Aca Punya.docx

AGROBISNIS PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

(Program studi agrobisnis perikanan)

Oleh : Nama : SHEREN RUMOPA Nim : 16051106030

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO 2019

KATA PENGANTAR Segala Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga kelompok 8 dapat menyelesaikan tugas ini yang diajukan untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Perencanaan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir (Isu Dalam Pembangunan Administrasi Pengelolaan Wilayah Pesisir) Kelompok 8 telah berusaha semaksimal mungkin namun jika masih didapati adanya kesalahan dalam penulisan tugas ini, saran dan kritikan yang membangun sangat di harapkan.

Manado ,Oktober 2018

Penulis, Kelompok 8

i

DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR .................................................................................................. i DAFTAR ISI ................................................................................................................ ii BAB 1 PENDAHULUAN ........................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ............................................................................................. 1 BAB 2 PEMBAHASAN ............................................................................................. 3 2.1 Pengertian Administrasi ............................................................................. 3 2.2 Isu Utama dalam Pembangunan Administrasi ......................................... 3 2.3 Masalah-masalah pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut ............... 6 BAB 3. KESIMPULAN .............................................................................................. 8 DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................. 9

ii

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Wilayah pesisir dan di dalamnya termasuk pulau-pulau kecil secara umum di kenal luas mempunyai potensi sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang beragam dan tinggi.Tanpa di sadari tentang arti penting sumberdaya tersebut, masyarakat suatu Negara tertentu telah memanfaatkan barang dan jasa lingkungan sumberdaya pesisir tersebut sejak berabad-abad lamanya.Banyak Negara yang menjadikan sumberdaya pesisir tersebut sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan. Indonesia khususnya memposisikan pentingnya wilayah pesisir ini sebagai modal dasar pembangunan sehingga harus diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UndangUndang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Keputasan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 41 tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 10/KEP/2002, dan lain-lain. Di wilayah pesisir terdapat sumberdaya alam yang sangat produktif seperti coral reef, padanglamun (seagrass), hutan mangrove, sumberdaya perikanan (berbagai jenis ikan, crustacean dan Mollusca) dan daerah perlindungan laut atau wilayah konservasi. Potensi yang sangat penting belakangan ini adalah wilayah pesisir khususnya yang mempunyai pulau-pulau kecil memberikan jasa lingkungan karena keindahan alam yang terdapat dalam kawasan coral reef.Beberapa Negara memposisikan potensi jasa lingkungan menjadi penggerak industry pariwisata bahari.Sebagian besar daerah-daerah yang mempunyai sumberdaya wilayah pesisir tersebut telah di ekploitasi secara berlebihan tanpa memperhatikan berkelanjutan produksinya.Selain itu, sumberdaya tersebut mengalami kerusakan karena tekanan kegiatan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung.Masuknya bahan pencemaran seperti limbah minyak, buangan air panas dan pencucian kapal, limbah industry, limbah pertanian dalam bentuk nutrient dan pupuk pestisida, dan limbah masyarakat merupakan unsur yang mengancam kelestarian dan keindahan seumberdaya pesisir tersebut.

1

Ketikan pengembangan wilayah pesisir di manfaatkan oleh berbagai kepentingan maka pasti akan membawah suatu perubahan pada ekosistem yang ada dan beragaman sumberdaya (biodiversity) pasti berubah. Perubahan-perubahan tersebut semakin tinggi intensitas pembangunan yang di laksanakan berarti semakin tinggi pula perubahanperubahan lingkungan yang akan terjadi. Pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir saat ini menghadapi berbagai ancaman dari aspek ekologi dan aspek sosial.Tekanan dari aspek ekologi terlihat dari penurunan kualitas lingkungan seperti pencemaran, kerusakan ekosistem dan overfishing, sedang dari aspek sosial dapat di lihat dari rendahnya aksesibilitas dan kurangnya penerimaan masyarakat lokal.

2

BAB 2 PEMBAHASAN 2.1Pengertian Administrasi Administrasi adalah sebuah bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan agar dapat mencapai target/ tujuan organisasi.Jadi, boleh dibilang bahwa administrasi punya peranan yang sangat krusial dalam semua aktivitas sebuah organisasi. Selain itu, pengertian administrasi secara sempit dapat diartikan sebagai bentuk aktivitas yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan sederhana, ketikmengetik, dan kegiatan lain yang sifatnya teknis ketatausahaan. Sedangkan pengertian administrasi secara luas adalah semua proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mencapai target dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. 2.2 Isu Utama dalam Pembangunan Administrasi Isu utama berkaitan dengan tujuan pembangunan administrasi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut adalah “belum optimalnya kegiatan perencanaan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut serta pulau-pulau kecil”. Umumnya

perencanaan

dan

perumusan

kebijakan

pengelolaan

yang

berhubungan dengan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak terkoordinasi dengan baik.Tumpang tindih kebijakan dan keputusan di antaranya lembaga pemerintah seringkali menjadi factor utama terhambatnya kegiatan yang sudah di tetapkan.Untuk itu di butuhkan suatu mekanisme untuk mengatasi masalah ini dan membuat perencanaan pengelolaan dan pengambilan keputusan lebih efisien, efektif dan integrative. Perencanaan pembangunan kawasan pesisir dan laut serta pulau-pulau kecil harus di lakukan secara terpadu lintas sektoral dan lintas lembaga, serta lintas struktur dari tingkat birokrasi pemerintah yang paling tinggi hingga ke tingkat birokrasi pemerintah terendah di tingkat desa. Hal-hal yang berhubungan dengan masalah di atas perlu segera di carikan rumusnya solusinya adalah rendahnya koordinasi dan keterpaduan antara stakeholder dalam proses perencanaan pengelolaan wilayah pesisir

3

dan pulau-pulau kecil; minimnya data dan informasi sumberdaya dan lemahnya ketaatan pada aturan dan penegakan hukum. Tindakan pengelolaan wilayah pesisir dalam mendukung pembangunan administrasi perlu di arahkan pada pencapaian sasaran :  Terbentuknya Sistem Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Laut yang Terpadu dan Berkelanjutan Indikator pencapaian sasaran ini di rumuskan sebagai berikut : a. Tercapainya kesepakatan lintas sektoral mengenai kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan rencana strategis pengelolaan wilayah pesisir dan laut. b. Meningkatnya partisipasi aktif dari instansi-instansi terkait. c. Berkurangnya

konflik

kepentingan

antar

lembaga

dalam

pemanfaatan

sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil d. Meningkatnya keterlibatan stakeholder di dalam mekanisme administrasi yang lebih mendukung upaya keterpaduan perencanaan dan pengambilan keputusan e. Meningkatnya keterlibatan penuh stakeholder dalam penyusunan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil f. Berkurangnya konflik pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir g. Terlaksananya pertemuan koordinasi intersektoral secara regular  Pengembangan data base dan informasi untuk perencanaan dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut serta pulau-pulau kecil. Indikator pencapaian sasaran ini di rumuskan sebagai berikut : a. Terbentuknya Pusat Data Spasial Provinsi (PDSP) dan berfungsi untuk menghimpun, memadukan dan mendisminsikan segala bentuk data dan informasi wilayah pesisir dan laut. b. Meningkatnya jumlah lembaga yang memberikan kontribusi secara aktif terhadap Pusat Data Spasial Provinsi. c. Meningkatnya ketersediaan cakupan dan jumlah data dan informasi wilayah pesisir dan laut.

4

Perumusan strategi pencapaian indicator tersebut di atas di uraikan sebagai berikut : a. Bentuk Pusat Data Spasial Provinsi yang mendudukan, memutakhirkan dan mendistribusikan bentuk data dan Informasi wilayah pesisir dan laut secara cepat dan efisien b. Membentuk jaringan ketersediaan data dan informasi wilayah pesisir dan laut dengan lembaga lain. c. Menerbitkan katalog data dan informasi wilayah pesisir dan laut dalam berbagai bentuk secara regular d. Melakukan

penelitian

dan

pengumpulan

data

dan

informasi

tentang

pengembangan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut  Peningkatan penaatan aturan-aturan dan penegakan hukum Indikator pencapaian sasaran ini di rumuskan sebagai berikut : a. Meningkatnya ketaatan pada aturan dan hukum termasuk kearifan lokal yang terdapat di masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. b. Menurunnya kualitas dan kuantitas pelanggaran hukum. c. Meningkatnya kuantitas dan kualitas aturan-aturan hukum yang berlaku di wilayah pesisir dan laut. Perumusan strategi pencapian indicator tersebut di atas di uraikan sebagai berikut : a. Mengembangkan aturan-aturan hukum bersama stakeholder berdasarkan kearifan lokal b. Mengembangkan dan menerapkan secara efektif aturan-aturan perlindungan kawasan pesisir dan laut c. Menata prasarana hukum dan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan pesisir dan laut.

5

2.3Masalah-masalah pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut  Masalah-masalah Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Penetapan

dan

penyelenggaraan

property

rights pada

sumberdaya

dan

ekosistemdi daratan, pada lahan pertanian, pepohonan atau danau, relatif telah jauh berkembangdan melembaga. Sangat sulit menentukan seperti migrasi populasi ikan, keragaman biologi, siklus nutrien, siklus air dan masalah ekologi lainnya.Masalah klasik laut adalah open akses sumberdaya karena hubungannya denganzat cair, ukuran luasnya dan kesulitan melaksanakan property rights pada area tertentu.Tetapi walaupun laut luas, perluasan teritorial air hingga 200 mil, Hukum Laut, komisi penikanan internasional dan berbagai institusi mulai mendirikan property rightsdiberbagai bagian laut.Property rights regimes merupakan institusi sosial yang kompleks karena:a) Karakteristik open akses dan common property laut. b) Peran laut dalam sistem ekologi global, bebas dan kebijakan konservasi.c) Pengaruh antargenerasi dan antar spasial dan penggunaan sumberdaya laut.d) Pengaruh aktivitas manusia pada laut.e) Semua yang disebutkan di atas mendorong “kegagalan pasar”.f) Kemiskinan diperburuk melalul globalisasi yang mengabaikan eksternalitaslingkungan.  Masalah-masalah Pengelolaan Sumberdaya Kawasan Pesisir Permasalahan yang dihadapi Program ICZM ( Intregated Coastal Zone Management) antara lain Resources depletion (menipisnya sumberdaya), Pollution (pencemaran), Biodiversity (Keaneragamanhayati), Natural Hazards(Bencana alam), Sea level rise (Meningkatnya permukaan air laut), Eroding Shoreline (erosi pantai), Lands use (pemanfaatan lahan), Hinterlands (daerah bawahan), Landscape (bentang alam), dan Resources conflicts (Konflik SDA).Bila kita hubungkan dalam konteks pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia ada3 isue utama yang sedang dihadapi antara lain Pertama isu degradasi biofisik lingkungan pesisir (karang, stok ikan, erosi pantai, pencemaran, sedimentasi dan siltasi) kedua isu konflik pemanfaatan dan kewenangan di wilayah pesisir sehinggamengurangi efektivitas pengelolaan pesisir secara lestari, dan ketiga ketidakpastianhukum sering terjadi karena adanyaambiguitaspemilikan dan penguasaan sumberdaya pesisir. Secara kuantitatif terdapat 80% issue pesisir akibat interaksi antara

6

manusiayang memanfaatkan sumberdaya pesisir dengan lingkungannya dan akibat tindakan pihak lain misalnya kerusakan karang, deforestasi mangrove, pengerukan pasir lautyang dilakukan oleh nelayan, penyelam, masyarakat, dan pengusaha besar.Persoalan mendasar adalah tidak efektifnya pengelolaan sumberdaya pesisir untuk mengalokasikan dan memanfaatkan sumberdaya secara lestari.

7

BAB 3. KESIMPULAN

8

DAFTAR PUSTAKA

PKSPL-IPB. (2004). Prosedur Seminar Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Laut Cina Selatan dan SelatMalaka. Bogor, 27 September 2004.

Likadja, F.E. dan Daniel F. Bessie.(1988). Hukum Laut dan Undang-undang.

Kusumaatmadja, M. 1983. Hukum Laut Internasional.Penerbit Bina Cipta, Bandung, Indonesia.

http://repository.ut.ac.id/4165/1/MMPI5104-M1.pdf (diakses jam 14:01 tanggal 10 oktober 2018) https://www.academia.edu/3396901/Potensi_dan_Permasalahan_Kawasan_Pesisir_Berb asis_Sumberdaya_Perikanan_dan_Kelautan (diakses jam 14:01 tanggal 10 oktober 2018)

9