1255279_299000_ppt Akuntansi Pemerintah Kelompok 1.pptx

Terminology Dasar dan Dasar Hukum Tentang Akuntansi Pemerintahan

Kelompok 1 O Siti Masfiroh (5552160098) O Andri Febriantoro (5552160151) O Chandra Raymond (5552160184) 6B S1 Akuntansi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Pengertian Akuntansi Pemerintah dan Akuntansi Bisnis “Akuntansi pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan” (Halim, 2007). Sedangkan Menurut American Acounting Association (AAA), pengertian akuntansi adalah sistem pengidentifikasian dan pengukuran untuk memberikan laporan info ekonomi dan penilaiannya.

Perbedaan dan Persamaan Akuntansi Pemerintah dan Akuntansi Bisnis Perbedaan Tujuan Organisasi Sumber Pendapatan

Pertanggungjawaban Komponen Laporan Keuangan

Akuntansi Pemerintah Akuntansi Bisnis Non Profit motive Profit motive Pemerintah Swasta Pajak, retribusi, utang, obligasi Pembiayaan internal : modal pemerintah, laba sendiri laba ditahan, penjualan BUMN/BUMD, penjualan aset aktiva negara, dsb Pembiayaan eksternal : utang bank, obligasi, penerbitan saham Masyarakat (publik) dan Pemegang saham dan parlemen (DPR/MPR) kreditur Laporan finansial 1. Laporan laba rugi 1. Laporan operasional 2. Laporan perubahan 2. Laporan perubahan ekuitas ekuitas 3. Laporan posisi keuangan 3. Laporan posisi keuangan 4. Laporan arus kas 4. Laporan arus kas 5. Catatan atas laporan keuangan 5. Catatan atas laporan Laporan pelaksanaan keuangan anggaran yaitu Laporan realisasi anggaran dan Laporan perubahan SAL

Struktur organisasi

Birokratis, kaku, dan hierarkis

Standar Akuntansi

Standar akuntansi pemerintahan

Kodefikasi Akun

Fleksibel, datar, piramid, lintas fungsional Standar akuntansi keuangan

1. Aset

1. Aset

2. Kewajiban

2. Liabilitas

3. Ekuitas

3. Ekuitas

4. Pendapatan LRA

4. Pendapatan

5. Belanja

5. Beban

6. Transfer 7. Pembiayaan 8. Pendapatan LO 9. Beban

Persamaan-persamaan tersebut menurut Muhammad Gade (2002) adalah sebagai berikut: 1. Menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan tepat waktu. 2. Akuntansi pemerintahan banyak memakai konsep, konvensi, praktek, dan prosedur akuntansi yang dipakai juga di akuntansi komersial. 3. Keduanya juga memakai siklus akuntansi yang sama, biasanya satu tahun. 4. Keduanya memakai istilah-istilah yang sama, misalnya buku harian, buku besar, laporan keuangan, dan lain sebagainya. 5. Konsep akuntansi keuangan yang diakui secara umum, misalnya konsistensi (consistency), obyektifitas (objectivity), pengungkapan penuh (full disclosure), materialitas (materiality), dan kehati-hatian (conservatism) digunakan juga dalam akuntansi pemerintahan. 6. Dalam proses akuntansinya juga sama, yaitu dimulai dari analisa dokumen, kemudian pencatatan dalam buku harian, klasifikasi dan peringkasan lewat buku besar dan buku tambahan; kemudian diakhiri dengan penyusunan laporan keuangan.

Dasar Hukum Akuntansi Pemerintahan Dasar hukum yang digunakan dalam akuntansi pemerintahan adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara. 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Menurut Deddi Nordiawan (2006:7) akuntansi pemerintahan mempunyai beberapa tujuan yaitu : 1. Tujuan pertanggungjawaban 2. Tujuan manajerial 3. Tujuan pengawasan

Karakteristik Akuntansi Pemerintah di Indonesia

1. 2. 3. 4. 5.

Tidak Berorientasi Laba Kepemilikan Pemerintah Bersifat Kolektif Sesuai Konstituen Kontribusi Keuangan Tidak Terkait Secara Langsung dengan Pelayanan (Jasa) Pemerintah Keputusan atau kebijakan wajib dibuat secara terbuka Akuntansi pemerintahan Bersifat Kaku

Ruang Lingkup Akuntansi Pemerintah

Mardiasmo (2006:01) mengatakan bahwa ruang lingkup akuntansi pemerintahanadalah mencakup akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangandan pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi finansialatas kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah. Basis penerapan standar akuntansi pemerintah adalah adalah: O SAP Berbasis Akrual O SAP Berbasis Kas Menuju