SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN
DASAR HUKUM UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara PP No.24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PP No.6/2006 tentang Pengeloalaan Barang Milik Negara/Daerah PP No.8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Keppres No 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, Per Menkeu No.171/PMK.06/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Per Dirjen No PER- 51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian
PENGERTIAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI Sistem Akuntansi Instansi (SAI) adalah sistem terpadu yang menggabungkan prosedur manual dengan proses elektronis dalam pengambilan data, pembukuan dan pelaporan semua transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas Kementerian Negara/ Lembaga(termasuk Entitas Pemda yang menerima dana APBN dari K/L).
Sistem Akuntansi Instansi
SAI SAK (Sistem Akuntansi Keuangan)
SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara)
TUJUAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI a. Menjaga aset Pemerintah Pusat termasuk yang ada di K/L melalui pencatatan, pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yang diterima secara umum. b. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan K/L, yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas. c. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu K/L. d. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien
Ciri - ciri Pokok SAPP Dasar Kas untuk Pendapatan
dan Belanja Dasar Akrual untuk Neraca Sistem pembukuan berpasangan Sistem yang terpadu dan dikomputerisasi Desentralisasi pelaksanaan akuntansi
LAPORAN KEUANGAN
1
SAK 1. Tingkat UAKPA ke KPPN No.
Uraian
Periode Pelaporan Bulanan
1. LRA
X
2. NERACA
X
3. ADK
X
4. BAR*
Triwulanan Semesteran Tahunan
X
* Untuk UAKPA yang ditunjuk UAPPA W hasil rekonsiliasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan
SAK 1. Tingkat UAKPA ke UAPPA-W/UAPPA-
E1 No.
Uraian
Bulanan
1. LRA
X
2. NERACA
X
3. CaLK 4. ADK
X
5. BAR*
X
Periode Pelaporan Triwulanan Semesteran Tahunan X
X
X
X
X
X
X
* Sebagai bahan monitoring dan rekonsiliasi tingkat UAPPA-W/UAPPA E1
SAK 1. Tingkat UAPPA-W ke Kanwil Ditjen
PBN No.
Uraian
Bulanan
Periode Pelaporan Triwulanan Semesteran Tahunan
1. LRA
X
2. NERACA
x
3. ADK
X
SAK 1. Tingkat UAPPA-W ke tingkat UAPPA-
E1 No.
Uraian
Bulanan
1. LRA
X
2. NERACA
X
Periode Pelaporan Triwulanan Semesteran Tahunan X
3. CaLK 4. ADK 5. BAR*
X
X
X
X
X
X
X X
* Sebagai bahan monitoring dan rekonsiliasi tingkat UAPPA E1
SAK 1. Tingkat UAPPA-E1 ke tingkat UAPA
No.
Uraian
Bulanan
1. LRA
X
2. NERACA
X
3. CaLK 4. ADK
X
Periode Pelaporan Triwulanan Semesteran Tahunan X
X
X
X
X
X
X
SAK 1.
Tingkat UAPA ke tingkat Departemen Keuangan (Unaudited)
SAK 1.
No.
Tingkat UAPA ke tingkat Departemen Keuangan (Audited) Uraian
Bulanan
Periode Pelaporan Triwulanan Semesteran Tahunan
1. LRA
X
2. NERACA
X
3. CaLK
X
4. ADK
X
2
MEKANISME SAI KEMENTRIAN NEGARA /LEMBAGA
UNIT AKUNTANSI PENGGUNA BARANG (UAPB)
UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN (UAPA)
UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN – ESELON I (UAPPA-ES1)
LAP ANGGARAN
.REAL.
• LRA PENDAPATAN
UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA BARANG– ESELON I (UAPPB-ES1)
• LRA BELANJA UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN – WILAYAH (UAPPA-W)
UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
•NERACA •CALK
ADK
UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA BARANG– WILAYAH (UAPPB-W)
UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG (UAKPB)
KERANGKA UMUM DEKONSENTRASI UAPA/B Tk. Gubernur ADK/Laporan
UAPPA/B-E1
Koordinator UAPPA/B-W Dekon
ADK per UAKPA dan Laporan Gabungan SKPD
UAPPA/B-W dekon
Laporan
UAPPA/B-W dekon
Dinas A
Dinas B
UAPPA/B-W dekon
Dinas C
ADK/Laporan
UAKPA/B dekon
UAKPA/B dekon
SKPD Dinas A
UAKPA/B dekon
UAKPA/B dekon
SKPD Dinas B
UAKPA/B dekon
UAKPA/B dekon
SKPD Dinas C
ERANGKA UMUM TUGAS PEMBANTUAN KERANGKA UAPA/B Tk. Kepala Daerah ADK/Laporan
Koordinator UAPPA/B-W Tugas Pembantuan
UAPPA/B-E1
ADK per UAKPA dan Laporan Gabungan SKPD
UAPPA/B-W T/P
Laporan
UAPPA/B-W T/P
Dinas A
Dinas B
UAPPA/B-W T/P
Dinas C
ADK/Laporan
UAKPA/B T/P
UAKPA/B T/P
SKPD Dinas A
UAKPA/B T/P
UAKPA/B T/P
SKPD Dinas B
UAKPA/B T/P
UAKPA/B T/P
SKPD Dinas C
3
VERIFIKASI
SAK
1. Register Transaksi diverifikasi dengan dokumen sumber
a) DOKUMEN ESTIMASI PENDAPATAN Lampiran RKA-K/L Formulir 4.2 (uraian Anggaran per MAP) c) DOKUMEN PENERIMAAN ANGGARAN SSP ATAU LP2 ATAU MP3, SSBC, SSBP, SSPB, STS e) DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN POK atau RKA-K/L Formulir 1.5, DIPA, Revisi POK atau RKAK/L Formulir 1.5, Revisi DIPA, SKO, SKPA, DIPA L g) DOKUMEN PENGELUARAN ANGGARAN SPM, SP2D, SP3
2.Buku Besar hasil posting diverifikasi dengan dokumen sumber dan Laporan Keuangan.
REKONSILIASI UAKPA dengan KPPN setiap bulan, UAPPA-W dengan Kanwil Ditjen
Perbendaharaan setiap triwulan, UAPPA-E1 dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan setiap semester, UAPA dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan setiap semester.
4
JADWAL PENGIRIMAN LAPORAN KEUANGAN SAK
Laporan Keuangan Triwulanan I Unit Organisasi
UAKPA
Terima
Proses dan Rekonsiliasi
Kirim
-
-
12 APRIL 20X1
Waktu Pengiriman
3 hari
UAKPA-W
15 APRIL 20X1
5 hari
20 APRIL 20X1 3 hari
UAKPA-E1
23 APRIL 20X1
3 hari
26 APRIL 20X1 2 hari
26 APRIL 20X1
8 Hari
06 MEI 20X1 1 hari
UAPA 07 MEI 20X1
Menkeu cq Dirjen PBN
-
-
-
Laporan Keuangan Semester I Unit Organisasi
UAKPA
SAK
Terima
Proses dan Rekonsiliasi
Kirim
-
-
10 JULI 20X1
Waktu Pengiriman
2 hari
UAKPA-W
12 JULI 20X1
3 hari
15 JULI 20X1 2 hari
UAKPA-E1
UAPA
17 JULI 20X1
Dirjen PBN
20 JULI 20X01 2 hari
22 JULI 20X1
3 hari
25 JULI 20X1 1 hari
26 JULI 20X1
Menkeu cq
3 hari
-
-
-
Laporan Keuangan Triwulan III Unit Organisasi
UAKPA
SAK
Terima
Proses dan Rekonsiliasi
Kirim
-
-
12 OKTOBER 20X1
Waktu Pengiriman
3 hari
UAKPA-W
15 OKTOBER 20X1
5 hari
20 OKTOBER 20X1 3 hari
UAKPA-E1
23 OKTOBER 20X1
UAPA
31 OKTOBER 20X1
Menkeu cq Dirjen PBN
6 hari
29 OKTOBER 20X1 2 hari
8 hari
8 NOVEMBER 20X1 1 hari
09 NOVEMBER 20X1
-
-
-
Laporan Keuangan Tahunan
SAK Unit Organisasi
UAKPA
Terima
Proses dan Rekonsiliasi
Kirim
-
-
20 JANUARI 20X2
Waktu Pengiriman
3 hari
UAKPA-W
23 JANUARI 20X2
6 hari
29 JANUARI 20X2 3 hari
UAKPA-E1
02 FEBRUARI 20X2
6 hari
8 FEBRUARI 20X2 2 hari
UAPA
10 FEBRUARI 20X2
Menkeu cq
Tanggal terakhir Februari 20X2
Dirjen PBN
-
-
Tanggal terakhir Februari 20X2
1 atau 2 hari
-
-
5
Sistematika penyajian laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga
Sampul Luar
Sampul Dalam
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Singkatan
Pernyataan Tanggung Jawab
Pernyataan Telah Direviu
Ringkasan
Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
Neraca
Cat atan at as L apor an Ke uan ga n
Lampiran
Lampiran lainnya sebagai pendukung Catatan
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB Laporan Keuangan Audited atau
Unaudited Tanggung jawab Laporan Keuangan Laporan Keuangan disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai
PERNYATAAN TELAH REVIU Isi Telah dilakukan reviu berdasarkan sesuai
dengan SAP dan peraturan lainnya. Penyajian Laporan Keuangan oleh manajemen Prosedur reviu yang dilakukan Simpulan hasil reviu
Pernyataan Telah Direviu dengan paragraf
penjelas
CaLK
Pendahuluan Kebijakan Akuntansi Ringkasan Laporan Penjelasan atas
Pos-pos
Realisasi Anggaran Penjelasan atas Pos-pos Neraca Informasi Tambahan Pengungkapan Lainnya
Laporan
dan
Terima kasih
Kunjungi kami di www.perbendaharaan.go.id