2434287 Manajemen Keuangan Bank

Tugas Membuat Resume Bab I & II Manajemen Keuangan Bank Semester 8

Oleh: RB Muh Asy’ad Asy’ari 0410220156

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang

BAB I LEMBAGA KEUANGAN DALAM SISTEM KEUANGAN FUNGSI SISTEM KEUANGAN MODEREN Sistem keuangan dalam perekonomian modem memiliki sekurang-kurangnya tujuh fungsi pokok sebagai berikut: Fungsi tabungan. Sistem pasar keuangan dan lembaga keuangan menyediakan instrumen untuk tabungan. Obligasi, saham dan instrumen utang lain diperjualbelikan di pasar uang dan pasar modal yang menjanjikan suatu pendapatan dan dengan risiko yang rendah bagi masyarakat penabung yang mengalir melalui pasar keuangan kemudian digunakan untuk investasi sehingga barang-barang dan jasa dapat diproduksi. Fungsi penyimpanan kekayaan(wealth function). Penyimpanan kekayaan dapat dilakukan dengan membeli barang obligasi, saham dan instrumen keuangan lain nilainya tidak akan berkurang karena berlalunya waktu dan bahkan memperoleh penghasilan di samping risiko rugi relatif lebih kecil. Fungsi likuiditas. Lembaga keuangan depositori menyediakan berbagai altematif instrumen simpanan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi. Fungsi kredit. Kredit merupakan pinjaman yang disertai dengan janji untuk membayar kembali di masa yang akan datang. Fungsi pembayaran. Instrumen pembayaran yang tersedia antara lain cek, giro bilyet, karlu kredit, termasuk mekanisme kliring dalam perbankan. Fungsi risiko. Pasar keuangan menawarkan proteksi terhadap jiwa, kesehatan dan risiko pendapatan atau kerugian. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menjual berbagai polis asuransi. Fungsi kebijakan. Pasar keuangan telah menjadi instrumen pokok yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan kebijakan guna menstabilkan ekonomi dan mempengaruhi inflasi melalui kebijakan moneter. JENIS PASAR KEUANGAN DALAM SISTEM KEUANGAN Untuk

memenuhi

berbagai

fungsi

yang

dibebankan,

sistem

keuangan

melakukannya melalui pasar keuangan di mana klaim keuangan (financial claim) dan jasa-

2

jasa keuangan diperdagangkan. Pasar ini dapat dikatakan sebagai penghubung antara unit defisit dan unit surplus. Perusahaan pasti memiliki dana yang belum dipostkan pengeluarannya/ tabungan. Dana-dana yang disisihkan sebagai tabungan yang mengalir melalui pasar keuangan digunakan untuk mendukung investasi oleh perusahaan, pemerintah dan rumah tangga. Investasi tersebut sering dihubungkan kepada pembelian barang-barang modal seperli gedung dan inventaris dan untuk membeli persediaan bahan mentah dan barang-barang untuk dijual. Pasar uang adalah pasar untuk dana-dana yang bersifat jangka pendek di mana lembaga-lembaga, perusahaan-perusahaan dan individu (ultimate lender) yang memiliki kelebihan dana yang bersifat sementara (unit surplus) memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang sedang mengalami kekurangan dana (ultimate borrower) yang bersifat sementara (unit defisit). Salah satu fungsi utama pasar uang adalah membiayai modal kerja perusahaan. Pasar modal adalah pasar yang dirancang untuk membiayai investasi jangka panjang oleh unit-unit usaha, lembaga pemerintah dan rumah tangga. Transaksi dalam pasar modal memungkinkan pembangunan pabrik, jalan-jalan tol, dan perumahan. Instrument keuangan yang digunakan dalam pasar modal memiliki jatuh tempo yang melebihi 1 tahun dan nilainya bervariasi dari nilai relatif kecil sampai nilai besar.

INVESTASI Investasi pada dasarnya berkaitan dengan penanaman dana ke dalam berbagai alternatif. Oleh karena itu investasi dapat dilakukan dalam bentuk aset finansial (financial asset) dan aset nonfinansial (non financial assets).

Aset Finansial. Aset finansial dapat didefinisikan sebagai berikut: it is a claim against the income or wealth of a business Firm, house holold or unit of government, represented usually by a certificate, receipt or other legal document and usually created by the lending of money (Peter S. Rose, 1997).

3

Karakteristik Aset Finansial Beberapa karakteristik aset finansial dapat disebutkan untuk membedakan aset nonfinansial sebagai berikut: a.

tidak memberikan suatu jasa yang terus menerus kepada pemiliknya seperti rumah tempat tinggal, mobil atau mesin cuci.

b. menjanjikan suatu pendapatan yang akan datang. c.

dapat dijadikan sebagai alat untuk penyimpanan nilai.

d.

tidak dapat didepresiasi karena tidak habis dipakai.

e. kondisi fisiknya tidak dapat dinilai untuk menentukan nilai pasarnya. f.

umumnya dalam bentuk sehelai kertas (sertifikat) atau berbentuk informasi yang disimpan dalam komputer (scripless stocks) sehingga sebagai komoditas nilainya dapat dikatakan lidak ada.

g.

biaya transportasi atau penyimpanan relatif sangat rendah.

h. sangat mudah dialihkan menjadi aset lain. Jenis Aset Finansial Uang, yaitu setiap aset finansial yang secara umum diterima sebagai alat pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Demikian juga giro, uang kertas, uang logam adalah aset keuangan yang dapat dijadikan sebagai instrumen atau media pembayaran. Saham menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Oleh karena itu memiliki klaim terhadap laba yang diperoleh perusahaan dan klaim atas penerimaan yang diperoleh dari penjualan atas kekayaan perusahaan. Saham dapat dibedakan dalam bentuk saham biasa dan saham preferen. Saham biasa memberikan pemegangnya hak suara dalam pemilihan direksi perusahaan, oleh karena itu menentukan kebijakan perusahaan. Saham preferen tidak memiliki hak suara tetapi memiliki hak mendapatkan pembagian tetap dari keuntungan bersih perusahaan seperti pemegang saham biasa. Dalam hubungan ini, perlu dibedakan aset finansial yang bersifat kepemilikan Iangsung (direct ownership) seperti saham dan aset finansial yang bukan kepemilikan langsung (indirect ownership) misalnya reksa dana yang diterbitkan perusahaan manajemen investasi atau investment management company baik reksa dana yang bersifat terbuka (opened end) maupun reksa dana bersifat tertutup (closed end). Instrumen utang merupakan klaim finansial yang umum dimiliki misalnya obligasi, utang, promes, commercial paper, dan instrumen yang dikeluarkan bank sebagai bukti simpanan nasabah. Instrumen uang semacam ini disebut juga klaim

4

moneter (monetary claims) yang dapat diperjualbelikan (negotiable) dan yang tidak dapat diperjualbelikan (non negotiable) misalnya buku tabungan, bilyet deposiro berjangka dan sebagainya. Klaim kontinjensi (contingent claims) merupakan salah satujenisasetfinansial yang tcrdiriatas: warrant, obligasi konversi, pre-emptive right, opsi, konlrak berjangka dan transaksi derivatif lainnya. ASET NON FINANSIAL Karakteristik utama aset nonfinansial adalah kurang likuid dibandingkan dengan aset finansial. Aset yang dapat digolongkan sebagai aset nonfinansial antara lain adalah real eslat, permata (gemstones), logam berharga (precious metals), dan barang-barang koleksi yang bernilai, misalnya barang-barang antik, barang seni. LEMBAGA KEUANGAN

PENGERTIAN LEMBAGA KEUANGAN Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan (claims) dibandingkan aset nonfinansial atau aset riil. Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan. KLASIFIKASI LEMBAGA KEUANGAN Lembaga keuangan (atau sering juga disebut Iembaga intermediasi) dapat dikelompokkan berdasarkan kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat secara langsung. Atas dasar tersebut lembaga keuangan dapat dibedakan menjadi lembaga keuangan depositori (depository financial institution) dan lembaga keuangan nondepositori (non depository financial institution). Lembaga keuangan depositori atau sering juga disebut depository intermediary. Lembaga keuangan ini menghimpun dans secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan (deposits) misalnya giro, taungan atau deposito berjangka yang diterima dari penabung atau unit surplus. Unit surplus memiliki kelebihan pendapatan, setelah dikurangi kebutuhan untuk konsumsi. Lembaga keuangan yang menawarkan jasa-jasa seperti ini adalah bank-bank.

5

Lembaga keuangan non depositori atau sering juga disebut lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan yang kegiatan usahanya bersifat kontraktual (contractual institutions) yaitu menarik dana dari masyarakat dengan menawarkan kontrak untuk memproteksi penabung terhadap risiko ketidakpastian misalnya polis asuransi, program pensiun. Kelompok lembaga keuangan kontraktual dapat disebut perusahaan asuransi dan dana pensiun. Lembaga keuangan investasi (investment institution) misalnya perusahaan efek, reksa dana. Lembaga keuangan bukan bank lainnya yaitu perusahaan modal ventura dan perusahaan pembiayaan (finance company) yang menawarkan jasa pembiayaan sewaguna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen dan kartu kredit.

PERAN LEMBAGA KEUANGAN DALAM PROSES INTERMEDIASI Intermediasi keuangan adalah proses / kegiatan pengalihan dana dari penabung (ultimate lenders) kepada peminjam (ultimate borrowers). Proses intermediasi dilakukan oleh lembaga keuangan dengan cara membeli sekuritas primer yang diterbitkan oleh unit defisit dan dalam waktu yang sama lembaga keuangan mengeluarkan sekuritas sekunder kepada penabung atau unit surplus. Sekuritas primer antara lain dapat berupa saham, obligasi, commercial paper, perjanjian kredit dan sebagainya. Sementara yang termasuk sekuritas sekunder adalah giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, polis asuransi, reksa dana dan sebagainya.

6

Dalam Buku (Fred C. Yeager, Financial Institutions Management) Lembaga keuangan sebagai Iembaga intermediasi memiliki peran yang sangat strategis dalam proses intermediasi keuangan scbagai berikut: Pengalihan aset atau asset transmutation. Untuk memenuhi kebutuhan dananya, unit ekonomi menerbitkan sekuritas primer yang jangka waktunya dapat disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhannya. Surat-surat berharga yang diterbitkan oleh unit defisit kemungkinan jumlah, jangka waktu dan bentuknya berbeda dengan kebutuhan unit surplus. Lembaga keuangan memecahkan masalah tersebut dengan membeli sekuritas primer tersebut dengan menggunakan dana yang diperoleh dari penerbitan sekuritas sekunder. Dengan menerbitkan sekuritas sekunder untuk ditukarkan dengan dana unit surplus dan kemudian menukarkannya dengan sekuritas primer yang dikeluarkan unit defisit. Lembaga keuangan mengubah sekuritas unit surplus menjadi kewajiban. Proses pengalihan dari kewajiban menjadi kekayaan disebut Transmutasi aset. Likuiditas. Likuiditas berkaitan dengan kemampuan memperoleh uang lunai pada saat dibutuhkan. Realokasi pendapatan. Untuk merealokasi penghasilan pada dasarnya dapat saja membeli dan menyimpan barang misalnya rumah, tanah dan sebagainya, namun dengan memiliki sekuritas sekunder yang dikeluarkan lembaga keuangan misalnya simpanan di bank, polis asuransi jiwa, reksa dana, program pensiun dan sebagainya, akan jauh lebih baik dibandingkan dengan alternatif pertama. Karena Rumah tangga umumnya digunakan untuk tujuan yang bersifat konsumtif dan bukan untuk peningkatan pendapatan di masa yang akan datang. Sementara unit usaha, penerbitan sekuritas primer untuk tujuan investasi yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan. Transaksi. Sekuritas sekunder yang diterbitkan Iembaga intermediasi keuangan seperti rekening giro, tabungan, deposito berjangka atau sertifikat deposito dan sebagainya, merupakan bagian dari sistem pembayaran / transaksi. Kebutuhan Peminjam : • Jangka waklu

• •

Kebutuhan Penabung: • Likuiditas • Keamanan • Convenience

Tingkat bunga Jumlah

• •

Aksesibilitas Tingkat bunga

Unit Defisit

7

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN MENINGKATNYA PERAN LEMBAGA KEUANGAN Meningkatnya pendapatan masyarakat. Denominasi instrumen keuangan. Beberapa jenis surat berharga yang ditawarkan

melalui

pasar

keuangan

sulit

dijangkau

oleh

penabung

akibat

denominasinya dalam nilai besar. Lembaga keuangan dapat memberikan kesempatan penabung kecil untuk mendapatkan instrumen keuangan yang dapat dijangkau. Skala ekonomi dan produk jasa-jasa. Dengan mengombinasi sumber-sumber untuk menciptakan berbagai jenis jasa keuangan dalam jumlah besar, maka biaya produk atau jasa per unit yang ditawarkan lembaga keuangan dapat ditekan lebih rendah. Kelebihan inilah yang memberikan lembaga keuangan keunggulan bersaing. Jasa-jasa likuiditas. Ketidakpastian arus kas unit usaha dalam kegiatan operasinya jelas akan dapat mengancam dan mengganggu kegiatan operasi perusahaan apabila kondisi keuangannya tidak dalam keadaan baik. Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas ini, lembaga keuangan menciptakan dan menjual produk atau jasa-jasa likuiditas. Keuntungan jangka panjang. Lembaga keuangan memperoleh sumber dana simpanan dari penabung dengan tingkat bunga yang relatif rendah. Dana tersebut selanjutnya disalurkan sebagai pinjaman dengan tingkat bunga lebih tinggi dan dengan jangka waktu yang lebih panjang. Spread antara biaya dana lembaga keuangan dengan tingkat bunga pinjaman tetap akan stabil, karena biaya dana dan tingkat bunga kredit cenderung bergerak bersamaan, naik atau turun. Risiko lebih kecil. Karena adanya Pengawasan dan peraturan yang lebih ketat dan adanya program penjaminan atas simpanan, yang saat ini banyak diperlakukan oleh pemerintah dan otoritas moneter menyebabkan risiko yang dihadapi penabung menjadi sangat kecil. METODE TRANSFER DANA DALAM SISTEM KEUANGAN Sistem keuangan pada dasarnya menjalankan sekurang-kurangnya satu fungsi yang sangat prinsipil yaitu memindahkan dana dari penabung atau unit surplus kepada peminjam atau unit defisit. Pembiayaan Langsung. Disebut metode pembiayaan langsung atau direct finance karena pemberian kredit pembiayaan dilakukan langsung oleh pemilik dana kepada

8

peminjam tanpa melibatkan lembaga intermediasi keuangan. Atas dasar kesepakatan, peminjam menyerahkan bukti utang (klaim finansial). Klaim yang timbul tersebut merupakan sekuritas primer karena pengalihan surat-surat berharga tersebut langsung dari peminjam kepada pemilik dana. Kelemahan Pembiayaan langsung antara lain: a.

peminjam dan pemilik dana harus memiliki keinginan yang sama (coincidence of wants) untuk mempertukarkan jumlah dana yang sama besarnya dan dengan jangka waktu yang mereka inginkan.

b.

peminjam dan pemilik dana sering harus mengeluarkan biaya informasi untuk dapat saling bertemu satu dengan lainnya untuk kemudian melakukan negosiasi.

c.

peminjam mungkin harus menghubungi banyak unit surplus sebelum menemukan yang bersedia menerima surat utangnya sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang diinginkan.

d.

surat bukti utang yang dikeluarkan peminjam mungkin sangat berisiko.

Pembiayaan semi Langsung. Proses perlukaran dana dengan surat utang antara unit surplus dengan unit defisit dilakukan dengan melalui jasa lembaga intermediasi keuangan. Proses pemindahan dana tersebut sangat tergantung pada peran dan intervensi pihak ketiga yaitu broker, dan dealer atau investment bank untuk menyelesaikan transaksi keuangan tersebut. Keterlibatan broker dan dealer dapat mengurangi biaya transaksi, biaya informasi dan memperbaiki likuiditas dan kemampuan pemasaran surat-surat berharga. Beda peran broker dan dealer dalam perdagangan surat-surat berharga. Broker adalah individu atau lembaga keuangan yang menyediakan informasi mengenai kemungkinan pembelian dan penjualan surat-surat berharga / hanya mempertemukan antara penjual dan pembeli surat-surat berharga dan tidak mengambil risiko apa pun. Dealer juga melakukan fungsi intermediasi, akan tetapi dealer membeli surat-surat berharga dengan harapan dapat menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Dengan resiko kemungkinan harga surat-surat berharga tersebut mengalami penuruaan sebelum jatuh tempo.

9

Masalah yang mungkin dihadapi pemilik dana atas sekuritas yang dimiliki adalah risiko, siapa yang akan menanggung masalah likuiditas, apabila pemilik dana akan muncairkan sekuritasnya yang balum jatuh tempo yang kebetulan pasar modal belum aktif. Masalah lain adalah timbulnya biaya intermediasi atas penggunaan jasa broker dan masih diperlukannya coincidence of wants.

Pembiayaan Tidak Langsung. Dikembangkannya metode pembiayaan tidak langsung (indirect finance) yang dilakukan dengan bantuan lembaga intermediasi keuangan yaitu bank, parusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, perusahaan efek dan reksa dana. Peran utama lembaga intermediasi adalah melayani penabung dan peminjam dengan menawarkan berbagai alternatif produk dan jasa keuangan. Dengan metode pembiayaan tidak langsung, unit defisit dan unit surplus dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing melalui bantuan lembaga intermediasi keuangan.

Unit Surplus

Sekurilas Primer : • Obligasi • Saham • Commercial paper • Promissory notes • dan sebagainya.

Sekuritas Sekunder : • Giro • Tabungan • Deposiro berjangka • Sertifikat deposito • Polis asuransi • Program pensiun • Reksa dana

10

INTERMEDIASI DAN DISINTERMEDIASI KEUANGAN PERTIMBANGAN DALAM PROSES INTERMEDIASI KEUANGAN Keamanan dan risiko kredit. Yaitu keamanan dalam arti lembaga intermediasi mengurangi kemungkinan tidak dibayarya kembali simpanan penabung akibat terjadinya gagal bayar oleh debitor (default risk). Likuiditas. Lembaga keuangan khususnya bank memberikan peningkatan kemampuan likuiditas kepada penabung dengan menawarkan berbagai jenis produk keuangan yang memiliki sifat likuid. Aksesibilitas.

Penabung

dan

peminjam

dapat

memanfaarkan

jasa-jasa

intermediasi bank baik dalam hal menabung maupun untuk mendapatkan pinjaman mulai dari jumlah yang relatif kecil sampai dengan jumlah yang besar. Kemudahan. Banyaknya kemudahan dan kelebihan yang ditawarkan bank merupakan daya tarik tersendiri bagi penabung, antara lain misalnya jasa-jasa dalam mempermudah pelaksanaan transaksi keuangan. JENIS JENIS INTERMEDIASI KEUANGAN Intermediasi keuangan terjadi karena kenyataannya dalam meloda transfer dana tidak semua dana dari unit surplus dapat langsung disalurkan kepada unit defisit akibat adanya berbagai perbedaan kepentingan. Intermediasi denominasi. Intermediasi ini terjadi apabila lembaga intermediasi menerima tabungan dalam jumlah kecil kemudian memberikan kredit dalam jumlah yang jauh lebih hesar. Intermediasi risiko. Risiko tidak dibayarnya kembali kredit oleh debitor atau default risk merupakan risiko lembaga keuangan sendiri bukan risiko pemilik dana (penabung). Intermediasi jatuh tempo. Intermediasi ini dilakukan lembaga keuangan dengan menerima simpanan dari penabung yang umumnya berjangka pendek kemudian memberikan pinjaman dalam waktu yang Iebih panjang. Intermediasi informasi. Intermediasi ini berkaitan dengan proses penyediaan informasi kepada nasabah, baik yang tidak memiliki kesempatan mengikuti perkembangan pusar maupun yang memang tidak memiliki akses terhadap informasi yang relevan dengan kondisi pasar dan peluang-peluang.

11

Intermediasi mata uang. lembaga keuangan yang menerima tabungan dalam berbagai macam uang dapat memenuhi kehutuhan mata uang yang dinginkan peminjam. DISINTERMEDIASI KEUANGAN Disintermediasi merupakan kebalikan dari proses intermediasi. Disintermediasi berarti penarikan dana dari lembaga keuangan oleh penabung (ultimate lender) dan meminjamkan dana tersebut langsung kepada peminjam (ultimate borrower).

BIDANG-BIDANG PENGAMBILAN KEPUTUSAN MANAJEMEN LEMBAGA KEUANGAN Untuk mencapai tujuan manajemen lembaga keuangan tersebut, beberapa masalah pokok atau bidang yang perlu diperhatikan manajemen dalam pengambilan keputusan antara lain sebagai berikut: a.

Manajemen aktiva (asset management)

b.

Manajemen utang (liability management)

c.

Manajemen modal (capital management)

d.

Pengendalian biaya (cost controling)

e.

Kebijakan pemasaran (marketing policy) Spead negatif = hasil yang diperoleh dari aset < total bunga yang harus

dibayarkan kepada penabung. Spread positif = penghasilan rata-rata lembaga keuangan atas total asetnya akan melebihi biaya bunga yang harus dibayarkan kepada penabung Selanjutnya, manajemen akliva, ulang dan modal sangat berkaitan dengan tingkat risiko yang mungkin dihadapi oleh lembaga keuangan. Pertama. risiko likuiditas, lembaga keuangan dikatakan likuid apabila mampu mcmenuhi semua penarikan dana, misalnya giro, deposito, tabungan dan pencairan kredit oleh nasahah pada saat dibutuhkan. Risiko kedua adalah risiko insolvensi yaitu kelidak mampuan memenuhi kewajiban untuk jangka panjang. Apabila nilai pasar aset lembaga keuangan

12

kurang dari nilai seluruh utangnya, maka secara tehnik lembaga keuangan tersebut sesungguhnya telah mengalami insolvensi. Pengendalian Biaya. Untuk mengurangi biaya-biaya operasional, manajemen lembaga keuangan berusaha mencari cara-cara lain misalnya dengan mengevaluasi kembali biaya tenaga kerja dan biaya overhead lainnya.

13

BAB II SISTEM KEUANGAN INDONESIA Dalam perjalanan sejarah perkembangan sistem keuangan Indonesia, sistem lembaga keuangan mengalami perubahan yang sangat fundamental terutama setelah memasuki era deregulasi, Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 yang kemudian berlanjut dengan diundangkannya beberapa undang-undang di bidang keuangan dan pebankan sejak tahun 1992 yaitu: 1

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; a.

menyederhanakan sistem perbankan dengan menghilangkan perbedaan fungsi-fungsi operasional bank secara struktural.

2

Undang-undang Nomer 2Tahun1992 tentang Asuransi;

3

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;

4

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;

5

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; a.

Ketentuan permodalan minimum bagi pendirian bank baru dinaikkan menjadi minimal Rp 3triliun.

b. Penegasan kemandirian Bank Indonesia dalam pembinaan dan pengawasan perbankan dengan mengalihkan kewenangan seluruh perizinan di bidang perbankan dari yang semula berada pada Menteri Keuangan kepada Bank Indonesia. c. Pemerintah menjamin atas semua simpanan masyarakat kepada perbankan. Untuk keperluan tersebut akan dibentuk lembaga penjamin simpanan; d. Perubahan cakupan rahasia bank, dengan tujuan meningkatkan transparansi dan pengawasan perbankan tanpa mengurangi hak-hak kerahasiaan dari nasabah penyimpan. e.

Penyesuaian ketentuan pendirian dan kepemilikan bank sebagai upaya untuk mendukung penguatan permodalan perbankan nasional serta meniadakan pengertian bank campuran sehingga menghapus diskriminasi pengaturan antara bank campuran dengan bank umum nasional.

f.

Pendirian bank umum dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan.

14

g.

Kemudahan pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank, dengan dimungkinkannya bank umum untuk menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan sekaligus dapat juga menjalankan pola pembiayaan dan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah.

h.

Pembentukan badan khusus sebagai pelaksana program penyebaran perbankan. Untuk merealisasi pendirian badan khusus tersebut telah dibentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan Keppres No. 27 Tahun 1998.

6

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. a. Bank Indonesia tidak diperkenankan memberikan kredit program dan pinjaman kepada pemerintah; b.

Bank Indonesia hanya dapat membantu bank melalui fungsinya sebagai "lender of the last resort";

c. Pengawasan perbankan tidak lagi dilaksanakan oleh Bank Indonesia setelah lembaga pengawasan jasa keuangan didirikan; d.

Bank Indonesia merupakan lembaga independent dan bukan merupakan bagian dari pemerintah. Oleh karena itu dalam pengambilan kebijakan di bidang moneter Bank Indonesia bebas dari intervensi oleh pihak siapa pun;

e.

Segala perizinan di bidang perbankan merupakan kewenangan Bank Indonesia;

f.

Dewan moneter yang sebelumnya sebagai lembaga tertinggi dalam pengambilan kebijakan di bidang moneter dengan sendirinya tidak Iagi berfungsi. SISTEM MONETER DAN PERBANKAN

Yang ternasuk dalam sistem moneter adalah bank-bank atau lembaga-lembaga yang ikut menciplakan uang giral. Di Indonesia yang dapat digolongkan ke dalam sistem moneter adalah otoritas moneter yaitu Bank Indonesia dan bank-bank pencipta uang giral. Oleh karena itu sistem perbankan merupakan bagian integral dari suatu sistem moneter. Di samping mengeluarkan uang karlal, otoritas moneter juga menerima simpanan giro dari perbankan atau pemerintah. Simpanan giro tersebut bagi otoritas moneter merupakan uang primer sedangkan bagi bank-bank uang tersebut merupakan alat likuid. Dalam kaitan tersebut semua bank diharuskan memiliki rekening giro pada bank sentral

15

dan mewajibkan setiap bank mempertahankan sejumlah tertentu dana dalam rekening gironya tersebut di Bank Indonesia sebagai bank sentral. Fungsi giro tersebut pada dasarnya adalah untuk memperlancar transaksi antar bank melalui mekanisme kliring di samping sebagai alat kebijakan moneter dalam rangka pengendalian jumlah uang beredar. Saldo minimum yang wajib dipelihara pada bank sentral pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari ketentuan cadangan likuiditas wajib minimum yang dikenal sebagai statutory reserve requirement. Ketentuan giro wajib minimum yang berlaku saat ini adalah 5% dari total dana masyarakat yang dihimpun bank. FUNGSI OTORITAS MONETER 1.

mengeluarkan uang kertas dan logam

2.

menciptakan uang primer

3. memelihara cadangan devisa nasional 4. mengawasi sistem moneter FUNGSI SISTEM MONETER 1.

menyelenggarakan mekanisme lalu lintas pembayaran yang efisien sehingga mekanisme tersebut dapat dilakukan secara cepat, akurat dan dengan biaya yang relatif kecil.

2.

melakukan fungsi intermediasi guna mempercepat pertumbuhan ekonomi.

3.

menjaga kestabilan tingkat bunga melalui pelaksanaan kebijakan moneter. JENIS-JENIS BANK

Berdasarkan fungsinya yaitu bank sentral, bank umum, bank pembangunan, bank tabungan, bank koperasi dan bank perkreditan rakyat, Investment bank pada dasamya bank yang kegiatan usahanya berkaitan dengan pasar modal, di Indonesia fungsi investment bank dilakukan oleh perusahflan efek sedangkan mortgage bank adalah bank yang memberikan kredit perumahan / dapat disamakan dengan fungsi Bank Tabungan Negara saat ini.

16

Setelah diundangkannya UU No. 7 Tahun 1992 maka penggolongan bank berdasarkan fungsinya tidak Iagi dapat dipisahkan karena semua jenis bank tersebut pada dasarnya telah melakukan kegiatan sebagaimana halnya ciri-ciri bank umum. 1. Bank BUMN 2. Bank Pemerintah Daerah 3. Bank Swasta Nasional 4. Bank asing Bank asing yang beroperasi di Indonesia saat yaitu: i.

Citibank

ii. American Express Bank iii. Bank of Tokyo iv. Standard Chartered Bank v. Hongkong and Shanghai Bank vi. Deutsche Bank vii. ABN-Amro Bank viii. Bank of America ix. Chase Manhattan Bank x. Bangkok Bank 5. Bank Perkreditan Rakyat Usaha BPR yang diperbolehkan menurut undang-undang meliputi hal-hal sebagai berikut: a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan b. memberikan kredit c.

menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil

d. menempatkan dananya dalam bentuk SBI, deposito dan atau tabungan pada bank lain. Kegiatan usaha yang tidak diperkenankan dilakukan BPR antara lain: a.

Menerima simpanan dalam bentuk giro

b. melakukan penyertaan modal c.

melakukan usaha perasuransian

d. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana disebut di atas.

17

BADAN HUKUM BANK Pendirian bank menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 dapat memilih badan hukum sebagai berikut: a. Perseroan Terbatas b. Koperasi,atau c. Perusahaan Daerah Dalam UU No. 10 Tehun 1998 di atas tidak lagi dikenal bentuk hukum bank berupa perseroan sebagaimana diatur undang-undang sebelumnya. Dalam undang-undang No. 10 Tahun 1998 ini pula pendirian bank umum dapat dilakukan oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing dengan cara bermitra dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia, tanpa ada pembatasan maksimum jumlah kepemilikan begi pihak asing. Meskipun dalam praktiknya pihak asing diharuskan bermitra dengan pihak nasional dalam pendirian bank umum. PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK Pengaturan kegiatan usaha perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 dilaksanakan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Deparlemen Keuangan. Sedangkan pengawasan dan pembinaan teknis operasional perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia. Namun dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Departemen Keuangan tidak lagi memiliki wewenang secara langsung di bidang perbankan termasuk dalam bidang pengaturan dan perizinan. Wewenangnya sepenuhnya berada di Bank Indonesia. Selanjutnya, dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, maka fungsi pengawasan perbankan yang sebelumnya berada dalam kewenangan Bank Indonesia akan dialihkan kepada suatu lembaga khusus yaitu Lembaga Pengawas Jasa Keuangan. Lembaga pengawas ini berdasarkan undang-undang melakukan pengawasan atas kegiatan usaha semua lembaga keuangan yang beroperasi di Indonesia. BANK INDONESIA Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 adalah bank sentral Republik Indonesia yang merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang yang mengaturnya. Bank Indonesia adalah

18

badan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 dengan modal sekurang-kurangnya Rp 2 triliun. Dalam undang-undang ini, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Karena Kestabilan nilai rupiah dan nilai tukar yang wajar merupakan sebagian prasyarat bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Alias reorientasi sasaran Bank Indonesia. Kegagalan dalam memelihara kestabilan nilai rupiah seperti tercermin pada kenaikan harga-harga dapat merugikan karena berakibat menurunkan pendapatan rill masyarakat dan melemahkan daya saing perekonomian nasional dalam kancah perekonomian dunia. Untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah sebagai tujuan Bank Indonesia perlu ditopang dengan tiga pilar utama yaitu: a. Kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian; b.

Sistem pembayaran yang cepat dan tepat;

c.

Sistem perbankan dan keuangan yang sehat. Dalam menerapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia

berwenang menerapkan sasaran-sasaran moneter dan melakukan pengendalian moneter sebagai berikut: a. Melaksanakan kebijakan nilai lukar berdasarkan sistem nilai tukar yaug ditetapkan; b. Mengelola cadangan devisa untuk memenuhi kewajiban luar negeri; c. Memelihara keseimbangan neraca pembayaran; dan d. Menerima pinjaman luar negeri. Bank Indoensia juga mempunyai fungsi sebagai lender of the last resort. Alias Bank Indonesia hanya membantu mengatasi musibah yang disebabkan oleh risiko kredit atau risiko pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, risiko manajemen dan risiko pasar. Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tenlang Bank Indonesia, kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen berada di luar pemerintahan. Independensi ini membawa konsekuensi yuridis logis bahwa Bank Indonesia juga mempunyai kewenangan mengatur dan membuat / menerbitkan peraturan yang merupakan pelaksanaan undang-undang. TUJUAN BANK INDONESIA Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 (UU-BI) secara tegas dinyatakan dalam. Pasal 7 bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang merupakan single objective Bank Indonesia. Kestabilan rupiah yang

19

dimaksud adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin dari perkernbangan laju inflasi serta kestabilan terhadap mata uang negara lain yang tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. TUGAS BANK INDONESIA Untuk mencapai tujuan Bank Indonesia tersebut di atas yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan 3 bidang utama tugas Bank Indonesia yaitu: 1.

menetapkan dan melaksanakan kebijkan moneter;

2.

mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;

3. mengatur dan mengawasi bank. Tugas Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter Untuk mencapai tujuan Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan nilai rupiah, Pasal 10 Undang-undang No. 23 Tahun 1999, Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter berwenang: 1. menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran Iaju inflasi yang ditetapkamya; 2.

melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: a.

operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing;

b.

penetapan tingkat diskonto;

c. penetapan cadangan wajib minimum; d.

pengaturan kredit atau pembiayaan.

Cara-cara pengendalian moneter tersebut dapat dilakukan juge berdasarkan prinsip syariah. Dalam pelaksanaannya sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dapat berbeda dengan asumsi laju inflasi yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang didasarkan pada tahun fiskal. Dalam rangka pelaksanaan pengendalian moneter yang dilakukan Bank Indonesia ditetapkan pokok-pokok ketentuan meliputi antara lain: a.

tata cara pelaksanaan operasi pasar terbuka di pasar uang rupiah;

b.

tata cara pelaksanaan intervensi valuta asing dalam rangka stabilisasi rupiah;

c. instrumen yang digunakan dalam operasi pasar terbuka;

20

d.

tata cara penetapan tingkat diskonto;

e. penetapan jenis dan besaran cadangan wajib minimum bagi bank, baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing; f.

penetapan sanksi administratif terhadap pelanggaran cadangan wajib minimum;

g.

pembatasan kredit atau pembiayaan tertmasuk juga segala bentuk fasilitas pinjaman dana melalui pasar rupiah dan valuta asing.

Bank Indonesia sebagai Lender of the Last Resort Bank Indonesia mempunyai fungsi lender of the last resort (Pasal 11) yang memungkinkan Bank Indonesia membantu kesulitan pendanaan jangka pendek yang dihadapi bank. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia hanya membantu untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank karena adanya mismatch yang disebabkan oleh risiko kredit atau risiko pembayaran berdasarkan prinsip syariah, risiko manajemen, atau risiko pasar. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kredit atau pembiayaan dimaksud, yang pada gilirannya akan dapat mengganggu efektivitas pengendalian moneter, maka pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dibatasi selama-lamanya 90 hari. Di samping itu, kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tersebut harus dijamin dengan surat berharga yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. Meliputi surat berharga dan/atau tegihan yang diterbitkan oleh pemerintah atau badan hukum lain yang mempunyai peringkat tinggi berdasarkan hasil penilaian lembaga pemeringkat yang kompeten dan sewaktu-waktu dengan mudah dicairkan. Apabila kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tersebut tidak dapat dilunasi pada saat jatuh tempo, Bank Indonesia sepenuhnya berhak mencairkan agunan yang dikuasainya. Kebijakan nilai tukar Point 12 UU-BI menetapkan kewenangan Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan nilai tukar ini antara lain dapat berupa: a. dalam sistem nilai tukar tetap berupa devaluasi atau revaluasi terhadap mata uang asing; b. dalam sistem nilai tukar mengambang berupa intervensi pasar; c.

dalam sistem nilai tukar mengambang terkendali berupa penetapan nilai tukar harian serta pita intervensi.

21

Kewenangan dalam mengelola cadangan devisa Bank Indonesia melakukan pengelolaan cadangan devisa negara (Pasal 13 UUBI). Yang dimaksud dengan cadangan devisa di sini adalah cadangan devisa negara yang dikuasai oleh Bank Indonesia, yang tercatat pada sisi aktiva neraca Bank Indonesia. Cadangan devisa mencakup pula hak atas devisa yang setiap waktu dapat ditarik dari suatu badan keuangan intemasional. Pengelolaan cadangan devisa oleh Bank Indonesia dilakukan dengan melalui berhagai jenis transaksi devisa yaitu menjual, membeli, dan/atau menempatkan devisa, emas dan surat-surat berharga secara tunai atau berjangka termasuk pemberian pinjaman. Bank Indonesia dalam melakukan pengelolaan dan pemeliharaan cadangan devisa selalu memperlimbangkan 3 (tiga) asas utama dengan skala prioritas, yaitu: likuiditas (liquidity), keamanan (security) tanpa mengabaikan prinsip untuk memperoleh pendapatan yang optimal (profitability). Tujuan pengelolaan dan pemeliharaan cadangan devisa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga nilai tukar. Penyelenggaraan survai Untuk melaksanakan kebijakan moneter secara efektif dan efisien, diperlukan data/informasi ekonomi dan keuangan secara tepat waktu dan akurat. Bank Indonesia dapat menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu yang dapat bersifat makro atau mikro. Pelaksanaan survai tersebut dapat dilaksanakan oleh pihak lain berdasarkan penugasan Bank Indonesia. Bank Indonesia atau pihak lain yang ditugaskan untuk melakukan survai tersebut wajib merahasiakan sumber dan data individual kecuali yang secara tegas dinyatakan lain dalam undang-undang(Pasall4). Tugas mengatur dan menjaga kelancamn sistem pembayaran Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang untuk melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya serta menetapkan penggunaan alat pembayaran. Kewajiban penyampaian laporan dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat memantau

penyelenggaraan

sistem

pembayaran.

Penetapan

alat

pernbayaran

22

dimaksudkan agar alat pembayaran yang digunakan masyarakat memenuhi persyaratan keamanan bagi pengguna. Termasuk wewenang membatasi penggunaan alat pembayaran tertentu dalam rangka prinsip kehati-hatian. Pengaturan dan penyelenggaraan kliring serta penyelesaian akhir transaksi Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing yang meliputi sistem kliring domestik dan lintas negara (Pasal 16). Mengeluarkan dan mengedarkan uang Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengatur peredaran uang rupiah (Pasal 20). Termasuk dalam kewenangan ini adalah mencabut, menarik serta memusnahkan uang serta menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan dan penentuan mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah (Pasal 19). Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dibebaskan dari bea meterai (Pasal 21). Bank Indonesia dapat mencabut dan menarik uang rupiah dari peredaran dengan memberikan pcnggantian dengan nilai yang sama (Pasal 23). Konsekuensi dari ketentuan ini maka Bank Indonesia hams memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk: a. melakukan penukaran uang dalam pecahan yang sama dan pecahan lainnya; b. melakukan penukaran uang yang cacat atau dianggap tidak layak unluk diedarkan; c. menukarkan uang yang rusak sebagian karena terbakar atau sebab lain dengan nilai yang sama atau lebih kecil daripada nilai nominalnya yang bergantung pada tingkat kerusakannya. Tugas mengatur dan mengawasi bank Pengaturan dan pengawasan bank merupakan salah satu tugas Bank Indonesia sebagaimana ditentuken dalam Pasal 8 Undang-undnag Nomor 23 Tahun 1999. Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengewasi bank, Bank Indonesia menetepken peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank (Paeal 24). Untuk maksud tersebut Bank Indonesia berweneng menerapkan ketentuanketentuen perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian (Pesal 25).

23

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengaturan, Bank Indonesia mengeluarkan pokokpokok ketentuan antara lain memuat: a.

perizinan bank;

b.

kelembagaan bank, termasuk kepengurusan dan kepemilikan;

c.

kegiatan usaha bank pada umumnya;

d.

kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah;

e. merger, konsolidasi, dan akuisisi; f.

sistem informasi antar bank;

g. tata cara pengawasan bank; h.

sistem pelaporan bank kepada Bank Indonesia;

i.

penyehatan perbankan;

j.

pencabutan izin usaha, likuidasi, dan pembubaran bentuk hukum bank;

k.

lembaga-lembaga pendukung sistem perbankan.

Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, Bank Indonesia: a.

memberikan dan mencebut izin usaha bank;

b.

memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank;

c. memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kupengurusan bank; d.

memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan useha tertentu. Pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia meliputi pengawasan-langsung dan

tidak langsung (Pasal 27). Bank Indonesia mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia, di mana hal ini dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait dan pihak terafiliasi dari bank apabila diperlukan (Pasal 28). Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank. (Pasal 30). Bank Indonesia dapat memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apebila menurut penilaian Bank Indonesia transaksi tersebut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan (Pasal 31). Dalam hal keadaan suatu bank menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan dan/atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomien nesional, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang perbankan yang berlaku (Pasal 33).

24

Pengalihan tugas pengawasan bank Dalam Pasal 34 ditetepkan bahwa tugas mengswasi bank akan dialihkan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan independen. Lembaga pengawasan independen ini akan melakukan pengawasan terhadap semua lembaga jasa keuangan seperti bank, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA Susunan Anggota Dewan Cubernur Dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri atas: a. SeorangGubemur b. Seorang Deputi Gubernur Senior sebagai Wakil Gubernur c. Sekurang-kurangnya 4 orang atau sehanyak-banyaknya 7 Deputi Gubernur, dengan Gubernur sebagai pemimpin Dewan Gubernur. Dewan Gubernur mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar Pengadilan, di mana kewenangan mewakili tersebut dilaksanakan oleh Guhernur (Pasal 39). TugasDewan Gubernur Dewan Gubernur melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999. Pengangkatan Dewan Gubernur Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Gubernur, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat antara lain: a. warga negera Indonesia; b. memiliki akhlak dan moral yang tinggi; c.

memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum.

25

Gubernur den Deputi Gubenur Senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan Deputi Gubernur diusulkan oleh Gubemur dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Rapat Dewan Gubernur Rapat Dewan Gubernur sebagai suatu forum pengambilan keputusan tertinggi, diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter yang dapat dihadiri oleh seorang menteri atau lebih yang mewakili pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara dan sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu untuk melakukan eveluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter atau kebijakan lain yang prinsipil dan stretegis seperti kebijakan di bidang pengaturan dan pemeliharaan sistem pembayaran serta pengaturan dan pengawasan bank. Rapat Dewan Gubernur dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh lebih dari separuh anggota Dewan Gubernur. Kebijakan dan/atau keputusan ini wajib dilaporkan selambatlambatnya dalam Rapat Dewan Gubernur berikutnya (Pasal 43). Larangan Dewan Gubernur Anggota Dewan Gubernur harus tunduk pada ketentuan pelarangan sebagai berikut: 1. antara sesama anggota Dewan Gubernur dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga dan besan; 2. anggota Dewan Gubernur baik sendiri maupun bersama-sama dilarang: a.

mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung pada perusahaan manapun juga;

b.

merangkap jabatan pada lembaga lain kecuali karena kedudukannya wajib memangku jabatan tersebut.

c. menjadi pengurus dan/atau anggota partai polilik. INDEPENDENSI BANK INDONESIA Independensi Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut: 1. Yuridis

26

2. Personalia 3. Institusi 4. Tujuan 5. Tugas 6. Manajemen 7. Anggaran 8. Transparansi 9. Akuntabilitas HUBUNGAN DENGAN PEMERINTAH Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai bank sentral, memiliki hubungan dengan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 52 sampai dengan Psa156 sebagai berikut: Bank Indonesia menatausahakan rekening pemerintah. Bank Indonesia untuk dan atas nama Pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan/atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau masalah lain yang termasuk kewenangan Bank Indonesia. Bank Indonesia juga dapat memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai RAPBN serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Pernerintah juga wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan Bank Indonesia dan DPR dalam hal pemerintah akan menerbitkan surat-surat utang negara. Dalam Undang-undang Bank Indonesia secara tegas dinyatakan bahwa Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada Pemerintah karena dianggap dapat mengganggu keutuhan konsep independensi Bank Indonesia. Sisa surplus Bank Indonesia setelah dikurangi 30% untuk cadangan tujuan dan 10 % untuk cadangan umum diserahkan kepada Pemerintah dengan ketentuan terlebih dahulu harus digunakan untuk membayar kewajiban Pemerintah kepada Bank Indonesia (Pasal 62). Tugas dan wewenang BUMN yang ditunjuk oleh Pernerintah antara lain adalah: 1. melakukan pembayaran kewajiban kepada Bank Indonesia; 2. melakukan penyaluran dan administrasi kredit program; 3.

mencari sumber-sumber pendanaan untuk kelanjutan pelaksanaan kredit program.

27

HUBUNGAN INTERNASIONAL Bank Indonesia dalam melakukan tugasnya dapat melakukan hubungan internasional, yang dilakukan sebagai berikut: 1.

Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan bank sentral lainnya, organisasi, dan lembaga internasional. Kerja sama tersebut misalnya di bidang: 1.

intervensi bersama untuk kestabilan pasar valuta asing;

2. penyelesaian transaksi lintas negara; 3. hubungan koresponden; 4.

tukar menukar informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas bank sentral, termasuk dalam melakukan pengawasan bank;

5. 2.

pelatihan/penelitian seperti masalah moneter dan sistem pembayaran.

Dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota lembaga intenasional dan/atau lembaga multilateral adalah negara, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia sebagai anggota.

AKUNTABILITAS DAN ANGGAR4N Kewajiban Bank Indonesia dalam akuntabilitas dan anggaran meliputi hal-hal sebagai berikut: 1.

Bank Indonesia wajib menyampaikan secara tertulis kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat serta informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa pada setiap awal tahun anggaran memuat: a. evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan moneter pada tahun scbelumnya; b.

rencana kebijakan moneter dan penetapan sasaran-sasaran moneter untuk tahun yang akan datang dengan mempertimbangkan sasaran laju inflasi serta perkembangan kondisi ekonomi dan keuangan.

2.

Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat secara tertulis setiap 3 bulan atau apabila diminta;

3.

Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap Bank Indonesia alas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat apabila diperlukan. Pemeriksaan khusus tersebut dimaksudkan untuk mengetahui lebih dalam mengenai suatu permasalahan atau suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran oleh Bank Indonesia.

28

4.

Tahun anggaran Bank Indonesia adalah tahun kalender. Selambat-lambarnya 15 hari sebelum dimulai tahun anggaran, Dewan Gubemur menetapkan anggaran tahunan Bank Indonesia yang harus disampaikan kepada DPR dan pemerintah bersamaan dengan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan. Penyampaian anggaran tahunan dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun yang lalu kepada DPR dimaksudkan untuk dapat memantau pengelolaan kewenangan Bank Indonesia dalam anggaran, sedangkan untuk pemerintah dimaksudkan sebagai bahan informasi berkaitan dengan surplus atau defisit anggaran Bank Indonesia.

5. Bank Indonesia wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia kepada publik melalui media massa. 6.

Surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia akan dibagi sebagai berikut: a.

30% untuk cadangan tujuan. Sisanya dipupuk sebagai cadangan umum sehingga jumlah modal dan cadangan umum mencapai 10% dari seluruh kewajiban moneter. Cadangan umum digunakan untuk menambah modal atau menutup defisit Bank Indonesia, sedangkan cadangan tujuan dipergunakan antara lain untuk biaya penggantian dan/atau pembaruan harta tetap, pengadaan perlengkapan yang diperlukan, dan pengembangan organisasi dan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia, serta penyertaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

b.

Dalam hal modal termasuk cadangan umum telah mencapai 10% dari kewajiban moneter, sisa surplus yang merupakan bagian pemerintah terlebih dahulu harus digunakan untuk membayar kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia.

7.

Apabila modal Bank Indonesia menjadi kurang dari Rp 2 triliun, pemerintah wajib menutup kekurangan tersebut setelah mendapat persetujuan DPR. Kewajiban penutupan kekurangan modal minimum Bank Indonesia dapat dilakukan dengan cara penerbitan surat utang negara yang dapat diperjualbelikan.

SISTEM LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Pendirian lembaga keuangan ini didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 792/MK/IV/12/70 tanggal 7

29

Desember 1970 kemudian diubah dan ditambah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 38/MK/IV/1/72 tanggal 18 Januari 1972. Lembaga Keuangan Bukan Bank menurut ketentuan ini adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidnng keuangan yang menghimpun dana dengan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya untuk membiayai investasi perusahaan. LKBB tidak diperbolehkan menerima dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Lembaga keuangan bukan bank saat ini pada dasarnya meliputi semua lembaga keuangan yang kegiatan pokoknya memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung atau dengan kata lain lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan non depository. Pembinaan, pengaturan dam pengawasan kegiatan usaha Iembaga keuangan bukan bank dilakukan oleh Departemen Keuangan. Namun berdasarkan kebijakan Pakto 27, 1988, LKBB dapat menerbitkan sertifikat deposito sebagai sumber dana dan dapat mendirikan kantor-kantor cabang di daerahdaerah.

Pendirian

LKBB

ini

pada

dasamya

dimaksudkan

untuk

mendorong

pengembangan pasar uang dan pasar modal serta menyalurkan pembiayaan kepada perusahaan. Sehubungan dengan fungsinya, LKBB dapat digolongkan berdasarkan jenis usahanya sebagai berikut: 1.

Lembaga pembiayaan pembangunan (development type) yaitu lembaga keuangan yang kegiatan utamanya memberikan kredit jangka menengah dan jangka panjang.

2.

Lembaga perantara penerbitan dan perdagangan surat-surat berharga (investment type) yaitu lembaga keuangan yang usaha utamanya bertindak sebagai perantara dan penjamin dalam penjualan surat-surat berharga yang diterbitkan oleh emiten. Jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank yang saat ini beroperasi di Indonesia

adalah sebagai berikut: 1.

Lembaga Pembiayaan

2. Perusahaan Perasuransian 3.

Dana Pensiun

4. Perusahaan efek 5.

Reksa Dana

6. Perusahaan Penjamin 7. Perusahaan Modal Ventura 8. Pegadaian

30

Lembaga Pembiayaan Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana dan barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Bidang usaha lembaga pembiayaan, pada awalnya, sebagaimana diatur dalam Keppres No. 61 tahun 1988 adalah sebagai berikut. 1.

sewa guna usaha (leasing)

2.

modal ventura (venture capital)

3.

anjak piutang (factoring)

4.

pembiayaan konsumen (consumer finance)

5.

kartu kredit (credit card)

6.

perdagangan surat berharga (securities company) Selanjutnya dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1256/KMK.00/1989 tanggal

18 Nopember 1989 bidang usaha perdagangan surat berharga dikeluarkan dari lingkup usaha lembaga pembiayaan karena kegiatan tersebut sangat terkait dengan kegiatan di bidang pasar modal sehingga pengaturan dan pembinaan kegiatan perusahaan perdagangan surat berharga atau perusahaan efek tersebut dialihkan kepada Bapepam sebagai otoritas pasar modal. Lingkup usaha lembaga pembiayaan tersebut lebih lanjut disesuaikan kembali dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 468/KMK.017/1995 tanggal 3 Oktober 1995 di mana bidang usaha modal ventura menjad kegiatan yang terpisah dari perusahaan pembiayaan. Dipisahkannya modal ventura dari bidang usaha lembaga pembiayaan didasarkan pada pertimbangan agar bisnis modal ventura dapat berkembang lebih optimal mengingat pembiayaan modal ventura memiliki karakteristik yang berbeda dengan jenis pembiayaan lainnya dalam lingkup usaha lembaga pembiayaan. Agar lembaga pembiayaan tidak menyerupai perbankan khususnya kegiatan di sisi pasiva, lembaga pembiayaan menurut ketentuan dilarang: 1.

menerbitkan surat sanggup bayar (promissory notes), kecuali sebagai jaminan atas utang kepada bank yang menjadi kreditornya. Surat sanggup tersebut tidak dapat dialihkan dan dikuasakan kepada pihak manapun (non-negotiable).

2.

Memberikan jaminan dalam segala bentuknya kepada pihak lain. Peraturan pembinaannya yang ada pada dasarnya hanya mengatur mengenai

kelembagaannya misalnya masalah kepemilikan, permodalan dan penyampaian laporan serta larangan menarik dana secara langsung dari masyarakat. Jadi dapat dikatakan sampai akhir 1995, lembaga pembiayaan menikmali kebebasan berusaha yang sangat longgar

31

tanpa banyak pengaturan dari pemerintah. Schingga wajar dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut perusahaan pembiayaan banyak dimanfaatkan oleh pemiliknya untuk kcpentingan kelompok usahanya. Karena menurut ketentuan, bank diperkenankan memiliki perusahaan pembiayaan, sehingga memungkinkan bank mengendalikan suatu perusahaan pembiayaan di mana bank ikut serta sebagai pemilik. Dalam posisi demikian, maka perusahaan pembiayaan akan menjadi terafiliasi dengan bank sehingga dapat berfungsi saling menunjang kegiatan masing-masing. Selanjutnya, sejak lembaga pcmbiayaan diperkenalkan pada akhir 1988 sampai sebelum terjadinya krisis moneter dan perbankan akhir 1997, perkembangan usaha lembaga pembiayaan terdorong oleh siluasi berusaha yang sangat kondusif dan tingginya pertumbuhan ekonomi. Faktor lain yang cukup mendorong adalah kurangnya pengaturan mengenai kegiatan usaha perusahaan pembiayaan sehingga mereka dapat melakukan bisnis secara lebih bebas, dapat dikatakan, hampir tidak ada pengawasan dari pihak otoritas dalam hal ini Departemen Keuangan terutama dari sumber pendanaan dan penyaluran pembiayaannya. Kegiatan

usaha perusahaan

pembiayaan

dengan

perbankan

memiliki

hubungan yang sangat erat, karena itu banyak dimanfaalkan oleh pemilik bank untuk membiayai pemberian kredit kepada debitor tertentu melalui lembaga pembiayaan. Selanjutnya dalam pelaksanaan pengawasan perusahaan pembiayaan telah ditetapkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dengan Gubernur Bank Indonesia No. 607/KMK.017/1995 dan No. 28/9/Kep/GBI tanggal 19 Desember 1995. Keputusan Bersama tersebut memberi wewenang kepada Bank Indonesia untuk melaksanakan pengawasan terhadap perusahaan pembiayaan yang hasilnya dilaporkan kepada Menteri Keuangan, meliputi pengawasan terhadap kegiatan : 1.

penarikan pinjaman luar negeri (offshore loan)

2. penyaluran pinjaman yang bersumber dari kredit perbankan, 3.

penerbitan surat sanggup bayar (promissory notes),

4. kualitas aktiva produktif 5.

kebenaran dan kelengkapan laporan.

Perasahaan Perasuransian Usaha perasuransian di Indonesia diatur dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian.

32

Jenis usaha perasuransian yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tersebut dapat digolongkan sebagai berikut: 1.

Usaha asuransi terdiri atas : asuransi kerugian (non life insurance), asuransi jiwa (life insurance) dan reasuransi(reinsurance).

2. Usaha penunjang asuransi terdiri atas: Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, Penilai Kerugian, Konsultan Akturia, Agen Asuransi. Usaha asuransi kerugian menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 adalah usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Sedangkan perusahaan asuransi kerugian adalah perusahaan yang hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi kerugian termasuk reasuransi. Oleh karena itu, perusahaan asuransi kerugian tidak diperkenankan melakukan kegiatan di luar usaha asuransi kerugian dan reasuransi. Usaha asuransi dalam praktiknya di Indonesia dapat dibedakan sebagai berikut: 1.

Asuransi Kebakaran

2.

Asuransi pengangkutan atau marine insurance

3.

Asuransi aneka

4.

Asuransi jiwa

5. Reasuransi atau asuransi yang diasuransikan. Dana Persiun Dana Persiun (pension funds) adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun diatur dengan Undang-undang Nomor 11 tehun 1992. Penyelenggaraan suatu program pensiun oleh pemberi kerja bersifat sukarela artinya didasarkan pada asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk. Jenis dana pensiun terdiri atas Dana Pensiun Pemberi Kerja (dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Sedangkan Progrant pensiun yang diperkenankan dijalankan bagisetiap dana pensiun adalah Program Persiun luran Pasti dan Program Pensiun Manfaat Pasti. Pembentukan Dana Pensiun harus memenuhi beberapa asas yaitu: 1. Asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. 2. Asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan

33

3. Asas pembinaan dan pengawasan 4. Asas penundaan manfaat. Reksa Dana Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimaksud dengan Reksa Dana disebut juga investment fund atau mutual funds adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portfolio efek oleh manajer investasi. Reksa Dana menurut ketentuan dapat didirikan delam bentuk hukum perseroan (corporate type) atau Kontrak Investasi Kolektif (Contractual type). Dalam bentuk Reksa Dana Perseroan, perusahaan penerbit Reksa Dana menghimpun Dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dari hasil penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal maupun pasar uang. Bentuk Reksa Dana ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1.

Bentuk hukumnya adalah Perseroan Terbatas

2.

Pengelolaan kekayaan Reksa Dana didasarkan pada kontrak antara Direksi perusahaan dengan Manajer Investasi yang ditunjuk.

3. Penyimpanan kekayaan Reksa Dana didasarkan pada kontrak antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian. Reksa Dana KIK (Contractual type) pada prinsipnya bukanlah badan hukum tersendiri. Reksa dana melakukan-kegiatannya berdasarkan kontrak yang dibuat oleh manajer investasi dan bank kustodian. Sebenarnya Reksa Dana KIK merupakan produk dari manajer investasi. Sedangkan efek yang dikeluarkan Reksa Dana KIK disebut unit penyertaan (trust unit) bukan saham sebagaimana dalam Reksa Dana Perseroan. Berbeda dengan pembentukan Reksa Dana Perseroan, di mana pendiri harus terlebih dahulu mendirikan PT kemudian menunjuk manajer investasi dan bank kustodian, Reksa Dana KIK pembentukannya lebih sederhana. Perusahaan efek atau pihak lain yang telah memperoleh izin usaha sebagai manajer investasi dari Bapepam dapat membentuk Reksa Dana KIK. Reksa Dana berbentuk KIK memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut: 1.

Bentuk hukumnya adalah Kontrak lnvestasi Kolektif

34

2. Pengelolaan Reksa Dana dilakukan oleh Manajer Investasi berdasarkan kontrak 3.

Penyimpanan kekayaan investasi kolektif dilaksanakan oleh Bank Kustodian berdasarkan kontrak. Berdasarkan sifat operasionalnya, Reksa Dana dapat dibedakan dalam dua

jenis yaitu Reksa Dana Terlutup (closed-end investment funds) -karena reksa dana ini tertutup dalam hal jumlah saham yang dapat diterbitkan atau dalam hal menerima masuknya pemodal baru- dan Reksa Dana Terbuka (opened-end investment fund). Reksa Dana yang berbentuk perseroan (PT) dapat bersifat tertutup (closed end) dan terbuka (opened end). Sedangkan Reksa Dana yang berbentuk KIK hanya dapat bersifat terbuka (opened end). Indikator harga saham Reksa Dana dilihat dari nilai aktiva bersihnya (NAB). Berdasarkan konsentrasi porlofolio Reksa Dana yang dikelola oleh manajer investasi dapat dibedakan beberapa jenis reksa dana: 1. Reksa Dana pasar uang 2. Reksa Dana pendapatan tetap 3. Reksa Dana saham 4. Reksa Dana campuran Perusahaan Modal Ventura Mengingat usaha modal ventura memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan usaha lembaga pembiayaan lainnya, maka sejak tahun 1993, kegiatan usaha modal ventura dilakukan secara terpisah dari bidang usaha perusahaan pembiayaan. Modal ventura pada dasamya adalah usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu terlentu. Jangka waktu pembiayaan dibatasi maksimal 10 tahun harus sudah dilakukan tindakan divestasi. Perusahaan modal ventura sebagaimana halnya dengan lembaga keuangan bukan bank lainnya tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat. Perusahaan modal ventura di samping memberikan pembiayaan dalam bentuk ekuitas juga diperkenankan melakukan pembiayaan dengan pola bagi basil. Perusahaan Penjamin Perusahaan penjamin didirikan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Perusahaan penjaminan didirikan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.017/1996

35

tanggal 30 Jail 1996. Fungsi perusahaan penjaminan adalah melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian jasa penjaminan untuk menanggung pembayaran kewajiban keuangan terjamin, apabila terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya kepada penerima jaminan yang timbul dari transaksi kredit, sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen dan pembiayaan dengan pola bagi hasil serta pembelian barang secara angsuran. Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi penjaminan adalah: 1.

Terjamin adalah pihak yang memperoleh penjaminan dari perusahaan penjaminan

2.

Penerima Jaminan adaleh pihak yang berhak menerima pembayaran dari perusahaan penjaminan, apabila terjemin tidak dapat memenuhi kawajiban perikatannya

3.

Parusahaan Penjamin adalah badan usaha yang bergerak di bidang keuangan yang kegiatan usaha pokoknya melakukan usaha penjaminan.

Untuk memperoleh Sertitikat Penjaminan, calon Terjamin dapat mengajukan permohonan kepada Perusahaan Penjamin secara langsung atau dapat melalui Penerima Jaminan. Mekenisme penjaminan dapat dibedakan sebagai berikut: 1.

Penjeminan Langsung yaitu penjeminan yang diberikan kepada Terjemin oleh Perusahaan Penjamin untuk mendepatkan jaminan atau kebutuhan pembiayaannya tanpa terlebih dahulu melalui pihak Penerima Jaminan.

2.

Penjaminan Tidak Langsung yaitu penjaminan yang diberikan kapada Terjamin oleh Perusahaan Penjamin dengan terlebih dahulu melalui atau atas permintaan Penerima Jaminan.

(1) = Program Kerja sama Penjaminan Kredlt. (2) = Pengusaha (Terjamin) mengajukan permohonan penjaminan kredit atau pembiayaan ke Perusahun Penjaminan. (3) = Perusahaan Penjaminan melakukan penelitian atas kekayaan usaha Terjamin, apabila layak, maka Perusahaan Penjaminan menerbitkan Sertifikat Penjaminan dan surat

36

pemberitahuan kepada Penerima jaminan (Bank) tentang syarat-syarat pemberian kredit /pembiayaan yang dijamin. (4) = Terjamin mendatangi Bank untuk meminta kredit/pembiayaan dengan membawa Sertifikat Penjaminan dari Perusahaan Penjaminan. (5) = Bank (Penerima Jaminan) memproses pemaohonan kredit/pembiayaan yang diajukan Terjamin dengan mempertimbangkan Sertifikat Penjaminan dari Perusahaan Penjaminan. Apabila usaha Terjamin layak, maka kredit/pembiayaan dapat dicairkan dan Terjamin langsung membayar Imbal Jasa Penjaminan. (6) = Bank (Penerima Jaminan) memberitahukan ke Perusahaan Penjaminan bahwa pihaknya telah memberikan kredit (atau tidak), dan meneruskan Imbal Jasa Penjaminan yang dibayar Terjamin melalui Penerima Jaminan kepada Perusahaan Penjaminan.

(1) = Perjanjian Kerja sama Penjaminan Kredit. (2) = Pengusaha (Terjamin) mengajukan permohonan kredit kepada Bank. (3) = Bank meneliti kelengkapan permohonan dan kelayakan usaha pemohon. (4) = Apabila permohonan tersebut layak, Bank meminta konfirmasi dan kesediaan Perusahaan Penjaminan untuk memberikan jaminan kepada pengusaha. (5) = Perusahaan Penjaminan melakukan penelitian terhadap Pengusaha (Terjamin), dengan mempertimbangkan keadaan nasabah dan kemampuan keuangan Perusahaan Penjaminan sendiri. (6) = Perusahaan Penjaminan memberitahukan persetujuan/penolakan Pemberian jaminan. (7) = Setelah menerima konfirmasi persetujuan dari Perusahaan Penjaminan, Bank memberikan kredit kepeda Pengusaha (Terjamin).

37

(8) = Bank mengirimkan Nota Pemberilahuan kepada penjamin alas kredit yang diberikan kepada Terjamin dan mentransfer imbal jasa penjaminan yang dibayar Terjamin melalui Pegadaian Pegadaian merupakan lembaga yang menyalurkan pinjaman dengan pengikatan cara gadai yang telah dikenal sejak pemerintahan Hindia Belanda. Dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990. Tugas pokok Perum Pegadaian ini edalah untuk menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan memberi uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Tugas tersebut untuk mambantu masyarakat agar tidak terjerat dalam prektik lintah darat, ijon atau pelepas uang lainnya (money lender).

38