01. Pai Dalam Kurikulum Madrasah.docx

PAI DALAM KURIKULUM MADRASAH

TUGAS Dosen Pengampu (Prof. Dr. H. Dedi Jubaedi , M.A)

NAMA MAHASISWA : MAMAN NIM : 17087010010

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI PROGRAM PASCA SARJANA PROGRAM DOKTOR CIREBON 2018

DAFTAR ISI

Contents A.

PENDAHULUAN ........................................................................................................... 1

B.

PEMBAHASAN .............................................................................................................. 2

C.

1.

Pendidikan Islam dengan Pendidikan Agama Islam (PAI) .................................... 2

2.

Pengertian dan Perkembangan Madrasah ............................................................... 2

3.

Kurikulum PAI di Madrasah..................................................................................... 4 a.

Kurikulum PAI Pra Kemerdekaan ....................................................................... 4

b.

Kurikulum 1947 ...................................................................................................... 5

c.

Kurikulum 1952-1964 ............................................................................................. 5

d.

Kurikulum 1968 ...................................................................................................... 5

e.

Kurikulum 1975 ...................................................................................................... 6

f.

Kurikulum 1984 ...................................................................................................... 6

g.

Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999 ................................................ 6

h.

Kurikulum KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) Tahun 2004 ................... 7

i.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)/ Kurikulum 2006 ................... 7

j.

Kurikulum 2013 (K-13) .......................................................................................... 8

PENUTUP ........................................................................................................................ 9

i

A. PENDAHULUAN Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar Pasal 4 menyebutkan bahwa Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama masing-masing disebut Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah. Sedangkan Keputusan Menteri Agama Nomor 370 Tahun 1993 Tentang Madrasah Aliyah (MA) Pasal 3 menyebutkan bahwa Madrasah Aliyah adalah satuan pendidikan dalam jenjang pendidikan menengah dalam bentuk sekolah menengah umum yang berciri khas agama Islam. Sebagai sekolah yang berciri khas Agama Islam, maka madrasah mempunyai program yang sama dengan sekolah, tetapi mempunyai mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang lebih banyak dari sekolah1. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri) Nomor: 6 Tahun 1975, Nomor: 037/U/1975, dan Nomor:36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Pada Madrasah bahwa madrasah diakui sebagai lembaga pendidikan formal yang memuat mata pelajaran agama sebanyak 30% dan mata pelajaran umum sebanyak 70%2. Mata Pelajaran PAI di madrasah dibagi dalam 5 sub mata pelajaran, yaitu AlQuran Hadits, Akidah-Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dengan masing-masing mendapatkan alokasi waktu 2 jam pelajaran per minggu. Sedangkan di sekolah umum Mata Pelajaran PAI diajarkan terintegrasi dalam satu kesatuan dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran. Berdasarkan hal tersebut di atas, ketika ada gagasan memindahkan pembinaan madrasah (MI, MTs, dan MI) dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) banyak menimbulkan pro-kontra, karena

1

Prof. Dr. H. Haidar Putra Daulay, MA. 2012. Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia. Jakarta. Penerbit Kencana Prenada Media Group. 2 Prof. Dr. H. Abuddin Nata, MA. 2012. Manajemen Pendidikan, Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam. Jakarta. Penerbit Kencana Prenada Media Group. hal. 30

1

dikhawatirkan akan menonjolkan ‘keumumannya’saja dengan alokasi yang sangat terbatas, yaitu 2 jam mata pelajaran per minggu.

B. PEMBAHASAN

1.

Pendidikan Islam dengan Pendidikan Agama Islam (PAI) Pendidikan Islam memiliki pengertian yang berbeda dengan Pendidikan Agama

Islam (PAI). Menurut Ahmad Tafsir, Pendidikan Islam adalah bimbingan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain, agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Pendidikan Islam adalah bimbingan terhadap seseorang, agar ia menjadi muslim semaksimal mungkin3. Sedangkan Pendidikan Agama Islam (PAI) dimaknai sebagai pendidikan yang mengajarkan tentang Agama Islam4. PAI dibakukan sebagai nama kegiatan mendidik Agama Islam. PAI mempunyai kedudukannya yang sejajar dengan mata pelajaran lain seperti Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Pendidikan Islam lebih luas dari PAI, karena PAI sudah mengalami penyempitan makna hanya sebagai nama mata pelajaran, yang dibatasi oleh kurikulum dan jenjang pendidikan. Selain itu, PAI hanya diajarkan terbatas pada pendidikan formal, sedangkan Pendidikan Islam bisa diajarkan baik melalui pendidikan formal dan non formal seperti di forum majelis ta'lim.

2.

Pengertian dan Perkembangan Madrasah Madrasah merupakan isim makan dari “darasa” yang berarti “tempat duduk untuk

belajar”. Istilah madrasah ini sekarang menyatu dengan istilah sekolah atau perguruan

3

Afifuddin Harisah. 2018. Filsafat Pendidikan Islam, Prinsip dan Dasar Pengembangan. Yogyakarta. Penerbit Deepublish, hlm. 71 4 Dr. Lalu Muhammad Nurul Wathoni. 2018. Integrasi Pendidikan Islam dan Sains: Rekonstruksi Paradigma Pendidikan Islam. Ponorogo. CV Uwais Inspirasi Indonesia, hlm 43

2

(terutama perguruan Islam)5. Sedangkan menurut Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Tahun 1975, pengertian madrasah adalah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-sekurangnya 30% di samping mata pelajaran umum6. Dengan keterangan tersebut dapat dipahami bahwa madrasah adalah sebagai suatu lembaga yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman. Madrasah ditanah Arab ditunjukkan untuk semua sekolah secara umum, akan tetapi di Indonesia ditujukan untuk sekolahsekolah yang mempelajari ajaran-ajaran Islam. Madrasah pada prinsipnya adalah kelanjutan dari sistem pesantren7. Pada masa prakemerdekaan madrasah didirikan oleh para ulama Indonesia, antara lain8: a. Madrasah (Adabiyah School). Madrasah ini didirikan oleh Syikh Abdullah Ahmad pada tahun 1907 di Padang Panjang. Belum cukup satu tahun madrasah ini gagal berkembang dan dipindahkan ke Padang. Pada tahun 1915 madrasah ini mendapat pengakuan dari Belanda dan berubah menjadi Hollands Inlandsche School (HIS). b. Sekolah Agama (Madras School). Didirikan oleh Syekh M. Thaib Umar di Sungayang, Batusangkar pada tahun 1910. Madrasah ini pada tahun 1913 terpaksa ditutup dengan alasan kekurangan tempat. Namun pada tahun 1918, Mahmud Yunus mendirikan Diniyah School sebagai kelanjutan dari Madras School. c. Madrasah Diniyah (Diniyah School). Madrasah Diniyah didirikan pada tanggal 10 Oktober 1915 oleh Zainuddin Labai El Yunusiy di padang Panjang.

5

Hasbullah, 1999. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, hlm.160 6 Haidar Putra Daulay. 2009. Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta. Kencana, hlm. 102. 7 http://karyailmu99.blogspot.com/2015/12/sejarah-dan-perkembangan-madrasah-di.html diakses tanggal 12-10-2018. 8 Samsul Nizar. 2013. Sejarah Sosial dan Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantara, Jakarta: Kencana hlm. 264-265

3

Madrasah ini merupakan madrasah sore yang tidak hanya mengajarkan pelajaran agama tetapi juga pelajaran umum. d. Arabiyah School, didirikan tahun 1918 di Ladang Lawas oleh Syeikh Abbas. e. Madrasah Muhammadiyah. Madrasah Muhammadiyah tidak diketahui berdirinya dengan pasti, namun diperkirakan berdiri pada tahun 1918 yang didirikan oleh organisasi Muhammadiyah. f. Madrasah yang didirikan oleh Hasyim Asy’ari berdiri pada tahun 1919 M bernama Salafiyah di asuh oleh K.H. Ilyas, madrasah ini memberikan pengetahuan agama dan pengetahuan umum9. Setelah masa penjajahan, Departemen Agama dibentuk, salah satu tugasnya adalah membina lembaga pendidikan formal berciri khas Islam yang dibagi menjadi tinga tingkatan, yaitu; 1) Madrasah Ibtidaiyah (MI) setara dengan SD, Madrasah Tsanawiyah (MTs) setara dengan SMP, dan Madrasah Aliyah (MA) setara dengan SMA10.

3.

Kurikulum PAI di Madrasah a.

Kurikulum PAI Pra Kemerdekaan Pendidikan Agama Islam pada masa Prakemerdekaan sangat tidak

diperhatikan, pendidikan pada prakemerdekaan ini dipengaruhi oleh kolonialisme yang berpusat pada agama mereka (Penjajah), selain itu dari segi kelas hanya diperuntukkan untuk kalangan terbatas, yaitu anak-anak priyai. Tujuan pendidikan kolonial tidak terarah pada pembentukan dan pendidikan orang muda untuk mengabdi pada bangsa dan tanah airnya sendiri, akan tetapi dipakai untuk menanamkan nilai-nilai dan norma- norma

masyarakat penjajah agar dapat

ditransfer oleh penduduk pribumi dan menggiring penduduk pribumi menjadi budak dari pemerintahan kolonial11.

9

Zuhairini, 2004. Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta: PT. Bumi Aksara, hlm. 194 Dr. H. Moch. Tolchah, M.Ag. 2015. Dinamika Pendidikan Islam Pasca Orde Baru. Yogyakarta. LKiS Pelangi Aksara. , hlm. 275 11 Ahmad Dhaifi, 2017. Perkembangan Kurikulum PAI Di Indonesia. Jurnal Edureligia | Vol. 01 No. 01 Tahun 2017, hlm. 79. 10

4

Pada periode ini sistem pendidikan dan pengajaran agama islam Al-qur’an dan pengajian kitab yang diselenggarakan dirumah-rumah, surau, masjid, pesantren, dan lain-lain pada perkembanganya selanjutnya mengalami perubahan bentuk baik dari segi kelembagaan, materi pengajaran atau kurikulum, metode maupun strutur organisasinya sehingga melahirkan suatu bentuk yang baru yang disebut madrasah12.

b. Kurikulum 1947 Oleh karena beberapa sebab, kurikulum ini dalam prakteknya baru dilaksanakan pada tahun 1950. Keberadaan pendidikan agama Islam telah diatur pelaksanaannya dalam SKB dua menteri (Menteri P & K dan Menteri Agama) tahun 1946.

c.

Kurikulum 1952-1964 Dalam kurikulum ini berdasarkan UUPPP (Undang-Undang Pokok

(Pendidikan dan Pengajaran) nomor 4 tahun 1950. Selanjutnya, muncul SKB dua menteri tahun 1951 yang menegaskan bahwa pendidikan

agama wajib

diselenggarakan di sekolah- sekolah, minimal 2 jam perminggu. Selain itu,Depag juga telah mengupayakan terbentuknya kurikulum agama di sekolah maupun pesantren, akhirnya dibentuklah tim yang diketuai oleh K.H. Imam Zarkasyi dari Pondok Pesantren Gontor yang berhasil menyusun kurikulum agama yang kemudian disahkan oleh menteri agama pada tahun 1952. Disebutkan bahwa, setelah Depag berhasil menyusun kurikulum itu, pendidikan agama memperoleh porsi 25 % dari keseluruhan mata pelajaran yang diajarkan sekolah selama seminggu.

d. Kurikulum 1968

12

https://gunawanpunyablog.wordpress.com/2012/10/25/6/ diakses 13-01-2018

5

Kurikulum 1968 ini adalah penyempurnaan dari kurikulum 1964. Kurikulum ini menjadi model kurikulum terintegrasi. Focus pancawardhana

kurikulum ini tidak lagi

sebagaimana kurikulum 1964. Namun demikian, pelaksanaan

pendidikan agama kebijakannya kurang lebih sama dengan kurikulum 1964.

e.

Kurikulum 1975 Pendidikan Agama Islam dalam kurikulum 1975 mengalami perubahan cukup

signifikan. Adanya SKB 3 menteri (Menteri Agama, Menteri dalam Negeri dan Menteri P&K) serta disusunnya kurikulum madrasah 1975, pendidikan agama mendapatkan porsi 30%, sementara pendidikan umum 70%. Sehingga ijazah madrasah setingkat dengan ijazah dari sekolah umum, dan murid madrasah yang ingin pindah ke sekolah umumpun diakui/ diperbolehkan.

f.

Kurikulum 1984 Kurikulum 1984 ini adalah menyempurnakan kurikulum 1975. Peran siswa

dalam

kurikulum

ini

menjadi

mengamati

sesuatu,

mengelompokkan,

mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau Student Active Leaming (SAL). CBSA memposisikan guru sebagai fasilitator, sehingga bentuk kegiatan ceramah tidak lagi ditemukan dalam kurikulum ini. Pendidikan agama dikuatkan melalui SKB 2 Menteri (Menteri P&K dan Menteri dalam Negeri) yang mempertegas lulusan madrasah juga bisa juga melanjutkan pendidikannya ke sekolah umum13.

g.

Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999 Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-

kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Dalam periode ini adalah, terbitnya UU SISDIKNAS No 2 tahun 1989 yang menegaskan bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan yang berciri khas islam, artinya muatan 13

Albarobis A. Muhyidin, Sutrisno, 2012, Pendidikan Islam Berbasis Problem Sosial, Jakarta, Ar Ruzz Media, hlm. 67.

6

kurikulum struktur dan konsepnya senafas dengan nilai - nilai islam. Lebih jauh, dengan UU SISDIKNAS ini, pendidikan agama Islam akhirnya berjalan satu paket dengan system pendidikan nasional.

h. Kurikulum KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) Tahun 2004 UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menggantikan UU No 2 tahun 1989, pendidikan dipahami sebagai: usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan

potensi dirinya untuk

keagamaan, pengendalian diri,

memiliki kekuatan spiritual

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Ciri khas Kurikulum ini menekankan pada pendekatan CTL (Contekstual Teaching and Learning), menyangkut konstruktuvisme, inkuiri, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi dan penilaian otentik. Dengan ditetapkannya kurikulum 2004 ini, maka berimplikasi langsung dengan pelaksanaan Pendidikan Agama Islam, yang menekankan kompetensi siswa sebagai basisnya.

i.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)/ Kurikulum 2006 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

merupakan kurikulum

operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing -masing satuan pendidikan (sekolah/madrasah). Sedangkan pemerintah pusat hanya memberi rambu-rambu yang perlu dirujuk dalam pengembangan kurikulum. Jadi pada kurikulum ini sekolah sebagai satuan pendidikan berhak untuk menyusun dan membuat silabus pendidikan sesuai dengan kepentingan siswa dan kepentingan lingkungan. KTSP lebih mendorong pada lokalitas pendidikan. Penyelenggaraan PAI di madrasah/sekolah, dijabarkan dalam kurikulum agama yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, melalui Peraturan Menteri Agama No 02 Tahun 2008, menetapkan Standard Kompetensi Lulusan (SKL) dan

7

Standard Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab. Dengan demikian keberadaan Pendidikan Agama di madrasah dan sekolah di bawah wewenang Kementerian Agama14. j.

Kurikulum 2013 (K-13) Kurikulum 2013 (K-13) diberlakukan melalui Peraturan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 160 Tahun 2014. Kurikulum ini menekankan pada beberapa hal: 1. Pencapaian Kompetensi Inti (KI), yaitu; 1) KI-1 (Kompetensi Spiritual), 2) KI2 (Kompetensi Sosial, 3) KI-3 (Kompetensi Pengetahuan), dan 4) KI-4 (Kompetensi Keterampilan). 2. Pendekatan Saintifik, melalui kegiatan 5 M (Mengamati, Menanya, Mengumpulkan Informasi, Mengasosiasi, dan Mengkomunikasikan). 3. Penilaian pembelajaran menggunakan penilian otentik.

Dalam kurikulum baru 2013 yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, Pendidikan Agam Islam di sekolah dasar dan sekolah menengah digabung dengan Pendidikan Budi Pekerti, sehingga namanya menjadi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti ini diajarkan selama 4 jam pelajaran per minggu di jenjang sekolah dasar dan 3 jam pelajaran per minggu di jenjang sekolah menengah. Melalui Permendikbud Nomor 20, 21, 22, 23, dan 24, Tahun 2017, Kurikulum 2013 mengalami perbaikan, disebut Kurikulum 2013 Revisi 2017. Perbaikan dan pengembangan yang dilakukan pemerintah terhadap kurikulum bertujuan untuk menghasilkan generasi yang memiliki tiga kompetensi, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Dari perbaikan yang telah dilakukan sepanjang 2015, terdapat empat poin perbaikan dalam dokumen kurikulum; (1) koherensi KI dan KD, (2) Penataan KI-1 (kompetensi spiritual) dan KI-2 (kompetensi sosial) pada semua mata pelajaran, (3)

14

Suhartono Toto, 2011, Filasafat Pendidikan Islam, Jakarta, Ar Ruzz Media

8

Penataan kompetensi yang tidak dibatas oleh pemenggalan taksonomi proses berpikir, dan (4) Pemberian ruang kreatif pada guru dalam mengimplementasikan kurikulum. Kurikulum Fikih madrasah secara nasional untuk tingkat Tsanawiyah hanya berisi rumusan tentang Kompetensi Inti lulusan (SKL), Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD). Selain itu, perbaikan atau revisi Kurikulum 2013 tahun 2017 adalah sebagai berikut : 1. Mengintergrasikan

Penguatan

Pendidikan

Karakter

(PPK)

didalam

pembelajaran. Karakter yang diperkuat terutama 5 karakter, yaitu: religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. 2. Mengintegrasikan literasi; keterampilan abad 21 atau diistilahkan dengan 4C (Creative, Critical thinking, Communicative, dan Collaborative); 3. Mengintegrasikan HOTS (Higher Order Thinking Skill). 4. Literasi15

Kurikulum 2013 untuk PAI di madrasah diatur secara terpisah dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 165 tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Pada Madrasah. Dengan adanya dokumen kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab ini, Kementerian Agama telah berupaya untuk mentransformasikan pemikiran yang menjembatani dinamika yang ada di masyarakat dengan tantangan pendidikan saat ini dan mendatang.

C. PENUTUP

15

https://www.guru-id.com/2016/06/perubahan-kurikulum-2013-tahun-2016.html diakses 13-102018

9

Kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan, karena itu kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan tingkat pendidikan. Tujuan pendidikan disuatu bangsa atau negara ditentukan oleh falsafah dan pandangan hidup bangsa atau negara tersebut. Kurikulum PAI mengalami perkembangan dan problematikanya sejak masa prakemerdekaan sampai saat ini. Kurikulum PAI saat ini sudah berjalan satu paket dengan sistem pendidikan nasional.

10

DAFTAR PUSTAKA

11