2.3 Akred.docx

Standar :2.3 Kegiatan Pengelolaan Puskesmas Pengorganisasian Puskesmas KRITERIA :.2.3.1. Struktur organisasi ditetapkan dg kejelasan tugas & tanggung jawab, ada alur kewenangan & komunikasi, kerjasama, & keterkaitan dg pengelola yg lain. DOKUMEN : 1.Struktur organisasi Puskesmas ygditetapkan oleh Kepala DKK/Kota. 2.SK Kepala Puskesmas ttg penetapanPenanggung jawab program Puskesmas. 3.SOP komunikasi & koordinasi. KRITERIA :. 2.3.2. Kejelasan tugas, peran, & tanggung jawab pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab & karyawan. DOKUMEN : 1.Uraian tugas Kepala Puskesmas,Penanggungjawab program & pelaksana kegiatan. 2.Bukti evaluasi pelaksanaan uraiantugas. KRITERIA :. 2.3.3. Struktur organisasi pengelola dikaji ulang secara reguler & kalau perlu dilakukan perubahan. DOKUMEN : 1.Bukti evaluasi thd strukturorganisasi Puskesmas. 2.Bukti tindak lanjut kajian strukturorganisasi. KRITERIA :. 2.3.4. Pengelola & pelaksana Puskesmas memenuhi standar kompetensi yg dipersyaratkan & ada rencana pengembangan sesuai dg standar yg telah ditentukan. DOKUMEN : 1.Persyaratankompetensi Kepala Puskesmas, Penanggungjawab program, & Pelaksana kegiatan. 2.Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi, rencana pengembangan kompetensi Kepala Puskesmas, Penanggungjawab program, & pelaksana kegiatan.

3.Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi. 4.Kelengkapan file kepegawaian untuk semua pegawai di Puskesmas yg update. 5.Bukti pelaksanaan rencana pengembangan kompetensi (STTPL, sertifikat pelatihan, dsb). 6.Bukti evaluasipenerapan hasil pelatihan. DOKUMEN EKSTERNAL : 1.Pedoman ttg standar & kompetensi tenaga kesehatan. KRITERIA :2.3.5. Karyawan baru harus mengikuti orientasi supaya memahami tugas pokok & tanggung jawab yg diberikan kepadanya.Karyawan wajib mengikuti kegiatan pendidikan & pelatihan yg dipersyaratkan untuk menunjang keberhasilan Upaya Puskesmas. DOKUMEN : 1.SK KepalaPuskesmas ttg kewajiban mengikuti program orientasi bagi Kepala Puskesmas,Penanggung jawab program & pelaksana kegiatan yg baru. 2.Kerangka acuanprogram orientasi, bukti pelaksanaan kegiatan orientasi. 3.SOP untuk mengikuti seminar, pendidikan & pelatihan. Pengelolaan Puskesmas KRITERIA :. 2.3.6. Pimpinan Puskesmas menetapkan visi, misi, tujuan, & tata nilai dlm penyelenggaraan Puskesmas yg dikomunikasikan kepada semua pihak yg terkait & kepada pengguna pelayanan & masy.. DOKUMEN : 1.SK KepalaPuskesmas ttg visi, misi, tujuan & tata nilai Puskesmas. 2.SOP ttgkomunikasi visi, misi, tujuan & tata nilai Puskesmas. 3.SOP ttgpeninjauan kembali tata nilai & tujuan Puskesmas. Bukti pelaksanaanpeninjauan ulang tata nilai & tujuan penyelenggaraan program &pelayanan. 4.SOP ttg penilaiankinerja yg mencerminkan penilaian kesesuaian thd visi, misi, tujuan, tata nilaiPuskesmas.

KRITERIA :.2.3.7. Pimpinan Puskesmas menunjukkan arah strategi dlm pelaksanaan pelayanan, Upaya/kegiatan Puskesmas, & bertanggung jawab thd pencapaian tujuan, kualitas kinerja, & thd penggunaan sumber daya. DOKUMEN : 1.SOP pengarahan oleh Kepala Puskesmas maupun oleh Penanggungjawab program dlm pelaksanaan tugas & tanggung jawab. Bukti-bukti pelaksanaan pengarahan. 2.SOP penilaian kinerja, bukti penilaian kinerja. 3.Stukturorganisasi tiap program. 4.SOP pencatatan & pelaporan. Dokumen pencatatan & pelaporan. KRITERIA :. 2.3.8. Puskesmas memfasilitasi pembangunan yg berwawasan kesehatan, & pemberdayaan masy. dlm program kesehatan di wilayah kerja Puskesmas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, & evaluasi pelayanan. DOKUMEN : 1.Uraian tugasKepala Puskesmas, Penanggungjawab program & pelaksana kegiatan ygmenunjukkan tanggung jawab untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan berwawasankesehatan & pemberdayaan masy.. 2.SOP pemberdayaanmasy. dlm perencanaan maupun pelaksanaan program Puskesmas. 3.SOP komunikasi dgsasaran program & masy. ttg penyelenggaraan program & kegiatanPuskesmas. KRITERIA :. 2.3.9. Pimpinan Puskesmas & Penanggungjawab Upaya Puskesmas menunjukkan kepemimpinan untuk melaksanakan strategi, mendelegasikan wewenang apabila meninggalkan tugas & memberikan pengarahan dlm pelaksanaan kegiatan, sesuai dg tata nilai, visi, misi, tujuan Puskesmas. DOKUMEN : 1.Kerangka acuan, SOP, instrumen ttg penilaian akuntabilitas Penanggungjawab program & Penanggungjawab pelayanan. 2.SK Kepala Puskesmas & SOP pendelegasian wewenang.

3.SOP umpan balik (pelaporan) dari pelaksana kepada Penanggung jawab program & pimpinan Puskesmas untuk perbaikan kinerja. 4.Laporan umpan balik pelaksanaan program kepada pimpinan. KRITERIA :. 2.3.10. Pimpinan Puskesmas & Penanggung jawab Upaya Puskesmasmembina tata hubungan kerja dg pihak terkait baik lintas program maupun lintas sektoral. Adanya cara yg dilakukan dlm membina tata hubungan kerja untuk mencapai tujuan keberhasilan pelayanan. DOKUMEN : 1.Hasil lokakarya mini lintas program & lintas sektor ttg identifikasi pihakpihak terkait dlm penyelenggaran program & kegiatan Puskesmas. 2.Uraian tugas darimasing-masing pihak terkait. 3.SOP komunikasi& koordinasi dg pihak-pihak tekait. 4.SOP evaluasiperan pihak terkait. Hasil evaluasi peran pihak terkait & tindak lanjut. KRITERIA :. 2.3.11. Pedoman & prosedur penyelenggaraan Program/Upaya Puskesmas & kegiatan pelayanan Puskesmas disusun, didokumentasikan, & dikendalikan.Semua rekaman hasil pelaksanaan Program/Upaya Puskesmas & kegiatan pelayanan dikendalikan. DOKUMEN : 1.Panduan (manual) mutu Puskesmas, Pedoman Pelayanan Puskesmas, Pedoman/Kerangka acuan Penyelenggaraan Program. 2.Pedoman & panduan kerja penyelenggaraan untuk masing-masing upaya Puskesmas. 3.SOP pelaksanaan kegiatan-kegiatan upaya Puskesmas. 4.SK, pedoman, & SOP pengendalian dokumen & SOP pengendalian rekaman. 5.Panduan penyusunan pedoman, panduan, kerangka acuan, & SOP. KRITERIA :2.3.12.Komunikasi internal antara Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas & Pelaksana, dilaksanakan agar

Upaya Puskesmas & kegiatan Puskesmas dilaksanakan secara efektif & efisien. DOKUMEN : 1.SK KepalaPuskesmas ttg komunikasi internal. 2.SOP komunikasiinternal. 3.Dokumentasipelaksanaan komunikasi internal. 4.Buktipendokumentasian pelaksanaan komunikasi internal. 5.Bukti tindaklanjut rekomendasi hasil komunikasi internal. KRITERIA :. 2.3.13. Lingkungan kerja dikelola untuk meminimalkanresiko bagi pengguna Puskesmas & karyawan. DOKUMEN : 1.SOP ttgkajian dampak negatif kegiatan Puskesmas thd lingkungan. 2.SK Kepala Puskesmas ttg penerapan manajemen resiko. Panduan manajemen resiko. Hasil pelaksanaan manajemen resiko: identifikasi resiko, analisis resiko pencegahan resiko. 3.Hasil kajian& tindak lanjut thd ganggung/dampak negatif thd lingkungan &pencegahannya. KRITERIA :. 2.3.14. Jaringan pelayanan Puskesmas & jejaring fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja dikelola & dioptimalkan untuk meningkatkan akses & pelayanan kepada masy.. DOKUMEN : 1.Identifikasijaringan & jejaring fasilitas pelyanan kesehatan yg ada di wilayah kerja. 2.Program pembinaanjaringan & jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, jadwal & penanggungjawab tiap kegiatan pembinaan. 3.Rekam kegiatanpelaksanaan pembinaan jaringan & jejaring. 4.Rekam tindaklanjut kegiatan pembinaan. 5.Rekam pelaksanaanpembinaan jaringan & jejaring & pelaporannya. Pengelolaan keuangan pelayanan

KRITERIA :2.3.15. Pimpinan Puskesmas & Penanggung jawab upaya Puskesmas menunjukkan profesionalisme dlm mengelola keuangan pelayanan. DOKUMEN : 1.SK & uraiantugas & tanggung jawab pengelola keuangan. 2.Panduanpenggunaan anggaran. 3.Panduan pembukuan anggaran. 4.SOP audit penilaian kinerja pengelola keuangan. 5.Hasil audit kinerja pengelola keuangan. DOKUMEN EKSTERNAL : 1.Pedoman pengelolaan keuangan (sesuai dg dana yg tersedia di Puskesmas, misalnya BOK, Jamkesmas, dll). KRITERIA :.2.3.16. Pengelolaan keuangan Puskesmas sesuai dg peraturan yg berlaku. DOKUMEN : 1.SK & uraian tugas & tanggung jawab pengelola keuangan. 2.Panduanpengelolaan keuangan, dokumen rencana anggaran, dokumen proses pengelolaan keuangan. 3.Dokumen laporan& pertanggung jawaban keuangan. 4.Bukti pelaksanaan & tindak lanjut audit keuangan. DOKUMEN EKSTERNAL : 1.Pedoman pengelolaan keuangan program dari DKK/Kota. Pengelolaan Data & Informasi di Puskesmas (Puskesmas sebagai bank data) KRITERIA :. 2.3.17. Dlm menjalankan fungsi Puskesmas, harus tersedia data & informasi di Puskesmas yg digunakan untuk pengambilan keputusan baik untuk peningkatan pelayanan di Puskesmas maupun untuk pengambilan keputusan di tingkat Kabupaten. DOKUMEN : 1.SK ketersediaan data & informasi di Puskesmas. SK pengelola informasi dg uraian tugas & tanggung jawab. 2.SOP pengumpulan, penyimpanan, & retrieving (pencarian kembali) data.

3.SOP analisisdata. 4.SOP pelaporan& distribusi informasi. 5.Bukti evaluasi & tindak lanjut pengelolaann data & informasi.

Diposting oleh Puska Andriana Reaksi: Newer Post Older Post Home

DAFTAR ISI BAB I  BAB I.1 Analisis Keb. & Perencanaan  BAB I.2 Akses & Pelaksanan Kegiatan  BAB I.3 Evaluasi BAB II  BAB 2.1 Persyaratan Puskesmas  BAB 2.2 Persyaratan Ketenagaan  BAB 2.3 Keg. Pengelolaan Puskesmas  BAB 2.4 Hak dan Kewajiban Pengguna  BAB 2.5 Kontak Pihak Ketiga  BAB 2.6 Pemeliharaan prasarana BAB III  BAB 3.1 Peningkatan Mutu Puskesmas BAB IV  BAB 4.1 Analisis Kebutuhan UKM  BAB 4.2 Akses Masyarakat dan sasaran  BAB 4.3 Evaluasi Kegiatan UKM BAB V  BAB 5.1. Tanggung jwb Pengelolaan UKM  BAB 5.2 Perencanaan Kegiatan UKM  BAB 5.3 Pengorganisasian UKM  BAB 5.4 Komunikasi & koordinasi  BAB 5.5 Kebijakan & Prosedur  BAB 5.6. Akuntabilitas Pengelolaan UKM  BAB 5.7 Hak & kewajiban sasaran BAB VI  Bab 6.1 SASARAN KINERJA UKM BAB VII  BAB 7.1 Proses Pendaftaran Pasien SF  BAB 7.2 Pengkajian  BAB 7.3 Keputusan Layanan Klinis  BAB 7.4 Rencana Layanan Klinis  BAB 7.5. Rencana rujukan F  BAB 7.6 Pelaksanaan layanan  BAB 7.7. Pel.anestesi & Bedah  BAB 7.8 Penyuluhan kesehatan  BAB 7.9 Makanan & Terapi Nutrisi F  BAB 7.10. Pemulangan & tindak lanjut *) BAB VIII  BAB 8.1 Pelayanan laboratorium  BAB 8.2 pelayanan obat

                   

BAB 8.3 Pelayanan Radiodiagnostik BAB 8.4 rekam medis BAB 8.5 lingkungan BAB 8.6 Peralatan dikelola dengan tepat BAB 8.7 Managemen SDM BAB IX BAB 9.1 Tanggung jawab tenaga klinis BAB 9.2 Pemahaman mutu layanan klinis BAB 9.3 Pengukuran mutu layanan klinis BAB 9.4 PMKP DOKUMEN LAIN 200 SOP PELAYANAN KLINIS SOP PELAYANAN GIGI SOP RAWAT INAP SOP UGD SOP UNIT PELAYANAN 7 SK PAYUNG KUMPULAN PEDOMAN REGULASI DAN DOKUMEN EXTERNAL

Search This Blog

BLOG TERKAIT     

SEJARAH INTERNASIONAL 10 SERBA SERBI KEHIDUPAN SISTEM ORGAN PADA MANUSIA PRAKTEK KEPERAWATAN

PENGUNJUNG BLOG

About Me

Puska Andriana View my complete profile

Blog Archive Report Abuse Picture Wi PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA DINAS KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT I PEKUTATAN Alamat : Jalan Raya Pekutatan – Pupuan km.01 Telp. 087761006939 ( UGD ) 087760463284 ( PUSKESMAS )

KE BIJAKAN UPT PUSKESMAS I PEKUTATAN NOMOR : A/II/Kb/2/16/008 TENTANG PE NGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAM IMPLEMENTASI PUSKESMAS DAN PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI DOKUMEN KEPALA UPT PUSKESMAS I PEKUTATAN, Menimbang : a. Pentingnya sistem pengendalian dokumen dan rekam implementasi agar memudahkan didalam pengelolaan, penyimpanan, perlindungan, pengambilan, lama simpan dan pemusnahan dan dokumen serta rekam implementasi baik yang bertalian dengan administrasi puskesmas maupun akreditasi Puskesmas; b. bahwa sehubungan dengan butir a maka perlu membuat Pedoman Pengendalian Dokumen dan Rekam Implementasi Puskesmas dan Penanggung Jawab Pengendali Dokumen yang ditetapkan dengan Kebijakan Kepala UPT Puskesmas I Pekutatan; Mengingat 1 . Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ; 2 . Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medik; 3 . Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat ; 4 . Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Dasar Tahun 2015 5. Peraturan Bupati Jembrana Nomor

43 Tahun 2011 Tentang Tata Naskah Dinas d i Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana

MEMUTUSKAN: Menetapkan Kebijakan : 1. Pengendalian Dokumen dan Rekam Implementasi Puskesmas adalah sistem penomoran dan sistem penyimpanan dokumen dan rekam implementasi, baik dokumen perkantoran maupun dokumen akreditasi Puskesmas. 2. Dokumen Puskesmas adalah semua dokumen yang harus disiapkan puskesmas yang merupakan regulasi internal yang berlaku di puskesmas. 3. Rekam implementasi.................. 3. Rekam implementasi adalah dokumen yang menjadi bukti obyektif dari kegiatan yang dilakukan atau hasil yang dicapai didalam kegiatan puskesmas dalam melaksanakan regulasi internal atau kegiatan yang direncanakan. 4. Master dokumen adalah dokumen akreditasi yang telah lengkap/dinomori, disyahkan dan ditandatangani namun belum dibubuhi cap puskesmas. 5. Kelompok dokumen adalah kelompok jenis-jenis dokumen/rekaman (contoh kelompok SOP, kelompok rekaman kegiatan). KESATU : Pengendalian dokumen akreditasi UPT Puskesmas I Pekutatan wajib mentaati sistem pengendalian dokumen yang telah ditentukan didalam kebijakan pengendalian dokumen ini. KEDUA : Petugas yang ditunjuk bertanggung jawab dalam pengendalian dokumen adalah : Nama : I MADE SEDANA YOGA, S.Kep NIP : 19700525 199002 1 004 Jabatan : Kepala Sub.Bag TU KETIGA : Pengendalian dokumen menerapkan hal-hal sebagai berikut : A. Pengkodean dokumen kelompok pelayanan : 1. Manajemen Puskesmas dengan kode A, a. Bab I, (A/I),

b. Bab II, (A/II), c. Bab III, (A/III), 2. Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas dengan kode B, a. Bab IV, (B/IV), b. Bab V, (B/V), c. Bab VI, (B/VI), d. Apabila dari upaya Puskesmas maka ditambahkan upaya (contoh upaya KIA = B/KIA, upaya Promkes = B/Promkes, dll), 3. Upaya Kesehatan Perorangan dengan kode C, a. Bab VII, (C/VII), b. Bab VIII, (C/VIII), c. Bab IX, (C/IX), 4. Standar Operasional Prosedur, disingkat : SOP, 5. Daftar tilik, disingkat : Dt, 6. Kerangka Acuan disingkat : KA, 7. Surat Keputusan disingkat : SK, 8. Kebijakan disingkat : Kb, 9. Dokumen eksternal disingkat : Dek, 10. Manual Mutu disingkat : MM, 11. Pedoman mutu disingkat : PM, 12. Audit Internal disingkat : AI. B. Sistem Pembuatan/Penyusunan 1. Sistem pembuatan dokumen/arsip perkantoran sesuai dengan aturan Pemerintah Kabupaten Jembrana, 2. Sistem pembuatan dokumen akreditasi sesuai dengan Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, 3. Sistem pembuatan rekam implementasi sesuai aturan yang berlaku di masing-masing program, C.Sistem Penomeran ...................... C. Sistem Penomeran 1. Surat masuk dan keluar, surat keputusan, Surat perintah, Surat Perintah Kerja, Dokumen Pengadaan serta Dokumen Kerjasama sesuai

dengan aturan Pemerintah Kabupaten Jembrana, 2. Penomoran kelompok pelayanan dilakukan oleh kelompok pelayanan masing-masing, 3. Urutan penomoran dokumen akreditasi meliputi : kode pelayanan (upaya), kode dokumen, bulan tahun dan nomor urut dokumen Contoh : B/KIA/IV/SOP/3/15/005 (B/KIA : Kode pelayanan KIA, IV : Bab IV, SOP : Standar Operasional Prosedur, 3 : bulan Maret, 15 : Tahun 2015, 005 : nomor urut SOP). Urutan penomoran dokumen lain : kode dokumen, bulan, tahun, dan nomor urut dokumen Contoh : SOP/3/15/005 4. Penomoran rekam implementasi sesuai aturan yang berlaku di masing-masing program, D. Sistem Penyimpanan 1. Dokumen rekam klinik/medik wajib disimpan sekurang-kurangnya dua tahun, terhitung dari tanggal terakhir pasien meninggal atau pindah tempat, setelah batas waktu sebagaimana dimaksud diatas dilampaui, rekam klinis dapat dimusnahkan, kecuali persetujuan tindakan atau persetujuan lainnya harus disimpan jangka waktu 10 tahun terhitung dari tanggal dibuatnya. 2. Sistem penyimpanan resep yang telah dilayani di Puskesmas harus dipelihara dan disimpan miimal dua tahun dan pada setiap resep harus diberi tanda : a. Umum : resep umum b. BPJS : resep peserta asuransi kesehatan, jamkesmas, jamkesda dan jampersal. 3. Penyimpanan dokumen/arsip perkantoran sesuai dengan sistem penyimpanan dokumen/arsip aturan Pemerintah Kabupaten Jembrana. 4. Penyimpanan dokumen akreditasi disimpan dimasing-masing kelompok pelayanan dan program disimpan di administrasi dan manajemen. 5. Penyimpanan Rekam implementasi disimpan di masing-masing penanggung jawab program. E. Sistem Regulasi dan Akses 1. Dokumen klinik/Medik menjaadi kewenangan dokter/dokter gigi. 2. Dokumen perkantoran dan akreditasi menjadi kewenangan Kepala Puskesmas.

3. Rekam implementasi menjadi kewenangan penanggung jawab program. F. Evaluasi Evaluasi dokumen dilakukan minimal 2 tahun sekali atau jika ada permasalahan terkait hal tersebut, KEEMPAT : ......................... KEEMPAT : Ke bijakan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya. TEMBUSAN, disampaikan kepada : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana di Negara. 2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. 3. Arsip