20180827080801.pdf

PELAKSANAAN PELAYANAN KEDATANGAN KEBERANGKATAN KAPAL (CLEARANCE IN DAN CLEARANCE OUT) SECARA ONLINE DENGAN SISTEM INAPORTNET PADA KEAGENAN DI PT.BAHTERA ADHIGUNA CABANG BALIKPAPAN

TUGAS AKHIR

Oleh : M. AKBAR ASWIN NIM : 15 624 016

KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA JURUSAN KEMARITIMAN PROGRAM STUDI KPNK SAMARINDA 2018

PELAKSANAAN PELAYANAN KEDATANGAN KEBERANGKATAN KAPAL (CLEARANCE IN DAN CLEARANCE OUT) SECARA ONLINE DENGAN SISTEM INAPORTNET PADA KEAGENAN DI PT.BAHTERA ADHIGUNA CABANG BALIKPAPAN

Diajukan sebagai persyaratan untuk memenuhi derajat Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhanan Jurusan Kemaritiman Politeknik Negeri Samarinda

OLEH : M. AKBAR ASWIN NIT 14624016

KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA JURUSAN KEMARITIMAN PROGRAM STUDI KPNK SAMARINDA 2018

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

: M. Akbar Aswin

NIM

: 15624016

Jurusan

: Kemaritiman

Program Studi

: Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhanan

Jenjang

: Diploma III

Judul Tugas Akhir

: Pelaksanaan Pelayanan Kedatangan Keberangkatan Kapal (Clearance In dan Clearance Out) Secara Online Dengan Menggunakan Sistem Inaportnet Pada Keagenan

Di

PT.

Bahtera

Adhiguna

Cabang

Balikpapan. Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Jika kemudian hari terbukti ditemukan unsur plagiarisme dalam Laporan Tugas Akhir ini, maka saya bersedia menerima sanksi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Samarinda, Agustus 2018

M. Akbar Aswin NIM. 15624016

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING PELAKSANAAN PELAYANAN KEDATANGAN KEBERANGKATAN KAPAL (CLEARANCE IN DAN CLEARANCE OUT ) SECARA ONLINE DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM INAPORTNET PADA KEAGENANAN DI PT. BAHTERA ADHIGUNA CABANG BALIKPAPAN NAMA

: M. AKBAR ASWIN

NIM

: 15 624 016

JURUSAN

: KEMARITIMAN

PROGRAM STUDI

: KPNK

JENJANG STUDI

: DIPLOMA III

Laporan Tugas Akhir ini telah disahkan Pada tanggal, jJuni 2018

Menyetujui : Pembimbing I,

Pembimbing II,

Maulita SE. M.Sc,Ak NIP : 98103012008122001

Rusman,ST.,MT.,MM NIP : 197403212008121002 Mengesahkan :

Direktur Politeknik Negeri Samarinda,

Ir. H. Ibayasid, M,Sc NIP. 195903031989031002 Lulus Ujian Tanggal :

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

NAMA

: M.AKBAR ASWIN

NIT

: 15624016

JURUSAN

: KEMARITIMAN

PROGRAM STUDI : KPNK JENJANG STUDI

: DIPLOMA III

Laporan Tugas Akhir ini telah diuji dan disetujui pada tanggal, Juni 2018 Dewan Penguji : Penguji I, Nama : M.Adham S.Kom., M.Si NIP : 196407061989031004 Penguji II, Nama : Drs. Abner Simanjuntak NIP : Penguji III, Nama : Mika Patayang, ST., MT NIP : 198106042010121005 Mengetahui : Ketua Jurusan Kemaritiman,

Ketua Program Studi KPNK,

M. Adham S.Kom., M.Si NIP.196407061989031004

Maulita, SE., M.Sc., Ak NIP. 198103012008122001

ABSTRAK M. Akbar Aswin. 2018. “Pelaksanaan pelayanan kedatangan keberangkatan kapal clearance in and clearance out secara online dengan menggunakan sistem Inaportnet pada keagenan di PT. Bahtera Adhiguna cabang Balikpapan.” Program studi ketatalaksanaan pelayaran niaga dan kepelabuhanan jurusan kemaritiman Politeknik Negeri Samarinda. Tugas akhir ini dengan dibimbing oleh Ibu Maulita SE. M.Sc,Ak selaku pembimbing pertama dan Bapak Rusman ST.,MT.,MM selaku pembimbing kedua. Penelitian ini dituangkan dalam tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan pengurusan clearance in dan clerance out dengan sistem online menggunakan Inaportnet di PT. Bahtera Adhiguna .Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara observasidan dokumentasi. Penulis tugas akhir ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan pada tanggal 5 Februari sampai 31 Mei 2018. Setelah melakukan analisa dan pembahasan masalah, penulis memperoleh kesimpulan bahwadengan adanya sistem Inaportnet pengurusan penerbitan surat persetujuan berlayar lebih mudah karena dapat diakses dimana saja dan meminimalisasi waktu dan biaya yang diperlukan dalam seluruh kegiatan dipelabuhan serta mencegah terjadinya pungutan liar secara bertemu langsung karena transaksi pembayaran juga yang dilakukan secara online dan terintegrasi.

Kata Kunci: Prosedur Inaportnet

ABSTRACT M. Akbar Aswin. 2018. "The implementation of arrival departure service ship clearance in and clearance out online by using Inaportnet system at the agency in PT. Bahtera Adhiguna Balikpapan branch. "The program of management study of port and commercial shipping majors of the State Polytechnic of Samarinda. This final project with mentored by Mrs. Maulita SE. M.Sc, Ak as the first mentor and Mr. Rusman ST., MT., MM as the second mentor. This research is poured in this final task aims to know the implementation of clearance in and clerance out with online system using Inaportnet in PT. Bahtera Adhiguna. Data collection techniques used by observation and documentation. The author of this final project is the result of research conducted on February 5 to May 31, 2018. After performing the analysis and discussion of the problem, the authors concluded that with the Inaportnet system, the issuance of approval letter sailing easier because it can be accessed anywhere and minimize the time and cost which is required in all activities dipelabuhan and prevent the occurrence of illegal levies in conjunction directly because the payment transactions are also done online and integrated. Keywords: Procedure Inaportnet

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan kemudahan bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini dengan baik sehingga tugas akhir yang berjudul “Pelaksanaan pelayanan kedatangan keberangkatan kapal Clearance in and Clearance out secara online dengan menggunakan sistem Inaportnet pada keagenan di PT. Bahtera Adhiguna cabang Balikpapan ’’ ini dapat terselesaikan. Laporan ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan jenjang pendidikan program Diploma III pada Jurusan Kemaritiman Politeknik Negeri Samarinda. Tugas Akhir ini disusun berdasarkan data yang penulis peroleh selama melakukan penelitian pada kinerja pengurusan surat izin berlayar / Port Clearance. Dalam penulisan tugas akhir ini penulis mengalami beberapa kendala, namun berkat bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikannya. Dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1.

Bapak Ir. H. Ibayasid, M,Sc selaku Direktur Politeknik Negeri Samarinda

2.

Bapak M. Adham S.Kom., M.Si selaku Ketua Jurusan Kemaritiman

3.

Ibu Maulita SE. M.Sc.,Ak.,CA selaku Ketua Program Studi KPNK dan selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, saran, dan petunjuk dalm penyelesaian tugas akhir ini.

4.

Bapak Rusman,ST.,MT.,MM selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran, dan petunjuk dalam penyelesaian laporan ini.

5.

Kedua Orang Tua dan Keluarga Besar yang telah memberikan dukungan mental, doanya dan semangat dalam penulisan tugas akhir ini.

6.

Teman-teman Kemaritiman Angkatan 2015 yang senantiasa saling membantu dan memberikan semangat selama proses penyusunan TugasAkhirini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih banyak

kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dalam penulisan Tugas Akhir ini dapat menjadi lebih baik. Besar harapan penulis Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang menggunakannya

Samarinda, Juni 2018

Penulis

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ......................................................................................

i

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ......................................... ii HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING ............................................ iii HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI .................................................... iv KATA PENGANTAR .................................................................................... v DAFTAR ISI .................................................................................................. ix DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... x DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. xi DAFTAR TABEL .......................................................................................... xii ABSTRAK ...................................................................................................... xiii ABSTRACT ..................................................................................................... xiv BAB I

BAB II

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...........................................................................

1

1.2 Rumusan Masalah .....................................................................

3

1.3 Tujuan Penelitian .......................................................................

4

1.4 Batasan Masalah ........................................................................

4

1.5 Manfaat Penelitian .....................................................................

4

1.6 Sistematika Penulisan ................................................................

5

TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian Pelayanan................................................................

7

2.2 Pengertian Keagenanan .............................................................

7

2.3 Pengertian Port Clearance ......................................................... 11

2.4 Pengertian Sistem ...................................................................... 16 2.5 Pengertian Inaportnet ................................................................. 17 2.6 Definisi Konsepsional ............................................................... 24 BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Definisi Operasional .................................................................. 25 3.2 Objek Penelitian ........................................................................ 26 3.3 Rincian Data .............................................................................. 26 3.4 Teknik Pengumpulan Data ........................................................ 27 1 Studi Lapangan ...................................................................... 27 2.Studi Kepustakaan ................................................................. 27 3 Media Sosial .......................................................................... 28 3.5 Jangkauan Penelitian ................................................................. 28 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Hasil ........................................................................................... 29 4.2 Pembahasan .............................................................................. 39 4.2.1 Tata Cara Kedatangan Kapal Clearance In .................... 37 4.2.2 Tata Cara Keberangkatan Kapal Clearance Out .............. 42 BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan ................................................................................ 49 5.2 Saran .......................................................................................... 49

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

SuratPenunjukanKeagenan

Lampiran 2

Persetujuan KeagenanKapal Asing

Lampiran 3

Permohonan Persetujuan Berlayar ke Kantor KSOP

Lampiran 4

Permohonan Persetujuan Berlayar ke Kantor Kesehatan

Lampiran 5

Permohonanan Pengawasan Bongkar Muat ke Kantor KSOP

Lampiran 6

Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut

Lampiran 7

Form Permohonan Pelayanan VTS

Lampiran 8

Form Permohonan Pelayanan SBNP

Lampiran 9

Invoice Pembayaran VTS dan SBNP

Lampiran 10

Invoice Pembayaran Jasa Labuh

Lampiran 11

Surat Pernyataan Nahkoda

Lampiran 12

Dokumen Cek Fisik Kapal

Lampiran 13

Immigration Clearance

Lampiran 14

Memorandum Pemeriksaan DokumenKapal

Lampiran 15

Cargo Manifest

Lampiran 16

Bill of Lading

Lampiran 17

Pengesahan Awak Kapal

Lampiran 18

Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal (LK3)

Lampiran 19

Surat Izin Berlayar

DAFTAR GAMBAR

Hal Gambar 4.1 Alur kedatangan kapal clearance in ............................................

37

Gambar 4.2 Alur keberangkatankapal clearance out .......................................

38

Gambar4.3 Menunjukkan pusat data simlala ...................................................

38

Gambar4.4 Permintaan pelayanan kedatangan kapal.......................................

39

Gambar 4.5 Pengajuan penunjukan keagenan kapal ........................................

40

Gambar 4.6 Pengisian warta kedatangan kapal................................................

40

Gambar 4.7 Pengisian warta kedatangan kapal................................................

41

Gambar 4.8 Warta kedatangan kapal telah disetujui .......................................

41

Gambar 4.9 Memonitor system Inaportnet ......................................................

42

Gambar 4.10 Pengajuan pandu tunda kapal .....................................................

43

Gambar 4.11 Pengajuan persetujuan olah gerak kapal ....................................

44

Gambar 4.12 Pengajuan warta kedatangan kapal ............................................

45

Gambar 4.13 Pengajuan permohonan kapal pindah.........................................

46

Gambar 4.14 Pengajuan pandu tunda kapal berangkat ....................................

46

Gambar 4.15 Pembayaran jasa labuh kapal .....................................................

47

Gambar 4.16 Laporan kedatangan dan keberangkatan ....................................

47

Gambar 4.17 Pengesahanawakkapal ...............................................................

48

Gambar 4.18 Crews list kapal .........................................................................

48

Gambar 4.19 Surat persetujuan berlayar .........................................................

49

DAFTAR TABEL

Hal Tabel 4.1 Istilah Pada Sistem Inaportnet.........................................................

29

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Di zaman seperti saat ini, dimana ilmu pengetahuan dan teknologi telah

berkembang dengan pesat, tidak mengherankan bilamana berpengaruh juga terhadap meningkatnya kegiatan Perdagangan Internasional di berbagai belahan dunia. Selain itu kemajuan zaman berdampak pula terhadap semakin banyaknya permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi, salah satunya pada bidang pelayanan kepelabuhanan yang terjadi di Indonesia saat ini. Menanggapi hal di atas, Direktorat Jenderal Perhubungan telah membuat berbagai peraturan yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 192 Tahun 2015 tentang

penerapan Inaportnet untuk pelayanan kapal dan barang di pelabuhan.

Salah satu contoh diterapkannya layanan pelabuhan elektronis yaitu Inaportnet. Performansi logistik Indonesia saat ini menjadi perhatian serius pemerintah dan swasta. Hal ini sering diukur dari beberapa tolak ukur secara statistic seperti Dwelling Time, kontribusi biaya logistic atas GDP dan Logistic Performance Index (LPI). Pada dasarnya Sistem Inaportnet merupakan sistem yang berbasis jaringan Internet/Web Serviceterkait dalam pelayanan kedatangan maupun keberangkatan kapal serta kegiatan bongkar muatnya. Sistem yang dibuat agar pengguna jasa (Perusahaan Pelayaran maupun Perusahaan Bongkar Muat) dalam melakukan permohonan pelayanan atau clearance in dan clearance out untuk melakukan kegiatan kedatangan dan keberangkatan kapal maupun terkait dengan Rencana Kegiatan Bongkar Muat untuk muatan kapal tidak harus datang ke

instansi pemerintah untuk melakukan clearance, atau dengan kata lain meminimalisir pengguna jasa bertatap muka dengan petugas pemerintah yang berwenang, hal ini sejalan dengan komitmen Kementerian Perhubungan memberantas pungutan liar di sektor Perhubungan . Dengan penerapan tersebut, diharapkan Inaportnet dapat menjamin terwujudnya sistem logistik nasional yang berdaya saing global. Salah satu upaya yang dianggap mampu secara cepat dan murah untuk meningkatkan performansi logistik Indonesia adalah pembenahan disisi soft infrastruktur yaitu penyediaan platform IT bagi komunitas logistic untuk bertukar data dan informasi secara terintegrasi. Inilah yang juga dilakukan oleh Negara – Negara yang maju proses logistiknya. Di samping itu Inaportnet dikembangkan secara bertahap, baik dari jangkauan maupun jenis layanannya. Pada tahun 2013, layanan pertama dimulai dari Pelabuhan Tanjung Priok dengan layanan meliputi : layanan ijin kapal, layanan pengeluaran dan penerimaan container, layanan manifest domestic dan pembayaran secara elektronis. Kemudian sistem Inaportnet dikembangkan dibeberapa kota di Kalimantan, salah satunya di Kota Balikpapan Kalimantan Timur yaitu dimulai pada bulan Agustus tahun 2017. Dalam hal ini Perusahaan Pelayaran khususnya didaerah Kalimantan Timur yaitu PT.Bahtera Adhiguna Cab.Balikpapan yang bergerak dalam hal keagenan berperan penting didalam pengurusan dokumen baik dalam hal dokumen kapal dan dokumen perdagangan. Salah satunya pengurusan dokumen clearance in dan clearance out kapal. Seiiring dengan permintaan pengguna jasa pelayaran yang menginginkan proses pengurusan dokumen yang cepat dan efisien

maka diterapkannya suatu portal elektronis yang terbuka dan netral guna memfasilitasi pertukaran data dan informasi layanan kepelabuhanan secara cepat, aman, netral dan mudah yang terintegrasi dengan instansi pemerintah terkait, badan usaha pelabuhan seperti Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan Pelabuhan Indonesia (PELINDO)serta pelaku industry logistic untuk meningkatkan daya saing komunitas logistik Indonesia. Berdasarkan

latar

belakang

diatas

maka

penulis

memilih

judul

“Pelaksanaan Pelayanan Kedatangan Keberangkatan Kapal (Clearance in and Clearance Out) dengan Sistem Inaportnet pada Keagenan Pada PT.Bahtera Adhiguna Cabang Balikpapan”.

1.2

Rumusan Masalah Untuk memudahkan dalam proses penyusunan tugas akhir, perlu

dirumuskan terlebih dahulu masalah-masalah yang akan penulis angkat dari observasi yang dilakukan di PT.Bahtera Adhiguna Cabang Balikpapan pada saat penulisan melakukan praktek kerja lapangan. Dalam suatu penelitian ilmiah, suatu perumusan masalah dalam menjadi bagian yang sangat terpenting. Dengan perumusan masalah tersebut akan mempermudah penulis dalam melakukan dan mengembangkan penelitian dan mencari jawaban yang tepat dan sesuai untuk dicari pemecahan dari masalah tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimanakah pelaksanaan

pelayanan kedatangan keberangkatan kapal (clearance in dan clearance out) dengan menggunakan sistem Inaportnet pada perusahaan pelayaran di PT.Bahtera Adhiguna Cab.Balikpapan ?”

1.3

Batasan Masalah Dengan banyaknya masalah yang bias dikaji maka agar tidak terlalu

banyak maka penulis memberikan batasan masalah. Adapun batasan masalah tersebut

yakni

mengenai

tentang

pelaksanaan

pelayanan

kedatangan

keberangkatan kapal (clearance in dan clearance out) dengan menggunakan sistem Inaportnet di Balikpapan pada tahun 2018.

1.4

Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian Tugas Akhir yang penulis ini buat adalah

Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan kedatangan keberangkatan kapal (clearance in dan clearance out) dengan menggunakan sistem Inaportnet pada keagenan di PT.Bahtera Adhiguna Cab.Balikpapan di tahun 2018.

1.5

Manfaat Penelitian Adapun manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian tugas akhir ini

adalah sebagai berikut: a. Bagi Taruna/i :

Manfaat penelitian ini sebagai bahan informasi dan ilmu pengetahuan terhadap Pelaksanaan pelayanan kedatangan keberangkatan (clearance in and clearance out) dengan sistem Inaportnet di PT.Bahtera Adhiguna Cabang Balikpapan. b. Bagi Jurusan Kemaritiman (PoliteknikNegeriSamarinda) : Hasil penelitian ini di harap menjadi tambahan pustaka yang membahas pelaksanaan pelayanan kedatangan keberangkatan (clearance in and clearance out) dengan sistem Inaportnet guna meningkatkan daya saing global diindonesia yang berguna bagi pembaca atau pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada Jurusan Kemaritiman di Politeknik Negeri Samarinda.

1.6

Sistematika Penulisan Sistematika penulisan yang penulis kemukakan di dalam tugas akhir terdiri

dari 5 (lima) Bab, yang dimana setiap bab nya penulis membagikannya lagi menjadi beberapa bagian yang menjelaskan serta berhubungan dengan judul yang penulis buat. Adapun sistematika penulisan Tugas Akhir ini yaitu adalah sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN Yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan masalah

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA Mengemukakan beberapa teori-teori yang digunakan sebagai pedoman, yang diperoleh dari literature buku – buku dan media

lainnya seperti internet dan artikel. BAB III

METODE PENELITIAN Yang terdiri atas definisi operasional, objek penelitian, perincian data yang diperlukan, teknik pengumpulan data,jangkauan penelitian dan metode penelitian yang penulis pergunakan untuk penulisan Tugas Akhir ini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahas tentang penelitian yang berkenan dengan penelitian yang di lakukan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN Dalam bab ini merupakan bab terakhir

yang berisi tentang

kesimpulan dan saran yang penulis kemukakan setelah melakukan pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Pengertian Pelayanan Menurut Amstrong dalam freddy (2017:50) pelayanan atau service adalah

setiap kegiatan atau manfaat yang dapat diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya yang tidak berwujud atau tidak pula berakibat. Menurut Philip Kottler dalam freddy (2017:64) pelayanan dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang bermanfaat atau yang diberikan oleh satu atau beberapa pihak kepada pihak lain untuk dapat memasukan kebutuhan dan keinginan yang pada dasarnya bersifat berwujud dan tidak akan menimbulkan kepemilikan apapun kepada penerimanya.

2.2

Pengertian Keagenan Menurut Undang-Undang Pelayaran RI no 17 (2008) Keagenan berasal dari

kata agen yang berarti perwakilan atau perantara yang mewakili suatu perusahaan dalam berhubungan dengan perusahaan lain dalam hal perdangangan. Agen umum adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal. Menurut Prof.Drs.J.S.Badudu dan Prof.Muhammad Zain (2001) keagenan merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan melakukan pada hubungan dagang. Dalam arti bahwa perusahaan yang ditunjuk sebagai agen akan mewakili perusahaan tersebut dalam berhubungan dengan perusahaan yang lain.

Menurut Capt.R.P Suyono (2003:211) keagenan adalah

hubungan

berkekuatan secara hukum yang terjadi bilamana dua pihak bersepakat membuat perjanjian, dimana salah satu pihak lainnya yang dinamakan pemilik (principal) dengan syarat bahwa pemilik tetap mempunyai hak untuk mengawasasi agennya mengenai kewenangan yang dipercayakan kepadanya.

Keagenan dibedakan

menjadi beberapa macam yaitu sebagai berikut : a.

General Agent General agent adalah perusahaan pelayaran nasional yang ditunjuk oleh perusahaan pelayaran asing untuk melayani kapal-kapal milik perusahaan asing tersebut selama berlayar dan singgah di pelabuhan Indonesia.Yakni tugas pengurusan perizinan dan tugas kordinasi. Adapun tugas kordinasi meliputi 1.

Kordinasi operasi dan pemasaran Kordinasi

operasi

adalah

tugas

untuk

memastikan

bahwa

pembongkaran / pemuatan kapal dikerjakan dengan baik oleh perusahaan bongkar muat. Selain itu, tugas koordinasi juga termasuk memastikan bahwa ketika kapal masuk ke tempat sandar pelabuhan, pelaksanaan pandu dan kapal-kapal tunda dilakukan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan koordinasi pemasaran adalah fungsi general agent untuk mencarikan muatan, hubungan dengan armada. 2.

Koordinasi keuangan

mengumumkan

kedatangan

kapal,

Kordinasi keuangan merupakan tugas general

agent untuk

mengumpulkan dan mencatat segala pengeluaran kapal selama berada dipelabuhan. Karena tagihan dari pelabuhan sering terlambat, maka bagian disbursement bertugas menyelesaikan tagihan tagihan yang belum diselesaikan. Dengan demikian agen memerlukan advance money yang cukup besar, terutama untuk kapal-kapal trumper, karena kemungkinan tidak akan singgah lagi dipelabuhan tempat agen berada. 3.

Penunjukan sub agen Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, untuk pelaksanaan tugas tertentu atau di pelabuhan tertentu,maka general agent akan memerintahkan cabangnya atau perusahaan lain sebagai agennya.

4.

Mengumpulkan disbursement pengeluaran kapal Bagian disbursement mengumpulkan segala tagihan selama kapal di pelabuhan dan sesudah pemberangkatannya. Tugas ini biasanya diawasi oleh bagian operasi dan keuangan (Suyono,2003:213)

b.

Sub Agent Sub agent adalah perusahaan pelayaran yang ditunjuk oleh general agent

untuk melayani kebutuhan kapal dipelabuhan tertentu. Sub agent ini sebenarnya berfungsi sebagai wakil atau agent dari general agent. Secara garis besar, tugas sub agent atau agen ada dua, yaitu pelayanan kapal (ship’s husbanding) dan operasi keagenan (cargo operations). Tugas-tugas yang termasuk dalam pelayanan kapal adalah pelayanan Anak Buah Kapal (ABK), perbaikan atau pemeliharaan kapal, penyediaan onderdil atau suku cadang kapal,

dan sebagainya. Sedangkan tugas yang berkaitan dengan operasi keagenan adalah pengurusan bongkar dan muat, lashing, dan dokumen muatan (Suyono,2003;214). c.

Cabang Agent Cabang agent merupakan cabang dari general agent di pelabuhan tertentu. Suyono,2003;212) Tugas pokok cabang agent : 1.

Mewakili dan melindungi perusahaan dalam daerah masing-masing.

2.

Mewakili dan membantu kantor pusat dalam melayani kapal

3.

Bertindak sebagai agen dalam melayani kapal-kapal

Dengan adanya sub agent, hal ini sangat membantu general agent yang mewakili principal di luar negeri dalam pengurusan administrasi pelabuhan dan keperluan-keperluan kapal sehingga kapal dapat langsung melakukan kegiatan bongkar muat setelah tiba di pelabuhan tujuan. Dengan demikian general agent dapat menghemat biaya karena tidak perlu membuka cabang-cabang baru, menyediakan gedung perkantoran, memperkerjakan karyawan baru dan sebagainya. Sebagaimana telah diuraikan bahwa pelayaran mempunyai kegiatan melayani jasa angkutan laut ke pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam suatu

kegiatan

pelayaran seperti maskapai pelayaran, eksportir, maupun

importir. Dalam kaitannya hal ini selalu berhubungan dengan pemilik barang (shipper), penerima barang (consigne), pengangkut barang (carrier) dan agent pelayaran. Oleh karena itu bagi kapal-kapal asing yang ingin masuk ke indonesia dan melakukan kegiatan bongkar muat barang ekspor maupun impor terlebih

dahulu harus mengurus semua administrasinya diinstansi pemerintah di pelabuhan. Kegiatan ini juga diurus oleh agen-agen perusahaan yang telah ditunjuk maupun kantor cabangnya sendiri guna kelancaran kegiatan saat kapal tiba dipelabuhan. Dengan demikian general agent dapat menghemat biaya karena tidak perlu membuka cabang - cabang baru dan menyediakan karyawan yang baru. Struktur keagenan kapal dapat dilihat pada gambar 2.1

Sumber : Suyono (2003 ; 212),Shipping,PPM,Jakarta Gambar. 2.1 Struktur Keagenan

2.3

Port Clearance (Surat Persetujuan Berlayar ) Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 01 Tahun 2010 pasal 1,

surat persetujuan berlayar atau port clearance adalah dokumen Negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah

kapal memenuhi persyaratan dan ketentuan serta hal apa saja yang harus dilaksanakan dan ditaati saat melakukan proses memperoleh ijin berlayar.

Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) adalah suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal, awak kapal dan

muatannya

secara

teknis-administratif

telah

memenuhi

persyaratan

keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim. Syahbandar merupakan pejabat pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang – undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Kelaiklautan kapal adalah keadaaan kapal yang memenuhi persyaratan, keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan, awak kapal, dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan, pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ijin Berlayar (Port Clearance) tertera secara jelas dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 01 Tahun 2010 dalam pasal 3 “Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar” yaitu : 1. Untuk memperoleh Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance), pemilik atau operator kapal mengajukan format dengan melampirkan : a. Surat Pernyataan Nahkoda (Master Sailing Declaration)

b. Dokumen muatan seperti sertifikat - sertifikat kapal. 2. Bukti pemenuhan kewajiban meliputi : a. Bukti pembayaran jasa kepelabuhanan b. Bukti pembayaran jasa kenavigasian c. Bukti pembayaran penerimaan uang perkapalan d. Persetujuan (clearance) Bea dan Cukai e. Persetujuan (clearance) Imigrasi f. Persetujuan (clearance) Karantina Kesehatan g. Persetujuan (clearance) Karantina Hewan 3. Berkas permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) sebagaimana dimaksud pada pasal 1 KM. 01 Menteri Perhubungan diserahkan kepada syahbandar setelah semua kegiatan di atas kapal selesai dan kapal siap untuk berlayar yang dinyatakan dalam surat pernyataan kesiapan kapal berangkat dari Nahkoda (Master Sailing Declaration). 4. Penyerahan permohonan sebagaiamana pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara : a. Menyerahkan ke loket pelayanan satu atap pada Kantor Syahbandar , atau b. Mengirimkan secara elektronik (upload) melalui Inaportnet pada pelabuhan yang telah menerapkan National Single Window (NSW). Dokumen - dokumen yang dipersiapkan untuk prosedur sertifikasi dokumen port clearance kapal , yaitu :

a.

Surat Permohonan Ijin Berlayar

b.

Surat Permohonan Kesehatan Pelabuhan

c.

Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal

d.

Permohonan Persetujuan Bongkar/Muat

e.

Surat Pernyataan Nahkoda tentang Keberangkatan Kapal(Sailing Declaration)

f.

Pemeriksaan Fisik Kapal

g.

Sarana Pembantu Navigasi Pelayaran/Uang Rambu (SBNP)

h.

Crews List

i.

Memorandum Yaitu daftar pemeriksaaan surat – surat kapal berdasarkan setiap jenis srertifikat yang dimiliki oleh kapal tunda dan dokumen.

j.

Sijil Awak Kapal Yaitu buku yang berisi nama dan jabatan awak kapal, yaitu mereka yang melakukan tugas diatas kapal yang disahkan oleh Administrator Pelabuhan/ Syahbandar. Pengesahan awak kapal saat bekerja diatas kapal berdasarkan surat pengantar dari perusahaan, perjanjian kerjalaut (PKL), Ijazah, Buku Pelaut, Buku Sijil.

k.

Dispensasi Perwira Yaitu sertifikat yang menyatakan kapal tersebut dioperasikan oleh perwira kapal yang bertanggung jawab atas kapal, muatan, dan semua kegiatan yang berada diatas kapal.

l.

Buku Kesehatan (Health Book)

Yaitu buku yang dikeluarkan oleh kesehatan pelabuhan yang menyatakan bahwa kapal dan crew kapal sehat. m.

Last Port Clearance Yaitu surat yang menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dipelabuhan dipelabuhan yang terakhir disinggahi dan layak untuk melakukan perjalanan laut kepelabuhan berikutnya.

n.

Cargo Manifest Yaitu daftar semua muatan yang diangkut oleh kapal yang dibuat oleh perusahaan pelayaran (agen) untuk diserahkan kepada seluruh pihak yang terkait dengan pemuatan.

o.

Bill of Lading Yaitu surat muatan yang dibuat untuk pengapalan muatan sebagai bukti untuk menerangkan kepemilikan barang.

p.

Sertifikat Kapal : 1)

Surat Tanda Kebangsaan.

2)

Surat Ukur Internasional

3)

Sertifikat Safe Manning

4)

Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal

5)

Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang

6)

Sertifikat Keamanan Radio

2.4

7)

Sertifikat Pencegahan Limbah Minyak

8)

Sertifikat Pencegahan Air Pollution

9)

Sertifikat Pencegahan Sewage

10)

Sertifikat Alat – Alat Keselamatan

11)

Sertifikat Garis Muat(Load line)

12)

Sertifikat Lambung Timbul(Hull)

13)

Sertifikat Mesin(Machinery)

14)

Sertifikat Asuransi(Insurance)

15)

Sertifikat Safety Management

16)

Document Of Compliance

17)

Sertifikat Bebas Tindakan Sanisitas Kapal

18)

Internasional Ship Security

19)

Ship Security Officer

20)

Rencana Pola Trayek (RPT).

21)

Buku Sijil.

22)

Port State Control

23)

Continous Synopsis Record

Pengertian Sistem Webster’s Third New Collegiate Dictionary dan Simatupang (1995:6)

memberikan pengertian tentang sistem bahwa sistem adalah sebagai sesuatu kesatuan (Unity) yang kompleks yang dibentuk oleh bagian–bagian yang berbeda–

beda (diverse) yang masing-masing terikat pada subjected (subjected to) rencana yang sama atau kontribusi (serving) untuk mencapai tujuan bersama. Murdick, Ross dan Clagget dalam Simatupang (1995:6) mendefinisikan sistem sebagai sebagai suatu susunan elemen-elemen yang berinteraksi dan membentuk satu kesatuan yang terintegrasi dan saling berkaitan antara satu sama dengan yang lain. Shorde dan Voich, Jr (1974:122) mendefinisikan sistem adalah sistem adalah kumpulan unsur-unsur atau bagian-bagian yang saling berinteraksi,saling ketergantungan, dan bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu dalam lingkungan yang kompleks.

2.5

Pengertian Inaportnet Menurut Peraturan Menteri Perhubungan NO 157 tahun 2015 Inaportnet

adalah suatu sistem dimana tersedianya suatu wadah/portal untuk dioperasikan dan diintegrasikan untuk seluruh pola kerja kegiatan baik pelayanan dan perizinan Clearance in dan Clearance out. Sistem Inaportnet merupakan layanan yang dipergunakan untuk membantu proses permohonan pelayanan kapal sampai dikeluarkannya izin pengoperasian kapal, mulai dari kapal masuk, kapal tambat, kapal tunda hingga kapal keluar termasuk pembayaran PNBP. Inaportnet yaitu sistem yang berbasis jaringan Internet / Web Service terkait dalam pelayanan kedatangan maupun keberangkatan kapal serta kegiatan bongkar muatnya. Sistem yang dibuat agar pengguna jasa (Perusahaan Pelayaran maupun Perusahaan Bongkar Muat) dalam melakukan permohonan pelayanan atau yang sering kita

dengar di dunia pelayaran Clearance in dan Clearance out untuk melakukan kegiatan kedatangan dan keberangkatan kapal maupun terkait rencana kegiatan bongkar muat untuk muatan di kapal tidak harus datang ke instansi pemerintah untuk melakukan clearance, atau dengan kata lain meminimalisir pengguna jasa bertatap muka dengan petugas pemerintah yang berwenang. Penerapan Inaportnet merupakan wujud nyata untuk tercapainya Indonesia Nasional Single Window (INSW). Seperti yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008, Indonesian National Single Window adalah sistem terintegrasi yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang. Dalam implementasi terkait dengan layanan logistic di Indonesia, terutama yang memnfaatkan jasa transportasi laut, INSW terbagi atas Tradenet

dengan

InaPortnet.

pengurusan izin barang

Tradenet

merupakan

layanan

terintegrasi

ekspor/impor yang saat ini dikoordinasikan oleh

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sedangkan Inaportnet merupakan integrasi layanan perizinan kapal (port clearance) yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla). Inaportnet

pada

dasarnya

sebagai

system

untuk

melayani

kedatangan/keberangkatan (Clearance in dan Clearance out) kapal maupun untuk rencana kegiatan bongkar muatnya. Sehingga yang dapat mengakses sistem ini hanya yang memiliki kepentingan di pelabuhan. Yang mana antara lain: 1. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

2. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) 3. Pelabuhan Indonesia (PELINDO) 4. Perusahaan Pelayaran/Agent 5. Perusahaan Bongkar muat (PBM) 6. Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)

A.

Tujuan dan Karakteristik Inaportnet Yaitu untuk mengintegrasikan system pelayanan kapal dan barang pada instansi imstansi terkait pelabuhan secara elektronis,maka inaportnet akan mempercepat pelayanan terhadap pengguna jasa. Tujuan dari penerapan inaportnet adalah menyangkut empat aspek yakni : 1.

Melakukan percepatan atas penanganan lalu lintas barang ekspor dan Inaportnet khususnya kegiatan dalam sebuah pelabuhan.

2.

Meminimalisasi waktu dan biaya yang diperlukan dalam seluruh kegiatan dipelabuhan khususnya terkait dengann proses clearance.

3.

Mencegah terjadinya pungutan liar secara bertemu langsung karena transaksi pembayaran juga yang dilakukan secara online dan terintegrasi.

4.

Meminimalisir pengguna jasa bertatap muka dengan petugas pemerintah yang berwenang untuk mencegah hal yang tidak dikehendaki. Hal ini sejalan dengan komitmen Kementerian Perhubungan memberantas pungutan liar di sektor Perhubungan.

Karakteristik dari penggunaan sistem Inaportnet yaitu meliputi :

1. Berbasis web

B.

2.

Mudah digunakan

3.

Aman

4.

Cerdas (Intelligent)

5.

Netral

6.

Otomasi Bisnis Proses existing

7.

Layanan terintegrasi

Undang-Undang Inaportnet Menunjuk Peraturan Pemerintah No.PM 192 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 157 tahun 2015 tentang penerapan Inaportnet untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan, pada Pasal 5 no.2 ada 16 (enam belas) pelabuhan yang harus menerapkan program Inaportnet secara online salah satunya adalah Pelabuhan Balikpapan. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kapal dan barang secara efektif dan efisien yang melibatkan instansi dan pemangku kepentingan dipelabuhan melalui system layanan tunggal berbasis internet secara terintegrasi,perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang penerapan Inaportnet Untuk Pelayanan Kapal dan Barang di pelabuhan. Peraturan menteri perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 192 Tahun 2015.

1. Menimbang : a. Bahwa melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 157 tahun 2015, telah diatur ketentuan mengenai penerapan inaportnet untuk pelayanan kapal dan barang di pelabuhan. b. Bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperluas wilayah pemberian pelayanan kapal dan barang secara efektif dan efiesien yang melibatkan instansi dan pemangku kepentingandi pelabuhan melalui sistem

layanan

tunggal

berbasis

internet

secara

terintegrasi

pelabuhan

yang

menerapkan

sebagaimana tersebut pada huruf

a,

perlu

penambahan

Inaportnet. c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 157 Tahun 2015 tentang Penerapan Inaportnet untuk pelayanan kapal dan barang di Pelabuhan. Tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5108 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 Republik Indonesia . A. Mengingat : 1.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849).

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731).

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208).

5.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window (INSW), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Presiden Nomor 35 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 84). 6.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8).

7.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonensia Tahun 2013 Nomor 1113).

8.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama ( Berita Negara republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 627).

9.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama ( Berita Negara republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 628).

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 157 Tahun 2015 tentang Penerapan Inaportnet Untuk Pelayanan Kapal di Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1549). B. Menetapkan : Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 157 Tahun 2015 Tentang Penerapan Inaportnet Untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan.

1. Penerapan Inaportnet secara online dilakukan secara bertahap. 2. Tahap awal penerapan inaportnet secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada 16 (enam belas) pelabuhan, sebagai berikut : a. Pelabuhan Belawan b. Pelabuhan Tanjung Priok c. Pelabuhan Tanjung Perak d. Pelabuhan Makassar e. Pelabuhan Tanjung Emas f. Pelabuhan Bitung g. Pelabuhan Dumai h. Pelabuhan Banten i. Pelabuhan Batam j. Pelabuhan Panjang k. Pelabuhan Banjarmasin l. Pelabuhan Balikpapan m. Pelabuhan Ambon n. Pelabuhan Sorong o. Pelabuhan Manggar p. Pelabuhan Tanjung Uban Penerapan Inaportnet dipelabuhan selain sebagaimana diatur pada ayat (2), akan diatur dengan Peraturan Menteri Tahun 2015. 2.6

Definisi Konsepsional

Adapun unsur – unsur yang tekait dalam uraian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan tentang subjek yang akan dibahas yaitu : A. Pelayanan : sebagai suatu aktivitas yang bermanfaat atau yang diberikan oleh satu atau beberapa pihak kepada pihak lain untuk dapat memasukan kebutuhan dan keinginan yang pada dasarnya bersifat berwujud dan tidak akan menimbulkan kepemilikan apapun kepada penerimanya. B. Keagenan : perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal, yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing untuk mengurus kepentingan kapalnya. C. Port Clearance (Surat Persetujuan Berlayar) :dokumen Negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan dan ketentuan

D. Sistem

: sebagai sesuatu kesatuan (Unity) yang kompleks yang

dibentuk oleh bagian–bagian yang berbeda–beda (diverse) yang masing-masing terikat pada subjected (subjected to) rencana yang sama atau kontribusi (serving) untuk mencapai tujuan bersama. E. Inaportnet : adalah suatu sistem dimana tersedianya suatu wadah/portal untuk dioperasikan dan diintegrasikan untuk seluruh pola kerja kegiatan baik pelayanan dan perizinan clearance in dan clearance out.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1

Definisi Operasional Defenisi operasional dalam hal ini adalah gambaran yang cukup jelas

tentang variabel dalam objek praktek darat. variabel didefenisikan secara operasional agar lebih mudah. Dicari hubungannya antara suatu variabel dengan variabel lainnya. Berdasarkan pengertian diatas dan sesuai dengan judul dikemukakan maka dapat dirumuskan definisi operasional laporan ini dari variabel-variabel yang diamati pada PT.Bahtera Adhiguna Cabang Balikpapan. Adapun variabel-variabel yang akan dibahas pada laporan ini sebagai berikut: 1. Peranan adalahserangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. 2. Keagenan adalah

hubungan berkekuatan secara hukum yang terjadi

bilamana dua pihak bersepakat membuat perjanjian, dimana salah satu pihak lainnya yang dinamakan pemilik (principal) dengan syarat bahwa pemilik tetap mempunyai hak untuk mengawasasi agennya mengenai kewenangan yang dipercayakan kepadanya. 3. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan atau perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebengai tempat kegiataan

pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang. 4. Port clearance adalah dokumen Negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan dan ketentuan serta hal apa saja yang harus dilaksanakan dan ditaati saat melakukan proses memperoleh ijin berlayarmuatan adalah suatu

benda, barang yang akan dipindahkan untuk diperjual belikan. 5. Inapornet merupakan sistem yang berbasis jaringan Internet/Web Service terkait dalam pelayanan kedatangan maupun keberangkatan kapal serta kegiatan bongkar muatnya yang dibuat agar pengguna jasa (Perusahaan Pelayaran maupun Perusahaan Bongkar Muat) dalam malakukan permohonan pelayanan atau yang sering kita dengar di dunia pelayaran clearance indan clearance out untuk melakukan kegiatan kedatangan dan keberangkatan kapal.

3.2

Objek Penelitian Dalam penelitian ini penulis mengamati objek yang mempunyai kualitas

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, objek yang dimaksud pada penelitiini adalah ”Prosedurpelayanankedatangandankeberangkatankapal(clearance

in

dan

clearance out)denganmenggunakansistemInaportnetpadakeagenan di PT. Bahtera q. Surat Penunjukan Keagenan r.

Persetujuan Keagenan Kapal Asing

s. Surat Permohonan Izin Berlayar t.

Surat Permohonan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut

u. Permohonan Pengawasan Izin Bongkar/Muat v. Form Permohonan Vessel Traffic System (VTS) w. Form Permohonan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) x. Surat Pernyataan Nahkoda (Master Sailing Declaration) y. Pemeriksaan Fisik Kapal z. Immigration Clearance aa. Memorandum bb. Cargo Manifest cc. Bill of Lading dd. Crews List ee. Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal (LK3) ff. Surat Izin Berlayar

3.4

Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data yang di perlukan dalam penelitian ini digunakan

teknik pengumpulan data berbagai berikut: 1. Studi Lapangan A.Pengamatan langsung (Observation) : pengambilan data dengan jalan melakukan pencatatan-pencatatan secara tertulis pada tempat penelitian B.Dokumentasi (Documentation) : mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan antara lain gambaran umumobjek penelitian, kegiatan dan faktor-faktor yang memperhambat, dan data-data yang lain

2. Studi kepustakaan A. Penelitian kepustakaan (Library Research): penelitian yang di peroleh melalui studi kepustakaan yang meliputi literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas. B. Media sosial (Social Media) : metode pengumpulan data yang di dapat dari informasi internet, dengan mengembangnya pengamatan yang di dapat dari sumber-sumber bacaan. Dan tetapi media sosial sebagai alat pendukung saja, tidak untuk sepenuhnya di gunakan dalam penulisan tugas akhir.

3.5

Jangkauan Penelitian Dengan melakukan penelitian tersebut adapun topik yang diangkat dalam

tugas akhir ini agar memiliki batasan karena peneliti yang dilakukan oleh penulis hanya membahas tentang “ Pelaksanaan pelayanan kedatangan keberangkatan kapal (clearance in dan clearance out) denga nmenggunakan system Inaportne tpada keagenan di PT. Bahtera Adhiguna Cabang Balikpapan.”

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1

HASIL Berdasarkan hasil yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis akan

menjelaskan mengenai prosedur dari clearance in dan clearance out kapal dengan sistem online yaitu Inaportnet,berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh penulis di perusahaan pelayaran PT. Bahtera Adhiguna Cabang Balikpapan. Dari hasil pengamatan dan penelitian penulis, yaitu prosedur dari clearance in dan clearance out yang sudah diterapkan secara online melalui sistem Inaportnet, maka penulis akan menjabarkan sampai dengan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar secara Online, yaitu : TABEL 4.1 ISTILAH PADA SISTEM INAPORTNET :

NO.

ISTILAH PADA

PENGERTIAN

INAPORTNET 1.

AP

Agen Pelayaran

2.

PBM

Perusahaan Bongkar Muat

3.

LALA (KSOP)

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Pengurusan Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal pada

Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP). 4.

KESBER (KSOP)

Keselamatan Berlayar dan Pengurusan Awak Kapal dan Surat Persetujuan Berlayar pada Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP).

5.

Warta Kapal

Suatu bentuk pelaporan secara elektronik yang disampaikan oleh perusahaan angkutan laut nasional, penyelenggara angkutan laut khusus, agen umum, dan/atau sub agen kepada Penyelenggara Pelabuhan dan Syahbandar mengenai kondisi umum kapal dan muatannya sebelum kapal memasuki pelabuhan (PKK dan SPM) dan/atau sebelum kapal meninggalkan pelabuhan (LKK, LK3 dan SPB).

6.

PKK

Pemberitahuan Kedatangan Kapal (Laporan rencana kedatangan kapal yang disampaikan oleh perusahaan angkutan laut nasional,

penyelenggara kegiatan angkutan laut khusus dan perusahaan angkutan laut rakyat kepada Penyelenggara Pelabuhan). 7.

SPM

Surat Persetujuan Kapal Masuk“Clearance In”(Surat persetujuan yang diterbitkan oleh Syahbandar dalam bentuk dokumen elektronik bahwa kapal secara teknis administratif telah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan wajib lainnya untuk memasuki pelabuhan).

8.

RKBM

Rencana Kegiatan Bongkar Muat (Laporan yang disampaikan perusahaan bongkar muat kepada Penyelenggara Pelabuhan yang memuat rencana kegiatan bongkar muat).

9.

PPKB (PELINDO)

Permintaan Pelayanan Kapal dan Barang (Permintaan pelayanan jasa di pelabuhan (Labuh, Pandu, Tunda, Kepil, Tambat dan jasa lainnya) dan

jenis barang serta jumlah barang yang akan di bongkar/muat oleh agen pelayaran yang diterbitkan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP). 10.

RPK-RO (PELINDO)

Rencana Penambatan Kapal dan Rencana Operasi (Dokumen lokasi tambat kapal dan bongkar muat barang yang diusulkan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) kepada Penyelenggara Pelabuhan untuk memperoleh penetapan.

11.

RPT

Rencana Pandu dan Tunda kapal sebelum masuk kepelabuhan dan keluar dari pelabuhan oleh pelindo

12.

PPK

Penetapan Penyandaran Kapal (Dokumen lokasi tambat kapal dan bongkar muat barang yang ditetapkan oleh Kantor Otoritas Utama dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan).

13.

SPK

Surat Perintah Kerja (Dokumen yang berisi perintah untuk melaksanakan pelayanan kapal yang dikeluarkan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang meliputi kegiatan pemanduan, penundaan, dan tambat kapal).

14.

SPOG

Surat Persetujuan Olah Gerak (Surat persetujuan yang diterbitkan oleh Syahbandar dalam bentuk dokumen elektronik bahwa kapal secara teknis administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran untuk melakukan pergerakan di pelabuhan.

15.

LKK

Laporan Keberangkatan Kapal (Laporan rencana keberangkatan kapal yang disampaikan oleh perusahaan pelayaran kepada Penyelenggara Pelabuhan).

16.

LK3

Laporan Kedatangan Dan Keberangkatan Kapal (Laporan yang disampaikan oleh perusahaan pelayaran kepada Penyelenggara Pelabuhan tentang realisasi kegiatan kapal yang berisikan tanggal kapal tiba dan tanggal kapal berangkat, pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan, serta data muatan kapal (bongkar dan/atau muat).

17.

PKKA

Persetujuan Keagenan Kapal Asing yaitu surat persetujuan bagi perusahaan angkutan laut nasional/penyelenggara kegiatan angkutan laut khusus untuk mengageni kapal-kapal asing yang menyinggahi pelabuhan-pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan .

18.

SPB

Surat Persetujuan Berlayar “Clearance Out/PortClearance” (Surat persetujuan yang diterbitkan oleh Syahbandar dalam bentuk dokumen elektronik bahwa kapal secara teknis administratif telah memenuhi syarat kelaiklautan kapal dan kewajiaban lainnya untuk berlayar meninggalkan pelabuhan).

20.

Monitoring Inaportnet

Merupakan website untuk mengontrol dan mengetahui sejauhmana proses dari Inapornet telah berjalan sehingga dapat diketahui apabila suatu sistem belum diproses atau telah disetujui oleh penyelenggara pelabuhan (KSOP) maupun badan usaha pelayaran atau (PELINDO) .

Sumber : PT.Bahtera Adhiguna (2018)

ALUR PROSEDUR KEDATANGAN KAPAL :

AGEN MENGAJUKAN WARTA KEDATANGAN KAPAL

BIDANG KESBER

BIDANG LALA

PENETAPAN PKK

MENGAJUKAN RPKRO KEDATANGAN DIPELINDO

PBM JIKA ADA BONGKAR MUAT

PENETAPAN SPM

RKBM

PERSETUJUAN PPK

MENGAJUKAN RPT KAPAL PADA PELINDO

SPK PANDU TUNDA KEDATANGAN

KAPAL SANDAR DIPELABUHAN

REALISASI PANDU TUNDA DI PELINDO

MENGAJUKAN SPOG KAPAL

Sumber : PT.Bahtera Adhiguna (2018) Gambar 4.1 : Alur Sistem Kedatangan Kapal

ALUR PROSEDUR KEBERANGKATAN KAPAL :

AGEN MENGAJUKAN WARTA KEBERANGKATAN KAPAL

BIDANG LALA

PERHITUNGAN PEMBAYARAN JASA LABUH

BIDANG KESBER

PENETAPAN LKK

INVOICE PEMBAYARAN JASA LABUH

PEMBAYARAN JASA LABUH TELAH LUNAS

BANK

MENGAJUKAN RPT KAPAL PADA PELINDO

PENETAPAN LK3 SPK PANDU TUNDA BERANGKAT

KEMENKEU

PEMBAYARAN SELESAI REALISASI PANDU TUNDA DI PELINDO

SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR

KAPAL KELUAR PELABUHAN

Sumber : PT.Bahtera Adhiguna (2018) Gambar 4.2 : Alur Sistem Keberangkatan Kapal 4.2

PEMBAHASAN

4.2.1

TATA CARA PELAYANAN KAPAL MASUK / CLEARANCE IN :

1. Membuka website web simlala.dephub.go.id/pusatdata

untuk mencari

nomor PKKA (Persetujuan Keagenan Kapal Asing) / nomor RPK (Rencana Pengoperasian kapal Linear atau Tramper) sebagai persyaratan permintaan layanan kedatangan dan keberangkatan pada sistem Inaportnet.

Sumber : simlala.dephub.go.id/pusatdata/02/05/2018 Gambar 4.3 : Menunjukan Pusat Data Simlala Dephub 2. Membuka

website

www.Inaportnet.dephub

.go

id

untuk

Sumber : www.Inaportnet.dephub.go.id/inout/pengajuan02/05/2018 Gambar 4.4 : Permintaan Pelayanan Kedatangan Kapal

login

3. Memasukkan Surat penujukan keagenan atau Appointment pada saat sebelum mengajukan pengajuan warta kapal.

Sumber : www.Inaportnet.dephub.go.id/inout/pengajuan/02/05/2018 Gambar 4.5 : Pengajuan Penunjukan Keagenan Kapal 4. Setelah penunjukan keagenan telah ditetapkan oleh penyelenggara pelabuhan, maka status layanan keagenan tadi berubah menjadi status buat warta kapal.

Sumber : www.inaportnet.dephub.go.id/inout/pengajuan/02/05/2018 Gambar 4.6 : Pengajuan Warta Kedatangan Kapal

5. Setelah itu agen pelayaran melengkapi data pada warta kapal tersebut seperti memasukkan form data kapal dan data seperti manifest kapal, data awak kapal / crew list, data manifest bongkar muat, dokumen kapal dan data bongkar muat.

Sumber : www.Inaportnet.dephub.go.id/inout/02/05/2018 Gambar 4.7 : Pengisian Warta Kedatangan Kapal 6. Setelah semua data telah dimasukkan semua dilanjutkan dengan mengirimkan warta kapal kepada penyelenggara pelabuhan dalam bentuk pemberitahuan kedatangan kapal/ PKK (LALA) dan kesyahbandar dalam bentuk Surat Persetujuan Kapal Masuk Pelabuhan/SPM (KESBER).

Sumber : www.Inaportnet.dephub.go.id/inout/02/05/2018 Gambar 4.8 : Warta Kedatangan Kapal Telah Disetujui 7. Setelah nomor PKK dan SPM ditetapkan maka nomor PKK diterbitkan dan sistem Inaportnet dapat kita monitor dengan membuka monitoringinaportnet.dephub.go.id untuk memonitor dan mengontrol pelayanan kapal sampai sejauh mana sistem telah diproses, apakah telah disetujui atau masih dalam proses. Dengan memasukkan nomor PKK pada kolom monitoring maka akan otomatis muncul gambar yang tertera seperti dibawah ini :

Sumber : www.monitoring-inaportnet.dephub.go.id/2/05/2018 Gambar 4.9 : Memonitor Sistem Inaportnet 8. Setelah PKK dan SPM telah disetujui, dilanjutkan dengan Perusahaan bongkar muat atau PBM lanjut mengajukan Rencana Kegiatan Bongkar Muat kepada PBM atau perusahaan bongkar muat untuk diverifikasi. Ada 2 tipe penetapan RKBM yaitu : a. Pelindo

: Mengirimkan foto berupa Stowage Plan kapal atau

daftar jumlah muatan kepada petugas pelindo untuk diinput dan ditetapkan kegiatan RKBM kapal . b. PBM

: Menghubungi PBM bersangkutan agar kegiatan RKBM

dapat ditetapkan dan dilanjutkan keprosedur berikutnya.

9. Setelah itu badan usaha Penyelenggara Pelabuhan mengirimkan Rencana Penambatan Kapal dan Rencana Operasi (RPK-RO)ke penyelenggara pelabuhan dari PPKB online / Sistem ISPOT yang diajukan oleh agen pelayaran yang sebagian datanya dari pemberitahuan kedatangan

kapal/PKK yang telah diverifikasi.

Sumber : www.Balikpapan.inaport.co.id/ppkb/container/02/05/2018 Gambar 4.10 : Pengajuan Pandu Tunda Kapal Tiba 10. Setelah data Pemberitahuan kedatangan kapal/PKK telah diverifikasi, maka

dilanjutkan

dengan

menghubungi

petugas

Pelabuhan

Indonesia/PELINDO untuk menetapkan PPKB kedatangan dan pembuatan Surat perintah kerja/SPK Pandu untuk penyandaran kapal. 11. Setelah SPK Pandu telah ditetapkan, maka dilanjutkan dengan membuat permohonan Surat persetujuan olah gerak kapal/SPOG pada sistem Inaportnet dengan mengisi beberapa daftar dari lokasi awal hingga lokasi akhir kapal tambat tempat kapal akan melakukan kegiatan bongkar atau muat. (KAPAL SANDAR DI TUJUAN)

Sumber : www.inaportnet.dephub.go.id/spog/sps/create/02/05/2018 Gambar 4.11 :Pengajuan Persetujuan Olah Gerak Kapal

4.2.2

TATA CARA PELAYANAN KAPAL KELUAR / CLEARANCE OUT :

1. Membuat Permintaan Pelayanan Keberangkatan kapaldengan memasukkan Nomor RPK / PKKA / PPKN dan Appointment atau penunjukan keagenanan, selanjutnyamelengkapi data dengan memasukkan data warta kapal seperti dengan membuat permintaan kedatangan kapal sebelumnya tetapi disesuaikan dengan data waktu keberangkatan kapal, setelah data warta kapal berangkat semua dilengkapi maka langsung dikirim untuk ditetapkan oleh penyelenggara pelabuhan.

Sumber : www.inaportnet.dephub.go.id/inout/pengajuan/02/05/2018 Gambar 4.12 : Pengajuan Warta Keberangkatan Kapal 2. Membuat Permohonan Kapal Pindah, dari lokasi kapal bertambat atau bongkar muat ke lokasi akhir atau lokasi bongkar muat selanjutnya, dengan memasukkan data jam permohonan pandu dan tunda kapal untuk ditetapkan oleh penyelenggara pelabuhan.

Sumber : www.inaportnet.dephub.go.id/pindah/02/05/2018 Gambar 4.13 : Pengajuan Permohonan Kapal Pindah

3. Melapor kepada penyelenggara pelabuhan (LALA) untuk menetapkan LKK

agar status permohonan disetujui dan secara otomatis direspon oleh SIMPONI atau kode billing pembayaran PNBP untuk membayar jasa labuh. 4. Melapor kepada badan usaha pelayaran / PELINDO untuk menetapkan Permintaan pelayanan kapal dan barang / PPKB dan Surat Perintah Kerja Pandu / SPK Pandu keberangkatan kapal dari lokasi akhir atau lokasi labuh ke lokasi laut .

Sumber : www.balikpapan.inaport4.co.id/ppkb/container/02/05/2018 Gambar 4.14 : Pengajuan Pandu Tunda Kapal Berangkat 5. Melakukan pembayaran jasa labuh PNBP sesuai kode billing yang telah ada pada sistem Inaportnet agar penyelenggara pelabuhan dapat menetapkan Laporan Kedatangan dan Keberangkatan kapal / LK3 .

Sumber : www.inaportnet.dephub.go.id/pnbp/billing/02/05/2018 Gambar 4.15 : Pembayaran Jasa Labuh Kapal 6. Melapor kepada penyelenggara pelabuhan (LALA) untuk menetapkan Laporan kedatangan dan keberangkatan kapal / LK3 dan meminta hasil laporan kedatangan dan keberangkatan kapal.

Sumber : KSOP Balikpapan 02/052018 Gambar 4.16 Laporan Keberangkatan Kapal

7. Melapor kepada penyelenggara pelabuhan (KESBER) untuk menetapkan Kepelautan serta SPB / Surat Persetujuan berlayar , setelah ditetapkan lalu meminta hasil Kepelautan / pengesahan awak kapal serta Surat Persetujuan Berlayar. Nantinya hasil dari Surat Persetujuan Berlayar beserta pengesahan awak kapal akan menjadi tiga rangkap hasil print yang mana terdapat file untuk KSOP, file untuk kantor pelayaran dan file untuk kapal (KAPAL KELUAR PELABUHAN)

Sumber : KSOP Balikpapan 02/05/2018 Gambar 4.17 Pengesahan Awak Kapal

Sumber : KSOP Balikpapan 02/05/2018 Gambar 4.19 Surat Persetujuan Berlayar Setelah surat persetujuan berlayar telah diterbitkan menjadi tiga rangkap yang mana terbagi menjadi 3 file surat persetujuan berlayar yang telah diprint terdiri file untuk KSOP, file untuk kantor pelayaran dan file untuk kapal. Semua hasil dari port clearance Inaportnet ini mempunyai Barcode yang mana berarti menandakan bahwa surat yang dikeluarkan secara online, dengan adanya Inaportnet merupakan wujud nyata untuk tercapainya Indonesia National Single Window (INSW) . Seperti yang telah diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008, INSW adalah sistem terintegrasi yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal, dan pengeluaran barang.

Dari hasil prosedur pelayanan kedatangan kapal / clearance in terdiri dari 11 langkah dari pengajuan warta kedatangan kapal ke dalam Inaportnet hingga dengan pembuatan surat perintah kerja pandu kapal dan surat persetujuan oleh gerak kapal, kemudian untuk prosedur pelayanan keberangkatan kapal / clearance out terdiri dari 7 langkah dari pengajuan warta keberangkatan kapal hingga dengan penerbitan surat persetujuan berlayar. Dengan adanya sistem Inaportnet sangat memberikan beberapa pengaruh positif didalam pengurusan Surat Persetujuan Berlayar karena dapat melakukan percepatan ats penanganan lalu lintas barang ekspor serta meminimalisasi waktu dan biaya yang diperlukan dalam proses port clearance di pelabuhan juga meminimalisir pengguna jasa bertatap muka dengan petugas pemerintah yang berwenang untuk mencegah hal yang tidak dikehendaki seperti mencegah terjadinya pungutan liar karena pembayaran dilakukan secara online dan terintegrasi oleh negara langsung. Sistem Inaportnet juga tidak selamanya dapat berjalan dengan lancar karena ada faktor internal seperti maintenance system atau suatu perbaikan sistem pada jam-jam tertentu yang dapat menghambat suatu proses port clearance serta SDM manusia yang kurang paham akan sistem Inaportnet ini juga menjadi salah satu faktor internal yang dapat menghambat suatu port clearance. Selain itu juga yang kedua petugas piket menjadi salah satu faktor eksternal yang dapat menghambat port clearance karena petugas piket baik dari penyelenggara pelabuhan / KSOP dan badan usaha pelayaran / PELINDO yang tidak berada ditempat pada saat jam kerja.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan uraian dalam tugas akhir ini, maka dapat disimpulkan yaitu suatu sistem dimana tersedianya suatu wadah/portal untuk dioperasikan untuk seluruh pola kerja kegiatan baik pelayanan dan perizinan clearance in dan clearance out, dengan adanya sistem Inaportnet pengurusan penerbitan surat persetujuan berlayar lebih mudah karena dapat diakses dimana saja dan meminimalisasi waktu dan biaya yang diperlukan dalam seluruh kegiatan dipelabuhan serta mencegah terjadinya pungutan liar secara bertemu langsung karena transaksi pembayaran juga yang dilakukan secara online dan terintegrasi.

5.2 Saran Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah disampaikan, maka penulis memberikan saran sebaiknya untuk porsedur penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dengan menggunakan sistem Inaportnet maka sebaiknya petugas piket baik dari penyelenggara pelabuhan / KSOP dan badan usaha pelabuhan / PELINDO agar berada ditempat pada saat jam kerja karena beberapa agen pelayaran mengeluh apabila petugas tidak ada ditempat karena dapat menghambat proses penetapan dari suatu sistem Inapornet sehingga dapat memperhambat keberangkatan kapal dan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.

DAFTAR RUJUKAN

Amstrong (2017:50) Jurnal Ilmu Administrasi, Bhatara Karya Aksara, Jakarta J.S Badudu Drs (2001:87) Pengantar Ilmu Keagenan, Bhineka Sarana, Jakarta Murdick, Ross dan Clagget (1995:6) Adobe Dream Weaver, Mupakat Jaya Abadi, Jakarta Philip kottler (2007:64) Manajemen Pemasaran Jasa, Raih Asa Sukses, Jakarta Suyono R P (2003:211) Shipping Pengangkutan Intermoda Ekspor Impor Melalui Laut Edisi Ke Tiga, Penerbit PPM, Jakarta Simatupang (1995:6) Webster’s Third New Colligiate Dictionary, Anugrah Ilmu Mandiri, Yogyakarta Undang – Undang Pelayaran Republik Indonesia Nomor 17 Peraturan Pemerintah Menteri Perhubungan Nomor KM 01 Pasal 1 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah Menteri Perhubungan Nomor 157 Pasal 5 Tahun 2015 http://www.simlala.dephub.go.id/pusatdata/ http://www.inaportnet.go.id http://www.balikpapan.inaport.co.id/ppkb/container http://www.monitoring-inaportnet.dephub.go.id

LAMPIRAN 1

LAMPIRAN 2

LAMPIRAN 3

LAMPIRAN 4

LAMPIRAN 5

LAMPIRAN 6

LAMPIRAN 7

LAMPIRAN 8

LAMPIRAN 9

LAMPIRAN 10

LAMPIRAN 11

LAMPIRAN 12

LAMPIRAN 13

LAMPIRAN 14

LAMPIRAN 15

LAMPIRAN 16

LAMPIRAN 17

LAMPIRAN 18

LAMPIRAN 19