8 Standar Nasional Pendidikan.docx

PERENCANAAN DAN STRATEGI PEMBELAJARAN

Oleh :

Afid Riza Ahlian

5302416010

TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2019

8 STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN Standar nasional pendidikan dasar dan menengah dibuat untuk memastikan pendidikan yang berjalan di Indonesia terukur dan sesuai dengan patokan-patokan tertentu yang telah dibuat dan diberlakukan. Dengan adanya standarisasi, maka aspek keterukuran dapat dijadikan pegangan untuk mengukur dan memberi umpan balik kepada para pembuat kebijakan nasional pendidikan di Indonesia. Indonesia mempunyai BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan yang memastikan bahwa segala hal yang berkaitan dengan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia berjalan sesuai dengan standar yang berlaku. Cakupan standar nasional pendidikan dasar dan menengah terdiri atas 8 (delapan) aspek yang meliputi: standar kompetensi lulusan, standar isi pendidikan dasar dan menengah, standar proses pendidikan dasar dan menengah, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan pendidikan. Berikut adalah tulisan yang berkaitan dengan 8 standar nasional pendidikan dasar dan menengah di Indonesia yang dapat dijadikan pedoman bagi para pemangku hajat (stakeholders) pendidikan di Indonesia, mulai dari pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan masyarakat luas pada umumnya.

1. Standar Kompetensi Lulusan Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. SKL tersebut meliputi standaar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran nah pada Permendikbud No. 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan,standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana,

standar

diberlakukanya

pengelolaan,

dan

standar

pembiayaan.

Dengan

Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 2. Standar ISI

Standar isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. Dalam Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi 1. Standar Isi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Standar Isi terdiri dari Tingkat Kompetensi dan Kompetensi Inti sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 2. Kompetensi Inti meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan ketrampilan. 3. Ruang lingkup materi yang spesifik untuk setiap mata pelajaran dirumuskan berdasarkan Tingkat Kompetensi dan Kompetensi Inti untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 4. Standar Isi untuk muatan peminatan kejuruan pada SMK/MAK setiap program keahlian diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah. 5. Pencapaian Kompetensi Inti dan penguasaan ruang lingkup materi pada setiap mata pelajaran untuk setiap kelas pada tingkat kompetensi sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu ditetapkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan. 6. Perumusan Kompetensi Dasar pada setiap Kompetensi Inti untuk setiap mata pelajaran sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu ditetapkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan. 7. Perumusan Kompetensi Dasar pada Kompetensi Inti Sikap Spiritual sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) pada mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budipekerti disusun secara jelas. 8. Perumusan Kompetensi Dasar pada Kompetensi Inti Sikap Soial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan disusun secara jelas. 9. Standar Isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Menteri ini. 3. Standar Proses Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Standar Proses dikembangkan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Proses Pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi pesertadidik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Untuk itu setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan.

Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi maka prinsip pembelajaran yang digunakan: 1. dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik mencari tahu; 2. dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar; 3. dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah; 4. dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi; 5. dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu; 6. dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi; 7. dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif; 8. peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal (hardskills) dan keterampilan mental (softskills); 9. pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat;

10. pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan (ing ngarso sung

tulodo),

membangun

kemauan

(ing

madyo

mangun

karso),

dan

mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (tut wuri handayani); 11. pembelajaran yang berlangsung di rumah di sekolah, dan di masyarakat; 12. pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas; 13. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran; dan 14. Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik.

Terkait dengan prinsip di atas, dikembangkan standar proses yang mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. 4. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembeljaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksudkan dia atas adalah pendidikan minimal yang harus di penuhi oleh seseorrang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dibawah ini merupakan peraturan menteri pendidikan nasional nomor 4 tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan Pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C. A. Kualifikasi Akademik Pengelola Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan paket C

Kualifikasi Akademik Minimal Lulusan SMA/SMK/MA/Paket C dan telah memperoleh sertifikat pelatihan sebagai pengelola pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C yang dilakukan oleh Jurusan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) terakreditasi minimal B, atau Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (PPPNFI) atau Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BPPNFI).

B. Kompetensi Pengelola No.

Kompetensi

Sub Kompetensi

Kompetensi Kepribadian 1.

Melaksanakan tugas atas dasar keimanan, akhlak mulia dan panggilan jiwa.

1.1 1.2

1.3 1.4 1.5 1.6

1.8

Menaati nilai dan norma guna menjaga kehormatan Memiliki prakarsa dan inovasi dalam melaksanakan program Beradaptasi terhadap tuntutan perubahan

2.1 2.2 2.3

Tanggap dalam menangkap peluang Membangun kemitrausahaan Proaktif dalam membangun usaha

1.7

2.

Memiliki jiwa kewirausahaan

Menerapkan nilai-nilai keimanan dalam pelaksanaan program Berakhlak mulia, terpercaya, jujur, bersemangat, tangguh dan terbuka dalam pelaksanaan program Memiliki keinginan yang kuat untuk mengembangkan diri dan terus belajar Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah pekerjaan Memiliki komitmen terhadap tugas

Kompetensi

Sub Kompetensi

No. Kompetensi Sosial 3.

Membangun komunikasi dan kerjasama

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

Menghargai perbedaan Menghargai keberhasilan orang lain Membangun kesepahaman Membangun rasa saling percaya Membangun komunikasi yang kondusif Melibatkan warga belajar dan pihak-pihak lain dalam pelaksanaan program

4.

Mempunyai tanggungjawab sosial atas kinerja dan citra program

4.1

Mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan program Membangun citra program Menjaga citra program

Kompetensi Manajerial

4.2 4.3

5.

Memimpin penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan

5.1

5.2 5.3

5.4 5.5

6.

Memotivasi semua komponen penyelenggara Pendidikan Kesetaraan

6.1 6.2 6.3

7.

Merencanakan penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan

7.1 7.2

Menerapkan prinsip-prinsip pendidikan nonformal dalam menggerakkan pihak lain untuk melaksanakan program Menunjukkan keteladanan sebagai pengelola pendidikan Meningkatkan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan dalam satuan pendidikan yang dipimpin sesuai dengan tuntutan kinerja Mengorganisasikan sumber daya pendukung Pendidikan Kesetaraan Melaksanakan fungsi sebagai sumber informasi dan juru bicara Mendorong keinginan warga belajar untuk aktif belajar Menggerakkan semua unsur dalam organisasi untuk mencapai tujuan program Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan program Mengidentifikasi masalah dan kebutuhan belajar masyarakat Merumuskan tujuan progam yang ingin dicapai

No.

Kompetensi

Sub Kompetensi 7.3 7.4 7.5

8.

Mengorganisasikan penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan

8.1

8.2 8.3 8.4

9.

10.

Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan

9.1 9.2 9.3

Mengidentifikasi sumber dan kendala program Menyusun rencana kegiatan Merancang monitoring dan evaluasi kegiatan Mengatur pelaksanaan program yang mencakup sistem informasi, pendanaan, ketenagaan, sarana, prasarana belajar, dan kegiatan belajar mengajar Menata kerjasama dengan komponenkomponen masyarakat Menumbuhkan rasa memiliki program Menciptakan iklim belajar dan sistem pembelajaran Melaksanakan monitoring pelaksanaan program Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program Menyusun laporan pelaksanaan program Melakukan supervisi pelaksanaan program

Mengendalikan program 10.1 Pendidikan Kesetaraan 10.2 Melaksanakan tindak lanjut hasil supervisi

5. Standar Sarana dan Prasarana Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Standar sarana dan prasarana merupakan kebutuhan utama sekolah yang harus terpenuhi sesuai dengan amanat Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, PP No 19 tahun 2005, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 tahun 2007. Selain itu, juga harus memenuhi dari ketentuan pembakuan sarana dan prasarana pendidikan yang telah dijabarkan dalam:(1) Keputusan Mendiknas Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan; (2) Pembakuan Bangunan dan Perabot Sekolah Menengah Pertama Tahun 2004 dari Direktorat Pembinaan SMP; dan (3) Panduan Pelaksanaan dan Panduan Teknis Program Subsidi Imbal Swadaya: Pembangunan Ruang Laboratorium Sekolah Tahun 2007 dari Direktorat Pembinaan SMP. Standar sarana dan prasarana pendidikan yang dimaksudkan di sini baik mengenai jumlah, jenis, volume, luasan, dan Iain-lain sesuai dengan kategori atau tipe sekolahnya masing-masing. Landasan hukum dikeluarkannya standar sarana dan prasarana yaitu berdasarkan: 1.

Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 Bab XII Pasal 45 tentang Sarana dan Prasarana Pendidikan berbunyi :

(a)

Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana

yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. (b)

Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan

pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah 2.

Berdasarkan PP No.24 tahun 2007, beberapa kriteria minimum standar sarana dan

prasarana yaitu sebagai berikut: 1)

Lahan

a.

terhindar dari potensi bahaya

b.

Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%\

c.

Lahan terhindar dari : pencemaran air dan udara, serta kebisingan

d.

mendapat izin pemanfaatan tanah dari Pemerintah Daerah setempat.

e.

memiliki status hak atas tanah

2)

Bangunan

a.

memenuhi ketentuan rasio minimum luas lantai terhadap peserta didik seperti

tercantum pada lampiran PP No 24 tahun 2007 b.

Bangunan gedung memenuhi ketentuan tata bangunan

c.

Bangunan gedung memenuhi persyaratan keselamatan,keamanan dan kenyamanan

d.

Bangunan gedung menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan

nyaman termasuk bagi penyandang cacat. e.

Bangunan gedung dilengkapi sistem keamanan Bangunan gedung dilengkapi instalasi

listrik dengan daya minimum 1300 watt. f.

Pembangunan gedung atau ruang baru harus dirancang, dilaksanakan, dan diawasi

secara professional

g.

Kualitas bangunan gedung minimum permanen kelas B, sesuai dengan PP No. 19

Tahun 2005 Pasal 45, dan mengacu pada Standar PU. h.

dapat bertahan minimum 20 tahun

i.

Bangunan gedung dilengkapi izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan

6. Standar Pengelolaan Standar Pengelolaan terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh Pemerintah Daerah dan standar pengelolaan oleh Pemerintah. Setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang: 1)

Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus.

2)

Kalender pendidikan/akademik, yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas

satuan pendidikan selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan minggu 3)

Struktur organisasi satuan pendidikan

4)

Pembagian tugas di antara pendidik

5)

Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan

6)

Peraturan akademik

7)

Tata tertib satuan pendidikan, yang minimal meliputi tata tertib pendidik,

tenaga kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 8)

Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan satuan

pendidikan dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat 9)

Biaya operasional satuan pendidikan.

Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun yaitu: 1)

kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur.

2)

jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk tahun ajaran

berikutnya. 3)

mata pelajaran atau mata kuliah yang ditawarkan pada semester gasal, semester

genap, dan semester pendek bila ada. 4)

penugasan pendidik pada mata pelajaran atau mata kuliah dan kegiatan

lainnya. 5)

buku teks pelajaran yang dipakai pada masing-masing mata pelajaran.

6)

jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran.

7)

pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai.

8)

program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi

sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program. 9)

jadwal rapat Dewan Pendidik, rapat konsultasi satuan pendidikan dengan

orang tua/wali peserta didik, dan rapat satuan pendidikan dengan komite sekolah/madrasah, untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. 10)

jadwal rapat Dewan Dosen dan rapat Senat Akademik untuk jenjang

pendidikan tinggi. 11)

rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan untuk masa kerja

satu tahun. Dalam melaksanakan penjaminan mutu standar pengelolaan, sekolah perlu memperhatikan dua hal. Pertama, kriteria minimal yang harus dicapai berdasarkan Permendiknas No. 19 Tahun 2007, indikator operasional, dan kriteria pencapaian tujuan. Kedua, sekolah perlu memperhatikan indikator dan kriteria keunggulan tingkat satuan pendidikan sehingga sekolah dapat memiliki target yang lebih tinggi daripada kriteria pada standar nasional pendidikan (SNP). Sekolah idealnya memiliki program peningkatan mutu dan instrumen pengukuran antara lain: a.

Standar

Pengelolaan satuan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah, otonomi, akuntabel, jaminan mutu, dan evaluasi yang trasparan.

b.

Kegiatan

Evaluasi, pengembangan, dan pejaminan mutu dalam penerapan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah dengan menitik beratkan pada kegiatan di bawah ini Menerapkan standar berbasis data. 1)

Meningkatkan otonomi sekolah

2)

Meningkatkan prinsip manajemen peningakatan mutu Melaksanakan sistem

penjaminan mutu 3)

Melakukan evaluasi berkelanjutan

c.

Indikator Kinerja

Indikator Target Kinerja Pengawas 1)

Melaksanakan tugas sesuai jadwal pelaksanakan tugas dengan jadwal yang

disepakati bersama dengan sekolah 2)

Memiliki bukti kehadiran.

3)

Mendapatkan data profil penerapan standar pengelolaan sekolah binaan

melalui pengisian instrumen penjaminan mutu kinerja. 4)

Mengelola sistem informasi kinerja pembinaan.

5)

Melaporkan hasil supervisi kepada Kepala Dinas Pendidikan

7. Standar Pembiayaan Pendidikan Berangkat dari definisi diatas dapat difahami bahwa sistem pendidikan indonesia diarahkan pada tercapainya cita-cita pendidikan yang ideal dalam rangka mewujudkan peradaban bangsa Indonesia yang bermartabat. Sebagaimana terungkap dalam UU No.20/2003 tentang Sisdiknas pasal 4 ayat 1 yang menyebutkan, “Pendidikan nasional bertujuan membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak dan berbudi mulia, sehat, berilmu, cakap, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air”. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Standar Pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Ada tiga macam biaya dalam standar ini : a.

Biaya investasi satuan pendidikan yaitu biaya penyediaan sarana dan

prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. b.

Biaya personal sebagaimana adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan

oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. c.

Biaya operasi satuan pendidikan, meliputi :

1)

Gaji dan tunjangan pendidik dan tenaga kependidikan

2)

Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak

langsung seperti air, pemeliharaan sarana dan prasarana, pajak, asuransi, lain sebagainya.

8. Standar Penilaian Pendidikan Diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repulik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan yang mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2016, secara resmi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pada Pasal 1 Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik, antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian Kompetensi Peserta Didik secara berkelanjutan dalam proses Pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar Peserta Didik. Ujian sekolah/madrasah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan. Kriteria Ketuntasan Minimal yang selanjutnya disebut KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan, dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Pasal 2 Penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas: a. penilaian hasil belajar oleh pendidik; b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan c. penilaian hasil belajar oleh Pemerintah. Pasal 3 Penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek: a. sikap; b. pengetahuan; dan c. keterampilan. Penilaian sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik.

Penilaian

pengetahuan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1) huruf b merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik. Penilaian

keterampilan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1) huruf c merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Penilaian pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan/atau Pemerintah. BAB III TUJUAN PENILAIAN Pasal 4 Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian Standar Kompetensi Lulusan untuk semua mata pelajaran. Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Prinsip Penilaian 1. sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur; 2. objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai; 3. adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. 4.

terpadu, berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran,

5.

terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan;

6. menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai,

7. sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku, 8. beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan, dan 9. akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik, maupun hasilnya.