9. Pengangkatan Asn Dalam Jabatan.pptx

Dra. Suksesti Sugiarti M.Si

PESERTA MAMPU MEMAHAMI PENGERTIAN, DASAR HUKUM DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM SEMUA JENJANG JABATAN

8

7 6 5

4 3

1

2

Undang-undang nomor 5 tahun 2014  PP nomor 100 tahun 2000 yo PP nomor 13 tahun 2002  PP nomor 9 tahun 2003  PP nomor 11 tahun 2017  Keputusan Kepala BKN nomor 13 tahun 2002 

HARUS MAMPU MENAMPILKAN SOSOK PEJABAT YG PROFESIONAL,NETRAL, SEKALIGUS SBG PEMERSATU & PEREKAT NKRI DG TETAP MEMPERHATIKAN :

!

- PERKEMBANGAN & INTENSITAS KETERBUKAAN  - DEMOKRATISASI  - PERLINDUNGAN HAM  - LINGKUNGAN HIDUP 

PNS dan PPPK yang  diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian  diserahi tugas dlm suatu jabatan pemerintahan  atau diserahi tugas negara lainnya &  digaji berdasarkan peraturan per- uu an 

(Ps. 1)

PANGKAT DAN JABATAN 1.

PNS diangkat dalam pangkat & jabatan tertentu pada Instansi Pemerintah.

Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai. 3. Setiap jabatan tertentu dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja. 2.

(Pasal 68)

lanjutan

PANGKAT DAN JABATAN 4.

5. 6.

PNS dapat berpindah antar & antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat dan Instansi Daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja. PNS dapat diangkat dalam jabatan tertentu pada lingkungan instansi TNI dan POLRI. PNS yang diangkat dalam jabatan tertentu pada lingkungan instansi TNI & POLRI, pangkat atau jabatan disesuaikan dg pangkat dan jabatan di lingkungan instansi TNI dan POLRI.

a. JABATAN ADMINISTRASI* - JABATAN ADMINISTRATOR - JABATAN PENGAWAS - JABATAN PELAKSANA

b. JABATAN FUNGSIONAL* - JF. KEAHLIAN ( AHLI UTAMA, AHLI MADYA, AHLI MUDA, AHLI PERTAMA) - JF. KETRAMPILAN (PENYELIA, MAHIR, TERAMPIL, PEMULA) c. JABATAN PIMPINAN TINGGI*

- JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA - JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA - JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA Pasal 13-19

JABATAN ADMINISTRATOR

Bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan & pembangunan JABATAN PENGAWAS

bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana JABATAN PELAKSANA

bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan

FUNGSI JABATAN PIMPINAN TINGGI MEMIMPIN & MEMOTIVASI SETIAP PEGAWAI ASN Melalui :  KEPELOPORAN (DLM BID. KEAHLIAN PROFESIONAL; ANALISIS & REKOMENDASI KEBIJAKAN; & KEPEMIMPINAN MANAJEMEN)

PENGEMBANGAN KERJASAMA DG INSTANSI LAIN  KETELADANAN MENGAMALKAN NILAI DASAR ASN DAN MELAKSANAKAN KODE ETIK & KODE PERILAKU ASN 



bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan



SYARAT JABATAN PENGADAAN BARU



PENGISIAN JABATAN (SELEKSI)

MUTASI / ROTASI

MENGISI JABATAN

PENGAWAS & ADMINISTRATOR (+PELAKSANA TTT)

MUTASI / ROTASI

SELEKSI PROMOSI

BAPERJAKAT / TPK

PUSBANG ASN - BKN



DILAKUKAN SECARA TERBUKA & KOMPETITIF DI KALANGAN PNS (PS. 108)



JPT UTAMA & MADYA TERTENTU DAPAT DARI NON PNS DG PERSETUJUAN PRESIDEN (PS. 109)



JPT TERTENTU DAPAT DIISI DARI TNI / POLRI



JPT INSTANSI PEMERINTAH TERTENTU DAPAT DIISI DARI TNI / POLRI



JPT UTAMA & MADYA  TINGKAT NASIONAL



JPT PRATAMA  TINGKAT NASIONAL ATAU ANTAR KAB / KOTA DALAM 1 PROVINSI

Setiap JPT ditetapkan syarat : KOMPETENSI  KUALIFIKASI  KEPANGKATAN  PENDIDIKAN & PELATIHAN  REKAM JEJAK JABATAN  INTEGRITAS  PERSYARATAN LAIN YG DIBUTUHKAN 

PPK BERKOORDINASI DG KASN MEMBENTUK PANSEL INSTANSI PEM  PANSEL : UNSUR INTERNAL & EKSTERNAL BERDASARKAN PENGETAHUAN, PENGALAMAN, KOMPETENSI, REKAM JEJAK, INTEGRITAS MORAL, & NETRALITAS  MELAKUKAN SELEKSI DG MEMPERHATIKAN SYARAT KOMPETENSI, KUALIFIKASI, KEPANGKATAN, DIKLAT, REKAM JEJAK JABATAN, INTEGRITAS & PENILAIAN UJI KOMPETENSI MELALUI PUSAT PENILAIAN (ASSESSMENT CENTER) ATAU METODE PENILAIAN LAINNYA 



INSTANSI PEMERINTAH YG TELAH MENERAPKAN SISTEM MERIT DALAM PEMBINAAN PEGAWAI ASN ( DENGAN PERSETUJUAN KASN)

JPT UTAMA & MADYA  PANSEL MEMILIH 3 NAMA UNTUK SETIAP 1 LOWONGAN JABATAN  DISAMPAIKAN KEPADA PPK  PPK MENYAMPAIKAN 3 NAMA TSB KPD PRESIDEN  PRESIDEN MENETAPKAN 1 NAMA

PUSBANG ASN - BKN

JPT PRATAMA  PANSEL MEMILIH 3 NAMA UNTUK SETIAP 1 LOWONGAN JABATAN  DISAMPAIKAN KEPADA PPK MELALUI PEJABAT YG BERWENANG  PPK MEMILIH 1 NAMA DG MEMPERHATIKAN PERTIMBANGAN PJBT YG BERWENANG

PUSBANG ASN - BKN

JPT MADYA  PANSEL MEMILIH 3 NAMA UNTUK SETIAP 1 LOWONGAN JABATAN  DISAMPAIKAN KEPADA PPK  PPK MENYAMPAIKAN 3 NAMA TERSEBUT KEPADA PRESIDEN MELALUI MENTERI DALAM NEGERI  PRESIDEN MENETAPKAN 1 NAMA

PUSBANG ASN - BKN

JPT PRATAMA  PANSEL MEMILIH 3 NAMA UNTUK SETIAP 1 LOWONGAN JABATAN  DISAMPAIKAN KEPADA PPK MELALUI PEJABAT YG BERWENANG  PPK MEMILIH 1 NAMA UNTUK DITETAPKAN & DILANTIK  KHUSUS UTK SEKDA KAB / KOTA SEBELUM DITETAPKAN OLEH BUPATI / WALIKOTA, DIKOORDINASIKAN DG GUBERNUR



PPK DILARANG MENGGANTI PPT SELAMA 2 TH, KECUALI PPT MELANGGAR PER-UU-AN & TIDAK LAGI MEMENUHI SYARAT JABATAN



PENGGANTIAN JPT UTAMA & MADYA SEBELUM 2 TAHUN HARUS TERLEBIH DAHULU MENDAPAT PESETUJUAN PRESIDEN



JPT DIDUDUKI PALING LAMA 5 TH



DAPAT DIPERPANJANG BERDASARKAN PENCAPAIAN KINERJA , KESESUAIAN KOMPETENSI, & BERDASARKAN KEBUTUHAN INSTANSI SETELAH MENDAPAT PERSETUJUAN PPK & BERKOORDINASI DG KASN

PUSBANG ASN - BKN



PPT harus memenuhi target kinerja tertentu sesuai perjanjian kinerja yg sdh disepakati dg pejabat atasannya.  PPT yang tidak memenuhi kinerja yg diperjanjikan dalam waktu 1 th pada suatu jabatan, diberikan kesempatan selama 6 bulan untuk memperbaiki kinerjanya.  Bila PPT tidak menunjukkan perbaikan kinerja maka pejabat ybs harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali.  Berdasarkan hasil uji kompetensi PPT dimaksud dapat dipindahkan pada jabatan lain sesuai dg kompetensi yg dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah. (Pasal 118) PUSBANG ASN - BKN

PPT MENCALONKAN SBG GUBERNUR, WAGUB, BUPATI /WALIKOTA, WABUP/ WAWALI Pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur, wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon. (Pasal 119)

UNTUK KEPENTINGAN DINAS, MEMPERLUAS PENGALAMAN, KEMAMPUAN, & MEMPER KOKOH PERSATUAN & KESATUAN BANGSA  NORMAL 2 – 5 TAHUN  BIAYA PINDAH & PERUMAHAN AKIBAT PINDAH WILAYAH KERJA DIBEBANKAN KPD NEGARA 

PEG. ASN YANG MENJADI PEJABAT NEGARA Pegawai ASN dapat menjadi pejabat Negara 2. Pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi Ketua, Wakil Ketua,& Anggota MK; BPK; KY; Ketua dan Wakil Ketua KPK; Menteri & Jabatan setingkat Menteri; Kepala perwakilan RI di Luar Negeri yg berkedudukan sebagai DuBes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh diberhentikan sementara dari jabatannya (tidak kehilangan status sebagai PNS). 3. Pegawai ASN dari PNS yang tidak menjabat lagi sebagai Pejabat Negara diaktifkan kembali sbg PNS. 1.

(Pasal 121,123)

4.

5.

6.

Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri / dicalonkan menjadi Presiden & Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota DPR; ketua, wakil ketua, dan anggota DPD; Gubernur dan Wakil Gubernur; Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sbg calon. PNS yg tidak menjabat lagi sbg pejabat negara dapat menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi atau Jabatan Fungsional, sepanjang tersedia lowongan jabatan. Bila tidak tersedia lowongan jabatan dalam waktu paling lama 2 th PNS ybs diberhentikan dengan hormat.

(Pasal 123,124)

JABATAN STRUKTURAL & JABATAN FUNGSIONAL YG HANYA DAPAT DIDUDUKI PEGAWAI NEGERI SIPIL

SUATU KEDUDUKAN YG MENUNJUKKAN TUGAS,TANGGUNG JAWAB, WEWENANG & HAK SEORANG PNS DLM RANGKA MEMIMPIN SUATU SATUAN ORGANISASI NEGARA

KETENTUAN PERALIHAN Penyetaraan jabatan PNS : 1. Es Ia Kepala LPNK setara dg Jbt Pimpinan Tinggi utama; 2. Esl. Ia & Ib setara dg Jabatan Pimpinan Tinggi madya;

3. Esl. II setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi pratama; 4. Esl. III setara dengan jabatan administrator; 5. Esl. IV setara dengan jabatan pengawas;

6. Esl. V & fungsional umum setara dg Jabatan pelaksana,

(Pasal 131)

JENJANG PANGKAT, GOLONGAN RUANG TERTINGGI

TERENDAH

ESELON

PANGKAT

GOL RU

PANGKAT

GOL RU

Ia

Pembina Utama Madya

IV / d Pembina Utama

IV / e

Ib

Pembina Utama Muda

IV / c Pembina Utama

IV / e

Iia

Pembina Utama Muda

IV / c Pembina Utama Madya

IV / d

II b

Pembina Tingkat I

IV / b Pembina Utama Muda

IV / c

IIIa

Pembina

IV / a Pembina Tingkat I

IV / b

IIIb

Penata Tingkat I

III/ d

Pembina

IV / a

IV a

Penata

III / c

Penata Tingkat I

III / d

IV b

Penata Muda Tingkat I

III / b

Penata

III / c

Penata Muda

III / a

Penata Muda Tingkat I

III / b

Pengatur Tingkat I

II / d

Penata Muda

III / a

V/Va Vb

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

BERSTATUS PNS SERENDAH-RENDAHNYA PANGKAT 1 TINGKAT DIBAWAH JENJANG PANGKAT YG DITENTUKAN MEMILIKI KUALIFIKASI & TINGKAT PENDIDIKAN YG DITENTUKAN TIAP UNSUR PENILAIAN PRESTASI KERJA SEKURANGNYA BERNILAI BAIK DLM 2 TH MEMILIKI KOMPETENSI JABATAN YG DIPERLUKAN SEHAT JASMANI DAN ROHANI

PPK HARUS MEMPERHATIKAN FAKTOR SENIORITAS DALAM KEPANGKATAN, USIA, PENDIDIKAN & PELATIHAN JABATAN, PENGALAMAN



PENGANGKATAN, PEMINDAHAN & PEMBERHENTIAN DLM & DARI JABATAN DITETAPKAN DG KEPUTUSAN PJBT YBW



DAPAT DIANGKAT DLM JABATAN SETINGKAT LEBIH TINGGI APABILA MINIMAL TELAH 2 TH DLM JABATAN YG PERNAH ATAU SEDANG DIDUDUKI. (KECUALI YG MENJADI WEWENANG PRESIDEN)



PNS YG AKAN & TELAH MENDUDUKI JABATAN WAJIB MENGIKUTI DIKLATPIM SESUAI TINGKAT JABATAN (PALING LAMBAT 12 Bln SEJAK DILANTIK) (PS 7)



TIDAK DAPAT MENDUDUKI JABATAN RANGKAP KECUALI JAKSA , PENELITI & PERANCANG

   





INSTANSI PUSAT INSTANSI PROPINSI INSTANSI KABUPATEN / KOTA DIBENTUK OLEH PPK TUGAS POKOK : MEMBERIKAN PERTIMBANGAN KEPADA PPK DALAM PENGANGKATAN, PEMINDAHAN & PEMBERHENTIAN DARI JABATAN ESELON II KE BAWAH. TUGAS LAINNYA : MEMBERIKAN PERTIMBANGAN KPD PJBT YBW DALAM PEMBERIAN KP PEJABAT STRUKTURAL, KPLB, KP PENEMUAN BARU & PERPANJANGAN BUP ES I & II

SEORANG KETUA MERANGKAP ANGGOTA MAX. 6 ORANG ANGGOTA SEORANG SEKRETARIS  BERJUMLAH GANJIL   



   

KETUA & SEKRETARIS BAPERJAKAT PUSAT : PJBT ES I & II YG SECARA FUNGSIONAL BERTANGGUNG JAWAB BID KEPEGAWAIAN, ANGGOTA ES I BAGI YG HANYA ADA 1 ORANG ES I, KETUA & SEKR ADALAH ES. II & III ANGGOTA ES III KETUA BAPERJAKAT PROVINSI : SEKDA, SEKRETARIS PJBT ES III KEPEG, ANGGOTA : PARA ES. II KETUA BAPERJAKAT KAB / KOTA : SEKDA, SEKRETARIS : PJBT ES. III KEPEG, ANGGOTA : PARA ESELON II MASA JABATN MAX. 3 TAHUN & DAPAT DIANGKAT KEMBALI



BAGI YG PROMOSI, PERUBAHAN NAMA JABATAN & PERUBAHAN FUNGSI DAN TUGAS JABATAN WAJIB DILANTIK & MENGANGKAT SUMPAH DIHADAPAN PJBT YBW



PELANTIKAN PALING LAMBAT 30 HARI SEJAK PENETAPAN PENGANGKATAN



DIBUAT BERITA ACARA SUMPAH JABATAN & PERNYATAAN PELANTIKAN



TEMBUSAN BERITA ACARA SUMPAH JABATAN DISAMPAIKAN KEPADA KEPALA BKN

TUNJANGAN JABATAN BESARNYA TUNJANGAN DITETAPKAN DG KEPRES  DIBERIKAN SEJAK PELANTIKAN 

PUSBANG ASN - BKN

         

MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN MENCAPAI BUP DIBERHENTIKAN SEBAGAI PNS DIANGKAT DALAM JABATAN LAIN CLTN TUGAS BELAJAR LEBIH DARI 6 BULAN PERAMPINGAN ORGANISASI TIDAK SEHAT MENINGGAL DUNIA LAIN-LAIN



PLH DITUNJUK OLEH ATASAN DARI PEJABAT YG SEMENTARA TIDAK DAPAT MELAKSANAKAN TUGASNYA



ESELON I  PIMP INSTANSI MENUNJUK ESELON I LAINNYA ATAU ESELON II DILINGKUNGAN PJBT YG BERHALANGAN



ESELON II PJBT ESL. I YG MEMBAWAHI PJBT YG BERHALANGAN MENUNJUK ESI. II LAIN DI LINGKUNGANNYA ATAU ESL III DI LINGK PJBT YG BERHALANGAN



ESL. III PJBT ESL II YG MEMBAWAHI MENUNJUK ESL III LAINNYA ATAU ESL IV DI LINGK PJBT YG BERHALANGAN



ESL. IV  PJBT ESL III YG MEMBAWAHI MENUNJUK ESL. IV LAINNYA ATAU STAF DI LINGKUNGAN PJBT YG BERHALANGAN.



PIMP INSTANSI BERHALANGAN  PIMP INSTANSI ITU MENUNJUK PJBT YG SETINGKAT LEBIH RENDAH DI LINGKUNGANNYA

KETENTUAN PLH :  PENUNJUKAN PLH DG SPRIN  DLM SPRIN DISEBUTKAN TUGAS-TUGASYG DPT DILAKUKAN SELAMA PJBT DEFINITIF BERHALANGAN SEMENTARA  PLH TIDAK BERWENANG MENGAMBIL / MENETAPKAN KEPUTUSANYG MENGIKAT  PLH TETAP MELAKSANAKAN TUGAS DEFINITIFNYA  PLH TIDAK MEMBAWA DAMPAK KEPEGAWAIAN  PLH TIDAK DIBERIKAN TUNJANGAN JABATAN

   

 

 

PEJABAT DEFINITIF BERHALANGAN TETAP / JABATAN SEDANG KOSONG PENUNJUKAN DENGAN SURAT PERINTAH DARI PPK / PEJABAT LAIN YG DITUNJUK TIDAK DILANTIK / DISUMPAH TIDAK MENDAPAT TUNJANGAN PLT PEJABAT YG MENDUDUKI PLT TETAP MELAKSANAKAN TUGAS DEFINITIFNYA. PEJABAT STRUKTURAL HANYA DAPAT DIANGKAT SBG PLT DALAM JENJANG YG SAMA ATAU SETINGKAT LEBIH TINGGI DI LINGKUNGAN KERJANYA PNS YG TIDAK MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL HANYA DAPAT DIANGKAT SEBAGAI PLT ESELON IV PLT TIDAK BERWENANG MENGAMBIL/ MENETAPKAN KEPUTUSAN YG MENGIKAT

PUSBANG ASN - BKN



ADALAH JABATAN TEHNIS YG TIDAK TERCANTUM DLM STRUKTUR ORGANISASI , NAMUN SANGAT DIPERLUKAN DALAM TUGAS-TUGAS POKOK ORGANISASI PEMERINTAHAN YG TERDIRI DARI JAFUNG KEAHLIAN & JAFUNG KETRAMPILAN



KEDUDUKAN YG MENUNJUKKAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB, WEWENANG, DAN HAK SEORANG PNSDLM SUATU SATUAN ORGANISASI YG DALAM PELAKSANAAN TUGASNYA DIDASARKAN KEPADA KEAHLIAN / DAN ATAU KETRAMPILAN TERTENTU SERTA BERSIFAT MANDIRI (PP. 16 TH 1994)

PENGANGKATAN DLM JABATAN FUNGSIONAL DAPAT MELALUI : IMPASSING, PENGANGKATAN DAN PERPINDAHAN JABATAN  PENGANGKATAN PNS KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PADA INSTANSI PEMERINTAH DITETAPKAN OLEH PEJABAT YG BERWENANG SESUAI FORMASI YG TELAH DITETAPKAN  JENJANG JABATAN : KETRAMPILAN & KEAHLIAN  ADA SYARAT PENDIDIKAN, USIA, PANGKAT TERENDAH, PENILAIAN PRESTASI KERJA, SYARAT JABATAN 

PUSBANG ASN - BKN

IMPASSING  PENGANGKATAN  PERPINDAHAN 



BUP 58 tahun  PEJABAT ADMINISTRASI 60 tahun  PEJABAT PIMPINAN TINGGI

Sesuai PER UU  PJBT FUNGSIONAL

Pp21 th 2014 JABATAN

BUP 58 th

PJBT FUNGSIONAL AHLI MUDA, AHLI PERTAMA, PJBT FUNGSIONAL AHLI KETRAMPILAN

60 th

1. JF. AHLI UTAMA & AHLI MADYA 2. JF APOTHEKER 3. JF DOKTER YG TUGAS PENUH DI UNIT YANKES NEGERI 4. JF DRG YG TUGAS PENUH DI UNIT YANKES NEGERI 5. JF DOKTER PENDIDIK KLINIS MUDA & PERTAMA 6. JF MEDIK VETERINER 7. JF PENILIK 8. JF PENGAWAS SEKOLAH 9. JF WIDYAISWARA MADYA & MUDA 10. JF LAIN YG DITENTUKAN PRESIDEN

65 th

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

JF. PENELITI UTAMA & MADYA YG TUGAS PENUH DI BID LIT JF DOKTER PENDIDIK KLINIS UTAMA & MADYA JF WIDYAISWARA UTAMA JF PENGAWAS RADIASI UTAMA JF PEREKAYASA UTAMA JF PUSTAKAWAN UTAMA JF PRANATA NUKLIR UTAMA JF LAIN YG DITETAPKAN PRESIDEN

Ketentuan peralihan pp 21 th 2014 

Saat berlakunya PP ini (19 maret 2014) sedang menduduki JF Ahli Muda, Ahli Pertama & Penyelia selain tsb diatas yg BUP nya dapat diperpanjang s/d 60 th BUP nya tetap 60 th



PNS yg diangkat dlm JF tsb diatas setelah berlakunya PP ini BUP 58 th



BUP JF lainnya yg telah ditentukan oleh UU, tetap berlaku



PP ini berlaku mulai tgl 30 Januari 2014

Pengangkatan dalam Jabfung KEAHLIAN  Ahli Muda  Ahli Pertama

1 KETERAMPILAN  Terampil  Pemula KEAHLIAN  Ahli Madya  Ahli Muda  Ahli Pertama KETERAMPILAN  Penyelia  Mahir  Terampil  Pemula

PENGANGKATAN PERTAMA 2

INPASSING (PENYESUAIAN) PERMENPANRB NO. 26 TH 2016

3

PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN 4

PROMOSI

KEAHLIAN  Ahli Utama  Ahli Madya  Ahli Muda  Ahli Pertama KETERAMPILAN  Penyelia  Mahir  Terampil  Pemula

Penyesuaian/Inpassin 42 th g (Permenpan 2018) Proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu

Pengembangan Karier

Profesionalisme

Peningkatan Kinerja Organisasi Memenuhi Kebutuhan Jabatan fungsional

(TERTUANG DALAM e-Formasi)

PELAKSANAAN INPASSIN

G

Uji Kompetensi

Penetapan Kebutuhan

Seleksi Administrasi

Pengangkatan Sertifikat Lulus Uji Kompetensi

PROSES PENYESUAIAN / INPASSING

Pengatan di tetapkan oleh PPK setelah mendapat kan formasi dari Menteri.

Kepegawaian wajib memverifikasi kebenaran dokumen

PENDAFTARAN

VERIFIKASI ADMINISTRASI

• Terdaftar sebagai pegawai dalam unit dan telah melakukan kegiatan jabatan yang akan diduduki.

SELEKSI KOMPETENSI

pengangkatan

• Pendaftar yang telah lulus verifikasi administrasi, wajib mengikuti Seleksi Kompetensi di lakukan oleh Instansi Pembina

Persyaratan Inpassing

Kategori Keterampilan 1. berijazah paling rendah SLTA

atau sederajat /Diploma I/Diploma II/Diploma III sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki;

2. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki; 3. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;

Kategori Keahlian 1. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) atau berijazah paling rendah Magister (S2) atau yang sederajat dari pendidikan tinggi yang terakreditasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki; 2. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan

4. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki;

ruang III/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;

5. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

3. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;

6. Syarat lain yang ditentukan oleh instansi Pembina.

4. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki; 5. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan 6. Syarat lain Pembina.

yang

ditentukan

oleh

instansi

APA YANG HARUS DISIAPKAN

• Menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional • Menetapkan Tata Cara Penyesuaian/ Inpassing • Membuat pedoman/standar penetapan kebutuhan • Meyusun instrumen Uji Kompetensi • Melaksanakan Uji Kompetensi Malakukan validasi atas usulan instansi per jenjang Menyampaikan hasil validasi kebutuhan jafung per janjeng kepada Menteri PANRB  Menpan RB menetapkan kebutuhan jafung yang diusulkan instansi Menyampaikan hasiil penetapan kebutuhan jafung dengan tembusan ke Kepala BKN

APA YANG HARUS DISIAPKAN

• Menghitung dan Memetakan Jabatan Fungsional yang dibutuhkan • Memetakan PNS yang Memenuhi Syarat • Hasil perhitungan disampaikan kepada instansi pembina

Tata Cara Penyesuaian/Inpassing 

Syarat Administrasi antara lain Ijazah, SK Pangkat Terakhir, SK Penempatan Jabatan terakhir, Penilaian Prestasi Kerja, dsb yang dipandang perlu sesuai; 1. Melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan; 2. Proses pengusulan dari Unit Kerja kepada Pejabat Yang berwenang mengangkat melalui Pejabat yang secara fungsional menangani kepegawaian; 3. Verifikasi Dokumen; 4. PPK mengusulkan inpassing ke

Perencanaan Kebutuhan ASN disajikan Melalui sistem elektronik

Akura t Data yang berkualitas Berbagi data antar stakeholder Cepat pengambilan keputusan

Akuntabe l

PROSEDUR PENETAPAN KEBUTUHAN (formasi) 6

A ANJAB & ABK

1.Setiap instansi wajib membuat Anjab & menghitung ABK 2.ANJAB & ABK Jab. Fung memperhatikan pertimbangan teknis dari Instansi Pembina. 3.Instansi Pembina menyampaikan rekomendasi ANJAB & ABK (jab Fung) 4.Hasil Anjab & ABK disampaikan kepada Menteri PANRB (secara elektonik melalui sistem e-formasi) 5.Tembusan Hasil Anjab & ABK di sampaikan kepada Kepala BKN 6.Peta Jabatan & Kebutuhan tersimpan dalam e formasi

B USUL FORMASI

Kem Keuangan

D

C 4

Kem PAN & RB

ANJAB

E

1 ABK

Instansi K/L/P 2

A

B

3

5 Instansi Pembina Jab Fung

BKN

a. usul jumlah kebutuhan jabatan di lakukan oleh PPK instansi masingmasing kepada Kem PANRB tembusan Kepala BKN. b.Kepala BKN menyampaikan pertimbangan teknis kebutuhan setiap instansi kepada Menteri PANRB c. Rencana pemenuhan kebutuhan PNS disampaikan oleh Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan d.Pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. e. Penetapan kebutuhan PNS K/L/P oleh Menteri PANRB

KETENTUAN UMUM INPASSING PP No 11 Tahun 2017 Pasal 357

PER MENPANRB NO. 42 TAHUN 2018

PNS yang menduduki Jabatan Adminstrasi (JA) dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) tugas-tugas yang telah melaksanakan Peraturan Jabatan Fungsional sebelum Pemerintah ini mulai berlaku dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian yang dilaksanakan 1 (satu) kali secara nasional untuk paling lama:

Penyesuian/inpassing ke dalam fungsional ditujukan kepada :

a. 2 (dua) tahun untuk masa persiapan.

c. JPT dan Administrator dan Pengawas yg memiliki kesesuian antara jabatan terakhir yg didudukinya.

b. 2 (dua) tahun untuk masa pelaksanaan, terhitung sejak tanggal Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, dengan mempertimbangkan kebutuhan instansi, kualifikasi, dan kompetensi serta dilaksanakan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

jabatan

a. PNS yg telah dan masih menjalankan tugas JF tersebut. b. PNS yg masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi jabatan fingsional dan telah mendapat kenaikan KP setingkat lebih tinggi.

d. JF yg dibebaskan sementara karena tdk dapat mengumpulkan angka kredit. Pengangkatan PNS dlm JF melalui Penyesuian/inpassing dilaksanakan sampai dengan April 2021

PUSBANG ASN - BKN

64