14-26-1-sm.pdf

EFEKTIVITAS PROGRAM ALOKASI DANA NAGARI (ADN) SATU MILIAR PER NAGARI (SMPN) DI KABUPATEN PASAMAN BARAT (KASUS PEMBANGUNAN FISIK DI NAGARI SINURUIK DAN NAGARI RABI JONGGOR). Haryadi1

Abstract This is a very interesting article in the midst of the enactment of the Law No. 6/2014 on Village. One of the important clauses in the Law is regarding the 10% budget allocation of APBN and APBD for each village administration. In total, each village will approximately get 1 billion rupiahs. Prior to the enactment of the Law, in 2011, Pasaman Barat Regency, West Sumatera, has launched Nagari Budget Allocation Program (Program Alokasi Dana Nagari or AND) One Billion per Nagari (Satu Miliar per Nagari or SMpN). The budget will be governed by the Nagari itself. This article presents the research findings and analysis on the effectiveness of AND SMpN in Pasaman Barat Regency: a case study on the physical development in Nagari Sinuruik and Nagari Rabi Jonggor. The measurement of the effectiveness consists of (1) achievement of objectives; (2) Integration; (3) Adaptation. Keywords: program, alokasi dana nagari (adn), nagari government, achievement of objectives, integration, and adaption Abstrak Artikel ini sangat menarik ditengah euforia lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu klausul yang ada di UU Desa adalah tentang adanya dana 10% dari APBN dan APBD bagi setiap desa. Ini menjadi menarik karena jika ditotal maka setiap desa akan memperoleh dana sekitar 1 milyar rupiah. Jauh sebelumnya di Provinsi Sumatera Barat, sejak tahun 2011 disalah satu pemerintah kabupaten yakni Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah meluncurkan Program Alokasi Dana Nagari (ADN) Satu Miliar per Nagari (SMpN) yang pengelolaannnya diserahkan secara utuh kepada nagari. Secara lengkap tulisan ini menyajikan hasil penelitian dan analisis terhadap bagaimana “Efektivitas Program Alokasi Dana Nagari (ADN) Satu Miliar Per Nagari (SMpN) Di Kabupaten Pasaman Barat (Kasus Pembangunan Fisik di Nagari Sinuruik dan Nagari Rabi Jonggor). Sehingga diketahui bagaimana efektivitas Program ADN SMpN di Kabupaten Pasaman Barat (kasus pembangunan fisik di Nagari Sinuruik dan Nagari Rabi Jonggor) mencakup (1) Pencapaian tujuan; (2) Integrasi, dan (3) Adaptasi.

1

Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) Pemerintah Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Alamat kontak: [email protected]

Evaluasi Program Alokasi Dana Nagari, Haryadi

49

Kata kunci: program, alokasi dana nagari (adn), pemerintahan nagari, pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi

I.

Pendahuluan

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana terkandung dalam amanat Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah guna mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Otonomi daerah telah mendorong suatu upaya terwujudnya pola pembangunan yang berasal dari bawah (bottom-up). Karena, esensi sebenarnya dari kemandirian dalam rangka otonomi daerah adalah dimulainya dari level pemerintahan paling bawah, yaitu desa sehingga sudah sepatutnya pemberdayaan masyarakat pedesaan menjadi prioritas utama dalam pembangunan. Adapun maksud pemberdayaan masyarakat pedesaan tersebut adalah dalam rangka mempercepat pengentasan kemiskinan sebagai suatu upaya terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Untuk itu, diperlukan berbagai upaya kreatif dari pemerintah daerah dengan menjunjung tinggi semangat otonomi agar senantiasa mampu kreatif dan inovatif dalam menyusun dan merumuskan berbagai terobosan dalam rangka mempercepat laju pembangunan di daerah. Sejalan dengan semangat otonomi sebagai usaha untuk memajukan desa, di Provinsi Sumatera Barat sebuah kampung halaman bagi etnis Minangkabau, merupakan daerah yang sangat unik dalam hal desentralisasi dan demokrasi lokal. Sejak lama orang Minangkabau mempunyai sejarah otonomi asli yang berbasis pada nagari. Dalam kondisi ini pula Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat berupaya menata kembali susunan pemerintahan terbawah berdasarkan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat Sumatera Barat, agar sistem pemerintahan yang ada dapat diterima dan terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Peluang untuk menghidupkan kembali serta menjaga pemerintahan terbawah di Provinsi Sumatera Barat dengan sistem pengaturan adat yang sesuai dengan asal usul dan adat-istiadat yang hidup di tengah masyarakat Sumatera Barat yang dikenal falsafah “adat basandi syara‟, syara‟ basandi kitabullah” dilegitimasi secara kuat dalam isi pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen Keempat Tahun 2002) yang berbunyi sebagai berikut:

50

Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.1 Januari-Maret 2014

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang di atur dengan Undang-Undang. 2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang. Sejalan dengan amanat pasal di atas, sistem pemerintahan nagari menjadi pilihan utama dan dipandang efektif dijalankan di “Ranah Minangkabau”. “Kembali ke nagari” bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dengan sistem pemerintahan yang sesuai dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat yang dapat diterima dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kemandirian desa dalam pemerintahan dan pembangunan. Tercapainya kemandirian desa dalam hal ini “nagari” pada berbagai program pembangunan akan sangat bertopang pada peran dan keikutsertaan masyarakat serta ketersediaan sumber dana untuk menjalankan program pembangunan. Serta yang tidak kalah pentingnya program pembangunan akan berhasil dilaksanakan manakala pendekatan masyarakat dengan memperhatikan kondisi riil kearifan lokal akan menjadi penentu utama dalam menentukan berhasil tidaknya program yang dijalankan. Semenjak “kembali ke nagari” dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat, menggantikan pemerintahan desa yang pernah berlaku dari tahun 1979 sampai munculnya kebijakan otonomi di negara ini, telah terjadi berbagai perubahan di tingkat lokal. Perubahan itu pada dasarnya menginginkan kembali kearifan-kearifan lokal dalam menata dan membangun masyarakat lokal tersebut yang selama ini telah hilang akibat paksaan-paksaan sentralisme. Penyeragaman program-program pembangunan oleh pemerintah pusat telah menambah ketergantungan desa terhadap pemerintah. Upaya untuk mengatur desa secara seragam terjadi semenjak pemerintah menetapkan UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Desa. Dimana pada saat itu, UU tersebut hadir untuk mengatur penyelenggaraan pemerintah terendah di Indonesia. Dalam UU Nomor 5 Tahun 1979 termuat dua ciri khusus yaitu: 1. Penyeragaman nama, bentuk dan susunan penyelenggaraan pemerintahan terendah yang disebut dengan “Desa” 2. Pemisahan aspek penyelenggaraan urusan pemerintahan dari aspek sosial budaya atau adat istiadat. Penyeragaman ini dalam kenyataannnya telah menyebabkan berbagai kesulitan dan permasalahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kehilangan nagari dalam lokus masyarakat Minangkabau, pada kenyataannya telah menimbulkan degredasi nilai dalam masyarakat tersebut, karena kearifankearifan lokal telah hilang dan tidak berperan lagi.

Evaluasi Program Alokasi Dana Nagari, Haryadi

51

Kehilangan kearifan lokal itu, berimplikasi terhadap hilangnya masyarakat adat dalam khazanah lokalitas. Padahal masyarakat adat itu secara sosiologis, psikologis, dan politik sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kemandirian lokalitas dalam menentukan masa depannya. Kehilangan-kehilangan tersebut pada dasarnya di Indonesia termasuk di Provinsi Sumatera Barat yang menyebabkan runtuhnya semangat pembangunan berbasis masyarakat dan lokalitas. Menyadari hal yang demikian, di Provinsi Sumatera Barat telah dikeluarkan kebijakan untuk menata kembali lokalitasnya dengan memperkuat kembali basis masyarakat adat yang dibuktikan dengan kembalinya pada pemerintahan nagari, sebagai pemerintahan lokalitas. Pemerintahan nagari ini merupakan pemerintahan masyarakat adat di Minangkabau yang memiliki sistem pemerintahan, adat, hukum, ekonomi dan seterusnya yang diadopsi dari masyarakat adat Minangkabau sebagai masyarakat adat yang dominan berdiam di Provinsi Sumatera Barat. Tujuan kembali pada pemerintahan nagari ini adalah, memperkuat kembali masyarakat adat dalam membangun lokalitasnya, mengelola lokalitasnya dan seterusnya, sehingga masyarakat lokal tidak hanya menjadi objek pembangunan tetapi menjadi subjek yang menentukan terhadap perkembangan dan kesejahteraan lokalitasnya. Oleh sebab itu, semenjak otonomi daerah dengan kembalinya pada pemerintahan nagari di Provinsi Sumatera Barat telah terjadi perubahan-perubahan tata lokalitas yang berbasis masyarakat adat yang ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya seperti partisipasi, demokratisasi, dan ekonomi nagari.“Kembali ke nagari” mengandung banyak makna, dan salah satunya adalah untuk menghidupkan serta memfungsikan kembali nilai-nilai luhur yang terkandung dalam masyarakat Minangkabau. Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari, telah terbuka peluang baru pembangunan berbasis nagari di seluruh wilayah nagari di Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu, sejak tahun 2011 Pemkab Pasaman Barat telah mengalokasikan anggaran dalam bentuk Alokasi Dana Nagari (ADN) Satu Miliar per Nagari (SMpN) yang pengelolaannnya diserahkan secara utuh kepada nagari. ADN SMpN ini mengacu kepada pelaksanaan Pasal 22 Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kuangan Desa. Dimana Pasal 22 Ayat (1) dari Permendagri tersebut berbunyi, “Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati/Walikota”. Program ADN SMpN ini menyediakan sarana pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berupa penyertaan modal untuk koperasi guna pemberdayaan ekonomi kerakyatan serta pemberian modal untuk usaha ekonomi produktif bagi generasi muda yang tergabung dalam organisasi karang taruna.Disamping itu, ADN SMpN ini juga mendorong pembangunan sarana dan prasarana publik dengan pemberian bantuan berupa kegiatan fisik yang melibatkan pemberdayaan masyarakat. Hal ini merupakan

52

Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.1 Januari-Maret 2014

pola pembangunan yang berbasiskan nagari dan melibatkan masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Sehingga timbul persepsi di tengah masyarakat, bahwa masyarakat diikutsertakan dalam pembangunan yang kemudian diharapkan akan timbul kesadaran bagi masyarakat untuk lebih berpartisipasi dan ikut serta memelihara pembangunan tersebut. Sejak dilaksanakan pada tahun 2011 yang lalu, Program ADN SMpN di Kabupaten Pasaman Barat ini telah membawa perubahan signifikan dalam pembangunan nagari-nagari yang ada. Adapun realisasi pembangunan fisik yang dibiayai dari ADN SMpN ini, adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel di bawah ini: Tabel REALISASI ADN SMPN DALAM PEMBANGUNAN (FISIK) NAGARI DARI TAHUN 2011-2013 No Tahun Realisasi Pembangunan Fisik 1 2011 Rp.8.420.000.000,2 2012 Rp. 8.450.000.000,3 2013 Rp. 8.470.000.000,Sumber: BPMKB Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2014. Dalam implementasinya, dibuatlah Pedoman Pelaksanaan ADN SMpN yang tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Alokasi Dana Nagari (ADN) Kabupaten Pasaman Barat. Namun dalam pelaksanaannya, masih saja terdapat beberapa masalah. Berdasarkan wawancara pra penelitian yang penulis lakukan di Kabupaten Pasaman Barat, Tanggal, 12 Maret 2014, dengan Drs. Inderayani (Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman Barat) ditemui beberapa permasalahan yang terkait dengan efektivitas program ADN SMpN. Diantaranya adalah sebagai berikut: (1) Banyak pemerintah nagari tidak mampu merealisasikan seluruh dana ADN dan rentan dengan penyelewengan; (2) Kualitas hasil pekerjaan yang kurang baik; (3) Ketepatan waktu pelaksanaan tidak selesai pada akhir tahun anggaran; (4) Ada kesan bahwa kegiatan dibagi rata antar jorong (unit nagari) dan kurang memperhatikan manfaat; (5) Tidak adanya batasan minimal Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang mengakibatkan sebahagian kegiatan berskala kecil dan kurang layak untuk dipublikasikan; (6) Minimnya swadaya masyarakat; (6) Persyaratan swadaya minimal belum bisa dilakukan karena masih banyak nagari yang belum menyampaikan Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K); (7) Bagi sebagian nagari, RAB maksimal Rp. 150 Juta dirasakan masih kurang; (8) Pelatihan untuk LPMN dan Tim Pengendali Program (TPP) dirasakan sangat kurang. Tulisan ini, diharapkan dapat memberikan ide serta menjadi inspirasi dan acuan bagi segenap pemerintah terendah Indonesia dalam hal ini desa atau sebutan lainnnya, dan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang

Evaluasi Program Alokasi Dana Nagari, Haryadi

53

administrasi publik khususnya dalam manajemen pembangunan daerah yang berkaitan dengan pemanfaatan dana program yang dapat memicu timbulnya partisipasi masyarakat. Penelitian efektivitas Program ADN SMpN ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melalui analisis hasil wawancara penelitian, telaah dokumen serta melakukan pengamatan langsung kegiatan yang berkenaan dengan Program ADN SMpN pada pembangunan fisik di Nagari Sinuruik dan Nagari Rabi Jonggor, Kabupaten Pasaman Barat. II.

Konsep Pembangunan Daerah

Program Alokasi Dana Nagari (ADN) Satu Miliar per Nagari adalah merupakakan salah satu bentuk dari pembangunan daerah, Nawawi (2009:1) mengemukakan bahwa: “Pembangunan merupakan proses perubahan secara sengaja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat”. Disisi lain Siagian mendefinisikan pembangunan sebagai “Rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation-building)”. Saksono menjelaskan bahwa “Implementasi desentralisasi dalam bentuk pelaksanaan kekuasaan dan wewenang oleh pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan kepentingan dan kebutuhan local, yaitu melalui pembangunan daerah”. Maka dalam penelitian ini pembangunan daerah yang dimaksud salah satunya adalah pembangunan fisik berupa pembangunan jalan usaha tani dan MDA di kejorongan melalui pemanfaatan Program Alokasi Dana Nagari (ADN) Satu Miliar per Nagari di Kabupaten Pasaman Barat. Dimana dijelaskan lebih jauh bahwa: „Maksud/niat utama dari desentralisasi bukan poliik tetapi desentralisasi ditujukan untuk memajukan pembangunan yang mampu menghasilkan manfaat bagi masyarakat‟. Pembangunan juga mencakup pengertian menjadi dan mengerjakan. Lebih jelas lagi Bryan and White mengemukakan bahwa “Pembangunan diartikan sebagai peningkatan kemampuan orang untuk mempengaruhi masa depannya”. Berdasarkan teori diatas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah upaya merubah kehidupan kearah lebih baik dengan mengelola semua sumberdaya yang ada di wilayahnya semata mata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembangunan nagari di Kabupaten Pasaman Barat. Berkaitan dengan Efektivitas Program ADN SMpN di Kabupaten Pasaman Barat suatu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dengan pemanfaatan Program ADN SMpN di Kabupaten Pasaman Barat. Konsep Program ADN SMpN merupakan model pembangunan masyarakat nagari yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana kabupaten lainnya memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran yang harus segera ditangani demi tercapainya tujuan nasional untuk mensejahterakan masyarakat. Program ADN SMpN dijalankan dengan strategi menjadikan masyarakat nagari sebagai kelompok sasaran serta

54

Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.1 Januari-Maret 2014

menguatkan pembangunan partisipatif di tengah masyarakat. Selain itu, program ADN SMpN di Kabupaten Pasaman Barat juga dijadikan sebagai bagian pengembangan kelembagaan yang ada di nagari. Program ADN SMpN hadir dengan harapan menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapaianya kemandirian masyarakat nagari di Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan Buku Pedoman Umum ADN SMpN disebutkan bahwa tujuan dari Program ADN SMpN adalah: “Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di nagari dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan serta mengefektifkan peran kelembagaan di nagari dalam pengelolaan pembangunan”. Sedangkan tujuan khusus dari Program ADN SMpN sebagaimana tersebut dalam Buku Pedoman Umum ADN SMpN adalah: 1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan di nagari. 2. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal di nagari. 3. Mengembangkan kapasitas pemerintahan nagari dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif. 4. Menyediakan sarana dan prasarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat. 5. Melembagakan pengelolaan dana. 6. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di nagari. Dalam menjalankan Program ADN SMpN di Kabupaten Pasaman Barat setiap jorong (unit nagari) berhak mengajukan usulan kegiatan pembangunan. Kegiatan yang dibiayai melalui dana belanja fisik pemberdayaan pada ADN SMpN adalah kegiatan yang berasal dari usulan tingkat kejorongan, dimusyawarahkan dalam rencana pembangunan nagari dan sudah dibuat peraturan nagarinya (Pernag). Setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang terkait dalam penyaluran dan pertanggungjawaban ADN SMpN, terutama camat di masing-masing kenagarian, wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan ADN SMpN ini dengan mempedomani Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Alokasi Dana Nagari ADN SMpN Kabupaten Pasaman Barat. Berikut ini Gambar 4 memaparkan tentang mekanisme penyaluran pencairan ADN SMpN di Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2011. Efektivitas Program ADN SMpN di Kabupaten Pasaman Barat dapat terlaksana apabila unsur yang terlibat dalam proses pelaksanaannya dapat berperan dengan baik. Kesatupaduan unsur-unsur tersebut akan menentukan efektifnya program ADN SMpN yang dijalankan di 19 nagari yang tersebar di 11 kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat. Adapun tujuan penelitian ini

Evaluasi Program Alokasi Dana Nagari, Haryadi

55

adalah untuk menganalisis efektivitas program ADN SMpN pada pembangunan fisik di Nagari Sinuruik dan Nagari Rabi Jonggor, Kabupaten Pasaman Barat pada periode tahun 2011 hingga tahun 2013. Untuk mengukur seberapa jauh tingkat efektivitas Program ADN SMpN pada pembangunan fisik di Nagari Sinuruik dan Nagari Rabi Jonggor pada periode tahun 2011 hingga tahun 2013, penulis menggunakan teori pengukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan dalam Steers sebagaimana telah diuraikan pada poin 1 dimuka, dimana terdapat 3 aspek yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas yaitu: 1. Pencapaian Tujuan Keseluruhan upaya dalam rangka pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan menurut Steers terdiri dari beberapa faktor, yaitu: “Proses pelaksanaan dan pencapaian tujuan”. Pelaksanaan sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan diartikan sebagai suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan suatu organisasi. Jadi pelaksanaan dapat diartikan sebagai upaya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Dalam hal ini, Terry mengemukakan bahwa: “Pelaksanaan merupakan suatu usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran”. Sedangkan efektivitas dari sudut pandang pencapaian tujuan, Steers berpendapat bahwa rumusan keberhasilan suatu program organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dan mengejar tercapainya sasarannnya. Dari pengertian di atas, pelaksanaan merupakan suatu upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan motivasi agar setiap yang terlibat dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas, dan tanggung jawabnya. Sedangkan pencapaian tujuan adalah kesesuain hasil yang dicapai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Jika dikaitkan dengan efektivitas Program ADN SMpN di Kabupaten Pasaman Barat dan dikaitkan dengan pelaksanaan sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan, berarti hal ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman sebagai perumus program, masyarakat, dan swasta yang berhubungan dengan pelaksanaan Program ADN SMpN. Adapun pencapaian tujuan disini adalah Program

56

Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.1 Januari-Maret 2014

ADN SMpN yang efektif sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat nagari yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. 2. Integrasi Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi dan kerjasama. Sosialisasi sebagai bagian dari upaya pencapaian suatu kegiatan organisasi, menurut Steers adalah: “Proses pemberian informasi, pengenalan dan penjabaran program yang merupakan kegiatan pokok organisasi sehingga kegiatan organisasi dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan aturan-aturan atau instruksi-instruksi yang ditetapkan”. Sosialisasi suatu kegiatan dilakukan dengan harapan terbangunnya persepsi visi dan misi organisasi, yang ditandai dengan tingkat pelaksanaan program pada kegiatan-kegiatan yang mampu melibatkan semua unsur organisasi dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan tujuan organisasi secara keseluruhan. Sehingga kemudian dari sosialisasi itu terlahir kerjasama yang erat dari berbagai komponen untuk membentuk hubungan yang bersifat saling menguntungkan. Dari pengertian di atas, sosialisasi merupakan suatu kegiatan pemberian informasi, pengenalan dan penjabaran program yang merupakan kegiatan pokok organisasi dengan harapan terbangunnya persepsi visi dan misi bersama, yang ditandai dengan tingkat pelaksanaan program pada kegiatan-kegiatan yang mampu melibatkan semua unsur organisasi dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan tujuan organisasi secara keseluruhan sehingga terlahir kerjasama yang saling menguntungkan. Dengan demikian kerjasama disini diartikan sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai suatu hasil dalam mencapai satu tujuan bersama. Kaitannya dengan penelitian ini adalah yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan organisasi untuk memberikan informasi, pengenalan, dan penjabaran program dalam kaitannnya dengan Program ADN SMpN di Kabupaten Pasaman Barat. Dalam pelaksanaan program ADN SMpN, stakeholder yang terlibat adalah: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, unsur-unsur pemerintah nagari, LSM, dan masyarakat seluruh nagari yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Para stakeholder ini bekerjasama sesuai dengan peran, tugas, dan tanggungjawabnya masing-masing. Sehingga tujuan dari ADN SMpN ini dapat tercapai. Hal ini ditandai dengan menganalisis pelaksanaan Program ADN SMpN pada pembangunan fisik di Nagari Sinuruik dan Nagari Rabi Jonggor secara efektif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari.

Evaluasi Program Alokasi Dana Nagari, Haryadi

3.

57

Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi suatu kegiatan menurut Steers (1980:60), dapat dilihat dari “Suatu upaya pemberdayaan masyarakat dan pemeliharaan hasil pencapaian sasaran”. Menurut Suparlan, “Adaptasi itu sendiri pada hakekatnya adalah suatu proses untuk memenuhi syarat-syarat dasar untuk tetap melangsungkan kehidupan”. Pemberdayaan masyarakat menurut Steers, “Sebagai bagian dari proses adaptasi yang merupakan suatu upaya penyesuaian diri masyarakat terhadap lingkungan sosial”. Penyesuaian ini dapat berarti mengubah pola masyarakat sesuai dengan keadaan lingkungan sosial, juga dapat berarti mengubah lingkungan sosial sesuai dengan keinginan masyarakat untuk tetap melangsungkan kehidupan. Selanjutnya, Kartasasmita juga menjelaskan bahwa:”Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilainilai sosial. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan”. Pemberdayaan masyarakat disini adalah dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi. Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan masyarakat" apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subyek. Disini subyek merupakan motor penggerak, dan bukan penerima manfaat. Sedangkan pemeliharaan hasil pencapaian tujuan sasaran, Steers berpendapat bahwa karakteristik yang menentukan dari sistem organisasi terletak pada sifat mengejar sasaran. Sumberdaya fisik, keuangan, dan manusia umumnya di organisir untuk mengejar capaian-capaian organisasi yang dinyatakan secara jelas sevagai sasaran yang ingin dicapai. Sasaran itu pula kemudian yang memberikan pengaruh terhadap penilaian suatu kegiatan berhasil tidaknya dilaksanakan. Dari segi output-nya sasaran itu pula kemudian yang dapat dijadikan tolak ukur dan pondasi yang akan berpengaruh terhadap keberlanjutan sasaran-sasaran keberhasilan yang diinginkan berikutnya. Dari pengertian di atas, pemberdayaan masyarakat diartikan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat dari kondisi tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan melalui suatu proses timbulnya kesadaran. Sedangkan pemeliharaan hasil pencapaian tujuan sasaran adalah suatu usaha berupa upaya terhadap

58

Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.1 Januari-Maret 2014

pemeliharaan keberlanjutan sasaran-sasaran keberhasilan yang sudah dicapai dalam rangka meraih sasaran yang diinginkan berikutnya. Kaitannya dengan Program ADN SMpN ini adalah sejauhmana Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memberdayakan pemerintahan nagari khususnya pada kegiatan pembangunan fisik di Nagari Sinuruik dan Nagari Rabi Jonggor sekaligus masyarakat nagari sehingga muncul partisipasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan Program ADN SMpN yang efektif. Sedangkan yang dimaksud dengan pemeliharaan hasil pencapaian tujuan sasaran adalah bila dikaitkan dengan Program ADN SMpN ini, maka Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, pemerintahan nagari, dan masyarakat nagari serta seluruh stakeholder bersama-sama menjaga hasil pelaksanaan program ADN SMpN khususnya hasil-hasil pembangunan fisik di Nagari Sinuruik dan Nagari Rabi Jonggor agar bermanfaat bagi masyarakat secara luas dan bermanfaat secara berkelanjutan. III. Hasil dan Pembahasan Percepatan pembangunan nagari melalui Program ADN SMpN seperti yang dilaksanakan di Kabupaten Pasaman Barat ini, difokuskan untuk memprioritaskan pembangunan nagari yang tertinggal selama ini. melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB) Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Program ADN SMpN hadir sebagai solusi terkait kondisi keterbelakangan dan kesenjangan wilayah yang selama ini merupakan isu yang berkembang pada masyarakat di pedalaman Kabupaten Pasaman Barat. Dimana, masyarakat Pasaman Barat di beberapa wilayah masih mengalami keterbelakangan dan kesenjangan pembangunan yang meliputi pembangunan fisik dan non fisik. Keterbelakangan dan kesenjangan fisik yang meliputi sarana dan prasarana yang masih kurang mendukung, baik kuantitas maupun kualitas. Hal inilah yang perlu diperhatikan pada era otonomi seperti saat sekarang ini. Dalam pelaksanaannya program ADN SMpN dimaksudkan dapat memenuhi hal-hal sebagai berikut: 1. Penunjang operasional pemerintahan nagari. 2. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. 3. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat nagari dan pemberdayaan masyarakat. 4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur nagari. 5. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosioal budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial. 6. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat. 7. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat nagari dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. 8. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.

Evaluasi Program Alokasi Dana Nagari, Haryadi

59

9. Meningkatkan pendapatan nagari dan masyarakat nagari melalui Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG). Besarnya ADN untuk setiap Pemerintahan Nagari dalam Program ADN SMpN ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pasaman Barat yang tertuang di dalam Perbub Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2011 yang telah dirubah dengan Perbub Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Dalam Kabupaten Pasaman Barat. Dimana, persentase penggunaan ADN SMpN adalah 30% dipergunakan untuk belanja aparatur pemerintahan nagari, dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari 28% untuk belanja bantuan kelembagaan kemasyarakatan, dan 42% belanja fisik pemberdayaan masyarakat. Dari persentase penggunaan ADN SMpN tersebut, anggaran berbasis pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari 28% untuk belanja bantuan kelembagaan kemasyarakatan, dan 42% belanja fisik pemberdayaan masyarakat menjadi fokus pelaksanaan Program ADN SMpN dalam kegiatan pembangunan. Kaitannnya dengan tulisan ini, lebih dititikberatkan kepada efektivitas Program ADN SMpN, secara rinci lebih fokus membahas tentang persentase 42% belanja fisik pemberdayaan masyarakat pada dua nagari yakni Nagari Sinuruik dan Nagari Rabi Jonggor. Sebagai bentuk nyata pemanfaatan Program ADN SMpN dari segi pelaksanaan pembangunan di nagari. Secara nyata, pelaksanaan Program ADN SMpN dengan ketersediaan belanja fisik pemberdayaan masyarakat ini dinilai hadir sebagai solusi pembangunan di Kabupaten Pasaman Barat. karena pembangunan yang selama ini direncanakan di tingkat kabupaten yang cenderung belum maksimal dalam pelaksanaannya. Hal itu terlihat dalam konteks pemeliharaan hasil-hasil pembangunan yang sering diabaikan. Selain itu, perencanaan yang selama ini disusun di tingkat kabupaten acapkali mengabaikan hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat di tingkat nagari. karena kurangnya partisipasi masyarakat secara langsung sebagai perencana. Bahkan bukan itu saja, mereka (masyarakat) juga jarang turut andil langsung melaksanakan pembangunan sesuai dengan pola-pola pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan berupa partisipasi aktif. Sesuai dengan penjelasan di atas, dapat difahami bahwa konsep pelaksanaan Program ADN SMpN di Kabupaten Pasaman Barat hadir dalam rangka menumbuhkembangkan konsep pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam pembangunan. Hal tersebut terealisasi lewat perencanaan pembangunan yang langsung dibuat oleh masyarakat. Sedangkan belanja fisik pemberdayaan masyarakat adalah belanja yang dialokasikan untuk keperluan beberapa kegiatan pembangunan partisipatif masyarakat nagari, yang berasal dari Program ADN SMpN dengan besaran nilai untuk 1 paket kegiatan maksimal sebesar Rp. 150.000.000.- dengan ketentuan biaya umum penunjang kegiatan dianggarkan maksimal sebesar 7% dari total Rencana Anggaran Biaya (RAB) dapat dipergunakan untuk:

60

Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.1 Januari-Maret 2014

1. Pembangunan/perbaikan sarana publik dalam skala kecil seperti: pembuatan/perbaikan jalan usaha tani. 2. Pembuatan/perbaikan jembatan dan rakit penyeberangan. 3. Perbaikan lingkungan pemukiman, MCK dan tanggul penahan banjir/erosi/perbaikan Irigasi seperti: bendungan, saluran irigasi. 4. Pengembangan ekonomi kerakyatan. 5. Pembangunan atau pemeliharaan pasar nagari, tempat pelelangan ikan, dan pembuatan perahu. Dari ketentuan tersebut di atas, Nagari memiliki kewenangan untuk melaksanakan Program ADN SMpN sesuai dengan pedoman yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam rangka menjawab permasalahan pembangunan di kenagarian. Dalam Tulisan ini selanjutnya Berdasarkan tujuan dan mekanisme kegiatan pemberdayaan fisik sesuai dengan peruntukan Program ADN SMpN yang telah ditentukan, maka pembangunan nagari menjadi penting, agar pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Nagari sebagai sebuah tempat komunitas yang sedang mengalami perubahan karena pembangunan tidaklah lepas dari masalah. Berikut ini akan dibahas masalahmasalah yang terjadi di Nagari Sinuruik dan Nagari Rabi Jonggor yang menjadi lokus pembahasan dalam tulisa ini. Sehingga permasalahan itu kemudian yang menjadi fokus persoalan penting untuk dibahas dikaitkan dengan efektivitas Program ADN SMpN. Sesuai dengan lokus wilayah kenagarian yang dibahas dalam tulisan ini yakni Nagari Rabi Jonggor dan Nagari Sinuruik. Kedua nagari ini merupakan gambaran nagari yang memiliki karakteristik yang berbeda dalam konteks pembangunan selama ini. Secara umum, Adapun karakteristik kedua wilayah kenagarian ini berdasarkan informasi yang didapatkan melalui telaah dokumen dapat diringkas seperti Tabel berikut ini.

Tabel KARAKTERISTIK WILAYAH MENURUT DATA PASAMAN BARAT DALAM ANGKA TAHUN 2010 No

Nagari

1

Nagari Rabi Jonggor

2

Nagari Sinuruik

Karakteristik Wilayah Wilayah yang jauh dari pusat Kabupaten Pasaman Barat, masyarakat mayoritas tergolong petani dan jarang disentuh pembangunan Wilayah yang dekat dengan pusat Kabupaten Pasaman Barat dan merupakan daerah ramai dengan kehidupan warga bervariasi

Evaluasi Program Alokasi Dana Nagari, Haryadi

61

Sumber: Hasil telaah dokumen Pasaman Barat dalam angka 2010 Sesuai dengan karakteristik wilayah Nagari Sinuruik sebagai wilayah yang berkembang, dengan kegiatan perekonomian masyarakat yang berkembang pula, pemanfaatan Program ADN SMpN di Nagari Sinuruik sesuai dengan hasil telaah dokumen terhadap laporan BPMKB Pasaman barat sejak dua tahun terakhir diarahkan kepada peruntukan pembangunan penataan pemukiman dan jalan usaha tani yang melibatkan kehidupan masyarakat Nagari Sinuruik. Berikut ini di paparkan gambaran alokasi dana pembangunan fisik di Nagari Sinuruik pada tahun 2012 seperti pada Tabel berikut. Tabel REKAP ALOKASI DAN LOKASI PEMBANGUNAN FISIK NAGARI SINURUIK TAHUN 2012

No

Nagari

1 Nagari Sinurui k

NO. SPPB

Tanggal

Lokasi Kegiatan

01/SPPBJrg. AND/LPMN/SN Juli 2012 Harapan /VIII/2012 Tinggam

Jenis Kegiatan Pembuat an Saluran Irigasi Pembuat an Rabat Beton

Total Alokasi Dana

149.059.0 00

2 Nagari 02/SPPBSinurui AND/LPMN/SN Juli 2012 Jrg. 133.567.2 k /VIII/2012 Paraman 00 3 Nagari '03/SPPBJrg. Sinurui AND/LPMN/SN Juli 2012 Benteng Pembuat 137.373.8 k /VIII/2012 Tonang an PLTA 00 Sumber: Hasil telaah dokumen laporan ADN SMpN 2012 BPMKB Pada Tabel di atas terlihat bahwa alokasi kegiatan pemberdayaan fisik dari Program ADN SMpN dalam kurun waktu tahun 2012 di Nagari Sinuruik lebih di fokuskan pada kegiatan pembangunan jalan usaha tani sebagai kegiatan perekonomian masyarakat. Demikian juga alokasi kegiatan pemberdayaan fisik dari Program ADN SMpN dalam kurun waktu berikutnya yakni tahun 2013 di Nagari Sinuruik juga lebih di fokuskan pada kegiatan pembangunan jalan usaha tani sebagai kegiatan perekonomian masyarakat seperti terlihat pada tabel berikut. Tabel REKAP ALOKASI DAN LOKASI PEMBANGUNAN FISIK NAGARI SINURUIK TAHUN 2013 N O

NAGA RI

NO. SPPB

TANGGA L

LOKASI KEGIAT AN

JENIS KEGIATAN

TOTAL ALOKASI DANA

62

34

35

36

Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.1 Januari-Maret 2014

Nagari Sinuruik Nagari Sinuruik

Nagari Sinuruik

01/SPPBAND/LPMN/SN/VIII /2013 02/SPPBAND/LPMN/SN/VIII /2013 '03/SPPBAND/LPMN/SN/VIII /2013

Juli 2013

Juli 2013

Juli 2013

Jorong Kemajuan

Jorong Kemakmur an Jorong Tombang

Pembangunan Jalan Rabat Beton Pembangunan Jalan Usaha Tani

120.000.000

150.000.200

Pembangunan Jalan Baru

150.000.000

Sumber: Hasil telaah dokumen laporan ADN SMpN 2013 BPMKB Pada Tabel di atas terlihat bahwa pelaksanaan alokasi kegiatan pemberdayaan fisik dari Program ADN SMpN dalam kurun waktu tahun 2013 di Nagari Sinuruik juga lebih di fokuskan pada kegiatan pembangunan jalan usaha tani sebagai kegiatan perekonomian masyarakat. Selain itu juga dialokasikan untuk pembangunan jalan pemukiman warga di Jorong Kemajuan dan Jorong Tombang. Berbeda dengan kenagarian Rabi Jonggor yang berada pada daerah pedalaman. Nagari Rabi Jonggor dikenal dengan minimnya akses pendidikan mengakibatkan terisolasinya masyarakat Nagari Rabi Jonggor yang sebagian besar tinggal di daerah pedalaman. Berbeda dengan Nagari Sinuruik, dalam pelaksanaan Program ADN SMpN Nagari Rabi Jonggor berdasarkan dari situasi kebutuhan masyarakat lokal. Pemerintah Nagari Rabi Jonggor lebih memprioritaskan Program ADN SMpN terhadap pembangunan gedung Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA). Hal tersebut menjadi sasaran penting pelaksanaan Program ADN SMPN di kenagarian Rabi Jonggor dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Pelaksanaan alokasi kegiatan pemberdayaan fisik dari Program ADN SMpN dalam kurun waktu tahun 2012 di Nagari Rabi Jonggor lebih di fokuskan pada kegiatan pembangunan MDA sebagai kegiatan keagamaan sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut. Tabel REKAP ALOKASI DAN LOKASI PEMBANGUNAN FISIK NAGARI RABI JONGGOR TAHUN 2012

NO

1

2

NAGARI

Nagari Rabi Jonggor Nagari Rabi Jonggor

NO. SPPB

TANGGAL

01/SPPBADN/SG/LPMNRJ/VII/2012 02/SPPBADN/AS/LPMNRJ/VII/2012

Juli 2012

Juli 2012

LOKASI KEGIATAN

JENIS KEGIATAN

Jrg.Siligawan Gadang

Rehab dan mobher gedung MDA Rehab dan Mobher gedung MDA

Jrg. Kampung Sorik

TOTAL ALOKASI DANA

40.000.000

55.000.000

Evaluasi Program Alokasi Dana Nagari, Haryadi

3

4

5

6

7

Nagari Rabi Jonggor Nagari Rabi Jonggor Nagari Rabi Jonggor Nagari Rabi Jonggor Nagari Rabi Jonggor

03/SPPBADN/RJ/LPMNRJ/VII/2012 04/SPPBADN/HT/LPMNRJ/VII/2012 05/SPPBADN/SAII/LPMNRJ/VII/2012 06/SPPBADN/RP/LPMNRJ/VII/2012 07/SPPBADN/PA/LPMNRJ/VII/2012

Juli 2012

Juli 2012

Juli 2012

Juli 2012

Juli 2012

63

Jrg. Robi jonggor

Pembangunan gedung MDA

Jrg. Huta Tonga

Rehab dan Mobher gedung MDA Pembangunan Gedung Wirid

Jrg. Sugai Aur II

Jrg.Ranto panjang

Rehap MDA

Jrg. Paraman Ampalu

Lanjutan pembangunan Gedung Pertemuan paraman Ampalu

60.000.000

51.000.000

46.500.000

57.500.000

110.000.000

Sumber: Hasil telaah dokumen laporan ADN SMpN 2012 BPMKB Pada Tabel di atas terlihat bahwa alokasi kegiatan pemberdayaan fisik dari Program ADN SMpN dalam kurun waktu tahun 2012 di Nagari Rabi Jonggor lebih di fokuskan pada kegiatan pembangunan pembangunan MDA Demikian juga alokasi kegiatan pemberdayaan fisik dari Program ADN SMpN dalam kurun waktu tahun 2013 di Nagari Rabi Jonggor juga tetap lebih di fokuskan pada kegiatan pembangunan jalan usaha tani sebagai kegiatan perekonomian masyarakat dan kegiatan keagamaan yakni pembangunan gedung MDA seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel REKAP ALOKASI DAN LOKASI PEMBANGUNAN FISIK NAGARI RABI JONGGOR TAHUN 2013 No

1

Nagari

No. Sppb

Tanggal

Lokasi Kegiatan

Nagari Rabi Jonggor

04/SPPBAND/LPMN/ SN/VIII/2013

Juli 2013

Jorong Guo

Jenis Kegiatan Pembangunan Gedung MDA

Total Alokasi Dana 65.000.000

64

Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.1 Januari-Maret 2014

2

3

4

5

6

Nagari Rabi Jonggor

05/SPPBAND/LPMN/ SN/VIII/2013

Nagari Rabi Jonggor

06/SPPBAND/LPMN/ SN/VIII/2013 07/SPPBAND/LPMN/ SN/VIII/2013 08/SPPBAND/LPMN/ SN/VIII/2013 08/SPPBAND/LPMN/ SN/VIII/2013

Nagari Rabi Jonggor Nagari Rabi Jonggor Nagari Rabi Jonggor

Juli 2013

Jorong Air Dingin

Juli 2013

Jorong Baruh Gunung Jorong Sigalawen Menek Jorong Bulu Laga

Juli 2013

Jorong Sibatutu

Juli 2013

Juli 2013

Pembangunan Jembatan Goronggorong Pembangunan Gedung MDA

105.000.000

65.000.000

Pembangunan Gedung MDA

65.000.000

Pembangunan Gedung MDA

65.000.000

Pembangunan Gedung TK dan Mobiler

65.000.000

Sumber: Hasil telaah dokumen laporan ADN SMpN 2013 BPMKB Pada Tabel di atas terlihat bahwa pelaksanaan alokasi kegiatan pemberdayaan fisik dari Program ADN SMpN dalam kurun waktu tahun 2013 di Nagari Rabi Jonggor selain di fokuskan pada kegiatan pembangunan jalan usaha tani sebagai kegiatan perekonomian masyarakat juga masih memprioritaskan pembangunan kegiatan keagamaan berupa fasilitas kegiatan kegamaan dan pembangunan MDA. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada dua kenagarian baik di Nagari Sinuruik maupun di Nagari Rabi Jonggor tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan anggaran belanja fisik pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Program ADN SMpN dapat berbeda-beda tiap-tiap wilayah kenagarian. Hal tersebut sesuai dengan tingkat kebutuhan pembangunan yang dilakukan seperti di Nagari Sinuruik dan Nagari Rabi Jonggor. Dimana, Nagari Sinuruik memprioritaskan Program ADN SMpN untuk pembangunan pemukiman dan jalan usaha tani. Sedangkan Nagari Rabi Jonggor selain untuk pembangunan usaha tani dalam rangka peningkatan ekonomi Nagari Rabi Jonggor juga membangun sejumlah fasilitas pendidikan berupa pembangunan gedung MDA. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anggaran belanja fisik pemberdayaan masyarakat dapat digunakan sesuai dengan kondisi kenagarian masing-masing dan dapat disusun sesuai dengan kebutuhan masing-masing kejorongan sesuai petunjuk teknis dan aturan yang berlaku dengan merujuk pada kebutuhan masing-masing kejorongan pada tiap-tiap kenagarian. Analisa data hasil penelitian tentang Efektivitas Program Alokasi Dana Nagari (ADN) Satu Miliar per Nagari di Kabupaten Pasaman Barat, dilakukan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian, yaitu: (1) Bagaimanakah pencapaian tujuan Program ADN SMpN pada pembangunan fisik di Nagari Sinuruik dan Nagari Rabi Jonggor?; (2) Bagaimanakah integrasi Program ADN SMpN pada pembangunan fisik di Nagari Sinuruik dan Nagari Rabi Jonggor?; dan (3) Bagaimanakah adaptasi Program ADN SMpN pada pembangunan fisik di Nagari Sinuruik dan Nagari Rabi Jonggor?. Adapun hasil analisanya adalah sebagai berikut:

Evaluasi Program Alokasi Dana Nagari, Haryadi

65

1. Aspek Pencapaian Tujuan Analisa aspek yang pertama ini adalah analisa terhadap aspek pencapaian tujuan. Aspek pencapaian tujuan ini kemudian mencakup tentang proses pelaksanaan dan pencapaian sasaran. Aspek ini dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian “Bagaimanakah pencapaian tujuan Program ADN SMpN pada pembangunan fisik di Nagari Sinuruik dan Nagari Rabi Jonggor?”. Adapun analisis jawaban dari pertanyaan ini dijabarkan sebagai berikut. Pelaksanaan sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan diartikan sebagai suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Jadi pelaksanaan untuk mencapai tujuan dapat diartikan sebagai upaya menggerakkan orangorang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Demikian pula untuk mencapai tujuan Program ADN SMpN di Kabupaten Pasaman Barat dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk mencapai sasaran Program ADN SMpN yang sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Adapun tujuan dari Program ADN SMpN sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Program ADN SMpN dijalankan dengan strategi menjadikan masyarakat nagari sebagai kelompok sasaran serta menguatkan pembangunan partisipatif di tengah masyarakat. Selain itu, program ADN SMpN di Kabupaten Pasaman Barat juga dijadikan sebagai bagian pengembangan kelembagaan yang ada di nagari. Program ADN SMpN hadir dengan harapan menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapaianya kemandirian masyarakat nagari di Kabupaten Pasaman Barat. Seperti yang tertuang di dalam Buku Pedoman Umum ADN SMpN (2011:3) disebutkan bahwa tujuan dari Program ADN SMpN adalah: “Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di nagari dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan serta mengefektifkan peran kelembagaan di nagari dalam pengelolaan pembangunan”. Lebih rinci juga dijelaskan bahwa tujuan khusus dari program ADN SMpN sebagaimana tersebut dalam Buku Pedoman Umum ADN SMpN (2011:4) adalah: 1) Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan di nagari. 2) Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal di nagari. 3) Mengembangkan kapasitas pemerintahan nagari dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif.

66

Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.1 Januari-Maret 2014

4) Menyediakan sarana dan prasarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat. 5) Melembagakan pengelolaan dana. 6) Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di nagari. Dari penjelasan tujuan pelaksanaan Program ADN SMpN tersebut di atas, wujud dari pencapaian tujuan yang efektif dari Program ADN SMpN adalah bagaimana proses pelaksanaan sesuai dengan tujuan yang di inginkan serta dijalankan sesuai dengan aturan yang ada serta hasil pencapaian sasaran sesuai dengan perencanaan yang dibuat sebelumnya. Dari hasil penelitian terhadap 2 lokus wilayah yakni Nagari Sinuruik dan Nagari Rabi Jonggor terkait tentang pembangunan fisik, dalam pelaksanaannya pemerintah nagari sebagai pelaksana Program ADN SMpN telah melaksanakannya sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang ada. Hal ini sesuai dengan pertanyaan terhadap key informant Wali Nagari Sinuruik dan Wali Nagari Rabi Jonggor atas pertanyaan “Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan Program ADN SMpN?”. Adapun jawaban dari key informant Wali Nagari Sinuruik adalah sebagai berikut: Dalam mekanisme pemanfaatannya, dana ADN SMpN ini 42% digunakan untuk pembangunan fisik, dan 58% digunakan untuk karang taruna, bamus, perangkat nagari, pemuda, koperasi dan lain sebagainya. Sementara yang 42% khusus untuk kegiatan pemberdayaan fisik. Nagari Sinuruik penggunaannnya untuk pembangunan fisik maksimal satu titik 150 juta minimal 50 juta. Langkah penggunaannya kami melakukan sesuai mekanisme yaitu melalui LPMN digelar rapat nagari. Pada rapat itu, nagari dibantu tim dari kecamatan. Dalam rapat itu, juga dibentuk TPP yang berasal dari kejorongan yang akan dibangun. Tim TPP tersebut kemudian di SK-kan oleh wali nagari. Dana kemudian dikucurkan langsung oleh nagari ke rekening TPP. Pola pencairannnya per triwulan dengan porsi hitungan pekerjaannya adalah 0%, 40%, 70%, dan 100% yang wajib dilengkapi dengan laporan dalam setiap pencairan dana. Sejalan dengan pendapat di atas, key informant Wali Nagari Rabi Jonggor menjawab dengan hal senada atas pertanyaan yang sama. Adapun jawabannnya adalah: Pola dan mekanisme Program ADN SMpN sebetulnya tidak jauh berbeda dengan pengelolaan dana Program Nasional Pedesaan Mandiri (PNPM). Yang dilakukan di tingkat nagari adalah mengadakan musyawarah antar kejorongan lalu melakukan identifikasi terhadap kejorongan-kejorongan yang membutuhkan pembangunan. Setelah menentukan prioritas kejorongan yang akan menjadi sasaran Program ADN SMpN, kemudian disesuaikan dengan ketersediaan dana. Lalu dibentuk Tim Pelaksana Pembangunan (TPP) yang anggotanya berasal dari kejorongan. Setelah itu, dibuat surat perjanjian kerjasama lalu menyusun perencanaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Evaluasi Program Alokasi Dana Nagari, Haryadi

67

Pembangunan. Setelah itu, dikeluarkan dana sesuai dengan kebutuhan ke rekening TPP oleh nagari melalui mekanisme pengusulan.

Keterangan: Kegiatan Pembangunan fisik di Nagari Sinuruik, Pasaman Barat, 2013 Berdasarkan hasil wawancara dari kedua key informant di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan ADN SMpN selalu diawali dengan musyawarah antar kejorongan di tingkat nagari. Lalu kemudian melakukan identifikasi terhadap kejorongan-kejorongan yang kemudian membutuhkan pembangunan. Setelah menentukan prioritas kejorongan yang akan menjadi sasaran Program ADN SMpN barulah diadakan tahapan pengecekan langsung ke lapangan. Dari proses pelaksanaan kegiatan pemberdayaan fisik tersebut di atas dan berdasarkan jawaban key informant, dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan Program ADN SMpN di Nagari Sinuruik dan Nagari Rabi Jonggor telah sesuai dengan mekanisme pelaksanaan kegiatan yang terdapat dalam petunjuk teknis pelaksanaan Program ADN SMpN. Hal tersebut dapat terlihat dari rentetan tahapan yang dilakukan oleh pihak kenagarian dengan TPP telah sesuai dengan tahapan mekanisme pelaksanaan Program ADN SMpN. Namun ditemukannya perubahan teknis dilapangan menjadi catatan yang harus diperbaiki dalam kegiatan pembangunan berikutnya agar dilakukan terbuka dan transparan. Dengan demikian, Jika dikaitkan dengan efektivitas Program ADN SMpN di Nagari Sinuruik dan Nagari Rabi Jonggor dihubungkan dengan pelaksanaan sebagai suatu proses untuk mencapai sasaran, berarti hal ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman sebagai perumus program, masyarakat, dan pemerintahan nagari sebagai pelaksana Program ADN SMpN. Adapun pencapaian sasaran disini adalah pelaksanaan ADN SMpN yang efektif sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kejorongan yang ada di Nagari Sinuruik dan Nagari Rabi Jonggor.

68

Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.1 Januari-Maret 2014

Keterangan: Hasil pembangunan fisik jalan usaha tani dari program 1 miliar per nagari Sesuai dengan ketentuan dalam Program ADN SMpN ini salah satu penekanan yang dilakukan dalam rangka memunculkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan fisik Program ADN SMpN ini adalah adanya swadaya dari masyarakat sebanyak 10% dari total pagu dana pembangunan yang dibutuhkan. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan belum terwujud secara maksimal. Hal tersebut di dukung dengan hasil wawancara key informant Wali Nagari Sinuruik atas pertanyaan “Kendala apa yang dihadapi oleh Pemerintah Nagari dalam melaksanakan pembangunan jalan usaha tani?” Adapun jawaban dari key informant Wali Nagari Sinuruik adalah sebagai berikut: Masih ditemuinya seperti pembebasan lahan yang akan dijadikan titik pembangunan, belum maksimalnya swadaya dari masyarakat dengan harapan dapat melewati 10 persen dari pagu dana kegiatan yang dikerjakan. Kendala tersebut terjadi dikarenakan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang sulit. Untuk mengatasi kendala tersebut pihak kenagarianpun melakukan langkah-langkah dengan cara nagari bekerjasama dengan LPMN. Mengajak peran serta masyarakat dan menanamkan betapa pentingnya partisipasi dalam pembangunan. dengan cara tersebut sejumlah kendala dapat diatasi. Selain itu, juga ditopang oleh kondisi lokal bahwa tanah yang terkait pembebasan lahan adalah tanah ulayat, sehinggga memudahkan dalam hal pembebeasan dikarenakan penguasaannnya bersifat penguasaan secara adat istiadat masyarakat. Begitu juga dalam hal swadaya masyarakat, setelah musyawarah dilakukan masyarakat rata-rata tertarik untuk berkontribusi dan ikut serta dalam memberikan sumbangan baik tenaga, pikiran, dan bantuan peralatan dalam mensukseskan kegiatan pembangunan. secara umum pencapaian tujuan dalam Program ADN SMpN ini telah tercapai jika dilihat pada hasil akhirnya, meski dalam prosesnya masih diperlukan upaya keras oleh pihak kenagarian baik di Nagari Sinuruik maupun Nagari Rabi Jonggor dalam Pelaksanaan Program ADN SMpN jika dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan. Meski demikian, pencapaian tujuan dari Program ADN SMpN ini tidak seluruhnya mengalami kendala. Seperti yang terdapat di kenagarian Sinuruik selain memberikan sumbangan berupa keuangan, masyarakat nagari Sinuruik juga memberikan sumbangan berupa peralatan,

Evaluasi Program Alokasi Dana Nagari, Haryadi

69

sumbangan tersebut bisa dalam bentuk penggiling semen, tractor bahkan sampai kepada peralatan-peralatan mini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Aspek pencapaian tujuan Program ADN SMpN secara umum program ADN SMpN pada pembangunan fisik di Nagari Sinuruik dan Nagari Rabi Jonggor cukup berhasil. Hal ini terlihat dengan antusiasnya masyarakat dalam pembangunan serta terlihatnya geliat semangat aparatur nagari dalam setiap kegiatan-kegiatan yang bersumber dari program ADN SMpN ini. Nagari Sinuruik dan Nagari Rabi Jonggor bisa dikatakan sukses dalam melaksanakannnya. Meski masih tercatat beberapa hal belum sesuai dengan harapan dengan ditemukannnya beberapa kendala seperti masih minimnya persyaratan swadaya minimal masyarakat nagari dalam kegiatan pembangunan fisik belum bisa dilakukan secara maksimal sehingga porsi anggaran yang bersumber dari program ADN SMpN belum sesuai yang diinginkan jika dinilai secara merata pada tiap-tiap nagari. Namun demikian, solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala itu pihak nagari telah mengajak masyarakat untuk bermusyawarah sehingga kemudian bentuk swadaya masyarakat ini dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam seperti sumbangan berupa bantuan finansial, tenaga dan peralatan. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan pertanyaan penelitian bagaimanakah pencapaian tujuan Program ADN SMpN pada pembangunan fisik di Nagari Sinuruik dan Nagari Rabi Jonggor? Maka jawabnya adalah sudah berjalan dengan baik meski masih ada kendalakendala yang menjadi catatan harus diperbaiki di lapangan. 2. Aspek Integrasi Analisa aspek yang Kedua ini adalah analisa terhadap aspek Integrasi. Aspek Integrasi ini kemudian mencakup sosialisasi dan kerjasama pada pembangunan fisik di Nagari Sinuruik dan Nagari Rabi Jonggor. Aspek ini dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian tentang “Bagaimanakah integrasi Program ADN SMpN pada pembangunan fisik di Nagari Sinuruik dan Nagari Rabi Jonggor?”. Adapun analisis jawaban dari pertanyaan ini dijabarkan di bawah ini. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi dan kerjasama. Kaitannya dengan penelitian ini adalah yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan organisasi untuk memberikan informasi, pengenalan, dan penjabaran program dalam kaitannnya dengan efektivitas Program ADN SMpN pada pembangunan fisik di Nagari Sinuruik dan Nagari Rabi Jonggor. Sosialisasi kegiatan ADN SMpN dilakukan dengan harapan terbangunnya persepsi yang sama, yang ditandai dengan tingkat pelaksanaan Program ADN SMpN pada pembangunan fisik di Nagari

70

Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.1 Januari-Maret 2014

Sinuruik dan Nagari Rabi Jonggor yang dilakukan mampu melibatkan semua unsur yang terlibat dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan tujuan organisasi secara keseluruhan. Sehingga kemudian dari sosialisasi itu terlahir kerjasama yang erat dari berbagai komponen untuk membentuk hubungan yang bersifat saling menguntungkan. Dalam Program ADN SMpN pada pembangunan fisik di Nagari Sinuruik dan Nagari Rabi Jonggor, Kabupaten Pasaman Barat peran dari Badan Pemberdayaan Masyrakat dan Keluarga Berencana (BPMKB) Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tentu menjadi penting. Dalam Program ADN SMpN ini motor penggerak utamanya adalah BPMKB. Berbagai hal tentunya dilakukan untuk mensukseskan pelaskanaan Program, evaluasi, dan penilaian terhadap nagari-nagari dalam melaksanakan program ini, serta yang tidak kalah penting adalah melakukan sosialisasi Program ADN SMpN. Dalam pelaksanaan program ADN SMpN, seluruh stakeholder yang terlibat baik Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, unsur-unsur pemerintah nagari dan masyarakat seluruh nagari di Sinuruik. Para stakeholder ini bekerjasama sesuai dengan peran, tugas, dan tanggungjawabnya masing-masing. Dalam pelaksanaan sosialisasi juga memiliki peran bagaimana menyampaikan sosialisasi ini kepada masyarakat nagari. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan key informant Wali Nagari Rabi Jonggor terhadap pertanyaan “Bagaimanakah pemerintahan nagari melakukan sosialisasi terhadap internal pemerintahan nagari serta masyarakat?”. Adapun jawabannnya adalah: Kami di kenagarian selalu mengadakan musyawarah. Sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam RPJM Nagari. sehingga dalam rapat-rapat nagari diputuskan jorong-jorong yang akan didanai. Kemudian dilakukan musyawarah dengan melibatkan kejorongan. Dalam forum jorong itu kemudian nagari hadir menjelaskan termasuk tentang ketentuan swadaya sehingga seluruh elemen masyarakat kejorongan yang menjadi sasaran kegiatan dapat memahami dan mengerti peran dan fungsinya.

Evaluasi Program Alokasi Dana Nagari, Haryadi

71

Keterangan: Sosialisasi kegiatan pembangunan fisik program 1 miliar per nagari Hal senada juga disampaikan oleh key informant Wali Nagari Sinuruik terhadap pertanyaan yang sama berkaitan dengan sosialisasi, adapun jawabannnya adalah seperti berikut ini: Pihak nagari melakukan musyawarah dengan masyarakat kejorongan dengan cara mengumpulkan di kantor wali nagari. Masyarakat secara umum sangat menyambut baik dan menerima baik tentang kehadiran Program ADN SMpN. Sosialisasi yang dilakukan adalah dengan cara mengumpulkan tokoh adat dan tokoh masyarakat nagari. Lalu diberikan pemahaman akan arti penting pembangunan yang partisipatif sehingga muncul keinginan bersama untuk berperan secara pro aktif dalam pembangunan. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan tersebut menurut key informant warga Nagari Sinuruik juga dinilai telah mampu memberikan penjelasan kepada masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan jawaban atas pertanyaan “Apakah ada sosialisasi yang diterima masyarakat terkait pelaksanaan pembangunan jalan usaha tani, dan oleh siapa sosialisasi tersebut diadakan?,” adapun jawabannya adalah “Pihak nagari selalu memberikan warga tentang informasi pembangunan”. Demikian juga jawaban key informant Wali Nagari Rabi Jonggor terhadap pertanyaan yang sama, terkait dengan pembangunan MDA di Nagari Rabi Jonggor. Terkait sosialisasi, adapun jawabannya adalah “Ada, dan kita sering diajak rapat oleh wali nagari untuk melakukan musyawarah di kantor wali nagari”. Dari jawaban beberapa key informant di atas dapat disimpulkan, bahwa kegiatan sosialisasi dalam Program ADN SMpN ini berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat terlihat dimulai dari tingkat Kabupaten dengan cara mengumpulkan Nagari bahkan melakukan suvervisi dan kunjungan kelapangan secara langsung bahkan ke lokasi-lokasi diadakannnya kegiatan pemberdayaan fisik ADN SMpN. Begitu juga dengan kenagarian, melakukan sosialisasi kepada masyarakat nagari dengan cara mengumpulkannnya di kantor wali nagari masing-masing. Begitu juga kerjasama dalam Program ADN SMpN sebagai upaya bersama secara pro aktif terlibat dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan fisik di lapangan. Dengan demikian, kerjasama dalam konteks efektivitas Program ADN SMpN ini diartikan sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai suatu hasil dalam mencapai satu tujuan bersama. Jika dikaitkan dengan efektivitas Program ADN SMpN pada pembangunan fisik di Nagari Sinuruik dan Nagari Rabi Jonggor, Kabupaten Pasaman Barat dan dikaitkan dengan kerjasama sebagai suatu proses dalam Program ADN SMpN. Sebagaimana hasil wawancara dengan 3 key informant yaitu Sekerataris BPMKB, Kepala Bidang Badan Pemberdayaan Masyarakat dan BPMKB Pasaman Barat dan Kepala

72

Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.1 Januari-Maret 2014

Bagian Pemerintahan Nagari terhadap pertanyaan “Bagaimanakah melakukan kerjasama dan sosialisasi dalam mensukseskan Program ADN SMpN? Adapun jawabannya adalah: Sebelum program ADN SMpN ada, salah satu tupoksi dari bagian pemerintahan nagari adalah melakukan pembinaan dan pelatihan kepada aparatur nagari dalam peningkatan kapasitas, baik yang menyangkut pelayanan serta yang berkaitan dengan adminisrasi pemerintahan nagari. Sejak Program ADN SMpN ini ada, sosialisasi dengan menggelar pertemuan rutin dilakukan baik di kabupaten maupun kunjungan langsung ke nagari-nagari yang ada. Sosialisasi yang dilakukan dalam bentuk pertemuan-pertemuan dan pelatihan-pelatihan terhadap perangkat nagari. Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 key informant tersebut di atas kerjasama yang dilakukan terkait dengan efektivitas program ADN SMpN ini sudah baik. Berbeda dengan pendapat Wali Nagari Rabi Jonggor terkait kerjasama yang dilakukan dalam Program ADN SMpN masih ditemui kendala dilapangan, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan key informant Wali Nagari Rabi Jonggor atas pertanyaan “Kendala apa yang dihadapi dalam melakukan kerjasama mensukseskan Program ADN SMpN? Jawabannya atas pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut: Kendala yang dihadapi di tingkat kejorongan adalah sikap kejorongan yang berebut untuk terlebih dahulu mendapatkan kegiatan pembangunan, sementara anggaran yang tersedia sangat terbatas. Untuk mengatasi persoalan tersebut kami dari kenagarian harus berlaku tegas serta mengedepankan pola musyawarah mufakat dan meyakinkan seluruh kejorongan bahwa pada gilirannya akan mendapatkan kegiatan yang sama juga, karena rujukan penggunaan ADN SMpN haruslah sesuai dengan RPJM Nagari. Di Nagari Rabi Jonggor kegiatan-kegiatan pembangunan dilakukan sesuai dengan RPJM Nagari disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Meskipun banyak desakan dari kejorongan agar terlebih dahulu dibangun, akan tetapi tingkat kebutuhan masyarakat menjadi skala prioritas dalam penentuan kegiatan pembangunan yang dilakukan. Dengan beranjak terhadap situasi tersebut maka masyarakat pun turut serta bekerjasama mensukseskan kegiatan yang ada. Berikut ini adalah suatu kegiatan kerjasama masyarakat Nagari Rabi Jonggor dalam pembangunan gedung Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) di Jorong Sibatutu, Nagari Rabi Jonggor. Dari jawaban key informant Wali Nagari Sinuruik di atas, dapat diketahui bahwa munculnya kendala dalam Program ADN SMpN di Nagari Sinuruik disebabkan oleh kurangnya informasi. Bahkan, timbulnya kendala-kendala di tengah masyarakat disebabkan oleh ketidakmengertian masyarakat dan belum memahami kondisi teknisnya. Namun setelah dijelaskan, akhirnya masyarakat bisa faham dan mengerti

Evaluasi Program Alokasi Dana Nagari, Haryadi

73

dan turut serta berpartisipasi dalam kegiatan ADN SMpN yang dijalankan. Dari jawaban beberapa key informant di atas dapat disimpulkan, bahwa kegiatan kerjasama dalam Program ADN SMpN ini terkendala dengan adanya harapan yang tinggi dari kejorongan-kejorongan agar kejorongannnya yang menjadi sasaran Program ADN SMpN. Namun hal tersebut dapat di atasi pemerintahan nagari dengan cara mengajak warga musyawarah, sehingga pada gilirannnya kejorongannya akan mendapat kesempatan yang sama dalam pembangunan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Aspek Integrasi Program ADN SMpN secara umum pada efektivitas Program ADN SMpN di Kabupaten Pasaman Barat cukup berhasil. Hal ini terlihat dengan keikutsertaan semua pihak melaksanakan sosialisasi dan kerjasama dalam setiap kegiatan-kegiatan yang bersumber dari program ADN SMpN ini. Nagari Sinuruik dan Nagari Rabi Jonggor bisa dikatakan sukses dalam melaksanakannnya. Meski masih tercatat beberapa hal belum sesuai dengan harapan dengan ditemukannnya beberapa kendala seperti kerjasama pada tahapan awal dikarenakan bukan kejorongannnya yang menjadi tempat pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik. Namun demikian, solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala itu pihak nagari telah mengajak masyarakat untuk bermusyawarah sehingga kemudian kerjasama masyarakat nagari ini dapat terwujud. 3. Aspek Adaptasi Analisa aspek yang ketiga ini adalah analisa terhadap aspek adaptasi. Aspek adaptasi ini kemudian mencakup pemberdayaan masyarakat dan pemeliharaan pencapaian tujuan. Aspek ini dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian “Bagaimanakah Adaptasi Program ADN SMpN pada pembangunan fisik di Nagari Sinuruik dan Nagari Rabi Jonggor?” Adapun analisis jawaban dari pertanyaan ini dijabarkan di bawah ini. Kaitannya dengan efektivitas Program ADN SMpN pada pembangunan fisik di Nagari Sinuruik dan Nagari Rabi Jonggor adalah sejauhmana Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memberdayakan pemerintahan nagari sekaligus masyarakat nagari serta pemeliharaan hasil pencapaian tujuan dalam rangka pelaksanaan Program ADN SMpN pada pembangunan fisik di Nagari Sinuruik dan Nagari Rabi Jonggor secara baik. Agar bermanfaat bagi masyarakat secara luas sehingga bermanfaat secara berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat dalam efektivitas Program ADN SMpN adalah dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan ADN SMpN untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat yang terjadi dalam efektivitas Program ADN SMpN terlihat dengan warganya ikut berpartisipasi. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh 3 key informant yakni Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kabupaten Pasaman Barat

74

Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.1 Januari-Maret 2014

(BPMKB), Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat BPMKB, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat, atas pertanyaan “Pemberdayaan seperti apa yang diharapkan terjadi dalam Program ADN SMpN? Adapun jawabannnya penulis rangkum berikut ini: Pemberdayaan yang diharapkan disini adalah munculnya partisipasi masyarakat Pasaman Barat di kenagarian secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan. Partisipasi yang dimaksud adalah adanya keterlibatan mereka mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan yang bersumber dari program ADN SMpN ini. Selanjutnya, Ketiga key informant di atas juga menambahkan butuh upaya dalam melahirkan partisipasi masyarakat di nagari-nagari yang ada di Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana wawancara yang dilakukan key informant menjawab sesuai dengan jawaban berikut ini: Menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tentu tidak mudah, apalagi masyarakat di Pasaman Barat selama ini lebih cenderung menunggu program kabupaten. Namun dengan cara sosialisasi serta membangun peran serta dan rasa memiliki terhadap nagari akhirnya masyarakat Pasaman Barat sadar bahwa pembangunan itu akan dapat dilakukan manakala dilakukan bersama-sama dengan pemerintah. Ditambah lagi, Program ADN SMpN ini memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat nagari untuk menggunakannya sesuai dengan kebutuhan mereka di nagari.

Keterangan: Munculnya partisipasi masyarakat dalam program 1 miliar per nagari

Evaluasi Program Alokasi Dana Nagari, Haryadi

75

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, tentang efektivitas Program ADN SMpN di Nagari Rabi Jonggor dan Nagari Sinuruik dalam hal pemberdayaan masyarakat terjadi maksimal. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis terhadap key informant Wali Nagari Rabi Jonggor dan Wali Nagari Sinuruik, atas pertanyaan “Pemberdayaan seperti apa yang diharapkan terjadi dalam Program ADN SMpN?. Adapun jawabannnya adalah penulis rangkum berikut ini: Pemberdayaan yang dilakukan di Nagari Rabi Jonggor adalah melibatkan seluruh masyarakat kejorongan untuk berperan aktif dalam menjalankan Program ADN SMpN. Selain itu, membangun partisipasi bersama serta memupuk kebersamaan, dan melahirkan rasa keikutsertaan kejorongan dalam melaksanakan pembangunan. Cara yang dilakukan dalam melahirkan partisipasi masyarakat tersebut adalah mengajak masyarakat untuk secara bersama-sama menggalakkan Program ADN SMpN serta memberikan pemahaman kepada masyarakat Nagari Rabi Jonggor dan Nagari Sinuruik bahwa pembangunan akan terlaksana manakala timbul partisipasi dan keikutsertaan masyarakat secara langsung. Berdasarkan jawaban atas beberapa pertanyaan terhadap key informant di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam efektivitas Program ADN SMpN ditinjau dari sub aspek pemberdayaan masyarakat sudah sangat baik, hal ini dibuktikan dengan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam Program ADN SMpN di kedua Nagari yang menjadi lokus penelitian. Demikian juga dalam hal pemeliharaan hasil pencapaian tujuan dalam Program ADN SMpN sebagai suatu usaha berupa upaya terhadap pemeliharaan keberlanjutan keberhasilan yang sudah dicapai dalam rangka meraih tujuan yang diinginkan berikutnya. Kaitannya dengan efektivitas Program ADN SMpN ini adalah sejauhmana Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memberdayakan pemerintahan nagari sekaligus masyarakat nagari sehingga muncul partisipasi aktif masyarakat dalam rangka pemanfaatan hasil-hasil pencapaian tujuan Program ADN SMpN yang baik. Lebih jauh yang dimaksud dengan pemeliharaan hasil pencapaian tujuan adalah bila dikaitkan dengan efektivitas Program ADN SMpN pada pembangunan fisik di Nagari Sinuruik dan Nagari Rabi Jonggor ini, maka Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, pemerintahan nagari, dan masyarakat nagari serta seluruh stakeholder bersama-sama menjaga hasil Program ADN SMpN agar bermanfaat bagi masyarakat secara luas sehingga bermanfaat secara berkelanjutan. Dari segi output-nya sasaran itu pula kemudian yang dapat dijadikan tolak ukur dan pondasi yang akan berpengaruh terhadap keberlanjutan keberhasilan yang diinginkan berikutnya. Dimana, pemeliharaan hasil pencapaian tujuan adalah suatu usaha berupa upaya terhadap pemeliharaan keberlanjutan sasaran-sasaran keberhasilan yang sudah dicapai dalam rangka meraih sasaran yang diinginkan berikutnya.

76

Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.1 Januari-Maret 2014

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Aspek Adaptasi Program ADN SMpN secara umum dalam program ADN SMpN pada pembangunan fisik di Nagari Sinuruik dan Nagari Rabi Jonggor, Kabupaten Pasaman Barat cukup berhasil. Hal ini terlihat dengan keikutsertaan semua pihak melaksanakan partisipasi aktif dan pemeliharaan hasil pencapaian tujuan dalam setiap kegiatan-kegiatan yang bersumber dari program ADN SMpN ini. Nagari Sinuruik dan Nagari Rabi Jonggor bisa dikatakan sukses dalam melaksanakan Program ADN SMpN ini. Kegiatan Program ADN SMpN pada pembangunan fisik di Nagari Sinuruik dan Nagari Rabi Jonggor ini telah terbukti efektif dalam pembangunan nagari. Meski masih tercatat beberapa hal belum sesuai dengan harapan dengan ditemukannnya beberapa kendala seperti partsipasi aktif lewat pemberdayaan masyarakat yang tidak merata dalam bentuk partisipasi. Namun demikian, solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala itu pihak nagari telah mengajak masyarakat untuk dapat berpartisipasi dengan model-model partisipasi apakah tenaga, sumbangan dan peralatan sehingga kemudian peran serta masyarakat dalam bentuk pemberdayaan dan pemeliharaan hasil Program ADN SMpN nagari ini dapat terwujud. IV. Penutup 1. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis data penelitian, maka Peneliti menyimpulkan bahwa efektivitas Program Alokasi Dana Nagari (ADN) Satu Miliar per Nagari (SMpN) di Kabupaten Pasaman Barat (Kasus Pembangunan Fisik di Nagari Sinuruik dan Nagari Rabi Jonggor) secara umum sudah berjalan dengan baik, meskipun masih ditemui beberapa kendala dan permasalahan di lapangan. Adapun kesimpulan secara rinci berdasarkan aspek penelitian adalah sebagai berikut: 1. Aspek Pencapaian Tujuan a. Aspek pencapaian tujuan dengan memperhatikan proses pelaksanaan: disini anggota masyarakat pada umumnya sudah terlibat dalam proses pelaksanaan Program ADN SMpN. Dalam pelaksanaan Program ADN SMpN di Nagari Sinuruik dan Nagari Rabi Jonggor, prosesnya telah sesuai dengan mekanisme pelaksanaan kegiatan sebagaimana telah diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan Program ADN SMpN. Hal tersebut terlihat dari urutan tahapan yang dilakukan oleh perangkat kenagarian dengan TPP dimana telah sesuai dengan tahapan mekanisme pelaksanaan Program ADN SMpN yang telah diatur dalam Perbup Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2011.

Evaluasi Program Alokasi Dana Nagari, Haryadi

b.

77

Aspek pencapaian tujuan Program ADN SMpN di Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana yang telah direncanakan pertahunnya, untuk pembangunan fisik secara umum telah tercapai. Sehingga bisa dikatakan bahwa program ini cukup berhasil. Di Nagari Sinuruik karena adanya keterbatasan akses untuk menuju lahan pertanian, maka telah dibangun/diperbaiki jalan tani di beberapa jorong. Sedangkan di Nagari Rabi Jonggor telah didirikan beberapa Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) di sejumlah kejorongan dimana MDA ini merupakan lembaga pendidikan keagamaan pada jalur luar sekolah yang diharapkan mampu memberikan pendidikan agama Islam kepada anak didik yang tidak terpenuhi pada jalur sekolah. Namun demikian, dalam proses ini juga terdapat kendala yakni adanya keluhan bahwa porsi anggaran yang bersumber dari Program ADN SMpN ini belum sesuai dengan yang diinginkan warga jika dinilai secara merata pada tiap-tiap nagari. 2. Aspek Integrasi a. Aspek Integrasi yang berkaitan dengan sosialisasi: kegiatan sosialisasi dalam pelaksanaan Program ADN SMpN ini pada dasarnya sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat terlihat dimulai dari tingkat kabupaten dengan cara mengumpulkan perangkat nagari, lalu melakukan supervisi dan kunjungan ke lapangan yang menjadi lokus pembangunan fisik. Begitu juga dengan kenagarian, yang telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat nagari dengan cara mengumpulkannya di kantor wali nagari meski dilakukan dengan kondisi yang terbatas. Mengingat terbatasnya anggaran sosialisasi dan banyaknya jumlah jorong yang ada dalam suatu nagari. b. Aspek Integrasi menyangkut kerjasama: adanya antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan fisik yang dibiayai oleh Program ADN SMpN. Disini, telah terjalin kerjasama yang erat antara pemerintah, perangkat nagari, dan masyarakat nagari yang berada di jorong-jorong. Namun demikian, kerjasama dalam pelaksanaan Program ADN SMpN ini terkendala dengan adanya harapan yang tinggi dari masyarakat di tiap jorong agar kejorongannyalah yang didahulukan menjadi lokasi pembangunan fisik. Sehingga kadangkala muncul rasa iri diantara masyarakat bila jorongnya belum mendapat giliran untuk dibangun. 3. Aspek Adaptasi a. Aspek Adaptasi tentang pemberdayaan masyarakat: pemberdayaan masyarakat yang kemudian diikuti dengan partisipasi masyarakat, prosesnya telah berjalan dengan baik. Awalnya, Pemkab melakukan pemberdayaan masyarakat melalui Program ADN SMpN ini dengan membangun antara lain prasarana fisik di nagari seperti dibangunnya/diperbaikinya jalan

78

Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.1 Januari-Maret 2014

b.

tani dan MDA. Karena menyadari besarnya manfaat program ini, maka masyarakat kemudian terpanggil untuk berpartisipasi dalam pembangun di nagari mereka. Meskipun demikian, masih terdapat kendala yakni masih belum terpenuhinya persyaratan minimal swadaya masyarakat nagari dalam pembangunan fisik. Hal ini mengingat, bahwa suatu pembangunan fisik selain didanai oleh Program ADN SMpN, juga diharapkan adanya dukungan swadaya masyarakat karena keterbatasan anggaran pembangunan fisik tersebut. Aspek Adaptasi tentang pemeliharaan pencapaian hasil tujuan: kegiatan pemeliharaan pencapaian tujuan sebagai hasil pelaksanaan Program ADN SMpN ini sudah baik dilakukan oleh masyarakat baik di Nagari Sinuruik maupun di Nagari Rabi Jonggor. Masyarakat secara langsung turut serta menjaga hasilhasil pembangunan, misalnya bila jalan tani kemudian hari rusak mereka akan bergotong royong memperbaikinya. Selain itu, demi kenyamanan anak-anak menuntut ilmu di MDA; masyarakat juga selalu bahu membahu memperbaiki bilamana dibutuhkan perbaikan kecil seperti atap yang bocor atau jendela yang lepas. Disini masyarakat telah sadar bahwa dengan memelihara apa yang sudah dicapai saat ini, maka hal ini akan menjamin keberlanjutan pemanfaatannya bagi generasi yang akan datang kelak.

2. Saran Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program ADN SMpN agar lebih efektif pada masa mendatang, maka disarankan sebagai berikut: 1.

Untuk Aspek Pencapaian Tujuan Aspek pencapaian tujuan menyangkut proses pelaksanaan: meskipun sampai saat ini proses pelaksanaan program ini masih berjalan dengan baik, namun resiko munculnya ketidaktepatan waktu penyelesaian pembangunan dan rendahnya kualitas pembangunan untuk pembangunan selanjutnya harus diwaspadai. Disini Pemkab Pasaman Barat disarankan untuk meningkatkan frekuensi pengawasan jalannya proses pembangunan. b. Aspek pencapaian tujuan menyangkut pencapaian sasaran: demi tercapainya tujuan pembangunan yang merata di semua kenagarian, maka disarankan kepada Pemkab Pasaman Barat dalam mengalokasikan dana dari Program ADN SMpN ke setiap nagari agar memperhitungan juga jumlah jorong yang ada di tiap nagari. Hendaknya nagari dengan jumlah jorong yang lebih banyak akan mendapatkan alokasi dana yang lebih banyak. 2. Aspek Integrasi a. Aspek integrasi menyangkut sosialisasi: untuk kegiatan sosialisasi dalam pelaksanaan Program ADN SMpN ini sebaiknya dilakukan a.

Evaluasi Program Alokasi Dana Nagari, Haryadi

79

dengan cara yang lebih efektif. Diperlukan.penambahan untuk dana sosialisasi sehingga bisa dilakukan sosialisasi sampai ke tingkat jorong dimana sebagian besar wilayah jorong saling berjauhan. b. Aspek integrasi menyangkut kerjasama: untuk menjaga bahkan meningkatkan antusiasme masyarakat dalam pelaksanaan Program ADN SMpN ini, sebaiknya Pemkab Pasaman Barat menerbitkan semacam “waiting list” yang berisi jorong mana saja dan dari nagari mana lokasi pembangunan berikutnya. Sehingga harapan yang tinggi dari kejorongan-kejorongan agar kejorongannyalah yang didahulukan menjadi lokasi pembangunan, tidak akan membuat mereka berebutan saat turunnya program. 3. Aspek Adaptasi a. Aspek Adaptasi menyangkut pemberdayaan masyarakat: dalam rangka memenuhi persyaratan minimal swadaya masyarakat nagari dalam pembangunan fisik, maka Pemkab Pasaman Barat dapat mengefektifkan pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pengertian bahwa swadaya masyarakat tidak harus dalam bentuk uang, tapi juga dapat berbentuk tenaga, bahan bangunan, bahkan buah pikiran. Sehingga bila hal ini terelaborasi dengan baik, akan dapat menutupi terbatasnya anggaran pembanguna fisik tersebut. b. Aspek adaptasi menyangkut pemeliharaan pencapaian hasil tujuan: besarnya kesadaran masyarakat di 2 nagari yang menjadi lokus dari penelitian ini dalam pemeliharaan pencapaian hasil tujuan Program ADN SMpN; agar terus dibina dan ditingkatkan demi keberlanjutan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Dalam hal ini, Pemkab Pasaman Barat agar secara periodik melakukan rembug warga nagari untuk mendapatkan masukan dari masyarakat misalnya jalan tani atau MDA mana saja yang mengalami kerusakan di kemudian hari. Sehingga bisa dideteksi apakah perawatannya (perbaikannya) cukup dtangani oleh masyarakat di jorong tersebut secara swadaya ataukah perlu dibantu oleh Pemkab.

80

Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.1 Januari-Maret 2014

Daftar Pusataka Buku Bappeda Kabupaten Pasaman Barat. Pasaman Barat Dalam Angka, Simpang Ampek: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, 2010. Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Jakarta: Balai Pustaka, 2005. Hakimy, Idrus. Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004. Handayaningrat, Soewarno. Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen, Jakarta: Gung Agung, 2003. Irawan, Prasetya. Logika dan Prosedur Penelitian, Jakarta: STIA-LAN Press, 2004.. Kartasasmita, G. Kemiskinan, Jakarta: Balai Pustaka, 1997. Kurniawan, Haris (2005), Perencanaan Pembangunan Wilayah, Jakarta: PT Bumi Aksara. Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009. Siagian, Sondang P. Filsafat Administrasi, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001. Sjarifoedin, Amir. Minangkabau dari Dinasti Iskandar Zulkarnain sampai Tuanku Imam Bonjol, Jakarta: Gria Media Prima, 2011. Soedjadi, FX. Organisasi dan Manajemen Penunjang Berhasilnya Proses Manajemen, Jakarta: Haji Masagung, 1996. Steers, Richard M. Efektivitas Organisasi, Jakarta: Erlangga, 1985. STIA-LAN. Pedoman Penulisan Skripsi, Jakarta: STIA-LAN Press, 2001. Sugiyono. Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2010. Suparlan. Pengembangan Organisasi, Jakarta: Erlangga, 1990. Syamsi, Ibnu. Efesiensi, Sistem, Dan Prosedur Kerja, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004. Terry, George. Dasar-Dasar Manejemen, Jakarta: Bumi Aksara, 2003. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen ke-4.

Evaluasi Program Alokasi Dana Nagari, Haryadi

81

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Alokasi Dana Nagari (ADN) Dalam Kabupaten Pasaman Barat. Dokumen Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Nagari (ADN) Satu Miliar Per Nagari Kabupaten Pasaman Barat, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB) Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2011. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2012. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat 2010-2015. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB) Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013.

82

Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.1 Januari-Maret 2014

Website “Program Rp. 1 Miliar Per Nagari Terus Berlanjut”,. , diakses tanggal 11 Januari 2013. “Persoalan Nagari Jangan Dilarikan ke , diposting tanggal 8 Juni 2012,

Lapau”,

“Nagari 20 Tahun Lagi”, http://hariansinggalang.co.id, diakses tanggal 28 januari 2013, “Kembali ke Nagari Dalam Konteks Desentralisasi dan Demokrasi Lokal di Sumatera Barat”, , diakses tanggal 6 Juni 2007, “Pemerintahan Nagari Dari Masa ke Masa”, , diakses tanggal 30 November 2011, Wali Nagari Mesti Kenali Potensi”, , diakses tanggal 31 Desember 2011, “ “Program Rp 1 Miliar Per Nagari jadi Percontohan”, , diakses tanggal 14 Februari 2013, “Gubernur: Petakan Masalah Nagari”, , diakses tanggal 17 Januari 2014, ”Pemda Pasaman Barat Jalankan Program Berdasarkan Musrenbang”, , diakses tanggal 17 Mei 2012, “Banyak Persoalan di Nagari, Pemerintahan Berjalan”, http://www.sumbaronline.com/>, diakses tanggal 28 September 2011, “Bangun Nagari, Pasbar Anggarkan 1 Milyar Pernagari”, , diakses tanggal 27 Juni 2012,