9. Paparan Penjelasan Uu Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan (terbaru).ppt

PENJELASAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2018 TENTANG KEPALANGMERAHAN

UU No. 1 Tahun 2018 tentang

Kepalangmerahan (KPM) (1) 2000

Diajukan ke DPR RI untuk pertama kali dengan judul RUU Lambang

2005

Dilakukan pembahasan di DPR

2010

Perubahan judul menjadi RUU Kepalangmerahan

2012

Diajukan kedua kalinya ke DPR

UU No. 1 Tahun 2018 tentang

Kepalangmerahan (KPM) (2) 2016

Diajukan untuk ketiga kalinya ke DPR

11 Des 2017

Disahkan menjadi UU oleh DPR

9 Jan 2018

 Ditandatangani oleh Presiden RI  Diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI

UU No. 1 Tahun 2018 tentang

Kepalangmerahan (KPM) (3)

Terdiri dari

11 BAB

46 Pasal

SEBELAS BAB 1. Ketentuan Umum 2. Penyelenggaraan Kepalangmerahan 3. Bentuk dan Penggunaan Lambang Palang Merah 4. Penggunaan Lambang Kepalangmerahan Internasional 5. PMI 6. Peran Serta Masyarakat 7. Pembinaan dan Pengawasan 8. Larangan 9. Ketentuan Pidana 10. Ketentuan Peralihan 11. Ketentuan Penutup

Masalah Judul RUU Pembahasan Judul

KEPALANGMERAHAN

SETUJU

UBAH

6 Fraksi Menyetujui Judul

4 Fraksi Mengusulkan Perubahan Judul

BAB I Ketentuan Umum (1) Pasal 1

Ketentuan Umum Berisi: A. B. C. D. E.

Batasan Pengertian/definisi Singkatan/akronim Hal-hal lain yang bersifat umum Sering disebut dalam batang tubuh Memudahkan pengertian

BAB I Ketentuan Umum (2) Seperti: Kepalangmerahan  Hal yang berkaitan dengan kegiatan kemanusiaan  Lambang palang merah  Hal lain yang diatur berdasarkan konvensi

BAB II Penyelenggaraan Kepalangmerahan (1) Pasal 2-5 Pemerintah

PP

PMI

Ketentuan ini mempertegas hadirnya pemerintah dan PMI dalam setiap masalah kemanusiaan Dasar: 1. UUD 1945 – “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” 2. UU sektoral seperti: • UU Kesehatan • UU Kesejahteraan Sosial • UU BNPB • UU Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP/BASARNAS) 3. Keppres no. 25 thn 1950 dan Keppres no. 246 thn 1963 PMI diakui dan ditunjuk sebagai satu-satunya organisasi untuk melakukan pekerjaan palang merah di Republik Indonesia

BAB II Penyelenggaraan Kepalangmerahan (2)

DAMAI

KONFLIK BERSENJATA

 Penanggulangan akibat bencana alam  Pengungsian  Pemberian bantuan kemanusiaan  Pencarian dan pertolongan korban

 Melindungi/menolong korban perang  Merawat yang sakit dan luka  Melaksanakan kegiatan kemanusiaan terkait dengan perdamaian dunia

BAB II Penyelenggaraan Kepalangmerahan (3)

Prinsip Terdiri Atas: PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPALANGMERAHAN

      

Kemanusiaan; Kesamaan; Kenetralan; Kemandirian; Kesukarelaan; Kesatuan; dan Kesemestaan.

BAB II Penyelenggaraan Kepalangmerahan (4) Mandiri dalam penanganan kemanusiaan

PRINSIP KEMANDIRIAN

Membantu Pemerintah dan Pemda

Tunduk pada hukum nasional

BAB III Bentuk dan Penggunaan Lambang (1) Pasal 6-19 Negara Indonesia Menggunakan Lambang Palang Merah Sebagai Lambang Kepalangmerahan 1945

Pemerintah menetapkan Lambang Palang Merah

2017

Negara menetapkan Lambang Palang Merah

Lambang Kepalangmerahan

BAB III Bentuk dan Penggunaan Lambang (2) Dasar Penetapan 1. Konferensi Internasional PM/BSM ke-20 Tahun 1965 di Jenewa

2. Hasil Kerja Dewan Delegasi Gerakan PM/BSM Internasional Tahun 1991 di Budapest

Pengaturan penggunaan lambang PM/BSM oleh Perhimpunan Nasional

BAB III Bentuk dan Penggunaan Lambang (3) Tanda Pelindung (Konflik Bersenjata) PALANG MERAH Tanda Pengenal (Masa Damai) PALANG MERAH

BAB III Bentuk dan Penggunaan Lambang (4)

Tanda Pelindung

Tanda Pengenal

̶ Satuan Kesehatan TNI (personil, rohaniawan, sarana transportasi, fasilitas, dan peralatan kesehatan) ̶ PMI ̶ Tenaga kesehatan sipil ̶ RS sipil ̶ Sarana dan transportasi kesehatan sipil

̶ Satuan Kesehatan TNI ̶ PMI

BAB III Bentuk dan Penggunaan Lambang (5) Bentuk Tanda Pelindung • Kartu Identitas • Tanda Pelindung Dada • Ban Lengan

Dikeluarkan oleh Panglima TNI

BAB III Bentuk dan Penggunaan Lambang (6) Bentuk Tanda Pengenal TNI • Identitas • Ban Lengan • Tanda Lain (Rompi, Jaket, Topi, Helm)

Dikeluarkan oleh Panglima TNI

BAB III Bentuk dan Penggunaan Lambang (7) Bentuk Tanda Pengenal PMI • Kartu Identitas • Bendera PMI • Tanda Lain (Rompi, Jaket, Topi, Helm)

Dikeluarkan oleh Pengurus Pusat PMI

BAB IV Penggunaan Lambang Palang Merah Internasional (1) Pasal 20-21

1

Masa Damai • Petugas Federasi Internasional PM/BSM • Petugas Komite Internasional PM • Perhimpunan Nasional Kepalangmerahan negara lain

Kartu Identitas Dikoordinasikan

PMI

BAB IV Penggunaan Lambang Palang Merah Internasional (2) Proses kehadiran Petugas ICRC, IFRC, Mitra Gerakan lainnya di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya: - keimigrasian; - ijin tinggal, melalui kementerian luar negeri.

Bagi tentara negara lain proses kehadiran, melalui koordinasi kementerian pertahanan/TNI dan kementerian luar negeri.

BAB IV Penggunaan Lambang Palang Merah Internasional (3)

2

Konflik Bersenjata

Perlindungan wajib diberikan kepada objek yang menggunakan lambang kepalangmerahan sebagai tanda pelindung

BAB V Palang Merah Indonesia (1) Pasal 22-31

PMI

Negara memberi pengakuan pada PMI

1. 2. 3. 4. 5.

Tugas Lambang Organisasi Kerja sama/Koordinasi Pendanaan

BAB V Palang Merah Indonesia (2) Tugas PMI

Utama

 Memberi bantuan kepada korban konflik bersenjata dan gangguan keamanan lainnya  Memberikan pelayanan donor darah  UDD  Pembinaan relawan  Melaksanakan Diklat Kepalangmerahan  Menyebarluaskan Informasi Kepalangmerahan

BAB V Palang Merah Indonesia (3) Tugas PMI

Unit Donor Darah (UDD)

 bahwa dalam pelaksanaan donor darah, PMI tidak melakukan kegiatan transfusi darah, dan karenanya pada tahun 2010 diubah sebutan UTD  UDD  menghindari kesulitan teknis dalam administrasi bantuan pelaksanaan donor darah oleh kementerian kesehatan, maka pada tahun 2015 dikembalikan  UTD  pembahasan di DPR, menggunakan lagi istilah  UDD, karena tugas PMI hanya: pelestarian pendonor darah; proses pengolahan darah; pendistribusian darah.

BAB V Palang Merah Indonesia (4) Tugas PMI

Perbantuan

 Membantu dalam penanganan musibah/bencana di dalam atau luar negeri  Membantu pelayanan kesehatan dan sosial  Melaksanakan tugas kemanusiaan yang diberikan oleh pemerintah

BAB V Palang Merah Indonesia (5) Lambang Negara Memberi Pengakuan Lambang PMI 1945 – Pemerintah memilih Lambang Palang Merah 1970 – PMI menyempurnakan Lambang PMI dengan menambahkan ornamen berupa kelopak melati 2017 – Negara menetapkan Lambang PMI

BAB V Palang Merah Indonesia (6) Organisasi PMI Pusat PMI Provinsi PMI Kabupaten/Kota PMI Kecamatan

BAB V Palang Merah Indonesia (7) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI

AD/ART ̶ Struktur Organisasi ̶ Kepengurusan ̶ Unit Pelaksana Teknis (UPT) ̶ Wewenang ̶ Tanggung jawab ̶ Tata cara penggunaan lambang

Negara memberi pengakuan pada AD/ART

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

BAB V Palang Merah Indonesia (8) Kerjasama/Koordinasi Organisasi Internasional

Instansi Pemerintah

Organisasi Nasional

BAB V Palang Merah Indonesia (9) Pendanaan Donasi masyarakat yang tidak mengikat

Pendanaan PMI

Sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundangan Dukungan dari Pemerintah/APBN dan Pemda/APBD

BAB V Palang Merah Indonesia (10) Pengelolaan Pendanaan

Transparan

Tertib Akuntabel

Diaudit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

BAB VI Peran Serta Masyarakat Pasal 32 Tenaga Bantuan

Dana

Mengawasi Kegiatan Kepalangmerahan

Fasilitas Sarana & Prasarana

Memberi masukan terhadap kebijakan kepalangmerahan

Lambang

Informasi terhadap penyalahgunaan

Nama Kepalangmerahan

BAB VII Pembinaan dan Pengawasan Pasal 33-35 Pemerintah Pembinaan Pengawasan Perlindungan (Penjelasan UU No. 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan)

Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan Orang perseorangan Kelompok masyarakat Organisasi/lembaga kemanusiaan lainnya yang terdaftar

Ketua Umum Melaporkan kegiatan kepalangmerahan kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau secara insidental

Mutatis mutandis bagi PMI di daerah

BAB VIII Larangan Pasal 36

1. Dilarang menggunakan nama dan lambang kepalangmerahan. 2. Dilarang menyalahgunakan nama dan lambang kepalangmerahan. 3. Dilarang menggunakan nama dan lambang kepalangmerahan dan lambang PMI sebagai merk produk barang/jasa. 4. Dilarang meniru nama dan lambang kepalangmerahan kecuali yang telah diatur dalam hukum internasional (seperti: tanda Palang Merah yang digunakan pada obat Narkotika)

BAB IX Ketentuan Pidana Pasal 37-40

1. Ketentuan Pidana 1. Kumulatif

2. Tindak Pidana

2. Alternatif Kemanusiaan Kumulatif Alternatif Dasar Kesepakatan Pembuat UU Diperberat

BAB X Ketentuan Peralihan Pasal 41

11.

21.

PMI (yang ada sekarang)  Ditetapkan sebagai PMI berdasarkan UU ini

Pada saat UU mulai berlaku, penggunaan lambang kepalangmerahan yang telah digunakan oleh setiap organisasi yang tidak berhak wajib diganti paling lambat 2 (dua) tahun sejak UU ini diundangkan

BAB XI Ketentuan Penutup Pasal 42-46 Organisasi kemanusiaan lain tetap dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Peraturan pelaksanaan dan Undang-undang ini harus diterapkan paling lama 1 tahun sejak Undang-undang ini diundangkan/disahkan

UU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (9 Januari 2018)

Tindak Lanjut (1)

Peraturan Pemerintah Peraturan dari Panglima TNI Peraturan Pengurus Pusat PMI Surat Edaran AD/ART

:2 :3 :10 :1 :1

Tindak Lanjut (2)

1 1.

2 2.

Program Penyusunan (Progsun) Peraturan Pemerintah - Progsun memuat daftar, judul, dan pokok materi muatan RPP - Progsun berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun - Ditetapkan oleh Keputusan Presiden

RPP diusulkan oleh Kementerian/Non Kementerian dalam keadaan tertentu - Berdasarkan kebutuhan UU; atau - Putusan Mahkamah Agung, ditetapkan oleh Keputusan Presiden

Tindak Lanjut (3)

Izin Prakarsa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Presiden Republik Indonesia

Tindak Lanjut (4) RPP Tentang Penyelenggaraan Kepalangmerahan

Dua Rancangan PP

Damai

Konflik Bersenjata

RPP Tentang penggunaan tanda pengenal pada saat terjadi konflik dan gangguan keamanan

Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang KEPALANGMERAHAN

Tindak Lanjut (5)

RPP Tentang Tanda Pengenal yang digunakan pada saat terjadi kerusuhan dan gangguan keamanan

Pengguna, bentuk, warna, ukuran Tanda Pengenal

Pemberi izin

Tindak Lanjut (6)

Konsep Awal ditugaskan

PMI

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Tindak Lanjut (7) Peraturan Panglima TNI terdiri atas: 1. Tata Cara Pemberian Ijin Penggunaan Lambang sebagai Tanda Pelindung untuk: - Tenaga Kesehatan Sipil - Rumah Sakit Sipil - Sarana Transportasi Kesehatan Sipil 2. Bentuk dan Tata Cara Penggunaan Tanda Pelindung berupa: - Kartu Identitas - Tanda Pelindung Dada - Ban Lengan 3. Tata Cara Penggunaan Tanda Pengenal oleh Satuan Kesehatan TNI seperti: - Identitas - Ban Lengan - Tanda Lain (rompi, jaket, helm, dll)

Tindak Lanjut (8 A) Peraturan Pengurus Pusat PMI terdiri atas: 1. Ketentuan tentang Lambang sebagai Tanda Pengenal oleh Unit Kesehatan Non-PMI 2. Ketentuan tentang Penggunaan Lambang Asosiatif (lambang pada pos P3K, transportasi non-PMI) 3. Ketentuan tentang Penggunaan Tanda Pengenal oleh PMI seperti:  kartu identitas  Bendera PMI  Tanda Lain (rompi, Jaket, Helm, dll) 4. Ketentuan tentang Tenaga Kesehatan yang diperbantukan pada Satuan Kesehatan TNI 5. Ketentuan tentang Koordinasi 6. Ketentuan tentang Penggunaan Lambang PMI oleh Pihak Lain 7. Ketentuan tentang Persyaratan Penggunaan Lambang PMI bersama dengan logo/merk suatu produk 8. ....

Tindak Lanjut (8 B)

8.

Ketentuan tentang Kerjasama dengan organisasi Internasional/ Nasional/Instansi pemerintah 9. Ketentuan tentang Mekanisme peran serta masyarakat dalam kegiatan Kepalangmerahan 10. Ketentuan tentang Pengelolaan Dana 11. Ketentuan tentang Mekanisme Pelaporan kepada Presiden (Pelindung)

Tindak Lanjut (9)

Surat Edaran Surat Edaran tentang Lambang Kepalangmerahan yang telah digunakan wajib diganti dalam 2 (dua) tahun  (seperti betadine, wipol, ambulans/RS sipil)

Tindak Lanjut (10)

Penyesuaian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI Sudah disahkan berdasarkan hasil Rapat Pimpinan PMI yang diperluas pada tanggal 19 Februari 2018 guna menjadi dasar penyusunan ketentuan yang diamanatkan kepada PMI oleh Undang-undang ini.

DAMPAK UU TERHADAP PMI  Legalitas hukum kegiatan PMI berubah dari Keppres no. 25 th 1950 dan no. 246 th 1963  Undang-Undang no.1 th 2018

 Negara memberi penegasan bahwa pemerintah dan PMI berperan yang sama dalam Penyelenggaraan Kepalangmerahan  Negara memberi ruang kepada PMI untuk bersama pemerintah menyelenggarakan Kepalangmerahan  Agar ruang gerak PMI terkoordinir, maka kegiatan Kepalangmerahan yang dilakukan PMI direncanakan dalam Musrenbang di tingkat daerah dan di tingkat nasional

 UU mempertegas adanya benang merah antara Rencana Strategis PMI dengan Rencana Strategis pemerintah dalam penanganan Kepalangmerahan

TINDAK LANJUT UU BAGI PMI DI DAERAH (1)

1.

Melakukan koordinasi/sinkronisasi dengan mitra kerja pemerintahan: 

guna penyusunan program kegiatan penyelenggaraan kepalangmerahan, sebelum diajukan kepada pemerintah daerah



guna mempertegas penyelenggaraan kepalangmerahan yang ditangani PMI di daerah, dengan pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD)



agar program penyelenggaraan kepalangmerahan yang dilakukan oleh PMI, tertuang di dalam keputusan Musrenbang



guna mekanisme pengajuan anggaran dalam APBD serta pertanggungjawabannya

TINDAK LANJUT UU BAGI PMI DI DAERAH (2)

2.

Penyesuaian pelaksanaan Musyawarah Kerja guna penyusunan program, dengan pelaksanaan Musrenbang mulai dari tingkat Kecamatan hingga Provinsi, seperti: Januari  Musyawarah Kerja PMI Kecamatan Februari  Musyawarah Kerja PMI Kabupaten/Kota Maret  Musyawarah Kerja PMI Provinsi

3.

Melakukan langkah-langkah untuk pembentukan PMI di Kecamatan secara bertahap

TERIMA KASIH