100773-m.sandy Pradhana Putra-feb.pdf

ANALISIS PENERAPAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM SIKLUS PENJUALAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS PT. PERTAMINA)

SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh: M.Sandy Pradhana Putra NIM: 107082003603

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1432 H/2011

ANALISIS PENERAPAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM SIKLUS PENJUALAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS PT. PERTAMINA)

Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh: M. Sandy Pradhana Putra NIM: 107082003603

Di Bawah Bimbingan

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Amilin, SE, Ak, M.Si NIP. 197306152005011009

Yessi Fitri, SE, Ak, M.Si NIP. 197609242006042002

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1432 H/2011

ii

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF

Hari ini Selasa, 8 Juni 2011 telah dilakukan ujian komprehensif atas mahasiswa: 1. Nama

: M. Sandy Pradhana Putra

2. NIM

: 107082003603

3. Jurusan

: Akuntansi/Audit

4. Judul Skripsi

: Analisis Penerapan Informasi Dan Komunikasi Dalam Siklus Penjualan Dan Dampaknya Terhadap Efektivitas Pembuatan Laporan Keuangan (Studi Kasus Pt. Pertamina)

Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan dan kemampuan yang bersangkutan selama proses ujian komprehensif, maka diputuskan bahwa mahasiswa tersebut di atas dinyatakan lulus dan diberi kesempatan untuk melanjutkan ke tahap Ujian Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 8 Juni 2011

1. Prof. Dr. Azzam Jasin, MBA.

( ________________________ ) Ketua

2. Yulianti, SE., M.Si

( ________________________ )

NIP. 198203182011012011

Sekretaris

3. Erika Amelia, SE., M.Si

( ________________________ ) Penguji Ahli

iii

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Hari ini Jum’at, 17 Juni 2011 telah dilakukan Ujian Skripsi atas mahasiswa:

1.

Nama

: M.Sandy Pradhana Putra

2.

NIN

: 107082003603

3.

Jurusan

: Akuntansi

4.

Judul Skripsi

: Analisis Penerapan Informasi Dan Komunikasi Dalam Siklus Penjualan Dan Dampaknya Terhadap Efektivitas Pembuatan Laporan Keuangan (Studi Kasus PT. Pertamina)

Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan dan kemampuan yang bersangkutan selama proses ujian Skripsi, maka diputuskan bahwa mahasiswa tersebut di atas dinyatakan lulus dan skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negri Hidayatullah Jakarta. Jakarta, 17 Juni 2011 1.

2.

3.

Prof. Dr. Abdul Hamid,MS NIP. 19570617 198503 1 002

(

Rahmawati, SE, MM NIP. 19770814 200604 2 003

(

Prof. Dr. Azzam Jasin, MBA

(

) Ketua

). Sekertaris

) Penguji Ahli 1

4.

5.

Dr. Amilin, SE, Ak, M.Si NIP. 19730615 200501 1 009

(

Yessi Fitri, SE, Ak, M.Si NIP. 19760924 200604 2 002

(

) Pembimbing I

) Pembimbing II

iv

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini, Nama

:

M.Sandy Pradhana Putra

No. Induk Mahasiswa

:

107082003603

Fakultas

:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Jurusan

:

Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya : 1.

Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan

2.

Tidak melakukan plagiat terhadap naskah karya orang lain

3.

Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa ijin pemilik karya

4.

Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data

5.

Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini

Jikalau di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan melalui pembuktian yang dapat dipertanggung-jawabkan, ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan diatas, maka saya siap untuk dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Jakarta, 15 Juni 2011 Yang Menyatakan

(M.Sandy Pradhana Putra)

v

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I.

IDENTITAS PRIBADI 1. Nama

: M. Sandy Pradhana Putra

2. Tempat, Tanggal Lahir

: Surabaya, 30 November 1989

3. Alamat

: Jl. Bumi Daya VIII/No.195 Cinere, Depok

4. Telepon

: 085692715279

5. Email

: [email protected]

II. PENDIDIKAN 1. SDN 011 Pagi, Pondok Labu, Jakarta Selatan

Tahun 1995-2001

2. SMPN 85 Jakarta

Tahun 2001-2004

3. SMA Negeri 34 Jakarta

Tahun 2004-2007

4. S1 Ekonomi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Tahun 2007-2011

III. PENGALAMAN ORGANISASI 1. Rohis SMA N 34 Jakarta Sebagai Anggota (2004-2007) 2. 34 High Tech Society (2007-Sekarang) 3. Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Akuntansi Sebagai Anggota (20092010) dan Koord. Dept. Hubungan Masyarakat (2010-2011)

vi

IV. LATAR BELAKANG KELUARGA 1. Ayah

: Ir. M. Budi Setiawan

2. Tempat, Tanggal Lahir

: Jember, 18 Agustus 1958

3. Ibu

: Rr. Leksmanawati Dwika. W

4. Tempat, Tanggal Lahir

: Purworejo, 17 Maret 1961

5. Alamat

: SDA

vii

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION INSIDE SALES CYCLE AND ITS IMPACT ON THE EFFECTIVENESS OF THE FINANCIAL STATEMENTS (CASE STUDTY PT. PERTAMINA) ABSTRACT

This study analyzes the implementation of internal control system especially information and communications component and their impact on the effectiveness of making financial reports. This research is located at the headquarters of PT. Pertamina, Jakarta. Sampling method is by observation and using scondary data, while the data processing method used by researchers is to compare the actual conditions in the field with the rules set by PT. Pertamina The results of this study indicate that application of the internal control system, especially information and communication component sales cycle has been implemented quite effectively, but still needs improvement. This has resulted in a lack of effective financial statement and in particular related to the sales cycle. Keyword: Internal control, information and communications, sales cycle, financial statement

viii

ANALISIS PENERAPAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM SIKLUS PENJUALAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS PT. PERTAMINA) ABSTRAK Penelitian ini menganalisa penerapan sistem pengendalian internal komponen informasi dan komunikasi serta dampaknya terhadap efektivitas pembuatan laporan keuangan. Penelitian ini berlokasi di kantor pusat PT. Pertamina Jakarta. Metode penentuan sampel ialah dengan melakukan observasi serta menggunakan metode data sekunder, sedangkan metode pengolahan data yang digunakan peneliti adalah membandingkan kondisi nyata di lapangan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh PT. Pertamina Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal komponen informasi dan komunikasi khususnya siklus penjualan telah dilaksanakan cukup efektif, namun masih perlu adanya perbaikan. Hal ini berdampak pada kurang efektifnya pembuatan laporan keuangan khususnya terkait dengan siklus penjualan. Kata kunci: Sistem pengendalian internal, informasi dan komunikasi, siklus penjualan, laporan keuangan

ix

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Penerapan Informasi dan Komunikasi Dalam Siklus Penjualan dan Dampaknya Terhadap Efektivitas Pembuatan Laporan Keuangan (Studi Kasus PT. Pertamina)”. Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Sang Teladan yang telah membawa kita ke zaman kebaikan. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan sebagai syarat guna meraih gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, syukur Alhamdulillah penulis hanturkan atas kekuatan Allah SWT yang telah anugerahkan. Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada: 1.

Kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan rasa cinta, perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.

2.

Adikku yang telah menyemangati dan memberikan banyak do’a terbaiknya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita dapat menjadi anak-anak yang membanggakan bagi kedua orang tua baik di dunia maupun di akhirat kelak.

3.

Bapak Prof. Dr. Abdul Hamid, MS selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

4.

Ibu Rahmawati, SE, MM selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

5.

Ibu Yessi Fitri, SE, Ak, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan dosen Pembimbing Skripsi II yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala bimbingan dan konsultasi yang telah diberikan selama ini. x

6.

Bapak Dr. Amilin, SE, Ak, M.Si selaku dosen Pembimbing Skripsi I yang telah bersedia menyediakan waktunya yang sangat berharga untuk membimbing penulis selama menyusun skripsi. Terima kasih atas segala masukan guna penyelesaian skripsi ini serta semua motivasi dan nasihat yang telah diberikan selama ini.

7.

Bapak Heru Sutrisno selaku SVP Business Development PT. Pertamina, Ibu Nunik selaku Kepala Dept. Distribusi Hilir, Bapak Yusran Bustamar dan Ibu Hendarsih yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi di PT. Pertamina.

8.

Seluruh staf pengajar dan karyawan Universitas Islam Negeri yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

9.

Terima kasih kepada Eyang Putri yang telah memberikan dukungan berupa do’a dan moril kepada peneliti serta Tante Aniek yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi di PT. Pertamina.

10. Rahma, Terima kasih atas segala bantuan dan kerjasamanya dalam menyelesaikan skripsi dan sidang kompre. Semoga Allah membalas kebaikanmu. 11. “Si Bongsor” selaku komputer tercinta, terima kasih sudah menemani peneliti disaat suka dan duka. 12. Sahabat terdekat peneliti: Nadiyya “ungu” hayatunnufus, Septi, Chiko, Yuni, dan Mita yang sudah mendukung peneliti. 13. Kak Atina, terima kasih atas masukkan dan sarannya sehingga peneliti berhasil menyelesaikan skripsi. Serta semua teman-teman BEMJ Akuntansi periode 2010-2011 dan Akuntansi D angkatan 2007. 14. Sahabat - sahabat peneliti di kampus lain terima kasih atas bantuannya dalam meminjamkan literatur terkait dengan penelitian skripsi. 15. Tika, terimakasih atas bantuannya selama ini. 16. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

xi

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Jakarta, 16 Juni 2011

(M.Sandy)

xii

DAFTAR ISI

Halaman Judul ................................................................................................ i Lembar Pengesahan Skripsi ...........................................................................ii Lembar Pengesahan Uji Komprehensif .........................................................iii Lembar Pengesahan Uji Skripsi ......................................................................iv Lembar Pernyataan Bebas Plagiat ..................................................................v Daftar Riwayat Hidup .....................................................................................vi Abstrak .......................................................................................................... viii Kata Pengantar ...............................................................................................x Daftar Isi ....................................................................................................... xiii Daftar Tabel ................................................................................................. xvi Daftar Gambar ........................................................................................... xvii Daftar Lampiran ........................................................................................ xviii BAB I

PENDAHULUAN .................................................................... 1 A. Latar Belakang Masalah ....................................................... 1 B. Perumusan Masalah ............................................................. 6 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................. 7 1. Tujuan Penelitian ............................................................ 7 2. Manfaat Penelitian .......................................................... 8

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA ...........................................................10 A. Tinjauan Literatur ................................................................10 1. Auditing ..........................................................................10

xiii

2. Sistem Informasi Akuntansi (Accounting Information System) .....................................14 3. Sistem Pengendalian Internal ..........................................16 4. Siklus Penjualan .............................................................27 5. Efektivitas .......................................................................28 6. Laporan Keuangan ..........................................................29 B. Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu ...........................................32 C. Kerangka Pemikiran ..............................................................34 BAB III

METODOLOGI PENELITIAN ..............................................36 A. Ruang Lingkup Penelitian ....................................................36 B. Metode Pengumpulan Data ..................................................38 C. Metode Analisis Data ...........................................................37 D. Operasionalisasi Variabel .....................................................38

BAB IV

PENEMUAN DAN PEMBAHASAN .......................................39 A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian ...........................39 B. Profil Perusahaan ....................................................................39 C. Siklus Penjualan PT. Pertamina ..............................................51 D. Penerapan Pengendalian Internal Komponen Informasi Dan Komunikasi Dalam Siklus Penjualan PT.Pertamina ..........................................................................54 E. Permasalahan Yang Terjadi Terkait Transaksi Penjualan PT.Pertamina ..........................................................62 F. Saran Perbaikan Untuk PT. Pertamina ....................................73

xiv

G. Dampaknya Terhadap Efektivitas Laporan Keuangan .............83 BAB V

PENUTUP ................................................................................86 A. Kesimpulan ..........................................................................86 B. Implikasi ..............................................................................88 C. Saran ....................................................................................89

Daftar Pustaka ...................................................................................................90 Lampiran-Lampiran ..........................................................................................94

xv

DAFTAR TABEL

No.

Keterangan

Halaman

2.1

Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu ............................................. 32

3.1

Operasionalisasi Variabel Penelitian ........................................ 38

4.1

Jurnal Transaksi Penjualan ...................................................... 51

4.2

Jurnal Pada Saat PT. Pertamina Menerima Goods Issue ........... 52

4.3

Jurnal Pada Saat Invoicing........................................................ 52

4.4

Transaksi Penjualan ................................................................. 63

4.5

Transaksi Yang Tidak Teridentifikasi Nama Produknya ........... 66

4.6

Pencatatan Jurnal Penjualan ..................................................... 66

4.7

Penerimaan Pembayaran PPN .................................................. 67

4.8

Jurnal Pada Saat PT. Pertamina Menerima Goods Issue dari TNI ................................................................................... 69

4.9

Jurnal Pada Saat Invoicing Berdasarkan Hasil Pencocokan dan Penelitian ....................................................... 71

4.10

Pencatatan Jurnal Penjualan ..................................................... 77

4.11

Penerimaan Pembayaran PPN .................................................. 77

4.12

Jurnal Koreksi Atas Transaksi Penerimaan Pembayaran ........... 78

4.13

Saran Perbaikan ....................................................................... 80

xvi

DAFTAR GAMBAR

No.

Keterangan

Halaman

2.1

Skema Kerangka Pemikiran ................................................ 34

4.1

Struktur Organisasi PT. Pertamina........................................ 50

4.2

Flowchart Penjualan Tunai OPBS ........................................ 56

4.3

Flowchart Penjualan Tunai Non-OPBS ................................ 58

4.4

Flowchart Penjualan Tunai Kepada Instansi Pemerintah

4.5

.......................................................... 60

Skema Tugas dan Peran Compliance System PT.Pertamina

.................................................................... 85

xvii

DAFTAR LAMPIRAN

No.

Keterangan

Halaman

1

Surat Penelitian Skripsi ....................................................... 95

2.

Cover Surat Perjanjian Bersama .......................................... 96

3.

Cover Berita Acara Pencocokan dan Penelitian .................... 97

4.

Cover Tata Kelola Organisasi Penjualan Central Collection TNI ...................................................................................... 98

xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara, merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Adapun maksud dan tujuan dari pendirian BUMN berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara ialah:

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya, 2. Mengejar keuntungan, 3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, 4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha

yang

belum dapat

dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, 5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat,

1

Sejak tahun 2001 seluruh BUMN dikoordinasikan pengelolaannya oleh Kementrian BUMN yang dipimpin oleh Menteri Negara BUMN.

Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan. Salah satu bentuk tanggung jawab BUMN ialah melalui penyajian laporan keuangan, yang berisi mengenai segala informasi mengenai kinerja keuangan BUMN selama suatu periode tertentu, dimana informasi laporan keuangan tersebut digunakan untuk seluruh stakeholders baik, pemerintah, investor, lembaga pemerintah lainnya maupun rakyat Indonesia. Oleh karena itu, laporan keuangan BUMN haruslah bebas dari salah saji, serta kesalahan informasi yang dapat merugikan para pengguna laporan keuangan tersebut.

Laporan keuangan BUMN dikritik oleh mantan Menteri Ekonomi Sri Mulyani, dikarenakan masih cukup banyak laporan keuangan Badan Usaha Milik Negara yang belum mengikuti standar pelaporan keuangan. Hal ini menyebabkan tidak diperbolehkannya sebagian besar BUMN untuk listing di pasar modal asing, hanya PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Yang telah listing. Pemerintah terus berusaha memperbaiki laporan keuangan BUMN. Hal ini untuk bertujuan agar BUMN menjadi lebih transparan dan memudahkan investor untuk menanamkan modal di dalam negeri (Bataviase, 2008:1).

2

Banyak BUMN yang saat ini terjerat masalah keuangan. Hal ini terbukti dari hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap 32 BUMN menunjukkan adanya kasus BUMN yang merugi, terindikasi kasus korupsi, dan kredit macet. Dari keseluruhan, BPK memaparkan 73 temuan yang berindikasi kerugian negara senilai Rp2,48 triliun. Pemeriksaan keuangan dilakukan terhadap empat BUMN, yaitu PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Perjan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, Perum Perusahaan Film Nasional (PFN), dan PT Sarana Karya. BPK memberikan pendapat "Tidak Wajar" (TW) terhadap Laporan Keuangan PT Sarana Karya, "Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan" terhadap Perum PFN. Kemudian, "Wajar Tanpa Pengecualian" terhadap PT PLN, dan "Tidak Memberikan Pendapat" terhadap Perjan RSCM (Suara Merdeka, 2007:1).

Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan perusahaan kepada para pengguna informasi laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan menurut IAI dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK, 2009) adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan, dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

3

Dalam PSAK nomor 1 (2009) tujuan laporan keuangan secara umum adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu laporan keuangan menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Sedangkan tujuan khusus laporan keuangan dalam APB Statement No 4 adalah untuk menyajikan secara wajar dan sesuai prinsip akuntansi berterima umum, posisi keuangan, hasil operasi, dan perubahan lain dalam posisi keuangan. Oleh karena itu hendaknya laporan keuangan harus disajikan secara wajar sehingga dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengambil keputusan terkait dengan perusahaan tersebut. Untuk mewujudkan laporan keuangan yang bebas dari salah saji dan kesalahan informasi maka dibutuhkan sistem pengendalian internal yang baik serta terstruktur dengan baik di lingkungan perusahaan.

Pengertian sistem pengendalian internal menurut Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) dalam Boynton dan Johnson (2006:391) adalah proses yang dilakukan oleh dewan manajemen, direksi, dan pegawai lainnya dari entitas yang bersangkutan, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dari keandalan dari laporan keuangan, kepatuhan terhadap aturan dan hukum yang berlaku, efektivitas, dan efisiensi dari kegiatan operasi.

4

Sistem pengendalian internal memiliki lima komponen yang saling berkaitan satu sama lain yang berfungsi untuk melakukan kontrol atas resiko-resiko yang terjadi. COSO (AU 319.07) dalam Boynton dan Johnson (2006:392) pun menjelaskan komponen pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian (control enviroment), penilaian resiko (risk assement), aktivitas pengendalian (control activities), informasi dan komunikasi

(information

&

communication),

serta

pemantauan

(monitoring).

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pengendalian internal memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas dari laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, pengendalian internal merupakan elemen penting yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pembuatan laporan keuangan yang bebas dari salah saji dan kesalahan informasi. Maka dibutuhkan pengendalian internal yang kuat untuk mengawasi pembuatan laporan keuangan. Berdasarkan hasil audit Badan Pemerikasaan Keuangan (BPK) pada semester II tahun 2010, terhadap enam laporan keuangan BUMN/D dan badan lainnya. Laporan Keuangan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XII (Persero) TB 2009, Laporan Keuangan PDAM Kota Padang TB 2009, Laporan Keuangan West Sumatera Earthquake Disaster Project (WSEDP) pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2010, Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH) Tahun 1430H/2009M dan Tahun 1429H/2008M, serta Laporan

5

Keuangan Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (dahulu Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam) TA 2009. Dari hasil pemerikasaan tersebut BPK memberikan opini WTP terhadap Laporan Keuangan WSEDP BNPB TA 2010, opini WDP diberikan terhadap Laporan Keuangan PDAM Kota Padang TB 2009 serta BP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam TA 2009 (BPK, 2010:37). Berdasarkan uraian di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena pertama, masih banyaknya laporan keuangan BUMN yang belum memenuhi standar pelaporan keuangan. Kedua, untuk mengetahui seberapa besar peranan sistem pengendalian khususnya informasi dan komunikasi terhadap efektivitas pembuatan laporan keuangan. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian di PT. Pertamina. Badan Usaha Milik Negara tersebut bergerak dalam bidang energi serta memiliki cakupan penjualan yang begitu luas. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Informasi dan Komunikasi dalam Siklus Penjualan

dan

Dampaknya

Terhadap

Efektivitas

Pembuatan

Laporan Keuangan (Studi Kasus PT. Pertamina)”

B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis lebih memfokuskan penelitian ini terhadap internal control khususnya

6

informasi dan komunikasi perusahaan pada siklus penjualan PT. Pertamina. Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal informasi dan komunikasi pada siklus penjualan terhadap efektivitas laporan keuangan PT. Pertamina? 2. Permasalahan apa yang timbul dalam siklus penjualan terkait dengan pengendalian internal informasi dan komunikasi? 3. Apakah laporan keuangan PT. Pertamina telah disajikan dengan efektif, khususnya yang terkait dengan siklus penjualan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah, tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

a. Untuk

penerapan

sistem pengendalian

internal

informasi

&

komunikasi pada siklus penjualan terhadap efektivitas pembuatan laporan keuangan PT. Pertamina. b. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul dalam siklus penjualan terkait dengan pengendalian internal informasi dan komunikasi c. Untuk mengetahui efektivitas pelaporan keuangan PT.Pertamina khususnya terkait dengan siklus penjualan.

7

2. Manfaat Penelitian a. Kontribusi Teoritis 1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan pembanding untuk menambah ilmu pengetahuan. 2) Bagi Masyarakat, sebagai sarana informasi mengenai auditing, pengendalian internal, dan penerapan informasi dan komunikasi dalam efektivitas pembuatan laporan keuangan. 3) Peneliti berikutnya, sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini. 4) Penulis, sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta menambah referensi mengenai auditing, terutama tentang pengendalian internal dan laporan keuangan sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis di masa yang akan datang. b. Kontribusi Praktis 1) PT. Pertamina, dapat mengetahui kemampuan dari pengendalian internal yang digunakan oleh perusahaan serta penerapan informasi dan komunikasi dalam efektivitas pembuatan laporan keuangan. Manfaat lain yaitu sebagai dasar untuk melakukan rekomendasi

8

perbaikan

atas

kelemahan

yang

ditemukan

dalam

sistem

pengendalian internal. 2) Pemerintah, dapat mengetahui informasi mengenai penerapan informasi dan komunikasi terhadap efektivitas pembuatan laporan keuangan serta memberikan informasi tambahan bagi BUMN lainnya. 3) Stakeholders, dapat mengetahui informasi mengenai penerapan informasi dan komunikasi terhadap efektivitas pembuatan laporan keuangan, selain itu dapat digunakan sebagai tinjauan para pengguna laporan keuangan dalam melakukan proses pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan.

9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Literatur 1. Auditing Auditing menurut Arens, Elder, Beasley, dan Jusuf (2010:4) adalah sebagai berikut: “Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person”. Artinya auditing adalah pengumpulan dan penilaian bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dan kriteria yang ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Menurut Arens et al.(2010) pada umumnya terdapat tiga jenis audit, yaitu: a. Financial statement audit (audit laporan keuangan), yang mencakup mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti terhadap laporan keuangan suatu entitas sebagai upaya memberikan opini kewajaran penyajian laporan keuangan. b. Compliance audit (audit kepatuhan), mencakup mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti apakah aktivitas suatu entitas baik keuangan maupun operasionalnya mematuhi peraturan dan standar tertentu.

10

c. Operational audit (audit operasional), mencakup mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti tentang efisiensi dan efektivitas aktivitas suatu entitas untuk tujuan tertentu. Sedangkan menurut Boynton dan Johnson (2010:6), definisi audit yang berasal dari The Report of the Committee on Basic Auditing Concepts of the American Accounting Association (Accounting Review, Vol 47) adalah sebagai berikut: “A Systematic process of objectively obtaining and evaluating regarding assertions about economic actions and events to ascertain the degree of correspondence between those assertions and established criteria and communicating the results to interested users” Artinya Auditing adalah suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara obyektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakaian yang berkepentingan”. Kemudian Boynton et al. (2010:8-9) membagi tipe-tipe audit dalam 3 kelompok, yaitu: a. Financial statement audit “A financial statement audit involves obtaining and evaluating evidence about an entity’s presentation of its financial position, results of operations, and cash flows for the purpose of expressing an opinion on whether they are presented fairly in comformity wwith established criteria usually GAAP”.

11

b. Compliance audit “A compliance audit involves obtaining and evaluating evidence to determine whether certain financial or operating activities of an entity conform to specified conditions, rules or regulation”. c. Operational audit “An operational audit involves obtaining and evaluating about effiency and effectiveness of entity’s operating activities in relation to specified objectives”.

Namun belakangan muncul satu audit lagi, yaitu audit fraud atau audit investigasi. Audit ini memfokuskan pada ada atau tidaknya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan entitas kemudian menelusuri pihakpihak yang melakukan kecurangan tersebut. Audit ini memerlukan keahlian khusus tambahan diluar pengetahuan audit secara umum. Fraud audit berbeda dengan audit investigasi, fraud audit meliputi proses pendeteksian, pencegahan, dan perbaikan. Sedangkan, audit investigasi lebih kepada kegiatan untuk mendapatkan bukti-bukti yang mendukung sangkaan awal. Bukti tersebut nantinya akan digunakan sebagai pendukung dalam proses penuntutan di pengadilan (Widiastono, 2008). Menurut Widiastono (2008), agar dapat membongkar terjadinya fraud (kecurangan)

maka

seorang

akuntan

forensik

harus

mempunyai

pengetahuan dasar akuntansi dan audit yang kuat, pengenalan perilaku manusia,

dan

organisasi

(human

pengetahuan tentang aspek yang (incentive,

pressure,

attitudes,

and

organization

behaviour),

mendorong terjadinya kecurangan rationalization,

opportunities),

12

pengetahuan tentang hukum dan peraturan (standar bukti keuangan dan bukti hukum),

pengetahuan tentang

kriminologi

dan

viktimologi

(profiling), pemahaman terhadap pengendalian internal, dan kemampuan berpikir seperti pencuri (think as a theft). Personel yang melakukan audit disebut dengan auditor. Menurut Arens et al., (2010:15). Terdapat empat jenis auditor yang umum dikenal masyarakat, yaitu: a. Certified Public Firms (Akuntan Publik) Akuntan publik disebut juga auditor eksternal atau auditor independen Untuk

membedakannya dengan auditor

internal,

akuntan ini

bertanggung jawab atas pemeriksaan atau mengaudit laporan keuangan organisasi yang dipublikasikan, serta memberikan opini atas informasi yang diauditnya. b. General Accounting Office Auditors (Akuntan Pemerintah) Dilaksanakan oleh auditor pemerintah sebagai karyawan pemerintah. Audit ini mencakup audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional. Laporan audit ini diserahkan kepada kongres, dalam hal ini untuk Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat. c. Internal Revenue Agent (Akuntan Pajak) Akuntan pajak mempunyai tanggung jawab terhadap pelaksanaan pada pembayaran pajak oleh wajib pajak. Lingkup pengerjaannya adalah memeriksa apakah wajib pajak telah benar memberikan pajaknya sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku.

13

d. Internal Auditors (Auditor Internal) Auditor internal bertanggung jawab terhadap manajemen perusahaan. Tinjauannya adalah audit terhadap berbagai prosedur-prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektifitas kegiatan.

Pada

akhir

kegiatan biasanya diajukan saran-saran

rekomendasi manajemen untuk meningkatkan kualitas operasi perusahaan. Berdasarkan penjabaran diatas, maka pengertian audit adalah suatu proses yang sistematis dan kritis yang dilakukan oleh pihak yang independen untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai dan kejadian ekonomi (informasi) suatu entitas dengan tujuan untuk menetapkan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi (informasi) tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan. 2. Sistem Informasi Akuntansi (Accounting Information System) Pengertian Sistem Informasi Akuntansi (Accounting Information System) menurut Romney, Steinbart (2009:28) adalah sebagai berikut: “An Accounting Information System (AIS) is a system that collects, records, stores, and process data to produce information for decisions makers” Artinya Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan memproses data untuk menghasilkan informasi untuk para pengambil keputusan.

14

Menurut Hall, James (2009) Sistem informasi akuntansi terdiri dari tiga subsistem utama, yaitu: a. Transactions Processing System (TPS) Sistem yang Mendukung operasi bisnis sehari-hari dengan berbagai laporan, dokumen, dan pesan untuk pengguna di seluruh organisasi. b. The General Ledgers/ Financial Reporting System (GL/FRS) Sistem yang menghasilkan laporan keuangan tradisional, seperti laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, pengembalian pajak, dan laporan lain yang dipersyaratkan oleh hukum. c. The Management Reporting System (MRS) Sistem yang menyediakan manajemen internal dengan laporan keuangan tujuan khusus dan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan seperti anggaran, varians laporan, dan laporan pertanggungjawaban Definisi sistem informasi akuntansi menurut Bodnar dan Hopwood (2009:7) adalah kumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan yang diatur untuk mengubah data menjadi informasi. Informasi ini dikomunikasikan kepada beragaman keputusan. Berdasarkan penjabaran diatas maka sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang menghasilkan sebuah informasi. Informasi yang dihasilkan tersebut

dapat

berguna

bagi perusahaan untuk

menentapkan kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan masa depan perusahaan, rekomendasi perbaikan terhadap sistem pengendalian

15

internal, informasi mengenai kekeliruan atau kecurangan, dan lain sebagainya. 3. Sistem Pengendalian Internal a. Pengertian Pengendalian Internal Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan istilah yang telah umum

dan

banyak

digunakan

berbagai

kepentingan.

Istilah

pengendalian internal diambil dari terjemahan istilah “Internal Control” meskipun demikian penulis menterjemahkan sebagai pengawasan intern, untuk istilah tersebut hal ini tidaklah menjadi masalah karena tidak mengurangi pengertian Sistem Pengendalian Intern secara umum. Menurut Arens et al. (2010:290), suatu sistem pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen jaminan yang wajar bahwa perusahaan mencapai tujuan dan sasarannya. Kebijakan dan prosedur ini sering disebut

pengendalian

dan

secara

kolektif

mereka

meringkas

pengendalian internal entitas itu. Pengertian sistem pengendalian internal menurut COSO dalam Boynton dan Johnson (2006:391) adalah proses yang dilakukan oleh dewan manajemen, direksi, dan pegawai lainnya dari entitas yang bersangkutan, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dari keandalan dari laporan keuangan, kepatuhan terhadap aturan dan hukum yang berlaku, dan efektivitas dan efisiensi dari kegiatan operasi.

16

Dalam

Standar

Profesional

Akuntan

Publik

(SPAP:319.2)

Pengendalian Internal di definisikan sebagai berikut: “Sistem Pengendalian Intern meliputi organisasi serta semua metode dan ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam suatu perusahaan untuk melindungi harta miliknya, mencek kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha, dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah digariskan.” Dengan adanya sistem pengendalian internal yang terdapat di suatu perusahaan memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan perusahaan yang terdiri dari kategori: (a) pelaporan keuangan yang bisa diandalkan, (b) efektivitas dan efisiensi dari operasi, dan (c) pemenuhan hukum dan peraturan yang berlaku. Dapat tercapai dengan baik dan maksimal. Selain itu dengan penggunaan SPI yang baik dan kuat dapat mengurangi terjadinya kecurangan yang dapat berakibat fatal terhadap going concern suatu entitas. b. Tujuan Pengendalian Internal Pengendalian internal yang diciptakan dalam perusahaan harus mempunyai beberapa tujuan. Menurut Arens et al. (2010:370) pengendalian internal memiliki tujuan sebagai berikut: 1) Reliabilitas pelaporan keuangan Tujuan pengendalian internal ini adalah memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan tersebut.

17

2) Efisiensi dan efektivitas operasi Tujuan yang penting dari pengendalain ini adalah memperoleh informasi keuangan dan nonkeuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk keperluan pengambilan keputusan. 3) Ketaatan pada hukum dan peraturan Dalam section 404 mengharuskan semua perusahaan publik mengeluarkan laporan tentang keefektifan pelaksanaan pengendalian internal atas laporan keuangan. Selain mematuhi ketentuan hukum dalam section 404, organisasi-organisasi publik, nonpublik, dan nirlaba diwajibkan menaati berbagi hukum dan peraturan. Menurut Louwers, Ramsay (2008:158) Sistem pengendalian internal didesain utuk mencapai tujuan pengendalian yang terdiri dari tiga target yaitu: 1) Financial reporting category Hal ini ditujukan untuk menerbitkan laporan keuangan yang handal dan menjaga aset dari penggunaan ilegal. 2) Operations category Contoh dari target ini adalah bisnis reputasi yang baik, return on invesment, pengenalan produk baru, market share, dan penggunaan aset secara efisien dan efektif. 3) Compliance category Compliance category memiliki tujuan untuk mematuhi hukum dan aturan yang mempengaruhi entitas.

18

Dari hal diatas dapat kita ketahui bahwa sistem pengendalian internal yang ada didalam suatu perusahaan memiliki tujuan yang sangat penting dalam menyajikan laporan keuangan yang handal, mengawasi proses operasi perusahaan, dan mematuhi hukum yang berkaitan dengan perusahaan. Jika sistem pengendalian internal ini tidak dilaksanakan oleh perusahaan maka perusahaan tersebut akan mengalami banyak masalah dari kecurangan, kekeliruan, dan lain-lain. c. Elemen-Elemen Pengendalian Internal Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission

(COSO)

memperkenalkan adanya

lima komponen

pengendalian intern yang meliputi Lingkungan Pengendalian (Control Environment),

Penilaian

Resiko

(Risk

Assesment),

Prosedur

Pengendalian (Control Procedure), Pemantauan (Monitoring), serta Informasi dan Komunikasi (Information and Communication). Manajemen

sebaiknya

memperhitungkan

pertimbangan

5

komponen pengendalian internal yang cukup dan efektif yang ditentukan dalam COSO report. Kelima komponen tersebut yaitu: (Rezaee, 1995:6-7) 1) Lingkungan Pengendalian (Control Environment) Lingkungan pengendalian terdiri dari jumlah elemen-elemen seperti integritas, nilai-nilai etika, filosofi dan gaya operasi manajemen, struktur organisasi, kebijakan dan praktek sumber daya manusia, keterlibatan dewan direktur dan komite audit, kompetensi

19

personalia, dan otoritas dan pertanggungjawaban tugas yang didisain

untuk

menyediakan

meyakinkan

dalam

menyajikan

dasar

keefektivitasan

kesadaran

perusahaan. untuk

sistem

pengendalian

Lingkungan

mengevaluasi

pengendalian

yang

pengendalian

kecukupan

internal

dan

dan

menilai

kemampuan perusahaan untuk meyakinkan tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab dan reliabilitas laporan keuangan. Lingkungan pengendalian berfungsi sebagai dasar dari komponenkomponen pengendalian internal yang lainnya. 2) Penilaian resiko (Risk Assessment) Penilaian resiko memerlukan identifikasi dan investigasi baik resiko internal dan ekstenal dan penerimaan yang hati-hati atas resiko bisnis dalam mencapai tujuan perusahaan. Penilaian resiko membantu

manajemen

dan auditor

internal

berada

dalam

pengendalian. 3) Aktivitas Pengendalian (Control Activities) Aktivitas pengendalian adalah kebijakan, prosedur, dan peraturan yang menyediakan keyakinan memadai bahwa tujuan pengendalian internal telah dijalankan secara benar dan resiko telah diatur secara efektif. 4) Informasi dan Komunikasi (Information and Communications) Komponen informasi dan komunikasi dari internal kontrol mempertimbangkan informasi yang didapat dan bagaimana pesan

20

mengalir melalui sebuah entitas. Semua orang di dalam entitas seharusnya menerima pesan yang jelas melalui top manajemen bahwa pertanggungjawaban pengendalian internal harus dijalankan dengan serius. Personil yang dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal semestinya mengerti dengan jelas aspek-aspek relevan dari sistem pengendalian internal, bagaimana mereka bekerja, dan tugas dan tanggung jawab mereka dalam sistem tersebut. Komunikasi seharusnya berjalan dalam semua arah di fungsi pengendalian internal organisasi–up, down, dan across–dalam pengkomunikasian semua informasi internal dan eksternal yang relevan. 5) Pemantauan (Monitoring) Pemantauan memerlukan sistem pengendalian internal yang dipantau dalam proses berjalan dan dasar periodik untuk mempertahankan agar tetap efektif. Pemantauan berkelanjutan (ongoing monitoring) adalah penilaian secara berkelanjutan berbagai komponen sistem pengendalian internal melalui pelatihan yang tepat dan evaluasi personil, pengawasan terus menerus, dan implementasi rekomendasi yang diberikan oleh auditor. Evaluasi periodik (periodic evaluation) dapat melengkapi pemantauan yang berkelanjutan dan seharusnya digunakan pada basis ad hoc. Frekuensi dan ruang lingkup evaluasi periodik tergantung pada efektivitas dan hasil dari pemantauan berkelanjutan serta penilaian resiko yang terkait dengan sistem pengendalian internal.

21

Menurut Sukrisno Agoes. (2004:75), komponen pengendalian internal terdiri dari: 1) Lingkungan pengendalian Menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur. 2) Penaksiran resiko Indentifikasi entitas dan analisis terhadap resiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola. 3) Aktivitas pengendalian Kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. 4) Informasi dan komunikas Pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. 5) Pemantauan Proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Menurut Hall et al. (2009), komponen pengendalian internal terdiri dari:

22

1) Lingkungan pengendalian (The Control Enviroment) Lingkungan komponen

pengendalian pengendalian

merupakan lainnya.

landasan

Lingkungan

bagi

empat

pengendalian

menetapkan keseluruhan dasar bagi organisasi dan mempengaruhi kesadaran kontrol manajemen dan karyawan. 2) Penilaian resiko (Risk Assement) Lingkungan Organisasi harus melakukan penilaian risiko untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang relevan untuk pelaporan keuangan. 3) Aktivitas pengendalian (Control Activities) Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat diambil untuk menghadapi risiko organisasi yang teridentifikasi. 4) Informasi dan komunikasi (Information & Communication) Sistem Informasi Akuntansi (SIA) terdiri dari catatan dan metode yang digunakan untuk memulai, mengidentifikasi, menganalisis, mengklasifikasi, dan merekam transaksi organisasi dan untuk memperhitungkan aktiva dan kewajiban yang bersangkutan. Kualitas informasi dari SIA menghasilkan dampak kemampuan manajemen untuk mengambil tindakan dan membuat keputusan sehubungan dengan operasi organisasi dan untuk menyiapkan laporan keuangan yang dapat diandalkan.

23

5) Pemantauan(Monitoring) Pemantauan adalah proses dimana kualitas desain pengendalian internal dan operasi dapat dinilai. Hal ini dapat dicapai dengan prosedur yang terpisah atau dengan kegiatan yang sedang berjalan. Komponen pengendalian internal dalam Arens et al. (2010:294) terdiri dari: 1) Control Enviroments “The control environment consists of the action, policies, and procedures that reflect the overall attitudes of top management, directors, and owners of an entity about internal control and its importance to the entity. To understand and assess the control environment, auditors should consider the most important control subcomponents”. 2) Risk Assesment “Risk assement for financial reporting is management’s identification and analysis of risks relevant of financial statements in conformity in GAAP”. 3) Control Activities “Control activies are the policies and procedures, in addition in the other four control components, that help ensure that necessary actions are taken to address risks to achievement of the entity’s objectives”. 4) Information & Communication “Methods used to intiniate, record, process, and report an entity’s transactions and to maintain accountability”. 5) Monitoring “Management’s ongoing and periodic assessment of the quality of internal control performance to determine whether controls are operating as intend and are modified when needed”.

24

Komponen pengendalian internal dalam Louwers et al. (2008:160) yaitu: 1) Lingkungan pengendalian (Control Enviroments) Lingkungan pengendalian menetapkan nada organisasi. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen lain dari pengendalian internal. Lingkungan pengendalian menyediakan disiplin dan terstruktur. Faktor-faktor lingkungan pengendalian meliputi integritas, nilai-nilai etika, dan kompetensi orang-orang entitas. 2) Penilaian resiko (Risk Assesment) Manajemen

harus

mengidentifikasi

mengambil

risiko,

langkah-langkah

perkiraan

signifikansi

untuk mereka,

kemungkinan, dan mempertimbangkan bagaimana mengelola risiko. Dengan menetapkan tujuan pengendalian, mengidentifikasi

faktor

kesuksesan,

manajemen dapat

kebijakan

lembaga

dan

prosedur. 3) Prosedur pengendalian (Control Procedures) Prosedur pengendalian adalah tindakan spesifik diambil oleh manajemen dan karyawan untuk membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Prosedur pengendalian (manual maupun terkomputerisasi) yang dilaksanakan pada sistem akuntansi bertujuan untuk pencegahan, mendeteksi, dan mengoreksi atas kesalahan dan fraud yang bisa masuk dan mengalir dalam laporan

25

keuangan. Pada intinya, prosedur yang mencegah salah saji sebelum salah saji tersebut terjadi. 4) Informasi dan komunikasi (Information & Communication) Informasi dan komunikasi komponen pengendalian internal adalah mutlak diperlukan untuk mencapai tujuan pengendalian manajemen. Untuk membuat keputusan yang efektif, manajer harus memiliki akses ke informasi yang tepat waktu, dapat diandalkan, dan relevan. Sistem informasi harus dianjurkan untuk mengidentifikasi data dari sumber eksternal seperti pemasok, pelanggan dan sebagainya. Manajemen mengevaluasi kualitas informasi menentukan apakah isi informasi tersebut telah sesuai dan informasi tersebut tepat waktu, arus, akurat, dan dapat diakses. Komunikasi meliputi pembuatan dan pendistribusian laporan. Laporan internal merupakan umpan balik bagi manajemen untuk memantau operasi. Sedangkan laporan eksternal adalah informasi keuangan bagi investor luar, kreditur, dan lain-lain. Komunikasi juga melibatkan harapan, tanggung jawab kelompok individu, dan hal-hal penting lainnya. 5) Pemantauan (Monitoring) Sistem pengendalian internal perlu dipantau. Manajemen harus menilai

kualitas

Pemantauan

tidak

kinerja

pengendalian

termasuk

kegitan

secara rutin

tepat

waktu.

manajemen

dan

pengawasan pengendalian dan aktivitas personel lainnya.

26

Dari penjabaran diatas, dapat kita ketahui bahwa sistem pengendalian

internal

memiliki

lima

framework:

lingkungan

pengendalian, aktivitas pengendalian, penilaian resiko, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Yang disebut juga dengan COSO Framework. Lima framework ini merupakan satu kesatuan yang saling terkait yang akan membantu suatu perusahaan dalam mengendalikan sistem pengendalian internal. Serta mengamankan aset dan mencegah terjadinya kecurangan di perusahaan tersebut. 4. Siklus Penjualan Siklus penjualan menurut Arens et al. (2010:32) merupakan keputusan dan proses penting perpindahan kepemilikan barang dan jasa ke pelanggan. Hal ini dimulai dengan permintaan oleh pelanggan dan berakhir dengan konversi material atau layanan menjadi rekening piutang, dan pada ujungnya menjadi uang tunai. Sedangkan menurut Romney et al. (2008:392) siklus penjualan dan penagihan merupakan serangkaian kegiatan usaha dan pemrosesan operasi yang terkait dengan penyediaan barang dan jasa untuk para pelanggan dan mengumpulkan uang pembayaran dari penjualan tersebut. Menurut Louwers et al. (2008:282) siklus penjualan dan penagihan terdiri dari pemrosesan pesanan pelanggan, memeriksa kredit, pengiriman barang, tagihan pelanggan, akuntansi untuk accounts receiveable, dan mengumpulkan dan akuntansi penerimaan kas.

27

Dari penjabaran diatas dapat kita ketahui bahwa siklus penjualan dan penagihan merupakan kegiatan perusahaan yang terdiri menerima pesanan pelanggan, kemudian melakukan pemeriksaan kredit pelanggan setelah itu dilanjutkan dengan pengiriman barang ke pelanggan. Yang kemudian diikuti dengan proses billing dan collecting cash dari hasil penjualan. 5. Efektivitas Efektivitas adalah suatu kondisi dimana berhubungan dengan pencapaian tujuan perusahaan. Menurut Sudarmayanti (2004) dalam Rahmawati (2008), efektivitas adalah untuk menyatakan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan tepat dalam arti target telah tercapai sesuai dengan waktu yang ditetapkan dengan menggunakan seluruh sumber daya dan sarana yang ada. Menurut Gibson dalam (W. Saragih, 1999) dalam Rahmawati (2008) efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi. Bila makin dekat prestasi yang dicapai terhadap prestasi yang diharapkan dikatakan lebih efektif. Secara singkat kriteria efektivitas adalah sebagai berikut : a. Merupakan suatu prestasi kerja b. Tercapainya sasaran, tujuan, dan keberhasilan c. Menggunakan cara kerja yang baik dan benar d. Merupakan hasil dari penggunaan sumber daya yang ada e. Merupakan arti produktivitas dalam bentuk materi ataupun jasa

28

6. Laporan Keuangan Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan perusahaan kepada para pengguna informasi laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan menurut IAI dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) (2009) adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan, dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, seperti informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga, sedangkan menurut Harahap (1995) dalam Wahyudin (2007), mengartikan laporan keuangan sebagai gambaran kondisi keuangan dan hasil usaha sesuatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Dalam PSAK (2009) tujuan laporan keuangan secara umum adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu, laporan keuangan menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Sedangkan tujuan khusus laporan keuangan dalam APB Statement No 4 adalah untuk menyajikan

29

secara wajar dan sesuai prinsip akuntansi berterima umum, posisi keuangan, hasil operasi, dan perubahan lain dalam posisi keuangan. Menurut IAI dalam PSAK 1 Seksi kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan menyatakan ada empat karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dapat diperbandingkan, yang penjelasannya sebagai berikut: 1. Dapat dipahami Kualitas penting informasi yang ditampung, dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukan dalam laporan keuangan tidak dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu. 2. Relevan Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan, atau mengkoreksi, hasil evaluasi pengguna di masa lalu.

30

3. Keandalan Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunanya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. 4. Dapat diperbandingkan Pengguna harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat memperbandingkan laporan

keuangan

antarperusahaan

untuk

mengevaluasi

posisi

keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antarperiode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda. Dari beberapa definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa laporan keuangan merupakan suatu laporan yang digunakan oleh para pengguna laporan tersebut untuk mengetahui berbagai informasi yang bermanfaat untuk kepentingan para pengguna laporan keuangan. Jika laporan keuangan tersebut disalahsajikan, yang disebabkan adanya kecurangan maka laporan keuangan tersebut menyediakan informasi

31

yang tidak relevan dan tidak dapat diandalkan. Serta dapat merugikan para pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan tersebut. B. Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak memberikan masukan serta kontribusi tambahan. Tabel 2.1 menunjukkan hasil-hasil penelitian terdahulu. Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu No.

Penelitian, Tahun

1.

Jeffrey Doyle, Weili Ge, Sarah McVay (2006)

Judul Penelitian

Metodologi Penelitian Persamaan Perbedaan Determinants of Penggunaan Variabel weaknesses in variabel informasi internal control laporan dan over financial keuangan dan komunikasi, reporting internal control serta dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif

Hasil Penelitian Kelemahan material dalam internal control dikarenakan perusahaan masih berskala kecil, kurang menguntungkan, lebih komplex, berkembang terlalu cepat, atau sedang dalam masa restrukturisasi. Penemuan ini konsiten dengan perusahaan yang sedang berusaha dengan pengendalian atas laporan keuangan mereka dengan kurangnya sumber daya, persoalan akuntansi yang rumit, dan perubahan lingkungan bisnis yang cepat.

Berlanjut ke halaman berikutnya 32

Tabel 2.1 Lanjutan No. 2.

Penelitian, Tahun Morris, (2011)

Judul Penelitian The Impact of Enterprise Resource Planning (ERP) Systems on the Effectiveness of Internal Controls over Financial Reporting

Metodologi Penelitian Persamaan Pengendalian internal atas pelaporan keuangan

Perbedaan Studi empiris pada perusahaan yang telah mengimplementasikan sistem ERP antara1994 dan 2003 dibandingkan dengan perusahaan berdasarkan industri dan ukuran yang sama, menggunakan model regresi probit

Hasil Penelitian Perusahaan yang mengimplementa sikan ERP kecil kemungkinannya untuk melaporkan kelemahan pengendalian internal dibandingkan pada perusahaan yang tidak mengimplementa sikan ERP. Perbedaan ini ada baik pengendalian secara umum (entity-wide) maupun tingkat individu (account-level)

Sumber: Diolah dari berbagai referensi

33

C. Kerangka Pemikiran Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam gambar 2.1.

Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Negara

Faktor-faktor Penyebab Laporan Keuangan Tidak Memenuhi Standar

Lemahnya Pengendalian Internal Basis Teori: Teori-teori Auditing

Pengendalian Internal 1. Lingkungan pengendalian 2. Penilian resiko 3. Aktivitas pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. pengawasan

Siklus Penjualan PT. Pertamina

Pertamina’s SOP

Compliance System

Efektivitas Dalam Pembuatan Laporan Keuangan Perusahaan

Bersambung pada halaman selanjutnya 34

Gambar 2.1 (Lanjutan) Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran

Metode Analisis Perbandingan Kondisi Aktual Dengan SOP

Hasil Analisa dan Pembahasan

Kesimpulan, Implikasi, Keterbatasan, dan Saran

35

BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Ruang lingkup Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang bertujuan untuk mengetahui penerapan pengendalian internal khususnya informasi dan komunikasi yang dimiliki oleh perusahaan dalam efektifitas pembuatan laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan di PT. Pertamina, Jakarta. B. Metode Pengumpulan Data Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan guna mendukung penelitian ini maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Penelitian Lapangan (Field Research) Studi lapangan merupakan tipe penelitian yang menguji hubungan korelasional antar variabel dengan kondisi lingkungan penelitian yang natural dan tingkat keterlibatan peneliti yang minimal. Teknik ini digunakan untuk mengetahui secara langsung mengenai prosedur pengendalian internal yang ada di PT. Pertamina khususnya informasi dan komunikasi dalam efektivitas pembuatan laporan keuangan pada siklus penjualan.

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Adapun data tersebut diperoleh dengan cara mengumpulkan data melalui observasi.

36

C. Metode Analisis Data Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang berusaha menggambarkan atau menjelaskan secermat mungkin mengenai suatu hal dari data yang ada. Penelitian tidak terbatas pada pengumpulan data dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu menjadi suatu wacana dan konsklusi dalam berpikir logis, praktis dan teoritis. Penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pembahasan penelitian ini akan memberikan gambaran peranan sistem pengendalian internal khususnya informasi dan komunikasi dalam efektivitas pembuatan laporan keuangan. Teknik analisis yang dilakukan oleh peneliti ialah pengujian secara fakta berdasarkan landasan teoritis dan realita yang terjadi ditempat penelitian. Maksudnya adalah peneliti akan memfokuskan mekanisme terhadap peranan sistem pengendalian internal khususnya informasi dan komunikasi dalam efektivitas pembuatan laporan keuangan.

37

D. Operasional Variabel Tabel 3.1 Operasional Variabel Penelitian No. 1.

VARIABEL Informasi Dan komunikasi

a) b) c) d) e) f) g)

2.

Efektivitas Laporan Keuangan

INDIKATOR Sistem akuntansi dilaksanakan dengan baik Penggunaan sistem informasi dan komunikasi Kualitas sistem informasi dan komunikasi Informasi yang terintegrasi Menjamin kebutuhan terhadap kualitas data Kebijakan pimpinan dikomunikasikan dengan jelas Adanya pemahaman yang baik tentang peran dan tanggung jawab individual menganai pengendalian intern atas Laporan Keuangan

a) Kesesuaian dengan kondisi perusahaan b) Full Disclosure c) Tingkat materialitas d) Bebas dari Informasi yang bias

Sumber: Diolah dari berbagai referensi

38

BAB IV PENEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitan Penelitian ini dilakukan di PT. Pertamina (PERSERO) Pusat di Jl. Medan Merdeka Timur 1A, Jakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan observasi di PT. Pertamina. Selama penelitian, peneliti berada di bagian controller dan keuangan hilir. Penelitian dilakukan mulai tanggal 1 Februari 2011 hingga 30 April 2011.

B. Profil Perusahaan PT PERTAMINA (PERSERO) didirikan berdasarkan akta notaris Lenny Janis Ishak, SH No. 20 tanggal 17 September 2003, dan disahkan oleh Menteri Hukum & HAM melalui Surat Keputusan No.C-24025 HT.01.01 pada tanggal 09 Oktober 2003. Pendirian perusahaan ini dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UndangUndang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero), dan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1998 dan peralihannya berdasarkan PP No.

31

Tahun

2003

"Tentang

Pengalihan

Bentuk

Perusahaan

Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO)"

39

Sesuai akta pendiriannya, maksud dari Perusahaan Perseroan adalah untuk menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas bumi, baik di dalam maupun di luar negeri serta kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi tersebut. Adapun tujuan dari Perusahaan Perseroan adalah untuk: 1. Mengusahakan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perseroan secara efektif dan efisien. 2. Memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Agar mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: 1. Menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas bumi beserta hasil olahan dan turunannya. 2. Menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang panas bumi yang ada pada saat pendiriannya, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang telah mencapai tahap akhir negosiasi dan berhasil menjadi milik perseroan. 3. Melaksanakan pengusahaan dan pemasaran Liquified Natural Gas (LNG) dan produk lain yang dihasilkan dari kilang LNG. 4. Menyelenggarakan kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam nomor 1, 2, dan 3.

40

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang MIGAS baru, Pertamina tidak lagi menjadi satu-satunya perusahaan yang memonopoli industri MIGAS dimana kegiatan usaha minyak dan gas bumi diserahkan kepada mekanisme pasar. Sebagai bagian dari manajemen perubahan yang tengah digulirkan berkenaan dengan perubahan status hukum Pertamina menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perseroan, PT Pertamina (Persero) berkomitmen untuk melaksanakan praktik-praktik Good Corporate Governance atau Tata Kelola perusahaan yang baik sebagai bagian dari usaha untuk visi dan misi perusahaan. Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct) ini merupakan salah satu wujud komitmen tersebut dan menjabarkan Tata Nilai Unggulan PT Pertamina (Persero), yaitu Clean (Bersih), Competitive(Berdaya saing), Confident (Percaya Diri), Customer Focused (Fokus pada Pelanggan), Commercial (Komersial), dan Capable (Berkemampuan) ke dalam intrepetasi perilaku yang terkait dengan etika usaha dan tata perilaku. Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct) ini disusun untuk menjadi acuan perilaku bagi Komisaris, Direksi, dan Pekerja sebagai insan Pertamina dalam mengelola perusahaan guna mencapai visi, misi dan tujuan perusahaan. Code of Conduct ini terdiri atas 5 (lima) bagian, salah satunya pada bagian kedua terdapat Standar Etika Usaha. Standar Etika Usaha ini terdiri atas:

41

1. Etika Perusahaan dengan Pekerja Pertamina memperlakukan pekerja secara aspek setara (fair) dan tidak membedakan suku, agama, dan ras dalam segala aspek. Pertamina menyadari bahwa pekerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan perusahaan. Oleh karena itu, setiap pekerja dituntut dapat berpartisipasi dan berperan aktif dengan jalan meningkatkan produksi dan produktivitas kerja melalui hubungan yang dinamis, harmonis, selaras dan seimbang antara perusahaan dan pekerja. Dalam melaksanakan etika ini, perusahaan: a) Mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dalam hal kesejahteraan pekerja, kompetisi yang sehat, penyediaan sarana dan prasarana kerja. b) Melakukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) secara konsisten. c) Memastikan setiap pekerja telah memiliki buku Perjanjian Kerja Sama (PKB). d) Menyediakan penasehat hukum kepada pekerja dalam setiap tahapan proses hukum yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya di perusahaan yang bukan merupakan pengaduan perusahaan. e) Melindungi hak pekerja untuk memilih atau tidak memilih menjadi anggota Serikat Pekerja.

42

f) Menempatkan Serikat Pekerja sebagai mitra perusahaan dengan mengikutsertakan Serikat Pekerja dan atau Federasi Serikat Pekerja dalam pengambilan keputusan terkait dengan hubungan industrial. 2. Etika Perusahaan dengan Konsumen Pertamina mengutamakan kepuasan dan kepercayaan konsumen dengan: a. Menjual produk sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. b. Membuka layanan konsumen dan menindaklanjuti keluhan konsumen tanpa diskriminasi terhadap konsumen. c. Melakukan promosi yang berkesinambungan secara sehat, fair, jujur, tidak menyesatkan serta diterima oleh norma-norma masyarakat. 3. Etika Perusahaan dengan Pesaing Pertamina menempatkan pesaing sebagai pemacu peningkatan diri dan introspeksi dengan cara: a. Melakukan market research dan market intelligent untuk mengetahui posisi pesaing. b. Melakukan persaingan yang sehat dengan mengedepankan keunggulan produk dan layanan yang bermutu. 4. Etika Perusahaan dengan Penyedia Barang dan Jasa Pertamina menciptakan iklim kompetisi yang adil (fair) dan transparan dalam pengadaan barang dan cara:

43

a. Menetapkan penyedia barang dan jasa berdasarkan kepada kemampuan dan prestasi. b. Melaksanakan pembayaran kepada penyedia barang dan jasa dengan tepat waktu dan tepat jumlah. c. Menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap penyedia barang dan jasa yang melakukan pelanggaran. d. Memelihara komunikasi yang baik dengan penyedia barang dan jasa termasuk menindaklanjuti keluhan dan keberatan. e. Memanfaatkan hubungan baik dengan penyedia barang dan jasa sebagai market intelligent dan competitor intelligent. f. Menerapkan teknologi pengadaan barang dan jasa terkini (misalnya e-procurement). 5. Etika Perusahaan dengan Mitra Kerja Pertamina meningkatkan iklim saling percaya, menghargai, dan memupuk kebersamaan dengan mitra kerja sesuai dengan kaidahkaidah yang berlaku dengan cara: a. Membuat

perjanjian

kerja

yang

berimbang

dan

saling

menguntungkan dengan mitra kerja dan tidak melanggar aturan dan prosedur. b. Mengutamakan pencapaian hasil optimal sesuai standar yang berlaku dan terbaik. c. Membangun komunikasi secara intensif dengan mitra kerja untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka peningkatan kinerja.

44

6. Etika Perusahaan dengan Kreditur/Investor Pertamina menerima pinjaman/penanaman modal hanya ditujukan untuk kepentingan bisnis dan peningkatan nilai tambah perusahaan dengan cara: a. Menyediakan informasi yang aktual dan prospektif bagi calon kreditur/investor. b. Memilih kreditur/investor berdasarkan aspek kredibiltitas dan bonafiditas yang dapat dipertanggungjawabkan. c. Menerima pinjaman/penanaman modal yang diikat melalui perjanjian

yang

sah

dengan

klausul

perjanjian

yang

mengedepankan prinsip kewajaran (fairness). d. Memberikan informasi secara terbuka tentang penggunaan dana untuk meningkatkan kepercayaan kreditur/investor. e. Menjajaki peluang bisnis dengan kreditur untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan. 7. Etika Perusahaan dengan Pemerintah Pertamina berkomitmen untuk memenuhi peraturan perundangundangan yang berlaku dengan cara: a. Membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Pusat dan Daerah. b. Menerapkan

standar

terbaik

(best

practices)

dengan

memperhatikan peraturan yang berlaku mengenai kualitas produk, kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan pelayanan.

45

8. Etika Perusahaan dengan Masyarakat Pertamina melaksanakan program sosial dan kemasyarakatan untuk memberdayakan potensi masyarakat sekitar dan meningkatkan kualitas serta dapat bersinergi dengan program-program Pemerintah terkait, dengan cara: a. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang program sosial dan kemasyarakatan serta kebijakan-kebijakan yang relevan. b. Memberi kesempatan kepada masyarakat yang ingin mengetahui kegiatan-kegiatan perusahaan dalam batas tertentu dan untuk mempromosikan produk setempat dalam acara-acara perusahaan. c. Mengoptimalkan penyaluran program-program bantuan perusahaan kepada masyarakat. d. Melarang pekerja memberikan janji-janji kepada masyarakat di luar kewenangannya. e. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada diskriminasi masyarakat berdasar suku, agama, ras, dan antar golongan. 9. Etika Perusahaan dengan Media Massa Pertamina menjadikan media massa sebagai mitra dan alat promosi untuk membangun citra yang baik dengan: a. Memberikan informasi yang relevan dan berimbang kepada media massa.

46

b. Menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik membangun yang disampaikan melalui media massa, namun tetap memperhatikan aspek risiko dan biaya. c. Mengundang media massa untuk mengekspos berita tentang perusahaan. 10. Etika Perusahaan dengan Organisasi Profesi Pertamina menjalin kerjasama yang baik dan berkelanjutan dengan organisasi profesi untuk memperoleh informasi perkembangan bisnis, mendapatkan peluang bisnis dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan: a. Menerapkan standar-standar yang ditetapkan organisasi profesi. b. Memberikan perlakuan yang setara terhadap organisasi profesi. Sesuai dengan Etika Usaha dan Tata Perilaku yang telah diuraikan sebelumnya maka dasar penelitian ini pun dapat melihat dari standar Code of Conduct tersebut. Code of Conduct ini pun harus sesuai dengan visi dan misi perusahaan dan berikut merupakan visi dan misi dari PT Pertamina (Persero): Visi: “Menjadi Perusahaan Minyak Nasional Kelas Dunia”. Misi: “Menjalankan usaha inti minyak, gas, dan bahan bakar nabati secara berintegrasi, berdasakan prinsip-prinsip komersial yang kuat”.

47

PT Pertamina (Persero) ini juga memiliki tata nilai yang dijunjung tinggi oleh perusahaan, diantaranya adalah sebagai berikut: a. Clean (Bersih) Dikelola secara professional, menghindari benturan kepentingan, tidak menoleransi suap, menjunjung tinggi kepercayaan dan integritas. Berpedoman pada asas-asas tata kelola korporasi yang baik. b. Competitive (Berdaya Saing) Mampu berkompetisi dalam skala regional maupun internasional, mendorong pertumbuhan melalui investasi, membangun budaya sadar biaya dan menghargai kinerja. c. Confident (Percaya diri) Berperan dalam pembangunan ekonomi nasional, menjadi pelopor dalam reformasi BUMN dan membangun kebanggaan bangsa. d. Customer Focused (Fokus pada Pelanggan) Berorientasi pada kepentingan pelanggan, dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. e. Commercial (Komersial) Menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial, mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat. f. Capable (Berkemampuan) Dikelola oleh pemimpin dan pekerja yang profesional dan memiliki talenta dan penguasaan teknis tinggi, berkomitmen dalam membangun kemampuan riset dan pengembangan.

48

Pedoman Tatakelola Perusahaan merupakan acuan penerapan Good Corporate Governance dalam membuat keputusan, menjalankan tindakan dengan dilandasi moral yang tinggi, patuh kepada peraturan perundang-undangan dan kesadaran akan tanggung jawab social perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders). Tujuan penerapan GCG adalah: 1. Memaksimalkan nilai perusahaan . 2. Terlaksananya pengelolaan Perusahaan secara professional dan mandiri; 3. Terciptanya

pengambilan

keputusan

oleh

seluruh

Organ

Perusahaan yang didasarkan pada nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. Terlaksananya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap stakeholders; 5. Meningkatkan iklim investasi nasional yang kondusif, khususnya di bidang energi dan petrokimia.

49

Adapun struktur organisasi PT. Pertamina adalah sebagai berikut: Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT.Pertamina

President Director & CEO Corporate Secretary

Head of integrated Supply Chain

Head of Internal Audit Head of Corporate Legal

Head of LNG Business

Director,Investment, Planning& Risk Management

Director Upstream

Director Refinery

Director Marketing & Trading

Director General Affairs

Director Human Resources

Director Finance Sumber: PT. Pertamina

50

C. Siklus Penjualan PT.Pertamina Penjualan merupakan salah satu kegiatan dari perusahaan manufaktur, dimana perusahaan menjual sejumlah barang dagang kepada vendor atau pihak pembeli berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan didalam perjanjian

jual.

Transaksi

penjualan

diawali

ketika

perusahaan

mendapatkan permintaan pesanan barang dari perusahaan lain sebagai pihak pembeli, kemudian perusahaan melakukan penjualan atas sejumlah barang dagang yang dipesan oleh pihak pembeli, pada umumnya transaksi penjualan dengan metode perpetual dicatat dengan jurnal sebagai berikut: Tabel 4.1 Jurnal Transaksi Penjualan Jurnal

Debet

Account Receiveable

XXX

Cost of Goods Sold

XXX

Credit

Sales

XXX

Inventory

XXX

Sumber: PT. Pertamina Transaksi penjualan di PT. Pertamina, dimulai dengan adanya permintaan atas sejumlah barang tertentu dari pihak pembeli, di PT. Pertamina hal ini disebut dengan Goods Issue. Ketika Goods Issue telah diterima oleh PT. Pertamina maka akan dibuat Surat Perjanjian Bersama (SPB) atas Goods Issue sejumlah barang dagang tertentu berdasarkan permintaan pihak pembeli. Di dalam Surat Perjanjian Bersama dijelaskan secara rinci mengenai jumlah dan harga barang dagang yang diperjual belikan, tata cara penagihan, penyerahan, pembayaran, masa berlakunya

51

Surat Perjanjian Bersama, hak dan kewajiban para pihak yang melaksanakan perjanjian, serta penyelesaian jika terjadi masalah dikemudian hari. PT. Pertamina untuk mencatat transaksi tersebut dibantu dengan menggunakan MY SAP sebagai accounting software, transaksi tersebut dicatat sebagai berikut: Tabel 4.2 Jurnal Pada Saat PT.Pertamina Menerima Goods Issue Jurnal

Debet

Clearing Account

XXXX

Cost of Goods Sold

XXXX

Credit

Sales

XXXX

Inventory

XXXX

Sumber: PT. Pertamina Tabel 4.2 diatas menyajikan pencatatan jurnal PT. Pertamina ketika adanya permintaan atas sejumlah barang tertentu dari pihak pembeli. Sedangkan pada saat invoicing pencatatan jurnal disajikan pada tabel 4.3 Tabel 4.3 Jurnal Pada Saat Invoicing Jurnal

Debet

Account Receiveable

XXX

Inventory/COGS

XXX

Clearing Account

Credit

XXX

Sumber PT. Pertamina

52

Ketika SPB telah disetujui oleh kedua belah pihak, maka barang yang diperjual belikan dikirimkan kepada pihak pembeli, prosedur pengiriman dilaksanakan sesuai dengan syarat yang tercantum dalam SPB. Proses penagihan dilakukan oleh PT. Pertamina dengan mengirimkan debet nota/tagihan kepada pihak pembeli berdasarkan jumlah tertentu sesuai dengan yang tertera didalam SPB. Sebelum pembayaran dilakukan oleh pihak kedua, pihak kedua melaksanakan suatu proses yang disebut pencocokan dan penelitian (COKLIT). Proses pencocokan dan penelitian dimana PT. Pertamina sebagai pihak pertama selaku penjual barang dagang dan Pihak kedua sebagai pembeli yang membutuhkan barang yang diproduksi oleh pihak pertama, saling bertemu untuk mencocokan dan meneliti atas kebenaran dokumen tagihan, melalui pencocokan terhadap bukti-bukti transaksi baik bukti fisik maupun yang berada didalam MYSAP. Setelah proses pencocokan dan penelitian selesai, jika ditemukan kesalahan

atau

dokumen

kurang

lengkap,

pihak

kedua

dapat

mengembalikan dokumen tagihan kepada PT. Pertamina untuk diperbaiki dan dilengkapi. Kemudian akan ditagihkan kembali kepada pihak kedua sesuai jumlah yang benar sesuai dengan proses pencocokan dan penelitian yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Setelah debet nota disetujui oleh pihak kedua, maka proses pembayaran akan dilakukan oleh pihak kedua sesuai dengan jumlah yang tertera di dalam debet nota yang dikirimkan oleh PT. Pertamina kepada pihak kedua.

53

D. Penerapan

Pengendalian

Internal

Komponen

Informasi

dan

Komunikasi Pada Siklus Penjualan PT. Pertamina Pada penjualan tunai yang dilakukan oleh PT. Pertamina kepada pelanggan terkait dengan penjualan BBM terbagi menjadi dua prosedur yaitu Prosedur Online Payment Banking System (OPBS) dan Prosedur Non-Online Payment Banking System (Non-OPBS). Dimana Prosedur OPBS adalah sistem penjualan produk BBM dan Non BBM dengan pembayaran melalui Bank Persepsi yang Sales Order di-input oleh petugas Bank Persepsi. Sedangkan Prosedur Non-OPBS adalah sistem penjualan produk BBM dan Non BBM dengan pembayaran melalui Bank Persepsi yang Sales Order diproses oleh Fungsi Penjualan.

54

Adapun flowchart untuk prosedur penjualan OPBS sebagai berikut: No.

Prosedur

Bank

1.

Menerima setoran dari Pelanggan Pertamina dan membuat Sales Order dengan sistem OPBS melalui Web-based Application yang terhubung ke Sistem SAP.

2.

Menerima Data Electronic Bank Statement dan Hard Copy Rekening Koran. Sistem SAP akan meng-create posting otomatis ke rekening Main Bank dan BIC serta posting otomatis BIC dan Down Payment Customer dan apabila proses otomatis gagal, maka dilakukan proses posting secara manual

3.

4.

Instalasi/Depot

Hutang/Piutang

1.

a. Mencetak Delivery Order dan memproses Good Issue berdasarkan Delivery Order (PNBP), kemudian sistem SAP meng-create Billing secara otomatis menghasilkan dokumen pembukuan rekening Account Receivable dan rekening sales. b. Melakukan monitoring terhadap keberhasilan proses billing otomatis tersebut dan apabila proses otomatis gagal, maka dilakukan proses billing secara manual. Melakukan proses clearing AR (Account Receivable) dan memonitor saldo pelanggan penjualan tunai

Sumber: PT. Pertamina

Kas/Bank

2.

3.

4.

Gambar 4.2 Flowchart Penjualan Tunai OPBS 56

Berdasarkan gambar 4.2 prosedur OPBS ini dimulai ketika Bank Persepsi menerima setoran dari Pelanggan Tunai Pertamina, kemudian sistem SAP melalui Electronic Bank System (EBS) akan secara otomatis melakukan proses posting Main Bank pada Bank Incoming Clearing (BIC). Kemudian bank persepsi membuat sales order dengan melalui sistem OPBS yang terhubung langsung (Web-Based Application) dengan SAP, sales order dibuat berdasarkan tanggal setor, customer account, dan nomor aplikasi bukti setor. Fungsi kas/bank Perbendaharaan menerima Data Electronic Bank Statement dan Hard Copy Rekening Koran. Sistem SAP akan mengcreate/ Posting Otomatis dari transaksi pelunasan Pelanggan ke rekening BIC dan Account Receivable Pelanggan. Kemudian Fungsi Penjualan-Instalasi/Depot mencetak delivery order, dan memproses goods issue sesuai dengan delivery order. Kemudian sistem SAP meng-create Billing secara otomatis menghasilkan dokumen pembukuan rekening Account Receivable dan rekening sales. Bagian instalasi/depot melakukan melakukan monitoring terhadap keberhasilan proses billing otomatis tersebut dan apabila proses otomatis gagal, maka dilakukan proses billing secara manual. Pada akhirnya Sistem SAP akan melakukan proses clearing AR secara otomatis, apabila gagal maka fungsi hutang/piutang yang akan melakukan proses manual serta memonitoring saldo akun penjualan tunai pelanggan. Adapun flowchart untuk prosedur penjualan Non-OPBS sebagai berikut:

57

No. 1.

2.

3.

4.

Prosedur Menerima setoran dari Pelanggan Pertamina, dan sistem SAP akan meng-create pembukuan Main Bank pada BIC secara otomatis Menerima Data Electronic Bank Statement dan Hard Copy Rekening Koran. Sistem SAP akan meng-create pembukuan BIC pada Down Payment Customer.

Bank

Kas/Bank

Instalasi/Depot

Hutang/Piutang

1.

2.

a. Membuat Sales Order dan mencetak Delivery Order b. Memproses Good Issue berdasarkan Delivery Order (PNBP), kemudian sistem SAP meng-create Billing secara otomatis menghasilkan dokumen pembukuan rekening Account Receivable dan rekening sales. c. Melakukan monitoring terhadap keberhasilan proses billing otomatis tersebut dan apabila proses otomatis gagal, maka dilakukan proses billing secara manual.

3.

Melakukan proses clearing AR (Account Receivable) dan memonitor saldo pelanggan penjualan tunai

4.

Sumber: PT. Pertamina Gambar 4.3 Flowchart Penjualan Tunai Non-OPBS

58

Berdasarkan gambar 4.3 untuk penjualan tunai Non-OBPS, prosedur dimulai ketika Bank Persepsi menerima setoran dari Customer Tunai Pertamina, kemudian sistem SAP melalui EBS akan secara otomatis melakukan proses posting Main Bank pada BIC. Kemudian Fungsi Kas/Bank – Perbendaharaan menerima Data Electronic Bank Statement dan Hard Copy Rekening Koran. Sistem SAP akan mengcreate/ Posting Otomatis dari transaksi pelunasan pelanggan ke rekening BIC dan Account Receivable Pelanggan. Fungsi penjualan/depot membuat sales order, mencetak delivery order, dan memproses goods issue berdasarkan delivery order. Pada saat yang sama sistem SAP meng-create billing secara otomatis dan menghasilkan dokumen pembukuan rekening Account Receivable dan rekening sales. Kemudian fungsi penjulan/depot melakukan monitoring terhadap keberhasilan proses billing otomatis tersebut dan apabila proses otomatis gagal, maka dilakukan proses billing secara manual. Pada akhirnya sistem SAP akan melakukan proses clearing AR secara otomatis, apabila gagal maka fungsi hutang/piutang yang akan melakukan proses manual serta memonitoring saldo akun penjualan tunai pelanggan. PT. Pertamina selain melaksanakan penjualan BBM dan Non-BBM tunai dengan pelanggan, PT.Pertamina juga melaksanakan penjualan BBM dan Non-BBM dengan instansi pemerintah. Adapun flowchart untuk prosedur penjualan kepada instansi pemerintah sebagai berikut:

59

Pemasaran dan Niaga

No

Prosedur

1

Menerima daftar pesanan barang dari TNI kemudian mengirimkan kepada fungsi penjualan unit

2

Meneruskan daftar pesanan barang ke instalasi/depot, dan memonitor realisasi penyerahan produk ke TNI

3

4

a. Membuat sales order berdasarkan surat pesanan barang. Membuat delivery order dan memproses goods issue. MY SAP secara otomatis meng-create billing yang mengahasilkan dokumen b. Membuat PB 221 berdasarkan delivery order yang ditanda tangani oleh Satuan Pemakai-TNI dan Pertamina serta mengirimkannya ke keuangan unit Memindahbukukan account receivable dan mengirimkan ke keuangan hilir dengan dilampirkan PB 221 asli serta memonitor saldo hutang piutang TNI di unit yang bersangkutan

Fungsi Penjualan Unit

Instalasi/Depot

Keuangan Hilir

1.

2

3

5

a. Membuat debet nota sebagai penagihan kepada TNI serta melakukan monitoring terhadap saldo piutang TNI b. Melakukan pencocokan dan penelitian (COKLIT) setiap triwulan Sumber: PT. Pertamina

Hutang/piutang Niaga Unit

Gambar 4.4 Flowchart Penjualan Tunai Kepada Instansi Pemerintah

4

5

60

Berdasarkan gambar 4.4, adapun prosedur penjualan dan pengendalian yang dilaksanakan oleh PT.Pertamina diawali ketika fungsi pemasaran dan niaga menerima daftar SA (Surat Alokasi) /SP2M (Surat Perintah Penyaluran Minyak) /SP3M (Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan Minyak) dari instansi pemerintah, kemudian mengirimkan ke fungsi penjualan unit. Kemudian fungsi penjualan unit meneruskan daftar SA/SP2M/SP3M ke instalasi/dept/DPPU, dan memonitor realisasi penyerahan produk kepada instansi pemerintah. Kemudian fungsi penjualan unit membuat sales order, mencetak delivery order, dan memproses goods issue berdasarkan delivery order. Setelah itu, fungsi Kas/Bank – Perbendaharaan menerima Data Electronic Bank Statement dan Hard Copy Rekening Koran. Sistem SAP akan mengcreate/ Posting Otomatis dari transaksi pelunasan Pelanggan ke rekening BIC dan Account Receivable Pelanggan. Kemudian instalasi/depot/DPPU membuat PB 221 (bukti penyerahan BBM kepada pihak instasi pemerintah) berdasarkan delivery order yang ditandatangani oleh Satuan Pemakai (SATKAI) instansi pemerintah dan PT.Pertamina, serta mengirimkannya ke keuangan unit. Selanjutnya fungsi hutang piutang niaga unit memindah bukukan account receiveable ke keuangan distribusi hilir dilampiri PB 221 serta melakukan monitoring dan memastikan saldo account receiveable customer instansi pemerintah tidak ada outstanding. Pada akhirnya fungsi keuangan distribusi hilir membuat debet nota sebagai penagihan kepada

61

instansi pemerintah serta melakukan monitoring terhadap saldo piutang instansi pemerintah di Distribusi Hilir. Kemudian fungsi keuangan Distribusi Hilir, fungsi keuangan unit dan instansi pemerintah melakukan Pencocokan dan Penelitian (COKLIT), yang kemudian setelah customer melakukan pelunasan maka fungsi controller Distribusi Hilir melakukan Clearing manual atas account receiveable.

E. Permasalahan-Permasalahan

yang

Terjadi

Terkait

Transaksi

Penjualan PT. Pertamina Masalah-masalah yang terjadi berkaitan transaksi penjualan di PT. Pertamina ialah sebagai berikut: 1.

Tidak Dilakukannya Rekonsiliasi Angka Penjualan untuk Costumer Credit Dari hasil observasi yang dilakukan terhadap beberapa costumer kredit, beberapa customer kredit telah melakukan rekonsiliasi hutang piutang atas penjualan yang dilakukan antara manajemen dengan customer kredit tersebut. Namun tidak diikuti dengan rekonsiliasi jumlah penjualannya. Sehingga antara jumlah penjualan di tahun berjalan yang dijadikan dasar pembuatan berita acara rekonsiliasi hutang piutang tidak sama dengan jumlah yang tercatat di General Ledger akun penjualan (MY SAP). Berikut ini hasil perbedaan penjualan tersebut:

62

Tabel 4.4 Transaksi Penjualan

No.

Nama Customer

1.

PT. Indonesia Power

2.

PT. Pembangkitan Jawa Bali

3.

PT. PLN (Persero) TOTAL

Jumlah Penjualan (Dalam Ribuan) Per Berita Acara

Per MY SAP

Perbedaan

(11.686.562)

(11.610.199)

76.363

(8.532.428)

(8.550.246)

(17.818)

(19.370.554)

(19.395.158)

(24.594)

(39.589.554)

(39.555.603)

33.951

Sumber PT. Pertamina Dari tabel 4.4, dapat kita ketahui bahwa perbedaan tersebut mengakibatkan adanya perbedaan antara jumlah penjualan berita acara dengan jumlah yang tercatat di GL akun penjualan (MY SAP). Pada umumnya proses rekonsiliasi dibagian pemasaran lebih difokuskan terhadap angka hutang piutang sehingga tidak dilakukan rekonsiliasi terhadap jumlah penjualan sehingga mengakibatkan seringnya terjadi perbedaan dari penjualan kepada pihak pembeli. 2. Surat Pengantar Pengiriman (Surat Jalan) Tidak diarsip, Keterlambatan dalam Pembuatan Faktur Komersial, dan Sales Order Penjualan Pelumas. Setiap akan dilakukan pengiriman BBM industri dari depot, fungsi penjualan di depot akan menerbitkan surat jalan. Surat jalan dibuat 4 rangkap, rangkap pertama untuk di file oleh pertamina dan 2, 3, 4 untuk pelanggan. Namun kenyataan yang terjadi dilapangan tidak

63

terdapat arsip surat jalan atas pengiriman produk BBM yang telah ditandatangani oleh pihak Pertamina maupun transportir dan pelanggan. Hal ini disebabkan karena peraturan surat jalan baru diberlakukan pada tahun 2009, namun sosialisasi atas pembuatan dan pengarsipan dokumen ini masih kurang, sehingga fungsi penjualan di depot belum memahami benar prosedur atas pembuatan dan penyimpanan dokumen surat jalan ini. Selain itu, terdapat beberapa faktur komersial dibuat melebihi tanggal jatuh tempo invoice tersebut, yaitu 30 hari dari tanggal BL hal ini disebabkan karena keterlambatan atas pengumpulan

dokumen-dokumen

yang

menjadi

dasar

untuk

pembuatan commercial invoice yaitu diantaranya dokumen BL. Jika dokumen tersebut belum tersedia, maka fungsi keuangan belum dapat membuat dan mengirim commercial invoice. Sehingga mengakibatkan keterlambatan atas penerimaan dari penjualan pelumas ekspor. Adanya keterlambatan pembuatan sales order terkait dengan penjualan pelumas ekspor di MY SAP, dimana sales order dibuat setelah dilakukan pengiriman. Keterlambatan ini disebabkan karena fungsi penjualan baru mendapatkan informasi final pengiriman barang setelah barang tersebut dikirim. Hal ini menyebabkan fungsi penjualan di depot tidak dapat melakukan goods issue di MY SAP pada saat pengiriman telah dilakukan, dampak berikutnya ialah proses billing secara otomatis di MY SAP juga terlambat karena proses billing

64

didasarkan pada proses goods issue. Hal ini dapat mengakibatkan terlambatnya pengakuan penjualan dan biaya terkait. 3. Adanya Kesalahan Master Data Konsumen Sehingga Ada Pelanggan

yang

diakui

Sebagai

Pelanggan

Pihak

Intercompany/Hubungan Istimewa ataupun Sebaliknya. Adanya penjualan BBM ke pihak ketiga namun dicatat sebagai penjualan pelanggan inter company. Hal ini dikarenakan master data pelanggan tidak di-review secara periodik, sehingga menyebabkan penyajian penjualan berdasarkan kelompok pelanggan menjadi tidak akurat. Sebagai contoh penjualan pelumas ke Pertamina EP yang merupakan perusahaan konsolidasian, penjualan dari bulan Januari sampai juli sebesar Rp.15.277.209.745, diklasifikasikan sebagai penjualan ke pihak ketiga. Hal ini disebabkan karena terjadinya kesalahan setting master data pelanggan di dalam MY SAP. Selain itu fungsi penjualan tidak melakukan review atas detail penjualan. Dari permasalahan ini mengakibatkan jumlah penjualan ke Pertamina EP tidak akan sama dengan jumlah yang dicatat oleh Pertamina EP, hal ini menyebabkan angka penjualan dan biaya tidak dapat di eliminasi. 4. Adanya Sejumlah Tertentu Pada General Ledger Akun Discount dan Margin yang Tidak Teridentifikasi Nama Produknya. Sejumlah angka diskon dan margin yang tidak teridentifikasi nama produknya adalah sebagi berikut:

65

Tabel 4.5 Transaksi Yang Tidak teridentifikasi Nama Produknya GL Account 4001112000 Discount – Domestic Sale – 3rd Party 4001130000 Margin – Domestic Sales – ICT 4001132000 Margin – Domestic Sales – 3rd Party Total Sumber PT. Pertamina Tidak teridentifikasinya

Jumlah (38.945.700) 6.065.169.200 8.181.501.595 14.197.725.095

nama produk disebabkan adanya

transaksi pemberian diskon dan margin melalui prosedur yang tidak sesuai dengan prosedur yang semestinya sehingga nama produk tidak dapat diinput. Hal ini mengakibatkan tidak dapat diketahuinya saldo diskon dan margin BBM menurut nama produk dapat menyebabkan tidak dapat disajikannya secara akurat penjualan bersih per nama produk. 5. Terdapat Pencatatan Ganda PPN Keluaran Atas Penjualan. Adanya pencatatan ganda atas transaksi penjualan propylene bulan april 2009, jurnal yang terjadi adalah sebagai berikut:

Account

Tabel 4.6 Pencatatan Jurnal Penjualan Debet

Kredit

Piutang Usaha

US$ 11.545.221,67

Penjualan

-

US$ 10.495.656,06

Hutang PPN Keluaran

-

US$ 1.049.565,61

-

Sumber PT. Pertamina

66

Pada tabel 4.6 merupakan jurnal pencatatan pada saat terjadinya penjualan secara tunai sebesar US$ 11.545.221,67, yang telah termasuk hutang PPN keluaran sebesar US$ 1.049.565,61. Tabel 4.7 Penerimaan Pembayaran PPN Account Kas Piutang Usaha Piutang PPN Keluaran Hutang PPN Keluaran

Debet

Kredit

US$ 1.049.565,61

-

-

US$ 1.049.565,61

US$ 1.049.565,61

-

-

US$ 1.049.565,61

Sumber: PT. Pertamina Jurnal kedua mencatat kembali hutang PPN keluaran yang sebenarnya telah dicatat dalam jurnal pertama. Sehingga menimbulkan adanya pencatatan ganda PPN keluaran. Disamping itu, jurnal kedua tersebut juga menimbulkan piutang PPN keluaran yang tidak akan dapat ditagih. Hal ini kemungkinan disebabkan terjadi kesalahan pada sistem MY SAP yang mencatat transaksi tersebut sebagai penerimaan dimuka atas penjualan secara tunai. Sehingga secara otomatis membuat jurnal pengakuan PPN keluaran sebagaimana lazimnya penjulan secara tunai.

67

6. Pengakuan Penjualan Pelumas Ekspor untuk Sistem Pengiriman FOB Shipping Point & C&F (Cost and Freight). Tidak terdapat perbedaan pengakuan tanggal penjualan yang menggunakan sistem pengiriman FOB Shipping Point dengan pengiriman yang menggunakan sistem Cost & Freight. Penjualan dari kedua sistem pengiriman tersebut diakui berdasarkan tanggal BL yaitu ketika barang selesai diloading dan siap dikapalkan. Hal ini disebabkan belum adanya tata cara mengenai perbedaan tanggal pengakuan untuk pengiriman barang menggunakan FOB Shipping Point dan C&F. 7. Pelaksanaan Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Kepada Instansi Pemerintah Seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kegiatan

pencatatan ini

dimulai ketika

TNI

melakukan

pemesanan BBM kepada PT. Pertamina, yang kemudian disusul dengan penjualan BBM kepada TNI dan setelah itu invoice pun diterbitkan. Disamping itu, PT. Pertaminan pun harus melakukan kegiatan rekonsiliasi untuk mencocokan jumlah BBM yang dikirim dengan jumlah BBM dan pelumas yang dipesan. Setelah rekonsiliasi selesai maka dapat dilakukan pembayaran dan jika tidak terdapat kecocokan jumlah dalam tersebut, maka revisi invoice pun diterbitkan kembali. Dalam perjanjian yang dilakukan antara PT. Pertamina sebagai pihak pertama dan TNI sebagai pihak kedua yang membutuhkan BBM

68

serta pelumas. Dalam persetujuan bersama ini, barang dagang yang diperjual belikan ialah bahan bakar minyak (BBM) dan Pelumas. Pembayaran dan pemesanan dilakukan terbagi menjadi 3 triwulan. Transaksi jual beli dicatat ketika PT. Pertamina sebagai pihak pertama menerima Goods Issue dari TNI sebagai pihak kedua. Oleh PT. Pertamina transaksi ini dicatat sebagai berikut:

Tabel 4.8 Jurnal Pada Saat PT Pertamina Menerima Goods Issue dari TNI Jurnal Clearing Account

Debet

Kredit

616.440.475.000

-

-

616.440.475.000

Sales

Sumber PT. Pertamina

Dari tabel 4.8 dapat kita ketahui bahwa PT. Pertamina mencatat transaksi

penjulan

BBM

dan

pelumas

ke

TNI

sebesar

Rp616.440.475.000. Tagihan triwulan PT. Pertamina mengirimkan Debet Nota kepada TNI sebesar Rp616.440.475.000,-. Di lain pihak, TNI membentuk Tim yang berfungsi untuk melakukan pencocokan dan penelitian terhadap debet nota/tagihan PT. Pertamina untuk Triwulan 1 2010. Proses pencocokan dan penelitian dilakukan untuk melakukan pencocokan dan penelitian terhadap transaksi-transaksi yang dilakukan antara PT. Pertamina dan TNI. Proses pencocokan dan penelitian terbagi dalam dua metode yaitu pencocokan dan penelitian

69

manual dan pencocokan dan penelitian di MYSAP. Dalam pencocokan dan penelitian manual, tim pencocokan dan penelitian yang terdiri dari pihak TNI dan pihak pertamina yang diwakilkan oleh Divisi Keuangan oleh Direktur Hutang dan Piutang melakukan pencocokan dan penelitian terhadap dokumentasi yang berkaitan dengan transaksi Sedangkan proses pencocokan dan penelitian di MY SAP ialah dengan cara melakukan penelusuran kembali atas transaksi yang telah tercatat di MY SAP. Transaksi yang ditelusuri ialah yang berhubungan dengan transaksi antara PT. Pertamina dengan TNI yang kemudian dicocokan dengan bukti fisik yang berhubungan dengan transaksi tersebut. Kesulitan yang dihadapi ialah jumlah transaksi penjualan yang dilakukan oleh PT. Pertamina dengan nilai transaksi yang begitu besar sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan proses pencocokan dan penelitian ini. Dari hasil pencocokan dan penelitian yang dilakukan TNI terhadap transaksi penjualan BBM dan Pelumas dengan PT. Pertamina. Diperoleh bahwa, nilai yang seharusnya dibayar oleh TNI kepada PT. Pertamina ialah sebesar Rp610.883.609.057,- Dari hasil pencocokan dan penelitian ini terdapat ketidak cocokan angka dengan jumlah yang tercatat di PT.Pertamina dengan nilai sebesar Rp616.440.479.357,- dengan jumlah hasil pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh TNI sebesar Rp.610883.609.057,-. Oleh karena

70

itu terdapat selisih sebesar Rp5.556.870.300,-. Yang kemudian PT. Pertamina harus melakukan revisi terhadap proses invoicing sebesar Rp610.883.609.057,- sesuai dengan hasil pencocokan dan penelitian serta mencatat di MY SAP sebagai berikut: Tabel 4.9 Jurnal Pada Saat Invoicing Berdasarkan Hasil Pencocokan dan Penelitian Jurnal

Debet

Kredit

Account Receiveable

610.883.609.507

-

Inventory/COGS

5.556.870.300

-

Clearing Account

-

616.440.475.000

Sumber PT. Pertamina

Dari hasil pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh TNI diatas, PT. Pertamina mengalami kerugian sebesar Rp5.556.870.300,-. Dari salah satu contoh nyata dari ratusan transaksi yang dilakukan oleh PT.Pertamina terkait dengan transaksi yang berkaitan dengan penjualan BBM, Pelumas, dan bahan baku lainnya. Dapat kita ketahui bahwa pencatatan transaksi yang dilakukan PT. Pertamina kurang efektif, sehingga seringkali menimbulkan jumlah yang tidak sama dengan jumlah yang dibayarkan oleh klien PT. Pertamina. hal ini disebabkan kurangnya pengawasan arus informasi dan komunikasi di dalam proses pencacatan transaksi hingga terbentuknya laporan keuangan.

71

Dari permasalahan di atas, selama ini PT. Pertamina tidak memiliki tindakan lebih lanjut untuk mengurangi atau menanggapi masalah ini. Tindakan yang sudah dilakukan pertamina selama PT. Pertamina selama ini hanyalah menyamakan akun yang berbeda secara paksa dan membiarkan nilai yang berbeda di dalam Clearing Account. Hal ini yang menyebabkan Clearing Account tidak pernah kosong yang disebabkan sering terjadinya selisih. Selain itu PT. Pertamina tidak mengetahui secara pasti mengenai selisih jumlah yang tercatat di dalam Clearing Account dan nilai-nilai tersebut secara otomatis akan semakin membesar. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di PT. Pertamina, bahwa dalam akun Clearing account yang menjadi akun sementara untuk mencatat transaksi sebelum terjadi pelunasan atas transaksi penjualan oleh pembeli. Kondisi dari akun ini di MY SAP mencatat berbagai transaksi penjualan dengan nilai-nilai yang cukup material, akun ini akan menjadi 0 (nol) bila pembeli telah melunasi pembayaran. Namun, kenyataan yang terjadi dalam akun ini, bahwa Clearing account tidak pernah dalam kondisi 0 (nol), pembeli sering tidak sama dengan nilai yang diajukan oleh PT. Pertamina melalui debet nota atau tagihan Pertamina. Sehingga PT. Pertamina sering kehilangan sejumlah nilai yang cukup material akibat adanya kelemahan dalam pencatatan di Clearing account.

72

Dari beberapa masalah diatas dapat kita ketahui, bahwa arus Informasi dan komunikasi atas sistem informasi akuntansi di PT. Pertamina kurang berjalan efektif. Terbukti adanya kesalahan yang diakibatkan kurang pemberian informasi mengenai prosedur/ tata kerja yang baru, misscommunication antar pihak penjualan dengan di lapangan, serta kurangnya pengawasan di arus informasi dan komunikasi. Jika dilihat mungkin ini permasalahan yang tidak terlalu besar, namun pada kenyataannya kesalahan ini dapat mengakibatkan hilang asset yang cukup material, sehingga mampu merugikan pihak terkait.

F. Saran Perbaikan Untuk PT.Pertamina Berikut ini adalah saran perbaikan yang diberikan oleh penulis berdasarkan masalah yang terjadi di PT.Pertamina ialah sebagai berikut: 1. Tidak dilakukannya Rekonsiliasi Angka Penjualan Untuk Costumer Credit. Pada umumnya, di PT. Pertamina dalam proses rekonsiliasi berdasarkan pedoman pertanggung jawaban laporan keuangan unit usaha di PT. Pertamina. “laporan keuangan unit harus disajikan setelah melalui proses rekonsiliasi dan perhitungan fisik.” Rekonsiliasi yang dilakukan meliputi: a. Rekonsiliasi saldo bank b. Rekonsiliasi rekening koran antar unit

73

c. Rekonsiliasi arus minyak antar unit d. Rekonsiliasi hutang piutang dengan anak perusahaan Dimana proses rekonsiliasi ini sendiri bertujuan untuk mencocokan saldo dengan jumlah yang sesungguhnya terjadi di lapangan atau di dokumen. Penyebab masalah ini seperti yang telah diutarakan di pembahasan sebelumnya, dikarenakan di unit pemasaran lebih memfokuskan rekonsiliasi terhadap hutang piutang sehingga tidak melakukan rekonsiliasi terhadap penjualan. Oleh karena itu, disarankan kepada PT. Pertamina agar selain melakukan rekonsiliasi atas hutang piutang, juga perlu melakukan rekonsiliasi atas penjulan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa saldo-saldo yang berada di akun penjualan yang di catat di MY SAP telah sama dan sesuai berdasarkan berita acara sehingga mehindari terjadinya perbedaan yang cukup material dalam transaksi penjualan. 2. Surat

Pengantar

Pengiriman

(Surat

Jalan)

Tidak

diarsip,

Keterlambatan dalam Pembuatan Faktur Komersial dan Sales Order Penjualan Pelumas. Terkait

dengan masalah tidak diarsipnya

surat

pengantar

pengiriman. Berdasarkan pedoman manajemen PT. Pertamina, yang mencakup

pembahasan

mengenai

pengelompokan

dokumen

berdasarkan usia simpan dan penyimpanan dokumen. Bahwa hendaknya surat jalan tersebut harus disimpan dengan baik oleh PT. Pertamina sebagai arsip yang mendukung dokumen terkait dengan

74

penjualan.

Berdasarkan

penjabaran

masalah

di

pembahasan

sebelumnya disarankan agar PT. Pertamina mengenai surat jalan hendaknya ditangani oleh pihak yang memiliki otorisasi dari PT. Pertamina, transportir, dan pelanggan. Untuk permasalahan keterlambatan dalam pembuatan faktur komersial,

untuk penjualan pelumas ekspor jatuh tempo invoice

adalah 30 hari setelah tanggal BL. Sehingga invoice bisa langsung dibuat dan dikirim tidak lama setelah BL. Berdasarkan penjabaran masalah di pembahasan sebelum, dalam pembuatan commercial invoice dibutuhkan dokumen BL yang menjadi salah satu dasar pembuatan. Namun dokumen tersebut terlambat dikumpulkan sehingga pembuatan commercial invoice menjadi tertunda. Oleh karena itu, disarankan kepada PT.Pertamina khususnya kepada fungsi penjualan agar dilakukan pengumpulan dokumen tersebut setelah pengiriman dilakukan agar commercial invoice dapat langsung dibuat. Untuk permasalahan keterlambatan pembuatan sales order penjualan pelumas, sales order hendaknya dibuat di MY SAP setelah terjadi kesepakatan penjualan dengan pelanggan mengenai kuantiti, harga, dan jadwal pengiriman. Saat barang keluar dari depot, fungsi penjualan di depot akan melakukan proses goods issue di mY SAP, dengan me-refer sales order yang telah dibuat, yang kemudian secara otomatis dilakukan proses billing untuk mengakui penjualan dan piutang. Namun pada kenyataannya berdasarkan pembahasan di atas,

75

adanya keterlambatan pembuatan sales order yang dibuat setelah barang dikirim. Disarankan kepada PT. Pertamina agar sales order sebelum dilakukan pengiriman barang. Sehingga selain dapat memonitor sales order yang belum dikirim barangnya, juga agar tidak terjadi keterlambatan dalam pengakuan piutang, penjualan dan biaya terkait. 3. Adanya Kesalahan Master Data Konsumen Sehingga Ada Pelanggan Yang diakui Sebagai Pelanggan Pihak Intercompany/Hubungan Istimewa Atau Pun Sebaliknya. Terkait dengan masalah yang telah dijabarkan diatas, maka disarankan kepada PT.Pertamina sebaiknya dilakukan review atas master data pelanggan secara periodik. Sehingga master data pelanggan menjadi akurat dan tidak menimbulkan salah klasifikasi pelanggan, serta untuk mencegah perbedaan yang terdapat di MY SAP. 4. Adanya Sejumlah Tertentu Pada General Ledger Akun Discount dan Margin Yang Tidak Teridentifikasi Nama Produknya. Saran untuk PT. Pertamina, agar hendaknya diskon dan margin penjualan BBM disajikan per nama produk sehingga dapat di atribusikan ke setiap nama produknya secara akurat.

76

5. Pencatatan Ganda PPN Keluaran Atas Penjualan. Tabel 4.10 Pencatatan Jurnal Penjualan Account

Debet

Kredit

Piutang Usaha

US$ 11.545.221,67

-

Penjualan

-

US$ 10.495.656,06

Hutang PPN Keluaran

-

US$ 1.049.565,61

Sumber PT. Pertamina Tabel 4.11 Penerimaan Pembayaran PPN Account Kas Piutang Usaha Piutang PPN Keluaran Hutang PPN Keluaran

Debet

Kredit

US$ 1.049.565,61

-

-

US$ 1.049.565,61

US$ 1.049.565,61

-

-

US$ 1.049.565,61

Sumber PT. Pertamina Berdasarkan masalah yang telah dijabarkan dalam pembahasana sebelumnya. Pada transaksi pada saat penerimaan pembayaran PPN seharusnya tidak menimbulkan jurnal piutang PPN keluaran dan hutang PPN keluaran sebesar US$ 1.049.565,61 karena hutang PPN telah dicatat dalam transaksi penjualan sebesar US$ 1.049.565,61.

77

Maka saran kepada PT.Pertamina ialah membuat jurnal koreksi sebagai berikut: Tabel 4.12 Jurnal Koreksi Atas Transaksi Penerimaan Pembayaran Account Hutang PPN Keluaran Piutang PPN Keluaran

Debet

Kredit

US$ 1.049.565,61

-

-

US$ 1.049.565,61

Diolah dari berbagai sumber Pada tabel 4.12 merupakan jurnal koreksi yang berfungsi untuk menutup hutang PPN keluaran dan piutang PPN keluaran sebesar US$ 1.049.565,61. Adapun saran lain yang ditujukan kepada PT. Pertamina ialah agar menambahkan pengawasan yang lebih baik terhadap sistem MY SAP terutama terhadap akun-akun yang dibuat secara otomatis. Sehingga untuk mencegah terulangnya kesalahan transaksi seperti di atas. 6. Pengakuan Penjualan Pelumas Ekspor Untuk Sistem Pengiriman FOB Shipping Point & C&F (Cost and Freight) Berdasarkan masalah yang telah dijabarkan pada pembahasan sebelumnya. FOB Shipping Point adalah metode pengiriman barang dimana titik serah barang adalah saat barang sampai di pelabuhan penjual dan siap di-loading ke kapal. Pada saat itulah seharusnya diakui. Sedangkan C&F atau Cost and Freight adalah sistem pengiriman dimana titik serah barang adalah saat sampai ditangan

78

pembeli (pelabuhan pembeli) dan pada saat itulah penjualan tersebut diakui. Namun kenyataan yang terjadi tidak terdapat perbedaan pengakuan penjualan antara sistem FOB shipping point dengan Cost and Freight. Oleh karena itu, disarankan kepada PT. Pertamina hendaknya dalam pengakuan penjualan PT.Pertamina memperhatikan sistem pengiriman barang, sehingga penjualan dapat diakui pada waktu yang tepat. 7. Pelaksanaan Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Kepada Instansi Pemerintah Seperti Tentara Terkait dengan permasalahan ini, pedoman atau Tata Kelola Organisasi (TKO) terkait dengan penjualan dengan pihak TNI di PT. Pertamina. Bahwa setelah dilakukannya proses pengiriman debet nota maka akan dilakukan proses pencocokan dan penelitian (COKLIT). Merujuk pada permasalahan sebelumnya, hendaknya PT. Pertamina juga melakukan rekonsiliasi terhadap penjualan, yang berfungsi untuk mendukung dari rekonsiliasi dari hutang piutang. Selain itu, peneliti menyarankan kepada PT.Pertamina untuk mengawasi lebih ketat setiap pencatatan terkait dengan penjualan beserta

perubahan angka

penjualan.

Sehingga

dalam

proses

pencocokan dan penelitian dapat ditelusuri dengan baik atas saldo penjualan tersebut.

79

Dalam

proses

pengiriman

barang

hendaknya

dilakukan

pengawasan yang lebih ketat terhadap jumlah barang yang dikirim ke pelanggan. Hal ini untuk memperkecil kemungkinan terjadinya “kebocoran” dalam proses pengiriman. Berikut ini ringkasan saran yang diberikan kepada PT.Pertamina terhadap masalah yang terkait dengan sistem informasi dan komunikasi di siklus penjualan, ialah sebagai berikut:

Tabel 4.13 Saran Perbaikan No. 1.

Permasalahan Tidak  dilakukannya Rekonsiliasi Angka Penjualan Untuk Costumer Credit

2.

Surat Pengantar  Pengiriman (Surat Jalan) Tidak diarsip, Keterlambatan Dalam Pembuatan Faktur Komersial, Sales Order Penjualan Pelumas. 

Saran Sebaiknya ketika dilakukan rekonsiliasi hutang-piutang dilakukan pula rekonsiliasi jumlah pebnjualannya unutk memastikan jumlah penjualan yang ada dalam berita acara telah sesuai dengan angka penjualan yang dicatat dalam MY SAP Surat jalan hendaknya ditandatangani oleh pihak yang memiliki otorisasi yaitu pihak pertamina, transportir dan pelanggan. Surat jalan tersebut berikut dokumen terkait lainnya seperti LO harus diarsip dengan rapi oleh pertamina Fungsi penjualan hendaknya segera mengumpulkan dokumen tersebut setelah dilakukan pengiriman, setelah itu commercial invoice dapat segera dibuat dan diterima pembayaran dari pelanggan.

Berlanjut ke halaman berikutnya 80

Tabel 4.13 (lanjutan) No.

3.

4.

5.

Permasalahan

Adanya Kesalahan Master Data Konsumen Sehingga Ada Pelanggan Yang diakui Sebagai Pelanggan Pihak Intercompany/Hub ungan Istimewa Atau Pun Sebaliknya.

Saran 

SO hendaknya dibuat seblum dillakukan pengiriman barang sehingga selain dapat memonitor SO yang belum dikirim barangnya juga agar tidak terjadi keterlambatan dalam pengakuan piutang, penjualan dan biaya terkait (dicatat pada peroide yang tepat).



Perlu dilakukan perbaikan master data pelanggan sehingga penjualan per pelanggan dapat teridentifikasi dengan tepat sesuai dengan hubungaannya, apakah sebagi pihak ketiga atau intercompany. Disarankan untuk membuat TKO yang berkaitan dengan perubahan dan pembuatan master data pelanggan Sebaiknya dilakukan review master data pelanggan secara periodik baik oleh fungsi SPC maupun oleh fungsi penjualan, hal ini dapat mendeteksi jika terdapat kesalahan klarifikasi penjualan





Adanya Sejumlah  Tertentu Pada General Ledger Akun Discount dan Margin Yang Tidak teridentifikasi Nama Produknya. Pencatatan Ganda  PPN Keluaran Atas Penjualan.

Sebaiknya diskon dan margin penjualan BBM dapat disajikan per produk sehingga dapat diatribusikan dengan tepat kedalam penjualan produknya.

Pembuatan jurnal koreksi untuk memperbaiki pencatatan ganda tersebut, untuk selanjutnya, menyarankan agar adanya peningkatan pengawasan terhadap jurnal-jurnal yang dibuat secara otomatis oleh MySAP, dan pembenahan terhadap sistem MySAP

Berlanjut ke halaman berikutnya 81

Tabel 4.13 (lanjutan) No. 6.

7.

Permasalahan Pengakuan Penjualan Pelumas Ekspor Untuk Sistem Pengiriman FOB Shipping Point & C&F Pelaksanaan Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Kepada Instansi Pemerintah Seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Saran 

Disarankan dalam mengakui waktu pengakuan penjualan, pertamina memperhatikan sistem pengiriman barang sehingga setiap penjualan diakui tepat waktu



Meningkatkan pengawasan pencatatan di MY SAP Memperbaiki sistem MY SAP sehingga terdapat keterangan nama pelanggan di account yang berhubungan dengan penjualan Proses COKLIT hendaknya juga melakukan pencocokan terhadap penjualan Mengawasi proses pengiriman barang untuk memastikan jumlahnya sama dengan permintaan pesanan barang



 

Sumber: Diolah dari berbagai referensi

82

G. Dampak Terhadap Efektivitas Laporan Keuangan Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di PT. Pertamina serta hasil analisa dengan cara membandingkan Tata Kelola Organisasi (TKO) dengan kondisi aktual di lapangan. Dapat diketahui bahwa PT. Pertamina cukup efektif dalam melaksanakan pengendalian internal komponen informasi dan komunikasi. Hal ini dapat dibuktikan dari penerapan TKO Penjualan di seluruh bagian yang berkaitan dengan proses penjualan tersebut telah dilaksanakan dengan baik. Namun masih terdapat sedikit kelemahan yaitu masih adanya miss comunication antar bagian, serta telatnya pemberitahuan mengenai prosedur baru kepada unit dilapangan. Sehingga menyebabkan terjadinya kesalahan pencatatan dan pengakuan transaksi yang berkaitan dengan penjualan. Terkait Proses Pencocokan dan Penelitian (COKLIT) disarankan kepada PT. Pertamina untuk memperbaiki serta meningkatkan pengawasan terkait dengan proses ini. Hal ini dikarenakan seringnya hasil COKLIT tidak sesuai dengan jumlah saldo yang ditagihkan oleh PT. Pertamina kepada pelanggan. Sehingga terjadinya perbedaan jumlah yang cukup material yang dapat merugikan PT. Pertamina. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi mengenai jumlah saldo penjualan yang terdapat di laporan keuangan. Jika masalah-masalah yang dihadapi oleh PT.Pertamina tidak segera diperbaiki, maka akan mempengaruhi efektivitas pelaporan keuangan khususnya terkait siklus penjualan. Yang mengakibatkan tidak relevannya saldo penjualan dengan kondisi yang sebenarnya, salahnya pengakuan

83

penjualan yang berujung pada pengakuan pendapatan, serta salahnya metode pengiriman barang yang mengakibatkan salahnya pengakuan penjualan. Untuk mencegah dan memperbaiki kelemahan yang terdapat dalam pengendalian internal komponen infomasi dan komunikasi, PT. Pertamina membentuk organisasi baru yaitu Compliance System/Compliance Control System. Compliance System merupakan organisasi yang berfungsi untuk mengawasi arus komunikasi dan informasi atas transaksi yang terjadi dalam aktivitas operasi perusahaan. Compliance System bertujuan untuk mencapai laporan keuangan yang handal, akuntabel, dan auditable melalui MY SAP. Selain itu bertujuan untuk mengurangi catatan dalam management’s letter serta biaya dan waktu dalam proses audit yang dilakukan oleh auditor eksternal. Sebelum dibentuknya Compliance System, tidak adanya organisasi yang mengawasi arus informasi dan komunikasi transaksi yang kemudian transaksi tersebut akan menjadi laporan keuangan. Hal ini menyebabkan cukup banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam pencatatan transaksi dengan jumlah yang diterima secara nyata oleh PT. Pertamina, sehingga dalam proses audit banyak ditemukan kelemahan-kelemahan yang ditemukan terkait pencacatan laporan keuangan. Untuk mengurangi masalah ini dibentuklah Compliance System. Selain itu Compliance System juga berfungsi untuk melaksanakan audit kepatuhan terhadap internal user laporan keuangan dari PT. Pertamina. Berikut ini merupakan skema yang dapat membatu kita untuk

84

mempermudah kita dalam memahami tugas dan peran yang dilakukan olehi compliance system/control PT. Pertamina. Pertamina’s SOP

Pencacatan

Laporan

Transaksi

Keuangan

Audit

Compliance System

Sumber: PT. Pertamina Gambar 4.5 Skema Tugas dan Peran Compliance System PT.Pertamina

Berdasarkan gambar

diatas, Compliance System/Control mengawasi

secara langsung atas arus informasi dan komunikasi dari pencatatan transaksi hingga transaksi tersebut digunakan dalam pembuatan laporan keuangan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kelemahan-kelemahan yang terjadi sebelum adanya fungsi Compliance System/Control. Dalam kegiatan yang dilakukan dalam Compliance System. Organisasi ini telah menemukan beberapa permasalahan yang terdapat di PT.Pertamina yang khususnya berkaitan dengan sistem pengendalian informasi dan komunikasi.

85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan informasi dan komunikasi dalam efektivitias pembuatan laporan keuangan. Lokasi penelitian ini terletak di PT. Pertamina (Persero) di Jakarta pada bagian keuangan hilir dan internal control / controler. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan di analisis terhadap permasalahan yang ditemukan. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Penerapan sistem pengendalian internal khususnya komponen informasi dan komunikasi di PT. Pertamina. Telah dilaksanakan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan adanya flowchart, Struktur organisasi dan wewenang, dan TKO terkait penjualan yang dilakukan oleh PT. Pertamina. Namun masih terdapat ketidakefektifan penyampaian informasi mengenai TKO yang baru kepada pihak lapangan. 2. Permasalahan yang timbul dalam siklus penjualan terkait sistem pengendalian komponen informasi dan komunikasi yaitu terkait dengan permasalahan COKLIT (pencocokan dan penelitian) yang mengakibatkan perbedaan saldo penjualan yang cukup material antara pihak PT. Pertamina dengan pihak pelanggan. Serta permasalahan lainnya yang

86

diakibatkan

telatnya penyampaian peraturan baru sehingga terjadi

kesalahan pencatatan serta pengakuan penjualan, pendapatan, dan biaya yang terkait. Selain itu adanya keterlambatan dalam pembuatan sales order yang dikarenakan telatnya informasi yang dibutuhkan oleh salah satu bagian di PT. Pertamina yang berfungsi untuk mengakui transaksi penjualan tersebut sehingga terjadi keterlambatan pengakuan penjualan, dan biaya-biaya yang terkait. Kemudian adanya kesalahan master data di dalam MY SAP sehingga menimbulkan kesalahan klasifikasi nama pelanggan. Pengawasan arus informasi dan komunikasi di bagian penjualan masih cukup lemah dikarenakan seringnya terjadi perbedaan jumlah saldo penjualan di beberapa transaksi, dimana jumlah cukup material dan tidak hanya terdapat di satu transaksi saja. Hal ini diakibatkan rekonsiliasi hanya pada bagian hutang piutang saja. Selain itu perlunya perbaikan sistem pencatatan penjualan serta pengawasan atas akun-akun yang terkait dengan penjualan juga invoicing. 3. Efektivitas laporan keuangan terutama terkait dengan siklus penjualan di PT. Pertamina kurang efektif, hal ini dikarenakan PT. Pertamina perlu adanya perbaikan terkait masalah COKLIT, yang menimbulkan perbedaan saldo yang cukup material. Sehingga lebih diperhatikan mengenai tata cara serta prosedur COKLIT dan pengawasan dari saldo penjualan sejak terjadinya penjualan hingga dilaksanakan COKLIT dan terjadinya pelunasan oleh pelanggan. Selain itu juga lambatnya pemberian informasi

87

mengenai TKO yang baru kepada pihak di lapangan sehingga menimbulkan salah catat dan pengakuan penjualan.

B. Implikasi Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, dapat kita ketahui bahwa penerapan informasi dan komunikasi di PT. Pertamina kurang berjalan efektif. Hal ini dibuktikan dari beberapa permasalahan terkait penjualan yang muncul di PT. Pertamina. Hal ini menyebabkan PT. Pertamina telat untuk mengakui penjualan, piutang, dan biaya-biaya yang terkait. Dari telatnya pengakuan ini akan berujung pada telatnya penagihan penjualan pada proses billing. Hal ini dapat menyebabkan penyajian laporan keuangan menjadi tidak efektif dimana penuh dengan informasi yang tidak relevan dengan kenyataan yang terjadi di perusahaan. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan sistem di bagian penjualan serta meningkatkan pengawasan dalam pengendalian internal atas informasi dan komunikasi oleh compliance system. Sehingga dapat mengurangi kelemahan yang terdapat di saat proses transaksi hingga informasi tersebut diproses menjadi laporan keuangan. Proses pencocokan dan penelitian (COKLIT) antara PT. Pertamina dengan entitas Pemerintah untuk mencocokan saldo penjualan di MY SAP apakah sesuai dengan saldo penjualan sebenarnya ternyata sering kali ditemukannya perbedaan yang jumlahnya cukup signifikan. Hal ini menimbulkan kerugian bagi pihak PT. Pertamina. Oleh karena itu hendaknya hendaknya selain melakukan rekonsiliasi di saldo hutang piutang juga ke

88

saldo penjualan serta menelusuri dan juga meningkatkan pengawasan terhadap hasil dari penelusuran yang telah ditemukan. Compliance system PT. Pertamina belum dapat menjalankan fungsinya dengan baik dikarenakan organisasi ini baru terbentuk di lingkungan PT. Pertamina. Oleh karena itu, hendaknya bagian ini di manfaatkan secara maksimal untuk mengawasi arus informasi dan komunikasi sehingga dapat membantu dalam efektivitas pembuatan laporan keuangan.

C. Saran Penelitian ini dimasa mendatang diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih berkualitas lagi dengan adanya beberapa masukan mengenai beberapa hal diantaranya: 1. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti di bagian yang berbeda di PT. Pertamina. Serta mengganti atau menambah variabel informasi dan komunikasi dengan variabel lain yang berhubungan dengan sistem pengendalian internal terutama yang termasuk di dalam COSO frameworks. 2. Peneliti

selanjutnya

disarankan untuk

mendapatkan data

berupa

wawancara dari beberapa auditor eksternal responden penelitian agar bisa mendapatkan data yang lebih nyata dan bisa keluar dari pertanyaanpertanyaan kuesioner yang mungkin terlalu sempit atau kurang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.

89

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, Sukrisno. Auditing, Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik. Edisi 3. Jilid 1. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.2004 Amrizal. Pencegahan dan Pendeteksian Keurangan Oleh Internal Auditor. Jakarta, 31 Agustus 2004. Anonim. Penginvestigasian Audit Expectation Gap Pada Sektor Publik. Jurnal Akuntansi. 31 Agustus 2009 ---------. “Banyak BUMN Terjerat Masalah Keuangan”. Suara Merdeka. Diakses melalui: http://www.suaramerdeka.com/harian/0706/02/eko02.htm, Pada tanggal 10 oktober 2010 ---------. “Ernst & Young Audit Investigasi Laporan Keuangan Pertamina”. Antaranews. Diakses melalui: http://www.antaranews. com/ print/1137053678, Pada tanggal 10 oktober 2010 ---------. “Laporan Keuangan BUMN Disorot”. Bataviase. Diakses melalui: http://bataviase.co.id/node/199769, Pada tanggal 10 oktober 2010 ---------. “Pemerintah Minta PLN Restrukturisasi Neraca Keuangan”. Koran Tempo. Diakses melalui: http://www.korantempo.com/news/2005/1/10/ Ekonomi%20dan%20Bisnis/18.html, Pada tanggal 10 oktober 2010 Arens, Alvin A., Randal J. Elder & Mark S. Beasley. Auditing & Assurance Services An Integrated Approach. 13th Edition. Prentice Education International. 2010 Boynton, William C, and Raymond N Johnson. Modern Auditing. Eighth edition. Wiley. 2006 Bodnar, George H., and William S. Hopwood. Accounting Information System. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: Internal control - integrated framework (1994) Ferdian, Riki & Ainun Na’im. “ Pengaruh Problem- Based Learning (PBL) pada Pengetahuan Tentang Kekeliruan & Kecurangan (Error & Irregularities)”. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) 9. Padang, 23 -26 Agustus 2006.

90

Gemalia dan M. Achsin. Pemahaman Strukturisasi Atas Praktik Audit Investigatif Pada Kantor Perwakilan BPK-RI Di Surabaya : Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi. Universitas Brawijaya-Malang. 2008 Glen D. Moyes, Ping Lin, Raymond M. Landry Jr, Handan Vicdan. Internal Auditors Perceptions Of The Effectiveness Of Red Flags To Detect Fraudulent Financial Reporting. Journal of accounting, ethics, and public policy. Volume 6, no 1 (2006). Hall, James A., Accounting Information Systems. Sixth Edition, South-Western College Publishing, 2009 Helmijaya, Herda. Advance Topic On Fraud. Makalah seminar audit fraud. Tidak dipublikasikan. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 24 November 2009. Ikatan Akuntan Indonesia. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Salemba Empat. Jakarta. 2009 --------------------------------, Standar Profesional Akuntan Publik, Salemba Empat. Jakarta. 2001. K.Klamm, Bonnie, Marcia Weidenmeir Watson. SOX 404 Reported Internal Control Weakness: A Test of COSO Framework Components and Information Technology.Journal of Information System. Vol 23, No.2, Fall 2009 Koroy, Tri Ramaraya. Pendeteksian Kecurangan (Fraud) Laporan Keuangan Oleh Auditor Eksternal. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol 10 No 1. STIE Nasional Banjarmasin. Indonesia. Mei 2008. 22-23. Louwers, Ramsay, Sinason, and Strawser. Auditing & Assurance Services. Third Edition. McGraw-Hill Internasional Edition. 2008 Muh. Arief Effendi. Tanggung Jawab Akuntan Publik Dalam Pencegahan Dan Pendeteksian Kecurangan Pelaporan laporan Keuangan. Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi UniversitasvTrisakti Jakarta. Diakses diblog Muh Arief Effendi pada 28 Maret 2008. Mohammad, H. Iqbal. Peran dan TanggungJawab Internal Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan. Percikan Ikatan Keluarga Besar universitas Jambi. Volume 43, hlmn 55-62. 2003. Morris, John J. “The Impact of Enterprise Resource Planning (ERP) Systems on the Effectiveness of Internal Controls over Financial Reporting”, Journal Of Information Systems, Vol. 25 No. 1, pp. 129-157, American Accounting Association, 2011.

91

Murtanto, Edi Maulana. Pengaruh Independensi, Integritas dan Kompetensi Terhadap Efektivitas Peranan Komite Audit. Konferensi Nasional Akuntansi : Peran Akuntansi dalam Membangun Good Corporate Governanve Rahmawati, Eka Putri . “Analisis Efektivitas Modernisasi Perpajakan Dalam Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara“. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 25 juni 2008. Romney, Marshall B. Accounting Information System. Pearson Education Internasional. New Jersey. 2009. Rezaee, Zabihollah. Financial Statement Fraud : Prevention and Detection. John Wiley & Sons. August 2002 Rezaee, Zabihollah. “What the COSO report means for internal auditors”, Managerial Auditing Journal, Vol. 10 No. 6, pp. 5-9, MCB University Press Limited, 1995. Tuanakotta, Theodorus M.. Akuntansi Forensik & Audit Investigatif. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta. Widayanti Dan Subekti. Analisis Keahlian Auditor BPK-RI Menuju Pelaksanaan Fraud Auditing. Tema. Volume II, No.2, hlm 97-115. 2001. Widiastono, Nuur. Akuntansi Forensik Dan Peran BPK. Artikel. Diakses diblog pribadi Angkringan Mas Wiwied di kampung blog.com pada tanggal 19 November 2008. Wilopo. Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi : Studi pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) 9. Padang, 23 – 26 Agustus 2006

92