27 Penetapan Indikator Prioritas Untuk Monitoring Dan Penilaian Kinerja.docx

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG DINAS KESEHATAN

UPT. PUSKESMAS NUSA PENIDA I Alamat: Br. Sampalan, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Telp. 0366-5596680

KEPUTUSAN KEPALA UPT. PUSKESMAS NUSA PENIDA I NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR PRIORITAS UNTUK MONITORING DAN PENILAIAN KINERJA DI UPT PUSKESMAS NUSA PENIDA I DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA UPT. PUSKESMAS NUSA PENIDA I Menimbang

Mengingat

:

a.

bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kinerja pelayanan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi perlu dilaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan dan pelayanan serta penilaian kinerja;

b.

bahwa dalam rangka pelaksanaan monitoring dan penilaian kinerja tersebut perlu ditetapkan indikator prioritas untuk monitoring dan penilaian kinerja;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT. Puskesmas Nusa Penida I tentang Penetapan Indikator Prioritas Untuk Monitoring dan Penilaian Kinerja di UPT. Puskesmas Nusa Penida I;

1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571); 4. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1

2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 5. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643); 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193); 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/Menkes/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten / Kota; 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium di Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1118); 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 654); 14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 996); 2

15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 906); 16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110); 17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113); 18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676); 19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 403); 20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 279/MENKES/SK/IV/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Upaya Keperawatan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas; 21. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585/MENKES/SK/V/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan Di Puskesmas; MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS NUSA PENIDA I TENTANG UNTUK

PENETAPAN MONITORING

INDIKATOR DAN

PENILAIAN

PRIORITAS KINERJA

DI UPT PUSKESMAS NUSA PENIDA I KESATU

: Indikator prioritas untuk monitoring dan penilaian kinerja UPT. Puskesmas Nusa Penida I sebagaimana tercamtum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KEDUA

: Pada saat keputusan ini ditetapkan, maka Keputusan Kepala UPT. Puskesmas Nusa Penida I Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Prioritas Untuk Monitoring dan Penilaian Kinerja di UPT. Puskesmas Nusa Penida I dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 3

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sampalan Pada tanggal 9 Februari 2019 PLT. KEPALA UPT. PUSKESMAS NUSA PENIDA I

AGUS PUTU AGUNG

4

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA UPT. PUSKESMAS NUSA PENIDA I NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR PRIORITAS UNTUK MONITORING DAN PENILAIAN KINERJA DI UPT. PUSKESMAS NUSA PENIDA I INDIKATOR PRIORITAS MONITORING DAN PENILAIAN KINERJA DI UPT. PUSKESMAS NUSA PENIDA I NO

INDIKATOR

TARGET

1

Penyuluhan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat pada rumah tangga

58 %

2

Penyuluhan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat pada institusi pendidikan

80 %

3

Penyuluhan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat pada sarana kesehatan

100 %

4

Penyuluhan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat pada tempat tempat umum

80 %

5

Penyuluhan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat pada pada tempat kerja

80 %

6

Cakupan Kunjungan ibu hamil K-1

100%

7

Cakupan kunjungan ibu hamil K4

95%

8

Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan

90%

9

Cakupan kunjungan bayi

90%

10

Cakupan peserta KB Aktif

70%

11

Sarana Air Bersih yang Diawasi

12

Jamban Keluarga

75 %

13

Tingkat partisipasi Balita datang ditimbang ke posyandu satu bulan sekali (D/S)

85 %

14

Balita yang naik Berat Badannya (N/D)

80 %

15

Balita Bawah Garis Merah (BGM)

<5%

16

Balita Gizi Buruk tertangani

100 %

17

Bayi Balita mendapat Vitamin A 2 kali setahun

100 %

5

80 %

18

Ibu hamil KEK (Kekurangan Energi Kronik) tertangani

100 %

19

Bayi umur 0 s/d 6 bulan mendapat ASI Eksklusif

20

Desa / Kelurahan UCI ( Universal Child Imunization)

100 %

21

Cakupan Bias Campak kelas 1 SD

100 %

22

Cakupan Bias DT, TD kelas 1,2,3 SD

100 %

23

Desa / Kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 Jam

100 %

24

Penemuan TB Paru Baru

100 %

25

Penemuan kasus diare

100 %

26

Penemuan kasus pneumonia

100 %

27

Cakupan rawat jalan umum

15 %

28

Cakupan rawat jalan gigi

90 %

4%

29

BOR

60 %

30

ALOS

6 hari

PLT. KEPALA UPT. PUSKESMAS NUSA PENIDA I

AGUS PUTU AGUNG

6