1. Kebijakan Kesehatan Tingkat 2a-2019---pertemuan Pertama 28 Februari 2019.pptx



By : Dra. Hj. Sri Gunarni, SM., MM.RS INTEGRITAS

PROFESIONAL

INOVATIF

PEDULI

“PARADIGMA SEHAT” Oleh : Dra. Hj. Sri Gunarni, SM., MM.RS

PARADIGMA SEHAT PARADIGMA

SEHAT : Cara pandang, pola pikir atau model pembangunan kes yang bersifat holistik, melihat masalah kes yang dipengaruhi oleh banyak faktor yang bersifat lintas sektoral , & upayanya lebih diarahkan pada peningkatan, pemeliharaan & perlindungan kes, bukan hanya penyembuhan orang sakit atau pemulihan kes

VISI DAN MISI INDONESIA SEHAT VISI

INDONESIA

SEHAT ADALAH GAMBARAN MASY INDONESIA DIMASA DPN YG PDDKNYA HIDUP DLM LING DAN PRILAKU SEHAT, MAMPU MENJANGKAU YANKES YG BERMUTU, ADIL DAN MERATA, SERTA MEMILIKI DRAJAT KES YANG SETINGGI2NYA

VISI INDONESIA SEHAT VISI

PDDUK HIDUP DLM LINGKUNGAN YG SEHAT 2. BERPRILAKU HIDUP YG SEHAT 3. MEMILIKI KEMAMPUAN U/ MENJANGKAU YANKES YG BERMUTU, SCR ADIL & MERATA 4. MEMILIKI DERAJAT KES YG OPIMAL 1.

LINGKUNGAN SEHAT ADLH:

LINGKUNGAN YG KONDUSIF BAGI TERWUJUDNYA KEADAAN SEHAT YAITU ; LING BEBAS POLUSI, TERSEDIA AIR BERSIH, PEMUKIMAN SEHAT, KAWASAN BERWAWASAN KES, KEHIDUPAN MASY SALING TOLONG MENOLONG



PERILAKU SEHAT ADLH ;

PERILAKU PROAKTIF UNTUK MEMELIHARA & MENINGKATKAN KES, MENCEGAH RESIKO TERJADINYA PENYAKIT, MELINDUNGI DARI ANCAMAN PENYAKIT, SERTA BERPERAN AKTIF DLM GERAKAN KESMASY



MISI INDONESIA SEHAT

Menggerakan pembangunan nasional berwawasan kesehatan 2. Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat 3. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yg bermutu, merata dan terjangkau 4. Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat beserta lingkungannya. 1.

TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN PEMKES  TUJUAN

PEMKES ;  MENINGKATKAN KESADARAN, KEMAUAN & KEMAMPUAN HIDUP SEHAT BAGI SETIAP ORANG UNTUK MENCAPAI DRAJAT KES YG OPTIMAL  SASARAN PEM KES ; 1. PERILAKU HIDUP SEHAT 2. LINGKUNGAN SEHAT 3. UPAYA KESEHATAN 4. MANAJEMEN PEM.KES 5. DERAJAT KES

TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN PEMKES  KEBIJAKAN

PEMKES ; 1. PENINGKATAN KERJASAMA LINSEK 2. PENINGKATAN PERILAKU, PEMBERDAYAAN MASY & KEMITRAAN SWASTA 3. PENINGKATAN KESLING 4. PENINGKATAN UPAYA KES 5. PENINGKATAN SUMBER DAYA KES 6. MENINGKATKAN KEBIJAKAN & MANAJEMEN PEMKES 7. PENINGKATAN IPTEK KES 8. PENINGKATAN LINGKUNGAN SOSIAL BUDAYA

SECARA MAKRO ;

SECARA MAKRO ; BERARTI BAHWA PEMBANGUNAN SEMUA SEKTOR HARUS MEMPERHATIKAN DAMPAKNYA DI BID.KES, PALING TDK HARUS MEMBERIKAN KONTRIBUSI POSITIF BAGI PENGEMBANGAN PERILAKU & LINGKUNGAN SEHAT



SECARA MIKRO ;

SECARA MIKRO. BERARTI BAHWA PEMBANGUNAN KESEHATAN LEBIH MENEKANKAN UPAYA PROMOTIF DAN PREFENTIF TANPA MENGESAMPINGKAN UPAYA KURATIF DAN REHABILITATIF



SECARA MIKRO ;

SECARA MIKRO. BERARTI BAHWA PEMBANGUNAN KESEHATAN LEBIH MENEKANKAN UPAYA PROMOTIF DAN PREFENTIF TANPA MENGESAMPINGKAN UPAYA KURATIF DAN REHABILITATIF



STRATEGI PEMKES :

1. PEMBANGUNAN NASIONAL BERWAWASAN KESEHATAN. PEM.NAS HARUS MEMBERIKAN KONTRIBUSI POSITIF TERHADAP KES KES MINIMAL 2 HAL : A. PEMBENTUKAN LINGKUNGAN YANG SEHAT B. PEMBENTUKAN PRILAKU SEHAT

 FAKTOR

PENETU KEBERHASILAN : 1. WAWASAN KESEHATAN SEBAGAI ASAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2. PADIGMA SEHAT SEBAGAI KOMITMEN GERAKAN NASIONAL 3. SISTEM YANG MENDORONG ASPEK PROMOTIF DAN PREFENTIF YANG KONFREHENSIF 4. DUKUNGAN SUMBER DAYA YANG BERKESINAMBUNGAN 5. SOSIALISASI INTERNAL DAN EKSTERNAL 6. RESTRUKTURISASI DAN REVITALISASI INFRA STRUKTUR

2. PROFESIONALISME A. PENERAPAN IPTEK, NILAI MORAL DAN ETIKA B. MENGEMBANGKAN SDM KES SANGAT PENTING C. PERLU STANDAR KOMPETENSI BAGI NAKES, AKREDITASI DAN LEGISLASI NAKES DAN PENINGKATAN KUALITAS LAINNYA

FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN 1. PEMANTAPAN MANAJEMEN SDM 2. PEMANTAPAN IPTEK, DAN ETIKA PROFESI 3. PENAJAMAN KONSEP PROFESIONALISME KEDOKTERAN DAN KESEHATAN 4. PENCIPTAAN ALIANSI STRATEGIS DENGAN PIHAK YANG TURUT BERPERAN DALAM MEWUJUDKAN VISI

3. JPKM  FAKTOR

PENENTU KEBERHASILAN : 1. KOMITMEN DAN PERANCANGAN JPKM BERSAMA GERAKAN PARADIGMA SEHAT 2. DUKUNGAN PERATURAN UNDANG-UNDANG 3. SOSIALISASI INTERNAL DAN EKSTERNAL 4. INTERFENSI PEMERINTAH T.U. DLM INISIASI PERHIMPUNAN DANA AWAL 5. KEBIJAKAN KELELUASAAN PENGELOLAAN SECARA BERTANGGUNG JAWAB

4. DESENTRALISASI •

PENDELEGASIAN WEWENANG LEBIH BESAR KEPADA PEMDA UNTUK MENGATUR SISTEM PEMERINTAHAN RT SENDIRI

 FAKTOR

PENENTU KEBERHASILAN : 1. KESEIMBANGAN DAN SINERGI AZAS-AZAS DESENTRALILASI, DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN 2. PENEGASAN JENIS DAN PERINGKAT KEWENANGAN 3. KEJELASAN PEDOMAN PENGELOLAAN

4. PEMBERDAYAAN, KEMAMPUAN/ KAPASITAS UNTUK, MENERAPKAN DESENTRALISASI 5. SISTEM DAN KEBIJAKAN SDM YANG MENDUKUNG 6. INFRASTRUKTUR LINSEK YANG MENUNJANG 7. MEKANISME PENGENDALIAN YANG HANDAL

PENGELOLAAN NAKES 

PERENCANAAN NAKES



PENGADAAN NAKES



PENDIDIKAN NAKES



SERTIFIKASI, REGISTRASI DAN LISENSI NAKES



PENDAYAGUNAAN NAKES



PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

ISU STRATEGIS RPJMN 2015-2019 Meningkatkan akses & kualitas yankes ibu, bayi, 1. Peningkatan Status Kes. ibu, bayi, balita, remaja, usia lanjut kerja/ produktif, dan lansia. balita, remaja dan lansia 2. Perbaikan status gizi masyarakat 2. Meningkatkan akses thd yan gizi masy. 3. Pengendalian beban ganda penyakit dan 3. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan penyehatan lingk. 4. Pemenuhan ketersediaan farmasi, alkes, dan 4. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pengawasan obat dan makanan pemerataan dan kualitas farmasi, alkes 5. Peningkatan Promkes dan pemberdayaan masyarakat 5. Meningkatkan pengawasan obat dan makanan 6. Pengembangan JKN 6. Meningkatkan Promkes Pemberdayaan 7. Pemenuhan SDM Kes Masyarakat 8. Penguatan Manajemen dan sistem informasi 7. Mengembangkan JKN 9. Peningkatan efektifitas Pembiayaan Kesehatan 8. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran dan 10.Peningkatan akses masyarakat pada pelayanan kualitas SDM Kes kesehatan dasar yang berkualitas 9. Mengembangkan Yankes Primer 11.Peningkatan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas 10. Menguatkan Yankes rujukan yang berkualitas 1.

11.

Menguatkan manajemen dan SIK

12.

Meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan  JKN

APASIH NAWA CITA?  Sudahkah

kalian mendengar Nawa Cita? Apasih Nawa Cita itu? Seperti apa Nawa Cita itu?

 Pertama

kita membahas apa arti Nawa Cita itu sendiri. Nawa Cita berasal dari Bahasa sanskerta nawa yang berarti Sembilan dan cita yang berarti citacita/harapan/tujuan. Jadi apasih sebenarnya Nawa Cita itu? Nawa Cita adalah Sembilan agenda prioritas pemerintah yaitu sebagai berikut:

APASIH NAWA CITA? 

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan meberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.



2. Membuat pemerintahan tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.



3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.



4. Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hokum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

APASIH NAWA CITA?  5.

Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

 6.

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

 7.

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

 8.

 9.

Melakukan revolusi karakter bangsa.

Memperteguh Ke-Bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA PROGRAM

INDONESIA SEHAT

PARADIGMA SEHAT • PROMOTIF - PREVENTIF sebagai landasan pembangunan kesehatan

• PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

• Keterlibatan lintas sektor

PENGUATAN YANKES • • • • •

Peningkatan Akses, FKTP Optimalisasi Sistem Rujukan Peningkatan Mutu Penerapan pendekatan CoC Intervensi berbasis resiko kesehatan (health risk)

JKN • Benefit • Sistem pembiayaan: asuransi-azas gotong royong • Kendali Mutu & Kendali Biaya 26• Sasaran PBI dan non PBI

SISTEM KESEHATAN NASIONAL SEBAGAI LANDASAN PIKIR RPJMN 2015-2019 Manajemen Kesehatan

SDM K Farmasi, Alkes dan makanan Litbang

Upaya Kesehatan

•Derajat Kesehatan •Perlindungan finansial • Responsivenes yankes

Pemberdayaan Masyarakat

(Perpres No 72/2012) Pembiayaan Kesehatan (termasuk JKN) 27

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KESEHATAN (RPJMN KESEHATAN 2015-2019) a. b. c. d.

Penurunan AKI & AKB (Kesehatan Ibu & Anak termasuk Imunisasi Perbaikan Gizi khususnya Stunting Pengendalian Penyakit Menular (ATM: HIV/ AIDS, Tuberkulosis & Malaria Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Hipertensi, Diabetes Melitus, Obesitas & Kanker)

PENDEKATAN KELUARGA

GERMAS

FOKUS KEMENTERIAN KESEHATAN 2019 F O K U S

MANAJEMEN

TBC 1. Missing Case 2. Kepatuhan 3. Resistensi Obat

STUNTING 1. Pencegahan 2. Intervensi

IMUNISASI

P A D A

1. Cakupan. 2. Mutu 3. Surveilans

P R O S E S

TEKNIS 29

ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN RPJMN I 2005 -2009 Bangkes meningkatkan akses dan mutu yankes

RPJMN II 2010-2014

RPJMN III 2015 -2019

RPJMN IV 2020 -2025

Telah menjangkau dan merata Mulai mantap seluruh masyarakat pada Lebih berkembang akses masy pd pelayanan kesehatan akses masy pd yankes berkualitas di seluruh wilayah yankes berkualitas berkualitas Indonesia

KURATIF-REHABILITATIF

PROMOTIF - PREVENTIF

VISI: MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI & BERKEADILAN

VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018-2023

VISI

MISI PERTAMA Membangun masyarakat yg berkualitas & berdaya saing

JAWA BARAT JUARA LAHIR BATIN DENGAN INOVASI DAN KOLABORASI

TUJUAN

Membangun Sumber Daya Manusia Jabar yg menguasai ilmu pengetahuan & teknologi, senantiasa berkarya, kompetitif, dg tetap mempertahankan identitas & ciri khas masyarakat yang santun dan berbudaya

SASARAN

1. Meningkatnya aksesibilitas & kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata

2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan bagi semua serta perluasan akses layanan yg terjangkau dan merata 3. Meningkatnya daya saing SDM dan kelembagaan serta berbudaya IPTEK 4. Meningkatnyakualitas ketahanan keluarga

ARAH KEBIJAKAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN JKN PUSATDAERAH ASOSIASI FASKES FASKES/NAKES ORGANISASI PROFESI AKADEMISI

PEMBANGUNAN KESEHATAN DAERAH

UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT POS YANDU PAUD POS BINDU UKS

VISI

JABAR MAJU SEJAHTERA UNTUK SEMUA

CAGEUR BAGEUR PINTER SINGER SOLEH

MISI

SDM YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING

Kebijakan Pengembangan Nakes Derajat Kesehatan Masyarakat Setinggi-2nya MISI KEMENKES 1. Meningkatkan kemitraan dan pemberdayaan dalam mewujudkan perilaku sehat dan pembangunan berwawasan kesehatan 2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif, merata, bermutu, dan berkesinambungan 3. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan kualitas sumber daya kesehatan 4. Meningkatkan tatakelola kepemerintahan yang baik dan bersih

AKI, AKB, GIZI, PTM, KESLING, KUALITAS HIDUP

IMPACT

JUMLAH, JENIS, MUTU DAN SEBARAN SDM KES

-

 Kebutuhan Nakes Di Fasyankes  Pendayagunaan Nakes

Penurunan Gizi Buruk Masy, Penurunan Kematian ibu dan kematian anak Pemberantasan TBC dan Malaria (PTM) Penanggulangan HIV / AIDS Menjamin akses thd air bersih dan obat esensial

JKN - Primer - Sekunder - Yankes Terstruktur UKP

UKM

 Lulusan Nakes  Nakes dan Masy. Yang Dilatih

Aparatur Yang Dilatih

Registrasi Nakes dan Bantuan Pendidikan

 - Pembiayaan

PENGEMBANGAN SDM KESEHATAN KE PROMOTIF-PREVENTIF 

SDM KESEHATAN disesuaikan dengan Upaya pelayanan kesehatan

 Pelayanan

Kesehatan Perorangan (UKP)

 Upaya

pelayanan kesehatan masyarakat. (UKM)

SDM Kesehatan

UPAYA Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Hulu

UPAYA Pelayanan Perorangan Medis

Hilir

KOORDINASI KEGIATAN SDMK UPAYA POKOK DALAM SISTEM SDM KES

(PERPRES NO 72 TAHUN 2012 TENTANG SKN)

Perencanaan Kebutuhan Nakes

Pengadaan/ Produksi Nakes

• Pertemuan, pemetaan, sosialisasi dan penginputan data menyeluruh baik prov/kab// kota

• Sesuai kebutuhan pembangunan kesehatan, baik jenis, jumlah & mutunya • Pendidikan tenaga kesehatan

Pendayagunaan Nakes

• pemerataan, pemanfaatan & pengembangan Nakes • Penataan kompetensi, JF

Binwas Nakes

• Melalui standardisasi, registrasi, sertifikasi & lisensi Nakes 35

PERMASALAHAN SDM KESEHATAN

PRODUKSI NAKES PER TAHUN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Dokter : 11.000 Drg : 3.500 Perawat : 47.500 Bidan : 63.000 Kesmas : 10.250: Kesling : 1.500 Gisi : 3.000 Apoteker : 3.300

MASALAH 1. Formasi CPNS Tidak Ada/Terbatas 2. Penempatan tenaga Oleh Pusat Terbatas di DTPK 3. Pemda tidak dapat mengangkat tenaga kontrak/honor (PP 48) kecuali BLUD 4. Daerah Tidak Dapat Mengangkat Honor/kontrak karena Fiskal rendah 5. Distribusi tidak merata 6. Kualitas Tenaga kurang (UKOM Perawat/Bidan 39 % tidak kompeten)

1. PRODUKSI TIDAK TERSERAP (PENGANGGURAN) 2. KEKURANGAN TENAGA 3. MALDISTRIBUSI 4. PELAYANAN KESEHATAN TIDAK OPTIMAL

SINKRONISASI SUPPLY-DEMAND SDMK • JABATAN FUNGSIONAL ?

• KURIKULUM • LAMA PENDIDIKAN

• PENDAYAGUNAAN ?

SUPPLY tenaga kesehatan

Penyediaan tenaga kesehatan melalui proses pendidikan

Pasar tenaga kesehatan

Demand tenaga kesehatan Penyediaan pelayanan kesehatan

Sistem Pendidikan

Sistem Kesehatan

Demand tenaga kesehatan

Kebutuhan tenaga kesehatan

Note: Modifikasi dari Lancet 2012

Demand pelayanan kesehatan

Kebutuhan pelayanan kesehatan

Masyarakat

PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN

DILAKUKAN OLEH Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat

MEMPERHATIKAN ASPEK

pemerataan, pemanfaatan dan pengembangan.

1. Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil; 2. Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; 3. Penugasan khusus/NS 4. Insentif 5. BLUD

UU NO. 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN dan Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan, baik dalam jumlah, jenis, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pembangunan kesehatan (Pasal 13 UU Nakes)

 Pemerintah

Perencanaan

Tenaga Kesehatan

disusun secara berjenjang (dimulai dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pemerintah daerah kabupaten/kota, Pemerintah daerah provinsi, sampai dengan Pemerintah secara nasional) berdasarkan ketersediaan Tenaga Kesehatan dan kebutuhan penyelenggaraan pembangunan dan Upaya Kesehatan (pasal 14 ayat 2 UU Nakes)

BAGAIMANA KESIAPAN DAN KUALIFIKASI SDMK

Tenaga Kesehatan Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan

KUALIFIKASI TENAGA

Undang Undang No. 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan

TENAGA DI BIDANG KESEHATAN

TENAGA KESEHATAN

•

Kualifikasi minimum diploma tiga, kecuali untuk tenaga medis.

•

kualifikasi minimum pendidikan menengah di bidang kesehatan

•

hanya dapat bekerja di bawah supervisi Tenaga Kesehatan.

 MAPPING TENAGA KESEHATAN  KESEIMBANGAN ANTARA SUPPLY TENAGA KESEHATAN DAN DEMAND TENAGA KESEHATAN  STANDAR TENAGA KESEHATAN  MUTU PENDIDIKAN  KEWENANGAN DINKES UNTUK MENGELUARKAN/TIDAK MENGELUARKAN REKOMENDASI  REKOMENDASI KEMENKES DENGAN KEMENDIKNAS

PENGELOMPOKAN TENAGA KESEHATAN UU NO 36 Tahun 2014 Tentang Nakes Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam: 1. Tenaga Medis 2. Tenaga Psikologi Klinis 3. Tenaga Keperawatan 4. Tenaga Kebidanan 5. Tenaga

Kefarmasian

6. Tenaga Kesehatan Masyarakat 7. Tenaga Kesehatan Lingkungan 8. Tenaga Gizi 9. Tenaga Keterapian Fisik 10. Tenaga Keteknisian Medis 11. Tenaga Teknik Biomedika 12. Tenaga Kesehatan Tradisional 13. Tenaga Kesehatan Lainnya

Upaya Pokok Pengembangan Nakes Perencanaan Kebutuhan Nakes

menyeluruh baik secara nasional, distribusinya menurut prov/kab/kota.

Pengadaan/ produksi Nakes

Sesuai kebutuhan pembangunan kesehatan, baik jenis, jumlah, dan mutunya

Pendayagunaan Nakes

pemerataan, pemanfaatan dan pengembangan Nakes

Binwas Nakes

melalui standardisasi, registrasi, sertifikasi dan lisensi Nakes

TIGA TUNGKU PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN Standar Pelayanan

Standar Kompetensi

Standar Pendidikan

Perlunya ketersediaan SDM Kesehatan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang baru Undang-undang yang baru UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, UU No. 38 tentang Keperawatan.

Penyiapan pelaksanaan JKN SJSN

Penyiapan fasilitas pelayanan kesehatan untuk ekuitas pemberian layanan dengan nakes yang berkualitas

tingkat pendidikan tenaga kesehatan minimal setingkat Ahli Madya atau setara Diploma 3

KUALITAS INSTITUSI PENDIDIKAN KESEHATAN  INSTITUSI

PENDIDIKAN YANG SUDAH TERAKREDITASI : 52%  AKREDITASI KADALUARSA : 5%  TIDAK TERAKREDITASI : 43% KELULUSAN UJI KOMPETENSI :  BIDAN : 76,32%  PERAWAT : 51,10 %  NERS : 46,20

DATA SDMK 2017  FASKES

= 3.261  JUMLAH SDMK = 95.892  PUSKESMAS =30.846 =32%  RS PEM/SWASTA =56.687=59%  DINKES KAB/KOT =3.231=4%  SARKES LAIN (OPTIK,KLINIK,PRAKTEK DR/DRG/BIDAN MANDIRI = 5.128 = 5%  JUMLAH SDMK TERBANYAK : 1. KEBIDANAN 19.689 = 20,5% 2. KEPERAWATAN 10.689 =17,4%

Kebutuhan SDMK di Jabar dan Kab/Kota

Kebutuhan Tenaga Kesehatan di Puskesmas Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017  kebutuhan tenaga kesehatan di 1.050 Puskesmas di Jawa Barat. secara berurutan yaitu tenaga perawat, ahli teknologi laboratorium medik, gizi, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, dokter gigi, bidan dan dokter umum.

Kebutuhan Tenaga Kesehatan di Puskesmas

dokter umum

dokter gigi

Perawat

Bidan

148

443

817

193

Tenaga Farma Kesehatan M Kesehatan Lin si asyarakat gkungan 443

470

443

Tenaga Gizi

Ahli Teknologi Laboratorium Medik

649

661

TANTANGAN TENAGA KESEHATAN MENGHADAPI MEA 2015

Aliran bebas jasa kesehatan

•Peningkatan Mutu & Profesionalisme Nakes Untuk Meningkatkan Daya Saing

MEA 2015

BIDANG PERUMAH SAKITAN INDUSTRI FARMASI DAN ALKES

SDM KESEHAT AN ASURANSI KESEHATAN

BAGAIMANA KUALIFIKASI NAKES UNTUK DAPAT DIPROMOSIKAN KE LUAR NEGERI ? PMK nomor 37 tahun 2015 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan ke luar negeri

PERMENKES NO. 37/2015

NAKES KE LUAR NEGERI, TUJUAN :

1. BEKERJA

2. BAKTI SOSIAL

PERSYARATAN PENDAYAGUNAAN TKKI KE LN

PERMENKES NO. 37/2015

Nakes yg akan didayagunakan ke LN harus memiliki kualifikasi min Diploma tiga. harus memenuhi : • Persyaratan Ketenagakerjaan • Persyaratan Teknis Bidang Kesehatan

Persyaratan Teknis Bidang Kesehatan • FC STR • FC Ijazah Pendidikan tenaga kesehatan dilegalisir • FC Transkrip Nilai Pendidikan tenaga kesehatan dilegalisir • Surat Keterangan sehat fisik dan mental • FC surat keterangan pengalaman kerja atau surat keterangan kerja sebagai tenaga kesehatan • Certificate of good standing (CGS)

PRINSIP DALAM REGULASI PENDAYAGUNAAN TENAGA KES LN Menempatkan TKKI di negara yang mempunyai perjanjian bilateral terkait dan atau peraturan yg melindungi naker asing.

Mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri oleh nakes Indonesia. Meningkatkan kesempatan kerja bagi nakes Indonesia.

Mempertimbangkan asas manfaat dan kepentingan alih teknologi dan IPTEK serta Resiprokal Meningkatkan daya saing nakes Indonesia

PRINSIP .....(lanjutan) Memperhatikan situasi daerah di dalam negeri (mengupayakan adanya brain-circulation bukan brain-drained). Prioritas pemenuhan SDMK dalam negeri.. Memperhatikan pembagian kewenangan antara Pusat dan Daerah serta antar Lembaga/Kementerian. Memberdayakan seluruh komponen masyarakat termasuk pihak swasta.. Memperhatikan aspek manfaat: Kesempatan kerja  peningkatan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman bagi nakes Pendapatan nakes  peningkatan devisa negara

PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN KE LUAR NEGERI

Sebagai kebijakan ALTERNATIF dalam rangka optimalisasi pemanfaatan tenaga kesehatan Memperhatikan asas saling menguntungkan baik antara Indonesia dengan negara lain yang menjadi mitra maupun antara tenaga kesehatan dengan pihak yang mendayagunakan tenaga kesehatan.

BAGAIMANA KUALIFIKASINYA ?

Dasar hukum / Regulasi Pendayagunaan Nakes ke LN

UNDANG-UNDANG: UU No 44/2009 tentang Rumah Sakit; no 36/2009 ttg kesehatan; no 39/2004 ttg penempatan dan perlindungan TKI di LN, no 13/2003: ketenagakerjaan; PERATURAN PEMERINTAH: No 41/2007 tentang Penelitian, no 36/1996 tentang tenaga kesehatan.

PERATURAN MENTERI: Permenakertrans: no 07/2010 tentang Perlindungan TKI di LN; no 07/2008 ttg penempatan naker; Permenkes No. 47/2012 tentang Pendayagunaan Perawat Indonesia ke LN; Permenkes: no 46/2013 tentang Registrasi Nakes; Permenkes no. 37 tahun 2015 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Ke Luar negeri

59

PELUANG 1.

Tingginya permintaan tenaga untuk bekerja ke luar negeri

2.

Minat bekerja ke luar negeri yang cukup tinggi

3.

Karakteristik SDM Indonesia yang lebih disukai oleh negara lain

4.

Banyaknya institusi pendidikan dan pelatihan yang bertaraf Internasional

Mekanisme Penempatan Tenaga Kesehatan Ke LN Dengan cara : 1. Penempatan oleh pemerintah ( G to G) 1. Penempatan oleh swasta ( P to P ) 2. Penempatan oleh swasta untuk kepentingan sendiri 3. Penempatan mandiri

SIMPULAN  KUALIFIKASI

TENAGA KESEHATAN MERUPAKAN PRASYARAT UNTUK MENUNJANG MUTU NAKES, BAIK UNTUK PENDAYAGUNAAN DI LUAR MAUPUN DI DALAM NEGERI, UNTUK MENJAWAB TANTANGAN

INTEGRITAS

PROFESIONAL

INOVATIF

PEDULI