11. Kebijakan Dalam Perizinan Ppa Kemenkes Medan 3 Agustus 2018.pdf

KEBIJAKAN DALAM PERIZINAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

NOOR RACHMANIAH DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Hotel Aryaduta-Medan, 3 Agustus 2018

PERENCANAAN

PEMANFAATAN

Pencegahan Pasal 14 UUPPLH No. 32/2009

PENGENDALIAN

PEMELIHARAAN

Penanggulangan Pasal 53 UUPPLH No. 32/2009

PENGAWASAN

PENEGAKAN HUKUM

Pemulihan Pasal 54 UUPPLH No. 32/2009

a. b. c. d. e. f.

KLHS; tata ruang; baku mutu lingkungan hidup; kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; amdal; UKL-UPL;

g. perizinan; h. instrumen ekonomi lingkungan hidup; i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; j. anggaran berbasis lingkungan hidup; k. analisis risiko lingkungan hidup; l. audit lingkungan hidup; dan m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan. a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakanlingkungan hidup kepada masyarakat; b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; danatau d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; b. remediasi; c. rehabilitasi; d. restorasi; dan/atau e. cara lain yang sesuai dengan f. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 36 Ayat (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan

UU 32/2009 PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Penentuan terjadinya pencemaran LH diukur melalui baku mutu LH

Pasal 20 Ayat (3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan: a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup b. mendapat izin dari Menteri,Gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya

PRINSIP DASAR PERIZINAN DALAM PPA Mengurangi dampak lingkungan dari suatu kegiatan dan/atau usaha Pasal 4 butir g: salah satu komponen pencegahan pencemaran adalah perizinan Pasal 36 ayat (3) UU 32 tahun 2009: Izin dan kelayakan lingkungan

PP 82/2001 Penetapan BMAL N/D

Mendorong inovasi technologi: Proses Produksi (3R or more), Pengelolaan Air Limbah

Mengapa Izin Diperlukan?

Pasal 20 ayat (3) b UU 32 tahun 2009

PP 82/2001 Bab III Bagian I (Ps 43) Pembinaan

Alat/Sarana penaatan terhadap peraturan perundangundangan dalam PPA

Pasal 72 UU 32Tahun 2009: Pengawasan Penaatan terhadap perizinan

PP 82/2001 Pasal 35 – 41: Persyaratan izin pemanfaatan dan pembuangan air limbah Pasal 44 ayat (2): pengawasan penaatan persyaratan dalam izin

JENIS IZIN

IZIN LINGKUNGAN

izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL – UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan Ps 1 UU 32 tahun 2009 dan Ps 1 PP 27 Tahun 2012

IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

Izin pada tahap operasional yang jenis dan jumlah izinnya diterbitkan sesuai diktum persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan dalam rangka menjamin upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

IZIN LINGKUNGAN

Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Memiliki Izin Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan Wajib AMDAL

Wajib Memiliki Usaha dan/atau Kegiatan Wajib UKL/UPL

IZIN LINGKUNGAN

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan Sumber: Pasal 2 PP 27/2012 Izin Lingkungan

Skema Pembagian AMDAL, UKL-UPL dan SPPL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB AMDAL Pasal 22-33 UU 32/2009

USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL/UPL

Pasal 34 UU 32/2009

SPPL

Pasal 35 UU 32/2009

Kegiatan berdampak penting terhadap LH

Batas AMDAL

Peraturan MENLH No 5/2012

Kegiatan tidak berdampak penting terhadap LH

Batas dokumen UKL-UPL Kegiatan tidak wajib UKL/UPL & tidak berdampak penting serta Kegiatan usaha mikro dan kecil

Peraturan Gub. atau Bupati/Walikota

KAPAN

Izin Lingkungan dilakukan pada saat kegiatan belum dilaksanakan dan untuk mendapatkannya, rencana/atau kegiatan harus sudah memiliki dokumen AMDAL atau formulir UKL-UPL.

Permohonan Izin Lingkungan Permohon izin lingkungan disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKLRPL atau Pemeriksaan UKL-UPL

Permohonan tertulis Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan

Persyaratan 1. Dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL; 2. Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan, dan 3. Profil usaha dan/atau kegiatan

Sumber: Pasal 42-43 PP 27/2012 Izin Lingkungan

• Menteri • Gubernur • Bupati/ Walikota

Penerbitan Izin Lingkungan Hidup AMDAL SK Kelayakan LH dari Menteri

Izin lingkungan dari Menteri

SK Kelayakan LH dari gubernur

Izin lingkungan dari gubernur

SK Kelayakan LH dari bupati/ walikota

Izin lingkungan dari bupati/ walikota

UKL-UPL Rekomendasi dari Menteri

Izin lingkungan dari Menteri

Rekomendasi dari gubernur

Izin lingkungan dari gubernur

Rekomendasi dari bupati/ walikota

Izin lingkungan dari bupati/ walikota

Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota bersamaan dengan diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL Sumber: Pasal 47 PP 27/2012 Izin Lingkungan

Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan •

Pemegang izin lingkungan berkewajiban untuk: a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan;

b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan c. Menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan PUU;

•

Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan

Sumber: Pasal 53 PP 27/2012 Izin Lingkungan

Dalam PP 27/1999: Ketentuan terkait hal ini tidak diatur/tidak ada

BAGAIMANA JIKA SUDAH MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN TETAPI BELUM PUNYA IZIN LINGKUNGAN ? Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai izin lingkungan (Pasal 73 PP 27 Tahun 2012) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan, apabila usaha dan atau kegiatan yang telah memeperoleh izin lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan (pasal 50 ayat (1) PP 27 Tahun 2012)

PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN (Ps 50 dan Ps 51 PP 27 tahun 2012 Perubahan kepemilikan usaha dan atau kegiatan Perubahan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup

MERUBAH IZIN LINGKUNGAN TANPA MERUBAH DOKUMEN LINGKUNGAN Perubahan yang berpengaruh pada lingkungan: • Perubahan penggunaan alat • Penambahan kapasitas produksi • Perubahan spesifikasi teknis • Perubahan sarana • Perluasan lahan dan bangunan • Perubahan waktu atau durasi operasi • Usaha/kegiatan yang belum tercakup dalam IL • Perubahan kebijakan pemerintah • Perubahan mendasar akibat peristiwa alam

• AMDAL BARU • Adendum ANDAL, RKL, RPL • UKL-UPL MERUBAH IZIN LINGKUNGAN DENGAN MERUBAH DOKUMEN LINGKUNGAN Perubahan dampak dan/atau risiko berdasarkan hasil kajian ARL/Audit Lingkungan Wajib Tidak dilaksanakan 3 th setelah terbit IL

Izin Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)  Izin Pembuangan air limbah ke Air atau Badan Air

 Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut  Izin Pemanfaatan Air limbah untuk land aplikasi  Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3  Izin Pemanfaatan Limbah B3

KEWENANGAN PENERBIT PERIZINAN LIMBAH CAIR UU RI 32/2009 Tentang PPLH

PP RI 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalaian Pencemaran Air

Permen LH . No. 01 .Tahun 2010 Tentang tata Laksana Pengendal,ian Pencemaran Air

• Pasal 20, ayat (3) setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan : a. Memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan b. Mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

• Pasal 40, ayat (1) Setiap usaha dan kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapatkan izin tertulis dari Bupati /Walikota.

• Pasal 24, ayat (1) Bupati/walikota menetapkan persyaratan dan tatacara perizinan lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air dan pemanfaatan air limbah pada tanah

MEKANISME PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE BADAN AIR

Pemrakarsa menyampaikan Surat Permohonan Perizinan Pembuangan air limbah ke badan air

Surat permohonan berisi: a. isian formulir permohonan perizinan; b. izin-izin lain yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan; dan c. dokumen Amdal, UKL-UPL atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud.

Bupati/ Walikota

Evaluasi

Izin Selambatlambatnya 90 hari kerja

Prosedur Penetapan Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permohonan/Pemrakarsa

Bupati/ Walikota

Kunjungan lapangan dan pengambilan sampel

Instansi yang bertanggung jawab

Verifikasi teknis

Penerbitan izin Penyusunan rekomendasi

(90 hari kerja) Penolakan izin

Pengecekan kelengkapan dokumen

Presentasi

TATA LAKSANA PERIZINAN BERDASARKAN PERATURAN MENLH No. 01 Tahun 2010 : Pembagian Kewenangan, Persyaratan dan Pencabutan Perizinan  Menetapkan persyaratan dan tatacara perizinan lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbahdan pemanfaatan air limbah pada tanah: penunjukan instansi pemroses, persyaratan dan prosedur, jangka waktu berlakunya izin, dan berakhirnya izin;  Memberikan informasi kepada masyarakat: status perizinan, persyaratan dan tata cara perizinan terkait dengan pembuangan air limbah dan pemanfaatan air limbah pada tanah;

BUPATI/ WALIKOTA (Ps. 28 )

 Melakukan penetapan/penolakan/pencabutan/pemberhentian izin  Persyaratan Administrasi: Pengisian Formulir Permohonan, Izin Terkait  Persyaratan Teknis: Upaya pencegahan, minimisasi air limbah, efisiensi SDA dan pengelolaan air limbah serta kajian dampak pembuangan air limbah terhadap ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah dan kesehatan masyarakat

PERSYARAT AN TEKNIS (Ps. 22-23, Ps. 25-27)

 Jangka Waktu Berlaku Izin: 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang (Ps. 24 ayat (4) )  Berakhirnya izin: Berakhir masa berlaku (Ps. 24 ayat (5) a),  Pencabutan Izin: Tidak memenuhi persyaratan izin, melakukan perubahan total terhadap jenis kegiatan/usaha, kegiatan/usaha tutup/brangkut (Ps. 24 ayat (5) b)  Pembatalan Izin: ketidakbenaran data yang disampaikan dalam permohonan izin (Ps. 24 ayat (5) c)

BERAKHIRNYA IZIN (Ps. 24 ayat (4) dan (5))

Muatan Izin •Kepada siapa izin diberikan Siapa •Siapa penanggung jawabnya

•Acuan peraturan yang terkait

Acuan peratur •Pertimbangan alasan izin diterbitkan an

Apa

•Persyaratan •Kewajiban

•Titik penaatan Diman •Titik koordinat a •Secara terus menerus Bagaim •Tidak kontinu ana

Sanksi

Batas waktu

•Penetapan sanksi pelanggaran dalam izin

•Batas waktu berlaku izin

CONTOH PERIZINAN DI BEBERAPA DAERAH

CONTOH PERIZINAN DI BEBERAPA DAERAH

CONTOH PERIZINAN DI BEBERAPA DAERAH

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN Jl. D.I. Panjaitan Kav 24 Jakarta 13410