Ad Per 7

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) dan PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH (PPnBM)

Kadjatmiko

1

I. PPN  Pengertian PPN Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai dari konsumsi terhadap barang atau jasa di dalam negeri (di dalam daerah pabean). Pertambahan nilai barang atau jasa yang tidak dikonsumsi di dalam daerah pabean (diekspor), dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen). Pertambahan nilai atas barang yang diimpor dari luar negeri namun dikonsumsi di dalam negeri dikenakan pajak yang sama dengan produksi barang dalam negeri.

 Pertambahan Nilai Pertambahan nilai adalah selisih antara harga jual dari barang atau jasa dengan harga beli dari material yang digunakan sebagai bahan untuk memproduksi barang dan jasa tersebut. 2

PPN. . . . . . . . . . . .(lanjutan)

 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran Pengusaha Kena Pajak hanya diharuskan membayar kepada negara selisih antara PPN yang dipungut dari pembeli barang kena pajak dan atau pengguna jasa kena pajak (pajak keluaran) dengan PPN yang dibayar kepada penjual dan atau pemberi jasa (pajak masukan).

3

PPN. . . . . . . . . . . .(lanjutan)

 Sifat Pemungutan PPN  Pajak objektif Tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak  Pajak tidak langsung Beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain  Multi Stages Tax Dilakukan pada setiap mata rantai jalur produksi atau jalur distribusi  Tidak menimbulkan pajak ganda pada objek yang sama

4

PPN. . . . . . . . . . . .(lanjutan)

 Prinsif Pemungutan PPN  Tempat tujuan (Destination) PPN dipungut di tempat barang atau jasa dikonsumsi  Tempat asal (Origin Principle) PPN dipungut ditempat asal barang atau jasa diproduksi

 Barang Kena Pajak Barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud (merk dagang, hak paten, hak cipta, dll)

5

PPN. . . . . . . . . . . .(lanjutan)

 Jasa Kena Pajak Setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai.  Barang yang tidak dikenakan pajak  Hasil pertanian  Hasil perkebunan  Hasil hutan  Hasil perikanan  Hasil Peternakan 6

PPN. . . . . . . . . . . .(lanjutan)

 Tarif PPN  Tarif Tunggal sebesar 10%  Tarif atas ekspor sebesar 0%  Menghitung PPN PPN yang terutang = Tarif PPN x Dasar Pengenaan Pajak

 PPN menjadi bagian dari harga Jika PPN telah menjadi bagian dari harga atau pembayaran atas penyerahan BKP atau Penyerahan JKP, maka PPN yang terutang adalah 10/110 dari harga atau pembayaran atas penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak.

7

PPN. . . . . . . . . . . .(lanjutan)  Penyetoran Penyetoran PPN terutang harus dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan takwim berikutnya. Apabila tanggal 15 tersebut jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Untuk impor, penyetoran harus dilakukan pada hari kerja hari berikutnya, kecuali yang dipungut pada tanggal 31 Maret harus disetorkan pada hari itu juga.

 Saat Terhutang Pajak Pemungutan PPN pada dasarnya menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan barang kena pajak atau pada saat penyerahan jasa kena pajak atau pada saat impor barang kena pajak, meskipun atas penyerahan tersebut belum atau belum sepenuhnya diterima pembayarannya.

8

PPN. . . . . . . . . . . .(lanjutan)

 Tempat Pajak Terutang 









Penyerahan BKP, terutangnya pajak terjadi di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan. Impor, terutangnya pajak terjadi di tempat barang kena pajak dimasukan ke dalam daerah pabean. Barang tidak berwujud dan atau jasa adalah di tempat orang pribadi atau badan tersebut terdaftar sebagai wajib pajak. Kegiatan membangun sendiri adalah di tempat bangunan tersebut didirikan. Perusahaan yang mempunyai cabang, harus melaporkan usahanya untuk dibukukan sebagai pengusaha kena pajak pada setiap tempat pajak terutang tersebut.

9

PPnBM  Pengertian PPnBM 



Pengenaan terhadap PPnBM ini hanya satu kali yaitu pada saat penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada saat impor. Pembayaran PPnBM tidak dapat dikreditkan dengan kewajiban PPN.

 Objek PPnBM 



Penyerahan barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak Impor barang kena pajak yang tergolong mewah

10

PPnBM. . . . . . . . . . . .(lanjutan)

 Tarif PPnBM  Serendah-rendahnya 10% dan paling tinggi 75%  Barang yang tergolong mewah yang diekspor atau dikonsumsi di luar daerah pabean PPnBM dengan tarif 0% (nol persen)  Menghitung PPnBM PPnBM terutang = Tarif PPnBM x Dasar Pengenaan Pajak

11