Ad-art.docx

RANCANGAN ANGGARAN DASAR ( AD ) UNIT KEGIATAN MAHASISWA PADUAN SUARA MAHASIWA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR PINISI CHOIR

PEMBUKAAN Bahwa sesungguhnya Tuhan YME mencintai keindahan, seindah dunia dengan segala isinya bagi manusia yang bertugas sebagai khalifah di muka bumi, agar menciptakan keharmonisan dalam kehidupan umat, seharmonis nyanyian keagungan Tuhan yang tak pernah henti mengiringi makhluk-Nya. Dengan kemurahan dan kasih sayang-Nya, Tuhan telah menurunkan ajaran yang mengatur segala perilaku hidup dan kehidupan manusia, juga merupakan pedoman yang ideal bagi setiap umat manusia menyadari akan hak dan kewajiban serta tanggung jawab sebagai manusia beriman, generasi pengemban amanat Tuhan YME. Maka, kami berupaya untuk mewujudkan nilai-nilai ajaran agama dengan melihat dan menciptakan keselarasan semesta baik perorangan ataupun kelompok untuk mendapatkan keridoan dari-Nya. Keridhoan tersebut dapat dicapai dengan taufiq, hidayah, dan inayah dari Tuhan YME. Serta berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan melalui usaha-usaha yang teratur, terorganisasi, dan penuh kasih sayang serta kebijaksanaan. Maka berkat rahmat Tuhan YME, kami mahasiswa Universitas Negeri Makassar yang terhimpun dalam satu wadah yang berpedoman kepada Anggaran Dasar berikut.

BAB I NAMA, TEMPAT, WAKTU, dan KEDUDUKAN

Pasal 1 Nama Organisasi ini bernama Unit Kegiatan Mahasiswa Paduan Suara Mahasiswa Universitas Negeri Makassar – Pinisi Choir dan disingkat menjadi UKM PSM UNM – PINISI CHOIR. Pasal 2 Tempat UKM PSM UNM – PINISI CHOIR bertempat di Gedung PKM Lantai 2 Kampus Gunung Sari Universitas Negeri Makassar, Kota Makassar. Pasal 3 Waktu PINISI CHOIR resmi didirikan pada tanggal 27 November 2011 dan resmi menjadi Unit Kegiatan Mahasiswa pada tanggal 29 April 2016. Pasal 4 Kedudukan UKM PSM UNM – PINISI CHOIR berkedudukan di Universitas Negeri Makassar.

BAB II ASAS

Pasal 5 Asas UKM PSM UNM – PINISI CHOIR berasaskan Pancasila.

BAB III VISI DAN MISI

Pasal 6 Visi Menjadi wadah utama mahasiswa Universitas Negeri Makassar dalam pengembangan kemampuan berpaduansuara yang unggul, berkualitas, dan bertangung jawab serta ditunjang dengan profesionalitas manajemen organisasi. Pasal 7 Misi 1. Menghimpun mahasiswa Universitas Negeri Makassar yang memiliki minat dan bakat dalam bidang kepaduan suara. 2. Menyelenggarakan kegiatan latihan rutin secara kontinu dan terencana untuk pengembangan kemampuan berpaduan suara anggota. 3. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang mengembangkan

profesionalitas

manajemen organisasi anggota. 4. Turut serta dalam kegiatan rutin universitas sebagai tugas pokok organisasi dan sarana pengembang anggota 5. Mengikuti kompetisi baik di tingkat regional maupun internasional guna mengukur dan mengevaluasi kemampuan diri.

BAB IV STATUS, SIFAT DAN FUNGSI

Pasal 8 Status UKM PSM UNM – PINISI CHOIR sebagai Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Negeri Makassar.

Pasal 9 Sifat UKM PSM UNM – PINISI CHOIR merupakan organisasi yang bersifat semi independen Pasal 10 Fungsi UKM PSM UNM – PINISI CHOIR berfungsi: 1. Sebagai organisasi pengembangan minat dan bakat. 2. Sebagai pelaksana kegiatan paduan suara di Universitas Negeri Makassar.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 11 Anggota Anggota UKM PSM UNM – PINISI CHOIR terdiri dari: 1. Anggota Muda 2. Anggota Penuh 3. Anggota Kehormatan

BAB VI STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 12 Struktur Organisasi Struktur organisasi UKM PSM UNM-PINISI CHOIR terdiri atas : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Penanggungjawab Pembina Penasehat Dewan Pertimbangan Organisasi Pengurus Anggota Pasal 13 Kepengurusan

1. Kepengurusan UKM PSM UNM – PINISI CHOIR terdiri dari: a. Ketua Umum

b. Sekretaris Umum c. Bendahara Umum d. Bidang-bidang yang terdiri dari: 1) Bidang Pendidikan dan Pengembangan 2) Bidang Pelatihan dan Kekaryaan 3) Bidang Hubungan Masyarakat 4) Bidang Sarana dan Kewirausahaan BAB VII FORUM-FORUM LEMBAGA

Pasal 14 Forum-Forum Organisasi 1. Musyawarah Besar (Mubes) 2. Musyawarah Luar Biasa (Muslub) 3. Sidang Istimewa (SI) 4. Sidang Pleno 5. Rapat Kerja (Raker) 6. Rapat Pengurus 7. Rapat Pimpinan 8. Rapat Bidang 9. Rapat Konsultasi 10. Rapat Umum 11. Forum Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kepanitiaan

BAB VIII PERUBAHAN DAN PERALIHAN

Pasal 15 Anggaran Dasar ini dapat berubah oleh forum organisasi yang berwenang. Pasal 16 Apabila UKM PSM UNM – PINISI CHOIR terpaksa harus dibubarkan, maka hak milik organisasi diberikan kepada Pengurus yang telah Demisioner untuk dikembangkan.

BAB IX ATURAN TAMBAHAN

Pasal 17 Hal-hal yang belum diatur dalam Anggran Dasar ini, diatur dan dijabarkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X PENUTUP

Pasal 18 Anggaran Dasar ini ditetapkan dan disahkan pada forum organisasi yang berwenang.

RANCANGAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ( ART ) UNIT KEGIATAN MAHASISWA PADUAN SUARA MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR PINISI CHOIR

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1 Anggota Anggota UKM PSM UNM – PINISI CHOIR terdiri dari: 1) Anggota muda, yaitu mahasiswa UNM yang telah mengikuti tahap perekrutan dan apabila tidak memenuhi kriteria anggota penuh maka akan diputihkan. 2) Anggota penuh, yaitu anggota muda yang telah mengikuti minimal 70% dari seluruh program dan kegiatan yang melibatkan anggota dalam satu periode kepengurusan di tahun pertama keanggotaannya. 3) Anggota kehormatan, yaitu anggota penuh yang telah menyelesaikan masa studinya dan atau telah mendapat pengakuan dalam forum musyawarah besar.

Pasal 2 Hak dan Kewajiban Anggota 1. Hak dan Kewajiban Umum a. Hak seluruh anggota 1) Setiap anggota mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, usul, atau ide secara lisan maupun tulisan 2) Setiap anggota mempunyai hak untuk mengikuti semua kegiatan keanggotaan. 3) Setiap anggota mempunyai hak menggunakan sarana dan prasarana yang ada sesuai dengan ketetapan pengurus. b. Kewajiban seluruh anggota 1) Setiap anggota wajib menjaga nama baik dan rahasia lembaga. 2) Setiap anggota wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diamanahkan. 3) Setiap anggota wajib memelihara dan menjaga sarana dan prasarana UKM PSM UNM – PINISI CHOIR

2. Hak dan Kewajiban Anggota Muda a. Hak anggota muda 1) Anggota muda memiliki hak untuk mendapatkan pelatihan secara baik dan benar. 2) Anggota muda memiliki hak untuk menjadi anggota penuh setelah memenuhi syarat yang mana disebutkan di pasal 1. 3) Anggota muda memiliki hak untuk ikut serta dalam berbagai penampilan eksternal universitas. b. Kewajiban anggota muda 1) Anggota muda memiliki kewajiban mengikuti latihan rutin. 2) Anggota muda memiliki kewajiban untuk mengisi kegiatan resmi universitas seperti upacara, wisuda, PMB, dan dies natalis. 3) Anggota muda memiliki kewajiban ikut serta dalam kepanitiaan yang diamanahkan. 4) Anggota muda memiliki kewajiban mengikuti forum-forum resmi organisasi. 3. Hak dan Kewajiban Anggota Penuh a. Hak anggota penuh 1) Anggota penuh memiliki hak untuk mendapatkan pelatihan secara baik dan benar. 2) Anggota penuh memiliki hak untuk ikut serta dalam penampilan-penampilan eksternal univeristas. 3) Anggota penuh memiliki hak untuk ikut serta menjadi tim event/kompetisi 4) Anggota penuh memiliki hak untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus b.

organisasi. Kewajiban anggota penuh 1) Anggota penuh memiliki kewajiban mengikuti latihan rutin. 2) Anggota penuh memiliki kewajiban untuk mengisi kegiatan resmi universitas seperti upacara, wisuda, PMB, dan dies natalis. 3) Anggota penuh memiliki kewajiban ikut serta dalam kepanitiaan yang diamanahkan. 4) Anggota penuh memiliki kewajiban mengikuti organisasi.

forum-forum resmi

4. Hak dan Kewajiban Anggota Kehormatan a. Hak anggota kehormatan 1) Berpartisipasi dalam forum-forum resmi organisasi. 2) Ikut serta dalam event/kompetisi umum dengan kuota yang dibatasi. b. Kewajiban anggota kehormatan 1) Menjadi suri tauladan yang baik untuk anggota UKM PSM UNM – PINISI CHOIR

Pasal 3 Pelanggaran dan Sanksi Anggota 1. Pelanggaran a. Pelanggaran ringan 1) Bagi anggota muda dan anggota penuh, tidak mengikuti kegiatan formal UKM PSM UNM – PINISI CHOIR hingga 3 kali tanpa pemberitahuan sebelumnya. 2) Bagi anggota muda dan anggota penuh, tidak mengikuti latihan rutin UKM PSM UNM – PINISI CHOIR hingga 5 kali berturut-turut tanpa pemberitahuan sebelumnya. 3) Bagi seluruh anggota yang membatalkan kesediaan mengisi kekurangan kuota penyanyi untuk kegiatan resmi Universitas seperti Upacara, Wisuda, PMB dan Dies Natalis dengan alasan yang tidak bisa diterima. b. Pelanggaran berat 1) Pencemaran nama baik lembaga 2) Melanggar AD/ART 3) Mempublikasikan rahasia lembaga. 4) Bagi anggota muda, tidak memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam pasal 1. 5) Dualisme.

2. Sanksi a. Pelanggaran ringan akan dikenakan sanksi: 1) Diberikan teguran secara lisan 2) Apabila telah diberikan teguran secara lisan dan tidak mengindahkan, maka akan diberikan surat peringatan pertama. 3) Apabila telah diberikan surat peringatan pertama dan tetap tidak diindahkan, maka akan diberikan surat peringatan kedua. Dan jika tetap tidak diindahkan, maka akan diberikan surat teguran. 4) Apabila telah diberikan surat teguran dan tetap tidak diindahkan maka akan diberikan sanksi berupa; a) bagi anggota muda akan diadakan sidang istimewa b) bagi anggota penuh dan anggota kehormatan akan dicabut hak keikutsertaannya dalam event/kompetisi. b. Pelanggaran berat akan langsung disidang istimewa. Pasal 4 Pemberhentian Anggota Anggota berhenti karena: 1. 2. 3. 4.

Meninggal dunia Mengundurkan diri secara lisan dan tulisan Melanggar aturan organisasi Drop Out (DO) dari UNM. Pasal 5 Tata Cara Penghentian Anggota

1. Penghentian anggota dapat dilakukan oleh pengurus atas sepengetahuan dewan pertimbangan organisasi melalui forum lembaga yang berwenang. 2. Penghentian anggota harus dilakukan dengan suatu peringatan terlebih dahulu, kecuali dalam hal-hal yang luar biasa. 3. Dalam hal-hal yang luar biasa, pengurus dapat melakukan Sidang Istimeawa (SI) jika tidak diikuti, maka pengurus dapat melakukan pemecatan langsung dengan sepengetahuan pihak yang bersangkutan.

Pasal 6 Pembelaan 1. Anggota yang terkena sanksi diberikan kesempatan membela diri dalam Sidang Istimewa. dan pengurus berkewajiban melaksanakannya. 2. Putusan yang diambil dalam Sidang Istimewa dianggap sah apabila sekurangkurangnya disetujui oleh ½ + 1 jumlah peserta sidang yang hadir.   BAB II PEMBINAAN

Pasal 7 Penanggung Jawab 1. Penanggung Jawab adalah Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan. 2. Tugas dan Fungsi Penanggung Jawab adalah memberikan saran, dukungan, baik moril maupun materil.

Pasal 8 Pembina 1. Pembina adalah dosen, staff pengajar, atau staff adminsitrasi Universitas Negeri Makassar yang mengerti dan sejalan dengan visi – misi organisasi. 2. Tugas dan Fungsi Pembina adalah memberikan saran, dukungan, baik moril maupun materil serta pendampingan dalam kegiatan-kegiatan organisasi.

Pasal 9 Penasehat 1. Penasehat adalah Alumni UKM PSM UNM-PINISI CHOIR. 2. Tugas dan Fungsi Penasehat adalah memberikan saran, bimbingan dan dukungan baik moril maupun materil.

BAB III KEPENGURUSAN

Pasal 10 Dewan Pertimbangan Organisasi 1. Dewan Pertimbangan Organisasi adalah mereka yang memiliki kecakapan organisasi dan paham akan aturan organisasi. 2. Dewan Pertimbangan Organisasi adalah Demisioner pengurus atau anggota kehormatan UKM PSM UNM - PINISI CHOIR. 3. Dewan Pertimbangan Organisasi berjumlah 3 atau 5 orang yang dipilih, ditetapkan, dan disahkan melalui forum Musyawarah Besar. 4. Fungsi dan Tanggung Jawab a. Sebagai pengawas pelaksanaan aturan lembaga. b. Sebagai dewan penginterpretasi aturan lembaga. c. Sebagai dewan evaluator serta motivator pelaksana harian organisasi. d. Sebagai dewan representatif seluruh anggota UKM PSM UNM-PINISI CHOIR. 5. Hak dan Wewenang a. Dewan pertimbangan organisasi memiliki hak memberikan pertimbangan kepada pengurus. b. Dewan pertimbangan organisasi memiliki hak berkonsultasi dengan pengurus untuk keperluan organisasi. c. Dewan pertimbangan organisasi berkewajiban mengawasi kinerja pengurus selama satu periode kepengurusan agar berjalan sesuai aturan dan amanah organisasi. d. Apabila pengurus melakukan pelanggaran, dewan pertimbangan organisasi berhak melakukan pemanggilan yang juga dihadiri oleh anggota. e. Dewan pertimbangan organisasi dan pengurus wajib mengadakan rapat minimal dua kali dalam satu periode kepengurusan. f. Dewan pertimbangan organisasi berwenang meminta laporan pertanggungjawaban pengurus.

Pasal 11 Ketua Umum 1. Kedudukan a. Berkedudukan sebagai pelaksana tugas harian tertinggi UKM PSM UNM-PINISI CHOIR. b. Ketua Umum dipilih, ditetapkan, dan disahkan melalui forum musyawarah besar UKM PSM UNM-PINISI CHOIR. c. Jika Ketua Umum berhalangan tidak tetap, maka pelaksana tugas Ketua Umum adalah Ketua Bidang yang dimandatir. d. Jika Ketua Umum berhalangan tetap, maka pengurus memilih pelaksana tugas Ketua Umum melalui forum organisasi yang berwenang. 2. Fungsi dan Tanggung Jawab a. Berfungsi sebagai perencana, pengkoordinir, penggerak, dan pengawas kegiatan harian organisasi. b. Bertanggung jawab atas segala kegiatan harian organisasi. c. Bertanggung jawab untuk membuat laporan pertanggungjawaban. 3. Hak a. Memiliki hak bertanya, berpendapat, dan menegur pengurus. b. Memiliki hak bertanya, berpendapat, dan memberi masukan kepada birokrasi kampus. c. Berhak melakukan pembelaan di depan forum organisasi d. Berhak memakai nama organisasi baik di dalam maupun di luar universitas sesuai dengan AD/ART. e. Membina dan menjaga jalannya organisasi secara menyeluruh baik internal maupun eksternal. f. Mengeluarkan surat keputusan, mandat, surat keterangan dan lain-lain yang dianggap perlu. g. Menandatangani seluruh surat-surat yang dikeluarkan oleh organisasi. h. Mengetahui kondisi keuangan organisasi. i. Mengadakan Reshuffle pengurus. 4. Wewenang a. Mengembangkan dan menyusun strategi organisasi dengan mengacu pada AD/ART. b. Merencanakan teknik kerja. c. Membuat instruksi yang dianggap perlu. d. Menjamin pelaksanaan operasional yang seimbang yang telah ditetapkan dalam keputusan dan kebijakan. e. Bertindak tegas kepada pengurus yang tidak taat atau melanggar peraturan yang melanggar aturan organisasi. f. Berwenang mengadakan kerja sama dengan organisasi lain baik didalam maupun diluar kampus dengan persetujuan pengurus. g. Berwenang meminta pertanggungjawaban para Ketua Bidang.

Pasal 12 Sekretaris Umum 1. Kedudukan a. Berkedudukan sebagai pelaksana harian organisasi di bidang administrasi kesekretariatan. b. Bilamana Sektretaris berhalangan tidak tetap, maka pelaksana tugas adalah staff bidang yang dimandati. c. Bilamana Sekretaris berhalangan tetap, maka pelaksana Sekretaris dapat dipilih dari staff bidang melaui forum organisasi yang berwenang. 2. Fungsi dan Tanggung Jawab a. Berfungsi sebagai pelaksana dan pengawas administrasi kesekretariatan organisasi. b. Berfungsi sebagai protokoler agenda-agenda kepengurusan. c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan administrasi kesekretariatan organisasi. d. Bertanggung jawab menjaga rahasia organisasi. e. Bertanggung jawab untuk membuat laporan pertaggungjawaban. 3. Hak dan Wewenang a. Berhak bertanya, berpendapat, menjawab, dan menyanggah hal-hal yang berhubungan dengan administrasi kesekretariatan. b. Berhak bertanya, berpendapat, dan memberi saran terhadap hal-hal lain yang berhubungan dengan aktivitas organisasi. c. Berhak mengadakan pembelaan di depan forum organisasi. d. Berwenang untuk merencanakan, mengelola, dan mengembangkan kegiatan organisasi sesuai bidang administrasi kesekretariatan. Pasal 13 Bendahara Umum 1. Kedudukan a. Berkedudukan sebagai pelaksana harian organisasi di bidang keuangan. b. Jika Bendahara berhalangan tetap, maka pelaksana tugas Bendahara umum diambil alih oleh wakil bendahara. 2. Fungsi dan Tanggung Jawab a. Berfungsi sebagai pelaksana dan pengelola keuangan organisasi. b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan keuangan organisasi. c. Membantu pelaksanaan tugas Ketua Umum dalam mengelola keuangan organisasi UKM PSM UNM-PINISI CHOIR. d. Mengkoordinir kebijakan pengelolaan keuangan dalam setiap kegiatan organisasi dengan sepengetahuan Ketua Umum.

e. Setiap pengeluaran dana dari kas pengurus harus dengan sepengetahuan Ketua Umum dan pihak yang berwenang. f. Bertangggung jawab untuk membuat laporan pertanggungjawaban g. Membuat buku catatan keuangan. 3. Hak dan Wewenang a. Berhak betanya, berpendapat, menjawab, dan menyanggah hal-hal yang berhubungan dengan keuangan organisasi. b. Berhak bertanya, berpendapat, dan memberi saran terhadap hal-hal lain yang berhubungan dengan aktivitas organisasi. c. Berhak mengadakan pembelaan di depan forum organisasi. d. Dalam hal-hal tertentu Bendahara dapat mengeluarkan dana tanpa sepengetahuan Ketua Umum tetapi harus segera melaporkan kepada Ketua Umum. e. Berwenang untuk merencanakan, mengelola dan mengembangkan kegiatan organisasi sesuai dengan bidang keuangan. f. Dalam hal-hal tertentu Ketua Umum dapat mengeluarkan dana tanpa sepengetahuan Bendahara tapi harus segera melaporkan kepada Bendahara. g. Pencairan dana Universitas dilakukan oleh Ketua Umum dengan sepengetahuan Bendahara dan disampaikan ke seluruh pengurus. h. Mengelola pemasukan dan pengeluaran ditandai dengan bukti transaksi baik berupa nota, kuitansi maupun sejenisnya. i. Meminta laporan pertanggungjawaban kepada bendahara kepanitiaan.

Pasal 14 Ketua Bidang 1. Kedudukan a. Berkedudukan sebagai pelaksana harian organisasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. b. Bilamana Ketua Bidang berhalangan tidak tetap, maka pelaksana tugas adalah staff bidang yang dimandatir. c. Bilamana Ketua Bidang berhalangan tetap, maka pengurus memilih pelaksana tugas Ketua Bidang yang berasal dari staff bidang tersebut melalui forum organisasi yang berwenang. 2. Fungsi dan Tanggung Jawab a. Berfungsi sebagai pengkoordinir dan pengawas kegiatan organisasi pada bidangnya masing-masing. b. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum atas pelaksanaan dan pengawasan kegiatan organisasi pada bidangnya masing-masing. c. Bertanggung jawab untuk membuat laporan pertanggungjawaban. 3. Hak dan Wewenang a. Berhak bertanya, berpendapat, menjawab, dan menyanggah hal-hal yang berhubungan dengan organisasi. b. Berhak mengadakan pembelaan di depan forum organisasi. c. Berwenang untuk merencanakan, mengelola, dan mengembangkan kegiatan organisasi sesuai dengan bidang masing-masing. Pasal 15 Staff Bidang 1. Kedudukan Berkedudukan sebagai pembantu Ketua Bidang dalam melaksanakan tugas harian organisasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. 2. Fungsi dan Tanggung Jawab a. Berfungsi sebagai pelaksana dan pengawas kegiatan organisasi pada bidangnya masing-masing. b. Bertanggung jawab kepada Ketua Bidang atas pelaksanaan dan pengawasan kegiatan organisasi pada bidangnya masing-masing. 3. Hak dan Wewenang a. Berhak bertanya, berpendapat, dan memberi saran kepada Ketua Bidang untuk hal-hal yang berhubungan dengan bidang masing-masing. b. Berhak bertanya, berpendapat, dan memberi saran terhadap hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas organisasi lainnya. c. Berhak mengadakan pembelaan di depan forum organisasi.

d. Berwenang untuk merencanakan, mengelola, dan mengembangkan kegiatan organisasi. Pasal 16 Kehilangan Hak Kepengurusan 1.

Pelaksana Harian UKM PSM UNM – PINISI CHOIR kehilangan hak kepengurusannya apabila: a. Meninggal dunia. b. Menyelesaikan studi. c. Mengundurkan diri atas permintaan secara lisan dan atau tertulis dengan ketentuan: i. Diterima oleh forum yang berwenang ii. Tidak diterima oleh forum yang berwenang d. Menjalani cuti semester. e. Melakukan pencemaran nama baik organisasi. Pelaksana Harian dikatakan mencemarkan nama baik organisasi jika: i) Melakukan tindakan amoral ii) Melakukan tindakan kriminal iii) Bertindak mengatasnamakan lembaga tanpa melalui persetujuan Ketua Umum. iv) Memberikan keterangan lembaga kepada kepada pihak luar, di luar hak dan kewenangannya. f. Menerima surat teguran tiga kali untuk pengurus. g. Cacat organisasi adalah status hilangnya hak kepengurusan dan hak untuk dipilih

2.

untuk menjadi pengurus lagi. Pengurus cacat organisasi apabila melanggar poin e Dewan Pertimbangan Organisasi UKM PSM UNM – PINISI CHOIR kehilangan hak kepengurusannya apabila: a. Meninggal dunia. b. Mengundurkan diri atas permintaan secara lisan dan atau tertulis dengan ketentuan: i) Diterima oleh forum yang berwenang ii) Tidak diterima oleh forum yang berwenang c. Melakukan pencemaran nama baik organisasi. Dewan Pertimbangan Organisasi dikatakan mencemarkan nama baik organisasi jika: i) Melakukan tindakan amoral ii) Melakukan tindakan kriminal iii) Bertindak mengatasnamakan lembaga tanpa melalui persetujuan Ketua iv)

Umum. Memberikan keterangan lembaga kepada kepada pihak luar, di luar hak dan kewenangannya.

Cacat organisasi adalah status hilangnya hak kepengurusan dan hak untuk dipilih untuk menjadi pengurus lagi. Dewan Pertimbangan Organisasi cacat organisasi apabila melanggar poin c.

Pasal 17 Sanksi 1. Apabila Ketua Umum lalai mengerjakan fungsi dan tanggung jawab maka berdasarkan

pertimbangan

Dewan

Pertimbangan

Organisasi

akan

diminta

pertanggungjawaban pada forum yang berwenang. 2. Pelaksana Harian UKM PSM UNM – PINISI CHOIR, selain Ketua Umum, yang lalai mengerjakan fungsi dan tanggung jawabnya maka diberi teguran oleh Ketua Umum sampai 3 kali teguran secara tertulis. 3. Apabila teguran/mosi yang diberikan tidak diindahkan, maka tuntutan pencabutan hak kepengurusan dapat dilakukan melalui forum organisasi yang berwenang.

Pasal 18 Pembelaan Pelaksana harian yang terindikasi melakukan pelanggaran organisasi dikenakan sanksi dan diberi kesempatan melakukan pembelaan dalam forum yang berwenang. Pasal 19 Reshuffle Kepengurusan 1. Reshuffle pengurus dapat dilakukan dipertengahan periode kepengrusan. 2. Reshuffle dilakukan oleh Ketua Umum untuk meningkatkan kinerja kepengurusan. 3. Reshuffle yang dilakukan oleh Ketua Umum harus berdasarkan pertimbangan DPO.

Pasal 20 Pemberhentian Pengurus Pengurus berhenti karena: 1. Di-Reshuffle 2. Dipecat

BAB IV FORUM LEMBAGA

Pasal 21 Musyawarah Besar (Mubes) 1. Musyawarah Besar UKM PSM UNM - PINISI CHOIR yang selanjutnya disingkat Mubes adalah forum tertinggi UKM PSM UNM - PINISI CHOIR 2. Mubes dilaksanakan oleh UKM PSM UNM - PINISI CHOIR pada akhir masa kepengurusan. 3. Mubes dapat dilaksankan apabila dihadiri oleh: a. 2/3 DPO b. 2/3 Pengurus c. Minimal 20 anggota 4. Apabila sampai pada waktu yang sudah ditentukan, 3 point tersebut belum terpenuhi, maka Mubes ditunda maksimal 2 x 60 menit dan sesudah itu Mubes dapat dilaksanakan. 5. Mubes bertujuan : a. Mendengar, mengevaluasi, menetapkan, dan mengesahkan Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus UKM PSM UNM - PINISI CHOIR. b. Merumuskan dan menetapkan AD, ART dan Pedoman Organisasi lainnya. c. Memilih dan menetapkan Dewan Pertimbangan Organisasi dan Ketua Umum UKM PSM UNM - PINISI CHOIR.

Pasal 22 Musyawarah Luar Biasa 1. Musyawarah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat Muslub hanya dilakukan bila diperlukan perubahan terhadap Konstitusi/Pedoman Organisasi, dan pergantian Ketua Umum. 2. Musyawarah Luar Biasa dilaksanakan oleh Dewan Pertimbangan Organisasi. 3. Musyawarah Luar Biasa dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh: a. 2/3 DPO b. 2/3 Pengurus c. Minimal 20 anggota 4. Apabila pada waktu yang telah ditentukan 3 point tersebut tidak terpenuhi, maka Musyawarah Luar Biasa ditunda maksimal 2 x 60 menit dan sesudah itu Musyawarah Luar Biasa dapat dilaksanakan.

Pasal 23 Sidang Istimewa 1. Sidang Istimewa adalah sidang yang dilakukan oleh UKM PSM UNM – PINISI CHOIR apabila terjadi hal-hal yang dianggap mencemarkan nama baik organisasi, mengganggu mekanisme organisasi, atau perubahan komposisi kepengurusan. 2. Sidang Istimewa berwenang untuk: a. Meminta pertanggungjawaban Ketua Umum oleh Dewan Pertimbangan Organisasi apabila dianggap lalai melaksanakan tugas dan fungsinya atau melakukan pencemaran nama baik organisasi. b. Meminta pertanggungjawaban jajaran pengurus oleh Ketua Umum apabila dianggap lalai melaksanakan tugas dan fungsinya, telah menerima teguran sebanyak tiga kali, atau melakukan pencemaran nama baik organisasi. c. Menetapkan dan mengesahkan perubahan komposisi Dewan Pertimbangan Organisasi, atau jajaran pengurus selain Ketua Umum. d. Menetapkan dan Mengesahkan perubahan komposisi kepengurusan dalam hal perekrutan pengurus baru yang sebelumnya telah diusulkan oleh Ketua Umum dan telah melalui mekanisme yang dibuat oleh Dewan Pertimbangan Organisasi. 3. Sidang Istimewa dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh: a. 2/3 DPO b. 2/3 Pengurus c. Anggota 4. Apabila pada waktu yang telah ditentukan, 3 point tersebut tidak terpenuhi, maka Sidang Istimewa ditunda 2x30 menit dan sesudah itu Sidang Istimewa dapat dilanjutkan. Pasal 24 Sidang Pleno 1. Sidang Pleno dilaksanakan oleh UKM PSM UNM - PINISI CHOIR pada pertengahan periode kepengurusan. 2. Sidang Pleno dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh: a. 2/3 DPO b. 2/3 Pelaksana Harian c. Minimal 20 anggota 3. Apabila sampai pada waktu yang sudah ditentukan, 3 poin tersebut belum terpenuhi, maka Sidang Pleno ditunda maksimal 2 x 30 menit dan sesudah itu Sidang Pleno dapat 4.

dilaksanakan. Sidang Pleno bertujuan untuk mendengar, mengevaluasi, menetapkan, dan mengesahkan Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus UKM PSM UNM - PINISI CHOIR selama setengah periode kepengurusan.

Pasal 25 Rapat Kerja 1. Rapat yang dilaksanakan oleh pengurus UKM PSM UNM – PINISI CHOIR untuk menyusun program kerja sesuai dengan amanah MUBES yang dilaksanakan paling lambat 1 bulan setelah MUBES. 2. Rapat Kerja dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh: d. 2/3 DPO e. 2/3 Pengurus f. Minimal 20 anggota 3. Apabila pada waktu yang telah ditentukan 3 poin tersebut tidak terpenuhi, maka Rapat Kerja ditunda 2x30 menit dan sesudah itu Rapat Kerja dapat dilaksanakan.

Pasal 26 Rapat Pengurus Rapat Pengurus adalah rapat yang dilaksanakan oleh pengurus UKM PSM UNM – PINISI CHOIR untuk membahas tentang kepengurusan dan perkembangan program kerja.

Pasal 27 Rapat Pimpinan Rapat pimpinan adalah rapat yang dilaksanakan oleh UKM PSM UNM – PINISI CHOIR setiap saat untuk membahas keperluan mendesak dan bersifat strategis yang dihadiri oleh Ketua Umum, Ketua-Ketua Bidang, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum.

Pasal 28 Rapat Bidang Rapat yang dilaksanakan oleh masing-masing Bidang UKM PSM UNM – PINISI CHOIR untuk membahas hal-hal yang menyangkut internal bidang masing-masing. Pasal 29 Rapat Konsultasi Rapat Konsultasi adalah rapat yang dilaksanakan oleh DPO dan pengurus UKM PSM UNM – PINISI CHOIR untuk membahas tentang hal-hal yang penting. Pasal 30 Rapat Umum Rapat Umum adalah rapat yang dilaksanakan untuk mambahas segala kegiatan dihadiri oleh seluruh elemen anggota.

Pasal 31 Forum Laporan Pertanggungjawaban(LPj) Kepanitiaan 1. LPj Kepanitiaan adalah forum yang dilaksanakan oleh Tim Produksi, Panitia Pelaksana atau Team Work ke Pengurus untuk melaporkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. 2. Forum LPj Kepanitiaan dilaksanakan selambat-lambatnya 20 hari setelah pelaksanaan kegiatan. 3. LPj Kepanitiaan dapat dilaksanakan, jika dihadiri oleh ; a. Dewan Pertimbangan organisasi, b. Ketua Umum, c. Sekretaris Umum, d. Ketua Bidang yang bersangkutan, e. Pimpinan Produksi, Ketua Panitia atau koordinator Team Work, f. 2/3 dari komposisi dari Tim Produksi, panitia pelaksana atau team work. 4. Apabila pada waktu yang sudah ditentukan poin 3 belum terpenuhi, maka forum LPj kapanitiaan ditunda 2x30 menit setelah itu Forum LPj Kepanitiaan dilanjutkan.

BAB V ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 32 Atribut UKM PSM UNM-PINISI CHOIR terdiri dari: 1. 2. 3. 4. 5.

Lambang. Bendera. Stempel. Kop Surat. Pakaian Seragam a. Pakaian Dinas Organisasi b. Pakaian Lapangan 6. Kartu Tanda Anggota.

BAB VI KEUANGAN

Pasal 33 Sumber Dana Keuangan UKM PSM UNM – PINISI CHOIR didapat dari: 1. 2. 3. 4.

Dana Kemahasiswaan Honorarium Usaha-usaha lain yang halal dan tidak menyalahi aturan Organisasi dan Universitas. Donasi Pasal 34

Aset Seluruh aset UKM PSM UNM – PINISI CHOIR: 1. Hanya boleh dipergunakan untuk kebutuhan organisasi; 2. Keperluan anggota secara keseluruhan termasuk akomodasi dan transportasi yang akan diatur kemudian pada setiap kegiatan; 3. Tidak untuk diberikan ke masing-masing individu.

Pasal 35 Hal-hal yang merujuk pada kepentingan bisnis dengan memakai nama, tempat, dan menyangkut UKM PSM UNM – PINISI CHOIR, yang merupakan sumber keuangan UKM

PSM UNM – PINISI CHOIR, hanya boleh dilakukan anggota atas mandat ketua UKM PSM UNM – PINISI CHOIR. Pasal 36 Keadaan keuangan UKM PSM UNM – PINISI CHOIR dilaporkan pada sidang pleno dan musyawarah besar. BAB VII INVENTARIS Pasal 37 Penggunaan Inventaris UKM PSM UNM – PINISI CHOIR dapat dipergunakan dalam lingkungan sendiri, dipinjamkan dan atau disewakan untuk kepentingan organisasi. Pasal 38 Peminjaman Peminjam inventaris diharuskan menyertakan surat pemohonan dan mengisi form peminjaman dan harus mendapat persetujuan Kabid Sarana dan Kewirausahaan serta diketahui Ketua Umum UKM PSM UNM – PINISI CHOIR. Pasal 39 Pendataan Inventarisasi alat dan perlengkapan milik UKM PSM UNM – PINISI CHOIR dilakukan minimal pada awal dan akhir setiap kepengurusan.

Pasal 40 Pembenahan Penambahan dan perbaikan inventaris dilakukan atas dasar kebutuhan dan tersedianya dana, serta bantuan-bantuan yang tidak mengikat dari pihak-pihak tertentu.

BAB VIII PERUBAHAN ART

Pasal 41 Perubahan ART UKM PSM UNM – PINISI CHOIR hanya dapat dilakukan dalam Forum organisasi yang berwenang.

BAB IX ATURAN TAMBAHAN

Pasal 42 Hal –hal yang belum diatur dalam ART ini diatur dalam aturan tambahan lainnya.

BAB X PENUTUP

Pasal 43 Hal-hal yang belum diatur dalam ART ditetapkan dalam aturan tersendiri yang senantiasa merujuk pada AD/ART organisasi. Pasal 44 ART ini ditetapkan dan disahkan oleh forum organisasi yang berwenang.