360357621-jaminan-kesehatan-nasional-pptx.pptx

JAMINAN / ASURANSI KESEHATAN NASIONAL suci lahdia vivi rizki ahmad nabhan

SJSN

Amanat Pasal 28-H dan Pasal 34 UUD 1945: Program Negara untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Diwujudkan melalui UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN

Dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

2

Pengertian JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) Program jaminan sosial yang menjamin biaya pemeliharaan kesehatan serta pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang diselenggarakan nasional secara bergotong-royong wajib oleh seluruh penduduk Indonesia dengan membayar iuran berkala atau iurannya dibayari oleh Pemerintah kepada badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan nirlaba

Pengertian JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 “Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.”

TUJUAN dan Manfaat Tujuan Tujuan penyelenggaraan JKN adalah menjamin peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan

Manfaat

1.Promotif 2.Preventif 3.Kuratif 4.rehabilitatif

Dasar hukum

No. Dasar Hukum

Tentang

1.

UUD 1945

Setiap orang berhak atas jaminan sosial

2.

ILO No.102 tahun 1952

Declaration of human right PBB

3.

TAP MPR RI no X/MPR/2001

4.

UU No.40 tahun 2004

menugaskan kepada presiden RI untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

PRINSIP SJSN (1) 1

2

3

KEGOTONGROYONGAN Prinsip kebersamaan antarpeserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau tingkat penghasilannya NIRLABA Prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaar sebesarbesarnya dari seluruh peserta keterbukaan Prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta

PRINSIP SJSN (2) PORTABILITAS

4

Prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah negara kesatuan RI

5

KEPESERTAAN BERSIFAT WAJIB Prinsip mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial yang dilaksanakan secara bertahap

6

AKUNTABILITAS Prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan

7

KEHATI-HATIAN Prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman, dan tertib

PRINSIP SJSN (3) 8

9

DANA AMANAT Iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial HASIL PENGELOLAAN DANA JAMINAN SOSIAL digunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta adalah hasil berupa dividen dan pemegang saham yang dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan sosial

Manfaat JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Manfaat pelayanan promotif dan preventif meliputi pemberian pelayanan

I. Penyuluhan kesehatan perorangan II. Imunisasi dasar III. Keluarga berencana IV. Skrining kesehatan

Manfaat Jaminan Kesehatan Perpres 12/2013 pasal 20

Bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan obat, bahan medis habis pakai sesuai dengan indikasi medis yang diperlukan Manfaat Jaminan Kesehatan terdiri atas Manfaat medis dan non medis

Manfaat medis tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan

Manfaat non medis meliputi Manfaat akomodasi dan ambulans Manfaat akomodasi ditentukan berdasarkan skala besaran iuran yang dibayarkan Ambulans diberikan untuk pasien rujukan dari fasilitas kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan

Manfaat JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Batasan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional

1. Tidak sesuai prosedur 2. Pelayanan diluar Faskes yang bekerjasama dengan BPJS 3. General check up, pengobatan alternative dan Pelayanan bertujuan kosmetik 4. Pengobatan untuk mendapatkan keturunan, Pengobatan Impotensi 5. Pelayanan Kesehatan Pada Saat Bencana 6. Pasien Bunuh Diri /Penyakit yang Timbul Akibat Kesengajaan Untuk Menyiksa Diri Sendiri/ Bunuh Diri/Narkoba.

Pembiayaan

1. Bagi Peserta PBI, iuran dibayar oleh Pemerintah. 2. Bagi Peserta Pekerja Penerima Upah, Iurannya dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja. 3. Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja iuran dibayar oleh Peserta yang bersangkutan. 4. Besarnya Iuran Jaminan Kesehatan Nasional ditetapkan melalui Peraturan Presiden dan ditinjau ulang secara berkala sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan kebutuhan dasar hidup yang layak

Kepersertaan Jkn

1. Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran 2. Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) 3. Peserta Non Penerima Bantuan Iuran (Non PBI).

Peserta Jaminan Kesehatan Peserta Jaminan Kesehatan

Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Fakir Miskin

Orang Tidak Mampu

Bukan Penerima Bantuan Iuran (mom PBI)

Pekerja Penerima Upah

Pekerja Bukan Penerima Upah

Bukan Pekerja

PENETAPAN KRITERIA DAN PENDATAAN FAKIR MISKIN & ORANG TIDAK MAMPU 2.PENDATAAN

1.KRITERIA

BP STATISTIK MENTERI KEUANGAN /LEMBAGA TERKAIT

3.HASIL PENDATAAN

MENTERI SOSIAL

4.VERIFIKASI & VALIDASI, KOORDINASI

6.PENETAPAN DATA NASIONAL

5.DATA TERPADU

PT. Askes (Persero)

Kepersertaan Jkn

Peserta Non Penerima Bantuan Iuran (Non PBI)

Yang dimaksud dengan Peserta Non PBI dalam JKN adalah setiap orang yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu, yang membayar iurannya secara sendiri ataupun kolektif ke BPJS Kesehatan

Kepersertaan Jkn

Penjaminan terhadap bayi baru lahir dilakukan dengan ketentuan 1. Bayi baru lahir dari peserta PBI secara otomatis dijamin oleh BPJS Kesehatan. Bayi tersebut dicatat dan dilaporkan kepada BPJS Kesehatan oleh fasilitas kesehatan untuk kepentingan rekonsiliasi data PBI 2. Bayi anak ke-1 (satu) sampai dengan anak ke-3 (tiga) dari peserta pekerja penerima upah secara otomatis dijamin oleh BPJS Kesehatan

Kepersertaan Jkn

Penjaminan terhadap bayi baru lahir dilakukan dengan ketentuan Bayi baru lahir dari: 1) Peserta pekerja bukan penerima upah; 2) Peserta bukan pekerja; dan 3) Anak ke-4 (empat) atau lebih dari peserta penerima upah, dijamin hingga hari ke-7 (tujuh) sejak kelahirannya dan harus segera didaftarkan sebagai peserta.

Iuran

PBI

Pekerja Penerima Upah

Pekerja Bukan Penerima Upah

Dibayar oleh pemerintah

Dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja

Dibayar oleh peserta yang bersangkutan

BESARAN IURAN NON PBI SARARAN PESERTA

PROSENTASE UPAH

KONTRIBUSI

Keterangan

PNS/TNI/POLRI/PEN SIUNAN

5%

2% OLEH PNS/TNI/POLRI/PENSIU NAN 3% OLEH PEMERINTAH

DARI GAJI POKOK DAN TUNJANGAN

PEKERJA PENERIMA UPAH

4,5 %

4% PEMBERI KERJA DAN 0,5% PEKERJA PER 1 JULI 2015 4% PEMBERI KERJA DAN 1% PEKERJA

5%

PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH

NILAI NOMINAL

1. Rp 25,500,2. Rp 42,500,3. Rp 59,500,-

1. Ranap kelas 3 2. Ranap kelas 2 3. Ranap kelas 1

Alur Pelayanan Kesehatan PRINSIP BERJENJANG TIDAK BOLEH LANGSUNG KE RUMAH SAKIT

Peserta

Rujuk / Rujuk Balik Faskes Primer Emergency

Rumah Sakit

Kapitasi Klaim BPJS Branch Office

HAK PESERTA 1. Memperoleh Kartu 2. Memperoleh manfaat & Informasi tentang hak/keajibam dan prosedur pelayanan 3. Mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS 4. Menyampaikan keluhan/pengaduan, kritik dan saran secara lisan atau tertulis ke Kantor BPJS Kesehatan

PT. Askes (Persero)

KEWAJIBAN 1. Mendaftarkan dirinya sebagai peserta serta membayar iuran sesuai dengan ketentuan 2. Melaporkan perubahan data peserta 3. Menjaga kartu agar tidak rusak/hilang atau dimanfaatkan oleh yang tidak berhak 4. Mentaati semua ketentuan dan tatacara pelayanan kesehatan

PT. Askes (Persero)

KESIMPULAN 1. Sistem Jaminan Kesehatan Nasional adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan 2. Tujuan penyelenggaraan JKN adalah menjamin peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. 3. Manfaat jaminan kesehatan yang bisa diperoleh dari sistem ini adalah bersifat pelayanan perseorangan yang mencakup daripada pelayanan preventif, kuratif dan rehabilitatif termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan.

Saran Perlunya dilakukan sosialisasi menyuluruh kepada seluruh masyarakat indonesia. Dan lebih ditingkatkan lagi programnya agar dapat lebih di rasakan oleh masyarakat kurang mampu. Perlu adanya peningkatan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergisme (KISS) baik antar pelaku maupun subsistem JKN agar tercapainya tujuan SKN itu sendiri.

PT. Askes (Persero)