3. Template Nota Dinas Laporan Musrenbangprov - V2703.doc

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOTA DINAS Nomor: … Yth.

:

1. Direktur Pekotaan, Perumahan dan Permukiman 2. Direktur Otonomi Daerah

Dari

:

1. Direktur/Kepala Biro/Kepala Pusat… selaku Pendamping Provinsi … 2. … selaku Penghubung Provinsi …

Hal

:

Laporan Pelaksanaan Musrenbang Provinsi …

Tanggal

:

…

Sehubungan dengan pelaksanaan Musrenbang Provinsi … pada tanggal … 2017 berikut laporan pelaksanaan kegiatan 1. Musrenbangprov dibuka oleh … dan dihadiri oleh ..., …, … Pelaksana yang hadir dari Kementerian PPN/Bappenas adalah: 

Pejabat Eselon I: …



Pejabat Eselon II: …



Penghubung Provinsi: …

2. Tema Pembangunan Provinsi … Tahun 2018 adalah … 3.

Isu Strategis Pembangunan Provinsi … Tahun 2018 adalah …

Isu Strategis Provinsi

Arah Kebijakan Pembangunan

Keterkaitan dengan Prioritas Nasional

4. Potensi daerah yang mendukung RKP 2018: 

…

5. Hasil kesepakatan Musrenbang Provinsi………… : Kesepakatan Musrenbang Provinsi

Keterkaitan dengan Prioritas Nasional

6. Saran dan rekomendasi:

X

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Penjelasan: Poin 1: cukup jelas Poin 2: cukup jelas Poin 3: a. Isu strategis provinsi, adalah hal yang diperhatikan/ dikedepankan dalam perencanaan pembangunan provinsi karena dampaknya yang sangat signifikan. b. Arah kebijakan pembangunan, adalah kebijakan pemerintah provinsi dalam mendukung penanganan isu strategis. c. Keterkaitan dengan prioritas nasional, adalah bentuk keterkaitan prioritas nasional dengan isu strategis. d. Contoh: Isu strategis provinsi

: Peningkatan akses sanitasi

Arah kebijakan pembangunan

: Mendorong pembangunan infrastruktur sanitasi melalui APBD sebanyak 3%.

Keterkaitan dengan PN

: Berkaitan dengan PN Perumahan dan Permukiman. Pembangunan dapat mendukung pencapaian universal access.

Poin 4: a. Potensi daerah, mencakup SDM, pendanaan, ekonomi, infrastruktur, letak geografis, sosial budaya, dll yang dapat memberikan kontribusi positif dalam pembangunan. Poin 5: a. Keterkaitan dengan prioritas nasional, adalah bentuk keterkaitan prioritas nasional dengan kesepakatan musrenbang provinsi.

Poin 6: cukup jelas