keberhasilan ini tiada lain hanya untuk meningkatkan kualitas penduduk menjadi suatu sumberdaya manusia sebagai kekuatan bangsa menuju masyarakat adil dan makmur. Di samping keberhasilan yang dicapai ini, masih banyak tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Misalnya, dengan perkembangan kota-kota yang ada mengakibatkan peningkatan arus urbanisasi dari desa ke kota setiap tahunnya. Salah satu penyebab urbanisasi adalah pandangan bahwa kesempatan bekerja dikota dinilai jauh lebih menguntungkan daripada bekerja di desa. Lajunya urbanisasi ini mengakibatkan penduduk kota menjadi semakin padat, dan mereka tidak memperoleh pekerjaan tetap menggantungkan hidupnya di sektor informal. Di sisi lain, makin besarnya penduduk di suatu kota maka permintaan akan sumberdaya alam menjadi meningkat, ditambah dengan jumlah sampah yang dihasilkan juga semakin banyak. Ketidakseimbangan jumlah penduduk dengan daya dukung serta daya tampung ini mengarah padaketidakberlanjutan suatu kota. Perhatian tentang keterkaitan antara kependudukan, pembangunan dan lingkungan mulai meningkat pada decade 1960-an. Perhatian ini menitikberatkan pada upaya untuk memahami keterkaitan variable kependudukan dengan lingkungan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Prioritas pembangunan kependudukan pada Pembangunan

Agenda 21 - 20

Jangka Panjang II (PJP II), tidak hanya mencakup masalah pertumbuhan penduduk dan persebarannya, namun juga mencakup peningkatan kualitas serta perwujudan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janiero Brasil tahun 1992 menekankan tentang pentingnya keterkaitan antara kependudukan, sumberdaya, dan lingkungan serta perlunya memperhatikan keberlangsungan keterkaitan antara jumlah manusia, sumberdaya, dan pembangunan. Hal ini sejalan dengan pencanangan kebijakan distribusi kependudukan seperti yang dinyatakan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) bahwa pengerahan mobilitas dan persebaran penduduk harus sesuai dengan kemampuan daya dukung alam dan tata ruang. Ini berarti jumlah penduduk yang tinggi pada lingkungan dengan daya tampung dan daya dukung yang kecil harus dikurangi, sedangkan jumlah penduduk yang rendah pada daerah yang daya tampung dan daya dukungnya masih tinggi harus diserasikan, dengan tetap mengendalikan pertumbuhan penduduk alami. Adanya pertumbuhan dan pertambahan wilayah perkotaan akan diiringi oleh berbagai masalah sosial yang dapat mempengaruhi tingkat kualitas perorangan maupun secara kelompok. Tingginya tingkat pencemaran, buruknya kondisi permukiman, kepadatan penduduk tinggi, rasa aman, tingkat kejahatan, adalah sebagai produk samping atas meningkatnya jumlah luas wilayah perkotaan. Dengan demikian, tujuan pembangunan kependudukan yang mencanangkan penduduk sebagai sumberdaya manusia dapat diikuti dengan peningkatan kualitas lingkungan fisik maupun sosial. Oleh karena itu, kebijakan kependudukan di masa mendatang perlu mengintegrasikan aspek kependudukan dan lingkungan serta menjabarkannya dalam suatu perencanaan pembangunan secara integral dan holistik. Salah satu aspek penting tentang keterkaitan di atas adalah pengintegrasian mobilitas dan persebaran penduduk ke berbagai wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan prioritas pembangunan wilayah tersebut. Pulau jawa sudah tidak mungkin mendukung penambahan areal pertanian, sehingga penambahan areal pertanian ini harus dilakukan dengan wilayah yang masih sangat terbuka. Gambaran keadaan suatu wilayah ditandai dengan bertambah majemuk dan bervariasinya keadaan kependudukan, seperti Jakarta sebagai megacities.Selain itu ekosistem yang berbeda antara Pulau Jawa dan Bali dan pulau-pulau lainnya akan menambah kompleknya permasalahan yang dihadapi. Ini berarti dibutuhkan kemampuan pengelolaan keterkaitan kependudukan dan lingkungan hidup yang tidak hanya melihat dari sudut demografisnya saja, tetapi juga dilihat dari pengaruhnya terhadap keadaan alam, ekonomi,dan kehidupan sosial. Walaupun laju pertumbuhan penduduk Indonesia akan cenderung semakin menurun dari tahun ke tahun, namun jumlah penduduk absolut akan terus meningkat. Diproyeksikan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 akan berkisar 254 juta sampai 257 juta orang. Artinya, akan terjadi pertambahan penduduk sekitar 70 juta orang dalam waktu 30 tahun (1990-

Agenda 21 - 21

2020). Hal ini mempunyai konsekuensi terhadap penggunaan tanah, pemenuhan energi dan kebutuhan pangan.Bila dikaitkan dengan faktor lingkungan, maka masalahnya adalah sejauh mana kemampuan sumberdaya alam dapat memenuhi kebutuhan pertambahan penduduk tersebut. Disisi lain, dengan semakin lajunya proses industrialisasi, maka akan dihasilkan limbah yang semakin banyak dan juga semakin komplek. Fakta menunjukan bahwa setiap pertumbuhan ekonomi akan diikuti dengan kenaikan tingkat pencemaran. Dari berbagai hasil pembangunan yang dicapai, maka gambaran keadaan kependudukan di masa datang adalah sebagai berikut: 1) Persentase penduduk perkotaan semakin besar disebabkan oleh adanya urbanisasi dan adanya perubahan wilayah dari desa ke kota (reklasifikasi). 2) Laju pertumbuhan penduduk menurun seiring terjadinya perubahan struktur usia, di mana penduduk usia produktif semakin besar. 3) Pemintaan barang non-pangan akan meningkat dangan pesat, yang berimplikasi pada pengurasan sumberdaya alam untuk kepentingan non-pangan.

STRATEGI MENGATASI MASALAH KEPENDUDUKAN Tantangan-tantangan yang akan dihadapi di masa depan cukup berat. Untuk mewujudkan suatu masyarakat sejahtera baik di desa dan di kota, perhatian terhadap lingkungan menjadi prasyarat. Keberlanjutan kehidupan perdesaan dan juga perkotaan sangat terkait dengan aspek lingkungan. Adapun bentuk dari dinamika penduduk yang terjadi, bila kebijakan penduduk selalu dikaitkan dengan dimensi lingkungan, maka pembangunan berkelanjutan yang diidamidamkan akan cepat terwujud. Untuk itu dibutuhkan strategi sebagai berikut: 1) Pengembangan Keterkaitan Pembangunan Berkelanjutan.

Kependudukan,

Lingkungan

Hidup,

dan

2) Perumusan Integrasi Kebijakan Kependudukan, Lingkungan, Pembangunan Berkelanjutan pada Tingkat Nasional, Regional Lokal.

dan dan

3) Pelaksanaan Program Integrasi Kependudukan, dan Pembangunan Berkelanjutan pada Masyarakat. Pengembangan Keterkaitan Pembangunan Berkelanjutan

Kependudukan,

Lingkungan

Lingkungan

Hidup,

Hidup

dan

Persoalan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana menjabarkan konsep keterkaitan kependudukan dan lingkungan hidup ke dalam suatu

Agenda 21 - 22

perencanaan strategis yang dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, pertama, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang keterkaitan antara limgkungan dan pembangunan. Kedua, dibutuhkan suatu data dan informasi yang akurat tentang keterkaitan antara variabel kependudukan dan lungkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan baik yang diperoleh dari penelitian dasar maupun terapan. Data dan informasi tersebut dihimpun diintegrasikan dalam proses analisis keterkaitan. Untuk mengantisipasi keterkaitan antara kependudukan dan lingkungan hidup dalam periode jangka panjang diperlukan penelitian yang mencakup: 1) Konsep keterkaitan kependudukan dan lingkungan hidup secara makro untuk melihat kecenderungan secara nasional dan jangka panjang. 2) Data dasar keadaan keterkaitan antara kependudukan dan lingkungan untuk mengetahui secara spesifik berbagai kecenderungan di berbagai wilayah Indonesia. 3) Penelitian penerapan untuk keperluan kebijakan pengelolaan, kebijakan kependudukan dan lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan. Perumusan Integrasi Kebijakan Kependudukan, lingkungan, Pembangunan Berkelanjutan pada Tingkat Nasional, Regional, Lokal

dan dan

Dalam Repelita VI, pembangunan kependudukan diarahkan pada penekanan laju pertumbuhan dengan mengindahkan kelestarian sumberdaya alam dan fungsi lingkungan hidup, sehingga mobilitas dan persebaran penduduk perlu disesuaikan dengan kesempatan kerja dan pembangunan daerah. Persebaran dan kepadatan penduduk yang tidak merata akan menimbulkan berbagai permasalahan yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain. Oleh karena itu, di masa mendatang, kebijakan kependudukan dalam pola mobilitas dan persebarannya harus diselaraskan dengan rencana umum tata ruang nasional yang disesuaikan dengan daya dukung masing-masing wilayah. Atas dasar kompleksitas yang diuraikan di atas, maka di dalam membuat kebijakan setidaknya perlu mencerminkan 4 hal, yaitu: 1)

Kebijakan dirumuskan secara integral.

2)

Kebijakan didukung oleh suatu data dan informasi yang akurat.

3)

Kebijakan didukung oleh suatu kelembagaan yang dapat mengintegrasikan berbagai aspek keterkaitan dalam pembangunan berkelanjutan.

Agenda 21 - 23

4)

Kebijakan program keterkaitan disusun untuk dapat digunakan secara operasional.

Dalam 5 tahun mendatang perlu dirumuskan suatu kebijakan keterkaitan antara kependudukan dan lingkungan pada tingkat nasional, regional maupun lokal. Selain itu perlu disusun perencanaan ke depan untuk memantau keterkaitan tersebut.Pada periode jangka panjang program-program keterkaitan antara kependudukan dan lingkungan sudah harus diimplementasikan di mana pemantauan dan pengendaliannya dilakukan melalui koordinasi antar berbagai institusi yang terkait. Pelaksanaan Program Integrasi Kependudukan, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan Berkelanjutan pada Masyarakat Interaksi kependudukan dan pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses untuk mempertahankan keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan, serta proses pengindentifikasian dan penjabaaran aspirasi masyarakat ke dalam proses penentuan sasaran pembangunan. Oleh karena itu, penbangunan harus mengindahkan batasan-batasan dari faktor lingkungan. Pada periode 5 tahun mendatang perlu dirumuskan suatu program kependudukan yang dikaitkan dengan pengelolaan lingkungan hidup serta program pembangunan masyarakat dengan penekanan pada keterpaduan antar sektor terkait.Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan kemampuan dan peran aktif keluarga; pengembangan operasional kebijakan keterkaitan kependudukan dan lingkungan; meningkatkan kemampuan kelompok rentan; dan penyebaran informasi mengenai wilayah potensial untuk tujuan migrasi. Pada dua puluh lima tahun mendatang telah tercipta etika keterkaitan kependudukan dan lingkungan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal ini dicapai dengan meningkatkan program pelayanan kesehatan wanita, dan kemampuan masyarakat untuk dapat memantau setiap perkembangan, dinamika kependudukan serta pelaksanaan kebijakan pola mobilitas dan persebaran penduduk.

Agenda 21 - 24

BAB 4 PENGELOLAAN DAN PENINGKATAN KESEHATAN Pembangunan tidak mungkin terselenggara dengan baik tanpa tersedianya salah satu modal dasar yaitu kondisi kesehatan masyarakatnya. Kesehatan masyarakat harus selalu dijadikan acuan setiap langkah pembangunan baik sebelum maupun selama berjalannya pembangunan. Derajat kesehatan masyarakat berhubungan erat dengan kondisi pembangunan sosial-ekonomi dan lingkungan. Dalam dokumen Agenda 21 Global (hasil konferensi Rio) disebutkan bahwa antara lingkungan, pertumbuhan sosial-ekonomi, dan kesehatan disamping memiliki keterkaitan yang erat juga memerlukan upaya intersektoral serta harus berorientasi pada upaya promotif dan pencegahan ketimbangan pengobatan. Telaah Umum Pembangunan Kesehatan Secara empirik pembangunan sosial-ekonomi telah memberi dampak positif terhadap bidang kesehatan masyarakat. Indikatornya tampak jelas dengan adanya penurunan angka kematian bayi, kematian kasar, dan penyakit menular klasik. Indikator ini juga diikuti oleh peningkatan harapan hidup. Di lain pihak, berbagai masalah kesehatan masyarakat baru muncul bertalian dengan urbanisasi, pencemaran, permukiman, penduduk yang berdesakan, gangguan penyakit jantung, gizi berlebihan, dan lain-lain. Perkembangan derajat kesehatan masyarakat Indonesia mengikuti pola universal, yakni, dengan perbaikan sosial-ekonomi terjadi pula perbaikan derajat kesehatan masyarakat. Kondisi kesehatan di Indonesia juga memiliki kecenderungan yang berdimensi lokal. Adapun beberapa catatan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: Agenda 21 - 25

1) Percepatan pembangunan sosial-ekonomi antar pulau yang tidak sama menimbulkan variabilitas tingkat derajat kesehatan dan problematic antar pulau dan wilayah. 2) Angka nasional untuk antar pulau dan wilayah memiliki variabilitas yang tinggi. 3) Diperkirakan kawasan Timur Indonesia masih tetap memiliki problem kesehatan pada masyarakat perdesaan, kecuali ada program percepatan, sehingga terdapat kesamaan antar wilayah. Untuk pulau Sumatra dan Sulawesi berada pada fase peralihan dan memiliki masalah kesehatan ganda. 4)

Kesehatan berkaitan erat dengan sosial budaya lokal.

STRATEGI PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT Mengingat peningkatan derajat kesehatan sesuai dengan perubahan kondisi sosial-ekonomi dan lingkungan, maka diperlukan program yang bersifat antisipatif berbasis informasi kesehatan. Disamping itu perlu adanya pendekatan kesehatan alternatif dalam menunjang pembangunan berkelanjutan yang sekaligus memberi peluang kesamaan derajat kesehatan.

Oleh karenanya, perlu suatu perumusan strategis pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia yang mencakup: 1) Pendekatan spasial dalam pembangunan kesehatan masyarakat di Indonesia. 2) Dasar pendekatan spasial kesehatan lingkungan.

dengan

cara

membangun

informasi

3) Regionalisasi sumber informasi kesehatan masyarakat seyogianya berbasis kewilayahan dengan acuan ekosistem dan topografi serta tata ruang. 4) Sistem informasi sebagai basis pembangunan kesehatan masyarakat harus diintegrasikan dengan Sistem Kesehatan Lingkungan berbasis spasial. 5) Pertumbuhan sosial-ekonomi mensyaratkan penggalian sumberdaya masyarakat dalam penyelenggaraan program kesehatan di masa datang. Pembangunan Kesehatan Primer (Dasar) Khususnya Bagi Kelompok Rentan Dalam Pelita VI Posyandu masih tetap menjadi ujung tombak bagi pembangunan kesehatan primer masyarakat perdesaan maupun perkotaan.

Agenda 21 - 26

Karena lingkungan merupakan akar dari masalah kesehatan, seperti kualitas makanan, kualitas air dan udara, serta bebas dari ancaman penyakit menular. Mengingat dimensi variabilitas antar wilayah amat tinggi, maka muatan kesehatan lingkungan melalui posyandu dalam rangka pemenuhan kesehatan dasar perlu dilakukan pembedaan substansi muatan kesehatan lingkungan yang berbasis pada problematic lokal (spasial). Ini dilakukan khususnya bagi kelompok rentan (kelompok balita, pemuda dan perempuan). Karena itu untuk periode jangka pendek perlu: 1)

Pembangunan kesehatan primer bagi semua penduduk.

2)

Menyelenggarakan kelompok rentan.

3)

Terselenggaranya model pelayanan kesehatan dasar dan model pengendalian ancaman kesehatan termasuk program sanitasi dasar, pengendalian ancaman kesehatan bekerjasama dengan masyarakat dan swasta.

perlindungan

dan

pelayanan

khusus

bagi

Sedangkan untuk jangka panjang perlu: 1)

Memperkuat dan memperluas model-model Pelayanan Kesehatan Dasar pada periode sebelumnya serta pembinaan untuk program kerjasama yang berhasil.

2)

Melembagakan model-model tersebut agar menjadi milik masyarakat.

3)

Menggalang Utama.

dan

meningkatkan

peranserta

khususnya

Kelompok

Adapun strategi pendekatan yang dapat ditempuh adalah dengan cara: 1)

Pendekatan spasial dalam pembinaan pelayanan kesehatan dasar berdasarkan kebutuhan lokal.

2)

Mendukung upaya kesehatan mandiri yang didukung oleh mekanisme lintas sektoral dan Lembaga Swadaya Masyarakat di semua lini.

3)

Pengembangan model kelompok rentan.

upaya

mandiri

kesehatan

prioritas

bagi

Penggendalian Penyakit Menular Penyakit menular telah merenggut jutaan penduduk setiap tahun, mengganggu perekonomian, dan/atau kualitas kependudukan. Dalam perspektif lingkungan, penyakit menular pada dasarnya adalah host dan habitat dependent. Untuk itu program pemberantasan penyakit menular di Indonesia perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu:

Agenda 21 - 27

1)

Perlu perkuatan dan pengembangan alternatif pengendalian penyakit menular berbasis lingkungan.

2)

Perlu peningkatan upaya peranserta kelembagaan masyarakat dalam pengendalian penyakit menular.

3)

Perlu dukungan pengembangan penyakit menular daerah tropis.

4)

Perlu diwaspadai peningkatan parasite rate di luar Pulau Jawa.

5)

Perlu diwaspadai penggunaan agrokimia pada sektor pertanian yang membuat resistensi pada beberapa spesies nyamuk.

ilmu

program-program dan

pengetahuan

dan

partisipasi

teknologi

Beberapa penyakit menular yang memerlukan perhatian khusus di Indonesia adalah: malaria, tuberculosis, hepatitis, kusta, demam berdarah (arbovirus), rabies, anthrax, taeniasis, schistosomiasis, filariasis, diare karena berbagai sebab, cacing,frambusia,Infeksi Saluran Nafas Atas (ISPA), penyakit kelamin, dan AIDS. Dalam usaha pengendalian pencegahan penyakit menular pada lima tahun ke depan perlu diprioritaskan: 1)

Menghapus berbagai penyakit parasit seperti cacing tambang, malaria, schistosomiasis, diphteria, pertusis dan tetanus.

2)

Menurunkan angka kematian akibat diare, angka penderita ISPA/phenomia pada bayi dan balita, penderita demam berdarah, dan penderita tuberculosis.

Sedangkan untuk jangka panjang target yang harus dicapai adalah penghapusan penyakit menular kusta, kolera, hepatitis B, frambusia,filariasis (kaki gajah), rabies, fasiolopsis buski, malaria di seluruh wilayah Indonesia, dan anthrax. Strategi Pembangunan Pencemaran Lingkungan

Kesehatan

Perkotaan

dan

Pengendalian

Diperkirakan pada tahun 2020 penduduk Indonesia akan mencapai 257 juta orang di mana 49,5% merupakan penduduk perkotaan. Apabila penduduk Pulau Jawa dapat disebut sebagai penduduk “kota pulau”, dalam pengertian kepadatan dan sarana prasarana serta kemudahan perkotaan lainnya, maka program bagi penduduk “perkotaan” Indonesia pada tahun 2000 pada hakekatnya sudah melibatkan lebih dari 70% penduduk Indonesia. Salah satu masalah yang dihadapi oleh penduduk perkotaan adalah masalah kesehatan, lingkungan permukiman, khususnya permukiman kumuh, dan/atau permukiman jauh dari tempat kerja. Mereka menghadapi pula potensi bahaya kesehatan yang serius seperti pencemaran, sarana air bersih bagi penduduk dipermukiman kumuh, maupun bahaya-bahaya lain berkaitan dengan kehidupan perkotaan.

Agenda 21 - 28

Walaupun telah diketahui adanya dampak negatif dari penurunan kesehatan masyarakat terhadap proses kegiatan ekonomi, namun sampai saat ini pengendalian pencemaran dan program kesehatan belum dikaitkan dengan kegiatan perekonomian atau belum diperhitungkan secara ekonomis. Badan Kesehatan Dunia (WHO) dalam analisisnya telah mengkaitkan kegiatan pembangunan dengan perubahan lingkungan yang mengarah pada terjadinya dampak sampingan berupa pencemaran bagi kesehatan. Oleh sebab itu , dalam penyelesaian masalah perlu adanya usaha-usaha yang terintegrasi dengan perekonomian. Menginggat hal tersebut maka dalam jangka pendek perlu dilakukan: 1)

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat kota agar memberikan sumbangan bagi peningkatan perekonomian nasional.

mampu

2)

Program-program pelayanan kesehatan primer perkotaan, khususnya bagi kelompok-kelompok rentan seperti balita, pemuda/remaja, ataupun perempuan produktif, terutama yang berada dalam permukiman kumuh dan lingkungan kerja sektor informal.

3)

Program pengendalian pencemaran berbasis kesehatan untuk menurunkan pencemaran lingkungan hingga mencapai baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan.

4)

Pengembangan metode analisis dampak kesehatan lingkungan yang merupakan bagian integral dari kegiatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

5)

Sistem pemantauan (surveillance) atau system informasi kesehatan lingkungan dalam rangka penyediaan informasi dampak kesehatan lingkungan akibat kegiatan/proyek yang memiliki dampak penting, khususnya terhadap masyarakat.

Sedangkan dalam jangka panjang sebaiknya diselenggarakan : 1)

Program pengendalian pencemaran pada sumber dan dampaknya secara terpadu.

2)

Menghapuskan pemukiman kumuh di perkotaan dengan cara yang adil dan bijaksana.

3)

Penyediaan mampu.

sanitasi

dasar

bagi

permukiman

kelompok

kurang

Dalam melaksanakan strategi-strategi diatas, perlu disadari bahwa pembangunan kesehatan memiliki keterkaitan erat dengan pertumbuhan sosial-ekonomi dan kondisi lingkungan sehingga diperlukan lintas sektor dan keterlibatan kelompok-kelompok dalam masyarakat, baik dari lembaga pemerintah maupun pelaku pembangunan lainnya. Berbagai kelompok dapat berperan dalam usaha pembangunan kesehatan ini seperti :

Agenda 21 - 29

1)

Organisasi perempuan, baik di bidang kepemerintahan seperti Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, maupun organisasi kemasyarakatan seperti perempuan nelayan, petani, rukun ibu RT/RW, organisasi sosial keagamaan dan lain-lain, berpotensi baik sebagai penyelenggara program, seperti posyandu maupun sebagai penggerak masyarakat seperti Program Imunisasi Nasional.

2)

Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi kepemudaan dapat diberi peran sebagai fasilitator, ataupun pengembang model-model pendekatan pembangunan bidang kesehatan khususnya untuk daerah terpencil.

3)

Organisasi Profesi, kelompok studi Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat, Ikatan Dokter Indonesia, kelompok Studi Perkotaan dan lainnya dapat berperan dalam melakukan kajian pemecahan masalah, seminar,dan pemikiran strategis baru, khususnya ditingkat nasional.

4)

Organisasi Perekonomian seperti Koperasi Unit Desa, KU Tani/Nelayan, Primkopti, perajin dan lain-lain dapat berperan dalam penyelenggaraan program kesehatan khususnya program kesehatan mandiri, yaitu model-model pelayanan kasehatan dasar untuk kelompok kerja.

Di samping itu, perlu dikembangkan model pelatihan, lokakarya, kurikulum pendidikan, dan lainnya untuk meningkatkan tenaga ahli kesehatan yang bersifat makro dengan latar belakang pendidikan non-kesehatan, tenaga teknis, tenaga ahli,pengambil kebijakan dari tingkat bawah sampai Daerah Tingkat I.

Agenda 21 - 30

BAB 5 PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Dalam Pembangunan Jangka Panjang I (PJP I), pembangunan perumahan dan permukiman telah menunjukan hasil yang cukup berarti, yaitu dengan semakin terpenuhinya kebutuhan akan prasarana dan sarana dasar, meningkatnya mutu lingkungan perumahan dan permukiman di perkotaan dan perdesaan. Program-program kegiatan yang dilaksanakan pada PJP I itu, diantaranya adalah Program Perumahan Rakyat, Program Penyehatan Lingkungan Permukiman, dan Program Penyediaan Air Bersih. Kebijaksanaan pemerintah pada awal PJP I untuk membangun perumahan dan permukiman lebih bersifat stimulan dan terbatas pada pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana dasar. Akibat rendahnya daya beli masyarakat dan terbatasnya anggaran, konsep pembangunan dan permukiman pada Repelita II yaitu subsidi silang dikembangkan menjadi pembangunan rumah-susun serta peremajaan kota pada Repelita III. Selanjutnya diperkenalkan konsep kapling siap bangun dalam Repelita IV dan konsep rumah sangat sederhana (RSS) dalam Repelita V. Namun demikian, ada dua permasalahan pokok dalam bidang perumahan dan permukiman yang dalam jangka panjang masih akan dihadapi Indonesia, yaitu: Pertama, pembangunan permukiman baru untuk mengakomodasikan pertumbuhan penduduk.Diperkirakan 1,75 juta unit rumah dan sekitar 30.000 ha tanah permukiman tiap tahun harus diadakan untuk mengakomodasikan pertumbuhan penduduk sampai dengan tahun 2020. Kedua, pengelolaan permukiman yang telah ada dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan sumberdaya sosial yang hidup di dalamnya. Permukiman yang ada ini terus membesar dan memadat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pertambahan permukiman baru tanpa dapat didikuti penyediaan pelayanannya. Agenda 21 - 31

Sejak tahun 1974, Pemerintah mendorong pembangunan perumahan secara massal dan terorganisasi. Ini dilakukan dengan mendirikan badan usaha negara pembangunan perumahan (Perumnas), yang didukung oleh lembaga keuangan yang menangani pembiayaan perumahan (Bank Tabungan Negara).Kebijakan ini mendorong berkembangnya perusahaan swasta pembangunan perumahan, dan upaya memberikan konstribusi sekitar 15% perumahan baru sedang selebihnya (85%) diusahakan oleh masyarakat sendiri individual dan tak terorganisasikan. Dalam penyediaan perumahan melalui mekanisme pasar ini ada kecenderungan menjadi sarana investasi dan tabungan perorangan, yang menimbulkan segresi sosial, disintegrasi fungsional, dan gangguan pada daur ekologi alami. Pengadaan rumah oleh perorangan dan tak terorganisasikan menumbuhkan permukiman yang tidak jelas strukturnya, menyulitkan pengadaan prasarana, dan tidak efisien dalam pemanfaatan sumberdaya. Pembangunan baru juga dilakukan dalam rangka peremajaan permukiman yang dinilai kumuh dan tidak layak. Peremajaan kampung kumuh menjadi kompleks rumah susun,merupakan kebijaksanaan yang mulai dilaksanakan di berbagai kota besar. Tetapi perubahan lingkungan fisik ternyata tidak dapat segera diikuti oleh perubahan sosial pemukimnya. Walaupun dilaksanakan dengan konsep membangun tanpa menggusur, yang terjadi adalah penggantian pemukiman melalui mekanisme pasar yang terbatas. Terhadap permukiman yang ada, telah dilakukan peningkatan fasilitas dan pelayanan untuk meningkatkan kualitas hidup pemukimnya. Perbaikan kampung dan program pengadaan prasarana kota terpadu (P3KT) adalah upaya yang dilakukan untuk permukiman perkotaan, sedang program pengembangan lingkungan desa terpadu dilakukan untuk permukiman perdesaan. Segala upaya meningkatkan kualitas permukiman dengan peningkatan fasilitas dan pelayanan tersebut belum dapat mengikuti pertumbuhan penduduk dan perkembangan kebutuhan.Sampai dengan tahun 1990-an, baru 20% rumah tangga di Indonesia mendapatkan pelayanan air dari pipa dan sekitar 50%-nya memanfaatkan air tanah dangkal di mana di daerah perkotaan padat mulai terkontaminasi oleh sanitasi. Permukiman juga penyumbang pencemaran sungai, sekitar 60% sampai dengan 70% pencemaran sungain disebabkan oleh limbah rumah tangga. Selain itu, pemeliharaan apa yang telah adapun mengalami banyak kesulitan. Kepranataan yang ada belum mempunyai kemampuan untuk memelihara dan mengendalikan penggunaanya untuk menjamin keberlanjutan fasilitas dan prasarana yang telah ada. Industrialisasi yang akan terjadi dan harus dilakukan di Indonesia akan mendorong pertumbuhan penduduk kota lebih cepat dari sebelumnya. Jumlah penduduk perkotaan pada tahun 1990 mencapai 28,8% dari 180 juta, dan pada tahun 2020 diperkirakan akan mencapai 49,5% dari 257 juta. Dengan demikian, permukiman perkotaan yang lebih memerlukan kemampuan teknologi dan institusi akan merupakan tantangan pembangunan dan pengelolaan permukiman di masa datang.

Agenda 21 - 32

Untuk menjawab tantangan dalam mengatasi dan mencegah masalah permukiman seperti yang telah diuraikan di atas, pendekatan pembangunan perumahan harus di ubah menuju ke pengembangan permukiman. Kebijaksanaan yang terfokus pada jumlah produksi rumah diubah menuju ke pengembangan kualitas hidup dan kesempatan berkembang pemukimannya. Pengembangan pemukiman juga perlu dikaitkan dengan berbagai kegiatan produktif. Pengadaan perumahan tidak semata-mata untuk memberikan kehidupan yang sehat dan sejahtera, tetapi juga menunjang aktivitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Pengembangan permukiman juga perlu disertai pengembangan kemampuan untuk memelihara, melestarikan dan mengembangkan daya dukung lungkungan alami.Pengembangan permukiman selain untuk menjamin serta meningkatkan kesejahteraan keluarga, juga harus menjadi sarana interaksi social untuk mengembangkan norma dan nilai budaya yang sehat. STRATEGI PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Lindungan bagi semua orang (shelter for all) adalah tujuan universal pengembangan permukiman. Berdasarkan telaah atas permasalahan yang terjadi, tantangan di masa dating dengan keterbatasan sumber yang tersedia sebagai prasyarat pembangunan yang terorganisasikan (organized development), maka konsep pengembangan permukiman yang dipilih perlu diprioritaskan pada: 1)

Pengembangan permukiman yang menunjang aktivitas ekonomi dalam suatu system yang padu dengan daya dukung lingkungan dan sumberdaya alam. Semua lapisan dan golongan masyarakat yang tumbuh dan berkembang oleh aktivitas tersebut terwadahi dalam permukiman yang menunjang kualitas hidup yang berkembang secara berkelanjutan.

2)

Pengembangan permukiman untuk kebutuhan masyarakat atas prakarsa dan diorganisasikan oleh masyarakat harus didorong dan difasilitasi.

3)

Pengelolaan permukiman perlu lebih ditujukan untuk mewadahi dan mendorong integrasi social melalui penyediaan fasilitas umum dan social yang memadai, memenuhi kebutuhan dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

Dalam rangka menjawab semua tantangan seperti yang disebutkan di atas, maka strategi harus difokuskan pada aspek sebagai berikut: 1)

Pembangunan Perumahan dan Permukiman.

2)

Pengembangan Pengelolaan Permukiman.

Agenda 21 - 33

Pembangunan Perumahan dan Permukiman Berdasarkan perkiraan penduduk sampai tahun 2000, untuk menampung pertambahan penduduk diperlukan sekitar 1.750.000 unit rumah per tahun. Dengan asumsi, luas kapling rata-rata 100 m2 yang merupakan luas terbangun (60% dari luas total) di mana 40% lagi diperuntukan bagi system jaringan dan sarana permukiman, ini berarti dibutuhkan 30.000 ha lahan baru setiap tahun. Kurang berhasilnya pengadaan rumah secara besar-besaran oleh pemerintah telah mengangkat sector swasta sebagai alternatif penyedia rumah. Strategi keterpaduan social dan fungsional dalam pembangunan perumahan dan permukiman setidaknya harus dapat menjawab tiga tantangan utama, yaitu: 1)

Menyelaraskan asas-asas perwujudan permukiman sebagai suatu produk industri dengan permukiman sebagai proses perwujudan sosio-ekonomi, budaya dan politik pemukimnya.

2)

Ruang dapat terdistribusikan secara berkeadilan atau tepat social dan tepat lingkungan.

3)

Teknologi digunakan untuk kepentingan publik secara luas.

Salah satu masalah utama dalam pembangunan perumahan dan permukiman, terutama di perkotaan adalah sulitnya pengadaan lahan. Kenyataannya kebanyakan lahan-lahan strategis umumnya dikuasai oleh sector swasta kuat. Hak milik seharusnya dapat ditafsirkan lebih luas, bukan hanya untuk kepentingan individu semata, melainkan juga untuk kepentingan publik. Pembangunan prasarana dan sarana permukiman merupakan salah satu hal yang penting dalam memperoleh suatu lingkungan tinggal yang sehat dan nyaman. Pengadaan prasarana dan sarana ini tidak dapat dilakukan secara terpisah dari perencanaan permukiman secara menyeluruh. Penyediaan fasilitas dan prasarana permukiman untuk meningkatkan permukimam yang telah ada, tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan fisik, akan tetapi juga untuk mewadahi dan mendorong terjadinya integrasi social dan fungsional. Dalam hal ini, fasilitas dan prasarana untuk integrasi social adalah untuk menumbuhkan integrasi social yang sehat yang memungkinkan dapat terjaganya dan berkembangnya norma social dan nilai budaya. Fasilitas dan prasarana untuk integrasi fungsional adalah fasilitas untuk memberikan keterkaitan yang sinergik antara berbagai fungsi yang berkaitan dengan permukiman, yaitu fungsi pelayanan umum dan tempat kerja. Sarana dan prasarana angkutan adalah salah satu fasilitas yang dapat menciptakan integrasi fungsional ini. Fokus perhatian pembangunan prasarana dan sarana juga perlu ditujukan pada pengadaan air bersih, sanitasi, dan pembuangan sampah padat, terutama untuk permukiman masyarakat berpendapatan rendah. Sampai saat

Agenda 21 - 34

ini, baru sekitar 20% rumah tangga di Indonesia yang menggunakan system perpipaan, sekitar 15% membeli dari penjual keliling atau hidran umum, sebanyak 50% menggunakan sumur dangkal untuk kebutuhan pokok mereka sehari-hari dan sisanya mengambil air dari sungai. Berkaitan dengan persebaran pembangunan perumahan dan permukiman secara merata di seluruh wilayah Indonesia, maka perlu didorong usahausaha pembangunan perumahan dan permukiman di luar Pulau Jawa dan Bali yang dikaitkan dengan pengembangan kesempatan kerja. Jadi program transmigrasi perlu dipandang sebagai bagian membangun dan mengembangkan wilayah yang bersangkutan. Untuk mencapai tujuan melalui kegiatan yang diusulkan di atas maka terdapat beberapa sarana yang mendukung. Sarana pelaksanaan ini mencakup: 1)

Aspek Pendanaan, menurut World Bank, investasi untuk perumahan dan pelayanan permukiman berkisar antara 7%-18% dari GNP Nasional. Untuk itu dana dari masyarakat perlu dikelola secara terbuka/transparan dan profesional.

2)

Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi diarahkan kepada: a. Bidang social permukiman;

dan

teknologi

yang

berimplikasi

terhadap

b. Bidang social, ekonomi, ekologi, dan teknologi yang berkaitan dengan perencanaan dan perancangan permukiman; c. Bidang jejaring kelurahan; dan d. Bidang system teknologi lain. 3)

informasi

hingga

tingkat

kecamatan

dan

informasi melalui komputerisasi dan sarana

Pengembangan Sumberdaya Manusia diarahkan kepada peningkatan kemampuan individu dan lembaga, peningkatan kemampuan teknis dan manajerial individu, dan memanfaatkan proses pengembangan permukiman.

Pengembangan Pengelolaan Permukiman Gejala urbanisasi di Indonesia digambarkan oleh : 1). Menyatunya kota besar dengan daerah atau kota-kota kecil sekitarnya. 2). Perubahan fisik daerah agraris/perdesaan menjadi fisik perdesaan yang diikuti peningkatan jumlah penduduk. 3).

Meningkatnya jumlah perkembangan kota.

penduduk

yang

tidak

seiring

dengan

Agenda 21 - 35

Bila dilihat dari peningkatan jumlah penduduk,sejumlah kota-kota di Indonesia berpotensi tumbuh menjadi kota besar. Karena pertumbuhan fisik kota ini tidak diimbangi dengan peningkatan sosio ekonomi dan budaya, maka kotakota ini masuk dalam kategori semi-urban. Masalah terberat dalam pengelolaan permukiman adalah mengatasi ketimpangan penggunaan ruang dan penguasaan sumberdaya, baik sebagai dampak dari pembangunan ruang dan kemampuan sektor swasta besar mengatasi peluang ke depan. Kunci keberhasilan pada :

pengelolaan

permukiman

yang

berkelanjutan

terletak

1) Kemampuan untuk menyerasikan, memadnukan,dan memanfaatkan potensi dan kepentingan sektor swasta dangan kepentingan ruang masyarakat berpendapatan rendah, dengan kepentingan ekologis. 2) Kemampuan untuk menyetarakan permukiman dari berbagai kondisi dan percepatan pertumbuhan. Untuk mewujudkan pelaksanaan,yaitu:

program

usulan

di

atas

maka

dibutuhkan

sarana

1) Aspek Pendanaan. Peningkatan peran DATI I disertai dengan perluasan sumber-sumber pendapatan asli daerah, di mana penggalian/perluasan pembiayaan dari masyarakat berdasarkan kebiasaan yang berlaku bentuk pembiayaan dari masyarakat dikembangkan untuk pemanfaatan langsung kegiatan pemeliharaan lingkungan –juga pembiayaan yang berasal dari kalangan masyarakat maupun atau sektor swasta perlu dikembangkan dan didorong. 2) Pengembangan Sumberdaya Manusia. Pengembangan tidak hanya terbatas pada pelatihan, tetapi juga pengembangan organisasi dan proses komunikasi –meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial individu dan lembaga di tingkat kecamata dan kelurahan/desamenempatkan dan meningkatkan sistem pemantauan serta evaluasi pengelolaan permukiman. Dengan masuknya Indonesia kepasar bebas, maka sektor publik harus semakin mempunnyai kekuatan melindung kelompok masyarakat yang belum mampu. Untuk itu kelompok masyarakat harus mempunyai peran yang lebih besar dan menentukan dimasa depan. Peran masyarakat dalam pengawasan dan pemantauan pelaksana juga akan turut serta dalam kegiatan tersebut.

Agenda 21 - 36

BAB 6 SISTEM PERDAGANGAN GLOBAL, INSRTRUMEN EKONOMI, SERTA NERACA EKONOMI DAN LINGKUNGAN TERPADU Pada saat ini Indonesia telah memasuki Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun kedua (PJP II). Pada periode ini Indonesia bertekad untuk memasuki era tinggal landas. Tantangan yang akan dihadapi akan semakin berat, karena diperlukan sasaran-sasaran pembangunan yang cukup tinggi. Ekonomi Indonesia diharapkan bisa melaju rata-rata 7% pertahun. Sementara laju pertumbuhan penduduk terus ditekan mulai sekitar 1,6% pertahun dalam Repelita VI menjadi 0,9% pertahun pada akhir PJP II. Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan selama PJP II, Indonesia harus tanggap terhadap perkembangan lingkungan strategis baik nasional, regional maupun global yang harus kita manfaatkan untuk lebih memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Sistem perdagangan global yang mendayagunakan pasar dalam negeri sebagai bagian dari pasar dunia serta terkaitnya sistem perdagangan yang berwawasan lingkungan merupakan karakter dari perkembangan ekonomi di masa depan. Perkembangan ini tentunya akan mempengaruhi dan mendorong proses transformasi ekonomi Indonesia. Fenomena dapat diihat dengan : 1).

Disetujuinya hasil putaran Uruguay tentang General Agreements Trade aTarrifs (GATT) yang kemudian digantikan perannya oleh World TradeOrganization (WTO)

2). Dihasilkanya Deklarasi Bogor pada pertemuan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). 3). Diberlakukannya ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada tahun 2003.

Agenda 21 - 37

Diharapkan dengan adanya perjanjian GATTperdagangan internasional akan lebih terbuka, adildan transparan. Adanya perdagangan bebas dikawasan APEC diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena pada saat ini ekspor Indonesia 70% memasuki pasar APEC, sumber investasi Indonesia 65% berasal dari anggota APEC dan 60% sumber wisatawan indonesia berasal dari daerah Asia Pasifik. Dalam skala regional sesuai dengan kesepakatan ekonomi ASEAN, Indonesia akan menuju pada perdagangan bebas pada tahun 2003. Dengan adanya pasar bebas ASEAN diharapkan ekspor Indonesia ke pasar ASEAN yang pada saat ini menunjukkan surplus bagi Indonesia akan lebih meningkat. Selain itu untuk mempercepat pembangunan diluar pulau Jawa telah dikembang kan kerja sama subregional seperti Pengembangan Sub Regional Singapura-JohorRiau. Keikutsertaan Indonesia sebagai salah satu anggota GATT/WTO,APEC, AFTA atau organisasi regional/internasional lainnyaakan berpengaruh terhadap investasi, perdagangan,perekonomian nasional,pranata hukum,dan upaya pengelolaan lingkungan baik dalam skala nasional maupun dalam konteks global. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di kawasan Asia Pasifik mempunyai ambisi untuk menjadi negra industri baru di abad ke 21.Ambisi ini diwujudkan melalui transformasi andalan sektor pembangunan dari sektor pertanian menjadi sektor industri yang didukung oleh sektor pertanian yang tangguh. Indonesia menyadari bahwa tingginya pertmbuhan ekonomi akan membawa konsekuensi meningkatnya tingkat pencemaran lingkungan dari berbagai bentuk yang bila tidak dikendalikan akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Disisi lain, tuntutan pengelolan lingkungan dalam perdagangn global akan bertambah meningkat. Pemerintah Indonesia menyadari akan perlunya upaya yang sungguh-sungguhdalam pengelolaan lingkungan dan perlunya perubahan pola reaktif dalam pengendalian dampak lingkungan menjadi pola proaktif, yang pelaksanaannya mempunyai urutan prioritas sebagai berikut: 1). Prinsip pencegahan pencemaran (pollution prevention). 2). Pengendalian pencemaran (pollution control). 3). Remediasi (remediation) STRATEGI INTEGRASI LINGKUNGAN KE DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI Dalam mengelola agar pembangunan ekonomi Indonesia tetap berlanjut, maka dibutuhkan serangkaian strategi dalam rangka mengintegrasikan dimensi lingkungan kedalam pembangunan ekonomi. Strtegi tersebut adalah: 1). Pengembangan Pendekatan Ekonomi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Lingkungan.

Agenda 21 - 38

2). Pengembangan Pendekatan Pencegahan Pencemaran (Minimasi Limbah atau Produksi Bersih) 3). Pengembangan Sistem Neraca Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Pengembangan Pendekatan Ekonomi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Meningkatnya Volume pembangunan yang dilaksanakan tanpa wawasan lingkungan akan meningkatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Bila efisiensi pengololaan sumberdaya alam dan lingkungan tidak dapat ditingkatkan maka kerusakan dan pencemaran lingkungan akan meningkatnya dan sekaligus menaikan biaya lingkungan yang harus ditanggung masyarakat. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah dengan metode pendekatan ekonomi. Pendekatan ekonomi ini semakin penting untuk dimanfaatkan dengan semakin meningkatnya volume pembangunan. Pendekatan instrumen ekonomi yang dilaksanakan saat ini (Repelita VI) masih bersifat parsial dan sektoral, yaitu oleh institusi lingkungan, sedangkan pendekatan yang seharusnya dilakukan adalah melibatkan institusi terkait seperti keuangan (termasuk perpajakan), disamping sektor-sektor yang juga secara langsung terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam dan linngkungan seperti Departemen Kehutanan, Departemen Pertambangan dan Energi, Departemen Pekerjaan Umum, dan lainnya. Pada paruh waktu Repelita VII (1998-2003) kendala-kendala pemanfaatan instrumen sudah harus diidentifikasikan dan diketahui baik dari segi institusi, sumberdaya manusia, infrastruktur, dan segi makro dan mikro ekonomi. Sedangkan paruh waktu sisanya digunakan untuk meningkatkan kemampuan institusi, sumberdaya manusia, dan infrastruktur. Pada Repelita VIII (2003-2008) upaya peningkatan ini dilanjutkan dengan ujicoba pelaksanaan pemanfaatan instrumen ekonomi dibeberapa kegiatan pembangunan. Diharapkan pada Repelita IX (2008-2010) pemanfaatan instrumen ekonomi sudah mapan sehingga dapat dimanfaatkan oleh kegiatan yang lebih luas. Pengembangan Pendekatan Limbah atau Produksi Bersih)

Pencegahan

Pencemaran

(Minimisasi

Idealnya setiap kegiatan indrustri harus mencegah pencemaran sebelum pencemaran itu terjadi. Konsep pencegahan atau pengurangan limbah pada sumbernya dapat dilakukan antara laindengan memanfaatkan teknologi bersih (clean technology atau low waste technologies), yang melandasi program Produksi Bersih (Clean Production) dan Zero Emission. Konsep ini lebih unggul dibandingkan pendekatan pengendalian pencemaran dengan end-of-pipe yang memiliki permasalahan sebagai berikut :

Agenda 21 - 39

1). Pengolahan limbah cair, padat atau gas memiliki resiko pindahnya polutan dari satu media ke media lingkungan lainnya. 2).

Pengolahan limbah memerlukan biaya tambahan produksi, sehingga biaya persatuan produk meningkat.

pada

proses

3). Memerlukan berbagai perangkat peraturan, biaya, dan sumberdaya manusia yang handal dalam jumlah yang memadai untuk melaksanakan pemantauan pengawasan dan penegakan hukum. 4).

Tidak mendorong upaya kearah pengurangan limbah pada sumbernya serta kurang menjanjikan pemanfaatan limbah lebih jauh.

5). Teknologi retrofit dapat gagal berfungsi atau sangat berfluktuasi dalam efisiensinya. Aliran efluen yang telah diolah juga masih mungkin mengandung residu Upaya pendekatan pencemaran minimisasi limbah telah mulai dilakukan pada Repelita VI. Perkembangan standarisasi lingkungan (ISO 14000) dan ekolabel dalam konteks global terus diikuti oleh Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya telah melakukan persiapan program ekolabel Indonesia. Merujuk kepada kegiatan Repelita VI, maka pada kurun Repelita VII sebaiknya telah dimulai ujicoba ekolabel dan standarisasi lingkungan (ISO 14000) dalam berbagai kegiatan industri. Pada kurun waktu Repelita VIII kemampuan industri untuk meningkatkan daya saing. Sedangkan pada kurun waktu Repelita IX dan X pemantapan ekspor andalan secara global dengan meningkatkan daya saing melalui penerapan label dan standarisasi lingkungan. Pengembangan Lingkungan

Sistem

Neraca

Ekonomi,

Sumber

Daya

Alam

dan

Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur dari perubahan dalam GNP (Gross National Product). Bila GNP suatu negara mengalami kenaikan, maka diartikan bahwa lebih banyak barang dan jasa diproduksikan dalam kurun waktu tertentu dan dikatakan bahwa setiap individu (orang) juga mengalami perbaikan tingkat kehidupan. Sebaliknya, bila GNP mengalami penurunan walaupun dalam waktu yang relatif singkat, umumnya para ekonom mengatakan bahwa telah terjadi suatu resesi. Indikator yang sering digunakan untuk mengetahui gambaran rata-rata tingkat kehidupan masyarakat secara keseluruhan adalah pendapatan perkapita yaitu GNP dibagi oleh jumlah penduduknya. Ada beberapa masalah terhadap pengukuran kesejahteraan sosial yang menggunakan GNP perkapita : 1). GNP hanya mengukur transaksi pasar. 2). Dalam pengukurannya GNP tidak membedakan jenis-jenis barang.

Agenda 21 - 40

3). Tidak membedakan pula antara biaya dan manfaat. 4).

Tidak mempertimbangkan didistribusikan.

bagaimana

pendapatan

tersebut

5). Depresiasi dan kerusakan lingkungan atau sumberdaya alam sebagai akibat dari aktivitas ekonomi tidak dimasukkan kedalam perhitungan. Jadi GNP tidaklah tepat bila digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat. Bila GNP suatu negara tinggi, ini tidak berarti bahwa dinegara tersebut tidak diketemukan kemiskinan. Selain itu, salah satu ukuran dalam kaitannya dengan GNP adalah NNP (Net National Pruduct) yaitu GNP dikurangi dengan jumlah mesin dan peralatan yang digunakan atau mengalami depresiasi waktu memproduksi barang dan jasa yang diperjualbelikan. Sumberdaya alam yang telah digunakan kegiatan ekonomi seperti kehidupan liar, keindahan bentang alam, serta kualitas udara dan air tidak pernah dimasukkan dalam perhitungan sekalipun hal ini jelas merupakan aspek-aspek yang mempunyai sumbangan yan besar terhadap kesejahteraan sosial suatu negara. Karena itu, ukuran GNP harus dipergunakan secara hati-hati oleh semua negara termasuk Indonesia, karena GNP ini bukan merupakan ukuran kesejahteraan yang akurat. Dengan demikian diperlukan suatu Sistem Neraca Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Nasional yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi dan potensi sumber daya alam serta lingkungan Indonesia sehingga pengembangan kebijakan ekonomi dapat diarahkan untuk menunjang pencapaian pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pada saat ini Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Biro Pusat Statistik telah mulai mengembangkan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan sebagai suatu “Satellite systems of Accounts” dari Sistem Neraca Ekonomi Nasional. Pada pelita VII sebaiknya sudah terwujud suatu Sistem Neraca Ekonomi Nasional Indonesia yang kuat dan terpadu dengan mengintegrasikan dimensi lingkungan dan sosial dan relavan kedalam kerangka sistem diatas. Sedangkan pada Pelita VIII sebaikanya sudah diwujudkan suatu sistem penghitungan Neraca Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Regional yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi dan potensi sumberdaya alam serta lingkungan disetiap propinsi di Indonesia. Untuk tujuan ini diharapkan akan terwujud suatu mekanisme pengembangan Neraca Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Regional.

Agenda 21 - 41

BAB 7 PERLINDUNGAN ATMOSFIR Atmosfir pada intinya mempunyai tiga fungsi utama bagi kehidupan manusia, yaitu : Pertama, sebagai pemasok bahan mentah untuk berbagai aktivitas manusia. Kedua, sebagai tempat buangan yang menyerap dan mendaur ulang sisa-sisa kegiatan manusia. Ketiga, sebagai pendukung kehidupan dibumi. Oleh karena itu, kualitas atmosfir/udara merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan. Kemampuan atmosfir untuk memberikan fungsi tersebut dapat terganggu dengan masuknya bahan-bahan pencemar yang dikeluarkan oleh aktivitas manusia ke udara. Untuk mencegah dan mengendalikan hal ini, pandangan lama perlu diubah karena : 1). Kemampuan atmosfir menerima dan mendaur ulang polutan terbatas. 2). Menurutnya kemampuan fungsinya atmosfir akan memberikan dampak negatif yang besar dan luas terhadap kesehatan, lingkungan, dan kegiatan perekonomian dan pembangunan. 3). Biaya yang diakibatkan oleh memburuknya kualitas udara sangat besar dan akan semakin meningkat bila kualita udara terus memburuk. Pengintegrasian dan Peningkatan Pertimbangan Langkah-langkah Efisiensi dalam Pembangunan Energi

Lingkungan

serta

Hampir setiap langkah dari aktivitas energi, dimulai dari kegiatan ekstraksi bahan bakar sampai dengan proses pembakarannya mempunyai potensi merusak kualitas udara. Oleh karena itu, strategi pengembangan energi harus sejalan dengan strategi kualitas udara, mengingat akan semakin meningkatnya konsumsi energi pada Pembangunan Jangka Panjang II (PJP II). Pengembangan energi sangat berkaitan erat dengan pertumbuhan konsumsi energi seperti pada kebutuhan bahan bakar pada pembangkit tenaga listrik, tungku-tungku industri, mesin kendaraan, dan tungku masak. Pembakaran bahan bakar ini merupakan sumber bahan pencemar udara utama yang

Agenda 21 - 42

dilepaskan ke udara ambien, seperti : COx, CO, SPM (suspended particulate matter), NOx, SOx, VHC dan berbagai logam berat. Sektor Pembangkit Tenaga Listrik Peningkatan konsumsi listrik sejak PJP I akan terus berlangsung pada PJP II. Menyadari strategi pemerintah dalam mengatasi sektor ini adalah mengurangi ketergantungan pada sumberdaya minyak, maka diperkirakan energi utama untuk pembangkit listrik akan bergeser dari sumberdaya minyak dalam PJP I ke batubara dalam PJP II. Dengan meningkatnya pembangkit listrik yang menggunakan batubara, serta potensi dampaknya terhadap kualitas udara, maka pemerintah Indonesia telah mengambil langkah untuk mengurangi sekecil mungkin dampak-dampak tersebut. Langkah ini mencakup keharusan untuk melakukan analisi mengenai dampak lingkungan untuk proyek pembangkit listrik, pembentukan serta implementasi stndar emisi dan ambien, penggunaan batubara dengan kadar belerang rendah, dan peningkatan efisiensi produksi maupun distribusi ke pemakai. Walaupun masih dalam tingkat penelitian pemerintah telah mencoba melihat kemungkinan penggunanan sumber yang terbarukan dan relatif bersih untuk masa depan. Sektor Transportasi Sektor transportasi merupakan penyumbang utama terjadinya pencemaran udara di wilayah perkotaan. Dilihat dari kontribusinya, sektor transportasi darat memberikan setengah dari emisi SPM (suspended particulate matter) yang ada dimana sebagian besar zat pencemar tersebut adalah timbal, CO, HC, dan NOx yang setiap tahun jumlahnya semakin meningkat. Oleh karena itu, bila tidak diambil langkah pengendalian maka diperkirakan pada tahun 2020 setengah dari penduduk Indonesia akan menghadapi masalah pencemaran udara yang didominasi oleh emisi kendaraan bermotor. Langkah penting untuk mengurangi emisi kendaraan bermotor adalah peningkatan efisiensi energi di sektor transportasi yang sangat erat dengan penghematan energi. Dengan peningkatan efisiensi ini, diperkirakan akan terjadi pemotongan konsumsi energi sebesar 25%. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan mengadopsi langkah-langkah untuk meningkatan penggunaan modal tansportasi yang mempunyai tingkat efisiensi tinggi seperti pemanfaatan jaringan kereta api, perbaikan sistem lalulintas, dan perbaikan transportasi umum. Langkah ini harus diikuti dengan penerapan sungguh-sungguh standar emisi yang berlaku serta mempromosikan penggunaan kendaraan yang berpolusi rendah, terutama dikota-kota besar. Dalam melaksanakan upaya diatas pemerintah telah melaksanakan/ merencanakan banyak program seperti program mass-rapid-transport, pengapusan secara bertahap timbal pada bahan bakar, program inspeksi kendaraan, program langit biru, program langit bersih dan kegiatan lainnya. Permasalahan utama pada dasarnya adalah besarnya biaya investasi yang diperlukan serta besarnya skala kegiatan yang harus dilakukan. Dalam hal ini,

Agenda 21 - 43

peran serta masyarakat dan kebijakan pemerintah memegang kunci yang penting. Sektor Industri Sektor ini tumbuh pesat melebihi 10% pertahun pada tahun-tahunterakhir. Sektor manufaktur diperkirakan akan memberikan kontribusi sebesar 47% pada tahun 2000. Pada tahun 1990 sektor ini memakai 22% BBM, 42% batubara, 81% gas alam dari total konsumsi nasional. Selain itu, pembangkit listrik yang digunakan sendiri (captive power) oleh sektor industri ini mencakup sekitar 33% dari jumlah total nasional listrik yang dibangkitkan di Indonesia. Emisi dapat dihasilkan baik oleh proses produksi maupun oleh proses konsumsi. Inventarisasi oleh Bapedal menunjukan bahwa di Jakarta emisi yang dilepaskan ke udara dari kegiatan konsumsi mencakup 15% dari total partikulat, 16% dari total NOx, dan 63 % dari total SOx. Di Surabaya sektor industri memberikan sekitar 28%, 43%, dan 88% pada polutan yang sama. Strategi pengendalian pencemaran udara yang berasal dari sektor industri dapat dilakukan melalui dua pendekatan : 1). Pengendalian yang terkait dengan konservasi energi. 2).

Pencegahan/pengurangan pengendalian emisi

emisi

dengan

menggunakan

teknologi

Upaya pengendalian yang terkait dengan konservasi energi di sektor industri, memberikan kenyataan bahwa upaya ini dapat menghasilkan potensi penghematan energi sekitar 15% sampai 30%. Sekalipun terbukti bahwa konservasi ini menghasilkan penghematan, namun untuk sektor industri jumlahnya masih relatif kecil dibandingkan terhadap biaya produksi keseluruhan. Oleh karena itu, konservasi ini bukan merupakan prioritas perusahaan. Upaya pencegahan/pengurangan emisi pada hakekatnya dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Pertama, adalah ditegakkannya seluruh peraturan pemerintah (command and control approach), dan yang kedua adalah pengembangan dan penggunaan instrumen-instrumen ekonomi untuk mencegah atau mengurangi pencemaran. Instrumen ini antara lain charge system, deposit refund system , dan penciptaan pasar. Saat ini pendekatan penanganan limbah umumnya dilakukan dengan cara pemecahan akhir- pipa (end-pipe-solution) melalui penerapan standar ambien dan standar emisi yang berlaku. Pendekatan ini mempunyai beberapa kelemahan seperti yang dibahas pada Bab 6, yang salah satunya adalah bahwa pendekatan ini tidak mempunyai insentif untuk mengatasi sumber pencemaran dari sumber asalnya. Sumber pencemaran yang disebabkan oleh penggunaan input yang tidak berwawasan lingkungan, atau proses produksinya menggunakan teknologi yang kurang ramah lingkungan sama sekali tidak disentuh. Atas dasr kelemahan diatas, maka timbul pendekatan

Agenda 21 - 44

yang disebut sebagai produksi bersih (clean-production) dan emisi nol (zero emission) yang sudah jauh lebih efektif ketimbang pendekatan-akhir-pipa.

Sektor Rumahtangga Konsumsi energi disektor rumahtangga mempunyai pola yang berbeda dibandingkan dengan sektor lainnya. Biomas misalnya, merupakan sumber energi termurah yang merupakan sumber energi utama diwilayah pedesaan. Konsumsi energi minyak tanah lebih mendominasi di wilayah perkotaan karena dinilai lebih efisien. Konsumsi energi pada sektor ini terutama digunakan untuk memasak, karena itu tidak mengherankan bahwa pertumbuhan konsumsi disektor ini mempunyai hubungan linier dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Partikulat merupakan salah satu emisi utama yang dihasilkan oleh pembakaran kayu bakar. Hal ini menyebabkan kontribusi SPM (suspended particulate matter) dari sektor rumahtangga menjadi cukup besar. Namun demikian, dimasa depan kontribusi emisi pencemar udara dari sektor rumahtangga terhadap emisi total akan menurun. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya persentase konsumsi energi disektor rumahtangga terhadap konsumsi energi total dan perpindahan pada sumber energi yang lebih efisien disektor rumahtangga. Keterlibatan seluruh lapisan masyarakat merupakan aspek penting yang harus diperhitungkan dalam menyusun strategi pengendalian pencemaran udara dari sektor rumahtangga. Oleh karena itu, strategi dan program yang berkaitan dalam sektor ini harus memfokuskan pada pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat agar inisiatif pengendalian baik dari pihak pemerintah maupun dari swasta dapat berjalan dengan baik. Keterlibatan masyarakat miskindalam masalah ini, dengan ketidakberdayaan dan ketidakmampuannya menyebabkan strategi yang mengarah pada pengembangan bentuk subsidi baik itu subsidi langsung maupun subsidi silang seharusnya menjadi bagian dari program implementasi. Upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi saat ini ditunjukan pada penerapan efisiensi tungku masak dan pergeseran pada jenis bahan bakar dengan mempertimbangkan kebersihan, harga perunit energi, efisiensi penggunaan dan ketersediaan sumber energi domestik seperti bangunan briket batubara dan LPG, serta introduksi tungku-tungku yang lebih efisien. Hambatan yang ada untuk melaksanakan semua ini disebabkan oleh kemampuan dan tingkat pendidikan masyarakat sehingga sulit untuk menerima teknologi baru. Untuk itu upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi dan efisiensi harus terus menerus dilakukan baik oleh institusi pemerintah dan non pemerintah serta menyediakan alternatif yang mudah diadopsi dan dioperasionalkan.

Agenda 21 - 45

Peningkatan Kemampuan Penipisan Lapisan Ozon

dan

Langkah-Langkah

dalam

Menghadapi

Indonesia tidak termasuk negara yang memproduksikan ataupun mengekspor zat perusak lapisan ozon (Ozone Depleting Substances, ODS). Konsumsi ODS di Indonesia tercatat sangat kecil, yaitu kurang dari 1% dari konsumsi dunia. Namun, demikian bangsa Indonesia sangat peduli dengan rusaknya lapisan ozon di stratosfir. Sebagai tindak lanjut rasa kepedulian tersebut, pemerintah Indonesia telah mengadopsi dan meratifikasi Konvensi Perubahan Iklim Rio de Janeiro, Konvensi Wina, dan protokol Montreal mengenai perlindungan lapisan ozon. Respon bangsa Indonesia ini juga diwujudkan secara nyata dengan dikeluarkannya keputusan pemerintah untuk menghapus seluruh pemakaian ODS pada akhir tahun 1997, walaupun waktu yang ditetapkan dalam Protokol Montreal untuk Indonesia adalah tahun 2010. Peningkatan Kemampuan Perubahan Iklim Global

dan

Langkah-Langkah

dalam

Menghadapi

Sebagai negara yang ikut menandatangani Konvensi Perubahan Iklim di Rio de Janeiro, Indonesia melihat bahwa perubahan iklim merupakan ancaman besar terhadap lingkungan dan perkembangan ekonomi nasional dan dunia. Menyadari resiko yang mungkin ditimbulkan dan implikasinya pada aspek sosial-ekonomi, maka Indonesia telah mengambil langkah-langkah penting untuk melakukan antisipasi, mitigasi, dan persiapan dalam menghadapi kemungkinan perubahan iklim tersebut. Data perkiraan terakhir menunjukan bahwa Indonesia memberi kontribusi sekitar 1,6%-1,8% kepada emisi Gas Rumah Kaca (GHG) dunia. Dengan persentase ini, penggundulan hutan dianggap sebagai penyebab utama munculnya kontibusi emisi gas rumah kaca tersebut sekalipun disadari bahwa kondisi hutan (forest coverage) Indonesia masih merupakan yang terbaik didunia. Perkiraan ini mengasumsikan bahwa setiap terjadi penebangan pohon dihutan, maka seluruh kandungan karbon yang ada dikayu tersebut disebabkan dilepaskan ke udara. Asumsi ini benar jika memang seluruh pohon yang ditebang tidak dimanfaatkan sehingga mengalami pembusukan atau dimanfaatkan sebagai katu bakar. Dengan mengalami pembusukan atau dibakar, maka seluruh karbon akan dilepas ke udara. Namun pada kenyataannya penebangan kayu hutan lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan kayu bangunan, furnitur, dan sebagainya. Ini berarti bahwa perkiraan kontribusi tersebut diats tidaklah akurat sebab menggunakan asumsi yang tidak tepat. Lepas dari benar tidaknya perkiraan diatas, hilangnya hutan berarti hilangnya kemampuan alam untuk dapat menyerap CO2 diudara. Di masa mendatang diperkirakan bahwa konsumsi energi akan berkembang pesat, laju deforestasi cenderung semakin lambat yang diakibatkan oleh makin kuatnya upayaupaya pelestarian hutan, dan adanya penghapusan CFC (chlorofluorocarbon), maka kontribusi emisi gas rumah kaca lebih didominasi oleh pemakaian energi. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka ada dua jenis strategi yang harus diambil. Pertama menyangkut permasalahan

Agenda 21 - 46

deforestasi, untuk memperkuat kebijaksanaan yang sudah ada, perlu dukungan keuangan global mengingat supaya ini untuk keperluan masyarakat dunia. Kedua, menyangkut masalah energi, dimana efisiensi penggunaan energi harus terus digalakkan dan dibudidayakan dalam setiap kegiatan ekonomi mengingat pendekatan ini cukup berhasil dalam mengurangi emisi CO2. Peningkatan Kemampuan dalam Menghadapi Potensi dalam Transport Polutan Udara Jarak Jauh Deposisi Asam Berdasarkan data yang ada, sampai saat ini belum terlihat dampak akibat adanya deposisi asam di Indonesia. Dilihat dari tanahnya, karakteristik kimia tanah di Jawa cenderung mencegah terjadinya dampak deposisi asam atau pengasaman. Karena geografi dan tipe angin juga berpengaruh terjadinya deposisi asam, kecil kemungkinan Indonesia akan memeberi kontribusi yang berarti pada deposisi asam negara tetangganya. Kebakaran Hutan dan Lahan Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia menyebabkan pencemaran asap ke wilayah atau ke negara tetangga. Sebagian kebakaran ini merupakan kebakaran alamiah, walaupun ada juga jenis kebakaran yang berasal dari aktivitas manusia, seperti aktivitas pembukaan lahan dan sebagainya. Selain masalah kesehatan, asap kebakaran hutan mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar. Pemerintah Indonesia berupaya untuk mengatasi kebakaran ini melalui peraturan-peraturan seperti keputusan pelarangan penggunaan api pada pembukaan lahan, pembentukan Tim Koordinasi Nasional Kebakaran Lahan dan Hutan, meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia, dan jaringan pemantauan dini untuk mendeteksi kebakaran. Upaya pencegahan pembakaran lahan dan hutan dimasa depan, adalah dilakukannya peningkatan kemampuan pelaksanaan semua program yang ada, mencakup metoda, peralatan yang dibutuhkan, dan aspek pembiayaannya.

Agenda 21 - 47

BAB 8 PENGELOLAAN BAHAN KIMIA BERACUN Dalam tiga dasawarsa terakhir, penggunaan bahan kimia didunia termasuk Indonesia telah berkembang dan m ampu memenuhi tujuan sosial dan ekonomi masyarakat. Sekalipun tidak semua jenis bahan kimia tadi diproduksi dan diperdagangkan, diantara jenis tersebut banyak bahan yang bersifat racun. Dari sekitar 1.500 jenis bahan kimia atau 95% dari produksi total bahan kimia dunia, baru ratusan jenis saja yang telah dievaluasi dalam kaitannya dengan dampak potensial jangka pendek dan jangka panjang yang dapat terjadi terhadap kesehatan manusia dan Lingkungan. Bahan kimia beracun merupakan salah satu bagian dari bahan berbahaya atau bahan berbahaya dan beracun (B3). Untuk menjamin pengelolaan bahan kimia beracun agar ramah Lingkungan dan mempunyai drajat keamanan tinggi, diperlukan peningkatan upaya pengelolaan baik ditingkat nasional, regional, maupun internasional. Beberapa konvensi internasional mengenai bahan berbahaya telah diratifikasi dan diberlakukan da Indonesia. Karena itu dirasakan perlu adanya peraturan perundangan mengenai hal tersebut yang mencakup aspek-aspek pengaturan, perijinan, pengadaan, kepemilikan, penggunaan, dan peredarannya sebagai dasar hokum pengelolaan bahan berbahaya secara nasional. Pada tahun 1987, dua konsep Undang-Undang mengenai bahan berbahaya telah disusun oleh Departemen kesehatan dan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup. Undang-Undang ini mengusulkan agar bahan-bahan berbahaya dikendalikan pada seluruh daur hidupnya, dimulai dari produksi dan impor sampai kepembuangan limbah yang aman. Kedua konsep UndangUndang ini teleh ditinjau kembali untuk melihat kemungkinan pengembangan suatu peraturan dibawah Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Agenda 21 - 48

Walaupun telah banyak dilakukan pemerintah, masih banyak masalah yang ada dalam upaya pengelolaan bahan kimia beracun di Indonesia. Pada dasarnya permasalahan ini dapat dibagi atas dua masalah pokok, yaitu : 1).

Kurangnya informasi ilmiah penggunaan bahan kimia.

yang

memadai

untuk

menilai

resiko

2). Kurangnya sumberdaya manusia untuk menilai bahan kimia yang datanya telah tersedia. STRATEGI PENGELOLAAN BAHAN KIMIA BERACUN Guna tercapainya sasaran pengelolaaan bahan kimia beracun dalam menunjang pembangunan berkelanjutan, maka strategi pengelolaan bahan kimia beracun ini dapat dibagi kedalam empat bidang : 1). Peningkatan kemampuan dan kapasitas nasional dalam pengelolaan bahan- bahan kimia. 2). Penyelerasian klasifikasi dan pelabelan bahan-bahan kimia beracun. 3). Penyebarluasan infomasi tentang bahan-bahan kimia beracun dan risikorisiko kimia. 4).

Penurunan risiko dan internasional yang tidak sah.

pencegahan

lalulintas

domestik

maupun

Tercapainya strategi diatas tidak akan terlepas dari partisipasi semua pihak, baik itu melalui komitmen pribadi, kapasitas intelektual, perilaku dari struktur legislasi yang mengatur dan mendorong guna tercapainya sasaran diatas. Peningkatan Kemampuan dan Kapasitas Nasional dalam Pengelolaan Bahan-Bahan Kimia Dalam membangun sistem nasional pengelolaan bahan-bahan kimia yang tertata baik dan berjalan dengan semestinya – dari mulai aspek hokum, perangkat implementasi, dan dorongan pelaksanaannya – ini dapat dilakukan melalui ; 1). Pengembangan sistem koordinasi antar departemen yang terintegrasi dan multi disiplin, pengembangan mekanisme institusional dan mendirikan pusat-pusat pelayanan, pengawasan dan Pengendalian racun. 2). Pengembangan kemampuan nasional mengenai pencegahan kecelakaan, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat yang tercakup dalam program APELL (Awareness and Prepareedness for Emergencies at Local Level) dari UNEP, termasuk peningkatan kerjasama dengan industri-industri yang menggunakan bahan kimia beracun dan lembaga-lembaga internasional.

Agenda 21 - 49

3). Pengumpulan dan inventarisasi lengkap mengenai data bahan kimia beracun, serta penyebarluasan informasi secara langsung kepada masyarakat. 4). Penyempurnaan peraturan yang belum ada atau belum jelas, mengadopsi kebijakan community right to know (masyarakat memiliki hak untuk tahu) dan didukung dengan peningkatan kemampuan para aparat dalam upaya penegakkan hukum. Strategi yang diterapkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan tersebut ditekankan kepada: Pertama, meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia, dan Kedua, mengoptimalkan pengawasan dan koordinasi di tingkat nasional. Penyerasian Klasifikasi dan Pelabelan Bahan-Bahan Kimia Pelabelan yang serasi untuk bahan-bahan kimia dan penyebarluasan safety data sheets, seperti ICSC (International Chemical Safety Cards) dan tulisan serupa lainnya, yang memuat bahay-bahaya bagi kesehatan dan lingkungan merupakan cara yang paling sederhana dan paling efisien untuk menunjukkan bagaimana cara menangani dan menggunakan bahan kimia secara aman. Sstem klasifikasi bahaya dan pelabelan yang serasi (harmonis) yang berlaku untuk universal, sangat dibutuhkan dalam usaha mendorong pemakaian bahan-bahan kimia secara aman baik ditempat kerja atau dirumah. Langkah dasar yang dilakukan adalah mengadopsi sistem klasifikasi dan pelabelan internasional, serta memasyarakatkan dan menyebarluaskan informasi yang dipunyai kepada seluruh lapisan masyarakat. Begitu pula kerjasama dengan badan-badan internasional perlu ditingkatkan dan dikembangkan dalam bentuk pelatihan dan tukar menukar infomasi, disamping membentuk lembaga klasifikasi bahan kimia nasional. Penyebarluasan Informasi Risiko-Risiko Kimia

tentang

Bahan-Bahan Kimia Beracun dan

Untuk menanggulangi masalah ekspor bahan-bahan kimia ke negar-negara berkembang yang sudah tidak digunakan lagi (banned) dinegara produsen atau yang pemakaiannya telah sangat dibatasi dinegara industri, prosedurprosedur dan persyaratan-persyaratan untuk Prior Informed Concern (PIC) perlu diadopsi kedalam system nasional. Didalam kerangka the General Agreement on Trade and Tariffs (GATT) telah dijalankan negosiasi-negosiasi dengan tujuan untuk menyediakan perngkat-perangkat yang mengikat produproduk yang dilarang atau sangat dibatasi di pasaran internasional. Untuk itu, kerjasama internasional sangat diperlukan dalam tukar-menukar informasi, pengembangan jaringan kerja, dan pendirian pusat informasi nasional yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Agenda 21 - 50

Penurunan Risiko dan Pencegahan Lalu Lintas Domestik maupun Internasional yang tidak Sah dari Produk-Produk Kimia Berbahaya dan Beracun Pada waktu ini, belum ada persetujuan internasional yang bersifat global tentang lalulintas produk-produk yang beracun dan berbahaya. Meskipun demikian, ada keprihatinan global bahwa lalulintas internasional yang tidak sah dari produk tersebut akan membahayakan kesehatan masyarakat dan Lingkungan, terutama dinegara-negara berkembang, seperti yang dinyatakan dalam Sidang Umum PBB dalam resolusi 42/183 dan 44/226. Perhatian dan keprihatinan juga bertalian dengan perpindahan lintas batas dari produkproduk tersebut yang dilaksanakan tidak sesuai dengan pedoman dan prinsip-prinsip yang diadopsi secara internasional. Tujuan yang ingin dicapai adalah : 1). Mengurangi risiko yang tidak diinginkan dengan memperhatikan analisis daur hidup bahan kimia, dan meningkatkan kapasitas nasional untuk mendeteksi masuknya produk-produk beracun secara illegal. 2). Meningkatkan pemahaman dan penerapan the Polluter Pays Principle, dimana industri mempunyai tanggung jawab khusus dalam menjalankan program pengurangan risiko. Untuk menjawab tantangan dan keprihatinan di atas, maka bentuk kegiatan yang dilakukan diantaranya mengadopsi kebijakan the Polluter Pays Principle, serta mendorong penggunaan produk dan teknologi bersih. Disamping itu perlu ditingkatkan kerjasama internasional dalam bentuk pelatihan dan tukarmenukar informasi. Tidak kalah pentingnya adalah mengembanngkan pusat informasi racun dan keracunan nasional serta program penegakkan hokum nasional untuk memantau penerapan peraturan dilapangan. Perkembangan teknologi dan penelitian penggunaan senyawa alternatif yang aman tetapi memiliki fungsi sama tidak lluput dari tujuan yang akan dicapai. Untuk mencapai semua tujuan diatas, diperlukan komitmen dan keterlibatan semua lapisan masyarakat. Dalam penyusunan kebijakan, peran serta masyarakat yang luas merupakan syarat utama tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Perorangan, kelompok-kelompok masyarakat dan organisasi-organisasi perlu mengetahui dan ikut serta dalam pengembilan keputusan yang menyangkut Lingkungan dan pembangunan, terutama keputusan yang berkaitan dengan mereka. Agar dapat membuat keputusan yang bijaksana, pemerintah perlu menyediakan akses untuk semua informasi yang relevan tentang masalah-masalah pembangunan dan Lingkungan pada umumnya, dan tentang risiko-risiko bahan kimia pada khususnya. Hal ini dapat dilakukan baik melalui pelatihan, penerangan, pendidikan di dalam dan di luar sekolah, serta pemerian penghargaan, rangsangan dan dorongan kepada masyarakat luas.

Agenda 21 - 51

BAB 9 PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN Sembilan puluh persen (90%) limbah B3 adalah produk industri. Padahal industri di Indonesia sedang ditumbuhkan dan dipacu, sehingga pada akhir Pembangunan Jangka Panjang II (PJP II) sector industri diproyeksikan mampu memberikan sumbangn sekitar 32,5% pada produk domestik bruto (PDB), dan diperkirakan akan mampu menyerap tenaga kerja baru sekitar 27,6% dari keseluruhan tambahan kesempatan kerja. Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, selama PJP II nilai tambah sector industri pengolahan diproyeksikan tumbuh dengan rata-rata 9,2% per tahun, sedangkan industri pengolahan non-migas diproyeksikan rata-rata sebesar 9,8% per tahun. Dengan sendirinya pertumbuhan industri ini akan meningkatkan beban pencemaran pula. Secara keseluruhan, sector industri telah mengakibatkan tingginya beban pencemaran, pertama karena limbah yang dihasilkan tidak terkelola dan terolah dengan baik, kedua karena panggunaan bahan pencemaran untuk proses maupun sebagai bahan baku tidak terkendali. Bahan pencemar berbahaya dan beracun yang dihasilkan oleh industri umumnya adalah logam berat, sianida, pestisida, cat dan zat warna, minyak, zat pelarut, dan zat kimia berbahaya lainnya. Untuk mengatasi beban pencemaran itu, pada tahun 1987 Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup telah menyiapkan naskah lengkap tentang pengaturan limbah B3. Peraturan ini menusulkan sistem pengelolaan limbah B3 yang berdasarkan cradle-to-grave, yang akan mengontrol limbah B3 mulai dari terbentuknya (cradle) sampai pembuangan akhirnya (grave). Konsep ini diterapkan oleh karena berdasarkan pengalaman negara industri, menunjukan bahwa pengolahan limbah B3 dengan pendekatan-akhir-pipa (end-of-pipe) ternyata tidak efektif, yang kemudian dikembangkan konsep minimasi limbah dan produksi bersih. Selain daripada itu, telah disiapkan pula suatu naskah program yang mengatur bahan yang berbahaya melalui daur-hidupnya (life-cycle). Sebagai

Agenda 21 - 52

tambahan dari program tersebut, dilakukan studi kelayakan pengadaan limbah B3 terpusat untuk daerah “gerbangkertosusila” (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan) di Jawa Timur dan untuk daerah jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi). Limbah atau sampah dikatakan berbahaya karena berbagai alasan. Suatu limbah dianggap berbahaya karena kemampuan limbah atau sampah tadi untuk menimbulkan suatu reaksi racun (atau keracunan) didalam tubuh manusia. Peraturan Pemerintah No.19/1994 dan Peraturan Pemerintah No.12/1995 telah memberikan batasan pengertian limbah berbahaya atau menjadi berbahaya jika memenuhi satu atau lebih persyaratan ; diantaranya mudah meledak, mudah terbakar, reaktif, memiliki daya racun, menyebabkan penyakit, korosif dan sebagainya. STRATEGI PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN Guna menekan jumlah B3, perlu adanya reorientasi system berproduksi dari pendekatan end-of-pipe ke pendekatan produksi bersih. Selain itu perlu adanya interaksi antara pranata hukum dan sosial, kelembagaan, kemamapuan sumberdaya manusia, penguasaan teknologi dan bahkan advokasi dari Lembaga swadaya Masyarakat atau masyarakat luas lainnya. Untuk mencapai hal-hal tersebut strategi berbahaya dan beracun dapat dibagi atas : 1).

pengelolaan

limbah

Pengembangan dan peningkatan pengelolaan limbah B3 berwawasan lingkungan dengan prioritas utama pada minimasi limbah.

bahan yang

2). Pencegahan lintas batas limbah B3 secara ilegal dan kerjasama dalam pengelolaan lintas batas limbah. 3).

Peningkatan dan penguatan pengelolaan limbah B3.

kemampuan

kelembagaan

dalam

Lintas Batas Limbah B3 Permasalahan yang dihadapi dengan limbah B3 ini adalah adanya bisnis pembuangan limbah antar negara. Ekspor limbah B3 dan pembuangannya dari negara maju ke negara berkembang terus meningkat, dimana antara lain disebabkan oleh negar-negara maju telah menerapkan berbagai peraturan untuk menanggapi pencemaran dengan lebih ketat. Akibat ketatnya peraturan, biaya pengolahan limbah menjadi meningkat, dan dalam banyak hal akan lebih murah bila dikirim atua diekspor ke negara lain (umumnya negara berkembang). Dalam hal masalah lintas batas limbah ini, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Basel, yang berupaya mengatur ekspor dan impor serta pembuangan limbah B3 secara tidak sah. Sebagai negara kepulauan yang perairannya yang terbuka. Indonesia sangat potensial sebagai tempat

Agenda 21 - 53

pembuangan limbah berbahaya, baik antar pulau di Indonesia maupun limbah yang dating dari luar negeri. Kemampuan Kelembagaan Kelemahan yang ada dalam pembangunan di Indonesia yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran lingkungan adalah terutama karena terbatasnya kemampuan kelembagaan mengelola sumber daya alam dan Lingkungan hidup. Walaupun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran terus dikembangkan, namun pengimplementasiannya masih sangat lemah. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan peran serta masyarakat, terutama masyarakat pengusaha industri, adalah melalui Program Penilaian Peringkat. Kinerja Perusahaan (PROPER), yang memberikan peringkat kinerja bagi sekitar 200 industri yang dilingkup oleh Program Kali Bersih yang berpotensi mencemari lingkungan. Skenario Timbulan Limbah B3 di Indonesia Dengan industrialisasi seperti yang akan ditempuh Indonesia serta dari pengalaman negara industri, diperkirakan pada tahun 2003 industri Indonesia akan menghasilkan limbah padat dan Lumpur berbahaya tak terolah sebanyak 764 ribu ton per tahun dan akan menjadi 3.236 ribu ton pada tahun 2020. Limbah ini akan terkonsentrasi pada wilayah yang padat industri seperti wilayah Botabek, Gersik, dan Sidoarjo. Tetapi dengan program minimasi limbah berbahaya jumlah itu dapat dikurangi menjadi 74,5% pada tahun 2003 dan menjadi 50% pada tahun 2020. Apabila program minimasi ini disertai dengan program produksi bersih dapat berjalan seperti yang diharapkan, maka pada tahun 2020 limbah berbahaya tersebut dapat ditekan menjadi 25%. Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Limbah B3 yang Berwawasan Lingkungan dengan Prioritas Utama pada Minimasi Limbah Dalam upaya mengurangi limbah B3, maka komitmen nasional untuk melaksanankan pengelolaan limbah yang bertumpu pada minimasi limbah perlu segera dilaksanakan dan ditingkatkan. Upaya penanganan limbah yang selama ini masih bersifat reaktif, dan hendaknya secara bertahap melangkah pada pengelolaan limbah yang bersifat proaktif, yaitu melalui upaya produksi bersih. Aspek ekonomi teknologi yang selama ini didekati biaya tambahan biaya produksi, secara bertahap hendaknya diinternalkan dalam ekonomi kegiatan industri. Dengan liberalisasi perdagangan dan penilaian sistem pengelolaan Lingkungan (ecollabeling dan ISO 14000) maka persaingan akan tambah ketat dan berat. Pengendalian pencemaran Lingkungan harus bertumpu pada penggunaan prosedur dan tata cara yang memperhatikan kelestarian fungsi

Agenda 21 - 54

dan kemampuan ekosistem untuk mendukung perikehidupan serta kesediaan sumber daya alam untuk mendukung upaya pembangunan itu sendiri. Melalui product-life-cycle, maka teknologi, proses serta manajemen sumber daya perlu dievaluasi, dan diganti dengan yang lebih sesuai. Peningkatan fungsi pusat pengolah limbah B3, penerapan strategi produksi bersih, implementasi sistem instrumen ekonomi, pengembangan pusat informasi, dan teknologi yang berwawasan lingkungan merupakan beberapa program kegiatan yang diungggulkan. Pencegahan Lintas Batas Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Secara Ilegal dan Kerjasama dalam Pengelolaan Lintas Batas Limbah Konvensi Basel memungkinkan masuknya limbah B3 secara legal ke Indonesia untuk diolah pada pengolah limbah B3 yang dibangun, yang dimana merupakan peluang bisnis yang menggiurkan bagi pengusahapengusaha Indonesia maupun asing. Peraturan-peraturan yang ada di Indonesia tidak dibolehkan masuknya limbah B3 ke Indonesia, kecuali untuk didaur ulang sebagai bahan baku guna mencukupi bahan baku yang ada. Hal ini memerlukan pengontrolan yang tegas agar tidak disalahgunakan. Untuk itu, perlu dikembangkan pusat informasi yang berguna sebagai wadah tukarmenukar informasi dan pengkajian prosedur serta tata cara kontrol. Yang tidak kalah pentingnya dalam mengawasi mekanisme lalulintas ilegal limbah berbahaya adalah meningkatkan kemampuan infrastruktur nasional dan pengembangan kerjasama Indonesia dengan lembaga regional dan internasional lainnya. Program-program pelatihan bagi sumberdaya manusia yang langsung terkait dengan lintas batas limbah B3, dan peningkatan kepedulian serta dialog kemitraan antara pemerintah, asosiasi industri sejenis, asosiasi importir dan eksportir nasional yang bergerak dalam tata niaga limbah perlu diadakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan tersebut. Di samping itu perlu juga diciptakan sistem koordinasi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparat yang langsung terkait dalam masalah tata niaga ini, menciptakan suatu mekanisme yang harmonis antar instansi terkait. Peningkatan dan Penguatan Kemampuan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Kelembagaan

dalam

Kaitannya dengan peningkatan dan penguatan kemampuan kelembagaan dalam pengelolaan limbah B3, pemerintah Indonesia menekankan pengembangan system informasi nasional yang serasi dengan sistem internasional yang telah ada, bersamaan dengan peningkatan kerjasama dengan badan-badan regional dan internasional. Indonesia diharapkan juga dapat membuat program target penelitian, pelatihan dan pengembangan teknologi penanganan limbah B3 yang berwawasan lingkungan. Strategi yang dapat diterapkan diantaranya ialah membina dan mendukung pusat-pusat penelitian di dalam negeri yang ada, termasuk yang ada di perguruan tinggi maupun industri dalam hal meningkatkan penelitian, pelatihan dan bantuan

Agenda 21 - 55

teknik untuk mencari bentuk teknologi dan pengelolaan limbah berbahaya yang tepat guna bagi industri-industri kecil dan industri rumahtangga. Hasil penelitian selanjutnya dipublikasikan kepada masyarakat melalui seminar, jurnal ilmiah, dan sebagainya. Kesemuanya tentu tidak terlepas dari program penegakan hukum nasional yang sesuai untuk memantau pelaksanaan di lapangan dan menyempurnakan mekanisme sanksi. Pendidikan, peningkatan masyarakat, dan pelatihan sangat terkaitan dengan pengembangan kapasitas, data dan informasi dan peran kelompok-kelompok utama. Guna meningkatan keberhasilan strategi di atas, maka aspek-aspek tersebut perlu ditngkatkan melalui serangkaian program seperti : (i) Orientasi program pendidikan yang sesuai dengan kebuthan; (ii) Peningkatan kepedulian masyarakat; dan (iii) penggalakan pelatihan.

Agenda 21 - 56

BAB 10 PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF Pada dasarnya teknologi nuklir sudah dikenal di Indonesia, dan dilembagakan ke dalam Badan Tenaga Atom Nasional (yang didirikan tahun 1958), akan tetapi sampai saat ini Indonesia hanya mempunyai tiga reaktor nuklir yaitu TRIGA Mark II di Bandung dengan kekuatan 2 MW, reaktor Kartini di Yogyakarta dengan kekuatan 0,25 MW, dan reaktor GA Swabessy di Serpong yang berkekuatan 30 MW. Ketiga reaktor tersebut sejauh ini hanya digunakan dalam kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta aplikasinya di berbagai bidang. Pada Pembangunan Jangka Panjang I, limbah nuklir di Indonesia hanya bersumber dari kegiatan reaktor-reaktor riset tersebut yang umumnya dikategorikan sebagai limbah beraktivitas rendah (low level waste) atau sedang (intermediate level waste). Secara spesifik, program nuklir di Indonesia dikembangkan dengan penekanan utama pada program pemenuhan kebutuhan dasar manusia, pengembangan sumberdaya alam, dan energi serta pemanfaatan energi nuklir untuk mendukung kebijaksanaan diversifikasi energi nasional, keselamatan nuklir dan lingkungan. Sampai dengan akhir Pelita V, pemanfaatan teknologi nuklir sebagai pembangkit energi di Indonesia belum dilakukan . Hasil studi Markal yang dikoordinasikan BPPT menunjukan bahwa cadangan minyak bumi Indonesia akan terkuras pada tahun 1998 untuk scenario tinggi (asumsi kenaikan GDP 4,5% per tahun). Dengan skenario rendah, cadangan ini dapat diperpanjang hingga tahun 2002-2007. Strategi diversikasi yang tepat harus dipilih dan direncanakan dengan matang untuk kebutuhan energi masa depan. Menjelang Pelita V, diperkirakan pada tahun 2015 kebutuhan listrik terpasang Jawa-Bali tidak kurang dari 27.000 Mwe. Setelah diperhitungkan dari penyediaan sumber energi non-nuklir, ternyata masih diperlukan sekitar 7.000 Mwe. Beberapa sumber energi yang masih dalam

Agenda 21 - 57

pengembangan kearah bukti kendala teknis dan ekonomis selain nuklir adalah energi surya, angin, biomassa, geothermal dan pasang surut laut. Oleh karena itu, seandainya kekurangan daya listrik 7.000 Mwe tersebut hanya akan dipenuhi PLTN dengan daya 600 hingga 1.000 Mwe, maka paling tidak akan diperlukan 7 hingga 12 unit. Pada saat itulah limbah radioaktif yang dihasilkan akan meningkat baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Akan tetapi, mengingat bahaya yang mungkin timbul dengan adanya reaktor nuklir tehadap manusia dan lingkungan, maka pengambilan keputusan pembangunan PLTN tidak hanya mengandalkan pada kelayakan politik, ekonomi, dan lingkungan semata, namun juga harus memperhitungkan secara seksama kelayakan sosial dan budaya. Ini dapat dilakukan dengan melibatkan semua aktor pembangunan baik institusi pemerintah maupun nonpemerintah.

STRATEGI PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF Bagaimanapun, limbah radioaktif harus dicermati karena radiasi yang dipancarkannya dapat menimbulkan berbagai perubahan terhadap materi. Pengelolaan limbah radioaktif dalam pengertian pembangunan yang berkelanjutan harus merupakan upaya penerapan teknologi yang layak teknis dan ekonomis bagi perlindungan pekerja, masyarakat dan lingkungan dari paparan radiasi, tidak hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk masa yang akan dating. Dengan pengertian ini, maka pengelolaan harus ditujukan agar tidak ada seorang pun dari pekerja, anggota masyarakat, dan lingkungan saat ini dan generasi masa mendatang menerima dosis radiasi melebihi nilai batas yang direkomendasikan. Pengelolaannya harus menjamin keselamatan manusia dan lingkungan dari pengaruh budaya radiasi material radioaktif yang merupakan unsure pendukung dalam pembangunan. Pengelolaan limbah radioaktif diartikan sebagai kegiatan administrative dan operasional, yang meliputi penanganan (handling), pengolahan (treatment and pretreatment), pengkondisian (immobilization, packaging, containment) pengangkutan, penyimpanan sementara (storage), dan penyimpanan akhir limbah (disposal). Resiko yang berhubungan dengan tingkat radiasi pengion telah banyak diteliti dan dievaluasi, bahkan oleh badan internasional seperti ICRF (International Commission on Radiological Protection) dan UNSCEAR ( Uniteds Nations Scientific Committee on the Effect of Atomic Radiation). Hasil penelitian dan evaluasi tersebut, menjadi dasar upaya keselamatan radiasi yang diterapkan secara internasional dan dikenal dengan asas ALARA ( As Low As Reasonably Achievable). Melalui penerapan asas ini diharapkan potensi dampak radiologi dapat diperkecil dalam batas keselamatan yang telah ditetapkan. Setiap resiko harus dicegah dengan penerapan standar keselamatan radiasi. Prinsi-prinsip proteksi yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut: 1). Penggunaan radiasi harus benar-benar memberikan manfaat.

Agenda 21 - 58

2).

Paparan radiasi yang diterima harus memperhatikan aspek sosial, dan ekonomi.

mengikuti

asas

ALARA

dan

3). Dosis yang diterima tidak boleh melebihi nilai ambang batas. Limbah padat dari kegiatan reaktor riset dan aplikasinya, pada umunya berupa bahan terkontaminasi radioaktif seperti filter/kertas saring, plastik, alatalat dari gelas, alat suntik, bangkai binatang percobaan atau bahan biologis,dan bahan kimia, sedangkan limbah cair berupa bahan pembersih, air bilasan, bahan kimiawi dan cairan pengekstrasi. Limbah gas dapat berasal dari evaporasi atau berasal dari insinerasi (pembakaran) limbah padat. Tercampurnya limbah dengan substansi patogen, bahan kimia berbahaya non radioaktif dan logamberat juga perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan limbah radioaktif. Selain daripada itu, limbah radioaktif dari penambangan dan pembangkit energi non nuklir juga perlu diperhatikan karena berdasarkan laporan UNSCEAR tahun 1988, abu terbang ternyata juga mengandung limbah radioaktif seperti Kalium-40, Uranium-238, Radium-236, Poloniom, Thorium -238, dan Radium-228. Tujuan pengelolaan limbah radioaktif secara aman dapat dicapai melalui : 1). Pemantapan infrastruktur terutama menyangkut peraturan perundangan dan kelambagaan (diantaranya adalah dengan disahkannya Undangundang Ketenaganukliran). 2).

Penguasaan penyimpanan

aspek

teknologi,

prosedur,

metode

pengelolaan,

dan

3). Penyiapan sumberdaya manusia yang terampil dan terlatih. 4).

Memasyarakatkan limbah radioaktif.

prinsip-prinsip,

tindakan

proteksi,

dan

pengelolaan

5). Menginformasikan secara luas dan transparan tentang perkembangan kebijakan pemanfaatan tenaga nuklir sebelum keputusan pemanfaatan dilakukan. 6).

Meningkatkan kepercayaan limbah radioaktif.

masyarakat

terhadap

sistem

pengelolaan

Untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia perlu meningkatkan peran fungsi badan atau fasilitas terkait, menerapkan sistem internasional pengelolaan limbah radioaktif, mengembangkan kerjasama internasional (dalam bentuk pelatihan, dan tukar-menukar informasi atau teknologi), dan mengaktifkan forum komunikasi khususnya untuk diseminasi informasi, serta menumbuhkan tingkat kepercayaan rakyat. Aspek sosial budaya dan peran kelompok masyarakat memegang peran penting dalam pengembangan program nuklir disuatu negara. Dalam pengembilan keputusan, pemerintah perlu menerima masukan dari berbagai

Agenda 21 - 59

pihak termasuk para pakar sains dan teknologi, lembaga tinggi negara, Pusat Studi Lingkungan, masyarakat luas lainya. Pengembangan forum komunikasi yang aktif dan disesuaikan untuk berbagai kalangan, sangat mendukung terciptanya arus informasi yang tidak sepihak. Lembaga Swadaya Masyarakat dapat memberikan informasi yang dihimpun masyarakat secara faktual, sedangkan mediamassa dapat menyebarluaskan informasi yang penting bagi masyarakat tanpa harus berpihak terhadap suatu golongan Strategi utama pengembangan sumberdaya manusia adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui program pendidikan berjenjang di perguruan tinggi; kerjasama bilateral,regional, dan multilateral; disamping pembinaan aspek pendidikan non-teknis termasuk etika dan disiplin dalam meningkatkan budaya dan keselamatan kerja.

Agenda 21 - 60

BAB 11 PENGELOLAAN LIMBAH PADAT DAN CAIR Pada saat ini pelayanan umum menangani limbah padat atau sampah masih belum memadai dan sering mengakibatkan pencemaran air, tanah, dan udara yang melampaui baku mutu lingkungan. Kondisi yang sama terjadi pula pada pengelolaan sanitasi (limbah cair rumahtangga). Kualitas dan kuantitas pelayanan umum tersebut tidak meningkat secara berarti sejak tahun 1980, sehingga tidak dapat mengejar kebutuhan pelayanan umum sanitasi yangterus meningkat akibat lajju pertambahan penduduk. Sampai tahun 1993, hanya 52% unit rumahtangga yang mempunyai akses pada fasilitas sanitasi yang memadai, dan hanya 9% yang mempunyai akses pada sistem anitasi perpipaan dan ini hanya terdapat di 9 kota besar. Permasalahan lainnya adalah bahwa kontribusi pencemaran organik di berbagai sungai oleh limbah cair yang berasal dari manusia telah mencapai 50% sampai 755 dari limbah cair total. Ini di perburuk dengan adanya fakta bahwa 84% sumur dangkal di Jakarta telah tercemar oleh tinja. Dalam hal limbah industri, saat ini upaya untuk menurunkan buangan belum bisa mencapai hasil yang diharapkan. Keterbatasan kemampuan pemerintah untuk memantau dan memerapkan baku mutu limbah, keterbatasan kemampuan industri untuk merancang dan mengoperasikan sistem pengolahan limbah, serta keberadaan industri kecil yang jumlahnya besar dan bersatu dengan perumahan sehingga menyulitkan pemantauan, selain itu juga tidak mempunyai industri kecil untuk membangun instalasi pengolahan limbah. Kecenderungan dan Persoalan Masa Depan Masalah limbah padat dan cair di Indonesia umumnya terlihat jelas diwilayah perkotaan sekalipun diwilayah perdesaan juga perlu mendapat perhatian. Maka tingginya jumlah penduduk diwilayah perkotaan sebagai akibat

Agenda 21 - 61

urbanisasi dari desa ke kota, mengakibatkan, jumlah sampah diperkotaan semakin meningkat. Upaya masyarakat untuk mengatasi masalah ini umumnya dilakukan dengan cara seperti ditumpuk dibak sampah dan diangkut atau dibakar. Cara ini tidak efektif karena dengan cara dibakar berarti terjadi pencemaran udara di samping pengangkutan sampah saat ini dinilai belum memadai. Demikian halnya dengan buangan limbah cair manusia, penggunaan sistem sanitasi individual seperti tanki septik dan cubluk sudah tidak memadai lagi yang kesemuanya tampaknya menghendaki suatu pendekatan regional terutama pada daerah dengan kepadatan tinggi. Pengelolaan limbah padat dan cair juga diperberat dengan meningkatnya industrialisasi. Ada tiga aspae pertumbuhan industri yang perlu diperhatikan disini. Aspek pertumbuhan sektor industri, aspek distribusi spesial dari pertumbuhan industri dimana industri akan lebih banyak berlokasi dipropinsi yang padat (di Jawa misalnya), dan aspek pergeseran jenis industri dari sektor perakitan ke sektor pengolahan yang menyebabkan meningkatnya persentase polutan yang bersifat bioakumulatif dan toksik. Indonesia mempunyai komitmen untuk berpegang pada prinsip pembangunan dan berkelanjutan, maka strategi untuk pengelolaan limbah pun harus menikuti prinsip tersebut. STRATEGI PENGELOLAAN LIMBAH PADAT DAN CAIR Di Indonesia, usaha pengelolaan limbah selama ini lebih banyak terkosentrasi pada peningkatan tingkat pelayanan umum, pengolahan, dan pembuangan walaupun dalam Repelita VI pentingnya minimasi limbah dan daor ulang telah mudah disadari. Minimasi Limbah Minimasi limbah dilakukan tidak saja dengan mengurangi limbah yang harus dikumpulkan, diolah, dan diulang tetapi juga dengan mengurangi pemakaian bahan baku, energi, dan air. Untuk proses industri, suatu pendekatan penting adalah digunakan proses produksi bersih (Indonesia telah membuat suatu komitmen nasional penerapan strategi produksi bersih dalam proses industri), yang telah terbukti efektif dari segi biaya. Hal ini penting agar pendekatan ini dapat digunakan oleh sektor swasta. Dari pengalaman beberapa proyek percontohan didapati beberapa kendala yang harus diatasi dalam menerapkan minimasi limbah dalam proses industrti yaitu ; 1).

Lemahnya kapasitas pemantauan enforcement) pemerintah.

dan

penegakkan

hukum

(law

2). Kebijakan dan peraturan yang masih cenderung dipusatkan terhadap pengolahan limbah hasil akhir produksi. 3). Tidak adanya suatu komitmen yang tinggi dari pihak yang terlibat.

Agenda 21 - 62

Disamping minimasi limbah dari sektor industri dan rumahtangga, perlu juga diperhatikan limbah yang dihasilkan dari pengemasan (packaging). Walaupun sebetulnya ada kepentingan produsen untuk mengurangi kemasan dalam usaha mengurangi total biaya yang dikeluarkan, pemerintah masih perlu memainkan peranan penting dalam mendukung minimasi limbah pada industri pengemasan. Sebagaiman telah diuraikan diatas, minimasi limbah pada bidang industri, domestik dan pengemasan secara ekonomis masuk akal dan menguntungkan. Namun untuk menerapkannya diperlukan adanya kemauan politis dari pemerintah dan pembenahan instrumen ekonomi, struktur administrasi dan perpajakan yang keputusannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Maksimasi Daur Ulang & Pengomposan Limbah Ramah Lingkungan Walaupun masyarakat Indonesia secara tradisional mempunyai kebiasaan melalui daur ulang dan pengomposan dan belum cukup untuk mengurangi laju timbulan sampah yang diperkirakan akan meningkat lima kali lipat pada tahun 2020. Keuntungan yang didapat dari usaha daur ulang dan pengomposan adalah : 1). Penghematan biaya transportasi dan pembuangan. 2). Dapat menyediakan bahan baku produksi dengan harga yang lebih murah. 3). Mendukung pemakaian sumberdaya alam secara lebih bijaksana. 4). Menyediakan lapangan pekerjaan bagi sektor ekonomi informal. Permasalahan dalam mewujudkan potensi daur ulang dan pengomposan antara lain adalah belum terkoordinasinya kerjasama, dan tidak adanya keterlibatan seluruh lapisan masyarakat. Penghargaan Adipura secara efektif telah meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah serta dalam mendapatkan komitmen pengambilan keputusan ditingkat daerah untuk aktif berperan serta dalam pengelolaan limbah. Disampint itu, perlu dikembangkan sistem pasar produk hasil daur ulang dan pengomposan yang kondusif. Industri daur ulang adalah industri yang sensitif pada tingkat keuntungan yang marjinal, sehingga perubahan harga produknya atau bahan baku asli dapat mengakibatkan dampak yang besar.

Agenda 21 - 63

Peningkatan Tingkat Pelayanan Umum Rendahnya tingkat pelayanan umum yang ada sekarang sering mengakibatkan terlampauinya baku mutu lingkungan yang dipersyaratkan. Bila tingkat pelayanan umum ini tidak ditingkatkan maka pencemaran akan meningkat dengan pesat, yang akan sangat terasa pada daerah perkotaan, khususnya penduduk miskin perkotaan. Bila pencemaran telah mencapai tingkat yang tinggi, maka pemulihannya akan semakin sulit serta membutuhkan biaya yang besar pula. Peningkatan pelayanan umum ini diharapkan dapat memperkecil kadar pencemaran sehingga akan mempermudah penanganannya. Persampahan Tingkat pelayanan umum pengumpulan sampah untuk satu kota ke kota lain cukup bervariasi. Secara nasional, hanya 40% dari penduduk perkotaan yang mendapatkan layanan pengumpulan sampah. Sisa sampah yang tidak dikumpulkan dibakar dan dibuang pada lahan terbuka atau badan air yang mengakibatkan pencemaran air dan udara serta tersumbatnya kanal dan badan air yang kemudian mengakibatkan banjir. Sanitasi Secara umum tingkat pelayanan umum sanitasi hampir tidak dapat mengejar ketinggalan yang diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk.Penanganan sanitasi dihadapkan pada sebuah dilema. Disatu sisi, sistem sanitasi individu yang dibangun pada daerah-daerah perkotaan dengan kepadatan tinggi makin tidak memadai, namun disisi lain sistem terpusat seperti sistem saluran air kotor masih sangat mahal. Namun demikian, strategi jangka panjang perlu tetap mengarah pada pembangunan sistem terpusat, dengan perbaikan sistem yang ada sebagai strategi jangka pendek dan menengah. Peningkatan Sarana Pembuangan dan Pengolahan Limbah yang Akrab Lingkungan Persampahan Pada saat ini, 40% dari sampah yang sampai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tidak dibuang dengan cara yang akrab lingkungan. Kebanyakan TPA yang dibangun tidak menganut sistem sanitary landfill yang menggunakan penutupan sampah yang cukup serta pengolahan lindu (leachate), yaitu suatu unsur yang dapat mengakibatkan pencemaran air tanah dan penyebaran penyakit. Gas metan yang dihasilkan dari proses pembusukan materi organik dan pembakaran sampah yang menyebabkan TPA terus berasap sehingga berdampak buruk pada kesehatan pekerja dan penduduk sekitarnya. Untuk jangka pendek, strategi yang diambil dalam memastikan pembuangan limbah yang akrab lingkungan adalah dengan melakukan perbaikan bertahap secara bertahap terhadap TPA yang sudah ada, sedangkan untuk jangka

Agenda 21 - 64

panjang, perlu ada penilaian kelayakan metoda alternatif pembuangan dan pengolahan sampah serta usaha penerapannya. Sanitasi Untuk pembuangan dan pengolahan limbah cairan manusia, sistem yang ada sekarang lebih mengandalkan siste3m sanitasi individu, namun kebanyakan sistem sanitasi individu yang ada kurang layak atau memadai. Dimasa datang harus lebih banyak digunakan sanitasi yang terpusat dengan teknologi yang memadai, terutama di wilayah permukiman berkepadatan tinggi. Limbah Industri Pada masa yang akan datang, bila praktek industri dan pengelolaan limbah tidak banyak berubah, maka diperkirakan polutan tradisional (BOD dan padatan tersuspensi) yang dibuang ke lingkungan di Jawa akan meningkat enam kali di daerah perkotaan dan sepuluh kali didaerah perdesaan pada tahun 2010. Di luar Jawa, peningkatan ini diperkirakan masing-masing sepuluh kali dan duabelas kali didaerah perkotaan dan perdesaan. Selain itu juga akan terdapat perubahan karakter pencemaran dengan adanya pergeseran disektor manufaktur kaitannya dengan peningkatan pencemaran akibat logam-logam biokumulatif. Keseluruhan strategi diatas dapat terlaksana dengan peran serta akatif seluruh lapisan masyarakat. Peranan sektor swasta, terutama kalangan industri dalam pengelolaan limbah padat dan cair adalah dengan meminimasi dan mendaur ulang sampah, dan juga meminimasi penggunaan sumberdaya alam. Peran ini dapat terlaksana dengan menggunakan kombinasi antara inisiatif swasta dan instrumen hukum serta peraturan. Kaum perempuan dapat berperan serta aktif dengan: memperbaiki pola konsumsi dan mengurangi timbulan sampah; mempengaruhi perubahan tingkah laku dalam pembuangan sampah dan pemakaian fasilitas sanitasi; dan merencanakan, mengoperasikan, dan memelihara fasilitas sanitasi. Sedangkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan dalam membangun kesadaran dan peran serta masyarakat, serta pengimplementasian program nasional yang ada. Untuk memperkuat sumber daya manusia pada tingkat masyarakat, maka perlu dirancang berbagai program kampanye,seminar, dan berbagai forum diseminasi informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan permasalahan lingkungan,khususnya permasalahan pembuangan limbah. Pada waktu yang bersamaan, perlu pula disiapkan mekanisme yang dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran, minimasi limbah, dan dalam pengelolaan pembuangan limbah.

Agenda 21 - 65

BAB 12 PERENCANAAN SUMBERDAYA TANAH Upaya penataan ruang telah dimulai sejak Repelita I, diawali dengan penyusunan rencana garis besar kota dan rencana induk kota dengan maksud untuk memberikan arahan bagi pembangunan di kawasan kota. Upaya ini kemudian berkembang menjadi konsep penataan ruang yang ditujukan untuk memadukan berbagai kegiatan pembangunan didaerah tingkat I dan tingkat II serta kawasan khusus. Bahkan untuk meningkatkan koordinasi antar kegiatan, telah dibentuk Tim Tata Ruang Nasional yang diikuti oleh pembentukan Tim Tata Ruang Daerah di beberapa propinsi. Tumbuhnya pertumbuhan diberbagai sektor pembangunan mengakibatkan kebutuhan akan sumberdaya alam termasuk tanah meningkat. Pertumbuhan jumlah penduduk juga mempengaruhi kebutuhan akan tanah dan ruang. Oleh karena itu, ada tiga faktor penting yang saling mengait dan mempunyai dampak dan tata guna tanah dan tata ruang, yaitu : Pertama, adanya konversi tanah pertanian beririgasi teknis ke non-pertanian yang luasnya sekitar 50.000 hektar per tahun akan mengurangi 600.000 ton gabah kering per tahun yang bernilai 300 milyar rupiah. Konversi ini mengakibatkan pemborosan pembangunan irigasi yang biayanya mencapai 4.000-6.000 dollar Amerika per hektar. Disamping itu, areal perkotaan secara fisik bertambah luas sekitar 25.100 hektar per tahun, dimana 60% terjadi di Jawa, 20% di Sumatra, dan sisanya di Kalimantan, Sulawesi, dan kawasan Timur Indonesia lainnya. Kedua, adanya perkembangan kegiatan sosial-ekonomi yang diperkirakan mencapai 60% dari Gross Domestic Product (GDP) Indonesia diluar minyak dan gas (migas) pada tahun 2020 yang mengindikasikan semakin pentingnya peranan kegiatan ekonomi di perkotaan.

Agenda 21 - 66

Ketiga, adanya perkembangan penduduk Indonesia yang mencapai 233 juta dan 257 juta pada tahun 2010 dan 2020. Penduduk perkotaan pada tahun 1990 mencapai 55,4 juta 31% dari jumlah penduduk Indonesia –menpunyai pertumbuhan 5,4% per tahun yang jauh lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk secara keseluruhan (1,96% per tahun). Dengan demikian,penduduk perkotaan akan mencapai 102,5 juta pada tahun 2010 atau 44%dari jumlah total penduduk dan 127 juta pada tahun 2020 yang merupakan 50%dari julah penduduk secara nasional. Tekanan perkembangan ini juga tampak dari konversi hutan menjadi pertanian dan permukiman, reklamasi kawasan pantai,berkembangnya wilayah galian,dan menyusutnya ruang publik. Masalah sosial-ekonomi sumberdaya tanah adalah: 1)

yang

perlu

diperhatikan

dalam

pengelolaan

Kompensasi penggusuran atau lands-transfer yang umumnya tidak memuaskan pihak pemilik lama

2) Terjadinya benturan antara kepentingan membutuhkan tanah yang luas, dimana tradisional sering dikorbankan.

suatu proyek yang Hak masyarakat dan

3) Adanya distorsi harga tanah yang disebabkan posisi monopsoni pengenbang pada saat membeli tanah dan posisi oligopoli ketika mereka menjual tanah kepada konsumen. 4) Belum efektifnya penerapan instrumen ekonomi dalam pengaturan penggunaan tanah. 5) 6)

Pajak Bumi dan Bangunan belum dapat menjadi alat pengendali penggunaan tanah dan penataan .ruang. Belum adanya sistem insentif dan disinsentif yang secra formal digunakan untuk mengendalikan perubahan tataguna tanah.

Peraturan dan perundang-undangan antara lain sebagai berikut: 1)

yang

berkaitan

dengan

pertanahan

UU Pokok Agraria tahun 1960, lebih terfokus pada tanah pertanian, padahal dalam Perkembangannya harus berhadapan dengan proses urbanisasi dan industrialisasi termasuk industrialisasi pertanian.

2) Ada empat Undang-undang yang berkaitan dengan sumberdaya tanah yang harus dipertegas dan Diperjelas hubungannya, yaitu:UUPokok Agraria 1960, UU Pokok Kehutanan 1967,dan UUPertambangan 1967, dan UU Penataan Ruang 1992. 3) Instrumen pengendaliaan tanah seperti berbagai rencana pembangunan, persetujuan prinsip, izin lokasi, dan lainnya ternyata merangsang timbulnya spekulasi tanah.

Agenda 21 - 67

STRATEGI PENGELOLAAN SUMBERDAYA TANAH Untuk mengatasi permasalahan pertanahan yang sedemikian kompleks, maka perlu disusun suatu strategi dalam perencanaan sumberdaya tanah yang efisien, berkeadilan dan berkelanjutan guna mencegah dampak negatif dari kegiatan pembangunan sumberdaya tanah seperti diuraikan berikut ini: Perencanaan dan Pengembangan Sumberdaya Tanah dan Tata Ruang Perencanaan dan pengembangan sumberdaya tanah ini mencakup alokasi dan realokasi tanah untuk berbagai penggunaan. Proses dan prosedur perencanaan yang melibatkan pihak yang berkepentingan pada berbagai paras (level)pengambilan keputusan sangat penting untuk diperhatikan dan perlu dikembangkan dengan seksama, karena sesungguhnya tanah dikuasai dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Selain itu juga perlu dikembangkan instrumenfiskal dalam penerapan seperti pajak bumi dan bangunan, pajak nilai lokasi, pajak pertambahan nilai tanah, pajak pembangunan prasarana. Peraturan dan Perundang-undangan Pertanahan Perlu kiranya dikembangakan dan dilakukan peninjauan kembali berbagai peraturan perundangan pertanahan, terutama dalam kaitannya dengan transformasi dari masyarakat agraris ke industri, tradisional ke modern, perdesaan ke perkotaan. Registrasi dan sertifikasi tanah juga perlu dilaksanakan secaralebih aktif, serta dengan sungguh-sungguh memperhatikan hak adat, tradisi, dan kepentingan publik. Keterkaitan antara penataan ruang dan pengelolaan sumberdaya tanah juga perlu dikembangkan. Penataan Kelembagaan Pertanahan Hak atas tanah di Indonesia diadministrasikan dan dikendalikan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tetapi penetapan penggunaan dan pemanfaatannya melibatkan berbagai lembaga dan instansi di tingkat nasional, regional, dan lokal. Koordinasi diantara berbagai lembaga tersebut harus terus-menerus dipelihara dan dikembangkan. Meningkatnya peranan usaha swasta dalam pembanguan, serta makin membesarnya Luas tanah yang dikembangkan swasta, mengharuskan adanya peraturan yang jelas dan tegas atas usah swasta tersebut. Hal ini terutama mencakup hak dan kewajibannya terhadap dampak lingkungan, kepentingan publik, dan kepemilikan tanah bagi kelompok tidak mampu.

Agenda 21 - 68

Sistem Informasi dan Pendataan Sistem pendataan dan informasi tentang hak dan penggunaan tanah perlu terus dikembangkan dan disempurnakan.Banyak pertikaian sosial timbul oleh karena kurang cermatnya data tentang hak atas tanah ini. Kerjasama dan koordinasi diantara berbagai lembaga pengguna dan pengembang informasi harus terus-menerus ditingkatkan.

Agenda 21 - 69

BAB 13 PENGELOLAAN HUTAN Indonesia dikenal sebagai sebuah negara yang memiliki hutan tropis terluas ketiga didunia, dengan ekosistem yang beragam mulai dari hutan tropis daratan rendah dan dataran tinggi sampai dengan hutan rawa gambut, rawa air tawar, dan hutan bakau (mangrove). Ekosistem hutan tersebut mempunyai fungsi dan peranan yang penting. Secara ekologis hutan merupakan sumber keanekaragaman hayati yang sangat baik flora maupun fauna dan juga sebagai paru-paru dunia. Dari sudut ekonomi hutan merupakan sumber pendapatan penting bagi negara terutama bagi negara-negara berkembang, sedangkan dari sudut sosial budaya maka hutan bukan hanya merupakan sumber pangan dan pendapatan bagi masyarakat sekitarnya, tetapi yang terpenting adalah sumber pengetahuan dan budaya. Banyak sekali kebudayaan yang berkembang pada masyarakat asli pedalaman mempunyai keterkaitan dengan hutan yang juga seiring dengan perkembangan pengetahuan mereka tentang ekologi serta pemanfaatan hutan secara berkelanjutan. Hutan di Indonesia memiliki nilai ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya bagi negara dan masyarakat setempat. Jika berbagai peranan itu tidak seimbang, maka keberlanjutan hutan akan terancam. Faktor-faktor yang menekan hutan Indonesia meliputi pertumbuhan penduduk yang tinggi dan penyebarannya yang tidak merata, konversi hutan, pengabaian atau ketidaktahuan mengenai pemilikan tanah secara tradisional (adat),dan peranan hak adat dalam memanfaatkan sumberdaya alam,program transmigrasi, pencemaran industri dan pertanian pada hutan tanah basah,degradasi hutan bakau untuk dijadikan pertambakan, pemungutan spesies hutan secara berlebihan, dan introduksi spesies eksotik. Pembangunan kehutanan selama PJP I telah memberikan dampak yang sangat berarti bagi pembangunan ekonomi perbaikan lingkungan hidup. Upaya untuk memantapkan kawasan hutan terus dilaksanakan dan

Agenda 21 - 70

pengalihgunaan hutan konversi yang tidak produktif menjadi penggunaan lain yang lebih produktif dikembangkan secara bertahap.

bentuk

Untuk menjamin kelestarian hutan, para pemegang hak pengusahaan hutan (HPH)dipersyaratkan untuk menyusun Rencana Karya Pengusahaan Hutan selama jangka waktu pengsahaan hutan, melaksanakan sistem tebang pilih Indonesia, dan melaksanakan pemeliharaan dan penanaman baru diareal yang tidak produktif serta melaksanakan pengamanan hutan..Bahkan dalam Repelita V, untuk menjaga kelestarian hutan, para pemegang HPH dibina secara khusus melalui bimbingan dan penyuluhan agar mampu melaksanakan berbagai kewajibannya sesuai dengan ketentuan pengusahaan hutan (foretry agreement)yang telah disepakati bersama. Tindakan penertiban dan pendisiplinan yang bersifat preventif dan represif juga dilakukan, yaitu dalam bentuk peringatan dan sanksi denda atau pencabutan hak. Sampai saat ini luas wilayah hutan yang sebenarnya masih merupakan perdebatan, karena belum selesainya program inventarisasihutan dan penelitian yang terkait. Berdasarkan pengerian bahwa kawasan hutan tanah adalah tanah yang berada dibawah wewenang Departemen Kehutanan, yang mencakup bukan hanya daerah yang berhutan dan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) tahun 1980, maka luas hutan Indonesia diperkirakan143,8 juta ha.Saat ini pengelolaan hutan yang ditangani oleh Departemen Kehutanan, bertugas untuk mengawasi aspek pemetaan, pemanfaaan, konservasi, dan rehabilitasi hutan. Aspek koordinasi dalam hal ini terlihat menjadi hal yang penting di Indonesia, jika dikaitkan dengan pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, isu dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan bertumpu pada pengelolaan hutan produksi, rehabilitasi dan perlindungan hutan, kesejahteraan masyarakat ang tinggl di hutan, serta pelaksanaan undang-undang dan kemampuan kelembagaan. Rendahnya harga kayu gelondongan di dalam negeri dikaitkan dengan rente ekonomi hutan, menyebabkan penerimaan pemerintah dari sumber ini lebih rendah daripada rente ekonomi hutan sesungguhnya. Di samping itu, ini menyebabkan pula industri penerbangan dan pengolahan kayu berproses secara tidak efisien. Pemborosan sumberdaya alam yang terjadi mencapai 40% dilapangan dan 60% di pabrik. Hasil hutan non-kayu yang disebut hasil hutan ikutan, memiliki potensi tinggi dalam menghasilkan pendapatan bagi negara. Pada kegiatan penebangan ,umumnya hasil hutan non-kayu sering mengalami kerusakan cukup berarti. Ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan manfaat dan nilai dari sumberdaya tersebut. Walaupun volume produksi hasil hutan non-kayu berada dibawah kayu, perolehan devisa dan peranannya dalam kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat setempat relatif penting. Aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan hutan di Indonesia adalah:

Agenda 21 - 71

1) Perlu ditingkatkannya kemampuan dan rehabilitasi dan pelestarian hutan karena laju reboisasi jauh dibawah laju penebangan pohon. 2) Pembagian keuntungan yang adil dari kegiatan kehutanan, baik komersial maupun konservasi/rehabilitasi terutama dengan masyarakat lokal, karena kehidupan hampir 12 Juta orang sangat tergantung dari hutan. 3) Hutan merupakan juga sumber pengetahuan mempunyai Ketekaitan erat dengan hutan.

dan

budaya

yang

4) Struktur hukum, penegakan hukum, dan sumberdaya manusia di sektor kehutanan perlu ditingkatkan bila aspek berkelanjutan hutan ingin di capai. Lemahnya peraturan dan pelaksanaan hukum disebabkan oleh petunjuk pelaksanaan peraturan yang masih sangat kurang, tumpang tindihnya peraturan dengan peraturan sektor lainnya dan malahan sering bertentanngan hukum adat. 5) Dalam era perdagangan bebas, telah terjadi peningkatan permintaan akan “barang hijau” pada produk-produk hutan tropis. Untuk mengatisipasinya, LEI(Lembaga Ekolabel Indonesia) melaksanakan program ecolabelling untuk hasil-hasil hutan. Indikator berikut:

penting

pengelolaan

hutan

yang

berkelanjutan

adalah

1)

Dari segi kelestarian fungsi produksi, adalah sumberdaya dan Jaminan kelangsungan produksi.

2)

Dari segi kelangsungan fungsi ekologis, sistem-sistem Penunjang kehidupan keanekaragaman hayati.

3)

Dari segi kelangsungan fungsi sosial-budaya , adalh terjaminnya akses terhadap perolehan sumberdaya, adanya pengakuan atas hak-hak tradisional, dan adanya Jamianan manfaat hutan bagi masyarakat lokal; dan peranserta masyarakat.

adalah dan

jaminan

sebagai

kepastian

dipertahankannya terpeliharanya

STRATEGI PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN Dalam menghadapi permasalahan tersebut diatas sesungguhnya GBHN 1993 telah sesuai dengan Agenda 21, karena kegiatan pengelolaan hutan telah mulai mengalami pergeseran Paradigma yang pada awalnya dititikberatkan pada pertumbuhan ekonomi, maka saat ini telah lebih diarahkan pada: 1)

Pelestarian fungsi-fungsi lingkungan hidup.

2)

Keuntungan pengusaha atau perusahaan bergeser kepada keuntungan sosial.

Agenda 21 - 72

3)

Kelestarian produksi bergeser pada kelestarian ekosistem.

4)

Produksi kayu bergeser pada produksi non-kayu.

Dari hal tersebut dapat didefinisikan bahwa pengelolaan hutan berkelanjutan adalah bentuk pengelolaan hutan yang memiliki sifat lestari yang tercermin melalui terjaminnya fungsi produksi hutan, fungsi ekologis hutan, dan fungsi sosial ekonomi hutan untuk masyarakat lokal. Mengembangkan dan Memelihara Produksi Hutan Secara Terpadu & Berkelanjutan Aktifitas yang perlu dilakukan adalah meninjau kembali seluruh kebijakan pemberian konsensi penebangan yang meliputi persyaratan dan jangka waktu konsensi yang disesuiakan dengan jenis pohon yang akan dieksploitasi sehingga akan tercapai keseimbangan dari ekosistem hutan untuk memperbaharui diri. Di samping itu, untuk meningkatkan penerimaan pemerintah maka perlu dilakukan pengkajian kembali tingkat royalti dan rente ekonomi dari hasil hutan yang saat ini dianggap terlalu rendah. Secara singkat dapat diuraikan bahwa pendorong pemanfaatan hutan yang efisien., rasional terpadu dan berkelanjutan yang mencakup hasil kayu dan non kayu, maka harus dikembangkan industri hutan yang efisien dan hemat sumberdaya. Program ini harus melibatkan tanggung jawab baik pengusaha hutan, pemerintah,dan masyarakat melalui insterumen ekonomi dan hukum. Meningkatkan Regenerasi, Rehabilitasi, dan Perlindungan Hutan Ini lebih ditekankan pada perluasan implementasi proyek konservasi dan pembangunan terpadu yang dapat menjamin kelangsungan daerah lindung melalui pemanfaatan keanekaragaman hayati hutan secara berkelanjutan baik untuk makanan, obat-obatan,kosmetika,serta ekoturisme, dapat menjadi sarana bagi perlindungan pada masa mendatang. Memperkuat Peraturan dan Penegakan Hukum bagi Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Pengelolaan hutan yang berkelanjutan tidak dapat tercapai tanpa dukungan perangkat hukum serta penegakan hukum yang memadai.Selain itu, seperti yang telah disebutkan pada bagian terdahulu, peraturan/perundangan di bidang kehutanan seringkali tumpang tindih dan di buat pada masa lalu saat kebutuhan ekonomi dirasakan lebih penting. Konsekuensinya, mungkin pengelolaan secara berkelanjutan belum mendapat perhatian yang utama. Untuk menanggulanginya hal tersebut diatas dan menjamin keberlaanjutan hutan, maka peraturan kehutanan harus mengikuti peraturan mengenai rencana umum tata ruang (RUTR) yang didukung dengan penegakan hukum yang kuat berdasarkan kepastian hukum dan dengan interpretasi yang sama.

Agenda 21 - 73

Mempertahankan dan Meningkatkan Masyarakat Penghuni Hutan

Peranserta

serta

Kesejahteraan

Masih ada sekitar 65 juta rakyat Indonesia yang hidupnya bergabtung pada hutan yang meliputi penduduk asli dan transmigran. Kegiatan kehutanan baik itu konsensi hutan, hutan tanaman industri (HTI), reboisasi, dan proyek konservasi sering menimbulkan konflik berkenaan dengan hak atas tanah dan akses pada sumberdaya alam. Bila hal ini berlanjut maka masyarakat setempat yang merupakan kelompok paling miskin akan semakin tertinggal yang dapat mengakibatkan konflik menjadi semakin tajam sehingga terjadi degradasi ekosistem hutan yang lebih parah. Adanya kebijakan yang memperhatikan masyarakat penghuni hutan diharapkan tidak saja dapat memulihkan dan mempertahankan fungsi sosial budaya hutan tapi juga meningkatkan peranserta masyarakat dalam pengelolaan hutan berkelanjutan melalui upaya-upaya yang menjamin agar masyarakat lokal mendapatkan pembagian keuntungan yang adil dari hasil hutan. Upaya tersebut mencakup memberikan status hukum dan memadukan hukum adat atas tanah atau sumberdaya alam maupun mengadaptasi sistem pengelolaan tradisional ke dalam program pengelolaan hutan berkelanjutan.Upaya lainnya adalah melaksanakan peranserta masyarakat secara penuh dan murni dalam memanfaatkan sumberdaya hutan termasuk pembagian keuntungan yang seimbang . Menghargai dan mempertahankan nilai ekologis,kultural dan ekonomis hutan untuk kehidupan masyarakat di dan sekitar hutan merupakan hal penting lainnya yang perlu diperhatikan. Menyediakan informasi mengenai hutan dan tanah hutan yang akurat dan memadai merupakan hal yang utama, yang harus ditunjang dengan adanya data inventarisasi hutan yang selalu diperbaharui, dan dengan terus meningkatkan kemampuan penelitian tentang pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Selain itu, pengelolaan hutan berkelanjutan dapat tercapai jika peranserta dan tanggung jawab masing-masing kelompok utama, yang meliputi kaum perempuan, organisasi non-pemerintah, lembaga otonomi daerah, kelompok pekerja, pemuda dan remaja ilmuan, termasuk sektor bisnis,harus diperhitungkan dan dibagi secara seimbang. Keterlibatan kelompok-kelompok tersebut penting dalam membuat keputusan dan untuk membangun kepedulian terhadap pelestarian dan keberlanjutan sumberdaya hutan. Strategi pengembangan sumberdaya manusia dalam pengelolaan hutan tidak hanya difokuskan pada pendidikan dan pengembangan kehutanan, karena sektor ini berhubungan pula dengan bidang lain seperti lingkungan,antropologi, dan ekonomi makro. Pengetahuan tradisional dan konsep tradisional mengenai pengelolaan sumberdaya alam juga tidak boleh diabaikan.Dengan mempertimbangkan hal-hal diatas, stategi pengembangan sumberdaya manusia perlu diadakan pada tiga tingkatan, yaitu: pada tingkat kebijakan, pendidikan dan kelembagaan, dan lapangan.

Agenda 21 - 74

BAB 14 PENGEMBANGAN PERTANIAN DAN PERDESAAN Dalam Pembangunan Jangka Panjang I (PJP I), pembangunan pertanian telah berhasil mewujudkan swasembada pangan khususnya komoditi beras, yang merupakan keberhasilan terbesar sektor pertanian. Meskipun produksi komoditi pangan non-beras juga naik, tetapi keberhasilannya belum dapat menyamai komoditi beras. Untuk beberpa komoditi seperti jagung dan kedelai masih diimpor guna mencukupi kebutuhan dalam negeri. Sumbangan sektor pertanian pembangunan ditentukan oleh produktifitas disektor ini. Karena masih cukup besarnya sumbangan sektor pertanian terhadap perekonomian nasional, rendahnya produktifitas sektor pertanian dapat mempengaruhi produktifitas perekonomian secara keseluruhan. Kondisi ekonomi saat ini maju dengan pesat, namun Indonesia masih menghadapi duelisme ekonomi, terutama dalam sektor pertanian. Terdapat perbedaan kualitas manajemen dan teknologi yang cukup berarti antara perusahaan perkebunan besar baik milik badan usaha milik negara(BUMN)maupun swasta dengan usaha perkebunan rakyat, termasuk akses kepada sumber-sumber keuangan. Dualisme ini harus secara sungguhsungguh mendapat perhatian di dalam penyusunan kebijakan pembangunan sektor pertanian. Pertanyaan yang perlu dijawab antara lain:bagaimana sebaiknya agar pertanian skala kecil mempunyai tingkat efisiensi yang sama besar dengan pertanian skala besar, serta bentuk kerjasama/kemitraan apa yang perlu dilakukan? Berbagai tantangan besar yang akan dihadapi sektor pertanian pada masa mendatang berkisar pada:

Agenda 21 - 75

1)

Penurunan kemampuan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan lain akibat makin cepatnya laju pengalihan fungsi tanah pertanian.

2)

Derasnya mobilitas penduduk perdesaan yang disebabkan semakin menurunnya penghasilan petani sebagai akibat menyempitnya tanah usaha sehingga para petani ini mencari sumber tambahan dengan bekerja di luar bidang pertanian, yang umumnya berada di kota.

3)

Mobolitas petani yang tinggi tidak hanya mengarah ke hilir (perkotaan), tetapi juga ke arah hulu dengan merambah hutan lindung yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan.

4)

Meningkatnya tekanan penduduk, pertumbuhan industri, dan permikiman terhadap tanah-tanah pertanian yang diperburuk dengan meningkatnya uasaha intensifikasi pertanian dengan menggunakan masukan anorganik(pupuk, pestisida,dan hormon pengatur tumbuh) dalam jumlah besar yang pada akhirnya mengakibatkan kualitas lingkungan air dan tanah menjadi turun.

5)

Ketatnya persaingan untuk dapat menghasilkan produk yang bermutu dan berkualitas tinggi dengan harga bersaing dalam menghadapi era perdagangan bebas.

Kerusakan tanah di Indonesia merupakan salah satu masalah lingkungan yang paling serius dan mencakup luasan yang besar. Penangan terhadap kerusakan tanah menjadi sangat penting karena produktifitas tanah menjadi turun pada saat jumlah penduduk yang membutuhkan pangan, energi, dan sandang meningkat. Penipisan/deplesi unsur hara tanaman di dalm kegiatan pertanian merupakan masalah serius yang paling sering terjadi. Kehilangan hara tanaman disebabkan oleh berbagai hal antara lain erosi atau pengikisan tanah,leaching atau pencucian, dan yang paling sering terjadi adalh kehilangan hara tanaman akibat panen. Selain itu, pemupukan maupun penggunaan pestisida secara berlebihan dapat pula berakibat pada hilangnya kesuburan tanah maupun matinya mikro-organisme yang sangat berperan pada kesuburan tanah. Dalam jangka pendek,kehilangan hara tanaman belum merupakan ancaman bagi penyediaan produksi pertanian karena dapat terganti denga unsur hara masukan(input) bahan kimia seperti pupuk, dan lain-lain. Namun dalam jangka panjang, kehilangan hara tanaman akan berdampak pada makin menurunnya produksi tanaman pada gilirannya berdampak pula pada penurunan produksi bahan pangan. Sumberdaya manusia merupakan aset penting bagi kehidupan perdesaan, karena merupakan penggerak segal kegiatan di wilayah perdesaan. Diperkirakan pada akhir tahun 2020 jumlah penduduk perdesaan mencapai 129.852 juta jiwa (50% dari total penduduk Indonesia). Bila sumberdaya

Agenda 21 - 76

manusia ini mempunyai tingkat pemahaman fungsi-fungsi sumberdaya alam yang cukup, maka akan memberikan insentif bagi terwujudnya pengembangan ekonomi yang berkelanjuta. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di perdesaan mempunyai beberapa kelemahan, yaitu: 1)

Adanya beberapa programyang tidak terintegrasi dengan peningkatan sumberdaya manusia, dan kurang memiliki jangka panjang.

program orientasi

2)

Tidak terintegrasinya program jangka pendek dengan perencanaan jangka menengah maupun panjang sehingga pola perencanaan tidak mengarah pada pencapaian keberlanjutan.

Permasalahan lainnya adalah akibat perubaha teknologi pertanian dalam revolusi hijau, seperti masuknya alat perontok yang menggantikan lesung, traktor menggantikan ani-ani, dan sistem panenan yang berubah dari sistem bawon menjadi tebasan, telah menghilangkan pendapatan buruh tani dan pendapatan tambahan bagi kaum perempuan perdesaan. STRATEGI PENGEMBANGAN PERTANIAN DAN PERDESAAN Pertanian berkelanjutan merupakan pengelolaam dan konservasi sumberdaya alam yang berorientasi pada perubahan teknologi dan kelembagaan yang dapat menjamin pemenuhan dan pemuasan kebutuhan manusia secara berkelanjutan. Dengan demikian pembangunan disektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan lain-lain diharapkan mampu mengkonservasi tanah, air, tanaman, sumber-sumber genetik, dan keanekaragaman hayati untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat banyak secara berkelanjutan. Untuk itu perlu dicari alternatif teknologi dan metode yang tepat guna, layak secara ekonomi dan secara sosial dapat diterima. Ini berarti tujuan dan sasaran pengembangan pertanian dan perdesaan secara berkelanjutan merupakan sebuah upaya peningkatan produksi pertanian, terutama beras sebagai pangan utama, hingga mencapai titik aman kebutuhan pangan sekaligus menjamin bahwa peningkatan produksi tersebut tidak akan berakibat pada kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka perangkat utama yang diperlukan adalh reformasi agraria, peranserta, diversifikasi pendapatan, konservasi dan pengelolaan sumberdaya alam yang lebih baik, serta kemajuan teknologi. Pengkajian Kebijakan, Perencanaan dan Program Terpadu Pertanian Langkah ini meliputi:pengkajian dan pengembangan berbagai bentuk program yang mengaitkan analisis kebijakan pangn nasional pada sektor pertanian yang berkelanjutan dengan analisis kebijakan makro;mengembangkan kebijakan untuk mengantisipasi derasnya peralihan fungsi tanah pertanian;mengembangkan kebijakan peningkatan daya saing komoditi pertanian unggulan dalam mengantisipasi perdagangan bebas;dan usaha

Agenda 21 - 77

menyamakan persepsi dan pemahaman tentang prinsip, konsep, dsn cara pencapaian tujuan program pertanian berkelanjutan yang melibatkan pemerintah, kalangan dunia usaha, dan masyarakat luas. Perbaikan Produksi Pertanian dan Sistem Bertani melalui Diversifikasi Usaha Tani dan Upaya Pengembangan Prasarana Pendukung Peningkatan pendapatan yang pesat dari kegiatan non-pertanian di desa menunjukkan bahwa sektor ini memberikan peluang yang baik bagi kesejahteraan petani.Sementara itu pendapatan dari bertanam padi hanya meningkat sedikit, akibat pangsa padi dalam total pendapatan turun dari 70% pad atahun 1976 menjadi sekitar 60%pada tahun 1983. Walaupun peluang kerja di pertanian dan pendaparan riil di jawa terus meningkat hingga pertengahan 1980-an sebagai akibat dari pola tanaman ganda (multiple-cropping) (Manning, 1988;Nylor, 1990), akan tetapi laju pertumbuhan di sektor ini tidak secepat pertumbuhan yang terjadi di sektor non-pertanian khususnya manufaktu, konstruksi,dan jasa. Adanya perbaikan transportasi dan peningkatan produktifitas padi per hektar yang sangat pesat, tidak dapat mengalihakan perhatian petani agar tetap bekerja secara penuh di bidang pertanian, khususnya budidaya padi. Dari pembahasan ini dapat ditari satu logika bahwa intensifikasi sistem usahatani tidak dapat lagi memberikan pendapatan yang cukup bagi petani, maka berbagai peluang kerja perlu dikembangkan seperti industri rumahtangga, perikanan, pengelolaan hasil pertanian, dan sebagainya. Peningkatan Peranserta Masyarakat dan Kualitas Sumberdaya Manusia Pendekatan pengembangan sumberdaya manusia yang diambil harus dipusatkan pada percepatan kemandirian, penyediaan informasi dan pemberian bantuan teknis dan dana bagi kelompok prngguna sumberdaya alam. Penekanan program pengenbangan sumberdaya manusia harus diletakkan pada praktek manajemen pengelolan sumberdaya pertanian.Selain itu perlu juga diperjelas hak dan kewajiban petani dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang amat terbatas, pengembangan mekanisme pasar dan harga, serta aksesbilitas terhadap informasi, modal dan masukan. Konservasi dan Rehabilitasi Tanah Langkah-langkah konservasi tanah yang telah dilakukan ternyata banyak menemui hambatan. Hambatan ini antara lain keterbatsan dana dan pengetahuan serta kerang padunya proyek-proyek tersebut dengan sektor ini. U ntuk memecahkan hambatan diatas perlu dilakuka tindkan sebagai berikut; 1)

Perencanaan program yang terpadu, dukungan politik dan pendanaan yang kuat.

berjangka

panjang,

serta

2)

Perencanaan tataguna tanah dan zonasi tanah yang dikombinasikan dengan pengelolaan yang lebih baik.

Agenda 21 - 78

3) Meningkatkan peranserta masyarakat. 4) Kemampuan serta kualitas yang tinggi dari petugas lapangan yang di tunjang oleh sifat program pelatihan yang dinamis baik terhadap perkembangan ilmu maupun kebutuhan maasyarakat. 5) Penemuan metode pemulihan konservasi tanah pertanian.

tanah

yang

cepat

serta

metode

Pengendalian Hama Terpadu Peningkatan populasi wereng coklat yang dikenal dengan fenomena “resistensi dan resurjensi” hama terhadap pestisida menyadarkan pemerintah dan masyarakat tani bahwa pengendalian hama yang hanya mengutamakan satu metode pengendalian terutama pestisida terbukti tidak efektif dan tidak efisien. Pendekatan yang paling tepat adalah melalui program pelatihan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) atau secara internasional di kenal dengan Integrated Pest Management (IPM). Sasaran yang ingin di cpai melalui program pelatihan PHT adalah meningkatkan produksi tanaman dan penghasilan petani, mengurangi penggunaan pestisida, mempertahankan populasi hama dalam posisi tisak merugikan, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan kualitas lingkungan hidup. Untuk mencapai sasaran tersebut, prinsip yang harus diikuti adalah: tumbuhkan tanaman sehat, lestari dan manfaatkan musuh alami, laksanakan pengamatan mingguan, jadikan petani sebagai alih PHT. Unsur Hara bagi Peningkatan Produksi pangan Pendekatan program hara terpadu merupakan salah satu program yang diarahkan pada terjaminnya dan terus berlanjutnya ketersediaan hara tanaman untuk meningkatkan hasil panen di masa mendatang tanpa merusak lingkungan dan produktifitas tanah. Diantaranya adalah melalui kegiatan:memadukan sumber-sumber organik dan non-organik hara tanaman dalam satu sistem untuk menyokong kesuburan tanah dan menentukan kebutuhan pupuk atau unsur-unsur mineral;mengembangkan teknik budidaya guna meminimalisasikan kehilangan hara tanaman terutama yang di akibatkan oleh panen; mengembangkan teknologi pendaurulangan limbah organik maupun anorganik pada struktur tanah tanpa merusak lingkungan;serta mengembangkan penelitian, pelatihan, penyuluhan,dan jaringan informasi. Peranan kelompok-kelompok dalam masyarakat sangat mendorong tercapainya tujuan pengembangan pertanian dan perdesaan yang berkelanjutan. Kelompok tani yang selama ini diketahui fungsinya sebagai perekat petani, merupakan wadah pembinaan petani. Peranan dari ketua kelompok cukup penting tetepi tidak boleh terlalu dominan. Melalui Kelompok Tani, penyuluhan oleh petugas lapangan (PPL) lebih mudah disebarkan dan dipahami petani karena adanya diskusi. Untuk masa mendatang, kelompok

Agenda 21 - 79

tani diharapkan dapat membawa aspirasi anggotanya serta meningkatkan kualitas anggotanya. Pemberian ruang gerak yang leluasa kepada LembagaSwadaya Masyarakat (LSM) akan membantu pencapaian tujuan.LSM pada dasarnya berfungsi sebagai kontrol sosial yang baik ditengah-tengah masyarakat desa dengan program -program pengembangan pertanian dan perdesaan secara berkelanjutan yang akan berdaya guna dan berhasil guna. Salah satu kekurangan yang ada pada organisasi perempuan perdesaan adalah peran pengambilan keputusan masih didominasi oleh elit desa, birokrasi pemerintah, dan lain-lain. Jika peran kaum perempuan dalam program ini akan dilibatkan secara aktif, maka upaya pengambilan keputusan haruslah secara penuh berada di tangan para anggotanya.Pelibatan peran kaum perempuan pada program ini, akan memperkaya wawasan dan sudut pandang yang seimbang, karena proses pelaksanaannya akan juga mempertimbangkan masalah-maslah yang dihadapi oleh kaum perempuan sebagai pelaku pembangunan. Walaupun dari segi kulitas kondisi Koperasi Unit Desa (KUD) masih jauh dari sempurna, lembaga ini dapat dipakai sebagai wahana meningkatkan kesejahteraan petani melalui pembelian sarana pertanian secara murah, menjual produk, dan sebagai lembaga penyalur kredit. Dalam program ini, pusat perhatian yang harus dicurahkan agar KUD dapat berfungsi sebagaimana mestinya melalui pembenahan sistem manajemen maupun mekanisme kontrol masyarakat patani yang menjadi anggota KUD. Di tengah lemahnya peran organisasi kepramukaan di perdesaan, kaum muda sebaiknya dijadikan sebagai katalisator dan penyuluh di desanya. Berbekal pengetahuan dan keterampilan melalui sistem magang, mereka harus mampu menjadi sarana pengabdian masyarakat dengan cara menjadi pelopor bidang pertanian yang mandiri dan potensial. Untuk menghindari monopoli/oligopoli pertanian peranan sektor swasta yang merupakan akselerator pembanguan berkelanjutan di perdesaan harus dapat memberdayakan masyarakat perdesaan secara adil tanpa meninggalkan prinsip bisnisnya. Peran media-massa dalam proses pembangunan hingga saat ini terbukti efektif dalam memberikan informasi inovatif bagi masyarakat perdesaan.Media dapat mempercepat dinamisasi perdesaan dan sektor pertanian lewat informasi yang berkaitan dengan kesempatan dan keadaan pasar, permintaan komoditi pertanian, dan lainnya. Disamping itu mediamassa juga berfungsi sebagai media kontrol sosial untuk mengawasi proses kebijakan dan implementasinya. Peran kaum ilmuan adalah kunci dalam mengaplikasikan teori dan teknologi di lapangan guna mencari metode dan teknik yang mendukung perkembangan pertanian perdesaan;membantu masyarkat perdesaan dalam mengaplikasikan teori dan teknologi tersebut; dan mengaktifkan program

Agenda 21 - 80

tenaga terdidik (program BUTSI, dan lain-lain) masuk ke perdesaan khususnya desa terpencil yang ketersediaan informasinya kurang memadai. Secara umum, sumberdaya manusia di bidang pertanian harus ditambah dan dikembangkan melalui pendidikan formal maupun informal. Secara kuantitatif perlu diperkuat adalah bidang ilmu dasar agar SDM mampu mengikuti perkembangan teknologi.Sedangkan secara kuantitatif perlu dipahami ilmuilmu yang berkaitan dengan bidang sosial kemasyarakatan. Strategi pengembangan ini dibagi dalam 4 grup besar yaitu, SDM pada tingkat pengambilan kebijakan, institusi, pekerja/petugas lapangan, serta masyarakat pelaku.

Agenda 21 - 81

BAB 15 PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR Air merupakan sumberdaya penting dlam menunjang kehidupan semua mahluk yang ada di bumi. Air juga merupakan sumberdaya vital dalam menunjang pembangunan ekonomi seperti sektor industri, perdagangan, pertanian, perikanan, transportasi, pembangkit listrik, pariwisata,rumahtangga, dan lainnya. Di samping di manfaatkan untuk hal-hal positif di atas, badan air juga dimanfaatkan sebagai tempat membuang sampah atau limbah sebagai akibat hasil proses produksi maupun konsumsi. Dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat sera pertumbuhan ekonomi yang terus dipacu, permintaan akan sumberdaya airbaik kuantitas maupun kualitasnya semakin meningkat melebihi ketersediaannya. Hal ini menybabkan sumberdaya air menjadi barang yang langka. Ironosnya, adanya kelangkaan sumberdaya ini tidak dicerminkan dalam harga sehingga terjadi alokasi sumberdya yang tidak efisien. Dari fakta yang ada, tampak sumberdaya air masih belum mendapat perlindungan secara maksimal untuk menghindari terjadinya kekurangan air. Terjadinya pencemaran beberapa sumber-sumber air, penggundulan hutan yang mengakibatkan erosi tanah serta terganggunya fungsi peresapan air, kegiatan pertanian yang mengabaikan kelestarian lingkungan, berubahnya fungsi daerah tangkapan air, serta distribusi air yang tidak merata menunjukan bahwa perhatian terhadap kelestarian sumberdaya ini perlu secara total ditingkatkan. Disisi lain harga air apapun bentuk produk yang dijual , umummya belum mencerminkan harga yang sebenarnya. Penentuan harga ini umumnya belum sepenuhnya memasukkan biaya kerusakan lingkungan yangterjadi. Bahkan dapat dilihat bahwa beberapa produk air dapat dimanfaatkan secara bebas tanpa biaya,misalnya pemanfaatan air tanah dengan pompa oleh masyarakat. Akibatnya, masyarakat dan pelaku ekonomi tidak mempunyai dorongan untuk bertindak efisien dan efektif dalam memanfaatkan air.

Agenda 21 - 82

Isu kritis saat ini adalah ketersediaan air bersih untuk kebutuhan bagi umumnya penduduk yang tinggal diperkotaan baik dari kuantitas maupun kualitasnya, semakin sulit lagi khususnya bagi penduduk miskin yang tinggal di perkotaan. Maslah akses terhadap sumber air aman untuk dikonsumsi bagi golongan ini dapt dikatakan tidak ada. Hal ini mengakibatkan kulitas hidup mereka menjadi semakin menurun. Bagi penduduk tidak miskin, akses air bersih harus dibayar dengan biaya yang cukup tinggi. Banyak upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini,namun demikian, umumnya pemecahannya masih menggunakan pendekatan jangka pendek. Mengatasi sumberdaya air baru akan berhasil bila orientasinya adalah jangka panjang dengan tujuan keberlanjutan sumberdaya air untuk segala kebutuhan. Bila dilihat dari potensi yang ada, ketersediaan air permukaan relatif tetap dari waktu ke waktu karena mengikuti siklus hidrologi. Ketersediaan air ini tersebar dibanyak pulau. Perbandingan ketersediaan dan kebutuhan air menunjukkan bahwa ketersediaan air di Pulau Jawa danBali telah mengalami tingkat kritis yang disusul Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan. Berdasarkan data distribusi ketersediaan sumberdaya air menurut pulau, Irian Jaya menempati posisi teratas dengan jumlah ketersediaan air sebesar 350x109 m3/tahun ;Kalimantan sebesar 140x109 m3/tahun;Sulawesi 34x109 m3/tahun;Sumatra sebesar 111x109m3/tahun; dan Jawa sebesar 30x109m3/tahun. Bila ditinjau dari kebutuhan air pada tahun 1995, Irian Jaya menempati urutan terbawah yaitu hanya128x106m3/tahun yang berarti hanya 0,036%,yang disusuk oleh Kalimantan sebesar 4%;Sumatra sebesar 17%; Sulawesi sebesar 45%; dan Jawa sebesar 206%. Data ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan ketersediaan dan kebutuhan air serta tidak meratanya distribisi sumberdaya air antar pulau yang ada di Indonesia. Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa masalah sumberdaya air dapat dibagi menjadi tiga hal pokok, yaitu: (i) masalah kuantitas; (ii) masalah kualitas;dan (iii) masalah distribusi air. STRATEGI PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR Dalam mewujudkan pengelolaan sumberdaya air yang berkelanjutan, hal yang perlu dipahami adalah bagaimana kebutuhan akan air dapat terpenuhi secara memadai dengan mempertimbangkan daya dukung dan konservasi sumberdaya air sehingga dapat mendukung berlanjutnya pembanguan.Strategi pengelolaan sumberdaya air sebaiknya: 1)

Dilaksanakan secara lintas sektoral dengan tetap memperhatikan fungsi ganda dari air yaitu fungsi ekonomi, ekologis, dan sosial.

2)

Difokuskan pada aspek kualitas air yang layak untuk dimanfaatkan bagi berbagai keperluan, terutama dalam memenuhi air bersih bagi masyarakat.

Agenda 21 - 83

3)

Terpadu dan menggunakan pendekatan one management for one watershed, yang meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS) bagian hulu sampai dengan bagian hilir.

4)

Menyangkut pula kemauan politik yang kuat untuk merubah arah kebijakan yang berkenaan dengan pemanfaatan sumberdaya air.

Ketersediaan dan Kebutuhan Sumberdaya Air Untuk menjaga kelestarian ketersediaan dan kebutuhan sumberdaya air, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah: 1) Mengatur dengan lebih efisien pengadaan air bagi penduduk kota dan desa, pertanian, industri, dan pariwisata. 2) Menegakkan ketentuan hukum bagi pelanggar penggunaan air. 3)

Meningkatkan peranserta masyarakat untuk melakukan konservasi air melalui pendidikan dan pemberian insentif dan disinsentif kepada para pengguna air.

Kualitas Sumberdaya Air di Indonesia Untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas sumberdaya air terutama diakibatkan oleh limbah baik limbah padat maupun cair yang dibuang ke badan air--saat ini pemerintah telah melakukan strategi untuk mengurangi limbah (waste minimization)melalui berbagai cara, yaitu dengan: 1)

Menerapkan pemanfataan dan pemulihan (recovery).

kembali

(reuse),pendaurulangan

2)

Usaha melakukan subtitusi penggunaan bahan utama atau additive terutama B3 yang digunakan dalam proses produksi agar ramah lingkungan.

3)

Penyuluhan tentang pencemaran peningkatan kualitas perairan umum.

4)

Meningkatkan progran Prokasih yang didukung dengan peningkatan profesionalisme para pengawas.

lingkungan

yang

(recyle),

menyangkut

Distribusi Sumberdaya Air di Indonesia Untuk menanggulangi permasalahan distribusi sumberdaya air yang tidak merata di Indonesia, kegiatan-kegiatan yang diperlulkan diantaranya: 1)

Melakukan inventarisasi ketersediaan sumberdaya air secara akurat disertai kondisi kualitas sumberdaya air yang dapat dimanfaatkan, dan pengaturan tata ruang peruntukan.

Agenda 21 - 84

2)

Membuat kebijaksanaan penyebaran kegiatan pembangunan nasional di pulau-pulau yang memiliki ketersediaan air yang melimpah.

3)

Menyiapkan peraturan pendukung bagi setiap sektor pembangunan berikut penegakan hukumnya untuk mencegah pencemaran dan pemborosan pemakaian air

Pengelolaan Sumberdaya Air di Indonesia Kebijaksaan yang harus dilakukan dalam pengelolaan air diantaranya adalah: 1)

Pengelolaan yang terintegrasi antar departemen terkait yang mencakup aspek-aspek ketersediaan, kualitas, dan distribusi pemanfaatannya.

2)

Menyusun rencana pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan sumberdaya air secara terpadu, menghitung neraca air dan daya dukung setiap DAS secara berkesinambungan,mengkonservasi dan meningkatkan penelitian daerah kritis pada DAS.

3)

Melaksanakan dan meningkatkan peraturan dalam pencemaran lingkungan dan mengatur pemanfaatan air melalui peraturan pemerintah.

4)

Melakukan evaluasi dan melanjutkan program Prokasih dengan tingkat keberhasilan berupa rendahnya beban pencemaran yang masuk ke perairan umum.

Aspek koordinasi merupakan kunci keberhasilan pengelolaan air karena menyangkut kepentingan banyak pihak yang meliputi lembaga pemerintah, swasta,Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM), dan masyarakat umum. Walaupun Departemen Pekerjaan Umum sebagai pihak yang melakukan pengelolaan secara keseluruhan dan melayani kebutuhan pihak lain, keterlibatan semua departemen terkait merupakan prasyrat.Untuk memudahkan pengelolaan ini, tampaknya pembentukan suatu lembaga/badan khusus yang bertugas memantau, mengawasi, dan memberikan saran kebijakan konkrit mengenai pengelolaan sumberdaya air menjadi penting. Peranan masyarakat lebih dititikberatkan pada aspek kesadaran dalam menggunakan air secara efisien. Disamping itu masyrakat pun diharapkan dapat berinisiatif melakukan upaya-upaya positif sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam memelihara kelestarian lingkungan khususnya sumberdaya air.

Agenda 21 - 85

BAB 16 KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Keragaman hayati merupakan sumberdaya penting bagi kehidupan sosial-ekonomi dan kebudayaan masyarakat Indonesia maupun bagi negara secara keseluruhan. Sekitar 40 juta orang Indonesia hidupnya ditopang langsung oleh keanekaragaman hayati, misalnya antara lain dengan menggantungkan hidupnya pad ahutan,sumberdaya pesisir dan lautan maupun pertanian, dan masyarakat telah meman faatkan lebih dari 6.000 spesies tanaman dan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi negara, keanekaragamn hayati adlah sumberdaya yang mempunyai arti ekonomi penting. Banyak jenis tanaman yang kini mempunyai makna global dan nasional berasal dari Indonesia,termasuk lada hitam, cengkeh, tebu, jenis-jenis jeruk dan buah-buahan tropik lainnya. Selain itu hutan menyediakan lebih dari 100 spesies pohon kayu dengan nilai ekspor sekitar 4,5 milyar dollar AS setiap tahun. Sementara devisa dari hasil hutan non-kayu mencapai 300 juta dollar AS per tahun. Sektor perikanan telah menyumbangkan sekitar 2 milyar dollar AS pada tahun 1991 atau 5% dari total ekspor non-migas. Mengingat pentingnya sumberdaya ini, GBHN 1993 menyatakan bahwa konservasi kawasan hutan nasional termasuk flora dan fauna serta keunikan alam perlu ditingkatkan untuk melindungi keanekaragaman plasma nutfah, jenis spesies dan ekosistem. Dalam Repelita VI pemerintah akan menyisihkan sekitar 10% dari ekosistem alam untuk konservasi yang diperlukan sebagai persediaan plasma nutfah guna pembudidayaannya dalam bentuk suaka alam, suaka margasatwa, tanaman nasional, hutan lindung, dan sebagainya. Dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan keanekaragam an hayati yang berkelanjutan, pemerintah telah membuat beberapa kebijakan penting adalah:

Agenda 21 - 86

1)

Undang-undang Lingkungan hidup.

No.

4/1982

tentang

Pokok-Pokok

Pengelolaan

2)

Undang-undang No. 5/1992 tentang Konservasi Sumberdaya alam dan ekosistemnya.

3) Undang-undang No. 24/1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang. 4)

Undang-undang No. 5/1994 tentang Ratifikasi Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati.

Selain itu beberapa langkah strategis telah dilakukan seperti disusunnya rencana nasioanal untuk konservasi yang mencakup analisis tentang daerah lindung serta usulan-usulan penetapan kawasan lindung baru. Sampai saat ini pada tingkat nasional, belum ada instansi yang menangani keanekaragaman hayati secara menyeluruh, tapi wewenang tersebar pada beerapa lenbaga.Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA) pada Departemen Kehutanan yang bertanggung jawab atas pengelolaan kawasan lindung, baik daratan maupun lautan, termasuk lahan basah. Departemen Pertanian, melalui Komosi Nasional Pelestarian Plasma Nutfah (KNPPN) yang bertanggung jawab atas konservasi keanekaragaman hayati tanaman pertanian, obat-obatan, serta ternak .Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup mengkoodinasikan kebijakan dan program bidang keanekaragaman hayati, sementara Bappenas berwenang mengawaswi pelaksanaan progra-program tertentu seperti pada bidang kelautan. Dimasa mendatang, keanekaragaman hayati akan memegang peranan lebih penting lagi dalam pembanguna karena kebutuhan dunia akan bahan-bahan hayai baru baik untuk keperluan obat-obatan, varietas baru tanaman pertanian dan ternak, maupun untuk proses industri dan pengelolaan makanan. Namun prospek ini tidak akan dapat diraih Indonesia, jika erosi keanekaragamn hayati di Indonesia dari segi ekosiste, spesies, maupun genetik tidak dikendalikan sebagaimana mestinya. Pemanfaatan keanekaragaman beberapa kendala, yaitu:

hayati

secara

berkelanjutan

menghadapi

1)

Konflik antara aparat PHPA yang mengelola ekosistem berdasarkan hukum nasional dengan penduduk lokal yang berlandaskan hukum adat. Masyarakat lokal sering tidak diuntungkan karena hukum adat belum diakui dengan adanya hutan lindung, sehingga mereka kehilangan akses pada sumberdaya tradisional mereka.

2)

Bahan hayati potensial pada kawasan non-lindung menjadi langka sebelum manfaatnya dapat dikembangkan, karena eksploitasi berlebihan.

Agenda 21 - 87

3) 4)

Perubahan tata guna juga melemahkan pemanfaatan bahan hayati potensial bagi pertaian dan obat-obatan. Kurangnya pengawasan terhadap perambahan sumberdaya genetik.

5)

Sulitnya informasi tentang jenis dan jumlah sumberdaya genetik di Indonesia, padahal sebagian plasma nutfah dari indonesia telah dikembangkan oleh negara lain .

6)

Adanya ekspor sumberdaya hayati ke luar negeri tanpa melalui jalur resmi.

7)

Kesepakatan pasar bebas membuat Indonesia harus menerima produk bioteknologi dari luar yang belum tentu aman bagi keanekaragaman hayati yang ada.

STRATEGI KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI Fokus pelestarian keanekaragaman hayati adalah mengelola kekayaan hayati Indonesia secara berkelanjutan yang meliputi ekosistem darat dan lautan, kawasan agroekosistem dan kawasan produksi, serta konservasi ex-situ. Upaya pelestarian ini harus disertai dengan pemeliharaan sistem pengetahuan tradisional dan pengembangan sistem pemanfaatan keanekaragaman hayati yang dilandasi oleh pembagian keuntungan yang adil. Strategi untuk mengatasi ini dapat dibagi sebagai berikut:

1)

Meningkatkan pembentukan pengelolaannya secara efektif.

2)

Melestarikan keanekaragaman lindung/produksi.

3)

sistem

hayati

kawasan

pada

lindung

kawasan

berikut

non-

Pelestarian keanekaragaman hayati secara ex-situ.

4)

Melindungi sistem pengetahuan masyarakat tradisional serta meningkatkan seluruh sistem pengetahuan yang ada tentang konservasi dan keanekaragaman hayati.

5)

Mengembangkan dan keanekaragaman hayati keuntungan yang adil.

mempertahankan sistem berkelanjutan, termasuk

pengelolaan pembagian

Pembentukan Sistem Kawasan Lindung Dan Pengelolaan Yang Efektif Kegiatan ini berkaitan dengan pencegahan degradasi habitat alami pada keanakaragaman spesies dan genetik dalam rangka mengatasi tingginya erosi keanekaragaman hayati. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:

Agenda 21 - 88

1)

Merealisasikan sistem kawasan lindung yang terpadu yang mewakili semua habitat daratan dan lautan.

2)

Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap taman nasional dan kawasan perlindungan melalui proyek daerah penyangga.

3)

Mengkaji dan mengevaluasi semua program dan kebijakan berbagai pola pengelolaan untuk menentukan struktur pengelolaan yang paling sesuai bagi masing-masing kawasan konservasi.

4)

Desentralisasi wewenang dan memberikan tanggung jawab yang lebih besar dalam pengelolaan kawasan lindung pada pemerintah daerah, masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pelestarian Keanekaragaman Hayati di Kawasan Agroekosistem dan Sistem Produksi Hal ini dilakukan karena tekanan pembangunan dan modernisasi berpotensi merubah kawasan ini menjadi areal pembangunan lain dengan mengorbankan kekayaan hayati. Untuk menanggulangi ini, maka perlu dilakukan berbagai upaya, yaitu: 1)

Mendokumentasikan praktek agrosistem, terutama yang belum terdokumentasikan dengan melestarikan keanekaragaman hayati dengan tujuan memadukannya dalam pola produksi pertanian nasional.

2)

Mendokumentasikan, menghidupkan, dan mengembangkan kembali teknik budaya spesies, dan kultivitas pertanian tradisional.

3)

Mengembangkan dan melaksanakan pola produksi pertanian yang melestarikan keanekaragaman hayati sesuai dengan program Rancang Tindak Nasional untuk keanekaragaman hayati.

4)

Mengembangkan pusat informasi dan konservasi spesies yang dapat diakseskan oleh para petani dan peneliti.

Pelestarian Keanekaragaman Hayati Secara Ex-situ Punahnya beberapa spesies merupakan permasalahan yang terjadi saat ini, hal ini terjadi karena ekploitasi berlebihan dan kurangnya upaya rehabilitasi, penangkaran, peternakan hewan maupun tanaman liar. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya-upaya seperti penetapan 583 spesies yang secara hukum dilindungi; meratifikasi CITES; melibatkan pihak swasta dalam mengelola beberapa kebun raya dan arbiretorium untuk pelestarian keanakaragaman hayati. Walaupun upaya pelestarian ex-situ seringkali memakan biaya tinggi, akan tetapi langkah-langkah penanggulangan perlu dilakukan yang mencakup:

Agenda 21 - 89

1)

Mencegah kepunahan spesies flora dan fauna kondisinya berlandaskan Rancang Tindak Keanekaragaman Hayati.

dalam berbagai Nasinal untuk

2)

Memperkuat upaya konservasi ex-situ di kebun raya, koleksi benih plasma nutfah, pusat pemuliaan tanaman, penangkaran hewan, dan kebun binatang.

3)

Melaksanakan kebijakan nasional yang menyeluruh bagi pelestarian plasma nutfah.

Perlindungan Sistem Pengetahuan Masyarakat Tradisional serta Peningkatan Sistem Pengetahuan tentang Konservasi dan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Bagi masyarakat tradisional, sumberdaya hayati penting tidak hanya untuk pangan dan pengobatan, tapi juga untuk kehidupan budaya mereka. Tumbuhan dan hewan mempunyai makna tersendiri dalam kehidupan seharihari dan juga dalam ritual.Sistem pengetahuan tradisional amat berharga dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati di masa mendatang, terutama dalam bidang pertanian dan kesehatan yang sedang mengalami degradasi. Dalam rangka pemanfaatan keanekaragaman hayati bagi pembangunan berkelanjutan yang perlu dilakukan: 1)

Pelestarian pengetahuan tradisional dan sekaligus mengembangkan sistem pengetahuan modern dan tradisional bagi pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.

2)

Pemberian perlundungan hukum terhadap pengetahuan tradisional beserta perangkat budayanya

3)

Peningkatan keterampilan masyarakat tradisional dalam memelihara sistem pengetahuan serta memanfaatkan pengetahuan tersebut untuk mengembangkan kehidupan sosial dan ekonomi mereka.

4)

Pengembangan dan peningkatan pengetahuan dasar teknis serta nasional mengenai pemanfaatan dan pelestarian keanekaragaman hayati dengan tetap memelihara pengetahuan keanekaragaman hayati.

Mengembangkan dan Keanekaragaman Hayati Keuntungan yang Adil

Mempertahankan Berkelanjutan

Sistem termasuk

Pengelolaan Pembagian

Keanekaragaman hayati juga berperan dalam menopang kehidupan ekonomi masyarakat lokal dan masyarakat tradisional yang mempunyai pengetahuan tentang pemanfaatannya.

Agenda 21 - 90

Untuk itu perlu disusun peraturan tentang akses sumberdaya genetika yang tidak merugikan masyarakat, dan pembagian keuntungan yang adil bagi terhadap masyarakat lokal dan juga masyarakat tradisional. Strategi pengembangan manusia dalam pengelolaan keanekaragaman hayati menghendaki adanya keterkaitan pengembangan sumberdaya manusia disektor pertanian, kehutanan, bioteknologi, pesisir dan kelautan, kesehatan, serta industri. Strategi pengembangan ini perlu diterapkan pada berbagai lapisan masyarakat, pada tingkatan kebijakan,pendidikan, dan tingkat lapangan.Hal ini dilalukan dengan pemerintah, unsur non-pemerintah (Lembaga Swadaya Masyarakat, pers dan sektor swasta), universitas dan ilmuan, masyarakat lokal/adat termasuk petani,nelayan, pekebun, peramu,dan sebagainnya.Strategis ini tidak dapat hanya ditekankan pada peningkatan pendidikan teknis yaitu boilogi dasar dan taksonomi saja, malainkan mencakup juga bidang-bidang lain seperti ekologi, ekonomi,antropologi dan sosial budaya serta hukum.

Agenda 21 - 91

BAB 17 PENGEMBANGAN BIOTEKNOLOGI Bioteknologi adalah teknologi yang relatif baru dan berkembang pesat sejak awal tahun 1970-an. Hanya dalam waktu kurang dari tiga dekade, bioteknologi telah menjadi teknologi yang menarik banyak perhatian ilmuan biologo dunia dan menjanjikan harapan untuk segera diaplikasikan dan dimanfaatkan secara global, baik untuk menghasilkan produk-produk bioaktif, meningkatkan kualitas berbagai jenis tanaman dan hewan atau merekayasa suatu mikroorganisme dengan karekteristik yang baru. Bioteknologi tradisional telah dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat Indonesia,seperti yang dilakukan pada pembuatan tempe, oncom, kecap, tauco, serta pada proses fermentasi dalam pembuatan bir, roti, yoghurt, keju, arak,dan lainnya.Bioteknologi modern merupakan teknologi yang baru dikenal dan dikembangkan, sehingga pemanfaatan, penguasaan, dan pengembangannya diIndonesia masih sangat kurang.Produk teknologi yang pertama kali dipasarkan diIndonesia adalah vaksin Hepatitis-B dan insulin hasil rekayasa gen yang di impor dari negara Eropa dan Amerika Serikat sejak tahun 1980-an. Dengan bioteknologi, industri yang semula menitikberatkan kegiatannya pada pengolahan sumberdaya alam (resorce-based industri) akan berubah menjadi industri berbasis ilmu pengetahuan (science-based industri) yang merupakan ciri dan tuntutan perkembangan industri masa depan. Namun demikian, di samping keunggulan yang dimilikinya,bioteknologi harus dikelola secara bijaksana mengingat dampak negatif terhadap lingkngan yang terjadi karena pemanfaatan bioteknologi yang tidak dikendalikan. Hal ini disebabkan karena teknik rekayasa gen yang digunakan dalam bioteknologi mempunyai potensi merusak keseimbangan alam dan lingkungan.Dampak negatif pemanfaatan organisme baru hasil rekayasa gen seringkali tidak dapat diprediksi karena tidak mungkin disimulasikan di laboratorium. Strategi dan kebijakan pengembangan dan pengelolaan bioteknologi di Indonesia diarahkan pada pengembangan produk-produk bioteknologi yang

Agenda 21 - 92

secara ekologis, ekonomis, soaial, dan etika sesuai dengan kondisi Indonesia. Strategi pengembangan bioindustri seyogianya lebih diarahkan pada aspek manajemen yang dapat mengelola industri sekaligus mengintegrasikan bioteknologi dalam proses produksinya sehingga produksi menjadi lebi efisien dan kompetitif. Untuk hal diatas telah didirikan tiga Pusat Antar Universitas (PAU) Bioteknologi di Insitut Teknologi bandung, Universitas Gajah Mada, dan Insitut Pertanian Bogor yang telah dilengkapi dengan sarana prasarana penelitian yang memadai.Selain itu pada tahun 1990 telah dihidupkan kembali Insitut Penilai Eijkman di mana Insitut Biologi Molekuler Eijkman ini telah berdiri dan secara aktif telah melakukan penelitian fundanmental dalam bioteknologi. Kendala-kendala yanga akan dihadapi dalam penerapan dan pengembangan bioteknologi adalah sebagai berikut: 1)

Terbatasnya kemampuan mengembangkan bioteknologi.

sumberdaya

manusia

dalam

2)

Rendahnya kapasitas penelitian di perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan industri dan terbatasnya dana bagi penelitian dasar.

3)

Renndahnya kepedulian masyarakat akan pengembangan pengetahuan dan teknologi khususnya bioteknologi.

ilmu

STRATEGI PENGEMBANGAN BIOTEKNOLOGI Peranan strategis bioteknologi di Indonesia adalah bagaimana memecahkan masalah pertanian, kesehatan, dan lingkungan sehingga memperoleh hasil yang berguna bagi kehidupan masyarakat. Untuk hal ini, maka pengembangan bioteknologi diarahkan pada bidang-bidang berikut ini: 1)

Bioteknologi pertanian untuk meningkatkan pakan,dan bahan-bahan terbaharukan.

2)

Bioteknologi kedokteran untuk peningkatan kualitashidup, serta perbaikan lingkungan .

3)

Bioteknologi lingkungan.

4)

Pengembangan prasarana bioteknologi.

5)

Pedoman keamanan Biologis.

produksi derajat

pangan, kesehatan,

Bioteknologi pertanian bagi Produksi Pangan, pakan dan Bahan-bahan Terbaharukan Kegiatan ini harus memperhatikan aspek keamanan dan dampak negatif dari pengembangan bioteknologi pertanian, sehingga pengelolaan bioteknologi

Agenda 21 - 93

konvensional dan modern hanya dititikberatkan untuk produk-produk pertanian yang menghasilkan produk unggul yang tahan hama dan tekanan lingkungan. Dalam jangka panjang hal ini akan mengurangi penggunaan pestisida dan bahan agrokimia lainnya yang mempunyai potensi merusak lingkungan, namun tetap berkemampuan untuk meningkatkan produktivitas pertania dan penghasilan petani.Untuk mewujudkan ini, perlu dilakukan halhal sebagai berikut: 1)

Penelitian dasar da terapan;penelitian produksi pasca panen sampai pada pemasaran produk.

2)

Pengkajian risiko penggunaan produk bioteknologi pertanian untuk memperoleh hasil yang dapat digunakan secara aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan.

3)

dan

pengolahan

Pengembangan kemampuan institusi bioteknologi pertanian.

Bioteknologi Kedokteran untuk Peningkatan Kualitas Hidup Serta Perbaikan Lingkungan

Derajat

Kesehatan

dan

Pengembangan bioteknologi kedokteran ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan kedokteran dan kesehatan. Situasi perkembangan bioteknologi kedokteran di dunia telah mencapai kemajun-kemajuan berarti yang dapat dirasakan hasilnya oleh umat manusia, Banyak data, informasi,dan hasil penelitian yang diperoleh tentang genetika manusia, rekayasa biomolekuler dari obat dan vaksin, karakterisasi molekuler sistem imonologi, dan lainnya, yang dapat dikembangkan dan digunakan dlam praktek kedokteran dan kesehatan.Untuk mencapai hal tersebut perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1)

Pengidentifikasian berbagai masalah kesehatan lingkungan yang dapat dikembangkan oleh bioteknnologi.

dan

perbaikan

2)

Transfer teknologi dalam bioteknologi kedokteran pengembangan,serta peningkatan kemampuan penelitian.

3)

Kerjasama dengan berbagai pihak baik di dalam dan luar negeri dalam rangka mengembangkan bioteknologi kesehatan dan lingkungan.

berikut

Bioteknologi Lingkungan Strategi ini ditujukan untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan hidup seperti masalah limbah dan polusi, serta masalah pelestarian dan perlindungan lingkungan, termasuk upaa pengembangan bioteknologi dalam menyukseskan program penghijauan kembali hutan-hutan tropis. Walaupun data dan informasi mengenai bioteknologi lingkungan ini secara nasional dan internasioanal masih sangat terbatas, upaya penelitian untuk menghasilkan biopestisida, bahan-bahan yang dapat didegradasi secara biologis, metode untuk mendegradasi pen)cemaran, sistem pengelolaan limbah, serta

Agenda 21 - 94

identifikasi dan pelestarian genetik (gene pool),dan lainnya. Untuk kepentingan tersebut, maka pengembangan dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memecahkan permasalahan lingkungan menjadi penting, dalam rangka menunjang kegiatan penelitian untuk menghasilkan produk bioteknologi bagi perlindungan dan pemulihan lingkungan. Pengembangan Prasarana Bioteknologi Semua tujuan yang telah dikemukakan di atas tidak akan terlaksana tanpa adanya institusi penelitian yang berafiliasi kepada perguruan tinggi dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dasar dan terapan.Di masa yang akan datang upaya pengembangan fasilitas pendidikan, pelatihan,dan penelitian bioteknologi harus dijalankan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan ,dan juga melibatkan sektor lain seperti industri pertanian, kesehatan,dan lainnya.Secara garis besar aktivitas yang diperlukan meliputi: 1)

Pemanfaatn dan pengoptimalan sumberdaya manusia dan lembaga yang ada untuk melatih dan mengembangkan kemampuan penelitian tentang bioteknologi .

2)

Pengembangan perangkat kebijakan mengaplikasikan bioteknologi.

3)

dan

kemauan

politik

untuk

Pengembangan peraturan perundangan tentang keamanan biologik.

Pedoman Keamanan Biologis Kegiatan ini khusus diarahkan untuk menjaga aspek keamanan biologik dari kegiatan bioteknologik pengkajian risiko terhadap potensi merusak dan dampak negatif dari penggunaan produk bioteknologi harus di analisis secara cermat sebelum produk tersebut dipasarkan di masyarakat.Untuk itu diperlukan kebijakan dan perangkat perundang-undangan yang akan mengatur seluruh kegiatan bioteknologi mulai dari kegiatan penelitian di laboratorium, percobaan lapangan, pengembangan produk,sampai dengan kegiatan pemasannya, agar aman bagi manusia dan lingkungan.Dalam prosesnya, aspek moral dan etika memegang peranan penting dalam menghasilkan proses dan produk bioteknologi dan layak sosial, layak lingkunagan,dan layak budaya.Dengan demikian maka setiap proposal penelitian bioteknologi khususnya penelitian tentang Genetically Modified Organisms harus dikaji dan dievaluasi oleh satu tim ahli dari segi keamanan biologinya,kesesuaian dengan standar yang berlaku, di samping kelayakan moral dan etika.Untuk menjamin keaman tersebut, pelepasan produk transgenik ke masyarakat harus melalui prosedur yang ketat dan diawasi oleh satu tim profesional yang memahami betul tata cara dan metodologi pengkajian risiko, dan dijalankan sesuai dengan evaluasi yang berlaku secara internasional.Untuk itu perlu dilakukan:

Agenda 21 - 95

1) 2) 3)

Penyebarluasan informasi dan isu keamanan biologik kepada semua kalangan baik pemerintah , swasta ,dan masyarakat luas. Pemantapan tugas dan fungsi komisi keamanan biologik. Kerjasama dengan badan internasional dalam pertukaran informasi dan pengalaman.

Para ilmuwan diharapkan: 1)

Dapat dengan segara mengadopsi penelitian dan pengembangannya.

bioteknologi

dalam

kegiatan

2)

Dapat memberikan masukan kepada para pengambil keputusan dan penyusun kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3)

Dapat secara seimbang mempertimbangkan pendekatan ilmiah dan pendekatan keamanan dalam upaya pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan bioteknologi

Dalam sektor pertanian perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan kepada petani dengan tujuan meningkatkan ketrampilan petani dalam hal penggunaan produk-produk bioteknologi. Konsultasi dan bimbingan sangat diperlukan dalam menjaga agar pemanfaatan produk bioteknoligi dijamin keamann biologiknya dan tidak merusak lingkungan hidup Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat dijadikan mitra pemerintah untuk melakukan pendidikan dan pelatihan kepada petani, sehingga sisstem pertanian mereka dapat disesuaikan dengan pola sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. LSM diharapkan juga bertindak sebagai pengawas dan pemantau pemanfaatan produk bioteknologi dilapangan. Peranan kaum perempuan sebagai pendidik dan pengasuh dalam kaitannya dengan penguasaan bioteknologi dapat ditingkatkan dengan mendidik mereka dalam memanfaatkan produk-produk bioteknologi seperti penggunaan vaksin, obat tradisional, makanan bergizi, metode keluarga berencana, dan sebagainya. Bioteknologi adalah teknologi yang menggunakan berbagai teknik rekayasa gen yang dapat mengubah perilaku mahluk hidup. Dalam hal ini, peranan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan para ilmuwan dapat menerangkan kepada masyarakat mengenai berbagai dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh bioteknologi. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan dukungan dana bagi kegiatan penelitian dasar dan terapan dan memantau secara berkala segala kegiatan bioteknologi sedemikian rupa sehingga benar-benar berguna bagi seluruh bangsa Indonesia. Pemerintah harus juga mengambil inisiatif pertama untuk melaksanakan berbagai program kerja sama luar negeri, dalam menjamin keamanan biologik penggunaan produk bioteknologi.

Agenda 21 - 96

BAB 18 PENGELOLAAN TERPADU WILAYAH PESISIR DAN LAUTAN Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki sekitar 17.500 pulau dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 81.000 km serta lautan seluas kira-kira 5,8 juta km2 yang merupakan 70% dari seluruh wilayah Indonesia. Sumberdaya pesisir dengan hutan bakaunya mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan, antara lain sebagai tempat bertelur berbagai jenis ikan; memberikan sumber kayu bakar dan makanan; serta berfungsi sebagai penahan abrasi ombak dan angin. Sumberdaya laut yang luas dan kaya akan keanekaragaman hayati ini telah memberikan penghasilan penduduk, serta sumber protein, dan karbohidrat. Oleh karena itu, masalah yang terjadi di wilayah pesisir dan lautan merupakan salah satu masalah yang harus dicermati mengingat besarnya ketergantungan penduduk Indonesia terhadap sumberdaya pesisir dan lautan bagi kehidupannya. Sekitar 60% dari penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir, sehingga kerusakan yang terjadi di wilayah ini akan mengancam kelangsungan hidup mereka. Beberapa masalah penting yang berkaitan dengan wilayah pesisir dan adalah:

lautan

1) Penambangan terumbu karang oleh masyarakat. 2)

Penangkapan ikan dengan bahan beracun berbahaya seperti Sodium atau Potasium Sianida.

3)

Peningkatan penggunaan pupuk kimia dan endapan pupuk phosphat di teluk dan wilayah pesisir.

Agenda 21 - 97

4)

Kegiatan konversi lahan pesisir menjadi lahan persawahan dan pertambakan, serta penebangan hutan bakau untuk produksi papan dan kepingan kayu (woodchips).

5)

Pembangunan industri dan pariwisata yang tidak selalu membawa keuntungan bagi masyarakat pesisir.

6)

Risiko perubahan iklim yang berkaitan dengan efek rumah kaca dan konsekuensi naiknya permukaan air laut. Keadaan ini akan mengancam kepulauan kecil yang secara ekologi amat rentan terhadap dampak pemanasan global, angin topan, dan tsunami.

Banyak lembaga-lembaga yang menangani masalah pesisir dan lautan ini, misalnya P30-LIPI, LPPL LIPI dan Dinas Hidro Oseanografi Angkatan Laut (DISHIDROS-AL) secara intensif melakukan pemantauan terhadap kondisi pesisir dan lautan. Selain itu pada tahun 1981 dalam Departemen Pertanian dibentuk satu bagian yang khusus menangani konservasi sumberdaya laut. Sejak 1983, Departemen Pertanian melalui Direktorat Jenderal PHPA mempunyai mandat untuk pelaksanaan daerah konservasi sumberdaya laut. Lebih dari 2.8 juta hektar pada 30 lokasi telah dibentuk dan seluas 6.555.630 ha direncanakan sebagai daerah konservasi sumberdaya laut. Walaupun banyak lembaga yang terlibat, serta banyaknya penelitian dan pengkajian telah dilaksanakan baik dalam skala nasional maupun dengan kerja sama multilateral maupun bilateral, aspek koordinasi menjadi sangat penting melihat besar lingkup masalah yang ada. Melihat potensi tekanan yang akan terjadi sebagai akibat tinggi laju kegiatan pembangunan dimasa mendatang, pemerintah dengan cepat telah membentuk Dewan Kelautan Nasional yang diketuai langsung oleh Bapak Presiden Soeharto dengan keanggotaan hampir seluruh instansi terkait. Ini menunjukkan besarnya komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Dalam mewujudkan pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan tersebut, ada beberapa kesulitan yang dihadapi, antara lain: 1) Nilai strategis dari pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan secara berkesinambungan belum menjadi perhatian utama dan wawasan bersama. 2) Belum dilakukan pendekatan terpadu pengembangan sumberdaya pesisir dan lautan. 3)

dalam

pengelolaan

dan

Kurangnya personil terlatih didalam pengelolaan terpadu sumberdaya pesisir dan lautan.

4) Kurangnya informasi yang dapat dipakai sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan di dalam pengembangan sumberdaya pesisir dan lautan.

Agenda 21 - 98

5)

Kemiskinan dan masyarakat pesisir.

tidak

adanya

mata

pencaharian

alternatif

untuk

6)

Kurangnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan lokal, daerah, nasional.

Di samping itu undang-undang dan peraturan yang berkenaan dengan sumberdaya pesisir dan lautan perlu ditingkatkan melihat fakta-fakta sebagai berikut: 1)

Kurang baiknya penerapan undang-undang, banyaknya kepentingan sektoral dan kurangnya koordinasi. Misalnya, undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan kesinambungan pengelolaan sumberdaya laut memiliki sanksi-sanksi dan imbalan yang lemah dan tidak konsisiten.

2) Masih banyak perencana, pengambil keputusan, dan pemakai sumberdaya menganggap bahwa sumberdaya pesisir dan lautan kurang berharga. 3) Belum ada sebuah model kerja yang dapat mendemonstrasikan kelebihan pendekatan terpadu pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan. 4)

Belum tersedianya informasi yang komprehensif, efektif dan konsisten yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya pesisirdan lautan.

STRATEGI PENGELOLAAN TERPADU WILAYAH PESISIR DAN LAUTAN Untuk meningkatkan keberhasilan upaya pengelolaan terpadu wilayah pesisir dan lautan yang mencakup aspek keterpaduan dan kewenangan kelembagaannya, sehingga sumberdaya dari kawasan ini menjadi lestari dan dapat menjadi produk unggulan dalam kegiatan pembangunan bangsa Indonesia di abad 21 perlu dilakukan pembagian kegiatan sebagai berikut: 1) Perencanaan dan pengembangan sumberdaya terpadu di wilayah pesisir. 2) Pemantauan dan perlindungan wilayah pesisir dan lautan. 3) Pemanfaatan sumberdaya laut yang berkesinambungan. 4) Pemberdayaan dan penguatan masyarakat pesisir. 5) Pembangunan kepulauan kecil secara berkelanjutan. 6) Pemeliharaan keamanan zona ekonomi eksklusif (ZEE). 7) Pengelolaan dampak perubahan iklim dan tsunami.

Agenda 21 - 99

Perencanaan Pesisir

dan

Pengembangan

Sumberdaya

Terpadu

di

Wilayah

Untuk meningkatkan perencanaan dan pengembangan secara terpadu perlu dilakukan: 1)

Memperbaiki perencanaan dan pengelolaan secara terpadu dan berkesinambungan yang mencakup: meningkatkan kesadaran umum, merumuskan permasalahan, memperbaiki dan menegakkan undangundang serta peraturan yang ada.

2)

Memperkuat dan meningkatkan kerjasama kemampuan institusi dalam pengelolaan sumberdaya pesisir baik tingkat pusat dan daerah.

3)

Mengembangkan system informasi perencanaan dan pengambilan keputusan.

untuk

meningkatkan

proses

Pemantauan dan Perlindungan Wilayah Pesisir dan Lautan Secara khusus pendekatan perlindungan adalah:

yang

dilakukan

untuk

pemantauan

dan

1)

Mencegah, mengurangi, dan mengawasi kerusakan lingkungan pesisir dan lautan yang disebabkan oleh kegiatan yang berbasis didarat dan laut.

2)

Melindungi dan melestarikan wilayah pesisir dan lautan yang secara ekologis sensitive, dan habitat yang kritis dengan melibatkan lembaga terkait dan masyarakat umum.

3)

Meningkatkan penegakan hukum dan peraturan yang terkait dengan aktivitas proses produksi dan pembangunan di wilayah pesisir dan lautan.

Pemanfaatan Sumberdaya Laut yang Berkesinambungan Untuk mencapai hal tersebut maka dilakukan langkah-langkah: 1)

Mengkaji ulang nilai tangkap maksimum lestari (MSY) diwilayah pesisir dan ZEE untuk ikan-ikan bernilai ekonomis penting.

2)

Meningkatkan kemampuan secara teknologi dan lingkungan dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan, khususnya yang berhubungan dengan penangkapan dan budidaya perikanan, rehabilitasi lingkungan pesisir kritis, penggunaan bioteknologi, eksplorasi dan eksploitasi mineral, serta hidrokarbon dipesisir dan lautan.

Pemberdayaan dan Penguatan Masyarakat Pesisir Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pemberdayaan dan penguatan masyarakat pesisir adalah: Agenda 21 -

100

1)

Memasyarakatkan pembangunan masyarakat pesisir yang berwawasan lingkungan termasuk peningkatan pendapatan, meningkatkan kontrol oleh masyarakat lokal terhadap sumberdaya alam, pengembangan institusi-institusi lokal, serta memperkuat keikut sertaan komunitas lokal, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Pemerintah Daerah.

2)

Meningkatkan sarana komunikasi fasilitas umum di wilayah pesisir.

3)

Meningkatkan pendapatan pesisir dan menjamin manfaat yang sebesarbesarnya bagi masyarakat setempat dengan mengembangkan kemitraan antara pemerintah daerah dan para pengusaha koperasi unit desa (KUD).

dan

transportasi,

4) Penyediaan pelatihan untuk peningkatan pengembangan bidang industri perikanan.

infrastruktur

keterampilan

dan

dan

Pemeliharaan Keamanan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Dalam memelihara keamanan zona ekonomi eksklusif diperlukan langkah sebagai berikut: 1)

Memeperkuat kemampuan pemantauan dan kawasan untuk menjaga wilayah pesisir dan sumberdaya kelautan dari eksploitasi tidak sah, pencemaran tapal batas dari negara lain serta aktivitas perdagangan ilegal.

2) Memperkuat koordinasi dan komunikasi antar instansi yang terkait dalam permasalahan ini. 3)

Mengembangkan forum bilateral maupun regional informasi yang berhubungan dengan keamanan ZEE.

bagi

pertukaran

Pengelolaan Dampak Perubahan Iklim dan Tsunami Dalam pengelolaan ini perlu dilakukan kegiatan yang mencakup: 1)

Observasi yang sistematik dan penelitian masalah samudra, dinamika atmosfir sosial ekonomi, dampak lingkungan terhadap perubahan iklim, kenaikan permukaan laut, dan penyimpangannya.

2)

Pengembangan pencegahan, penanggulangan upaya perbaikan atas dampak tsunami, perubahan iklim, dan kenaikan permukaan laut bagi populasi manusia dan sumberdaya laut yang ada.

3)

Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap dampak kenaikan laut dan tsunami.

Agenda 21 -

101